KERANGKA PRIORITAS NASIONAL REFORMA AGRARIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PENGANTAR
JADWAL PENYUSUNAN RKP 2017
Slide - 3
10 Februari 2016
Sidang Kabinettentang Tema, Arah
Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP 2017
22 Februari 2016
RAKER KEMENTERIAN/LEMBAGA dan TEMU KONSULTASI
TRIWULANAN BAPPENAS-BAPPEDA
Penyampaian tentang Tema, ArahKebijakan, dan PrioritasPembangunan RKP 2017
23-30 Februari 2016
MULTILATERAL MEETING
Pencapaian kesepakatanterhadap Program dan Kegiatan Prioritas untuk masing-masing
Prioritas Nasional
4- 11 Maret 2016
BILATERAL MEETING
Pencapaian kesepakatan masing-masing K/L terhadap sasaran,
program dan kegiatan K/L, indikatorsasaran untuk mendukung Program
dan Kegiatan Prioritas
7 April 2016
Sidang Kabinettentang Rancangan Awal
Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017
13 April 2016
Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus)
Penyampaian Rancangan Awal RKP 2017 dan Pagu Indikatif 2017 (SB MenPPN/Bappenas – Menkeu)
14–18 April 2016 Multilateral Meeting II
dan 19 -20 April 2016
Bilateral Meeting Tahap II
Maret s.d Minggu III April 2016
Rangkaian Musrenbang Provinsi
Penyampaian masing-masingprioritas nasional dalam
Rancangan Awal RKP 2017 untukmasing-masing provinsi
20 April - 4 Mei 2016Forum Musrenbang Nasional
dan
25 April – 4 Mei 2016Trilateral Meeting
17 Mei 2016Sidang Kabinet Penetapan
RKP 2017dan
20 Mei 2016Penyampaian RKP 2017
kepada DPR RI
Juni – awal Juli 2016
Perpres RKP 2017
Ra
ng
kaia
n P
enyu
sun
an
Ra
nca
ng
an
Akh
ir RK
P 2
01
7
• Multilateral Meeting II dilaksanakan selama 14-18 April 2016 di Bappenas merupakan periode
pengintegrasian hasil Bilateral Meeting tahap I ke dalam forum lengkap di masing-masing topik.
• Input :
• Hasil Multilateral Meeting Tahap I dan Bilateral Meetinng Tahap I terkait kesepakatan awal Program
dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Awal RKP 2017
dan tercantum dalam Aplikasi SIMU (Sistem Informasi Multilateral);
• Rekapitulasi sementara usulan daerah terhadap Program dan Kegiatan K/L yang mendukung
Prioritas Nasional yang tercantum dalam aplikasi e-Musrenbang.
• Keluaran :
• Output 1 : Finalisasi hasil penajaman Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan
Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017 ;
• Output 2 : Konfirmasi urutan pembahasan per Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas, sebagai
masukan dalam Forum Musrenbangnas;
• Output 3 : Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas Nasional.4
MULTILATERAL MEETING II
KISI – KISI PEMBAHASAN DALAM MULTILATERAL MEETING TAHAP II (1/3)
Output 1 : Finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017;
• Penajaman kembali ruang lingkup Prioritas Nasional (Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Sasaran K/L, Indikator K/L) disesuaikan dengan Pagu Anggaran yang terbatas)
a. Tidak dianjurkan untuk menambah program dan kegiatan prioritas dalam forum;
b. Pengurangan kegiatan prioritas dimungkinkan dan merupakan kesepakatan forum Multilateral Meeting Tahap II
c. Penelaahan kembali Program dan Kegiatan K/L untuk mendukung Prioritas Nasional.
• Mitra kerja Direktorat Bappenas dan Kementerian/Lembaga dapat mengusulkan penghapusanProgram dan Kegiatan K/L yang dianggap tidak mendukung Prioritas Nasional.
• Koordinator Prioritas Nasional memiliki kewenangan untuk menolak usulan Program dan KegiatanK/L berikut sasaran dan indikator yang dianggap kurang relevan mendukung Prioritas Nasional
• Hasil penelaahan kedua hal tersebut diatas merupakan kesepakatan forum dan disampaikankepada Koordinator Penyusunan RKP 2017 (Deputi Bidang Pengembangan Regional dan DeputiBidang Pendanaan Pembangunan, cq Direktorat Pengembangan Wilayah dan Direktorat AlokasiPendanaan Pembangunan)
5
KISI – KISI PEMBAHASAN DALAM MULTILATERAL MEETING TAHAP II (2/3)
Output 2 : Konfirmasi urutan pembahasan per Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas, sebagai masukandalam Forum Musrenbangnas, sebagai contoh :
6
Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas
Kedaulatan Pangan Kelancaran Distribusi Pangan dan AksesPangan Masyarakat (Urutan 2)
1. Cadangan Pangan Pemerintah (5)2. Pemantauan dan pengendalian harga pangan (4)3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (2)4. Pengendalian impor dan tata niaga pangan (3)5. Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) (1)
Penanganan Gangguan TerhadapProduksi Pangan (Urutan 4)
1. Asuransi Pertanian (4)2. Bantuan Input Produksi Akibat Bencana (puso) (3)3. Penanganan Dampak Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) (5)4. Penanggulangan Bencana Termasuk Banjir di Daerah Irigasi (2)5. Pengembangan Budidaya Adaptif (1)
Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangandan Gizi Masyarakat (Urutan 3)
1. Advokasi Diversifikasi Konsumsi (termasuk ikan) (4)2. Penanganan Rawan Pangan dan Kurang Gizi (2)3. Peningkatan ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi (1)4. Peningkatan Kualitas dan Keamanan Pangan (3)
Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain (Urutan 1)
1. Optimasi Lahan dan Pemulihan Kesuburan Lahan (8)2. Pencetakan Sawah Baru, dan Perluasan Areal Pangan Lain (7)3. Pengendalian Konversi Lahan Padi (6)4. Penyaluran Bantuan Alat Dan Mesin Pertanian (3)5. Penyaluran Subsidi Benih Dan Pupuk; Pengembangan Desa Mandiri Benih (2)6. Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi DAS Hulu, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit (1)7. Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan (5)
KISI – KISI PEMBAHASAN DALAM MULTILATERAL MEETING TAHAP II (2/3)
Output 3 : Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas
Nasional.
Usulan Daerah mulai diperkenalkan, karena keterbatasan waktu pembahasan di
Musrenbangnas. 1 Prioritas Nasional hanya dibahas selama 2 jam untuk setiap provinsi.
Pembahasan Multilateral Meeting Tahap II menggunakan Portal e-Musrenbang dengan
login dilakukan oleh Penanggung Jawab Prioritas Nasional.
• Bahan yang digunakan adalah gabungan usulan SIMU dan usulan daerah melalui aplikasi e-Musrenbang(https://e-musrenbang.bappenas.go.id) berdasarkan (a) Prioritas Nasional; dan (b) Kementerian danLembaga
• Diharapkan peserta Multilateral Meeting II melakukan Konfirmasi dan Verifikasi atas hasil PersandinganUsulan Pemerintah Daerah dengan Prioritas Nasional (PN) pada setiap Sasaran dan Indikator K/L denganKriteria : (1) Disetujui; (2) Disetujui dengan Catatan; (3) Ditolak; dan (4) Belum Diverifikasi
• Hal ini dilakukan untuk Konfirmasi dan Filtering Indikator K/L yang akan dibahas atau tidak dibahas dalamForum Musrenbangnas
7
Pembahasan PN (Multirateral II – Bappenas)Status Keterangan
1 Disetujui Sepenuhnya
2 Disetujui dengan catatan (Target / dana diubah oleh Bappenas
3 Ditolak
4 Belum DiVerifikasi
Pembahasan KL (Bilateral II – Bappenas & KL)
Status Keterangan1 Disetujui Sepenuhnya
2 Disetujui dengan catatan (Target / dana diubah oleh kl)
3 Ditolak4 Belum DiVerifikasi
Pembahasan Musrenbangnas
Status Pembahasan PN
(Multirateral)
Status Pembahasan KL (Bilateral)
Prioritas Pembahasan
Musrenbangnas1 1 Tampilkan
1 2Prioritas
Pembahasan I2 12 2
1 3
Prioritas Pembahasan II
2 3
3 1
3 2
1 4
Prioritas Pembahasan III
2 4
4 1
4 23 3 Prioritas
Pembahasan IV4 4
KRITERIA PENETAPAN PRIORITAS PEMBAHASAN USULAN DAERAHDALAM MULTILATERAL/BILATERAL MEETING TAHAP II DAN FORUM MUSRENBANGNAS
(Penetapan Status Pembahasan)
8
PRIORITAS NASIONAL REFORMA AGRARIA
REFORMA AGRARIA
4. Pemberdayaan
Masyarakat dalam
Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi
atas TORA
1. Penguatan Kerangka
Regulasi dan Penyelesaian
Konflik Agraria
2. Penataan Penguasaan
dan Pemilikan Tanah Obyek
Reforma Agraria
3. Kepastian Hukum dan
Legalisasi atas Tanah Obyek
Reforma Agraria
5. Pengalokasian Sumber Daya Hutan untuk Dikelola oleh
Rakyat
6. Kelembagaan
Pelaksana Reforma
Agraria Pusat dan Daerah
PROGRAM PRIORITAS DALAM REFORMA AGRARIA
LEVEL 1
PRIORITAS
NASIONAL
PROGRAM
PRIORITAS
10
− Kem. ATR/BPN; - KLHK− Kemen BUMN - Kementan− Kemen.PUPR; - Kemen Kop dan UKM− Kemenhub - Kemen Desa, PDTT− Kemen ESDM - KKP− Kemen PUPR - Kemendagri− Setkab− Kemen Kum Ham
− Kem. ATR/BPN; - KLHK;− Kementan; - Kemen ESDM;− Kemen Desa, PDTT; - KKP;− Kemen.PUPR; - Kemendagri;− Kemenhub; - Setkab− Setneg − Kem. ATR/BPN; - KLHK;
− Kementan; - Kemen Kop dan UKM;− Kemen Desa, PDTT; - KKP;− Kemen.PUPR; - Kemendagri
− Kem. ATR/BPN; - KLHK;− Kementan; - Kemen Kop dan UKM;− Kemen Desa, PDTT; - KKP;− Kemen.PUPR; - Kemendagri− Kemen. PAN dan RB - BIG− LAPAN - Kemen Keuangan
− Kem. ATR/BPN; - KLHK;− Kementan; - Kemen Kop dan UKM;− Kemen Desa, PDTT; - KKP;− Kemen.PUPR; - Kemendagri− LIPI - BPPT− Kemendag
– Kemen Desa, PDTT– Kemen LHK– Kementan– Kemendagri– Kemen ATR/BPN
Perlu konfirmasi dari K/L terkait
RKP 2017: PRIORITAS NASIONAL REFORMA AGRARIAProgram Prioritas (1). Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria
(1) Penguatan Kerangka
Regulasi dan Penyelesaian
Konflik Agraria
(1) Reviu Peraturan
Perundangan Untuk
Mendukung Pelaksanaan
Reforma Agraria (2)
Mengidentifikasi dan Memverifikasi
Kasus-kasus Konflik AgrariaStruktural di
Berbagai Sektor Strategis
(3) Menganalisa dan Menyusun
Pendapat Hukum serta
Merekomendasikan Penyelesaian
Kasus Konflik Agraria
(4) Melakukan Review terhadap Hak/Ijin Usaha serta Merubah
Tata Batas Kawasan Hutan
untuk Rakyat
(5) Koordinasi dan Supervisi dengan
K/L dalam Menjalankan Rekomendasi Penyelesaian Kasus-kasus
Konflik Agraria
(6) Mediasi dan ADR Lainnya
untuk MempercepatPenyelesaian
Konflik Agraria di Semua Sektor
Strategis
LEVEL 2-1
PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
− Kem. ATR/BPN; - KLHK;− Kemkumham; - Setneg;− Setkab ; - Kemenkeu;− Kemendagri;
− Kem. ATR/BPN; - KLHK;− Kementan; - Kemen ESDM;− Kemen Desa, PDTT; - KKP;− Kemen.PUPR; - Kemendagri;− Kemenhub;
− Kem. ATR/BPN; - KLHK;− Kementan; - Kemen ESDM;− Kemen Desa, PDTT; - KKP;− Kemen.PUPR; - Kemendagri;− Kemenhub;
− Kem. ATR/BPN; - KLHK;− Kementan; - Kemen ESDM;− Kemen Desa, PDTT; - KKP;− Kemen.PUPR; - Kemendagri;− Kemenhub;
− Kem. ATR/BPN; - KLHK;− Kementan; - Kemen ESDM;− Kemen Desa, PDTT; - KKP;− Kemen.PUPR; - Kemendagri;− Kemenhub;
− Kem. ATR/BPN; - KLHK;− Kementan; - Kemen ESDM;− Kemen Desa, PDTT; - KKP;− Kemen.PUPR; - Kemendagri;− Kemenhub;
(2). Penataan Penguasaan
dan Pemilikan
Tanah Obyek Reforma Agraria
5. Identifikasi dan
pengembangan kelembagaan
subyek penerima
manfaat reforma agraria
1. InventarisasiP4T dan
Identifikasi tanah obyek reforma
agraria
2. IdentifikasiKawasan Hutan
yang akanDilepaskan
3. Identifikasidan Redistribusi HGU habis dantanah terlantar
4. Identifikasitanah milik untuk
legalisasi asetmasyarakat miskin
RKP 2017: PRIORITAS NASIONAL REFORMA AGRARIAProgram Prioritas (2). Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria
LEVEL 2-2
PROGRAM
PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
12
− Kem. ATR/BPN; -− KLHK;
− Kem. ATR/BPN; − KLHK;
− Kem. ATR/BPN; − Kementan;
− Kem. ATR/BPN; - KLHK;− Kementan; - Kemen Kop dan UKM;− Kemen Desa, PDTT; - KKP;− Kemen.PUPR; - Kemendagri
− Kem. ATR/BPN; - KLHK;− Kementan; - Kemen Kop dan UKM;− Kemen Desa, PDTT; - KKP;− Kemen.PUPR; - Kemendagri
(3). Kepastian
Hukum dan Legalisasi Hak atas
Tanah Obyek Reforma Agraria
5. Legalisasi untuk
penguatan hak bersama atas TORA hasil redistribusi
6. Legalisasi untuk tanah transmigrasi
1. Perbaikan proporsi
petugas ukur dan pemetaan serta petugas
reforma agraria di Kab/Kota
2. Peningkatan cakupan peta
dasar pertanahan,
3. Peningkatan cakupan bidang
tanah bersertipikat untuk rakyat miskin melalui legalisasi
aset (PRONA, sertipikasi lintas
sektor) 4. Publikasi tata batas
kawasan hutan
7. Sosialisasi peraturan terkait adat/ulayat dan
legalisasi pengakuan
wilayah adat
RKP 2017: PRIORITAS NASIONAL REFORMA AGRARIAProgram Prioritas (3). Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Obyek Reforma Agraria
LEVEL 2-3
PROGRAM
PRIORITASKEGIATAN
PRIORITAS
13
− Kem. ATR/BPN; − Kemen. PAN dan RB− Kemen Keuangan
− Kem. ATR/BPN; − BIG− LAPAN
− Kem. ATR/BPN; - KLHK;− Kementan; - Kemen Kop dan UKM;− Kemen Desa, PDTT; - KKP;− Kemen.PUPR; - Kemendagri
− Kem. ATR/BPN; − KLHK− Kemen Dagri
− Kem. ATR/BPN; - KLHK;− Kementan; - Kemen Kop dan UKM;− Kemen Desa, PDTT; - KKP;− Kemen.PUPR; - Kemendagri
− Kem. ATR/BPN; − KLHK;− Kemen Desa,
PDTT;
− Kem. ATR/BPN; − KLHK;− Kemen Desa,
PDTT;− Kemen Dagri
(4). Pemberdayaan Masyarakat dalam
Penggunaan, Pemanfaatan dan
Produksi atas TORA
1. Koordinasilokasi dan targetpemberdayaan
serta perencanaan
tata guna padaTORA
2. Penyediaan, danpengembangan
teknologi sarana-prasarana dalam
produksi danpengolaan hasil
pertanian, peternakan dan
perkebunan
3. Penyediaanbantuan
permodalan dan pengembangan kelembagaan petani untuk akses modal
usaha
4. Penyediaanbantuan
pendampingan dan pembangunan
infrastruktur untuk perbaikan ekosistem dan produksi pada
TORA
5. Interkoneksidengan dunia
usaha dan pemasaran
hasil produksi
6. Sekolah lapang petani subyek
penerima manfaat reforma agraria untuk perbaikan tata guna tanah
dan produksi
RKP 2017: PRIORITAS NASIONAL REFORMA AGRARIAProgram Prioritas (4). Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas TORA
LEVEL 2-4
PROGRAM
PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
14
− Kem. ATR/BPN; - KLHK;− Kementan; - Kemen Kop dan UKM;− Kemen Desa, PDTT; - KKP;− Kemen.PUPR; - Kemendagri
− LIPI− BPPT;− Kementan
− KLHK;− Kementan; - Kemen Kop dan UKM;− Kemen Desa, PDTT; - KKP;
− Kem. ATR/BPN;− Kementan;− Kemen Desa, PDTT− Kemen.PUPR;
− Kem. ATR/BPN;− Kementan;− Kemen Desa, PDTT− Kemen.PUPR;
− Kementan;− Kemendag− Kemen Kop dan UKM
− Kem. ATR/BPN;− Kementan
Perlu konfirmasi dari K/L terkait
RKP 2017: PRIORITAS NASIONAL REFORMA AGRARIAProgram Prioritas (5). Pengalokasian Sumber Daya Hutan untuk Dikelola oleh Rakyat
(5) Pengalokasian Sumber Daya Hutan untuk Dikelola oleh
Rakyat
(5) PenguatanHak dan
PemberianAkses
PengusahaanHutan oleh
Rakyat secaraBersama
(1) Pendataandan PemetaanAlokasi Sumber
Daya Hutanuntuk
PerhutananSosial
(2) Penetapan Alokasi
Pengelolaan dan
Pemanfaatan Hutan oleh
Rakyat
(3)Pemberdayaan
Masyarakatuntuk Mengelola
HutanBerbasiskan
Kesatuan Pengelolaan
Hutan
(4) PenyediaanKelembagaan
danPembiayaanPelaksanaanPerhutanan
Sosial
LEVEL 2-5
PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
– Kemen ATR/BPN– Kemen LHK– Kemen Desa, PDTT– Kemendagri
– Kemen LHK– Kemen ATR/BPN– Kemen Desa, PDTT
– Kemen LHK– Kemen Desa, PDTT– Kemen ATR/BPN
– Kemen Desa, PDTT– Kemen LHK– Kementan– Kemendagri– Kemen ATR/BPN
– Kemen LHK– Kemen Desa, PDTT– Kemen ATR/BPN
Perlu konfirmasi dari K/L terkait
(6). Kelembagaan
Pelaksana Reforma
Agraria Pusat dan Daerah
1. Penyediaan Pedoman teknis dalam kerangka
RA
2. Pembentukan dan
operasionalisasi gugus tugas pelaksanaan
Reforma Agraria di Tk. Pusat
3. Pembentukan dan
operasionalisasi gugus tugas
pelaksanaan RA di Tk. Daerah
4. Penyusunan Perpres Lembaga Penyediaan Tanah
Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan
umum
5. Menyusun Prioritas
Lokasi Bagi Penyediaan Tanah untuk Kepentingan
umum
RKP 2017: PRIORITAS NASIONAL REFORMA AGRARIAProgram Prioritas (6). Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah
LEVEL 2-6
PROGRAM
PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
16
− Kem. ATR/BPN; - KLHK;− Kementan; - Kemen Kop dan UKM;− Kemen Desa, PDTT; - KKP;− Kemen.PUPR; - Kemendagri
− Kem. ATR/BPN; - KLHK;− Kementan; - Kemen Kop dan UKM;− Kemen Desa, PDTT; - KKP;− Kemen.PUPR; - Kemendagri
− Kem. ATR/BPN; - KLHK;− Kementan; - Kemen Kop dan UKM;− Kemen Desa, PDTT; - KKP;− Kemen.PUPR; - Kemendagri
− Kem. ATR/BPN− Kemen Kum HAM− Setkab
− Kem. ATR/BPN− Kemen BUMN− Kemen.PUPR; − Kemenhub− Kemen ESDM
DESAIN BARU IDENTIFIKASI DAN PENYIAPAN TORADALAM PRIORITAS NASIONAL REFORMA AGRARIA
REFORMA AGRARIA
LEGALISASI ASSET OBYEK REFORMA AGRARIA
(Sekitar 4,5 Juta Hektar)
TANAH YANG DIKELOLA DESA
(sekitar ........ hektar)
HGU Habis dan Tanah Terlantar
Pelepasan Kawasan Hutan
ALOKASI HUTAN UNTUK DIKELOLA OLEH RAKYAT(sekitar 12,7 juta hektar)
REDISTRIBUSI TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA
(sekitar 4,5 Juta Hektar)
TransmigrasiPerlu identifikasi
khusus
Perlu identifikasi khususPRONA
Hasil Penyelesaian
Konflik
TERIMA KASIH
Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan-BappenasEmail: [email protected]