MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 386 TAHUN 2018
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENTERI PERHUBUNGAN SELAKU
PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA (PJPK) DALAM PELAKSANAAN
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU) KEPADA
PEJABAT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur,
Menteri selaku PJPK KPBU dapat mendelegasikan
kewenangannya kepada pihak yang dapat mewakili
Kementerian, yang ruang lingkup, tugas dan
tanggung jawabnya meliputi sektor infrastruktur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Perhubungan tentang
Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan
Selaku Penanggung jawab Proyek Kerjasama (PJPK)
Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan
Badan Usaha (KPBU) Kepada Pejabat Eselon I di
Lingkungan Kementerian Perhubungan;
Mengingat
Menetapkan
PERTAMA
: 1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
Dalam Peyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 62);
2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103
Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi
Jabodetabek (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 216);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 829);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
260/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pembayaran
Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka
Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 11);
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENTERI
PERHUBUNGAN SELAKU PENANGGUNG JAWAB
PROYEK KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
KEPADA PEJABAT ESELON I DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.
: Mendelegasikan kewenangan, tugas dan tanggung
jawab Menteri Perhubungan selaku Penanggung jawab
Proyek Kerjasama (PJPK) dalam pelaksanaan
Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU)
kepada Pejabat Eselon I.
2
KEDUA
KETIGA
: Pejabat Eselon I sebagaimana dimaksud pada Diktum
PERTAMA meliputi:
a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
b. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
c. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
d. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
e. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
dan
f. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta,
Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
: Pendelegasian kewenangan, tugas dan tanggungjawab
PJPK sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA
meliputi:
a. menyusun rencana anggaran dalam penyiapan
KPBU yang meliputi:
1) penyiapan pra studi kelayakan termasuk kajian
pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana;
2) pengajuan dukungan Pemerintah dan/atau
jaminan pemerintah;dan
3) pengajuan penetapan lokasi KPBU.
b. menetapkan Tim KPBU dan panitia pengadaan;
c. memfasilitasi tahap transaksi KPBU yang terdiri
atas kegiatan:
1) penjajakan minat pasar;
2) penetapan lokasi KPBU;
3) pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang
mencakup persiapan dan pelaksanaan
pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
4) penandatanganan perjanjian KPBU;
5) pemenuhan pembiayaan.
d. melakukan proses pengadaan dan penetapan Harga
Perkiraan Sendiri sampai dengan penandatanganan
perjanjian KPBU;
e. hal-hal lain yang diperlukan dalam pelaksanaan
KPBU sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
3
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
: Pendelegasian sebagaimana dimaksud Diktum
PERTAMA diberikan oleh Menteri Perhubungan untuk
setiap pelaksanaan kegiatan KPBU pada masing-
masing unit kerja Eselon I melalui Keputusan Menteri
tersendiri.
: Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian
Perhubungan sebagaimana dimaksud pada Diktum
KEDUA melaporkan pelaksanaan KPBU kepada
Menteri Perhubungan.
: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 28 Februari 2018
MENTERI PERHUBUNGAN
ttd.
BUDI KARYA SUMADI
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;2. Menteri Keuangan;3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;4. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;6. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BIRO HUKUM
4