MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM.204 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN THE NAIROBI
INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007
(KONVENSI INTERNASIONAL NAIROBI TENTANG PENGANGKATAN KERANGKA
KAPAL, 2007)
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional,
disebutkan bahwa dalam pembahasan Perjanjian
Internasional, maka lembaga Pemrakarsa
mengkoordinasikan pembahasan pengesahan
terhadap rancangan Peraturan Presiden yang
pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan
pihak-pihak terkait sehingga perlu membentuk
Panitia Antar-Kementerian;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan
Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, Kementerian
pemrakarsa membentuk Panitia Antarkementerian
dan/atau antar non-kementerian dalam
penyusunan Rancangan Peraturan Presiden;
- 2 -
Mengingat
c. agar penyusunan Rancangan Peraturan Presiden
tentang Pengesahan The Nairobi International
Convention On The Removal Of Wrecks, 2007
(Konvensi Internasional Nairobi Tentang
Pengangkatan Kerangka Kapal, 2007) berjalan
secara efektif, efisien dan terkoordinasi, perlu
membentuk panitia antarkementerian;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Keputusan Menteri
Perhubungan tentang Pembentukan Panitia
Antarkementerian Penyusunan Rancangan
Peraturan Presiden tentang Pengesahan The Nairobi
International Convention On The Removal Of Wrecks,
2007 (Konvensi Internasional Nairobi Tentang
Pengangkatan Kerangka Kapal, 2007);
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4012);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015);
- 3 -
Memperhatikan
Menetapkan
PERTAMA
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-1066/M.
Sesneg/D-l/HK.03.04/09/2019 tanggal 20 September
2019 perihal Persetujuan Izin Prakarsa Penyusunan
Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan The
Nairobi International Convention on the Removal of
Wrecks (Konvensi Internasional Nairobi tentang
Penyingkiran Kerangka Kapal);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG PENGESAHAN THE NAIROBI INTERNATIONAL
CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007
(KONVENSI INTERNASIONAL NAIROBI TENTANG
PENGANGKATAN KERANGKA KAPAL, 2007).
Membentuk Panitia Antarkementerian penyusunan
rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan The
Nairobi International Convention On The Removal Of
Wrecks, 2007 (Konvensi Internasional Nairobi Tentang
Pengangkatan Kerangka Kapal, 2007), yang selanjutnya
disebut Panitia Antarkementerian dengan susunan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Menteri ini.
- 4 -
KEDUA
KETIGA
Panitia Antarkementerian sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas:
1. memberikan masukan dalam penyusunan naskah
akademis dan naskah terjemahan The Nairobi
International Convention On The Removal Of Wrecks,
2007 (Konvensi Internasional Nairobi Tentang
Pengangkatan Kerangka Kapal, 2007);
2. menyusun rancangan Peraturan Presiden tentang
Pengesahan The Nairobi International Convention On
The Removal Of Wrecks, 2007 (Konvensi
Internasional Nairobi Tentang Pengangkatan
Kerangka Kapal, 2007); dan
3. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan
dalam rangka penyusunan Peraturan Presiden
tentang Pengesahan The Nairobi International
Convention On The Removal Of Wrecks, 2007
(Konvensi Internasional Nairobi Tentang
Pengangkatan Kerangka Kapal, 2007)
Dalam menjalankan tugasnya Panitia Antarkementerian
bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan
tugasnya kepada Menteri Perhubungan.
- 5 -
KEEMPAT Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2019
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMADI
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;2. Menteri Luar Negeri;3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;4. Menteri Sekretaris Negara;5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;6. Menteri Kelautan dan Perikanan;7. Menteri Perindustrian;8. Sekretaris Kabinet;9. Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Kementerian Perhubungan.
LAM PI RANKEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 204 TAHUN 2019TENTANG PEMBENTUKAN PANITIAANTARKEMENTERIAN PENYUSUNANRANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN THE NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007 (KONVENSI INTERNASIONAL NAIROBI TENTANG PENGANGKATAN KERANGKA KAPAL, 2007)
SUSUNAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN
a. Ketua : Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubunganb. Wakil Ketua : Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian
Perhubunganc. Sekretaris : 1. Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan
Internasional, Kementerian Perhubungan
2. Kepala Biro Hukum, Kementerian Perhubungan3. Sesditjen Perhubungan Laut, Kementerian
Perhubungan4. Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen
Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan5. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen
Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
d. Anggota :
1. Kepala Biro Informasi dan Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman - Drs. Latief Nurbana, M.Sc
2. Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim - Budi Purwanto, S.H.,M.H.
3. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang - Undangan I, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
4. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang - Undangan II, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM - Yunan Hilmy, S.H.,M.H
5. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian - Putu Juli Ardika
6. Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Direktorat Jenderal Adminitrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM;
7. Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri;
8. Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Direktur Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
12. Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim;
13. Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
14. Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
15. Asisten Deputi Bidang Hukum, Deputi Bidang Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;
16. Asisten Deputi Bidang Perhubungan, Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabinet;
17. Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan, Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabinet - Diana Irawati, S.H., LL.M. -;
18. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi, Biro Informasi dan Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman - Kurniawan B. Prianto, S.Kom., S.H., M.M. -;
19. Kepala Bidang Peraturan Perundang-undangan Maritim Nasional, Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman - Agustinah, S.H., M.H -;
20. Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Laut, Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim, Deputi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman - Nurul Istiqomah - ;
21. Kepala Bidang Keselamatan Navigasi Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
22. Kepala Bidang Penanggulangan Kecelakaan di Laut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
23. Kepala Bidang Keamanan dan Ketahanan Pulau-pulau Kecil, Terluar, dan Terisolir, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
24. Kepala Sub Direktorat Kerja Sama Kelautan, Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri;
25. Kepala Bidang Perjanjian Internasional, Asisten Deputi Bidang Hukum, Deputi Bidang Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;
26. Kepala Bidang Perhubungan Laut, Asisten Deputi Perhubungan, Sekretariat Kabinet;
27. Kepala Sub Bidang Kenavigasian, Lalu Lintas, dan Angkutan Laut, Sekretariat Kabinet;
28. Kepala Sub Bidang Perjanjian Internasional Multilateral, Asisten Deputi Bidang Hukum, Deputi Bidang Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;
29. Kepala Sub Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang - Undangan I Bidang Politik dan Pemerintahan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
30. Kepala Sub Direktorat Industri Maritim, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian - A.R. Heru Nugroho -;
31. Kepala Sub Direktorat Perencanaan, Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Susetyo Pramono
32. Kepala Sub Bidang Organisasi PBB, Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan;
33. Kepala Sub Bidang Organisasi Non-PBB, Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan;
34. Kepala Bagian Peraturan Transportasi Laut, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan - Soedarjoko, SH
35. Kepala Bidang Hubungan Multilateral, Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan - Ferdy Trisanto Kurniawan
36. Kepala Bagian Hukum dan KSLN, Sekretariat Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan - Hasan Basri, SH., M.M.Tr
37. Kepala Sub Direktorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan - Capt. Jaja Suparman, M.M.
38. Kepala Sub Direktorat Penataan Alur dan Perlintasan, Direktorat Kenavigasian, Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan - Drs. Tofan Rindoyo
39. Kepala Sub Direktorat Perambuan dan Perbengkelan, Direktorat Kenavigasian, Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan - Gus Rional, ST, M.Sc
40. Kepala Subbagian Peraturan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan - Dhany Enggal Prasetyo, SH., M.M.Tr-;
41. Kepala Subbagian Kerja Sama dan Perjanjian Internasional, Bagian Hukum dan KSLN, Sekretariat Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan - Barkah Bayu Mirajaya, Msc -;
42. Kasubbag Peraturan Perundang-undangan, Bagian Hukum dan KSLN, Sekretariat Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan - Nurdiansyah, SH, MH -;
43. Kepala Seksi Penyusunan Baku Mutu, Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Aditya Yuniarti -;
44. Kepala Seksi Pencegahan dan Manajemen Keselamatan Kapal Barang dan Peti Kemas, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan - Wahyu Ardhiyanto, S.T.,M.T. -;
45. Kepala Seksi Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal Penumpang dan Kapal Penangkap Ikan, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan - Yuserizal, M.M.Tr. -;
46. Kepala Sub Direktorat Tertib Bandar, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
Sekretariat :1 . Murni Herawati
Sitinjak: Penyusun Bahan KSLN, Bagian Hukum
dan KLSN, Setditjen Hubla2. Herwindo Danevianta : Penyusun Bahan KSLN, Bagian Hukum
dan KLSN, Setditjen Hubla3. Ricardo Alfred : Penyusun Bahan Bantuan Hukum, Bagian
Hukum dan KLSN, Setditjen Hubla4. Muhamad Kaulam : Penyusun Rancangan Peraturan, Bagian
Hukum dan KLSN, Setditjen Hubla5. Ryan Partigor
Hutabarat: Penilik Peralatan Pencegahan Pencemaran,
Direktorat Perkapalan dan Kepelautan6. Ananda Ben Biran : Penyusun Data dan Pelaporan, Direktorat
Perkapalan dan Kepelautan
7. Dwi Hartanto : Penyusun Bahan Evaluasi Kecelakaan Kapal, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
8. Sugeng Siswanto : Pelaksana Penan ggulangan Musibah, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
9. Budi Santoso : Penyusun Naskah Kerja Sama, Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional
10. Melissa Caroline : Penyusun Naskah Kerja Sama, PusatFasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMADI
sesuai dengan aslinya
HUKUM,
JI HERPRIARSONO