PEMBEKALAN PELATIHAN DASAR CPNS
GOLONGAN III
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI
Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan TinggiSAMARINDA, 6 JULI 2017
WISNU SARDJONO SOENARSOKEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI KEMENTERIAN
- Presiden membentuk Kementerian
- Presiden dapat mengubah/
- Presiden membentuk Kementerian
- Presiden dapat mengubah/
PERPRESOrganisasi
Kementerian Negara
1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh
Pasal 17 UUD 1945
KE
PP
RE
S
PE
MB
EN
TU
KA
N
KA
BIN
ET
UU 39/2008
DASAR PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN KEMENTERIAN
NEGARA
mengubah/ membubarkan kementerian
- Pengubahan akibat pemisahan atau penggabungan dan pembubaran dg pertimbangan/ persetujuan DPR
- Pembubaran
(paling banyak 34
Kementerian)
mengubah/ membubarkan kementerian
- Pengubahan akibat pemisahan atau penggabungan dan pembubaran dg pertimbangan/ persetujuan DPR
- Pembubaran
(paling banyak 34
Kementerian)
PERPRESMasing-masing
Kementerian
diberhentikan oleh Presiden.
3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.
KE
PP
RE
S
PE
MB
EN
TU
KA
N
KA
BIN
ET
BIRO HUKUM & ORGANISASI KEMENRISTEKDIKTI 2016
•urusan luar negeri, dalam negeri, pertahanan
Urusan pemerintahan yang nomenklaturnya
Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD
Tahun 1945
� Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan� Urusan tertentu dalam pemerintahan terdiri atas:
BIDANG TUGAS KEMENTERIAN (UU 39/2008)
•urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, soaial, tenaga kerja, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan
Urusan pemerintahanyang ruang lingkupnya disebutkan
dalam UUD Tahun 1945
• urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan pemuda, olah raga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal
Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman,
koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintahan
BIRO HUKUM & ORGANISASI KEMENRISTEKDIKTI 2016
KABINET KERJA
UU 39/2008KEMENTERIAN NEGARA
DASAR HUKUM PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMENTERIAN
NEGARA
KEPPRES 121/P – 2015KABINET KERJA
PERPRES 7/2015 ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
PERPRES 13/2015 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
BIRO HUKUM & ORGANISASI KEMENRISTEKDIKTI 2016
Riset, Teknologi
dan PendidikanTinggi � Integrasi
PEMBENTUKAN KEMENTERIAN RISTEKDIKTI
Perpres 9/2015
Perubahan
Kementerian
Tinggi � Integrasi
Perpres 13/2015
Penataan
Organisasi
Permenristekdikti15/2015
PERPRES 7/2015
PEMIMPIN
SEBUTAN
MENTERI
SUSUNAN ORGANISASI KEMENTERIAN
PEMBANTU PEMIMPIN
PELAKSANA
PENGAWAS
PENDUKUNG
SEKRETARIAT JENDERAL
DIREKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT JENDERAL
BADAN/PUSAT
BIRO HUKUM & ORGANISASI KEMENRISTEKDIKTI 2016
Staf/PembantuPemimpin
Pemimpin
Pengawas
Lini/
Pelaksana menyelenggarakan dukungan yang bersifat
substantif
UNSUR ORGANISASI PADA KEMENTERIAN
Pendukung
substantif kepada seluruh unsur organisasi di
lingkungan Kementerian untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian
Dukungan yang bersifat substantif meliputi dantidak terbatas pada tugas di bidang penelitian
dan pengembangan, pengembangan sdm, dan pengelolaan data dan informasi.
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN RISTEKDIKTI
Kemenristekdikti
6 LPNK (BPPT, LIPI, BAPETEN, LAPAN,
BATAN, BSN)122 PTN 15 Kopertis
ORGANISASI KEMENTERIAN RISTEKDIKTI
± 3200 PTS
LOGO KEMENRISTEKDIKTI
RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN
RISTEKDIKTI
PENINGKATAN
DAYA SAING
DAN
ESCAPING FROM
MIDDLE INCOME
ECONOMY TRAP
IMPROVING COMPETITIVENESS
INDEX
INNOVATION
DRIVEN
ECONOMY
BOOSTING
INNOVATION
4 PILAR PERUBAHAN, KONTRIBUSI RISTEK DIKTI
DAN
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
DAN BANGSA
FULFILLING PEOPLE
EXPECTATION
(ROLE OF
UNIVERSITY)
IMPROVING
UNIVERSITY
COMPETITIVENESS
AGENT OF ECONOMIC
DEVELOPMENT
INCREASING
INTERNATIONAL
PUBLICATION
CONTRIBUTING TO
DEV OF SCI. & TECHPAPARAN PROF AINUN NA’IM, 6 JUNI 2016, DI JOGYA
1800 1900
Lini Masa
2000 now
TAHAP-TAHAP REVOLUSI INDUSTRI
Penemuan
Mesin Uap
mendorong
munculnya
kapal uap,
kereta api, dll
Penemuan
listrik dan
assembly line
yang
meningkatkan
produksi
barang
Inovasi
teknologi
informasi,
komersialiasi
personal
computer, dll.
Revolusi Industri ke-4
Kegiatan
manufaktur
terintegrasi
melalui
penggunaan
teknologi
wireless dan big
data secara
masif
Fase periode Revolusi Industri membutuhkanmasa yang semakin singkat dari waktu ke waktu
PAPARAN PROF AINUN NA’IM, 6 JUNI 2016, DI JOGYA
Masyarakatpengetahuan
Masyarakat pengetahuan (knowledge society)
sumberdaya alammentah
produkindustri
produkinformasi
produkpengetahuan(inovasi, jasa)
PERUBAHAN ZAMAN MENUJU MASYARAKAT BERBASIS
IPTEK
Masyarakatpertanian
(sumberdayaalam)
Masyarakatindustri
(berbasisteknologi)
Masyarakatinformasi
(berbasis network)
pengetahuan(berbasis inovasi)
mentahdan produkpertanian
inovasi
network
teknologi
PAPARAN PROF P.PANEN, APRIL 2016, DI CINANGKA
Bagaimana Merespon Masa Depan
1. Komitmen peningkatan investasi di
pengembangan digital skills
2. Selalu mencoba dan menerapkan
prototype teknologi terbaru, Learn
by doing! 3. Menggali bentuk kolaborasi baru
bagi model sertifikasi atau
STRATEGI MENGHADAPI ERA DIGITAL
bagi model sertifikasi ataupendidikan dalam ranah
peningkatan digital skill
4. Dilakukanny kolaborasi antara
dunia industri, akademisi, dan
masyarakat untuk mengidentifikasi
permintaan dan ketersediaan skill
bagi era digital di masa depan
5. Menyusun kurikulum pendidikan
yang telah memasukkan materi
terkait human-digital skillsPAPARAN PROF AINUN NA’IM, 6 JUNI 2016, DI JOGYA
ANTISIPASI PENDIDIKAN DIMASA DEPAN
KOMPAS 2 DAN 3 MEI 2017
Pengetahuan Tentang big data danAI belum dimasukan dalam kurikulum
(JONI HERMANA, REKTOR ITS )
Tidak dapat dipungkiri lagikebutuhan industri dimasadatang akan mengarahpada big data, mahasiswaharus dibekali wawasan itusecara rutin ( Zainal Arief,
Direktur PENS)
• Untuk indikator Innovation, Indonesia masih berada di bawah Singapuradan Malaysia, diatas Thailand, danVietnam.
DAYA SAING INDONESIA, W E F
Vietnam.
• Faktor penentu inovasi antara lain pembiayaan litbang swasta dankolaborasi riset universitas denganindustri
World Economic Forum, 2015
5 ISU POKOK PEMBANGUNAN RISTEK dan DIKTI
BIRO PERENCANAAN KEMENRISTEKDIKTI 2016
Menghadirkan kembali negara
untuk melindungi segenap
bangsa dan memberikan rasa
aman kepada seluruh warga
negara
Membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih,
efektif, demokratis, dan
terpercaya.
Membangun Indonesia dari
pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam
kerangka negara kesatuan.
Memperkuat kehadiran negara
dalam melakukan reformasi
sistem dan penegakan hukum
yang bebas korupsi,
bermartabat, dan terpercaya.
Meningkatkan kualitas hidup
manusia Indonesia.
Meningkatkan produktivitas
rakyat dan daya saing di pasar
Internasional sehingga bangsa
Indonesia bisa maju dan bangkit
bersama bangsa-bangsa Asia
lainnya.
9 PROGRAM PRIORITAS (NAWACITA)
1 2 3
4 5 6
7 9
KETERKAITAN NAWA CITA DENGAN VISI RISTEKDIKTI
Mewujudkan kemandirian
ekonomi dengan
menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik
Melakukan revolusi karakter
bangsa
Memperteguh kebhinekaan dan
memperkuat restorasi sosial
Indonesia
7 8 9
VISITerwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya
saing bangsa.
PAPARAN MENRISTEKDIKTI DALAM 2 TAHUN
PEMERINTAHAN JOKOWI-JK di METRO TV
Visi :
Terwujudnya Pendidikan Tinggi yang bermutu serta
kemampuan Iptek dan Inovasi untuk mendukung daya
saing bangsa
Misi:
(1) Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan
VISI, MISI, KEMENRISTEKDIKTI
(1) Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan
tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas
(2) Meningkatkan kemampuan Iptek dan Inovasi untuk
menghasilkan nilai tambah produk inovasi
(3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
dalam rangka reformasi birokrasi
REVISI 2017
Menciptakan sistem Pendidikan Tinggi yang berkeadilan
Memberikan akses bagi masyarakat tidak mampu ke Pendidikan Tinggi
Meningkatkan kapasitas dan kualitas Pendidikan Tinggi melalui alokasi BOPTN
Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan dan sumber daya iptek dan
01
02
03
04
KEBIJAKAN KEMENRISTEKDIKTI 2017
Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan dan sumber daya iptek danpendidikan tinggi (termasuk revitalisasi Pendidikan Vokasi)
Melakukan penyelesaian dan peningkatan infrastruktur, khususnya pembangunan Rumah SakitPendidikan dan infrastruktur lain yang terhenti
Meningkatkan produktifitas riset dan inovasi
Mengembangkan teknologi untuk pembangunan
Mengendalikan alokasi anggaran sehingga efisiensi dankeefektifan SDM professional Ristekdikti meningkat
04
05
06
07
08
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENRISTEKDIKTI
2015-2019
TUJUAN :1. Meningkatnya relevansi, kuantitas dan kualitas pendidikan
tinggi untuk keunggulan daya saing bangsa
2. Meningkatnya inovasi untuk keunggulan daya saing bangsa
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien
dan berintegritas dalam rangka reformasi birokrasi
SASARAN
1. Meningkatnya relevansi, kuantitas, dan kualitas pendidikan tinggi
2. Meningkatnya kemampuan iptek dan inovasi
3. Terlaksananya reformasi birokrasi
REVISI 2017
(Renstra Revisi 2017)
No Indikator ProgramTarget
Keterangan
2015 2016 2017 2018 2019
1Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan
Tinggi26,86% 28.16% 29.54% 31,07%
32.56
%Nominal
2 Jumlah mahasiswa yang berwirausaha 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 Nominal
3Prosentase lulusan bersertifikat
kompetensi dan profesi55% 60% 65% 70% 75% Nominal
TARGET PROGRAM PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
kompetensi dan profesi
4 Prosentase prodi terakreditasi B - 40% 42% 44% 46% Kumulatif
5Persentase lulusan perguruan tinggi
yang langsung bekerja 50% 60% 65% 70% 75% Nominal
6Persentase perguruan tinggi yang
menerapkan SNDIKTI- 50% 65% 80% 90% Kumulatif
7 Jumlah mahasiswa berprestasi - 390 405 410 420 Nominal
8Jumlah LPTK yang meningkat mutu
penyelenggaraan pendidikan akademik46 46 46 46 46 Nominal
No Indikator ProgramTarget
Keterangan2015 2016 2017 2018 2019
1Jumlah Perguruan Tinggi masuk top 500
dunia2 3 3 4 5 Kumulatif
2Jumlah Perguruan Tinggi berakreditasi A
(unggul)29 39 53 80 110 Kumulatif
3Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang
mature6 14 16 19 22 Kumulatif
4 Jumlah Pusat Unggulan Iptek 12 15 30 35 40 Kumulatif
TARGET PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN
IPTEK DAN DIKTI, SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI(Renstra Revisi 2017)
4 Jumlah Pusat Unggulan Iptek 12 15 30 35 40 Kumulatif
No Indikator ProgramTarget
Keterangan2015 2016 2017 2018 2019
1 Persentase dosen berkualifikasi S3 - - 15,30% 16,80% 18,20% Kumulatif
2 Persentase SDM litbang berkualifikasi S3 - - 6,20% 6,40% 6,80% Kumulatif
3Jumlah SDM yang meningkat karir dan
kompetensinya- - 11.290 13.240 13.245 Nominal
4 Jumlah revitaslisasi sarpras PTN dan Litbang - - 173 176 179 Nominal
No Indikator ProgramTarget
Keterangan2015 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah publikasi internasional 5.008 6.229 12.000 16.000 20.000 Nominal
2 Jumlah HKI yang didaftarkan 1.580 1.735 1.910 2.200 2.400 Kumulatif
3 Jumlah prototipe R&D 530 632 783 1.000 1.200 Nominal
4 Jumlah prototipe industri 15 15 20 25 30 Nominal
TARGET PROGRAM PENGUATAN RISET DAN
PENGEMBANGAN, PENGUATAN INOVASI(Renstra Revisi 2017)
No Indikator ProgramTarget
Keterangan2015 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah produk inovasi 10 15 40 50 60 Nominal
No Indikator ProgramTarget
Keterangan2015 2016 2017 2018 2019
1Persentase efisiensi perencanaan
penganggaran 90% 91% 92% 93% 94% Nominal
2Opini penilaian laporan keuangan oleh
BPKWTP WTP WTP WTP WTP Nominal
3 Penilaian terhadap AKIP B B B B B Nominal
4 Indeks Kepuasan Pelayanan 60% 65% 70% 75% 80% Nominal
TARGET PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN & PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS TARGET PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN & PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS
LAINNYA, PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATURLAINNYA, PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR
(Renstra Revisi 2017)
4 Indeks Kepuasan Pelayanan 60% 65% 70% 75% 80% Nominal
5Penyelesaian kasus hukum yang
diselesaikan40% 45% 50% 55% 60% Nominal
6 Tingkat kesesuaian kompetensi pejabat - 75% 80% 90% 100% Nominal
7Rasio data dan knowledge Iptek dan
Dikti yang dimanfaatkan- 100% 100% 100% 100% Nominal
No Indikator Program Keterangan
2015 2016 2017 2018 2019
1Jumlah unit organisasi dan satker yang
bersih dari penyimpangan yang meterial40 50 60 70 80 Kumulatif
1. PERTANIAN DAN PANGAN
2. Energy, New and Renewable Energy
3. KESEHATAN DAN OBAT
4. INFORMASI DAN KOMUNIKASI
8 BIDANG PRIORITAS RISET (2014-2025)
4. INFORMASI DAN KOMUNIKASI
5. TRANSPORTASI
6. PERTAHANAN DAN KEAMANAN
7. MATERIAL MAJU (Nanotechnology)
8. KEMARITIMAN**
BIRO PERENCANAAN KEMENRISTEKDIKTI 2016
REFORMASI BIROKRASI
REFORMASI BIROKRASI
Untuk menghasilkan
lulusan perguruan tinggi
yang kompeten dan
kompetitif di pasar kerja
lokal dan global,
pengelola PT agar lebih
memprioritaskan
pengembangan sistem
pengajaran inovatif
serta memangkas rantai
KOMPAS 27 APRIL 2017
serta memangkas rantai
birokrasi yang
membelenggu
pertumbuhan kreativitas
pengajar dan
mahasiswa
Kalla : Mari kita kurangi birokrasi pendidikan
untuk memajukan pendidikan itu sendiri.
Kualitas pendidikan merupakan modal
kemajuan bangsa :
PERMASALAHAN BIROKRASI
Tumpang tindih Peraturan perundang-undangan di
bidang\ aparatur negara, tidak sesuai dengan kondisi
saat ini
Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set)
birokrasi belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang
profesional
Praktik manajemen SDM Belum optimal
meningkatkan profesionalisme
Distribusi PNS belum merata dan
REFORMASI BIROKRASI
Mengapa Harus
Reformasi Birokrasi?
proporsional secara geografis
Fungsi dan kewenangan antar instansi pemerintah
tumpang tindih, berbenturan, terlalu besar
Sistem pengawasan internal belum mampu
berperan sebagai quality assurance
Kualitas pelayanan publik masih belum
memenuhi harapan publik
Sistem monitoring, evaluasi, dan penilaian
belum dibangun dengan baik
TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENRISTEKDIKTI 2016
Membangun profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki
integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki
kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui
perubahan pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set)
dalam sistem manajemen pemerintahan
REFORMASI BIROKRASI
Pelaksanaan 8 area perubahan reformasi
birokrasi
TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENRISTEKDIKTI 2016
Untuk memberikan arah
kebijakan pelaksanaan
reformasi birokrasi selama
kurun waktu 2010-2025
agar pelaksanaan
reformasi birokrasi di K/L
TUJUAN
GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI
reformasi birokrasi di K/L
dapat berjalan secara
efektif, efisien, terukur,
konsisten, terintegrasi,
melembaga dan
berkelanjutan.
TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENRISTEKDIKTI 2016
DYNAMIC GOVERNANCE
PERFORMANCE BASED
BUREAUCRACY
... diharapkan melalui reformasi birokrasi, pemerintah sudah beranjak ke tahapan pemerintahan
yang berbasis kinerja; dan pada tahun 2025 diharapkan pemerintahan sudah beranjak pada
tatanan pemerintahan yang dinamis ...
TUJUAN JANGKA PANJANG REFORMASI BIROKRASI
2014
2019
2025
BUREAUCRACY
RULE BASED
BUREAUCRACY
• efektif, efisien dan ekonomis
• difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes
(hasil)
• menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan
penerapan sistem berbasis elektronik
• Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas
terhadap kinerja organisasi
Ag
en
da
Re
form
asi
Biro
kra
si
4. PENGUATAN TATALAKSANA
2. PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3 PENGUATAN KELEMBAGAAN
1. MANAJEMEN PERUBAHAN
Ha
sil y
an
g D
iha
rap
ka
n
Mendorong efisiensi penyelenggaraanpemerintahan dan pelayanan,sekaligusjuga untuk mengubah mental aparatur
Sistem peraturan perundang-undangan
kebutuhan masyarakat
Sistem peraturan perundang-undangan
yang lebih efektif dan menyentuh
kebutuhan masyarakat
Terciptanya budaya/perilaku yang lebihkondusif dalam upaya mewujudkanbirokrasi yang efektif dan efisien
Terciptanya budaya kerja positif yang
yang berkualitas
Terciptanya budaya kerja positif yang
kondusif bagi terciptanya birokrasi yang
bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien
serta mampu memberikan pelayanan
yang berkualitas
PROGRAM AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI 2015-
2019A
ge
nd
a R
efo
rma
si B
iro
kra
si
7. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
6. PENGUATAN SISTEM
PENGAWASAN
5. PENGUATAN SISTEM
MANAJEMEN SDM APARATUR
8. PENINGKATAN KUALITAS 8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIKa. Penguatan Layanan Mahasiswa
b. Penguatan Layanan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
c. Penguatan Layanan Riset dan
Pengembangan
Ha
sil y
an
g D
iha
rap
ka
n
Birokrasi lebih berkinerja dan mampumempertanggungjawabkan kinerjanyasesuai dengan segala sumber-sumberyang dipergunakannya
Meningkatnya penyelenggaraanbirokrasi yang bersih & bebas KKN
Sistem manajemen SDM yang mampu
menghasilkan pegawai yang profesional
mendorong perubahan
profesionalisme para penyedia
pelayanan serta peningkatkan
kualitas pelayanan
Reformasi Birokrasi Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Reformasi Birokrasi Internal(8 Area Perubahan + Quick Wins)
Reformasi Pelayanan PublikReformasi Layanan Reformasi Layanan
Riset &
Pengembangan
Reformasi Layanan
Mahasiswa
Reformasi birokrasi di lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi ditujukan untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan akuntabel,
efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan
publik berkualitas. Dalam pelaksanaan
reformasi birokrasi tahun 2015-2019, terdapat
dua fokus utama pembenahan, yaitu:
� Reformasi Birokrasi Internal Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
SKEMA REFORMASI BIROKRASI KEMENRISTEKDIKTI
PengembanganPengembangan
Reformasi Layanan
PTK
Mahasiswa
Reformasi Layanan
Kelembagaan
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
� Reformasi Pelayanan Publik, yang terdiri
dari:
a.Reformasi Layanan Mahasiswa
b.Reformasi Layanan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
c.Reformasi Layanan Riset dan
Pengembangan
d.Reformasi Layanan Kelembagaan
e.Quick Wins: Unit Layanan Terpadu
Quick Wins
TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENRISTEKDIKTI 2016
Birokrasi yang bersih dan akuntabel
• Opini WTP atas Laporan Keuangan
• Tingkat Kapabilitas APIP
• Tingkat Kematangan Implementasi SPIP
• Instansi Pemerintah yang Akuntabel
• Penggunaan e-Procurement terhadap Belanja Pengadaan
• Opini WTP atas Laporan Keuangan
• Tingkat Kapabilitas APIP
• Tingkat Kematangan Implementasi SPIP
• Instansi Pemerintah yang Akuntabel
• Penggunaan e-Procurement terhadap Belanja Pengadaan
INDIKATOR KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI
Birokrasi yang efektif dan efisien
• Indeks Reformasi Birokrasi
• Indeks Profesionalitas ASN
• Indeks e-Government
• Indeks Reformasi Birokrasi
• Indeks Profesionalitas ASN
• Indeks e-Government
Birokrasi yang memiliki
Pelayanan Publik berkualitas
• Indeks Integritas Nasional
• Survei Kepuasan Masyarakat
• Persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik
• Indeks Integritas Nasional
• Survei Kepuasan Masyarakat
• Persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik
TIM RB KEMENRISTEKDIKTI 2016
QUICK WIN REFORMASI BIROKRASI KEMENRISTEKDIKTI 2016
PEMOHON LAYANAN
MENGAMBIL NOMER ANTRIAN
DAN MENGISI FORMULIR DI
RECEPTIONIST
PEMOHON MENUNGGU ANTREAN
DIPANGGIL KE LOKET SUASANA LOKET
QUICK WIN REFORMASI BIROKRASI KEMENRISTEKDIKTI 2016
PETUGAS CALL CENTER
KOMPETENSI ASN
Kompetensi ASN
Rendah?
Menurut Penilaian BKN,
mayoritas pejabat
APARATUR SIPIL NEGARA
mayoritas pejabat
Eselon I dan II instansi
pemerintah memiliki
kompetensi yang
rendah(Kompas, 7 April 2016)
TUJUAN
“Menciptakan
UNDANG-UNDANG NO 5/2014 TENTANG ASN
“Menciptakan Birokrasi Bersih, Kompeten dan Melayani”
Bersih dari KKN dan
Politisasi
BIRO SDM KEMENRISTEKDIKTI 2016
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
PELATIHAN DASARPELATIHAN DASAR
•Gol II
•Gol. III
•Gol II
•Gol. III
KEPEMIMPINANKEPEMIMPINAN
•Pim Tk I
•Pim Tk II
•Pim Tk III
•Pim Tk IV
•Pim Tk I
•Pim Tk II
•Pim Tk III
•Pim Tk IV
TEKNISTEKNIS
•Umum, AdmManajemen
•Substantif
•Umum, AdmManajemen
•Substantif
FUNGSIONALFUNGSIONAL
•Jenjang pertama
•Jenjang muda
•Jenjang madya
•Jenjang pertama
•Jenjang muda
•Jenjang madya
DIKLAT DALAM JABATANDIKLAT DALAM JABATANDIKLAT DASARDIKLAT DASAR
DIKLAT BAGI ASN / PNS
•Pim Tk IV•Pim Tk IV •Jenjang utama
•Fungsional teknis
•Jenjang utama
•Fungsional teknis
INSTANSI PEMBINA (LAN)INSTANSI PEMBINA (LAN)INSTANSI PEMBINA
PEMBINA TEKNISINSTANSI PEMBINA
PEMBINA TEKNIS
INSTANSI PEMBINAPEMBINA JABFUNGINSTANSI PEMBINAPEMBINA JABFUNG
PENYELENGGARA DIKLAT PNS: LEMBAGA DIKLAT TERAKREDITASILEMBAGA DIKLAT TERAKREDITASIPENYELENGGARA DIKLAT PNS: LEMBAGA DIKLAT TERAKREDITASILEMBAGA DIKLAT TERAKREDITASI
KOMPETENSI: KOMPETENSI: KOGNITIFKOGNITIF, , AFEKTIFAFEKTIF, , PSIKOMOTORIKPSIKOMOTORIKKOMPETENSI: KOMPETENSI: KOGNITIFKOGNITIF, , AFEKTIFAFEKTIF, , PSIKOMOTORIKPSIKOMOTORIK
1. Pasal 21: PNS berhak memperoleh
pengembangan kompetensi
2. Pasal 70 ayat 2: Pengembangan
kompetensi antara lain melalui pendidikan
dan pelatihan, seminar, kursus, dan
KOMPETENSI ASN
dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.
UU NO 5 / 2014
PELATIHAN DASAR BAGI ASN / PNS
1. Pasal 63:
• (3 ) Calon PNS wajib menjalani masa percobaan
• ( 4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam (3)
dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan
terintegrasi untuk membangun…. dst
2. Pasal 64:
• (2) Instansi pemerintah wajib memberikan pendidikan• (2) Instansi pemerintah wajib memberikan pendidikan
dan pelatihan kepada CPNS… dst
3. Pasal 65:
• (1) CPNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi
persyaratan :
a. Lulus pendidikan dan pelatihan
b. Sehat jasmani dan rohani
UU NO 5 / 2014
TAHAPAN MENJADI SEORANG ASN - PNS
Lulus Seleksi
Lulus TesKesehatan
SumpahPNS
Job Test
Lulus LATSAR CPNS
ASN/PNS
Terima KasihTerima Kasih
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGIGedung BPPT 2, Lantai 18
Jl. MH Thamrin No 8, Jakarta 10340