LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIN)
DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA
TAHUN 2019
______________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................ i
DAFTAR ISI ................................................................................ ii
DAFTAR TABEL ..........................................................................
DAFTAR GAMBAR .....................................................................
iii
iv
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................... v
BAB I. PENDAHULUAN ........................................................... 1
1.1. Latar Belakang .............................................. 1
1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi ..................................
1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja ..........................
2
2
1.4. Dukungan Sumber Daya Manusia ...........................
1.5. Dukungan Anggaran .............................................
4
4
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA ................. 5
2.1. Rencana Strategis Tahun 2015-2019 ......................... 5
2.2. Program Direktorat Pupuk dan Pestisida ................. 7
2.3. Indikator Kinerja Utama Program
Direktorat Pupuk dan Pestisida .............................
2.4. Rencana Kinerja Tahun 2018 .................................
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ................................
7
7
7
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ......................................... 9
3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran .... 9
3.2. Pencapaian Sasaran Strategis Kinerja Direktorat
Pupuk dan Pestisida ..................................................
3.3. Analisis Capaian Sasaran Strategis Direktorat Pupuk
dan Pestisida .......................................................
3.4. Realisasi Anggaran ...............................................
3.5. Evaluasi Kinerja ....................................................
3.6. Hambatan dan Kendala .........................................
3.7. Upaya dan Tindak Lanjut .......................................
10
11
16
17
17
18
BAB IV. PENUTUP ................................................................... 20
LAMPIRAN .................................................................................
21
______________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 iii
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Pupuk dan
Pestisida Tahun 2019 ..............................................
7
Tabel 2. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pupuk dan Pestisida
Tahun 2019 ............................................................
8
Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Pupuk dan
Pestisida Tahun 2019 ...............................................
10
Tabel 4. Rincian Reali Alokasi dan Realisasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2019
(Volume) .......................................................................
12
Tabel 5. Kasus Penyimpangan Pupuk Tahun 2019 ................... 14
Tabel 6. Kasus Penyimpangan Pestisida Tahun 2019 .............. 15
Tabel 7. Alokasi dan Realisasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2019
(Anggaran) .............................................................
17
______________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pupuk dan Pestisida ..... 3
______________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 v
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan, Golongan
Ruang dan Sebaran Pejabat ...................................
22
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Direktorat Pupuk dan Pestisida .. 23
Lampiran 3. Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2019
(per Provinsi) .....................................................
27
Lampiran 4. Realisasi Dana Pusat Direktorat Pupuk dan
Pestisida Tahun 2019 ............................................
28
______________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Penyediaan prasarana dan sarana pertanian secara langsung maupun
tidak langsung dapat mendorong peningkatan produktivitas dan
produksi pertanian. Namun, dalam prosesnya, berbagai kendala dan
permasalahan muncul sebagai hambatan pengembangan prasarana
dan sarana pertanian ke depan. Direktorat Pupuk dan Pestisida
merupakan unit organisasi di bawah Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian yang mendorong upaya penyediaan prasarana dan
sarana pertanian melalui penyediaan pupuk dan pestisida.
Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya, kebijakan dan program
Direktorat Pupuk dan Pestisida serta memenuhi Instruksi Presiden RI
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kewajiban
Melaporkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka
dilaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIN) Direktorat Pupuk dan Pestisida.
Penyusunan laporan ini didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra),
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah
ditandatangani oleh Direktur Pupuk dan Pestisida dengan Direktur
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Laporan ini menyajikan
gambaran hasil kinerja Direktorat Pupuk dan Pestisida selama tahun
2019.
______________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 2
1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Direktorat Pupuk dan Pestisida dibentuk berdasarkan Nomor
43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang pupuk dan pestisida pertanian. Untuk
pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat Pupuk dan Pestisida
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan pupuk dan
pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida, serta
pengawasan pupuk dan pestisida;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk dan pembenah
tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida, serta pengawasan pupuk
dan pestisida;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
penyediaan pupuk dan pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan
pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan
pupuk dan pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida, serta
pengawasan pupuk dan pestisida; dan
e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pupuk dan Pestisida
1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pupuk dan Pestisida
terdiri dari 4 Sub Direktorat, yaitu : Sub Direktorat Pupuk dan
Pembenah Tanah, Sub Direktorat Pupuk Bersubsidi, Sub Direktorat
Pestisida serta Sub Direktorat Pengawasan Pupuk dan Pestisida.
______________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 3
Secara lengkap struktur organisasi Direktorat Pupuk dan Pestisida dapat dilihat pada bagan berikut :
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA
Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pupuk dan Pestisida
______________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 4
1.4. Dukungan Sumber Daya Manusia
Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan fasilitasi pupuk dan
pestisida tahun 2019, Direktorat Pupuk dan Pestisida didukung oleh
sumberdaya manusia yang seluruhnya berjumlah 48 orang. Secara
rinci jumlah pegawai Direktorat Pupuk dan Pestisida berdasarkan
golongan dan pangkatnya, yaitu : Golongan II sebanyak 2 orang,
golongan III sebanyak 39 orang dan golongan IV sebanyak 7 orang.
Direktorat Pupuk dan Pestisida dipimpin oleh Direktur (Eselon II)
dengan 4 (empat) Sub Direktorat yang masing-masing dipimpin pejabat
Eselon III dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha yang dipimpin pejabat
Eselon IV. Selain itu, Direktorat Pupuk dan Pestisida dibantu oleh
tenaga harian lepas sebanyak 8 orang. Data jumlah pegawai
berdasarkan golongan, golongan ruang dan sebaran pejabat di
Direktorat Pupuk dan Pestisida tertuang dalam Lampiran 1.
1.5. Dukungan Anggaran
Untuk melaksanakan kegiatan fasilitasi pupuk dan pestisida tahun
2019, telah dialokasikan anggaran melalui DIPA APBN Nomor : DIPA-
018.08.1.633656/2019 tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp.
21.587.366.000,- untuk dana pusat sedangkan untuk dana daerah
(dekonsentrasi dan tugas pembantuan) adalah sebesar Rp.
83.802.450.000,-
Selain melalui dana sektoral tahun 2019, Direktorat Pupuk dan
Pestisida juga mengelola dana subsidi pupuk sesuai dengan DIPA BUN
Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-
999.07.1.984149/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang direvisi dengan
DIPA Revisi ke 02 tanggal 21 Oktober 2019 sebesar Rp.
39.276.473.799.000,-.
______________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 5
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
2.1. Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019
2.1.1. Visi
Dalam merumuskan visi dan misi Direktorat Pupuk dan
Pestisida sebagai landasannya adalah Visi dan Misi Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian periode 2015-2019,
yakni mewujudkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian sebagi motor penggerak tersedianya prasarana dan
sarana pertanian, untuk pembangunan pertanian berkelanjutan.
2.1.2. Misi
Untuk mencapai Visi tersebut Direktorat Pupuk Pestisida
mengemban Misi sebagai berikut :
1. Memfasilitasi penyediaan, penyaluran, penggunaan dan
pengawasan pupuk dan pestisida sesuai azas 6 (enam)
tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga).
2. Meningkatkan pengawasan atas penyediaan, penyimpanan
dan penggunaan pupuk dan pestisida.
3. Meningkatkan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida.
4. Mendorong peran serta masyarakat dan stakeholder terkait
dalam penyediaan dan pengawasan pupuk dan pestisida.
2.1.3. Tujuan
Tujuan pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana
pertanian pada aspek pupuk dan pestisida sesuai azas enam
tepat untuk tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :
1. Memfasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor
pertanian dalam rangka mendorong penerapan pemupukan
berimbang spesifik lokasi serta penggunaan pupuk organik
untuk memperbaiki kualitas lahan pertanian.
______________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 6
2. Mengawasi peredaran dan penggunaan pupuk dan
pestisida yang ramah lingkungan.
2.1.4. Sasaran
Sasaran pelaksanaan pembangunan dan program kerja
Direktorat Pupuk dan Pestisida tahun 2015 – 2019 adalah
sebagai berikut :
1. Tersalurnya pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
2. Terlaksananya pengawasan atas peredaran dan
penggunaan pupuk secara berimbang dan pestisida yang
ramah lingkungan.
2.1.5. Arah Kebijakan Direktorat Pupuk dan Pestisida
Kebijakan Direktorat Pupuk dan Pestisida adalah sebagai
berikut :
1. Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor
pertanian untuk mendorong penerapan pemupukan secara
berimbang guna meningkatkan produktivitas dan kualitas
hasil pertanian.
2. Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan
pestisida ramah lingkungan.
2.1.6. Strategi Direktorat Pupuk dan Pestisida
Strategi yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan
misi Direktorat Pupuk dan Pestisida adalah sebagai berikut :
1. Penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi, dengan
mendorong penggunaan pupuk majemuk dan pupuk
organik melalui pemberian subsidi harga pupuk.
2. Meningkatkan pengawasan pupuk dan Pestisida, yaitu
dengan mendorong peran pemerintah daerah dalam
pengawasan pupuk dan pestisida melalui peningkatan
kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).
______________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 7
2.2. Program Direktorat Pupuk dan Pestisida
Program kegiatan Direktorat Pupuk dan Pestisida yaitu penyediaan
pupuk yang memenuhi azas 6 (enam) tepat, melalui kegiatan fasilitasi
penyediaan pupuk bersubsidi.
2.3. Indikator Kinerja Utama Program Direktorat Pupuk dan Pestisida
Indikator Kinerja Utama (IKU) Program Direktorat Pupuk dan Pestisida
adalah :
1. Rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan
pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas komoditas
strategis nasional
2. Rasio pupuk dan pestisida ilegal terhadap total pupuk dan pestisida
beredar
2.4. Rencana Kinerja Tahun 2019
Rencana Kinerja Tahun 2019 Direktorat Pupuk dan Pestisida dirancang
guna mendukung 4 (empat) target sukses Kementerian Pertanian
terutama pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan.
Renacana kinerja tahunan adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Pupuk dan Pestisida Tahun 2019
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Satuan
Tersedianya pupuk bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan pangan strategis nasional
1. Rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas komoditas strategis nasional
68 %
2. Rasio pupuk dan pestisida ilegal terhadap total pupuk dan pestisida beredar
1,30 %
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Perjanjian Kinerja (PK) merupakan kontrak kerja antara Direktur Pupuk
dan Pestisida dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung Program
Kementerian, khususnya Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
______________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 8
Pertanian. Perjanjian kinerja ini menjadi dokumen untuk mewujudkan
capaian strategis Direktorat Pupuk dan Pestisida. Perjanjian kinerja
yang ditetapkan Direktorat Pupuk dan Pestisida TA. 2019 adalah
sebagai berikut :
Tabel 2. Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Pupuk dan Pestisida Tahun 2019
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Satuan
1 Tersedianya pupuk bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan pangan strategis nasional
1. Rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas komoditas strategis nasional
68 %
2. Rasio pupuk dan pestisida ilegal terhadap total pupuk dan pestisida beredar
1,30 %
Dokumen perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Direktur
Pupuk dan Pestisida tertuang dalam Lampiran 2.
.
______________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 9
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran
Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan
data realisasi dengan data target yang telah direncanakan sebelumnya.
Pengukuran dilakukan pada setiap indikator evaluasi.
Pengukuran “ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan
pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis
nasional” dilakukan dengan membandingkan jumlah pupuk bersubsidi
yang tersedia dengan jumlah kebutuhan pupuk nasional untuk
meningkatkan produktivitas komoditas strategis nasional. Rasio
ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional
untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis nasional diukur
dengan rumus sebagai berikut :
Sedangkan pengukuran “pupuk dan pestisida ilegal terhadap total pupuk
dan pestisida beredar” dilakukan dengan membandingkan jumlah pupuk
dan pestisida yang ilegal dengan jumlah pupuk dan pestisida yang
beredar. Rasio pupuk dan pestisida ilegal terhadap total pupuk dan
pestisida beredar diukur dengan rumus sebagai berikut :
Ukuran keberhasilan pencapaian sasaran berdasarkan PMK Nomor
214/PMK.02/2017, yaitu dengan kriteria sebagai berikut :
a. 90% > capaian kinerja ≤ 100% dikategorikan Sangat Baik
b. 80% > capaian kinerja ≤ 90% dikategorikan Baik
c. 60% > capaian kinerja ≤ 80% dikategirikan Cukup
d. 50% > capaian kinerja ≤ 60% dikategorikan Kurang
e. capaian kinerja ≤ 50% dikategorikan Sangat Kurang
______________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 10
3.2. Pencapaian Sasaran Strategis Kinerja Direktorat Pupuk dan
Pestisida
Sasaran stategis kinerja Direktorat Pupuk dan Pestisida adalah
tersedianya pupuk bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan pangan
strategis nasional. Indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan
Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2019 adalah :
a. Rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan
pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas komoditas
strategis nasional.
b. Rasio pupuk dan pestisida ilegal terhadap total pupuk dan pestisida
beredar.
Pencapaian sasaran strategis Direktorat Pupuk dan Pestisida ditentukan
melalui capaian indikator kinerja dimana pengukuran dilakukan dengan
cara membandingkan data realisasi dengan data target yang telah
direncanakan sebelumnya. Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja ini
mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Capaian kinerja
Direktorat Pupuk dan Pestisida sebagaimana berikut :
Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Pupuk dan Pestisida Tahun 2019
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(%) Realisasi
(%)
Capaian Kinerja
(%)
1 Tersedianya pupuk bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan pangan strategis nasional
1. Rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas komoditas strategis nasional
68 63,16 92,88
2. Rasio pupuk dan pestisida ilegal terhadap total pupuk dan pestisida beredar
0,75 1,75 135
______________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 11
3.3. Analisis Capaian Sasaran Strategis Direktorat Pupuk dan Pestisida
3.3.1. Ketersediaan Pupuk Bersubsidi terhadap Total Kebutuhan
Pupuk Nasional untuk Meningkatkan Produktivitas Pangan
Strategis Nasional
Pupuk bersubsidi adalah pupuk dalam pengawasan yang
pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari
pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian. Pupuk
bersubsidi ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET)
dimana pelaksanaan, pengadaan dan penyaluran pupuk
bersubsidi dilakukan melalui penugasan PT Pupuk Indonesia
(Persero), sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian.
Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Pertanian dan diperuntukkan bagi petani yang
telah bergabung dalam kelompok tani yang telah menyusun
RDKK, yaitu : petani yang melakukan usaha tani pada sub sektor
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan
dengan luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam,
serta petambak (sub sektor perikanan budiadaya) dengan total
luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam. RDKK
yang disusun kelompok tani direkapitulasi secara berjenjang dari
mulai tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai
nasional.
Pada tahun 2019, pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi
sebanyak 8.874.000 ton sesuai dengan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 47/SR.310/11/2018 tanggal 30 November 2018
tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi Tahun Anggaran 2019. Usulan kebutuhan pupuk
tahun 2019 sebesar 14.050.741 Ton. Rasio ketersediaan pupuk
dihitung dengan cara membandingkan alokasi dengan
kebutuhan pupuk sehingga diperoleh realisasi sebesar 63,16%.
______________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 12
Hasil Capaian Kinerja
Berdasarkan Tabel 3, dari target 65% dapat direalisasikan
sebesar 63,16%, maka capaian kinerja diperoleh sebesar
92,88%. Berdasarkan kriteria pengukuran kinerja, maka
capaian tersebut masuk dalam kategori Sangat Baik.
Sedangkan perbandingan alokasi dan realisasi penyaluran
pupuk bersubsidi tahun 2019 (per jenis pupuk) adalah sebagai
berikut :
Tabel 4. Alokasi dan Realisasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2019 (Volume)
No Jenis Pupuk Jumlah (Ton)
Alokasi Realisasi
1 Urea 3.825.000 3.693.015
2 SP-36 779.000 772.320
3 ZA 996.000 968.579
4 NPK 2.326.000 2.308.718
5 Organik 948.000 741.628
Jumlah 8.874.000 8.484.260
Hasil Capaian Kinerja
Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai tanggal 31
Desember 2019 sebesar 8.484.260 ton atau 95,61%. dari
alokasi. Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi per provinsi
tertuang dalam Lampiran 3.
Realisasi penyaluran pupuk urea sampai tanggal 31
Desember 2019 sebesar 3.693.015 ton atau 96.55% dari
alokasi sehingga capaian kinerja dikategorikan Sangat
Baik.
Realisasi penyaluran pupuk SP-36 sampai tanggal 31
Desember 2019 sebesar 772.320 ton atau 99.14% dari
alokasi sehingga capaian kinerja dikategorikan Sangat
Baik.
Realisasi penyaluran pupuk ZA sampai tanggal 31
Desember 2019 sebesar 968.579 ton atau 97.25% alokasi
sehingga capaian kinerja dikategorikan Sangat Baik.
______________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 13
Realisasi penyaluran pupuk NPK sampai tanggal 31
Desember 2019 sebesar 2.308.718 ton atau 99.26% dari
alokasi sehingga capaian kinerja dikategorikan Sangat
Baik.
Realisasi penyaluran pupuk organik sampai tanggal 31
Desember 2019 sebesar 741.628 ton atau 78.23%
alokasi sehingga capaian kinerja dikategorikan Cukup.
.
3.3.2. Pupuk dan Pestisida Ilegal terhadap Total Pupuk Dan
Pestisida Beredar
Dalam rangka meminimalkan terjadinya penyimpangan
pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk baik subsidi
maupun non subsidi, telah dibuat regulasi yang mengatur hal
tersebut. Untuk pengawasan pupuk antara lain telah diatur dalam
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi
Daya Pertanian Berkelanjutan, sedangkan untuk operasionalnya
diatur/dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor
237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan
Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
Permentan Nomor 36/Permentan/SR.140/10/2017 tentang
Pendaftaran Pupuk An-Organik; Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik,
Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah; sedangkan pupuk
bersubsidi diatur dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005
tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam
Pengawasan; MoU antara Departemen Perdagangan,
Departemen Perindustrian, Departemen Pertanian dan
Kementerian BUMN dengan Kepolisian Negara dan Kejaksaan
Agung tentang Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan dan
Penyaluran Pupuk Bersubsidi, dan Permendag Nomor 15/M-
DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, sedangkan Alokasi dan
______________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 14
Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor
Pertanian TA. 2019 diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018, Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran,
Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida, Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang
Pengawasan Pestisida dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida.
Peraturan-peraturan tersebut telah dijabarkan dalam bentuk
pedoman teknis pengawasan pupuk dan pestisida, informasi
tentang pupuk dan pestisida yang terdaftar dan diizinkan serta
pedoman peningkatan kinerja KP3, Standar Operasional
Prosedur tentang Pengawasan Pupuk dan Pestisida, Standar
Operasional Prosedure tentang Verifikasi dan Validasi
Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Standar Operasional Prosedur
Pengawasan Impor Pestisida Post Border. Pedoman dan output
lainnya diharapkan dapat dijadikan pegangan baik oleh petugas
pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dalam melaksanakan
pengawasan pupuk di lapangan.
Tahun 2019 telah dilakukan pengawasan terhadap pupuk dan
pestisida baik di tingkat pengadaan/produksi/pabrik, distributor
dan kios pengecer. Hasil pengawasan ditemukan terjadinya
penyimpangan/permasalahan dalam peredaran pupuk sebanyak
51 kasus dari jumlah pupuk terdaftar sebanyak 1.885 nomor
pendaftaran. Uraian kasus pupuk yang ditemukan adalah
sebagai berikut :
Tabel 5. Kasus Penyimpangan Pupuk Tahun 2019
No Kasus Jumlah Kasus
1 Habis izin edar 18
2 Tidak sesuai mutu 16
3 Label tidak sesuai 7
4 Tidak terdaftar 8
5 Tidak menyampaikan laporan dan tidak mencantumkan nomor pendaftaran pada website
2
Jumlah 51
______________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 15
Kasus yang dikategorikan dalam pupuk illegal adalah hasil
pengawasan habis izin edar, label tidak sesuai dan pupuk tidak
terdaftar serta tidak sesuai mutu. Berdasarkan kategori tersebut
maka pupuk illegal hasil pengawasan tahun 2019 adalah 49
kasus.
Sedangkan untuk pestisida ditemukan sebanyak 78 kasus dari
4.232 nomor pendaftaran yang terdaftar di Kementerian
Pertanian. Kasus pestisida yang ditemukan diuraikan sebagai
berikut :
Tabel 6. Kasus Penyimpangan Pestisida Tahun 2019
No Kasus Jumlah Kasus
1 Label tidak sesuai dengan peraturan berlaku 27
2 Mutu tidak sesuai/diluar batas toleransi 30
3 Tidak menyampaikan laporan tahunan 4
4 Belum melaksanakan pelatihan pestisida terbatas
7
5 Telah habis izin edar 1
6 Repacking 2
7 Ketidaksesuaian dokumen Impor (pengawasan impor pestisida post border)
7
Jumlah 78
Kasus yang dikategorikan dalam pestisida illegal adalah hasil
pengawasan label tidak sesuai, pestisida telah habis izin edar
dan mutu tidak sesuai. Berdasarkan kategori tersebut maka
pestisida illegal hasil pengawasan tahun 2019 adalah 58 kasus.
Hasil Capaian Kinerja
Jumlah kasus pupuk dan pestisida illegal yang ditemukan
tahun 2019 sebanyak 107 kasus sedangkan jumlah pupuk
dan pestisida beredar sebanyak 6.117 merek.
Berdasarkan kriteria pengukuran kinerja, jumlah kasus pupuk
dan pestisida terhadap pupuk dan pestisida beredar
mencapai 135 % (ditargetkan sebesar 1,3% dan terealisasi
sebesar 1,75%) sehingga dikategorikan Sangat Baik.
______________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 16
3.4. Realisasi Anggaran
3.4.1. Dana Pusat dan Dana Daerah
Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pupuk dan
Pestisida tahun 2019 dibiayai dana APBN yang tertuang dalam
DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian Nomor : DIPA-018.08.1.633656/2019 tanggal 05
Desember 2018 sebesar Rp. 21.587.366.000,- untuk dana pusat.
Sampai dengan posisi tanggal 31 Desember 2019 telah
terealisasi sebesar Rp. 19.223.621.749,- (89,1%). Berdasarkan
kriteria pengukuran kinerja, capaian realisasi anggaran dana
pusat dikategorikan Baik. Rincian realisasi dana pusat tertuang
dalam Lampiran 4.
Sedangkan alokasi anggaran untuk dana daerah, yaitu : dana
dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan untuk kegiatan
fasilitasi pupuk dan pestisida sebesar Rp. 83.802.450.000,- dan
terealisasi sebesar Rp. 78.229.696.345,- atau 93,35%.
Berdasarkan kriteria pengukuran kinerja, capaian realisasi
anggaran dana daerah dikategorikan Sangat Baik.
3.4.2. Realisasi Anggaran Subsidi Pupuk
Alokasi anggaran subsidi pupuk sesuai dengan DIPA BUN
Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-
999.07.1.984149/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang direvisi
dengan DIPA Revisi ke 02 tanggal 21 Oktober 2019 sebesar Rp.
39.276.473.799.000,- dan sampai dengan Tanggal 31 desember
terealisasi sebesar Rp. 34.308.308.749.200,- atau sebesar
87,35%. Berdasarkan kriteria pengukuran kinerja, realisasi
anggaran subsidi pupuk dikategorikan Baik.
______________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 17
Adapun dengan rincian per jenis pupuknya adalah sebagai
berikut :
Tabel 7. Alokasi dan Realisasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2019 (Anggaran)
No Jenis Pupuk Jumlah (Rp)
Alokasi Realisasi
1 Urea 13.689.465.400.000 11.580.526.484.613
2 SP-36 2.570.275.900.000 2.146.832.716.267
3 ZA 1.801.070.250.000 1.376.898.273.224
4 NPK 9.887.357.250.000 8.494.806.291.164
5 Organik 1.555.056.000.000 935.995.984.932
Kurang Bayar Tahun 2015 5.045.329.128.000 5.045.329.128.000
Kurang Bayar Tahun 2016 2.939.751.206.000 2.939.751.206.000
Kurang Bayar Tahun 2017 1.788.168.665.000 1.788.168.665.000
Jumlah 39.276.473.799.000 34.308.308.749.200
3.4.3. Realisasi Anggaran Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Anggaran kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida dengan
pagu anggaran sebesar Rp.1.989.100.000,- dan terealisasi
sebesar Rp. 1.882.504.090,- atau 94,64 %, sehingga capaian
realisasi kinerja dimasukan dalam kategori Sangat Baik.
3.5. Evaluasi Kinerja
Berdasarkan hasil penyajian data dan informasi pengukuran capaian
kinerja masing-masing sasaran strategis dapat diintepretasikan
keberhasilan akuntabilitas kinerja Direktorat Pupuk dan Pestisida secara
keseluruhan baik fisik maupun anggaran termasuk pada kategori Cukup
sampai dengan Sangat Baik.
3.6. Hambatan dan Kendala
Pelaksanaan kinerja program Direktorat Pupuk dan Pestisida tahun 2019
masih mengalami beberapa hambatan dan kendala sebagai berikut :
3.6.1. Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Masih banyak petani yang belum menyusun RDKK,
sehingga tidak bisa melakukan penebusan pupuk bersubsidi.
______________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 18
Pemerintah daerah terlambat menetapkan alokasi kebutuhan
pupuk bersubsidi dan tidak menindaklanjuti realokasi
kebutuhan pupuk bersubsidi.
3.6.2. Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Belum optimalnya peran pengawasan oleh Petugas
Pengawasan, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
(KP3) dan PPNS di daerah.
Penerapan sanksi hukum yang diberikan pada pelaku
penyimpangan pupuk dan pestisida belum optimal.
Untuk mengetahui mutu pupuk dan pestisida harus dilakukan
di laboratorium pengujian yang membutuhkan biaya dan
waktu yang cukup lama, sehingga distributor, pengecer dan
petani kesulitan membedakan pupuk dan pestisida yang
sesuai dengan mutu yang terdaftar.
Kesulitan dalam mengelola/memusnahkan stok pestisida
yang tidak layak pakai (ilegal, palsu, kadaluwarsa).
3.7. Upaya dan Tindak Lanjut
Untuk mengatasi hambatan dan kendala di atas, maka diperlukan upaya
tindak lanjut dan tindakan antisipatif ke depan sebagai berikut :
3.7.1. Penyaluran Pupuk Subsidi
Meningkatkan koordinasi antar Dinas lingkup Pertanian baik
di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam
pengawalan perencanaan kebutuhan pupuk melalui
penyusunan RDKK, pengawalan, penyediaan dan
penyaluran pupuk bersubsidi dengan skala prioritas pada
wilayah/kondisi pertanaman/kebutuhan untuk masing-masing
komoditas.
Menyepakati rencana kebutuhan pupuk yang berbasis RDKK
yang menjadi salah satu pertimbangan dalam pengalokasian
kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian per
provinsi per subsektor.
______________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 19
Telah dilakukan kerjasama dengan BPKP untuk mereview
HPP pupuk bersubsidi usulan produsen, selanjutnya
perhitungan subsidi pupuk menggunakan HPP hasil review
BPKP.
3.7.2. Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Melakukan pembinaan dan pengawasan pupuk dan pestisida
secara optimal dan intensif di tingkat
pengadaan/pabrik/produksi.
Berperan aktif dalam pertemuan Komisi Pengawasan Pupuk
dan Pestisida (KP3) Provinsi serta Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) sebagai ujung tombak di lapangan. Sehingga
terjalin koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah.
______________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 20
BAB IV
PENUTUP
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pupuk dan Pestisida, maka
dalam rangka mendukung pencapaian empat target sukses Kementerian
Pertanian (swasembada berkelanjutan dan pencapaian swasembada,
diversifikasi pangan, peningkatan daya saing dan nilai tambah ekspor, dan
peningkatan kesejahteraan petani), telah disusun Rencana Strategis dan
Program Kerja Direktorat Pupuk dan Pestisida Tahun 2015 – 2019 sebagai
acuan dalam Fasilitasi Pupuk dan Pestisida untuk mendukung sub sektor
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Pencapaian
sasaran dilaksanakan secara bertahap setiap tahun melalui berbagai program
dan kegiatan.
Direktorat Pupuk dan Pestisida dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya, telah memberikan beberapa keberhasilan antara lain peningkatan
penyaluran pupuk bersubsidi dan peningkatan pengawasan pupuk dan
pestisida. Namun demikian, mengingat pengelolaan pupuk dan pestisida juga
menjadi kewenangan berbagai instansi lain serta implementasi di lapangan
sepenuhnya dilaksanakan pemerintah daerah sejalan dengan kebijakan
otonomi daerah, maka sangat diperlukan koordinasi yang intensif, baik antar
instansi terkait di pusat dan daerah maupun antara pusat dan daerah.
Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran hasil kinerja Direktorat
Pupuk dan Pestisida selama tahun 2019, sehingga dapat dijadikan sebagai
bahan masukan dan evaluasi dalam mengambil langkah-langkah strategis dan
operasional serta penyusunan pelaksanaan kegiatan yang akan datang.
______________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 21
LAMPIRAN
______________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 22
Lampiran 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan, Golongan Ruang
Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan
Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang
Distribusi Pegawai Berdasarkan Sebaran Pejabat
No Unit Kerja Gol II Gol III Gol IV Jumlah
1 Subdit Pupuk dan
Pembenah Tanah
- 7 2 9
2 Subdit Pupuk
Bersubsidi
- 10 1 11
3 Subdit Pestisida 1 9 2 12
4 Subdit Pengawasan
Pupuk dan Pestisida
- 6 2 8
5 Subbag Tata Usaha 1 7 - 8
Jumlah 2 39 7 48
No Gol Ruang
Jumlah A B C D E
1 II - - - 2 - 2
2 III 5 7 13 14 - 39
3 IV 6 1 - - - 7
Jumlah 11 8 13 16 - 48
No Pejabat Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Eselon II 1 - 1
2 Eselon III 1 3 4
3 Eselon IV 2 7 9
Jumlah 4 10 14
______________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 23
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Direktorat Pupuk dan Pestisida
ihak Kedu Pihak Pertam
KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDU IG D JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MIhIGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemeri pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini
Nama : Muhrizal Sarwani
Jabatan : Direktur Pupuk dan Pestisida
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Pending Dadih Permana
Jabatan : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari pelanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Jakarta, 03 Januari 2019
Pending Dadih Permana Muhrizal Sarwani
______________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 24
Direktur Jender I Prasarana an Sarana P rtanian
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA
No Sasaran Indikator Kinerja Tar9et
1
Tersedianya pupuk bersubsidi untuk memenuhi
kebutuhan pangan strategis nasional
2-1-Rasio ketersediaan pupuk
bersubsidi terhadap total
kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas
komoditas strategis nasional
(°'°›
68.00 %
1
Tersedianya pupuk bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan pangan strategis nasional
2-2-Rasio pupuk dan
pestisida ilegal terhadap total pupuk dan pestisida beredar ("/ )
1.30 %
KEGIATAN
1 Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Pupuk dan Pestisi‹la
Pending Dadih Permana
ANGGARAN
Rp. 15,379,466,000
Jakarta, 03 Januari 2019
Direktur Pupuk dan Pestisida
Muhrizal Sarwani
______________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 25
______________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 26
______________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 27
Lampiran 3. Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2019 (per Provinsi)
ALOKASI REALISASI % ALOKASI REALISASI % ALOKASI REALISASI % ALOKASI REALISASI % ALOKASI REALISASI %
1 NAD 55,900.00 55,900.00 100.00 14,660.00 14,630.93 99.80 22,350.00 21,512.24 96.25 37,500.00 37,499.43 100.00 7,010.00 7,009.22 99.99
2 Sumatra Utara 115,750.00 115,745.75 100.00 49,500.00 48,163.30 97.30 50,610.00 49,427.65 97.66 87,220.00 87,201.15 99.98 16,980.00 16,591.39 97.71
3 Sumatra Barat 51,000.00 50,873.90 99.75 15,200.00 13,438.80 88.41 29,550.00 29,455.82 99.68 58,360.00 58,360.00 100.00 10,620.00 9,113.73 85.82
4 Riau 29,941.00 29,920.85 99.93 12,580.00 12,564.00 99.87 14,930.00 14,929.75 100.00 50,080.00 50,080.00 100.00 8,740.00 7,766.40 88.86
5 Kep. Riau 40.00 39.60 99.00 10.00 10.00 100.00 10.00 10.00 100.00 130.00 129.95 99.96 60.00 54.04 90.07
6 Jambi 18,700.00 18,692.20 99.96 8,630.00 8,170.84 94.68 18,280.00 18,210.65 99.62 52,028.00 51,958.35 99.87 6,030.00 5,600.30 92.87
7 Sumatera Selatan 110,626.00 110,408.10 99.80 3,020.00 2,479.50 82.10 39,790.00 39,416.65 99.06 76,437.00 76,379.68 99.93 5,870.00 5,411.68 92.19
8 Babel 23,343.00 23,343.00 100.00 3,450.00 3,334.00 96.64 4,540.00 4,538.00 99.96 20,310.00 20,310.00 100.00 9,420.00 9,327.00 99.01
9 Bengkulu 18,233.00 18,233.00 100.00 5,220.00 5,220.00 100.00 7,130.00 7,130.00 100.00 25,330.00 25,330.00 100.00 5,370.00 5,370.00 100.00
10 Lampung 255,377.00 246,901.40 96.68 13,960.00 13,422.95 96.15 41,640.00 41,591.35 99.88 152,570.00 150,572.30 98.69 18,950.00 17,028.88 89.86
11 DKI Jakarta 6.00 5.00 83.33 - - - 20.00 5.00 25.00 10.00 10.00 100.00 2.00 2.00 100.00
12 Banten 64,094.00 49,547.70 77.30 1,020.00 777.25 76.20 19,080.00 18,850.10 98.80 27,800.00 25,745.95 92.61 8,188.00 6,412.38 78.31
13 Jawa Barat 531,043.00 459,556.25 86.54 70,710.00 65,167.56 92.16 139,050.00 138,765.31 99.80 290,494.00 284,077.12 97.79 70,405.00 64,453.23 91.55
14 Jawa Tengah 686,293.00 682,609.84 99.46 185,340.00 180,809.19 97.56 132,640.00 131,587.33 99.21 347,270.00 346,729.78 99.84 198,122.00 160,599.64 81.06
15 DIY 31,290.00 31,289.99 100.00 9,270.00 8,763.35 94.53 3,280.00 3,199.45 97.54 24,350.00 24,153.30 99.19 3,900.00 3,473.76 89.07
16 Jawa Timur 1,066,044.00 1,041,285.55 97.68 480,250.00 472,479.25 98.38 142,880.00 142,177.90 99.51 590,710.00 586,231.89 99.24 506,400.00 368,242.54 72.72
17 Bali 31,425.00 31,293.20 99.58 3,240.00 2,847.75 87.89 1,160.00 1,069.25 92.18 19,340.00 19,321.20 99.90 5,300.00 3,638.96 68.66
18 NTB 161,234.00 161,029.35 99.87 18,640.00 18,122.05 97.22 19,280.00 19,060.05 98.86 47,620.00 47,571.35 99.90 11,010.00 7,511.20 68.22
19 NTT 28,166.00 27,014.50 95.91 590.00 451.60 76.54 3,090.00 2,876.25 93.08 17,000.00 16,993.50 99.96 1,930.00 1,211.20 62.76
20 Kalimantan Barat 21,508.00 21,507.85 100.00 3,300.00 3,236.10 98.06 8,490.00 8,490.00 100.00 53,358.00 53,345.60 99.98 7,570.00 7,223.70 95.43
21 Kalimantan Tengah 16,063.00 15,594.90 97.09 1,250.00 1,087.70 87.02 4,180.00 4,096.70 98.01 29,950.00 29,944.75 99.98 1,533.00 1,533.00 100.00
22 Kalimantan Selatan 38,469.00 35,122.45 91.30 1,270.00 893.50 70.35 6,840.00 6,362.45 93.02 37,423.00 37,235.60 99.50 4,300.00 3,898.50 90.66
23 Kalimantan Timur 14,422.00 13,770.15 95.48 1,900.00 1,575.95 82.94 4,360.00 4,335.30 99.43 23,687.00 23,650.05 99.84 2,320.00 2,280.76 98.31
24 Kalimantan Utara 1,568.00 1,510.20 96.31 30.00 15.85 52.83 60.00 59.70 99.50 4,423.00 4,365.80 98.71 130.00 103.64 79.72
25 Sulawesi Barat 29,651.00 29,650.50 100.00 9,300.00 9,299.00 99.99 2,260.00 2,259.50 99.98 17,880.00 17,879.90 100.00 1,620.00 1,619.10 99.94
26 Sulawesi Tengah 34,627.00 34,391.65 99.32 7,340.00 7,022.90 95.68 2,270.00 2,206.55 97.20 26,350.00 26,349.45 100.00 2,380.00 2,077.36 87.28
27 Sulawesi Selatan 297,572.00 297,528.60 99.99 69,610.00 68,188.70 97.96 45,540.00 45,347.45 99.58 135,150.00 134,232.50 99.32 23,490.00 15,558.52 66.23
28 Sulawesi Tenggara 23,967.00 23,902.00 99.73 4,580.00 4,463.70 97.46 7,030.00 6,967.50 99.11 17,610.00 17,609.95 100.00 5,000.00 3,881.00 77.62
29 Gorontalo 34,515.00 34,515.00 100.00 730.00 730.00 100.00 1,570.00 1,392.00 88.66 28,880.00 28,878.25 99.99 1,560.00 1,560.00 100.00
30 Sulawesi Utara 21,506.00 20,129.10 93.60 320.00 272.50 85.16 4,080.00 4,046.85 99.19 12,390.00 12,353.35 99.70 1,120.00 821.20 73.32
31 Maluku 3,127.00 2,768.10 88.52 210.00 187.00 89.05 270.00 269.40 99.78 2,650.00 2,640.80 99.65 640.00 614.40 96.00
32 Maluku Utara 1,018.00 874.00 85.85 160.00 90.60 56.63 130.00 122.00 93.85 1,870.00 1,868.95 99.94 70.00 50.36 71.94
33 Papua 7,482.00 7,153.70 95.61 640.00 595.00 92.97 2,470.00 2,418.80 97.93 8,380.00 8,276.45 98.76 1,790.00 1,419.04 79.28
34 Papua Barat 1,000.00 907.35 90.74 70.00 68.00 97.14 140.00 133.20 95.14 1,440.00 1,432.00 99.44 170.00 169.72 99.84
3,825,000.00 3,693,014.73 96.55 996,000.00 968,578.82 97.25 779,000.00 772,320.15 99.14 2,326,000.00 2,308,718.35 99.26 948,000.00 741,627.85 78.23
ORGANIKNPKSP-36
Total
PENYALURAN (TON)NO PROVINSI ZAUREA
______________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 28
Lampiran 4. Realisasi Dana Pusat Direktorat Pupuk dan Pestisida Tahun
2019
Per tanggal :
NO KETERANGAN ANGGARAN REALISASI % SISA %
Kegiatan Direktorat Pupuk dan Pestsiida 21,587,366,000 19,223,621,749 89.1% 2,363,744,251 10.9%
3993.004.001 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida 16,879,566,000 16,126,529,353 95.5% 753,036,647 4.5%
1 051.A Perencanaan Pelaksanan dan Monev kegiatan Pupuk dan Pembenah Tanah 1,408,250,000 1,319,795,085 93.7% 88,454,915 6.3%
2 051.B Perencanaan Pelaksanaan dan Monev Kegiatan Pupuk Bersubsidi 6,509,910,000 6,372,222,344 97.9% 137,687,656 2.1%
3 051.C Perencanaan Pelaksanan dan Monev kegiatan Pestisida 3,153,975,000 2,987,015,461 94.7% 166,959,539 5.3%
4 051.D Perencanaan Pelaksanan dan Monev kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida 1,989,100,000 1,882,504,099 94.6% 106,595,901 5.4%
5 051.E Koordinasi Kegiatan Direktorat Pupuk dan Pestisida 3,818,331,000 3,564,992,364 93.4% 253,338,636 6.6%
1797.950.001 Operasional dan Dukungan Kegiatan Lingkup PSP
Dukungan Operasional Mendukung Kegiatan Direktorat Pupuk dan Pestisida 4,707,800,000 3,097,092,396 65.8% 1,610,707,604 34.2%
31 Desember 2019