Sehubungan dengan surat Direktur Peraturan Perpajakan II Nomor S-261/PJ.03/2017tanggal 24 Maret 2017 hal Penegasan terkait Pengampunan Pajak, dengan ini disampaikan hal-
hal sebagai berikut:
1.Ketentuan Terkait:a.Undahg-Undang Nomor 11 TAhun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU TA);b.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016(PMK118/2016);
c.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119//PMK.08/2016 tentang Tata Cara PengalihanHarta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia danPenempatan Pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan Dalam RangkaPengampunan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perauran Menteri
Keuangan Nomor 150/PMK.03/2016 (PMK 119/2016);d.Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan
Pedoman Teknis Pengisian Dokumen Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajaksebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-26/PJ/2016 (PER-07/2016).
2.Surat Direktur Peraturan Perpajakan II Nomor S-150/PJ.03/2017:a.Surat tersebut dimaksudkan untuk memudahkan Wajib Pajak yang mengikuti
Pengampunan Pajak dan telah diterbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak dalammenyampaikan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PajakPenghasilan (PPh) Tahun Pajak 2016 atau 2017;
b.Sesuai Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 bahwatambahan harta dan utang yang membentuk nilai harta bersih yang dilaporkan dalamSurat Pemyataan Harta (SPH) dan telah diterbitkan Surat Keterangan PengampunanPajak diperlakukan sebagai perolehan harta baru dan perolehan utang baru Wajib Pajaksesuai tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Ketentuan ini berlaku bagi WajibPajak baik yang menyelenggarakan pembukuan maupun pencatatan;
c.Nilai perolehan harta tambahan berupa kas atau setara kas dalam mata uang selainrupiah adalah sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Surat KeteranganPengampunan Pajak. Pelaporan harta tambahan tersebut dalam SPT Tahunan sesuaiadalah dengan keadaan pada akhir Tahun Pajak yang bersangkutan. Nilai hartatambahan tersebut dilaporkan pada SPT Tahunan menggunakan kurs yang berlakupada akhir Tahun Pajak yang bersangkutan. Kenaikan atau penurunan nilai mata uangasing dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian selisih kurs dengan memperhatikan
Yth.: 1. Para Kepala KPP Pratama2. Kepala KPP Madya
Dilingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARATGEDUNG UTAMA KPDJP LANTAI 22, JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA SELATAN 12190
TELEPON (021| 5250208, EXT. 52208, FAKSIMILE (021) 5262146, SITUS http://www.paiak.go.idLAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021)1500200
EMAIL: [email protected]
/WPJ.05/2017' 2^April 2017
SegeraPenegasan terkait Pengampunan Pajak
NomorSifatHal
bahwa keuntungan selisih kurs bagi Wajib Pajak yang melakukan pencatatan (cashbasis) diakui pada saat realisasi kas atau setera kas ke dalam bentuk rupiah.Sedangkan untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan, keuntungan yangdiperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuanyang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar AkuntansiKeuangan yang berlaku di Indonesia;
d.Perolehan dan penilaian harta tambahan selain kas dan setara kas yang tercantumdalam formulir B1, C1, dan D1 Surat Pemyataan Harta (SPH) pada pelaporan SPTTahunan sesuai nilai harta yang dilaporkan dalam SPH dan telah diterbitkan SuratKeterangan Pengampunan Pajak. Dalam hal terjadi pengalihan atau penarikan atasharta tambahan tersebut pada Tahun Pajak diterbitkannya Surat KeteranganPengampunan Pajak, pelaporan mengikuti ketentuan umum pelaporan harta pada SPTTahunan;
e.Wajib Pajak wajib menyampaikan SPT Tahunan sampai dengan batas waktu yangditentukan. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi
paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajakbadan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Dalam hal terdapatkekeliruan dalam pengisian SPT Tahunan, Wajib Pajak dapat melakukan pembetulansesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3.Perubahan kepemilikan dari Nominee kepada Wajib Pajak yang mengikuti PengampunanPajak terhadap Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:a.Proses perubahan kepemilikan bergantung kesepakatan nominee dan Wajib Pajak;b.Berdasarkan kesepakatan tersebut, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) membuat akta
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang menjadi dasar Badan PertanahanNasiohal (BPN) untuk memproses pendaftaran pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan.
4.Perubahah kepemilikan dari nominee kepada Wajib Pajak yang Mengikuti Pengampunan
Pajak atas saham:a.Proses perubahan kepemilikan bergantung kepada kesepakatan nominee dan Wajib
Pajak tesebut;b.Dalam hal saham dimaksud diperdagangkan di bursa efek, proses perubahan dilakukan
melaiui pedagang efek.5.' Bagj Wajib Pajak Pengembang yang Mengikuti Pengampunan Pajak:
a.Kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak terakhir diberikan
Pengampunan Pajak;b.Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pembeli:
1)PPh atas penghasilan yang telah diterima sampai dengan akhir Tahun Pajak terakhir
dianggap telah dilunasi;2)Pehghasilan yang diterima setelah akhir Tahun Pajak terakhir wajib dilunasi sesuai
dengan ketentuan yang mengatur mengenai PPh atas pengalihan hak atas tanah
dah/atau bangunan.6.Nilai Wajar Tanah dan/atau Bangunan dalam SPH yang berbeda dengan NJOP:
Permohonan SKB atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari nominee kepadaWajib Pajak dapat diproses meskipun nilai wajar tanah dan/atau bangunan yangdisampaikan oleh Wajib Pajak berbeda dengan NJOP sepanjang obyek yang dialihkantercantum dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak dan memenuhi syarat yang diatur
dalam PMK 118/2016 dan PER-07/2016.7.Penghasilan Setelah Tahun Pajak Terakhir dari Harta yang Diatasnamakan Nominee yang
Mendapatkan Fasilitas Pengampunan Pajak :a. Merupakan penghasilan Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak;
b. Dalam hal atas penghasilan dimaksud telah dilakukan pemotongan atau pemungutanPPh atas nama nominee dapat dimintakan pengembalian pajak yang seharusnya tidakterutang oleh nominee, dengan syarat nominee dapat membuktikan:1)Telah dilaporkan dan disetorkan oleh pemotong atau pemungut PPh;2)Penghasilan tersebut telah dilaporkan oleh Wajib Pajak yang mengikuti
Pengampunan Pajak; dan3)PPh atas penghasilan tersebut telah dilunasi oleh Wajib Pajak yang Mengikuti
Pengampunan Pajak.8.Pelaporan Harta yang Diatasnamakan Nominee yang Mendapatkan Fasilitas Pengampunan
Pajak: ;a.harta yang diatasnamakan nominee diakui oleh Wajib Pajak yang mengikuti
Pengampunan Pajak sebagai harta baru pada tahun Surat Keterangan PengampunanPajak diterbitkan. Harta dimaksud dihapuskan dari daftar harta nominee saat SuratKeterangan Pengampunan Pajak diterbitkan;
b.nominee tidak boleh membebankan biaya terkait harta dimaksud setelah akhir Tahun
Pajak terakhir dan seterusnya.9.Harta-Harta yang Menjadi Dasar Perhitungan Uang Tebusan:
Harta yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir merupakanharta tambahan sebagai dasar penghitungan uang tebusan.
10.Penetapan Pajak dalam rangka Impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:Penetapan PPh Pasal 22, PPN dan/atau PPnBM oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukaiuntuk Tahun Pajak 2015 dan sebelumnya yang belum ditindaklanjuti oleh DJP denganmenerbitkan surat ketetapan pajak termasuk dalam pajak yang diampuni jika Wajib Pajakmengikuti Pengampunan Pajak.
11.Penyampaian Laporan atas Realisasi Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta Tambahan:a.Dalam hal pengalihan harta dilakukan pada tanggal 1 Desember 2016 maka laporan
pengalihan dan realisasi investasi Harta Tambahan:1)Dalam hal tahun buku Wajib Pajak sama dengan tahun kalender, untuk kondisi harta
dan realisasi investasi per 31 Desember 2017 disampaikan paling lambat tanggal 30
April 2018 (Wajib Pajak badan);2)Dalam hal tahun buku Wajib Pajak tidak sama dengan tahun kalender, misal Juni-
Mei, untuk kondisi harta dan realisasi investasi per 31 Mei 2018 disampaikan paling. lambat tanggal 30 September 2018 (Wajib Pajak badan);
b.Bentuk formulir laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan akan diaturlebih lanjut.
12.Penempatan Dana Repatriasi tidak dalam Rekening Khusus:Atas dana tersebut harus segera dipindahkan ke rekening khusus. Jangka waktupenempatan dana repatriasi dihitung sejak dana tersebut seluruhnya dimasukkan dalamrekening khusus.
1,3. Dana Repatriasi dari Luar Negeri Periode Satu dan Periode Dua Baru Masuk ke DalamNegeri Melalui Rekening Khusus setelah Tanggal 31 Desember2016:a.Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak pada periode kesatu dan kedua yang
menyatakan repatriasi namun belum merepatriasi seluruh dananya sebelum tanggal 31Desember 2016 dianggap tidak melakukan repatriasi;
b.Wajib Pajak dapat menyampaikan SPH kedua atau ketiga yang menyatakan hartatersebut sebagai deklarasi luar negeri;
c.dalam hal repatriasi dilakukan sejak 31 Desember 2016 sampai dengan 31 Maret 2017,Wajib Pajak dapat menyampaikan SPH ketiga dan menyatakan kembali harta deklarasiluar negeri di atas sebagai harta repatriasi.
1001
Tembusan:- Direktur Peratdran Perpajakan
Demikian disampaikan.
14.Pengungkapan Harta Tambahan sebagai Dasar Perhitungan dan Penyesuaian Angsuran
PPh Pasal 25:a.Hata tambahan yang diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam SPH bukan merupakan
penghasilan Tahun Pajak 2015, sehingga tidak dapat dijadikan dasar penghitunganangsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2016;
b.Penghasilan pada Tahun Pajak 2016 yang diperoleh dari harta yang diungkapkan dalamSPH dapat dijadikan dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2017.
15.PPh atas Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan:Penghapusan sanksi administrasi perpajakan bukan merupakan objek pajak penghasilan.
16.Pengaturan mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam SPH sebagaimanadimaksud Pasal 18 UU TA akan diatur lebih lanjut.
17.Pengkreditan Pajak Masukan pada masa yang Tidak Sama (Masa Pajak Oktober, Novemberdan/atau Desember 2015 yang belum dikreditkan dalam SPT Masa PPN Desember 2015):a.Wajib Pajak tidak berhak mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak dalam
Surat Pemberitahuan Masa untuk Masa Pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir ke Masa
Pajak berikutnya.b.Tidak termasuk dalam pengertian mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu Faktur Pajak untuk Masa Pajak pada akhirTahun Pajak Terakhir dan sebelumnya yang dikreditkan sebagai Pajak Masukan untukMasa Pajak setelah Masa Pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir, sepanjangpengkreditan atas Faktur Pajak untuk Masa Pajak tidak sama tersebut dilakukan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Sehubung dengan hal-hal tersebut, diminta Saudara untuk menghimbau Wajib Pajak diwilayah kerja Saudara agar memenuhi ketentuan-ketentuan dimaksud dan melakukanpengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut.