KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
DESIMINASI DANA DESA DI KABUPATEN MALANGMalang, 13 Oktober2017
UU 6/2014 Desa
PP 43/2014tentangPeraturan Pelaksanaan UU 6/2014PP 47/2015tentangPerubahan PP 43/2014
PP 60/2014tentangDana Desa bersumber APBNPP 22/2015tentangPerubahan PP 60/2014PP 8/2016tentangPerubahan Kedua PP 60/2014
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN MENTERI
Permendagri 113/2014 Pengelolaan Keuangan DesaPermendagri 114/2014Pedoman Pembangunan DesaPermendagri44/2016 KewenanganDesaPermenkeu 49/PMK.07/2016 Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan & Evaluasi DDPermenkeu50/PMK.07/2017 tentangTransfer Dana keDaerah danDesaPermendes, PDT danTransmigrasi22/2017 tentangPrioritasPenetapanPelaksanaanDana DesaPermendes, PDT danTransmigrasi04/2017 tentangPerubahanatasPermendes, PDT danTransmigrasi22/2017tentangPrioritasPenetapanPelaksanaanDana DesaPerkaLKPP 13/2013 tentangPengadabarang/ jasadi Desa.Perka22/2016t tentangPerubahanatasPerkaLKPP 13/2013 tentangPengadabarang/ jasadi Desa.
REGULASI TERKAIT DANA DESA
PP 12/2017
PEMERINTAH DESA
Kades : TokohMasyarakat(BukanPendidikanFormal)Perangkat: Minimal SMA,FaktamasihbanyakSD,SMP.Aksebilitasrendah(informasi, transportasi, listrik, perbankan)
KEWENANGAN DESA
Sistem masy.Adat; Kelembagaan danhukum adat; TanahKasDesa; Kesepakatandlm kehidupanmasy. Desa; Pengembanganperanmasy.Desa(PP47/15).
Hak Asal Usul
Tambatan perahu; Pasar Desa; Tempatpemandian umum; Saluran irigasi; Sanitasilingkungan; Posyandu; Sanggar seni/belajar;PerpustakaanDesa; EmbungDesa; JalanDesa;Pengelolaanair minum(PP47/15)
Lokal Berskala Desa
Pemilu
Kependudukan
Pajakdanretribusi
Ditugaskan OlehPemerintahDan
Pemda
Penyelesaiankonflik
Program nasionalpemberdayaanMasyarakat
PenangananHIV AIDS
Kewenangan Lain Lainnya
Hak dan Kewajiban dapat menimbulkanpendapatan, belanja, pembiayaan danpengelolaankeuangandesa.
Adalah semua hak dan kewajiban desa yangdapat dinilai dengan uang, serta segalasesuatuberupa uang dan barang yang berhubungandenganpelaksanaanhak dan kewajiban.
6
KEUANGAN DESA(Pasal 71 UU 6/2014)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SUMBER PENDAPATAN DESA
1.PendapatanAsli Desa(PADes);2. Alokasi APBN (DanaDesa);3. Bagi HasilPajak& RetribusiDaerah;4. Alokasi DanaDesa(ADD)5.Bantuan Keuangan APBD Provinsi/
Kabupaten;6. Hibah dansumbanganpihakketiga;7. Lain- lain PendapatanDesayg sah.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
TATA KELOLA
KEUANGAN DESA
PERENCANAAN
PENGANGGARAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENATAUSAHAAN
PELAPORAN
PERTANGUNGG JAWABAN
8
9
MUSYAWARAHDESA
PERENCANAAN
DESA
RPJMDesa
RKPDesa
PERMENDAGRINO. 114/2014
PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA
APBDesa
PERMENDAGRINO. 113/2014
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
1. PADesa;2. AlokasiAPBN;3. Bag. Hasil Pajak &
RetribusiDaerah;4. ADD5. Bantuan KeuanganAPBD
Prov/Kab.6. Hibah dan sumbangan
pihakketiga;7. lain-lain Pendapatan
Desaygsah.
Diprioritas utk Kebutuhan.PembangunanKebutuhan Pembangunanmeliputi, tapi tdk terbataspada:a. Kebut. Primer;b. PelayananDasar;c. Lingkungan;d. Pemberdayaan Masy.
Desa.
PERENCANAANPARTISIPATIF
PTPKD
KadesSbg Pemegang
Kekuasaan
KEPALA DESA
Pelaksana Kewilayahan
KEPALA DUSUN
PELAKSANA TEKNIS
Kasi Kasi
SEKRETARIS
URUSAN
Kaur kaur Kaur
Kasi
KasiPelaks. Kegiatan
Staf Ka. urusanBendahara
SEKDESKoordinator
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
10