KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIAJAKARTA

NomorSifatLampiranPerihal

v39tctc.5tw2wBiasa1 (satu) eksJasa Penilai Publikyang digunakanuntuk penilaian/penelitian barangmilik negara

I akarta, 24 P ebruari 2009

KEPADAYTH.KEPALA KEJAKSAAIITINGGIDI-SELURUH INDONESIA

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Jenderal MenteriKeuangan R[ Nomor : S-17 4lSJ 12009 tanggal 29 Jantari 2009,perihal Pengaturan Jasa Penilai Publik Pada Peraturan MenteriKeuangan Nomor : 125lPMK.0l/2008 Tentang Jasa PenilaiPublik, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhadap barang milik Negara khususnya yang berasal daribarang bukti yang berdasarkan putusan pengadilan telahmempunyai kekuatan hukum tetap (barang rampasan), yangpenyelesaiannya dilakukan dengan cara dijual lelang melaluikantor lelang negara, dipergunakan bagi kepentingan Negara,kepentingan sosial/ keagamaan, sebelum dilakukanpenyelesaian kiranya dapat dilakukan penelitian danpenilaian dengan dimintakan kepada instansi berwenangdanlatau appraisaV jasa penilai publik.

2. Bahwa untuk melakukan penilaian terhadap barang milikNegara dan/atau barang rampasan Kejaksaan yangmenggunakan penilai publik, agar ditunjuk penilai publikyang sesuai dengan kopentensi dibidangnya dan telahmemperoleh izin dari Departemen Keuangan RI.

69

3. Berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini terlampirkami sampaikan fotocopy surat Sekretaris JenderalMenteri Keuangan R[ Nomor: S-l74lSJl2009 tanggal29Januari 2009 perihal dimaksud, sebagai acuan dan untukdipedomani dalam melakukan penilaian barang milikNegarl barang ramp.rsan.

Selanjutnya diminta kepada para Kepala KejaksaanTinggl untuk segera meneruskan petunjuk/ inforrnasi dimaksudkepada Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang KejaksaanNegeri dalam wilayah hukum Kejaksaan Tinggt masing-masing.

PLT. JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN

ttd

K.W. SULATRAJAKSA UTAMA MADYA NIP.23OO 1 1 12 1

Tembusan:1. Yth. JaksaAgung RI (sebagai laporan);2. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;3.Arsip.

70