2017
LAPORAN KINERJAINSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KECAMATAN KERTASARI
KECAMATAN KERTASARIJl.Lapangsari No.109 Fax: (022)85963820
Email: [email protected] KodePos 40386 Kab.Bandung Prov.Jawa Barat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 2
K A T A P E N G A N T A R
Dengan mengucap puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala
limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun dan menyampaikan evaluasi
laporan akhir tahun mengenai pelaksanaan kebijakan kegiatan program prioritas dibidang
pemerintahan, pelaksanaan bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan dalam
mengukur keberhasilan kinerja selama tahun 2017 pada unit organisasi Kantor Kecamatan
Kertasari Kabupaten Bandung dalam bentuk “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Tahun 2017”.
Penyusunan LKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban dari salah satu tugas dan
Kewajiban Camat dalam melaksanakan seluruh program kegiatan yang telah dilaksanakan
sesuai dengan batasan kewenangan yang telah dilimpahkan (didelegasikan) oleh Bupati
kepada Camat dan tugas serta fungsi Kecamatan sebagai lembaga teknis kewilayahan
unsur pendukung pelaksana kebijakan pemerintah daerah yang bersifat spesifik dan
merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas
pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan,
perekonomian pemantapan pembangunan perdesaan, peningkatan ekonomi kerakyatan dan
program lainnya yang diaplikasikan ke dalam Visi, Misi dan Program Kegiatan dalam Satuan
Kerja Kantor Kecamatan Kertasari yaitu "Terlaksananya pelimpahan kewenangan secaraoptimal, meningkatnya profesionalisme kinerja aparat, terwujudnya pelayanan primaserta terwujudnya masyarakat Kecamatan Kertasari yang repeh rapih kertaraharjamelalui pembangunan partisipatif yang berbasis Religius, Kultural dan BerwawasanLingkungan.”
Kami menyadari bahwa penyampaian dan pemaparan materi Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah ini masih belum sempurna, sehingga saran pendapat yang
bersifat membangun sangat diharapkan, serta kami ucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah mambantu dalam proses penyusunan laporan ini, Semoga Alloh SWT
senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua. Amin.
Kertasari, 7 Pebruari 2017
CAMAT KERTASARI,
YUSUP SUPRIATNA, S.Ag., M.Si.Pembina
NIP. 19620310 198312 1 003
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 3
Ikhtisar Eksekutif
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung dalam rangka memperbaiki diri
dalam upaya mewujudkan meningkatkan kualitas pelayanan pembangunan
dan kesejahteraan masyarakat. Diantaranya pada tahun 2017 telah
melakukan pembahasan Recana Kerja tahun 2017 yang telah ditetapkan
melalui SK Camat No. 16 tahun 2016 Tentang penyusunan dan Tim
Rencana kerja (Renja) Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun
2017.
Berdasarkan isu-isu sentral dan startegis di Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung sebagai
cita – cita dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di kecamatan
Kertasari sesuai dengan Visi Kabupaten Bandung yang memprioritaskan 5 (lima) prioritas pembangunan
yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, menciptakan pembangunan ekonomi yang berdaya saing,
mewujudkan pembangunan infrasuktur dasar terpadu dengan tata ruang wilayah, meningkatkan kualitas
lingkungan hidup dn mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Sebagai pembading, kualitas capaian kinerja penyelenggaraan Pemeritahan Kecamatan
Kertasari secara umum dapat dilihat dari gambaran perkembangan kondisi makro kecamatan Kertasari.
Indikator Makro Kecamatan Kertasari mencerminkan nilai niali perkembangan atau perubahan kondisi
sosial ekonomi dan pembangunan manusia. Gambaran kondisi sosial dilihat dari data kependudukan, laju
pertumbuhan penduduk , dan angka kemiskinan, gambaran kondisi ekonomi dilihat dari laju pertumbuhan
ekonomi, laju pertumbuhan investasi, dan pendapatan perkapita pertahun, dan gambaran keberhasilan
pembangunan manusia/kuawalitas sumber daya manusia baik fisik maupun non fisk dapat terlihat dari
indek pembangunan Manusia (IPM) .
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 4
D A F T A R I S I
KATA PENGANTAR ……........................................................................................ 2
IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................ 3
DAFTAR ISI ………………........................................................................................ 4
BAB. I PENDAHULUAN ......................................................................................... 5
A. Gambaran Umum Daerah ..................................................................... 5
B. Permasalahaan Utama/Isu startegis..................................................... 13
C. Dasar Hukum ....................................................................................... 14
D. Sistem Penyajian.................................................................................. 15
BAB. II PERENCANAAN KINERJA ......................................................................... 17
2.1. Rencana Strategis 2017-2021 …….................................................. 17
2.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator ........................................... 18
2.3. Indikator Kinerja Utama ................................................................... 22
2.4. Perjanjian Kinerja 2017 ................................................................... 23
BAB . III AKUNTABILITAS KINERJA …………..................................................... 25
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja ......................................................... 25
3.2. Capaian Indikator Kinerja ................................................................. 34
3.3. Capaian Sasaran Strategis ……. ........................................ ............. 38
3.4. Akuntabilitas Keuangan ................................................................... 53
BAB. IV PENUTUP .................................................................................... .. 58
LAMPIRAN -LAMPIRAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 5
BAB IPENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUMTata kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (good governance)
merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-
cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan
sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraaan
pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan
bertanggungjawab. Penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan
penyediaan public good and services dan dalam praktek terbaiknya biasa disebut dengan
Good Governance. Agar ini bisa terselenggara dengan baik maka dibutuhkan komitmen
dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, private sector dan masyarakat. Good
governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional
serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good
governance dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan tantangan tersendiri.
Melihat perkembangan yang terjadi sampai dengan saat ini, pemerintah daerah memiliki
tanggung jawab yang sangat besar. Termasuk pula keharusan pemerintah untuk terus
melakukan regulasi dan restrukturisasi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan
untuk mewujudkan iklim usaha yang lebih kondusif dan kehidupan masyarakat yang lebih
nyaman dan sejahtera. Dalam upaya menggerakkan segenap potensi pembangunan
yang ada di daerah, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses
untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dan berkelanjutan,sistematik,
terarah, terpadu, menyeluruh serta senantiasa tanggap terhadap perubahan dan
tantangan yang semakin berat.
Dalam hal perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran
pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misimerupakan
harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan
dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya
guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Sejalan dengan diberlakukannya
Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), maka di terbitkan Inpres Nomor 7 tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam undang-undang tersebut
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 6
diatas disebutkan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian
hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan,
azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah
setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung
jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan
Instruksi Presiden republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk
menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden,
sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam
mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat
pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya
dan pelaksanaan kebijakan yangdipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah,
berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Disamping itu LKIP juga berperan
sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good
governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Bertitik tolak dari
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2017, Rencana Kerja kecamatan Kertasari
dan mengacu Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka LKIP Tahun 2017
berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen
penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan
berupa informasi mengenaiatas kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja.
1. Keadaan UmumKecamatan Kertasari sebagai salah satu Kecamatan dari 31 Kecamatan yang ada di
wilayah Kabupaten Bandung, secara topograpis merupakan daerah yang relatip tinggi
yang memiliki ketinggian yang bervariasi antara 1.250m hingga 1.812m di atas
permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata 1.996 mm/tahun dengan suhu udara
rata-rata 15ºC s/d 20 ºC. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung
- Sebelah Selatan : Kabupaten Garut
- Sebelah Timur : Kabupaten Garut
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 7
- Sebelah Barat : Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung
Kedudukan pusat pelayanan Kantor Kecamatan Kertasari berada di wilayah Desa
Cibeureum yang memiliki jarak +59 Km dari pusat Ibu Kota Kabupaten Bandung dan +
69 Km dari Pusat Ibukota Provinsi Jawa Barat.
2. Potensi wilayahKedudukan pusat pelayanan Kantor Kecamatan Kertasari berada di wilayah Desa
Cibeureum Kecamatan Kertasari, memiliki data statis sebagai berikut :
a. Tinggi Pusat Pemerintahan dari permukaan laut : 1.600 m
b. Suhu minimum /maximum : 15 oC – 20 oC
c. Jarak pusat pemerintahan kecamatan dengan :- Desa terjauh : 18 Km
- Ibu Kota Kabupaten Bandung : 59 Km
- Ibu Kota Provinsi Jawa Barat : 69 Km
d. Topologi Wilayah
- Datar sampai berombak : 20 %
- Berombak sampai berbukit : 20 %
- Berbukit sampai bergunung : 60 %
e. Luas Wilayah
Luas Wilayah Kecamatan Kertasari seluas : 15.112.207 Ha, meliputi 8 (delapan)
desa.
f. Kependudukan
Perkembangan Jumlah penduduk Kecamatan Kertasari sebanyak : 68.585 jiwa
terdiri dari :
No Desa JumlahDusun
JumlahRW
JumlahRT
L P Jumlah
1. Desa Sukapura 3 20 60 4.415 4.268 8.6362. Desa Cibeureum 5 29 118 8.067 7.697 15.7643. Desa Cihawuk 4 13 43 3.172 2.947 6.1194. Desa Tarumajaya 7 28 109 7.523 7.795 15.7645. Desa Cikembang 4 16 46 3.387 3.531 6.9186. Desa Santosa 4 10 40 2.790 2.764 5.5547. Desa Neglawangi 4 10 41 2.390 2.374 4.7648. Desa Resmitingal 3 17 48 2.849 2.663 5.512
Jumlah 34 142 499 34.593 33.992 68.585
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 8
3. Tugas dan Fungsi PerangkatPasal 126 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan
Daerah, menegaskan bahwa Camat mempunyai kedudukan sebagai perangkat
daerah, yang berarti memimpin penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, serta memiliki
kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan
peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kedudukan Kecamatan adalah sebagai Lembaga Pelaksana Teknis Kewilayahan
merupakan unsur pendukung pelaksana kebijakan daerah yang bersifat spesifik
danmerupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh
seorang Camat.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dalam
pasal 14 ditegaskan bahwa Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untukmenanganisebagian
urusanotonomidaerahdan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 Tentang
Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat, sebagaimana
diatur dalam pasal 1 Ayat 6 menjelaskan bahwa Pelimpahan urusan Pemerintahan
adalah Pendelegasian atau Penyerahan urusan dari Bupati kepada Camat untuk
memberikan Perizinan, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi,
Penyelenggaraan, Pengawasan, Penetapan serta Pengumpulan Data dan Informasi
dan Kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka Penyelenggaraan
Pemerintahan.
Dalam pasal 12 ayat 1 ditegaskan bahwa sebagian urusan wajib yang dilimpahkan
Bupati kepada Camat antara lain :
a). Bidang Pendidikan;
b). Bidang Kesehatan;
c). Bidang Lingkungan Hidup;
d). Bidang Pekerjaan Umum;
e). Bidang Penataan Ruang;
f). Bidang Perencanaan Pembangunan;
g). Bidang Perumahan;
h). Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
i). Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
j). Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
k). Bidang Ketenagakerjaan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 9
l). Bidang Ketahanan Pangan;
m). Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
n). Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
o). Bidang Perhubungan;
p). Bidang Komunikasi dan Informasi;
q). Bidang Pertanahan;
r). Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri;
s). Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
t). Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
u). Bidang Sosial;
v). Bidang Kebudayaan;
w). Bidang Statistik;
x). Bidang Kearsipan;
y). Bidang Perpustakaan.
Kemudian dalam pasal 12ayat 2 juga dipertegas bahwa sebagian urusan pilihan yang
dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat 2 meliputi
bidang-bidang :
a. Bidang Perikanan;
b. Bidang Pertanian dan Peternakan;
c. Bidang Kehutanan;
d. Bidang Pariwisata;
e. Bidang Industri;
f. Bidang Perdagangan.
4. Sumber Daya Kecamatan Kertasari Kabupaten BandungSumber daya yang ada di Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung terdiri dari
keberadaan sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan,
yang diikuti baik pendidikan formal maupun non formal, dan penyediaan sarana dan
prasarana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan perencanaan sperti; gedung
beserta ruangan rapat yang memadai, fasilitas komputer beserta jaringan internet,
meja, kursi praatan kantor dan lain-lain.
Sumber daya manusia yang tersedia di Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung
terdiri dari;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 10
Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung berdasarkan tingkat
pendidikan Tahun 2016
No Pendidikan Status Kepegawaian Jumlah %
PNS CPNS TKK
1 SD - -
2 SMP - - 3 3 8,4%
3 SMA 8 - 7 15 42,8%
4 D3 - - -
5 S1 12 - 3 15 42,8%
6 S2 2 - 2 6,0%
7 S3 -
Jumlah 22 13 35Sumber : Kepegawaian Kecamatan Kertasari Bulan Januari 2017
Tabel 2.1 menunjukan bahwa pegawai Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung
berdasarkan tingkat pendidikan secara formal belum memadai secara linier, dan
kapasitas sumber daya manusia berkenaan dengan perencanaan kinerja masih perlu
ditingkatkan melalui diklat teknis sesuai dengan tupoksi masing-masing.
Tabel 2.2
Pegawai Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung berdasarkan pangkat/golongan
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut
No Pendidikan Status Kepegawaian Jumlah %
PNS CPNS
1 Gol I - - - -
2 Gol II 12 - 12 54,5%
3 Gol III 9 - 9 41,0%
4 Gol IV 1 - 1 4,5%
Jumlah 22 - 22Sumber : Kepegawaian Kecamatan Kertasari Bulan Januari 2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 11
Berdasarkan tabel 2.2 tersebut diatas bahwa pegawai kecamatan kertasari Kabupaten
Bandung dilihat dari komposisi tersebut didominasi oleh golongan II, akan tetapi
sangat berpotensi sebagai tenaga perencanaan administrasi karena sebagian besar
berasal dari sekretaris desa dan berdomisili asli penduduk Kecamatan Kertasari, serta
berpotensi menjadi pejabat struktural karena sudah didukung dengan pendidikan
formal yang setara sebagaimana pada tabel 2.1 diatas.
Data pegawai Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung yang telah mengikuti
pendidikan struktural adalah sebagai berikut;
Tabel 2.3
Data PNS Kecamatan Kertasari yang telah mengikuti Pendidikan Struktural dan
Jabatan berdasarkan Eselon Tahun 2016
No Eselon JumlahPegawai
TingkatDiklatpim
Jumlah Pegawai yang mengikuti %
1 II b - - -
2 III a 1 orang III 1 orang 11,1%
3 III b 1 orang III 1 orang 11,1%
4 IV a 5 orang IV 5 orang 55,5%
5 IV b 2 orang IV 2 orang 22,3%
Jumlah 9 orang 9 orang
5. Sarana dan Prasarana pada kecamatan Kertasari Kabupaten BandungSalah satu tujuan kecamatan kertasari dalam mensejahterakan masyarakat dan
pelayanan publik yang hadal dan prima yaitu didukung dengan adanya saran
dan prasarana kantor yang memadai. Diantaranya yaitu:
No Jenis Jumlah(Luas,buah,
unit,paket dll)
Kondisi Ket
1 Gedung Kantor 370m3 Kurang Baik
2 Aula 180 m3 Kurang Baik
3 Rumah Dinas 95 m3 Kurang Baik
4 Kendaraan Roda 4 2 unit Baik
5 Kendaraan Roda 2 28 unit Kurang Baik Kec dan Desa
6 Kendaraan Roda 3 9 unit Kurang Baik Kec dan Desa
7 Damtruk 1 Buah Baik
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 12
8 Stum Wals 1 Buah Baik
9 Komputer PC 14 unit Kurang Baik
10 Laptop 12 unit Kurang Baik
11 Printer 7 Buah Kurang Baik
12 Server Internet 1 Shet Baik
13 Faximaill 4 shet Baik
14 Infocus 1 buah Baik
15 Radio Right 2 Buah Kurang Baik
16 Handy Talky (HT) 3 buah Kurang Baik
17 Mini soundsystem 1 shet Kurang Baik
18 Jenset 1 buah Baik
19 Ruang Yandu PATEN 1 unit Kurang Baik
Sarana dan prasarana tersebut diatas dipergunakan setiap waktu dan
berkelanjutan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan dalam rangka pelayanan
prima kepada masyarakat kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.
6. Bagan Struktur Organisasi
CAMAT
SEKRETARISKECAMATAN
SUB BAGPROGRAM &KEUANGAN
KASI
PEMERINTAHAN
SUBBAG UMUM&
KEPEGAWAIAN
KASI
TRANTIBUM
KASI
SOSIAL BUDAYA
KASIPEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
KASI
PEMBANGUNAN
Kelompok
Jabatan
Fungsional
MASRIAL JONAIDI
Pengurus Barang
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KERTASARIPERBUP NOMOR 62 TAHUN 2016
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 13
B. PERMASALAHAN UTAMA/ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAHSelama kurun waktu 5 (lima tahun), Pemerintahan Kecamatan Kertasari Kabupaten
Bandung dituntut lebih respontif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-
perubahan baik ditingkat lokal maupun regional. Perencanaan pembangunan hendaknya
selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang dihadapi sehingga diharapkan
penyelenggaraan pemerintahan menuju kepada Pemerintah good govermance and Clean
Governance sehingga berdampak pada kualitas pelayanan daerah.
B.1. PermasalahanSecara umum isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
- Masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Kertasari Kabupaten
Bandung adalah;
1. Sumber Daya Manusia aparatur Kecamatan Kertasari secara kualitas dan
kuantitas belum memenuhi standar kebutuhan suatu unit kerja organisasi.
2. Masih adanya penempatan SDM yg belum sesuai dengan kompetensi kualifikasi
pendidikan (linier)
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan
4. Rendahnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dan terkini
- Masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Kertasari
Kabupaten Bandung adalah :
1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat yang
dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Tuntutan dan Aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang
seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan
diperhatikan;
3. Masih adanya aparat pemerintah dan juga kelompok masyarakat yang belum
memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
4. Bervariasinya tingkat pendidikan, social ekonomi masyarakat yang berpengaruh
pada pola piker dan pola tindakan dari masyarakat di kecamatan Kertasari;
5. Pengelolaan sampah baik rumah tangga maupun industri belum optimal.
B.2. Potensi Kecamatan KertasariSelain mempunyai permasalahan Kecamatan Kertasari juga mempunyai Potensi
yang dapat diungkapkan sebagai berikut :
1. Wilayah Kecamatan Kertasari secara geografis merupakan Kecamatan yang berada
di dataran tinggi/pegunungan dan daerah perbatasan wilayah dengan Kabupaten
Garut serta berpotensi menjadi daerah wisata, dengan dimulainya objek wisata 0 km
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 14
Citarum (Situ Cisanti Desa Tarumajaya), dan desa desa yang ada diwilayah
Kecamatan Kertasari berpotensi menjadi desa wisata seperti Situ Cihaniwung di desa
Santosa, Tegal Panjang di Desa Neglawangi, Kampung Kina di desa Cikembang,
Kampung Konyal di desa Cihawuk, strowberry di desa Sukapura, kampung pisang di
desa Cibeureum, dan Situs Batu Nanceb di desa Resmitingal
2. Industri Rumah Tangga yang berkembang dalam makanan khas berupa krupuk
kentang, karamel dan olahan dari wortel
3. Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Kertasari masih dominan bergerak di sektor
pertanian sayur mayur bila terkelola dengan baik dan profesional, dapat
menyumbang ketersediaan sayuran di wilayah kabupaten Bandung.
C. DASAR HUKUM
LKIP Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung ini disusun berdasarkan beberapa
landasan hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Jawa Barat ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagai mana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor
4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupeten Subang
dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Derah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat ( lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kabupaten;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang SistemAkuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Intansi Pemerintahaan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 15
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentangPetunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata
Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintahan;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi , dan Tata
Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
D. SISTEM PENYAJIAN
Bab. I – Pendahuluan
Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah permasalahan utama
dan isu strategis perangkat daerah, sumber daya aparatur, dasar hukum penyusun LKIP
dan sistem penyajian LKIP
Bab II - Perencanaan Kinerja
Menjelaskan muatan Renstra 2016 – 2021 (Renstra hasil reviu) tujuan, sasaran,
indikator dan target renstra selama lima tahun, lalu penjelasan target IKU lima tahun
yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2017
Bab III - Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternative solusi yang telah dilakukan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 16
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja.
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian
Kinerja.
Bab IV – Penutup
a. Kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017,
permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi.
b. Saran / Upaya penyelesaiannya serta langkah, solusi dalam perbaikan kinerja
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan
datang.
Lampiran-Lampiran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 17
BAB IIPERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS 2016-2021
Bahwa pada tahun 2017 telah dilakukan Reviu Internal/evaluasi internal
terhadap dokumen perencanaan akip yang di atur melalui dokumen Rensra
sebagaimana telah ditetapkan oleh SK Camat nomor 050/Ke-10/2017 tentang Kinerja
Indikator Utama Rencana Statergis Kecamatan Kertasari.
Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 ini, mengacu
pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Rencana Strategis Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung adalah
merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta
merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan
terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang
bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Rencana
Strategis Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung yang ditetapkan untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.
Rencana Strategis Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung dibuat pada
masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah
daerahakan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung
tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten BandungTahun 2016-2021. Penyusunan Renstra Kecamatan Kertasari
Kabupaten Bandung telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses
penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2017-2021 dengan melibatkan
stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Kertasari
Kabupaten Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan
Kertasari Kabupaten Bandung dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 18
Kertasari Kabupaten Bandung tersebutakan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja
(Renja) Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung yang merupakan dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 1(satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Kertasari
Kabupaten Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk
dilaksanakan pada satu tahun mendatang.
Tujuan, Sasaran dan Indikator
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1
(satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan
visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari
tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan
secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Bandung
Tahun 2016-2021 sebanyak 8 sasaran strategis. Upaya untuk meningkatkan
akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Bandung juga melakukan review terhadap
Indikator Kinerja, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja
Perangkat Daerah, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja,
permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu
organisasi.
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan reviu
terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja
Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Hasil review
tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Kertasari Tahun 2017.
Hasil reviu pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisi indikator kinerja
pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator juga merevisi penempatan
indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau
sasaran. Hasil review selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana
Strategis Kecamatan Kertasari Tahun 2016-2021.
Beberapa catatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu
Rencana strategis Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang dapat menggambarkan
cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 19
Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing-masing kepala
seksi dengan penghitungan bobot dari masing-masing capaian kinerja. Berdasarkan
hasil reviu tersebut.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 20
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator KinerjaTabel 2.1
Tujuan dan Sasaran dan Indikator KinerjaSEBELUM REVIU SETELAH REVIU
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Indikator Kinerja
Mewujudkan
peningkatan
pembanguna
berkelanjutan
Meningkatkan
kualitas SDM
aparatur yang
mendukung
pelaksanaan
Terlaksananya
Pembangunan
yang merata
Terwujudnya
Kinerja
Pembangunan
Desa
Prosentase
ketersediaan sarana
prasarana
pendukung
pelayanan publik
Prosentase
peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian
pelaksanaan
penyelenggaraan
pemerintahan
TerwujudnyaKecamatanKertasari YangMaju dan Mandiri
Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
Meningkatnya Kinerja
penyelenggaraan Tugas
Umum pemerintahan
kecamatan
• Indek Kepuasan Masyarakat (
IKM)
• Persentase
Keluahan/Pengaduan
pelayanan Administratif yang
ditindak Lanjuti
• Tingkat Perkembangan Desa
• Jumlah Pelaksanaan
pelimpahan urusan
pemerintahaan dari Bupati
Kepada Camat (KDH)
Mewujudkan
lingkungan yang
tertib dan bersih
Meningkatkan
kualitas aparat
professional
Terwujudnya
lingkungan yang
tertrib dan bersih
Terbinanya
aparat
Kecamatan yang
profesional
Prosentase
ketersediaan sarana
dan prasarana
persampahan yang
memadai
Meningkatnyakualitas dankapabilitasinternal
Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja
Kecamatan
• Nilai Akip Kecamatan
Kertasari
• Persentasi Aset Dalam
Kondisi Baik
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 21
Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun serta didasarkan pada isu-isu dan
analisa strategis.
Rencana Strategis Kecamatan Kertasari sebelum reviu menuangkan Rencana
Strategis sebanyak 4 Tujuan, yaitu :
1. Meningkatkan kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan.
2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Kecamatan
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kecamatan
4. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja
Adapun tujuan hasil reviu yang akan dicapai untuk mewujudkan Misi kabupaten
Bandung yang ingin dicapai dalam jangka menengah di Kecamatan Kertasari adalah
Terwujudnya Kecamatan Kertasari yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing.
Sasaran Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung merupakan penjabaran dari
tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian
program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan
kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.
Sasaran Kecamatan Kertasari sebelum Reviu mempunyai 3 (tiga) sasaran
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Kertasari
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan
Dalam upaya pencapaian tujuan setelah reviu maka ditentukan sasaran sebagai
berikut :
a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
b. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan.
Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Bandung juga melakukan
reviu terhadap Indikator Kinerja, Hasil reviu pada rencana strategis Kecamatan terutama
merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator juga
merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan
tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada
Rencana Strategis Kecamatan Kertasari Tahun 2016-2021.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 22
Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Setelah Reviu
No. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA KONDISIKINERJAAWALPERIODETARGET KINERJA PADA TAHUN KE KONDISIAKHIRPERIODE1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1Terwujudnya
Kecamatan
Kertasari yang
Maju, Mandiri
dan Berdaya
Saing
Meningkatnya
Kualitas
pelayanan
publik
• Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM)
• Persentase Keluahan/Pengaduan
pelayanan Administratif yang
ditindak Lanjuti
80%
100%
80%
100%
81,39%
100%
83%
100%
84%
100%
85%
100%
85%
100%
Meningkatnya
Kinerja
penyelenggaraa
n Tugas Umum
pemerintahan
kecamatan
• Tingkat Perkembangan Desa
• Jumlah Pelaksanaan pelimpahan
urusan pemerintahaan dari Bupati
Kepada Camat (KDH)
75%
20
75%
20
75%
20
75%
20
75%
20
75%
20
75%
20
2Meningkatnya
kualitas dan
kapabilitas
internal
Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja
Kecamatan
• Nilai Akip Kecamatan Kertasari
• Persentasi Aset Dalam Kondisi Baik
52
90
52,48
98,47
60
98
60
98
65
98
70
98
70
99
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 23
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata
pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator
Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
instansi pemerintah.
Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk
tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah
Bersamaan dengan reviu rencana strategis Kecamatan juga dilakukan review Indikator
Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa
formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil. Indikator
Kinerja Utama Rencana strategis Kecamatan KertasariTahun 2016-2021 adalah indikator
yang mendukung sasaran strategis meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
Tabel 2.3Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017
Kecamatan Kertasari
No.Sasaran Startegis Indikator Kinerja Utama Formulasi Alat Ukur
Indikator
1 Meningkatkan
Kualitas Pelayanan
Publik
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
81,39%Nilai rata-rataresponden X0,111 x 25
C. Perjanjian Kinerja (PK) 2017Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja hasil Reiviu
tahunansangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena
merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenaiapa yang diinginkan
untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna
untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan
perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program
atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang
tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung
Tahun 2017 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung
Tahun 2017-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan(RKT) Tahun 2017, Dokumen
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017, dan DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun
2017. Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun
2017 dengan uraian sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 24
Tabel 2.4Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Publik
a. Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)
b. Prosentase keluhan/pengaduan
pelayanan administratif yang
ditindaklanjuti.
81,39 %
100 %
2 Meningkatnya Kinerja
penyelenggaraan
Tugas Umum
pemerintahan
kecamatan
a. Tingkat Perkermbangan Desa;
b. Jumlah Pelaksanaan Pelimpahan
Sebagian Urusan Pemerintahan
dari Bupati Kepada Camat.
75%
20
3 Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja
Kecamatan
a. Nilai AKIP Kecamatan Kertasari
c. Prosentase BMD/Aset dalam
kondisi baik;
b. Rata-rata SKP
52,48 (C)
98,47 %
85%
Rencana kinerja Kecamatan Kertasari tahun 2017 telah disusun dalam Rencana Kerja
dan Anggaran ( RKA ) yang memuat program, kegiatan, sasaran dan tujuan yang
merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017 yang disertai dengan rencana
biaya dan tolok ukur kinerja pelaksanaan kegiatan; baik yang bersifat kuantitatif maupun
kualitatif.
RKA ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam DPA dengan memperhatikan Rencana
Strategis yang telah disusun. Rencana kinerja ini menjabarkan target kinerja yang
menunjukkan nilai kuantitatif dan kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik
pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan; dan merupakan wahana
pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi dalam pelaksanaan tugasnya
yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan tahun anggaran.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 25
Tabel 2.5Anggaran Program Tahun 2017
No. Program Anggaran (Rp) Ket.
(1) (2) (3) (4)
1. Program pelayanan administrasi perkantoran 244.091.965,00 APBD2. Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur314.645.000,00 APBD
3. Program peningkatan disiplin aparatur 30.500.000,00 APBD4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur27.500.000,00
5. Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
3.500.000,00 APBD
6. Program Penataan AdministrasiKependudukan
40.000.000,00 APBD
7. Program Pengembangan PengelolaanPersampahan
30.000.000,00
8. Program Pemeliharaan kantrantibmas danpencegahan tindak Kriminal
62.000.000,00 APBD
9. Program pengembangan lembaga ekonomiperdesaan
25.000.000,00 APBD
10. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 30.000.000,0011. Program Peningkatan peran serta
kepemudaan13.000.000,00 APBD
12. Program upaya kesehatan masyarakat 30.000.000,00 APBD13. Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan37.000.000,00 APBD
14. Program peningkatan dan pengembanganpengelolaan keuangan daerah
12.000.000,00 APBD
15. Program peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa
24.000.000,00 APBD
16 Program Peningkatan peran serta dankesetaraan jender dalam pembangunan
63.000.000,00 APBD
17. Program pembinaan dan fasilitasipengelolaan keuangan desa
30.000.000,00 APBD
18 Program pembinaan dan pemasyarakatanolahraga
25.000.000,00 APBD
19 Program Peningkatan Sistem PengawasanInternal dan Pengendalian PelaksanaanKebijakan KDH
112.500.000,00 APBD
20 Program Perencanaan PembangunanDaerah
50.000.000,00 APBD
21 Program peningkatan keselamatan ibumelahirkan dan anak
42.000.000,00 APBD
JUMLAH 1.245.736.965,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 26
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,badan
hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan
dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima
pelaporan akuntabilitas/pemberinamanah.Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung selaku
pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui
penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung yang dibuat sesuai
ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LANNomor
239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan
tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing
indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021
maupun Rencana Kerja Tahun 2017. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran
kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan
Kertasari.
A. Capaian Kinerja OrganisasiPengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN
Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU)
diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing,
sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator
kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian
sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator
kinerja sasaran.
Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 27
Tabel 3.1Interpretasi Capaian Kinerja
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian
kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab
tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.Dalam laporan ini, Kecamatan
Kertasari Kabupaten Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat
pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan,
dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja
sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja
Tahun 2017.Sesuai ketentuan tersebut,pengukuran kinerja digunakan untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran
yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya
akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU).
Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah
menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang
bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran
strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan
dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU
digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama
untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama.Hasil
pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung
tahun 2017 menunjukan hasil sebagai berikut:
No. Capaian Kinerja Interpretasi
1 >100% Melebihi/Melampaui Target
2 = 100% Sesuai target
3 < 100 % Tidak Mencapai Target
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 28
Tabel 3.1.1Target dan realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja
Kecamatan Kertasari Kabupaten BandungTahun 2017
No.SasaranStrategis
Indikator Kinerja Target REALISASI CAPAIAN
1 2 3 4 5 5
1 Meningkatkan
Kualitas
Pelayanan
Publik
a. Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
b. Prosentase
keluhan/pengadua
n pelayanan
administratif yang
ditindaklanjuti.
80
75 %
81,39
75 %
101,72%
100 %
2 Meningkatnya
Kinerja
penyelenggara
an Tugas
Umum
pemerintahan
kecamatan
a. Tingkat
Perkermbangan
Desa;
b. Jumlah
Pelaksanaan
Pelimpahan
Sebagian Urusan
Pemerintahan
dari Bupati
Kepada Camat.
75 %
20
75%
20
100 %
100%
3 Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja
Kecamatan
c. Nilai AKIP
Kecamatan
Kertasari
d. Prosentase
BMD/Aset dalam
kondisi baik;
50
92 %
52,48 (c)
98,47%
104,96%
98,47%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 29
A.1.1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.14 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik dapat dinilai dengan tabel dibawah ini :
Tabel 3.1.1.1Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Nilai Persepsi Nilai IntervalIKM
Nilai IntervalKonversi IKM
MutuPelayanan
Kinerja UnitPelayanan
1 1,00 - 2,5996 25 - 64,99 D Tidak Baik
2 2,60 - 3,064 65,00 - 76,60 C Kurang Baik
3 3,0644 - 3,532 76,61 - 88,30 B Baik
4 3,5324 – 4,00 88,31 – 100,00 A Sangat Baik
Pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Kertasari, terbagi dalam berbagai
bentuk Pelayanan sebagaimana merunut kepada tanggungjawab Seksi yang berhubungan
pada pelayanan dimaksud, sehingga kuisioner dibagikan kepada Sample Masyarakat yang
menjadi pengguna pelayanan yang berbeda-beda.
Adapun Pelayanan, kepala seksi yang bertanggungjawab dan jumlah responden di
kecamatan Kertasari dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3.1.1.2Pelayanan di Kecamatan Kertasari
No Bentuk Pelayanan Seksi PenanggungJawab
Responden
1 Fasilitasi Administrasi Kependudukan seperti
: Surat Keterangan Pindah Datang, Surat
Keterangan Domisili , Fasilitasi Pembuatan
KTP dan KK, dsb
Pemerintahan 30
2 Ijin Mendirikan Bangunan (dibawah 250
meter persegi)
Pembangunan 30
3 Fasilitasi Surat Keterangan Tidak Mampu Sosial Budaya 30
4 Kartu Pencari Kerja Pemberdayaan
Masyarakat
30
5 Fasilitasi Ijin Keramaian, Fasilitasi Surat
Keterangan Catatan Kepolisian
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
30
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 30
Total Responden 150
Nilai IKM hasil dari penyebaran Kuisioner sebanyak 150 (seratus limapuluh)
responden sample masyarakat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 3.1.1.3Data Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2017No Kriteria Responden Jumlah Nilai Rata-rata Nilai
1 Persyaratan 150 315 3,1502 Prosedur 150 316 3,1603 Waktu Pelayanan 150 292 2,9204 Biaya/Tarip 150 389 3,8905 Produk Layanan 150 322 3,2206 Kompetensi Pelaksana 150 303 3,0307 Perilaku Pelaksana 150 314 3,1408 Maklumat Pelayanan 150 344 3,4409 Penanganan Pengaduan 150 338 3,380
Nilai Rata-rata 2933 3,258Nilai Rata-rata tertimbang 3.256
Nilai IKM 81.39Dari survey yang dilakukan di Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung
berdasarkan 9 kriteria yang terdapat dalam PermenpanRB No. 14 / Tahun 2017
menunjukan nilai 81,39 atau secara mutu dalam kategori B, dengan kata lain Kinerja
Pelayanan masuk dalam kategori baik.Capaian Kinerja Nilai IKM yang diperoleh kemudian diperbandingkan dengan Target
yang terdapat dalam Rencana Stratergis Hasil Reviu, perbandingan tersebut dapat dilihat
pada tabel berikut ini :
Tabel 3.1.1.4Target dan realisasi kinerja
Nilai Indeks Kepuasan MasyarakatNO SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJATARGET REALISASI CAPAIAN
1 Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Publik
Nilai Indeks
Kepuasan
Masyarakat (IKM)
80 81,39 101,738%
Dari Tabel Target dan Realisasi Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat diatas
menggambarkan bahwa Realisasi Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Publik dengan Indikator Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mendapat Nilai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 31
81,39 atau mencapai 101,738 % dari target yang ditetapkan Rencana Strategis hasil Reviu
yaitu sebesar 80.
Tabel 3.1.1.5Prosentase keluhan/pengaduan
pelayanan admistrasi yg ditindaklanjuti
No.SasaranStrategis
Indikator Kinerja Target RealisasiCAPAIAN
%
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatkan
Kualitas
Pelayanan
Publik
Prosentase
keluhan/pengaduan
pelayanan administratif
yang ditindaklanjuti.
100 % 0 % 0
Tingkat pengaduan atau keluhan terhadap pelayanan admistratip selama 1 (satu)
tahun bisa dikatakan tidak ada pengaduaan yg perlu ditindaklajuti dikarenakan tidak adapengaduan yang masuk kedalam kotak saran maupun melalui pos atau email resmi
kecamatan. Sehingga setelah dibandingkan antara target dengan realisasi mendapatkan
hasil 0 %
Tabel 2.1.1.6Tingkat Perkembangan Desa
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi CAPAIAN%
1 2 3 4 5 6
Terwujudnya
Kecamatan Kertasari
yang Maju dan Mandiri
Tingkat
Perkermbangan
Desa;
75% 75% 100%
Tingkat perkembangan desa penilainya menggunakan Permendagri No 81 Tahun 2015
perbandingan dari target dengan realisasi tercapai 100 persen serta dengan dilaksanakan
lomba desa tingkat kecamatan dengan kriteria indikator penilaian yang sasaran dan
tujuannya ke arah Desa Mandiri, pada tahun 2017 dari hasil penilaian lomba desa ada 3
(desa) yang dicanangkan menjadi desa mandiri yaitu Desa Sukapura, Desa Trumajaya dan
Desa Neglawangi dari 8 Desa yang ada di Kecamatan Kertasari. Dengan harapan kedepan
semua desa yang ada di kecamatan Kertasari menjadi desa mandiri, apabila keberhasilan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 32
Desa yang berada di Kecamatan Kertasari menjadi Desa Wisata sebagai alternatif dari
Wisata Ciwidey dan Lembang.
Tabel 2.1.1.7Jumlah Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan
dari Bupati Kepada Camat
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian%
1 2 3 4 5 6
Terwujudnya
Kecamatan
Kertasari yang
Maju dan Mandiri
Jumlah Pelaksanaan
Pelimpahan Sebgian
Urusan Pemerintahan dari
Bupati Kepada Camat
20 20 100
Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat sudah dapat
dilaksanakan sesuai dengan program yang ada dan sesuai dengan Keputusan Bupati
Bandung No. 137.1/Kep.804-Otda/216, Jumlah pelimpahan kewenangan seluruhnya dari
321 baru bisa dilaksanakan oleh kecamatan Kertasari sekitar 20 kewenangan antara lain:
1. Mengkoordinasikan upaya penurunan angka kematian ibu, dan anak.
2. Mengkoordinasikan pengelolaan sampah dimasyarakat tinkat kecamatan.
3. Penerbitaan Ijin Bangunan (IMB).
4. Penyelenggaraan Pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
5. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliaan pembangunan daerah
sekala Kecamatan.
6. Koordinasi dibidang Kepemudaan di kecamatan.
7. Pembinaan dibidang kepemudaan dan olah raga di kecamatan
8. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk sekala kecamatan
9. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengolahaan pendataan
penduduk sekala kecamatan.
10. Penyelenggaraan sosialisasi Bingbingan Teknis supervisi dan konsultasi
pelaksanaan pendataan Penduduk
11. Pelaksanaan pelaporan pendataan penduduk
12. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak
13. Koordinasi pelaksanaan pengolahan dan analisa pemanfaatan dan penyebarluasan
sistem informasi gender dan anak anak,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 33
14. Melaksanakan urusan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak.
15. Pengembangan wawasan Kebangsaan
16. Pemeliharaan ketertiban dan pencegahan tindak kriminal.
17. Pmbinaan berupa koordinasi dibidang keseniaan , ketahanan,budaya dan agama.
18. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah dan fasilitasi pemilu,pilbub,dan
pemilukada.
19. Memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan pencairan keuangan desa.
20. Pembinaan dan sosialisasi terhadap penyelenggara pemerintaham desa.
Dari rencana 20 kewenangan dan realisasinya juga 20 kewenangan sehingga
capaiannya 100 % .saja sehingga capaian sudah sesuai dengan yang diharapkan yaitu
100 % bisa dilaksanakan oleh Camat namun masih ada beberapa pelimpahan yang
belum ter anggarkan dalam DPA kecamatan Kertasari
A.1.2. Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)
Seluruh Perangkat Daerah setiap Tahun dinilai oleh Sistem Akuntabilitas Instansi
Pemerintah (SAKIP) oleh APIP dalam hal ini di Pemerintah Kabupaten Bandung adalah
Inspektorat Kabupaten Bandung. Kategori Nilai Penilaian AKIP adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1.2.1Kategori Nilai AKIP
Interval Nilai Kategori
80.01 – 100.00 Baik Sekali
60.01 – 80.00 Baik
40.01 – 60.00 Cukup
30.01 – 40.00 Kurang
10.00 – 30.00 Sangat Kurang
Pada Tahun 2017, Inspektorat Kabupaten Bandung juga mengeluarkan Nilai
Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) untuk Kecamatan Kertasari, Nilai AKIP tersebut
dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.1.2.2Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah
PerencanaanKinerja(30%)
PengukuranKinerja(25%)
PelaporanKinerja(15%)
EvaluasiInternal(10%)
Pencapaiansasaran kinerja
organisasi
Total NilaiHasil
evaluasi
Keterangan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 34
(20%) akuntabilitas kinerja
(100%)
21,05 11,56 7,91 3,21 8,75 52,48 Cukup
Secara Total Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kertasari
Kabupaten Bandung mendapat Nilai 52,48 yang berarti dalam Kategori Cukup.
Capaian Kinerja Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kertasari
kemudian diperbandingkan dengan Target yang terdapat dalam Rencana Stratergis Hasil
Reviu, perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3.1.2.3Target dan realisasi kinerja
Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah
NO SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
TARGET REALISASI CAPAIAN
2 MeningkatnyaAkuntabilitas KinerjaPemerintahan Nilai AKIP 50 52,48 104,96%
Dari Tabel Target dan Realisasi Kinerja Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah
diatas menggambarkan bahwa Realisasi Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja Pemerintahan dengan Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan
mendapat Nilai 52,48 atau mencapai 104,96 % dari target yang ditetapkan Rencana
Strategis hasil Reviu dimana nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah sebesar 50.
A.1.3. Persentase BMD/Aset dalam kondisi baik
Dalam hal Capaian Indikator Kinerja Persentase aset yang terpelihara
dapat dilihat dari Tabel dibawah ini;
Tabel 3.1.3.1Target dan realisasi kinerja
Persentase BMD/Aset dalam kondisi baik
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
2 MeningkatnyaAkuntabilitas KinerjaPemerintahan
Persentase BMD/Asetdalam kondisi baik
90% 98,47%
Total Aset Kecamatan Kertasari menurut neraca Tahun 2017 adalah sebesar
Rp. 4.636.596.413,00 sedangkan yang masuk kedalam aset yang rusak berat adalah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 35
sebesar Rp. 71.114.000,00 atau 1.53 % dari aset yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa persentase aset yang terperlihara adalah sebesar 98,47 %.
A.2. Perbandingan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengantahun lalu Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017.
Secara umum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung telah dapat melaksanakan
tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra
2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan
Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 sebanyak 3 (sasaran) dan 6 (tiga)
indikator kinerja sasaran.Tahun 2017 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis
Kecamatan.
Perbandingan antara taget dan realisasi kinerja tahun 2017 berdasarkan Perjanjian
Kinerja Tahun 2017 dengan tahun 2016 dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 3.2Perbandingan Target dan realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2017 dengantahun lalu berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung
NO
SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR KINERJA 2016 2017TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1 Meningkatkan
KualitasPelayanan Publik
a. Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)
b. Prosentasekeluhan/pengaduanpelayanan administratifyang ditindaklanjuti.
80
100
80
100
80
100
81,39
100
2 MeningkatnyaKinerjapenyelenggaraanTugas Umumpemerintahankecamatan
a. Tingkat PerkermbanganDesa;
b. Jumlah PelaksanaanPelimpahan SebagianUrusan Pemerintahan dariBupati Kepada Camat.
70
20
70
20
70
20
75
20
3 MeningkatnyaAkuntabilitasKinerjaKecamatan
a. Nilai AKIP KecamatanKertasari
b. Prosentase BMD/Asetdalam kondisi baik;
50
80
50
90
50
95
52,48
98,47
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 36
Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-
perbandingan antara lain :kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. Kinerja nyata
dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
A.2.1. Perbandingan Nilai IKMSelain memperbandingkan dengan target yang terdapat dalam Rencana Strategis
hasil reviu, Realisasi Nilai IKM juga perlu diperbandingkan dengan Realisasi Tahun
sebelumnya, agar terlihat peningkatan capaiannya. Adapun perbandingan hasil Survey
yang menghasilkan Nilai IKM pada tahun 2017 dengan Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel
berikut ini :
Tabel 3.2.1.1.Perbandingan Data Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2016 dan tahun 2017
No Kriteria Responden2016 2017
KeteranganJumlahNilai
Rata-rataNilai
JumlahNilai
Rata-rataNilai
1 Persyaratan 150 432 2.88 315 3,150 Naik2 Prosedur 150 405 2.70 316 3,160 Naik3 Waktu
Pelayanan 150 313 2.09 292 2,920 Naik
4 Biaya/Tarip 150 406 2.71 389 3,890 Naik5 Produk
Layanan 150 443 2.95 322 3,220 Naik
6 Kompetensi
Pelaksana 150 405 2.70 303 3,030 Naik
7 Perilaku
Pelaksana 150 300 2.00 314 3,140 Naik
8 Maklumat
Pelayanan 150 439 2.93 344 3,440 Naik
9 Penanganan
Pengaduan 150 435 2.90 338 3,380 Naik
Nilai Rata-rata 5.675 37,83 2933 3,258
Nilai Rata-rata tertimbang 2.69 3.256Nilai IKM 67.15 81,39
Melihat Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh Kriteria yang
diperbandingkan pada tahun 2017 mengalami peningkatan, adapun peningkatan yang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 37
tertinggi terdapat pada kriteria Kejelasan dan kepastian petugas yaitu sebesar 66 point ,
sedangkan kenaikan terendah terdapat pada kriteria keadilan pelayanan yaitu sebesar 21
point.
Sedangkan apabila diperbandikan dengan target yang terdapat dalam rencana
strategis hasil reviu, mendapakan hasil sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.2.1.2Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKM Tahun 2017 dan 2016
NO SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
2016 2017TARGET REALISASI TARGET REALISASI
(1) (2) (3) (4) (5)1 Meningkatnya
KualitasPelayananPublik
Nilai IndeksKepuasanMasyarakat(IKM)
75 75 80 81,39
Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2017, secara persentase
mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016, karena pada tahun 2017
capaian kinerja Nilai IKM sebesar 101.725 % sedangkan pada tahun 2016 sebesar 100.
Tabel 3.2.1.3Perbandingan Prosentase keluhan/pengaduan
pelayanan admistrasi yg ditindaklanjuti
NO
SASARANSTRATEGI
S
INDIKATORKINERJA
2016 2017TARGET REALISASI TARGET REALISASI
(1) (2) (3) (4) (5)1 Meningkatn
ya KualitasPelayananPublik
Prosentasekeluhan/pengaduanpelayananadministratifyangditindaklanjuti
100 0 100 0
Keluhan/Pengaduan pelayanan admistrasi yang tindaklanjuti untuk tahun 2017 tidak ada
keluhan yang masuk baik melalui kotak saran maupun email resmi kecamatan Kertasari
sehingga tidak ada keluhan masyarakat yang masuk untuk di tindak lanjuti.
Tabel 3.2.1.3Perbandingan Tingkat Perkembangan Desa
NO
SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
2016 2017TARGET REALISASI TARGET REALISASI
(1) (2) (3) (4) (5)1 Terwujudnya
KecamatanKertasariyang Maju
TingkatPerkermbangan Desa;
70 70 75 75
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 38
dan Mandiri
Tingkat perkembangan desa penilainya menggunakan Permendagri No 81 Tahun 2015
perbandingan dari target dengan realisasi tercapai 100 persen serta dengan dilaksanakan
lomba desa tingkat kecamatan dengan kriteria indikator penilaian yang sasaran dan
tujuannya ke arah Desa Mandiri, pada tahun 2016-2017 dari hasil penilaian lomba desa
ada 3 (desa) yang dicanangkan menjadi desa mandiri yaitu Desa Sukapura, Desa
Trumajaya dan Desa Neglawangi dari 8 Desa yang ada di Kecamatan Kertasari. Dengan
harapan kedepan semua desa yang ada di kecamatan Kertasari menjadi desa mandiri,
apabila keberhasilan Desa yang berada di Kecamatan Kertasari menjadi Desa Wisata
sebagai alternatif dari Wisata Ciwidey dan Lembang. Untuk pengukuran capaian pada tahu
2016 belum bisa diukur dikarenakan ini merupakan indikator baru.
Tabel 3.2.1.4Perbandingan Jumlah Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan
dari Bupati Kepada Camat
NO
SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
2016 2017TARGET REALISASI TARGET REALISASI
(1) (2) (3) (4) (5)1 Terwujudnya
KecamatanKertasariyang Majudan Mandiri
JumlahPelaksanaanPelimpahanSebagianUrusanPemerintahandari BupatiKepada Camat
20 20 20 20
Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat sudah dapat
dilaksanakan sesuai dengan program yang ada dan sesuai dengan Keputusan Bupati
Bandung No. 137.1/Kep.804-Otda/216, Jumlah pelimpahan kewenangan seluruhnya dari
321 baru bisa dilaksanakan oleh kecamatan Kertasari sekitar 20 kewenangan dengan
realisasi 100%
Tabel 3.2.1.5Perbandingan Nilai AKIP Kecamatan Kertasari
NO SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
2016 2017TARGET REALISASI TARGET REALISASI
(1) (2) (3) (4) (5)1
MeningkatnyaAkuntabilitasKinerjaKecamatan
Nilai AKIPKecamatanKertasari
40 42 50 52,48
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 39
Nilai AKIP kecamatan Kertasari pada tahun 2017 bisa dilihat dengan capaian
104.96 persen dari target. Adapun Hasil penilaian tahun 2017 mendapatkan nilai 52,48.
dengan predikat C dan rincian perolehan nilai yaitu perencanaan kinerja kecamatan
Kertasari. Dengan harapan penilaian untuk tahun 2018 bisa lebih baik dari tahun 2017.
Tabel 3.2.1.6Perbandingan Prosentase BMD/Aset dalam kondisi baik
NO SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
2016 2017TARGET REALISASI TARGET REALISASI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (6)1 Meningkatnya
AkuntabilitasKinerjaKecamatan
ProsentaseBMD/Asetdalamkondisi baik;
80 90 95 98,47
Berdasarkan dari daftar inventaris Aset yag ada dikecamatan Kertasari 98,47 % dalam
kondisi baik untuk tahun 2017.
A.3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGANTARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMENPERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI
No SasaranStrategis
Indikator Kinerja TargetRenstra
Target2017
Realisasi2017
Keterangan
1 MeningkatnyaKualitasPelayananPublik
Nilai IndeksKepuasanMasyarakat (IKM)
Prosentasekeluhan/pengaduan pelayananadministratif yangditindak lanjuti
100
100
80
100
81,39
0
Tercapai
untuk target
tahunan dan
target akhir
periode
2 TerwujudnyaKecamatanKertasariyang MajuMandiri
TingkatPerkembanganDesa,
JumlahPelaksanaanPelimpahansebagian urusanPemerintahan
100
20
75
20
75
20
Tercapai
untuk target
tahunan
belum
tercapai
untuk target
akhir periode
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 40
dari Bupatikepada Camat
3 MeningkatnyaAkuntabilitasKinerjaKecamatan
Nilai AKIPKecamatanKertasari
PersentaseBMD/Aset dalamkondisi baik;
60
95
50
95
52,48
98,47
Tercapai
untuk target
akhir periode
A.4...ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAUPENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANGDILAKUKAN
Salah satu faktor Keberhasilan dari Capaian Indikator Sasaran IKM, Nilai AKIP, dan
Persentase Aset dalam kondisi baik (terpelihara) di Kecamatan adalah efektif dan efisien
nya pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang direncanakan, dimana telah dituangkan
dalam perjanjian Kinerja Turunan dari Camat Kertasari ke bawahnya, diantaranya terdiri
dari :
A.4.1. Sekretaris Kecamatan
Dari Perjanjian Kinerja Kecamatan selanjutnya di turunkan menjadi Perjanjian
Kinerja eselon di bawahnya, menyangkut Sasaran dan indikator kinerja, yang disesuaikan
dengan Program, Kegiatan dan Anggaran.
Salah satu Tugas pokok dari Sekretaris Kecamatan adalah Penyelenggaraan
pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan
perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Menyangkut dengan tugas pelayanan umum
merupakan turunan dari Indikator Kinerja Kecamatan dalam hal nilai IKM, nilai AKIP dan
persentase BMD. Hal tersebut dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut :
Tabel 4.1.1Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretaris Kecamatan
No SasaranStrategis
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1 MeningkatnyaKualitasPelayanan Publik
Nilai Indeks KepuasanMasyarakat (IKM) 80 81,39 101.72 %
2 MeningkatnyaAkuntabilitasKinerjaPemerintahan
Nilai AKIP Kecamatan 50 52,48 104,96%
Persentase Aset dalamkondisi baik(terpelihara)
95 98.47% 103,65%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 41
Untuk mencapai Sasaran tersebut Sekretaris Kecamatan bertanggungjawab
terhadap berjalannya Program dan Kegiatan yang menyokong Keberhasilan pencapai
Sasaran dan Indikator Kinerja, adapun Program dan Kegiatan yang menyokong
Pencapaian sasaran dan indikator Kinerja Sekretaris adalah sebagai berikut :
Tabel 4.1.2Program dan Kegiatan
Program Kegiatan Anggaran (Rp)Penyediaan administrasiPerkantoran.
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik. 22.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihanKantor. 25.100.100,00
Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja. 11.650.000,00
Penyediaan alat tulis kantor 23.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan.. 8.501.965,00
Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor.
8.500.000,00
Penyediaan Peralatan danPerlengkapan kantor. 49.250.000,00
Penyediaan peralatan rumahtangga . 3.690.000,00
Penyediaan makanan danminuman 42.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke dalam daerah.. 42.000.000,00
Penunjang Perayaan hari-haribesar bersejarah . 8.400.000,00
Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor 100.000.000,00
Pengadaan KendaraanDinas/Operasional 108.645.000,00
Pengadaan Mebeleur 46.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor 30.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional 30.000.000,00
Peningkatan disiplinaparatur
Pengadaan Pakaian Dinasbeserta Perlengkapannya 14.400.000,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 42
Pengadaan Pakaian Khusushari-hari tertentu 16.100.000,00
Penyediaan administrasiPerkantoran
Penyediaan dan penyusunanlaporan capaian kinerja ikhtisarkinerja SKPD.
3.500.000,00
Peningkatan kapasitassumberdaya aparatur
Bimbingan teknis impelmentasiperaturan perundang-undangan 27.500.000,00
A.4.2. Kepala Seksi Sosial dan Budaya.
Sasaran dan indikator Kinerja Kepala Seksi Sosial Budaya Kecamatan Kertasari
tahun 2017, yang menunjang peningkatan IKM adalah pelaksanaan rekomendasi
penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu Kesehatan dan Pendidikan dengan responden
sebanyak 30 (tigapuluh) orang atau 20 % dari total responden Nilai IKM Kecamatan,
selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.2.1Data Indeks Kepuasan Masyarakat
Yang berhubungan dengan pelayanan Kasi Sosial Budaya
No Kriteria Responden Jumlah Nilai Rata-rata Nilai
1 Persyaratan 30 104 3.472 Prosedur 30 91 3.033 Waktu Pelayanan 30 92 3.074 Biaya/Tarip 30 90 3.005 Produk Layanan 30 104 3.476 Kompetensi Pelaksana 30 91 3.037 Perilaku Pelaksana 30 86 2.878 Maklumat Pelayanan 30 93 3.109 Penanganan Pengaduan 30 99 3.30
Nilai Rata-rata 850 28,33Nilai rata-rata tertimbang 3,145
Nilai IKM 78,62
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh seksi
sosial budaya mendapatkan nilai 3.14, bila dihubungkan dengan Sasaran dan Indikator IKM
yang merupakan Sasaran dan indikator Kecamatan dapat dilihat dari tabel berikut :
Tabel 4.2.2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 43
Sasaran dan Indikator Kinerja Kasi Sosial Budaya
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1 Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Publik
Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)75 78,62 107.18%
Realisasi IKM dari kriteria yang merupakan fungsi Seksi Sosial Budaya adalah
78,62 atau mencapai 107,18% dari Target nilai yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis hasil Reviu yaitu sebesar 75.
Adapun Program dan Kegiatan yang menjadi penyokong pencapaian Sasaran dan
Indikator Kinerja pencapaian nilai IKM untuk Kepala Seksi Sosial Budaya Kecamatan
Kertasari adalah sebagai berikut :
Tabel 4.2.3Program dan Kegiatan Kepala Seksi Sosial Budaya
No. Program Kegiatan Anggaran Ket(1) (2) (3) (4) (5)
1 Program Peran SertaKepemudaan
Pembinaan organisasikepemudaan
13.000.000,00
APBD
2Program Pengembanganwawasan kebangsaan
Peningkatan toleransi dankerukunan dalam kehidupanberagama
22.000.000,00
Peningkatan kesadaranmasyarakat akan nilai-nilailuhur budaya bangsa
15.000.000,00
3 Pembinaan danPemasyarakatan Olah Raga
Pembinaan cabang olahragaprestasi di tingkat daerah
25.000.000,00
4 Peningkatan KesempatanKerja
Pengembngan kelembagaanproduktivitas dan pelatihakewirausahaan
30.000.000,00
5 Peningkatan sistempengawasan internal danpengendalian pelaksanaankebijakan KDH
Pengendalian managemenpelaksanaan kebijakan KDH 38.892.000,00
A.4.3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sasaran dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kecamatan Kertasari tahun 2017, dalam hal Pelayanan pembuatan Rekomendasi Surat
keterangan Catatan Kepolisian dan Izin Keramaian. Jumlah responden masyarakat tentang
pelaksanaan pelayanan dimaksud sebanyak 30 (tigapuluh) orang, selanjutnya dapat dilihat
pada tabel berikut ini :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 44
Tabel 4.3.1Data Indeks Kepuasan Masyarakat
Yang berhubungan dengan pelayanan kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
No Kriteria Responden Jumlah Nilai Rata-rata Nilai
1 Persyaratan 30 95 3,17
2 Prosedur 30 87 2,90
3 Waktu Pelayanan 30 80 2,67
4 Biaya/Tarip 30 93 3,10
5 Produk Layanan 30 97 3,23
6 Kompetensi Pelaksana 30 90 3,00
7 Perilaku Pelaksana 30 80 2,67
8 Maklumat Pelayanan 30 94 3,13
9 Penanganan Pengaduan 30 99 3,30
Nilai Rata-rata 804 27,17
Nilai rata-rata tertimbang 3,016
Nilai IKM 75,38
Realisasi IKM dari seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah 75,38 atau
mencapai 100,51% dari Target nilai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis hasil
Reviu yaitu sebesar 72 dengan nilai 3,01
Dari tabel Diatas bila dihubungan dengan Sasaran dan Indikator Kinerja serta
Target Rencana Strategis Kecamatan Kertasari, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 4.3.2Sasaran dan Indikator Kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1 Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Publik
Nilai Indeks
Kepuasan
Masyarakat (IKM)72 75,38 100,51%
Rata-rata Nilai yang didapat dari Data IKM yang berhubungan dengan Kepala seksi
Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah 3,01, yang berarti juga realisasi nya sebesar
75,38 atau capaian kinerja sebesar 100,51%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 45
Adapun Program dan Kegiatan yang menjadi penyokong pencapaian Sasaran dan
Indikator Kinerja pencapaian nilai IKM untuk Kepala Ketentraman dan Ketertiban adalah
sebagai berikut :
Tabel 4.3.3Program dan Kegiatan
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
No. Program Kegiatan Anggaran Ket
(1) (2) (3) (4) (5)
1.ProgramPemeliharaanKantrantibmasDan PencegahanTindak Kriminal
Peningkatan kerjasamadengan aarat keamanandalam teknik pencegahankejahatan
30.000.000,00
APBD
Peningkatan kapasitas aparatdalam rangka pelaksanaansiskamswakarsa di daerah
32.000.000,00
2.
ProgramPeningkatansistempengawasaninternal danpengendalianpelaksanaankebijakan KDH
Pengendalian managemenpelaksanaan kebijakan KDH 2.892.000,00
Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum terdapat dalam 2 (dua) Program
yaitu Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan
kejahatan dan Peningkatan Kapasitas aparat dalam rangka pelakanaan siskamswakarsa di
daerah.
A.4.4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Sasaran dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
Kertasari tahun 2017, dalam hal Pelayanan pembuatan Kartu Pencari Kerja. Jumlah
responden masyarakat tentang pelaksanaan pelayanan dimaksud sebanyak 30 (tigapuluh)
orang, dapat dilihat dari Tabel sebagai berikut :
Tabel 4.4.1Data Indeks Kepuasan Masyarakat
Yang berhubungan dengan pelayanan kasi Pemberdayaan Masyarakat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 46
No Kriteria Responden Jumlah Nilai Rata-rata Nilai
1 Persyaratan 30 104 3,472 Prosedur 30 91 3,033 Waktu Pelayanan 30 85 3,674 Biaya/Tarip 30 80 3,675 Produk Layanan 30 104 3,476 Kompetensi Pelaksana 30 92 3,077 Perilaku Pelaksana 30 90 3,008 Maklumat Pelayanan 30 94 3,139 Penanganan Pengaduan 30 99 3,30
Nilai Rata-rata 839 27,97Nilai rata-rata tertimbang 3,10
Nilai IKM 77,60Realisasi IKM dari kriteria yang menyangkut dengan pelayanan kepala seksi
Pemberdayaan Masyarakat mendapat nilai sebesar 3,10 atau bila dikonversi menjadi nilai
IKM adalah sebesar 77,60.
Dari tabel Diatas bila dihubungan dengan Sasaran dan Indikator Kinerja serta
Target Rencana Strategis Kecamatan Kertasari, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 4.4.2Sasaran dan Indikator Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat
No SasaranStrategis
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1 MeningkatnyaKualitasPelayanan Publik
Nilai Indeks KepuasanMasyarakat (IKM) 75 77,60 103,47%
Rata-rata Nilai yang didapat dari Data IKM yang berhubungan dengan Kepala seksi
Pemberdayaan Masyarakat adalah 77,60 atau capaian kinerja sebesar 103.47%.
Adapun Program dan Kegiatan yang menjadi penyokong pencapaian Sasaran dan
Indikator Kinerja pencapaian nilai IKM untuk Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Kertasari adalah sebagai berikut :
Tabel 4.4.1Program dan Kegiatan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
No. Program Kegiatan Anggaran Ket(1) (2) (3) (4) (5)1 Program Peningkatan
keselamatan ibumelahirkan dan anak
Penyuluhan Kesehatan bagiibu dan anak dari keluargayang tidak mampu
42.000.000,00
2 Program Peningkatanperan serta dan
Melaksanakan pembinaanterhadap organisasi
63.000.000,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 47
kesetaraan jender dalampembangunan
perempuan
APBD3 Pengembangan lembaga
ekonomi perdesaanPelatihan keterampilanmanagemen Badan UsahaMilik Desa (BUMDes)
25.000.000.00
4 Upaya KesehatanMasyarakat
Peningkatan KesehatanMasyarakat
30.000.000,00
5 Peningkatan sistempengawasan internal danpengendalian pelaksanaankebijakan KDH
Pengendalian managemenpelaksanaan kebijakanKDH 5.644.000,00
Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dimuat dalam 2 Program yaitu
Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak dan Peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam pembangunan.
A.4.5. Kepala Seksi Pembangunan
Sasaran dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Kertasari
tahun 2017, dalam hal Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan. Masyarakat pemohon Ijin
Mendirikan Bangunan yang dijadikan responden sebanyak 30 orang pada tahun 2017
secara keseluruhan menjadi sample masyarakat yang mengisi angket formulir isian
sebagai dasar penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017, Data Indeks kepuasan
Masyarakat perihal pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan yang merupakan Fungsi Kepala
Seksi Pembangunan dapat dilihat dari Tabel sebagai berikut :
Tabel 4.5.1Data Indeks Kepuasan MasyarakatSeksi Pembangunan Tahun 2017
No Kriteria Responden Jumlah Nilai Rata-rata Nilai
1 Persyaratan 30 99 3,302 Prosedur 30 90 3,003 Waktu Pelayanan 30 76 2,534 Biaya/Tarip 30 88 2,935 Produk Layanan 30 100 3,336 Kompetensi Pelaksana 30 90 3,007 Perilaku Pelaksana 30 74 2,678 Maklumat Pelayanan 30 91 3,039 Penanganan Pengaduan 30 97 3,23
Nilai Rata-rata 811 27,03Nilai rata-rata tertimbang 3,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 48
Nilai IKM 75,01
Nilai IKM untuk pelayanan IMB yang merupakan fungsi Kepala Seksi Pembangunan
adalah sebesar 75,01.
Dari tabel Diatas pelayanan kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat mendapat
nilai sebesar 3,10 bila dihubungan dengan Sasaran dan Indikator Kinerja serta Target
Rencana Strategis Kecamatan Kertasari, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 4.5.2Sasaran dan Indikator Kinerja Kasi Pembangunan
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1 MeningkatnyaKualitas PelayananPublik
Nilai Indeks KepuasanMasyarakat (IKM) 75 75,01 100,02%
Nilai IKM pelayanan IMB yang merupakan fungsi dari Seksi Pembangunan
terealisasi sebesar 75,01 atau mencapai 100,02% dari target IKM Kecamatan yang telah
ditetapkan yaitu sebesar 75.
Adapun Program dan Kegiatan yang menjadi penyokong pencapaian Sasaran dan
Indikator Kinerja pencapaian nilai IKM untuk Kepala Pembangunan Kecamatan Ketasari
adalah sebagai berikut :
Tabel 4.5.3Program dan Kegiatan Kepala Seksi Pembangunan
No. Program Kegiatan Anggaran Ket(1) (2) (3) (4) (5)1 Program
Pengembangan kinerjapengelolaanpersampahan
Peningkatan peran sertamasyarakat dalampengelolaanpersampahan
30.000.000,00
APBD
2Program PerencanaanPembangunan Daerah
Pengembanganpartisipasi masyarakatdalam perumusanprogram kebijakanlayanan publik
50.000.000,00
3 Program Peningkatandan PengembanganPengelolaan KeuanganDaerah
Intensifikasi danEkstensifikasi sumber-sumber PendapatanDaerah
12.000.000,00
4 Peningkatan sistempengawasan internaldan pengendalianpelaksanaan kebijakan
Pengendalianmanagemenpelaksanaan kebijakanKDH
2.892.000,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 49
KDH
Kinerja Seksi Pembangunan dimuat dalam 3 Program yaitu Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan dan Perencanaan Pembangunan Daerah
A.4.6. Kepala Seksi Pemerintahan
Sasaran dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kertasari
tahun 2017, dalam hal Pelayanan Surat Keterangan Domisili dan Fasilitasi Pembuatan
KTP, Kartu Keluarga dan administrasi Kependudukan. Responden sebanyak 30 orang
pada tahun 2017 secara keseluruhan menjadi sample masyarakat yang mengisi angket
formulir isian sebagai dasar penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017, Data
Indeks kepuasan Masyarakat perihal pelayanan dimaksud yang merupakan Fungsi Kepala
Seksi Pemerintahan dapat dilihat dari Tabel sebagai berikut :
Tabel 4.6.1Data Indeks Kepuasan Masyarakat
Seksi Pemerintahan Tahun 2017
No Kriteria Responden Jumlah Nilai Rata-rata Nilai
1 Persyaratan 30 104 3,472 Prosedur 30 92 3,073 Waktu Pelayanan 30 92 3,074 Biaya/Tarip 30 90 3,005 Produk Layanan 30 104 3,476 Kompetensi Pelaksana 30 91 3,037 Perilaku Pelaksana 30 86 2,878 Maklumat Pelayanan 30 93 3,109 Penanganan Pengaduan 30 99 3,30
Nilai Rata-rata 851 28,37Nilai rata-rata tertimbang 3,149
Nilai IKM 78,71
Nilai pelayanan kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat mendapat nilai sebesar
3,19 dan IKM untuk pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Kependudukan, Fasilitasi
KTP/KK dan administrasi Kependudukan Lainnya yang merupakan fungsi Kepala Seksi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 50
Pemerintahan adalah sebesar 78,71 bila diperbandingkan dengan target IKM Kecamatan
Kertasari, melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai
berikut :
Tabel 4.6.2Sasaran dan Indikator Kinerja Kasi Pemerintahan
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1 MeningkatnyaKualitas PelayananPublik
Nilai IndeksKepuasanMasyarakat (IKM)
75 78,71 104,71%
Nilai IKM pelayanan IMB yang merupakan fungsi dari Seksi Pembangunan
terealisasi sebesar 78,71 atau mencapai 104,71% dari target IKM Kecamatan yang telah
ditetapkan yaitu sebesar 75.
Adapun Program dan Kegiatan yang menjadi penyokong pencapaian Sasaran dan
Indikator Kinerja pencapaian nilai IKM untuk Kepala Pembangunan Kecamatan Kertasari
adalah sebagai berikut :
Tabel 4.6.3Sasaran dan indikator kinerja Kepala Seksi Pemerintahan
No. Program Kegiatan Anggaran Ket
(1) (2) (3) (4) (5)
1.Program PemeliharaanKantrantibmas DanPencegahan TindakKriminal
Peningkatan kerjasamadengan aarat keamanandalam teknik pencegahankejahatan
30.000.000,00
APBD
Peningkatan kapasitasaparat dalam rangkapelaksanaansiskamswakarsa didaerah
32.000.000,00
2.
Program Peningkatansistem pengawasaninternal danpengendalianpelaksanaan kebijakanKDH
Pengendalianmanagemen pelaksanaankebijakan KDH
2.892.000,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 51
Kinerja kepala seksi pemerintahan dimuat dalam satu program yaitu Penataan
administrasi kependudukan
A.4.7 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sasaran dan indikator kinerja dari sub bagian umum dan kepegawaian yang
merupakan bawahan dari Sekretaris Kecamatan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :
Tabel 4.7.1Sasaran dan Indikator Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1 MeningkatnyaKualitas PelayananPublik
Nilai Indeks KepuasanMasyarakat (IKM) 80 81,39 101.72 %
2 MeningkatnyaAkuntabilitasKinerjaPemerintahan
Persentase Asetdalam kondisi baik(terpelihara) 95 98,47 103,65%
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai dalam hal kepegawaian
dan juga fungsi Pengelolaan dan Pengurusan Barang Milik Daerah
A.4.7.1. Indeks Kepuasan MasyarakatIKM yang merupakan pendukung dari kesekretariatan merupakan fungsi dari kepala
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian diantaranya adalah permasalahan di bidang
kepegawaian (petugas) dari segi kemapuan maupun etika dari pegawai dan menyangkut
permasalahan di bidang kenyamanan kantor, maka yang menjadi penilaian atau ukuran
bagi pendukung IKM dari sub bagian umum dan kepegawaian dapat dilihat pada tabel
sebagai berikut :
Tabel 4.7.1.1Data Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2017
No Kriteria Responden Jumlah Nilai Rata-rata Nilai
1 Kejelasan dan kepastian 150 400 2.53
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 52
petugas
2 Kedisiplinan petugas 150 460 2.973 Tanggung jawab petugas 150 490 3.274 Kemampuan petugas 150 460 2.935 Kecepatan pelayanan 150 380 2.326 Keadilan pelayanan 150 460 3.077 Kesopanan dan keramahan
Petugas 150 459 3.06
8 Kenyamanan lingkungan 150 500 3.399 Keamanan 150 490 3,27
Nilai Rata-rata 4099 27,33Nilai rata tertimbang 3,033
Nilai IKM 75,83
Realisasi IKM dari kriteria yang menyangkut dengan pelayanan indeks kepuasan
Masyarakat mendapat nilai sebesar 3,033 atau bila dikonversi menjadi nilai IKM adalah
sebesar 75,83.
Dari tabel Diatas bila dihubungan dengan Sasaran dan Indikator Kinerja serta
Target Rencana Strategis Kecamatan Kertasari, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 4.7.1.2Indeks Kepuasan Masyarakat Kasubag Umum dan Kepegawaian
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1 MeningkatnyaKualitas PelayananPublik
Nilai Indeks KepuasanMasyarakat (IKM) 70 75,83 108,33%
Nilai IKM dari kasubag Umum dan Kepegawaian tidak dinilai secara keseluruhan
akan tetapi hanya 9 kiriteria, sehubungan tugasnya lebih kepada kemampuan pegawai dan
kenyamanan kantor.
A.4.7.2. Persentase Aset dalam Kondisi Baik (terpelihara)Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian juga merupakan atasan dari Pengurus
Barang yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah,
sehingga mempunyai Indikator Kinerja dalam Hal Persentase aset dalam Kondisi Baik
(terpelihara).
Tabel 4.7.2.1Persentase Aset dalam kondisi baik
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 53
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
2 MeningkatnyaAkuntabilitas KinerjaPemerintahan
Persentase Asetdalam kondisi baik(terpelihara) 95 98,47 103,65%
Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran dan Kegiatan Kepala sub
bagian Umum dan Kepegawaian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
`Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dimuat dalam 4(empat)
program yaitu : Penyediaan administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
A.4.8. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
Program Kegiatan Anggaran (Rp)PenyediaanadministrasiPerkantoran.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik. 22.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihan Kantor. 25.100.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. 11.650.000,00Penyediaan alat tulis kantor 23.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan.. 8.501.965,00
Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor. 8.500.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapankantor. 49.250.000,00
Penyediaan peralatan rumah tangga . 42.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman 42.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah.. 83.250.000,00
Penunjang Perayaan hari-hari besar bersejarah. 8.400.000,00
Pembangunan Gedung Kantor 100.000.000,00PeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 108.645.000,00Pengadaan Mebeleur 46.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional 30.000.000,00
Peningkatandisiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas besertaPerlengkapannya 14.400.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 16.100.000,00Peningkatankapasitassumber dayaAparatur
Bimbingan teknis impelmentasi pearturanperundang-undangan 27.500.000,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 54
Sasaran dan indikator Kinerja Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, yaitu
sebagai berikut :
Tabel 4.8.1Sasaran dan Indikator Kinerja Kasubag Program dan Keuangan
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
2 MeningkatnyaAkuntabilitas KinerjaPemerintahan Nilai AKIP 50 52,48 104,96%
Sasaran dan Indikator Kinerja dari Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
merupakan bagian dari Sasaran dan Indikator Kesekretariatan dalam hal Pelaporan Kinerja
dan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Kecamatan Kertasari.
Adapun Program dan Kegiatan yang merupakan pendukung pencapaian sasaran
dimaksud dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 4.8.2Sasaran dan Indikator Kinerja Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
Kinerja Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan dimuat dalam 1 (satu) program
yaitu Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
A.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dayaEfisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan
konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan
antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses
kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu
dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya
(spending well). Jadi pada dasarnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dengan
Program Kegiatan Anggaran (Rp)Peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
Penyediaan dan penyusunanlaporan capaian kinerja ikhtisarkinerja SKPD.
2.000.000,00
Penyediaan dan penyusunanlaporan keuangan akhir tahun SKPD. 1.500.000,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 55
ekonomi karena kedua-duanya menghendaki penghapusan atau penurunan biaya (cost
reduction). Efisiensi diukur dengan rasio antara output dan input.
Kecamatan Kertasari pada tahun 2017 melakukan langkah-langkah dalam
peningkatan efisiensi sumber Daya, salah satu langkah yang diambil antara lain :
1. Penyediaan Bahan Pakai Habis dalam kegiatan administrasi Perkantoran, pada
tahun 2017 penyediaan Bahan Pakai Habis Kecamatan Kertasari di fokuskan dalam
satu pintu yaitu melalui Sekretariat. Sehingga mempermudah pengelolaan Bahan
Pakai Habis tersebut.Tahun 2017 telah melakukan efisiensi sebesar 3,55 persen
2. Belanja Pemeliharaan melakukan efifiensi sebesar 43,15 persen
A.6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalanpencapaian pernyataan kinerja
Secara umum Program/Kegiatan Kecamatan Kertasari menunjang keberhasilan
dalam pencapaian Indikator Kinerja program/Kegiatan tersebut akan selalu dilakukan
review apakah dalam tahun bersangkutan terdapat program kegiatan yang harus segera
dilaksanakan mengingat kegiatan yang ada di Kecamatan Kertasari
Pada Tahun 2017 ada beberapa kegiatan yang menjadikan Capaian Kinerja
mengalami kegagalan antara lain :Peningkatan kapasitas aparatur dalam hal pengadaan
jaringan terintegrasi di Kantor Kecamatan
A. REALISASI ANGGARAN
Selain dilihat dari pengukuran kinerja dan pengukuran kinerja kegiatan akuntabilitas
juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangan, yang merupakan bagian dari laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP).
Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung tahun 2017 setelah
perubahan secara umum diuraikan sebagai berikut :
B.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan realisasi Anggaran Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017,
menyajikan informasi tentang Pendapatan yang berasal dari Retribusi Daerah, dan Belanja
Operasi dan Belanja Modal. Pendapatan dan Belanja disajikan dengan memperbandingkan
antara Realisasi dengan target atau anggaran yang telah ditetanpakan dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran, dan
diperbandingkan juga dengan Realisasi pada Tahun 2016.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 56
Belanja Program yang dibiayai selama tahun 2017 terdiri dari 21 (duapuluh satu)
Program 41 (empatpuluh satu) kegiatan dengan Capaiannya mencapai 99,19 %, Adapun
Realisasi Belanja Program Tahun 2017, dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.10Realisasi Anggaran Tahun 2017
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 51 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat30.000.000,00 29.997.600,00 99,99
Peningkatan kesehatanmasyarakat
30.000.000,00 29.997.600,00 99,99
2 Program peningkatan keselamatanibu melahirkan dan anak
42.000.000,00 42.000.000,00 100,00
Penyuluhan kesehatan bagi ibuhamil dari keluarga kurang mampu
42.000.000,00 42.000.000,00 100,00
3 Program Peningkatan KesempatanKerja
30.000.000,00 29.096.000,00 96,99
Pengembangan kelembagaanproduktivitas dan pelatihankewirausahaan
30.000.000,00 29.096.000,00 96,99
4 Program peningkatan peran sertadan kesetaraan jender dalampembangunan
63.000.000,00 62.950.500,00 99,92
5 Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan
30.000.000,00 29.891.000,00 99,64
Peningkatan peran sertamasyarakat dalam pengelolaanpersampahan
30.000.000,00 29.891.000,00 99,64
6 Program Penataan AdministrasiKependudukan
40.000.000,00 39.941.500,00 99,85
Peningkatan pelayanan publikdalam bidang kependudukan
20.000.000,00 19.941.500,00 99,71
Peningkatan pelayanan publikdalam bidang kependudukan(pelayanan KTP, KK danpelaksanaan penerapan E-KTP)
20.000.000,00 20.000.000,00 100,00
7 Program pengembangan lembagaekonomi pedesaan
25.000.000,00 24.785.000,00 99,14
Pelatihan ketrampilan manajemenbadan usaha milik desa
25.000.000,00 24.785.000,00 99,14
8 Program peningkatan kapasitasaparatur pemerintah desa
24.000.000,00 23.970.000,00 99,88
Pelatihan aparatur pemerintahdesa dalam bidang manajemenpemerintahan desa
24.000.000,00 23.970.000,00 99,88
9 Program peningkatan peran sertakepemudaan
13.000.000,00 13.000.000,00 100,00
Pembinaan organisasikepemudaan
13.000.000,00 13.000.000,00 100,00
10 Program Pembinaan danPemasyarakatan Olah Raga
25.000.000,00 25.000.000,00 100,00
Pembinaan cabang olahragaprestasi di tingkat daerah
25.000.000,00 25.000.000,00 100,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 57
11 Program perencanaanpembangunan daerah
50.000.000,00 49.108.000,00 98,22
Pengembangan partisipasimasyarakat dalam perumusanprogram dan kebijakan layananpublik
50.000.000,00 49.108.000,00 98,22
12 Program peningkatan danpengembangan pengelolaankeuangan daerah
12.000.000,00 11.999.500,00 100,00
Intensifikasi dan ekstensifikasisumber-sumber pendapatandaerah
12.000.000,00 11.999.500,00 100,00
13 Program pembinaan dan fasilitasipengelolaan keuangan desa
30.000.000,00 28.680.900,00 95,60
Evaluasi rancangan peraturan desatentang APB Desa 30.000.000,00 28.680.900,00 95,60
14 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal
62.000.000,00 61.333.000,00 98,92
Peningkatan kerjasama denganaparat keamanan dalam teknikpencegahan kejahatan
30.000.000,00 29.948.000,00 99,83
Peningkatan kapasitas aparatdalam rangka pelaksanaansiskamswakarsa di daerah
32.000.000,00 31.385.000,00 98,08
15 Program pengembangan wawasankebangsaan
37.000.000,00 36.940.500,00 99,84
Peningkatan toleransi dankerukunan dalam kehidupanberagama
22.000.000,00 21.950.000,00 99,77
Peningkatan kesadaranmasyarakat akan nilai-nilai luhurbudaya bangsa
15.000.000,00 14.990.500,00 99,94
16 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
244.091.965,00 241.981.400,00 99,14
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
22.000.000,00 19.926.050,00 90,57
Penyediaan jasa kebersihan kantor 25.100.000,00 25.100.000,00 100,00Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja
11.650.000,00 11.650.000,00 100,00
Penyediaan alat tulis kantor 23.000.000,00 23.000.000,00 100,00Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
8.501.965,00 8.495.900,00 99,93
Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
8.500.000,00 8.499.450,00 99,99
Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
49.250.000,00 49.250.000,00 100,00
Penyediaan peralatan rumahtangga
3.690.000,00 3.690.000,00 100,00
Penyediaan makanan danminuman
42.000.000,00 41.970.000,00 99,93
Rapat-rapat kordinasi dankonsultasi ke Dalam Daerah
42.000.000,00 42.000.000,00 100,00
Penunjang Perayaan Hari-hariBersejarah *)
8.400.000,00 8.400.000,00 100,00
17 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur
314.645.000,00 311.188.000,00 98,90
Pembangunan gedung kantor 100.000.000,00 99.580.000,00 99,58Pengadaan kendaraan 108.645.000,00 105.630.000,00 97,22
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 58
dinas/operasionalPengadaan mebeleur 46.000.000,00 46.000.000,00 100,00Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
30.000.000,00 29.980.000,00 99,93
Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
30.000.000,00 29.998.000,00 99,99
Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
0,00 0,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/BerkalaSoftware, Hardware dan Jaringan
0,00 0,00 0,00
18 Program peningkatan disiplinaparatur
30.500.000,00 30.360.000,00 99,54
Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
14.400.000,00 14.300.000,00 99,31
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
16.100.000,00 16.060.000,00 99,75
19 Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur
27.500.000,00 27.500.000,00 100,00
Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan
27.500.000,00 27.500.000,00 100,00
20 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
3.500.000,00 3.485.500,00 99,59
Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD
2.000.000,00 1.985.500,00 99,28
Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun
1.500.000,00 1.500.000,00 100,00
21 Program peningkatan sistempengawasan internal danpengendalian pelaksanaankebijakan KDH
112.500.000,00 112.494.600,00 100,00
Pengendalian manajemenpelaksanaan kebijakan KDH
112.500.000,00 112.494.600,00 100,00
JUMLAH 1.245.736.965,00 1.235.703.000,00 99,19
B.1.1. PENDAPATAN
Realisasi pendapatan di SKPD Kecamatan Kertasari periode 1 Januari
2017 sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 12.560.000,00 atau
mencapai 83,73% dari target yang dianggarkan sebesar Rp 15.000.000,00.
Realisasi Pendapatan sebesar Rp. 12.560.000,00 merupakan Pendapatan Asli
Daerah yang terdiri dari :
Tabel 4.11Retribusi
Uraian Pendapatan
RESTRIBUSI DAERAH Rp 12.560.000,00
Restribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa alatberat)
Rp 7.900.000,00
Restribusi Perizinan Tertentu (IMB) Rp 4.660.000,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 59
Jumlah Rp 12.560.000,00
Program kegiatan indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan di tahun
2017 berhasil dicapai 99,19 %.Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan 21
(duapuluh satu) program terdiri dari 41 (empatpuluh satu) kegiatan yaitu, Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Penataan Administrasi Kependudukan,
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pemeliharaan
Kantrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal, Program pengembangan
lembaga ekonomi perdesaan, Program Peningkatan Kesempatan Kerja, Program
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat,
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa, Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan
Jender dalam Pembangunan, Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan
Keuangan Desa, Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, Program
Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH, Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program peningkatan
keselamatan ibu melahirkan dan anak, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 41
kegiatan sesuai dengan tolak ukur renstra.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 60
BAB IVP E N U T U P
A. KesimpulanSebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) perangkat
daerah Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017, merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan program Pemerintah Daerah Kabupaten
Bandung. Keberhasilan dan atau kegagalan Kecamatan Kertasari dapat dilihat dari jumlah
rencana kegiatan yang dapat direalisasikan, dimana secara umum Kecamatan Kertasari
telah memperlihatkan pencapaian kinerjanya yang cukup baik terhadap sasaran yang telah
ditetapkan.
Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan, disamping terdapat beberapa
keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan, tidak menutup kemungkinan
masih adanya berbagai kekurangan. Hal ini merupakan kendala yang harus dicari jalan
keluarnya, karena sekecil apapun masalah yang dijumpai akan berdampak terhadap
pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Kertasari dan Berdasarkan hasil evalusi kinerja,
tingkat kegagalannya tidak prinsipil atau bersifat fatal.
Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Kertasari secara
umum disebabkan oleh :
1. Sumber Daya Manusia aparatur Kecamatan Kertasari secara kualitas dan kuantitas
belum memenuhi standar kebutuhan suatu unit kerja organisasi.
2. Masih adanya penempatan SDM yg belum sesuai dengan kompetensi kualifikasi
pendidikan (linier)
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan
4. Rendahnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dan terkini
5. Masih adanya aparat pemerintah dan juga kelompok masyarakat yang belum
memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 61
6. Bervariasinya tingkat pendidikan, social ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada
pola pikir dan pola tindakan dari masyarakat di kecamatan Kertasari;
7. Pengelolaan sampah baik rumah tangga maupun industri belum optimal.
B. Saran
Melihat permasalahan tersebut di atas, upaya pemecahan masalahnya
diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai saran tindak lanjut untuk peningkatan
kinerja yang akan datang, sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan
kegiatan dapat diminimalisir. Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan aparat
Kecamatan Kertasari melalui berbagai pendidikan, latihan atau sosialisasi secara
berkesinambungan untuk mewujudkan kompetensi pegawai.
2. Tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap kinerja yang sesuai dibidangnya
3. Dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan harus lebih memperhatikan
terhadap kebutuhan baik sarana maupun prasarana;
4. Diharapkan fasilitas informasi lebh diperhatikan dan terinventarisir
5. Kesadaran baik aparatur pemerintah maupun masyarakat dalam kegiatan
perencanaan dalam pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan
6. Peningkatan kegiatan sosialisasi dan sarana informasi, sehingga diharapkan
kedepan tidak ada kesenjangan terhadap pola pikir dan tindakan masyarakat dalam
mewujudkan program/kegiatan ;
7. Peningkatan Koordinasi dengan aparatur kewilayahan lainnya menyangkur tugas
dan kewenangan serta melakukan pembinaan dalam hal peningkatan kesadaran
kepada terhadap pengelolaan sampah yang baik dan menjadi nilai ekonomi.
Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam
merumuskan kebijkan dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan.
Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Kertasari Tahun 2017, diharapkan dapat menjadi sarana pertanggung
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 62
jawaban dan evaluasi terhadap kinerja serta sebagai informasi penting dalam
pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.
LAMPIRAN - LAMPIRAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 63
LAMPIRAN 1 :A. INDEKS KEPUASAN MASYARAKA (IKM)
Data Pelayanan Administrasi KependudukanPada Kecamatan Kertasari
Pelaksanaan Musrembang Desa dan Musrenbang Kecamatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 64
Terlaksananya koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas UPTD/UPTdalam pengembangan pemberdayaan masyarakat
Terbinanya bidang KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 65
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Terbinanya pembinaan Olah Raga
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 66
Terlaksananya Pembinaan Aparatur Desa
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakatmelalui kesiagaan dan penanggulangan bencana alam/kebakaran serta
peningkatan sumber daya manusia kesatuan LINMAS
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 67
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi dengan aparat keamanan
Terlaksananya fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pemilukada
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 68Peningkatan sumber daya aparatur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 69BMD/ Aseset dalam kondisi Baik
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 70
---------ooOoo-------
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 71
LAMPIRAN 2 :DOKUMENTASI
KEGIATAN-KEGIATAN DI KECAMATAN KERTASARI
PENCANANGAN “CITARUM HARUM” OLEH PRESUDEN RI (JOKOWI DODO) DI 0 KMCISANTI-DESA TARUMAJAYA KEC KERTASARI KABUPATEN BANDUNG
KAMIS, 22 PEBRUARI 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 72
JUARA I TINGKAT PROPINSI JAWA BARAT DALAM P2WKSS(KATAGERI PENINGKATAN PRODUKTIFITAS EKONOMI PEREMPUAN)
Bandung, 22 Desember 2017
KUNJUNGAN KERJA DAN SILATURRAHMI BERSAMA KAPOLRES BANDUNGKE DESA - DESA DIWILAYAH KECAMATAN KERTASARI
Kerasari, 09 Nopember 2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 73
STUDY BANDING ASOSIASI BUMDES KECAMATAN KERTASARI KE BUMDES TIRTAMANDIRI DESA PONGGOK KABUPATEN KLATEN-JAWA TENGAH
PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK PTP NUSANTARA VIII DALAM RANGKAPEMBANGUNAN EMBUNG DESA DI DESA NEGLAWANGI
Neglawangi, 15 Nopember 2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 74
PELAKSANAAN APEL PAGI DAN DISIPLIN APARATUR PEMERINTAHKECAMATAN KERTASARI
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATURPEMERINTAH KECAMATAN KERTASARI
Kertasari, 25 Desember 2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 75
PARTISIPASI MASYARAKAT KECAMATAN KERTASARI DAN ABRI (TNI)MENGEMBALIKAN EKOSISTEM DALAM RANGKA “CITARUM HARUM “
SOSIALISASI SABER PUNGLIKamis, 21 Desember 2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 76
KEGIATAN HUT-PGRI TINGKAT KABUPATEN BANDUNGDI PT.LONSUM –KERTASARI DESA TARUMAJAYA KECAMATAN KERTASARI
Kertasari, 19 Nopember 2017
KEGIATAN “SABILULUNGAN DINA NGALAKONAN KAHIRUPAN” KECAMATAN
KERTASARI BERSAMA ADMINISTRATUR PERHUTANI, KAPOLSEK,
DANRAMIL,DISPARBUD, LINGKUNGAN HIDUP DAN TOKOH MASYARAKAT
(Gunung teu meunang dilebur, sagara teu meunang diruksak,
buyut teu meunang di rempak, tatangkalan di leuweung kudu dipupusti.
leuweung ruksak, cai beak manusa balangsak)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 77
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 78
SOSIALISASI SADAR HUKUM BAGI MASYARAKAT KECAMATAN KERTASARIDARI KEJAKSAAN NEGERI BALE BANDUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 79
KEGIATAN KERJASAMA DENGAN PIHAK PTPN VIII PERKEBUNAN SEDEP DALAMPROGRAM BANTUAN KEUANGAN DESA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 80
SOSIALISASI SABER PUNGLIKamis, 21 Desember 2017
SOSIALISASI P2TP2A TK. KEC.KERTASARI YANG DIHADIRI OLEH KETUA TP.PKKKABUPATEN BANDUNG (Hj. NIA DADANG M. NASER)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 81
LAMPIRAN 3 : PENGHARGAAN-PENGHARGAAN
KEJUARAAN YANG DIRAIH PADA TAHUN 2017 (P2WKSS)
JUARA I TINGKAT KABUPATEN DALAM LOMBA MENU
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 82
4.420
3.156
8.067
3.381
7.415
2.776 2.3902.795
4.164
2.918
7.697
3.520
7.710
2.755 2.374 2.628
8.584
6.074
15.764
6.901
15.125
5.5314.764
5.423
SUKAPURA CIHAWUK CIBEUREUM CIKEMBANG TARUMAJAYA SANTOSA NEGLAWANGI RESMITINGAL
Laki-laki : 34.400
Perempuan : 33.766
Jumlah : 68.166
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN DESA DI KECAMATANKERTASARI
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 83
15.865
438
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK KECAMATAN KERTASARI KABUPATEN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 83
5.845
1.805
2.182
2.561
325
115
4.590
1.370
PETANI
PEDAGANG
PETERNAK
PENGUSAHA/PENGRAJIN
BURUH INDUSTRI
BURUH BANGUNAN
BURUH PERKEBUNAN
BURUH TANI
PNS/TNI/POLRI
PENSIUNAN
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK KECAMATAN KERTASARI KABUPATEN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 83
PETANI
PEDAGANG
PETERNAK
PENGUSAHA/PENGRAJIN
BURUH INDUSTRI
BURUH BANGUNAN
BURUH PERKEBUNAN
BURUH TANI
PNS/TNI/POLRI
PENSIUNAN
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK KECAMATAN KERTASARI KABUPATEN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 84
10.046
1.345
25.265
18.835
11.005
487 715 560
BELUM SEKOLAH TIDAK TAMAT SD TAMAT SD/SEDERAJATTAMAT SMP/SEDERAJATTAMAT SMU/SEDERAJATTAMAT AKADEMITAMAT PERGURUAN TINGGI BUTA HURUF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2017 85
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNGKECAMATAN KERTASARI
Jalan Lapangsari No.109 Telp. (022) 85963820 Kode Pos 40386 Kertasari Email :[email protected] Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
KEPUTUSAN CAMAT KERTASARINomor : /Kep.05-Kec/ 2018
TENTANGPEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTAHUN 2017
CAMAT KERTASARI
Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dantransparansi pelaksanaan Pemerintah yang lebih berdaya guna,berhasil guna bersih dan bertanggung jawab di pandang perluadanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahuikemampuan dalam penjabaran visi, misi dan tujuan serta sasaranorganisasi;
b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah dipandang perlu menetapkan Laporan Kinerja InstansiPemerintah Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Laporan KinerjaInstansi Pemerintah Kecamatan Kertasari Kabupaten BandungTahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Kertasari;
Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukanDaerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi JawaBarat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubahdengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentangPemebentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subangdengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950tentang pembentukan Daerah Daerah Kabupaten DalamLingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 TentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3851);
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNGKECAMATAN KERTASARI
Jalan Lapangsari No.109 Telp. (022) 85963820 Kode Pos 40386 Kertasari Email :[email protected] Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
KEPUTUSAN CAMAT KERTASARINomor : /Kep.05-Kec/ 2018
TENTANGPEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTAHUN 2017
CAMAT KERTASARI
Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dantransparansi pelaksanaan Pemerintah yang lebih berdaya guna,berhasil guna bersih dan bertanggung jawab di pandang perluadanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahuikemampuan dalam penjabaran visi, misi dan tujuan serta sasaranorganisasi;
b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah dipandang perlu menetapkan Laporan Kinerja InstansiPemerintah Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Laporan KinerjaInstansi Pemerintah Kecamatan Kertasari Kabupaten BandungTahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Kertasari;
Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukanDaerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi JawaBarat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubahdengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentangPemebentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subangdengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950tentang pembentukan Daerah Daerah Kabupaten DalamLingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 TentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3851);
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNGKECAMATAN KERTASARI
Jalan Lapangsari No.109 Telp. (022) 85963820 Kode Pos 40386 Kertasari Email :[email protected] Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
KEPUTUSAN CAMAT KERTASARINomor : /Kep.05-Kec/ 2018
TENTANGPEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTAHUN 2017
CAMAT KERTASARI
Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dantransparansi pelaksanaan Pemerintah yang lebih berdaya guna,berhasil guna bersih dan bertanggung jawab di pandang perluadanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahuikemampuan dalam penjabaran visi, misi dan tujuan serta sasaranorganisasi;
b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah dipandang perlu menetapkan Laporan Kinerja InstansiPemerintah Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Laporan KinerjaInstansi Pemerintah Kecamatan Kertasari Kabupaten BandungTahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Kertasari;
Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukanDaerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi JawaBarat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubahdengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentangPemebentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subangdengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950tentang pembentukan Daerah Daerah Kabupaten DalamLingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 TentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PembendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 ;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan danTanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4437), sebagaimana telah dirubah berapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan keduaUndang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844);
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun2004 nomor 126,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang PedomanPenyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10 Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
11 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara ReviewAtas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang MenengahDaerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010–2015;
13. Peraturan Bupati Bandung nomor 32 tahun 2014 tentang RencanaKerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2017 ;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
PERTAMA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kecamatan KertasariKabupaten Bandung Tahun 2017.
KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud dalam diktumKESATU merupakan laporan Kecamatana Kertasari KabupatenBandung kepada Bupati Bandung sebagai laporan capaiankinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PenetapanKinerja Camat Kertasari :
KETIGA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kertasari Tahun2017 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Perludisusun oleh Tim Pelaksana Perumusan LKIP tahun 2017.
KEEMPAT : Biaya sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan padaanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten BandungTahun Anggaran 2017.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
CAMAT KERTASARI
YUSUP SUPRIATNA, SA.g, MS.iPembina Tk.I
NIP. 19620310 198312 1 003
Ditetapkan di Kertasaripada tanggal, Pebruari 2018
An Bupati Badung
Lampiran : Surat Keputusan Bupati Bandung
Nomor : /Kep.05-Kec/2018 Tahun 2018
Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP)
TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)KECAMATAN KERTASARI TAHUN 2017
I. Penanggungjawab : Yusup Supriatna, S.Ag.,M.Si (Camat Pangalengan)
II. Pelaksana
1. Ketua : Jemy Nicky Juntiwa, S.AP., MM (Sekretaris Kecamatan)
2. Sekretaris : Ahmad Beny Baenuri, ST (Kasubag Keungan dan Program)
3. Anggota : Toto Suharto, S.Pd (Kasi sosbud)
Wawan, S.Sos (Kasi Pemerintah)
Endang Syarif Hidayat (Kasi Pemberdayaan Masyararakat)
Ade Sulaeman (Kasi Pembangunan)
Yayat, S.Pd (Kasubag Umum dan Kepegawaian)
Rudhi Maulani, S.Pd.,SE (Peny. Rencana Anggaran dan Program)
Aa Nedis (PDIP)
Ditetapkan di Kertasaripada tanggal, Pebruari 2018
An. Bupati BandungCAMAT KERTASARI
YUSUP SUPRIATNA, SA.g, MS.iPembina Tk.I
NIP. 19620310 198312 1 003
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNGKECAMATAN KERTASARI
Jalan Lapangsari No.109 Telp. (022) 85963820 Kode Pos 40386 Kertasari Email :[email protected] Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
KEPUTUSAN CAMAT KERTASARINomor: /Kep.06-Kec/ 2018
TENTANGLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2017
CAMAT KERTASARI
Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dantransparansi pelaksanaan Pemerintah yang lebih berdaya guna,berhasil guna bersih dan bertanggung jawab di pandang perluadanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahuikemampuan dalam penjabaran visi, misi dan tujuan serta sasaranorganisasi;
b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah dipandang perlu menetapkan Laporan Kinerja InstansiPemerintah Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Laporan KinerjaInstansi Pemerintah Kecamatan Kertasari Kabupaten BandungTahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan CamatKertasari ;
Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukanDaerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi JawaBarat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubahdengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentangPemebentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subangdengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950tentang pembentukan Daerah Daerah Kabupaten DalamLingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 TentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3851);
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNGKECAMATAN KERTASARI
Jalan Lapangsari No.109 Telp. (022) 85963820 Kode Pos 40386 Kertasari Email :[email protected] Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
KEPUTUSAN CAMAT KERTASARINomor: /Kep.06-Kec/ 2018
TENTANGLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2017
CAMAT KERTASARI
Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dantransparansi pelaksanaan Pemerintah yang lebih berdaya guna,berhasil guna bersih dan bertanggung jawab di pandang perluadanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahuikemampuan dalam penjabaran visi, misi dan tujuan serta sasaranorganisasi;
b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah dipandang perlu menetapkan Laporan Kinerja InstansiPemerintah Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Laporan KinerjaInstansi Pemerintah Kecamatan Kertasari Kabupaten BandungTahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan CamatKertasari ;
Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukanDaerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi JawaBarat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubahdengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentangPemebentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subangdengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950tentang pembentukan Daerah Daerah Kabupaten DalamLingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 TentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3851);
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNGKECAMATAN KERTASARI
Jalan Lapangsari No.109 Telp. (022) 85963820 Kode Pos 40386 Kertasari Email :[email protected] Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
KEPUTUSAN CAMAT KERTASARINomor: /Kep.06-Kec/ 2018
TENTANGLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2017
CAMAT KERTASARI
Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dantransparansi pelaksanaan Pemerintah yang lebih berdaya guna,berhasil guna bersih dan bertanggung jawab di pandang perluadanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahuikemampuan dalam penjabaran visi, misi dan tujuan serta sasaranorganisasi;
b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah dipandang perlu menetapkan Laporan Kinerja InstansiPemerintah Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Laporan KinerjaInstansi Pemerintah Kecamatan Kertasari Kabupaten BandungTahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan CamatKertasari ;
Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukanDaerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi JawaBarat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubahdengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentangPemebentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subangdengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950tentang pembentukan Daerah Daerah Kabupaten DalamLingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 TentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PembendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 ;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaandan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tembahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437), sebagaimana telah dirubah berapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan kedua Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844);
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang PedomanPenyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10 Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
11 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara ReviewAtas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang MenengahDaerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010–2015;
13. Peraturan Bupati Bandung nomor 32 tahun 2014 tentang RencanaKerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2015 ;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
PERTAMA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kecamatan KertasariKabupaten Bandung Tahun 2017.
KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud dalam diktumKESATU merupakan laporan Kecamatana Kertasari KabupatenBandung kepada Bupati Bandung sebagai laporan capaiankinerja sebagai mana yang telah ditetapkan dalam PenetapanKinerja Camat Kertasari :
KETIGA : Naskah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan KertasariTahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATUterlampir yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkandengan keputusan ini.
KEEMPAT : Biaya sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan padaanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten BandungTahun Anggaran 2017.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Kertasaripada tanggal, Pebruari 2018
An. Bupati BandungCAMAT KERTASARI
YUSUP SUPRIATNA, SA.g, MS.iPembina Tk.I
NIP. 19620310 198312 1 003