Download - Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik … GCG.pdf · Komite Manajemen Risiko, Sekretaris Perusahaan, Audit Intern) dan Karyawan wajib menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

1

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik( Good Corporate Governance )

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GoodCorporate Governance) oleh setiap perusahaan yang melakukan kegiatanusaha adalah suatu keharusan, karena tuntutan tersebut merupakan refleksiyang memperlihatkan tentang adanya pengaruh atas paradigma untukmenegakkan prinsip etika dan moral yang bersifat universal.

Dalam rangka mendukung visi dan misi PT Petrokimia gresik serta untukmewujudkan harapan yang terkandung di dalam penerapan prinsip-prinsipTata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) perusahaan telah menyusun suatubuku pedoman sehingga akan terjadi peningkatan dan penyesuaian standarTata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) yang lebih konstruktif dan fleksibelbagi perusahaan, maka Direksi PT Petrokimia Gresik menetapkan KebijakanTata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) yang harusdilaksanakan oleh seluruh organ utama dan organ pendukung sertaKaryawannya sebagai berikut :

Organ Utama (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi) sertaOrgan Pendukungnya (Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit,Komite Manajemen Risiko, Sekretaris Perusahaan, Audit Intern) danKaryawan wajib menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GoodCorporate Governance) secara konsisten sebagai landasan operasional.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good CorporateGovernance) pada perusahaan dilaksanakan berdasarkan Pedoman inidengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku danAnggaran Dasar Perusahaan.

Organ Utama dan Organ Pendukung serta Karyawan bertanggung jawabatas dilaksanakannya Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik(Good Corporate Governance) guna meningkatkan kinerja perusahaan.

Buku ini ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 3 Desember 2015

1

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik( Good Corporate Governance )

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GoodCorporate Governance) oleh setiap perusahaan yang melakukan kegiatanusaha adalah suatu keharusan, karena tuntutan tersebut merupakan refleksiyang memperlihatkan tentang adanya pengaruh atas paradigma untukmenegakkan prinsip etika dan moral yang bersifat universal.

Dalam rangka mendukung visi dan misi PT Petrokimia gresik serta untukmewujudkan harapan yang terkandung di dalam penerapan prinsip-prinsipTata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) perusahaan telah menyusun suatubuku pedoman sehingga akan terjadi peningkatan dan penyesuaian standarTata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) yang lebih konstruktif dan fleksibelbagi perusahaan, maka Direksi PT Petrokimia Gresik menetapkan KebijakanTata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) yang harusdilaksanakan oleh seluruh organ utama dan organ pendukung sertaKaryawannya sebagai berikut :

Organ Utama (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi) sertaOrgan Pendukungnya (Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit,Komite Manajemen Risiko, Sekretaris Perusahaan, Audit Intern) danKaryawan wajib menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GoodCorporate Governance) secara konsisten sebagai landasan operasional.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good CorporateGovernance) pada perusahaan dilaksanakan berdasarkan Pedoman inidengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku danAnggaran Dasar Perusahaan.

Organ Utama dan Organ Pendukung serta Karyawan bertanggung jawabatas dilaksanakannya Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik(Good Corporate Governance) guna meningkatkan kinerja perusahaan.

Buku ini ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 3 Desember 2015

2

DireksI, Dewan Komisaris,

Ir. Hidayat Nyakman Dr.Ir. Sumarjo Gatot Irianto,MS.DAADirektur Utama Komisaris Utama

Irwansyah,S.E R. Romulo Simbolon, S.Sos,M.MDirektur SDM & Umum Komisaris

Ir.S. Nugroho Christijanto,M.M Ir. Nugraha Budi Eka IriantoDirektur Produksi Komisaris

Ir. F. Purwanto DR. Agus Supriyanto, SH, M.A.Direktur Teknik & Pengembangan Komisaris

Drs. Julian Aldrin Pasha,MA.PhDKomisaris

2

DireksI, Dewan Komisaris,

Ir. Hidayat Nyakman Dr.Ir. Sumarjo Gatot Irianto,MS.DAADirektur Utama Komisaris Utama

Irwansyah,S.E R. Romulo Simbolon, S.Sos,M.MDirektur SDM & Umum Komisaris

Ir.S. Nugroho Christijanto,M.M Ir. Nugraha Budi Eka IriantoDirektur Produksi Komisaris

Ir. F. Purwanto DR. Agus Supriyanto, SH, M.A.Direktur Teknik & Pengembangan Komisaris

Drs. Julian Aldrin Pasha,MA.PhDKomisaris

3

DAFTAR ISI

PEDOMAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIKPT PETROKIMIA GRESIK

KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 1( GOOD CORPORATE GOVERNANCE )

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Penerapan GCG 9 Visi, Misi Perusahaan 10 Tata Nilai Perusahaan 11

BAB II KEBIJAKAN UMUM GCG Pengertian 11 Dasar Hukum 12 Prinsip-prinsip 12 Tujuan dan Manfaat 13

BAB III RUANG LINGKUP GCGA. Komitmen 14

1. Aturan-aturan tertulis GCG 14 72. Upaya Perusahaan menerapkan GCG 15 7

B. Organ Utama1. Pemegang Saham 15

1.1. Pengertian Pemegang Saham 151.2. Rapat Umum Pemegang Saham 151.3. Hak-hak Pemegang Saham 241.4. Akuntabilitas Pemegang Saham 251.5. Kewajiban Pemegang Saham 251.6. Tanggung Jawab Pemegang Saham 25

2. Dewan Komisaris

2.1. Pengertian Dewan Komisaris 262.2. Penetapan Calon Anggota 26

Dewan Komisaris2.3. Pengangkatan dan Pemberhentian 27

Dewan Komisaris2.4. Tugas dan Kewajiban 29

Dewan Komisaris

3

DAFTAR ISI

PEDOMAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIKPT PETROKIMIA GRESIK

KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 1( GOOD CORPORATE GOVERNANCE )

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Penerapan GCG 9 Visi, Misi Perusahaan 10 Tata Nilai Perusahaan 11

BAB II KEBIJAKAN UMUM GCG Pengertian 11 Dasar Hukum 12 Prinsip-prinsip 12 Tujuan dan Manfaat 13

BAB III RUANG LINGKUP GCGA. Komitmen 14

1. Aturan-aturan tertulis GCG 14 72. Upaya Perusahaan menerapkan GCG 15 7

B. Organ Utama1. Pemegang Saham 15

1.1. Pengertian Pemegang Saham 151.2. Rapat Umum Pemegang Saham 151.3. Hak-hak Pemegang Saham 241.4. Akuntabilitas Pemegang Saham 251.5. Kewajiban Pemegang Saham 251.6. Tanggung Jawab Pemegang Saham 25

2. Dewan Komisaris

2.1. Pengertian Dewan Komisaris 262.2. Penetapan Calon Anggota 26

Dewan Komisaris2.3. Pengangkatan dan Pemberhentian 27

Dewan Komisaris2.4. Tugas dan Kewajiban 29

Dewan Komisaris

4

2.5. Wewenang Dewan Komisaris 352.6. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris 362.7. Jumlah dan Komposisi 37

Dewan Komisaris2.8. Masa Jabatan dan Jabatan Dewan 38

Komisaris Lowong2.9. Pembagian Kerja Dewan Komisaris 402.10. Rapat Dewan Komisaris 412.11. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi 432.12. Hubungan Dewan Komisaris 44

dengan Direksi2.13. Hubungan Dewan Komisaris 45

dengan Pemegang Saham2.14. Remunerasi Dewan Komisaris 452.15. Fasilitas Dewan Komisaris 472.16. Larangan Rangkap Jabatan 48

3. Direksi3.1. Pengertian Direksi 493.2. Penetapan Calon Anggota Direksi 493.3. Pengangkatan dan Pemberhentian 51

Direksi3.4. Kontrak Manajemen 543.5. Tugas, Wewenang dan 55

Kewajiban Direksi3.6. Hak dan Tanggungjawab Direksi 583.7. Jumlah dan Masa Jabatan Direksi 593.8. Jabatan Anggota Direksi Lowong 603.9. Remunerasi Direksi 613.10. Fasilitas Direksi 633.11. Larangan Mengambil 64

Keuntungan Pribadi3.12. Larangan Rangkap Jabatan 643.13. Rapat Direksi 653.14. Sistem Pengendalian Internal 67

C. Organ Pendukung Dewan Komisaris

1. Komite Audit 681.1. Pengertian Komite Audit 681.2. Pembentukan, Ketua Komite Audit 691.3. Struktur Komite Audit 691.4. Persyaratan Anggota Komite Audit 691.5. Tugas dan Tanggung Jawab 71

4

2.5. Wewenang Dewan Komisaris 352.6. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris 362.7. Jumlah dan Komposisi 37

Dewan Komisaris2.8. Masa Jabatan dan Jabatan Dewan 38

Komisaris Lowong2.9. Pembagian Kerja Dewan Komisaris 402.10. Rapat Dewan Komisaris 412.11. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi 432.12. Hubungan Dewan Komisaris 44

dengan Direksi2.13. Hubungan Dewan Komisaris 45

dengan Pemegang Saham2.14. Remunerasi Dewan Komisaris 452.15. Fasilitas Dewan Komisaris 472.16. Larangan Rangkap Jabatan 48

3. Direksi3.1. Pengertian Direksi 493.2. Penetapan Calon Anggota Direksi 493.3. Pengangkatan dan Pemberhentian 51

Direksi3.4. Kontrak Manajemen 543.5. Tugas, Wewenang dan 55

Kewajiban Direksi3.6. Hak dan Tanggungjawab Direksi 583.7. Jumlah dan Masa Jabatan Direksi 593.8. Jabatan Anggota Direksi Lowong 603.9. Remunerasi Direksi 613.10. Fasilitas Direksi 633.11. Larangan Mengambil 64

Keuntungan Pribadi3.12. Larangan Rangkap Jabatan 643.13. Rapat Direksi 653.14. Sistem Pengendalian Internal 67


1. Komite Audit 681.1. Pengertian Komite Audit 681.2. Pembentukan, Ketua Komite Audit 691.3. Struktur Komite Audit 691.4. Persyaratan Anggota Komite Audit 691.5. Tugas dan Tanggung Jawab 71

5

1.6. Wewenang Komite Audit 741.7. Rapat Komite Audit 741.8. Masa Jabatan Komite Audit 761.9. Pelaporan 761.10. Tugas Kesekretariatan 77

2. Komite Manajemen Risiko

2.1. Pengertian Komite 77Manajemen Risiko

2.2. Pembentukan, Ketua Anggota 77Komite Manajemen Risiko

2.3. Struktur Komite Manajemen Risiko 772.4. Persyaratan Anggota Komite 78

Manajemen Risiko2.5. Tugas dan Tanggung Jawab 79

Komite Manajemen Risiko2.6. Wewenang Komite Manajemen 80

Risiko2.7. Rapat Komite Manajemen Risiko 802.8. Masa Jabatan Komite 81

Manajemen Risiko2.9. Pelaporan 81

3. Sekretaris Dewan Komisaris

3.1. Persyaratan Sekretaris 82Dewan Komisaris

3.2. Tugas dan Tanggung Jawab 82Sekretaris Dewan Komisaris

3.3. Masa Jabatan Sekretaris 833.4. Pengangkatan dan Pemberhentian 83

Anggota Sekretariat Dewan Komisaris

D. Organ Pendukung Direksi

1. Kompartemen Audit Intern (KAI)1.1. Pengertian Kompartemen Audit Intern 841.2. Tugas, wewenang dan tanggung 84

jawab Kompartemen Audit Intern1.3. Sistem dan Mekanisme Pengawasan 851.4. Sistem dan Mekanisme 86

Pengendalian Intern1.5. Mekanisme Hubungan Kerja 87

Kompartemen Audit Intern (KAI),

5

1.6. Wewenang Komite Audit 741.7. Rapat Komite Audit 741.8. Masa Jabatan Komite Audit 761.9. Pelaporan 761.10. Tugas Kesekretariatan 77


2.1. Pengertian Komite 77Manajemen Risiko

2.2. Pembentukan, Ketua Anggota 77Komite Manajemen Risiko

2.3. Struktur Komite Manajemen Risiko 772.4. Persyaratan Anggota Komite 78

Manajemen Risiko2.5. Tugas dan Tanggung Jawab 79

Komite Manajemen Risiko2.6. Wewenang Komite Manajemen 80

Risiko2.7. Rapat Komite Manajemen Risiko 802.8. Masa Jabatan Komite 81

Manajemen Risiko2.9. Pelaporan 81


3.1. Persyaratan Sekretaris 82Dewan Komisaris

3.2. Tugas dan Tanggung Jawab 82Sekretaris Dewan Komisaris

3.3. Masa Jabatan Sekretaris 833.4. Pengangkatan dan Pemberhentian 83

Anggota Sekretariat Dewan Komisaris


1. Kompartemen Audit Intern (KAI)1.1. Pengertian Kompartemen Audit Intern 841.2. Tugas, wewenang dan tanggung 84

jawab Kompartemen Audit Intern1.3. Sistem dan Mekanisme Pengawasan 851.4. Sistem dan Mekanisme 86

Pengendalian Intern1.5. Mekanisme Hubungan Kerja 87

Kompartemen Audit Intern (KAI),

6

Komite Audit, dan Auditor Eksternal1.6. Pelaksanaan Audit Internal 881.7. Norma Pelaporan Audit 891.8. Hubungan Kompartemen Audit Intern 90

dengan Direksi, Dewan Komisaris, danKomite Audit

2. Sekretaris Perusahaan2.1. Pengertian Sekretaris Perusahaan 902.2. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan 912.5. Tugas dan Tanggung Jawab 922.6. Wewenang 922.7. Hubungan Kerja 93

E. Auditor Eksternal1. Pengertian Auditor Eksternal 942. Proses penunjukan Auditor Eksternal 943. Tugas dan Tanggung Jawab Auditor Eksternal 944. Laporan Auditor Eksternal 955. Hubungan Auditor Eksternal 95

BAB IV PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI PERUSAHAAN

1. Kebijakan Manajemen Risiko 952. Pengertian Manajemen Risiko 963. Tujuan Manajemen Risiko 964. Prinsip-prinsip Manajemen Risiko 975. Ruang Lingkup Manajemen Risiko 986. Proses Manajemen Risiko 100

6.1. Komunikasi & Konsultasi 1006.2. Menetapkan Konteks 1016.3. Identifikasi Risiko 1016.4. Analisis Risiko 1046.5. Evaluasi Risiko 1056.6. Perlakuan Risiko 1056.7. Pemantau & Review 105

7. Komunikasi dan Pelaporan 1057.1. Komunikasi 1057.2. Sistem Pelaporan 106

8. Sistem Pengendalian Internal 1078.1. Asesmen Penerapan Manajemen Risiko 1078.2. Risk Based Audit (RBA) 1078.3. Pendekatan Audit Berbasis Risiko 108

melalui Siklus Manajemen Risiko

6

Komite Audit, dan Auditor Eksternal1.6. Pelaksanaan Audit Internal 881.7. Norma Pelaporan Audit 891.8. Hubungan Kompartemen Audit Intern 90

dengan Direksi, Dewan Komisaris, danKomite Audit

2. Sekretaris Perusahaan2.1. Pengertian Sekretaris Perusahaan 902.2. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan 912.5. Tugas dan Tanggung Jawab 922.6. Wewenang 922.7. Hubungan Kerja 93

E. Auditor Eksternal1. Pengertian Auditor Eksternal 942. Proses penunjukan Auditor Eksternal 943. Tugas dan Tanggung Jawab Auditor Eksternal 944. Laporan Auditor Eksternal 955. Hubungan Auditor Eksternal 95

BAB IV PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI PERUSAHAAN

1. Kebijakan Manajemen Risiko 952. Pengertian Manajemen Risiko 963. Tujuan Manajemen Risiko 964. Prinsip-prinsip Manajemen Risiko 975. Ruang Lingkup Manajemen Risiko 986. Proses Manajemen Risiko 100

6.1. Komunikasi & Konsultasi 1006.2. Menetapkan Konteks 1016.3. Identifikasi Risiko 1016.4. Analisis Risiko 1046.5. Evaluasi Risiko 1056.6. Perlakuan Risiko 1056.7. Pemantau & Review 105

7. Komunikasi dan Pelaporan 1057.1. Komunikasi 1057.2. Sistem Pelaporan 106

8. Sistem Pengendalian Internal 1078.1. Asesmen Penerapan Manajemen Risiko 1078.2. Risk Based Audit (RBA) 1078.3. Pendekatan Audit Berbasis Risiko 108

melalui Siklus Manajemen Risiko

7

9. Pengelolaan Risiko Proyek dan Aktivitas Baru 1109.1. Pengungkapan Profil Risiko Proyek dan 110

Aktivitas Baru9.2. Proses Manajemen Risiko Proyek dan 110

Aktivitas Profil Baru

BAB V PENGELOLAANWHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) DIPERUSAHAAN

A. Pengertian 111B. Pembentukan Tim WBS 111C. Tugas dan Tanggungjawab Tim WBS 112D. Mekanisme Pelaporan & Penanganan 112E. Pelaksanaan Whistleblowing System 115F. Sosialisasi Whistleblowing System 116

BAB VI INFORMASI PERUSAHAAN DAN TATA KELOLA TEKN0LOGIINFORMASI

1. Informasi Perusahaan :1.1. Status Informasi 1161.2. Pelaporan 118

2. Tata Kelola Teknologi Informasi2.1. Pengertian Tata Kelola Teknologi Informasi 1322.2. Strategi Sistem / Teknologi Informasi 1322.3. Pengadaan dan Penerapan 1342.4. Penyerahan dan Dukungan 1362.5. Monitor dan Evaluasi 138

BAB VII PEDOMAN PERILAKU ETIKA DI PERUSAHAAN

1. Stakeholders 1382. Elemen Perusahaan 1383. Anti Korupsi 1473. Pemberian Insentif Berdasarkan Prestasi Kerja 1474. Program Pengenalan Perusahaan 1475. Donasi 1486. Lingkungan, Keselamatan dan Kesempatan Kerja 1487. Hubungan Perusahaan Dengan Anak Perusahaan 1498. Hubungan Perusahaan dengan Anak Perusahaan 149

(Holding)9. Hubungan Perusahaan dengan Induk Perusahaan 150

(Holding)

7

9. Pengelolaan Risiko Proyek dan Aktivitas Baru 1109.1. Pengungkapan Profil Risiko Proyek dan 110

Aktivitas Baru9.2. Proses Manajemen Risiko Proyek dan 110

Aktivitas Profil Baru

BAB V PENGELOLAANWHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) DIPERUSAHAAN

A. Pengertian 111B. Pembentukan Tim WBS 111C. Tugas dan Tanggungjawab Tim WBS 112D. Mekanisme Pelaporan & Penanganan 112E. Pelaksanaan Whistleblowing System 115F. Sosialisasi Whistleblowing System 116

BAB VI INFORMASI PERUSAHAAN DAN TATA KELOLA TEKN0LOGIINFORMASI

1. Informasi Perusahaan :1.1. Status Informasi 1161.2. Pelaporan 118

2. Tata Kelola Teknologi Informasi2.1. Pengertian Tata Kelola Teknologi Informasi 1322.2. Strategi Sistem / Teknologi Informasi 1322.3. Pengadaan dan Penerapan 1342.4. Penyerahan dan Dukungan 1362.5. Monitor dan Evaluasi 138

BAB VII PEDOMAN PERILAKU ETIKA DI PERUSAHAAN

1. Stakeholders 1382. Elemen Perusahaan 1383. Anti Korupsi 1473. Pemberian Insentif Berdasarkan Prestasi Kerja 1474. Program Pengenalan Perusahaan 1475. Donasi 1486. Lingkungan, Keselamatan dan Kesempatan Kerja 1487. Hubungan Perusahaan Dengan Anak Perusahaan 1498. Hubungan Perusahaan dengan Anak Perusahaan 149

(Holding)9. Hubungan Perusahaan dengan Induk Perusahaan 150

(Holding)

8

BAB VIII TAHAPAN PENILAIAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANGBAIK

A. Assessment Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

1. Pengertian 1512. Tujuan 1513. Ruang Lingkup 1514. Langkah-langkah 151

B. Review Tindak Lanjut Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

1. Pengertian 1522. Tujuan 153

PENUTUP 154

8

BAB VIII TAHAPAN PENILAIAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANGBAIK


1. Pengertian 1512. Tujuan 1513. Ruang Lingkup 1514. Langkah-langkah 151


1. Pengertian 1522. Tujuan 153

PENUTUP 154

9

BAB I

PEDAHULUAN

1. Latar Belakang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diPT Petrokimia Gresik :

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik disusun dengan maksuduntuk mempercepat proses menuju transparansi yang optimal bagiperusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya saingperusahaan nasional termasuk pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)dan Anak Perusahaan BUMN, sehingga PT Petrokimia Gresik sebagaiAnak Perusahaan BUMN mempunyai kewajiban melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Gover-nance/ GCG) merupakan kaidah, norma ataupun pedoman perusahaanyang diperlukan dalam sistem pengelolaan perusahaan yang sehat,maka untuk lebih meningkatkan kinerja Perusahaan, pelaksanaanprinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik perlu lebih diop-timalkan, dan agar perusahaan dapat mengoptimalkan peran sertakemampuan mempertahankan keberadaannya dalam perkembanganekonomi dunia yang makin terbuka dan kompetitif, maka perlumenumbuhkan budaya korporasi yang sehat dan profesionalisme yangtinggi, hal tersebut diperlukan komitmen bersama antara DewanKomisaris, Direksi dan karyawan.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bukan hanya upaya membentukmekanisme administrasi yang baku dalam wujud manual, aturan dandaftar, tetapi lebih kepada upaya melakukan perubahan sikap danperilaku. Oleh karenanya implementasi Tata Kelola Perusahaan YangBaik sangat memerlukan komitmen dan niat baik seluruh organperusahaan (Pemegang Saham, Dekom, Direksi). Untuk kesinambunganhidup Perusahaan dan untuk mencapai Visi, Misi Perusahaan, penerapanTata Kelola Perusahaan yang Baik bukanlah lagi suatu pilihan, tetapimerupakan suatu keharusan.

PT Petrokimia Gresik yang merupakan perusahaan pupuk terlengkap diIndonesia menghasilkan berbagai jenis pupuk yang terdiri dari pupukUrea, ZA, SP-36, NPK Kebomas, DAP, ZK, Phonska, Petroganik, danproduk non pupuk lainnya yaitu Amoniak, Asam Sulfat, Asam Fosfat,Aluminium Fluorida, Crude Gypsum, Purified Gypsum, Cement Retarder,CO2 Cair, CO2 Padat, HCl.

9

BAB I

PEDAHULUAN

1. Latar Belakang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diPT Petrokimia Gresik :

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik disusun dengan maksuduntuk mempercepat proses menuju transparansi yang optimal bagiperusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya saingperusahaan nasional termasuk pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)dan Anak Perusahaan BUMN, sehingga PT Petrokimia Gresik sebagaiAnak Perusahaan BUMN mempunyai kewajiban melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Gover-nance/ GCG) merupakan kaidah, norma ataupun pedoman perusahaanyang diperlukan dalam sistem pengelolaan perusahaan yang sehat,maka untuk lebih meningkatkan kinerja Perusahaan, pelaksanaanprinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik perlu lebih diop-timalkan, dan agar perusahaan dapat mengoptimalkan peran sertakemampuan mempertahankan keberadaannya dalam perkembanganekonomi dunia yang makin terbuka dan kompetitif, maka perlumenumbuhkan budaya korporasi yang sehat dan profesionalisme yangtinggi, hal tersebut diperlukan komitmen bersama antara DewanKomisaris, Direksi dan karyawan.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bukan hanya upaya membentukmekanisme administrasi yang baku dalam wujud manual, aturan dandaftar, tetapi lebih kepada upaya melakukan perubahan sikap danperilaku. Oleh karenanya implementasi Tata Kelola Perusahaan YangBaik sangat memerlukan komitmen dan niat baik seluruh organperusahaan (Pemegang Saham, Dekom, Direksi). Untuk kesinambunganhidup Perusahaan dan untuk mencapai Visi, Misi Perusahaan, penerapanTata Kelola Perusahaan yang Baik bukanlah lagi suatu pilihan, tetapimerupakan suatu keharusan.

PT Petrokimia Gresik yang merupakan perusahaan pupuk terlengkap diIndonesia menghasilkan berbagai jenis pupuk yang terdiri dari pupukUrea, ZA, SP-36, NPK Kebomas, DAP, ZK, Phonska, Petroganik, danproduk non pupuk lainnya yaitu Amoniak, Asam Sulfat, Asam Fosfat,Aluminium Fluorida, Crude Gypsum, Purified Gypsum, Cement Retarder,CO2 Cair, CO2 Padat, HCl.

10

Pengurusan dan pengawasan PT Petrokimia Gresik telah dilaksanakandengan baik, perlu dilakukan peningkatan, oleh karena itu pengurusandan pengawasan perusahaan harus dilaksanakan secara profesionalberdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Upaya PT Petrokimia Gresik untuk melaksanakan prinsip-prinsip TataKelola Perusahaan Yang Baik (GCG) terus dilakukan dengan membentukstruktur organisasi Staf Tata Kelola Perusahaan di bawah DepartemenTata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko, KompartemenSekretaris Perusahaan dengan No. 0329/LI.00.01/30/SK/2014, tanggal01 Desember 2014, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain :

1.1. Melakukan pengkajian bidang GCG sesuai dengan perkem-bangan dan kebutuhan perusahaan untuk penyempurnaan sistemdan proses penerapan GCG di Perusahaan

1.2. Melakukan pemutakhiran perangkat / Pedoman yang terkaitdengan implementasi GCG secara periodic.

1.3. Melaksanakan sosialisasi GCG kepada seluruh karyawan PT Pe-trokimia Gresik

1.4. Melaksanakan assessment / self assessment GCG dengan mem-perhatikan kesesuaian terhadap standar yang belaku secararegional maupun nasional

1.5. Memonitoring / melaksanakan tindak lanjut Area of Improvementrekomendasi hasil assessment yang dilaksanakan oleh Asse-ssor Eksternal yang bekerjasama dengan unit kerja terkait.

1.6. Membuat laporan dan usulan tindak lanjut yang harus dilakukanoleh perusahaan berkenaan dengan penerapan GCG di PT Pe-trokimia Gresik.

Agar wujud aktual penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik lebihefektif maka perlu dibuat Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang BaikPT Petrokimia Gresik yang secara berkala akan dilakukan pemu-tahirannya.

2. Visi, Misi Perusahaan :

2.1. Visi Perusahaan :

“Menjadi produsen pupuk dan produk kimia lainnya yang berdayasaing tinggi dan produknya paling diminati konsumen”

Makna yang terkandung dalam kalimat tersebut adalahmenekankan pada unsur efisiensi dan unsur keunggulan, baik

10

Pengurusan dan pengawasan PT Petrokimia Gresik telah dilaksanakandengan baik, perlu dilakukan peningkatan, oleh karena itu pengurusandan pengawasan perusahaan harus dilaksanakan secara profesionalberdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Upaya PT Petrokimia Gresik untuk melaksanakan prinsip-prinsip TataKelola Perusahaan Yang Baik (GCG) terus dilakukan dengan membentukstruktur organisasi Staf Tata Kelola Perusahaan di bawah DepartemenTata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko, KompartemenSekretaris Perusahaan dengan No. 0329/LI.00.01/30/SK/2014, tanggal01 Desember 2014, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain :

1.1. Melakukan pengkajian bidang GCG sesuai dengan perkem-bangan dan kebutuhan perusahaan untuk penyempurnaan sistemdan proses penerapan GCG di Perusahaan

1.2. Melakukan pemutakhiran perangkat / Pedoman yang terkaitdengan implementasi GCG secara periodic.

1.3. Melaksanakan sosialisasi GCG kepada seluruh karyawan PT Pe-trokimia Gresik

1.4. Melaksanakan assessment / self assessment GCG dengan mem-perhatikan kesesuaian terhadap standar yang belaku secararegional maupun nasional

1.5. Memonitoring / melaksanakan tindak lanjut Area of Improvementrekomendasi hasil assessment yang dilaksanakan oleh Asse-ssor Eksternal yang bekerjasama dengan unit kerja terkait.

1.6. Membuat laporan dan usulan tindak lanjut yang harus dilakukanoleh perusahaan berkenaan dengan penerapan GCG di PT Pe-trokimia Gresik.

Agar wujud aktual penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik lebihefektif maka perlu dibuat Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang BaikPT Petrokimia Gresik yang secara berkala akan dilakukan pemu-tahirannya.

2. Visi, Misi Perusahaan :

2.1. Visi Perusahaan :

“Menjadi produsen pupuk dan produk kimia lainnya yang berdayasaing tinggi dan produknya paling diminati konsumen”

Makna yang terkandung dalam kalimat tersebut adalahmenekankan pada unsur efisiensi dan unsur keunggulan, baik

11

kualitas maupun image perusahaan dalam kancah perdagangannasional maupun internasional.

2.2. Misi Perusahaan :

a) Mendukung penyediaan pupuk nasional untuk tercapainyaprogram swasembada pangan.

b) Meningkatkan hasil usaha untuk menunjang kelancarankegiatan operasional dan pengembangan usaha perusahaan.

c) Mengembangkan potensi usaha untuk mendukung industrikimia nasional dan berperan aktif dalam communitydevelopment.

3. Tata Nilai Perusahaan (“FIRST”) :

Guna mendukung tercapainya Visi dan Misi perusahaan, PT PetrokimiaGresik selalu menjunjung tinggi Tata Nilai perusahaan yang merupakansemangat serta diyakini menjadi landasan moral dan etika yang akanmemberikan perspektif pada setiap aktivitas yang dilaksanakan. Nilai-nilaidasar perusahaan ini wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran perusahaandari tingkat Direksi sampai dengan karyawan paling rendah, yaitu :

1. Mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta KelestarianLingkungan hidup dalam setiap kegiatan operasional. (SaFety)

2. Meningkatkan inovasi untuk memenangkan bisnis. (Innovation)

3. Mengutamakan integritas di atas segala hal. (integRity)

4. Berupaya membangun semangat kelompok yang sinergistik.(Synergistic Team)

5. Memanfaatkan profesionalisme untuk peningkatan kepuasanpelanggan. (cusTomer satisfaction)

BAB II

KEBIJAKAN UMUMTATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Pengertian :

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme

11

kualitas maupun image perusahaan dalam kancah perdagangannasional maupun internasional.

2.2. Misi Perusahaan :

a) Mendukung penyediaan pupuk nasional untuk tercapainyaprogram swasembada pangan.

b) Meningkatkan hasil usaha untuk menunjang kelancarankegiatan operasional dan pengembangan usaha perusahaan.

c) Mengembangkan potensi usaha untuk mendukung industrikimia nasional dan berperan aktif dalam communitydevelopment.

3. Tata Nilai Perusahaan (“FIRST”) :

Guna mendukung tercapainya Visi dan Misi perusahaan, PT PetrokimiaGresik selalu menjunjung tinggi Tata Nilai perusahaan yang merupakansemangat serta diyakini menjadi landasan moral dan etika yang akanmemberikan perspektif pada setiap aktivitas yang dilaksanakan. Nilai-nilaidasar perusahaan ini wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran perusahaandari tingkat Direksi sampai dengan karyawan paling rendah, yaitu :

1. Mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta KelestarianLingkungan hidup dalam setiap kegiatan operasional. (SaFety)

2. Meningkatkan inovasi untuk memenangkan bisnis. (Innovation)

3. Mengutamakan integritas di atas segala hal. (integRity)

4. Berupaya membangun semangat kelompok yang sinergistik.(Synergistic Team)

5. Memanfaatkan profesionalisme untuk peningkatan kepuasanpelanggan. (cusTomer satisfaction)

BAB II

KEBIJAKAN UMUMTATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Pengertian :

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme

12

pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangandan etika berusaha.

2. Dasar Hukum :

a) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b) Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 tanggal 1Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yangbaik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha MilikNegara.

c) Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor:Kep-59/MBU/2004tanggal 15 Juni 2004 tentang Kontrak Manajemen Calon AnggotaDireksi BUMN.

d) Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tanggal 17Februari 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatandan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan DewanPengawas Badan Usaha Milik Negara

e) Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17Februari 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatandan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara

f) Surat Edaran PT Pupuk Indonesia (Persero) No : SE-02/V/2012tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris PTPupuk Indonesia (Persero).

g) PP Nomor: 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan,Pengawasan dan Pembubaran BUMN.

3. Prinsip-prinsip :

3.1. Transparansi :

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusandan keterbukaan dalam pengungkapan informasi material danrelevan mengenai perusahaan.

3.2. Akuntabilitasi :

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban organperusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secaraefektif.

Masing-masing mempunyai wewenang dan tanggung jawab yangjelas dan wajib melaporkan pelaksanaan wewenang dan tanggung

12

pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangandan etika berusaha.

2. Dasar Hukum :

a) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b) Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 tanggal 1Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yangbaik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha MilikNegara.

c) Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor:Kep-59/MBU/2004tanggal 15 Juni 2004 tentang Kontrak Manajemen Calon AnggotaDireksi BUMN.

d) Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tanggal 17Februari 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatandan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan DewanPengawas Badan Usaha Milik Negara

e) Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17Februari 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatandan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara

f) Surat Edaran PT Pupuk Indonesia (Persero) No : SE-02/V/2012tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris PTPupuk Indonesia (Persero).

g) PP Nomor: 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan,Pengawasan dan Pembubaran BUMN.

3. Prinsip-prinsip :

3.1. Transparansi :

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusandan keterbukaan dalam pengungkapan informasi material danrelevan mengenai perusahaan.

3.2. Akuntabilitasi :

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban organperusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secaraefektif.

Masing-masing mempunyai wewenang dan tanggung jawab yangjelas dan wajib melaporkan pelaksanaan wewenang dan tanggung

13

jawab dimaksud, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksanasecara efektif.

3.3. Responsibilitas (Pertanggung-jawaban) :

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturanperundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkanwewenang dan tanggung jawab yang diberikan dan kesesuaiandengan peraturan yang berlaku baik peraturan internalperusahaan maupun peraturan perudang-undangan terkait.

3.4. Independensi (Kemandirian) :

Keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpabenturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapunyang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

3.5. Fairness (Kewajaran) :

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangkukepentingan (Stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjiandan peraturan perundang-undangan.

4. Tujuan dan Manfaat :

4.1. Tujuan :

a) Mengoptimalkan nilai perusahaan agar memiliki daya saingyang kuat, baik secara nasional maupun internasional,sehingga mampu mempertahankan keberadaannya danhidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuanperusahaan;

b) Mendorong Pengelolaan Perusahaan secara profesional,efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi danmeningkatkan kemandirian organ perusahaan.

c) Mendorong agar organ perusahaan dalam membuatkeputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moralyang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawabsosial perusahaan terhadap Pemangku Kepentinganmaupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahan;

d) Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomiannasional

13

jawab dimaksud, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksanasecara efektif.

3.3. Responsibilitas (Pertanggung-jawaban) :

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturanperundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkanwewenang dan tanggung jawab yang diberikan dan kesesuaiandengan peraturan yang berlaku baik peraturan internalperusahaan maupun peraturan perudang-undangan terkait.

3.4. Independensi (Kemandirian) :

Keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpabenturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapunyang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

3.5. Fairness (Kewajaran) :

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangkukepentingan (Stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjiandan peraturan perundang-undangan.

4. Tujuan dan Manfaat :

4.1. Tujuan :

a) Mengoptimalkan nilai perusahaan agar memiliki daya saingyang kuat, baik secara nasional maupun internasional,sehingga mampu mempertahankan keberadaannya danhidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuanperusahaan;

b) Mendorong Pengelolaan Perusahaan secara profesional,efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi danmeningkatkan kemandirian organ perusahaan.

c) Mendorong agar organ perusahaan dalam membuatkeputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moralyang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawabsosial perusahaan terhadap Pemangku Kepentinganmaupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahan;

d) Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomiannasional

14

e) Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembanganinvestasi nasional.

4.2. Manfaat :

a) Citra perusahaan yang baik, dengan meningkatkan ke-percayaan stakeholders (investors, karyawan, pelanggan).

b) Terciptanya kesadaran akan adanya tanggung jawab sosialperusahaan terhadap Stakeholders maupun kelestarianlingkungan di sekitar BUMN.

BAB III

RUANG LINGKUP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

A. Komitmen :

Adalah aturan-aturan tertulis dan upaya perusahaan untuk melaksanakanaturan-aturan tersebut serta perhatian yang sungguh-sungguh terhadapkepentingan stakeholders.

1. Aturan-aturan tertulis mengenai Tata Kelola Perusahaan yangBaik :

1.1. Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaanyang Baik (Code of Corporate Governance).

1.2. Perusahaan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yangBaik yang dinyatakan secara eksplisit.

1.3. Aturan-aturan dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaanyang Baik telah mencerminkan manajemen Perusahaanyang berorientasi peningkatan nilai shareholders danstakeholders.

1.4. Perusahaan memiliki Kontrak Manajemen yang disam-paikan kepada Pemegang Saham.

1.5. Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku Bisnis secaratertulis.

1.6. Perusahaan memiliki pernyataan tentang nilai-nilai yangakan diterapkan dan dinyatakan secara eksplisit.

1.7. Perusahaan berupaya melaksanakan aturan Tata KelolaPerusahaan yang Baik (GCG)

14

e) Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembanganinvestasi nasional.

4.2. Manfaat :

a) Citra perusahaan yang baik, dengan meningkatkan ke-percayaan stakeholders (investors, karyawan, pelanggan).

b) Terciptanya kesadaran akan adanya tanggung jawab sosialperusahaan terhadap Stakeholders maupun kelestarianlingkungan di sekitar BUMN.

BAB III

RUANG LINGKUP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

A. Komitmen :

Adalah aturan-aturan tertulis dan upaya perusahaan untuk melaksanakanaturan-aturan tersebut serta perhatian yang sungguh-sungguh terhadapkepentingan stakeholders.

1. Aturan-aturan tertulis mengenai Tata Kelola Perusahaan yangBaik :

1.1. Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaanyang Baik (Code of Corporate Governance).

1.2. Perusahaan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yangBaik yang dinyatakan secara eksplisit.

1.3. Aturan-aturan dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaanyang Baik telah mencerminkan manajemen Perusahaanyang berorientasi peningkatan nilai shareholders danstakeholders.

1.4. Perusahaan memiliki Kontrak Manajemen yang disam-paikan kepada Pemegang Saham.

1.5. Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku Bisnis secaratertulis.

1.6. Perusahaan memiliki pernyataan tentang nilai-nilai yangakan diterapkan dan dinyatakan secara eksplisit.

1.7. Perusahaan berupaya melaksanakan aturan Tata KelolaPerusahaan yang Baik (GCG)

15

1.8. Terdapat personil yang menangani ketaatan aturan GCGdan secara berkala melaporkan kepada Dewan Komisaris.

1.9. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik disosiali-sasikan kepada seluruh jajaran perusahaan.

1.10. Pedoman Perilaku Bisnis disosialisasikan kepada seluruhElemen Perusahaan.

1.11. Sanksi terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku Bisnisdiatur oleh perusahaan.

2. Upaya Perusahaan menerapkan Tata Kelola Perusahaan YangBaik :

2.1. Laporan Tahunan Perusahaan telah menyajikan upayapenerapan praktek Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG)di lingkungan perusahaan.

2.2. Perusahaan memberi perhatian kepentingan stakeholders.

2.3. Perusahaan telah memberikan pengakuan hak yangseimbang kepada seluruh stakeholders.

B. Organ Utama

1. Pemegang Saham :

1.1. Pengertian Pemegang Saham :

Pemegang Saham adalah pemegang/ pemilik surat buktipemilikan bagian modal Perseroan Terbatas yang memberihak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modalyang disetor.

Pemilik saham mayoritas adalah PT Pupuk Indonesia(Persero) (99,99 %), sedangkan pemilik saham minoritasadalah Yayasan Petrokimia Gresik (0,01 %)

1.2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) :

a) Pengertian RUPS :

RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyaiwewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atauDewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalamUndang-undang Perseroan Terbatas dan AnggaranDasar Perusahaan.

15

1.8. Terdapat personil yang menangani ketaatan aturan GCGdan secara berkala melaporkan kepada Dewan Komisaris.

1.9. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik disosiali-sasikan kepada seluruh jajaran perusahaan.

1.10. Pedoman Perilaku Bisnis disosialisasikan kepada seluruhElemen Perusahaan.

1.11. Sanksi terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku Bisnisdiatur oleh perusahaan.

2. Upaya Perusahaan menerapkan Tata Kelola Perusahaan YangBaik :

2.1. Laporan Tahunan Perusahaan telah menyajikan upayapenerapan praktek Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG)di lingkungan perusahaan.

2.2. Perusahaan memberi perhatian kepentingan stakeholders.

2.3. Perusahaan telah memberikan pengakuan hak yangseimbang kepada seluruh stakeholders.

B. Organ Utama

1. Pemegang Saham :

1.1. Pengertian Pemegang Saham :

Pemegang Saham adalah pemegang/ pemilik surat buktipemilikan bagian modal Perseroan Terbatas yang memberihak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modalyang disetor.

Pemilik saham mayoritas adalah PT Pupuk Indonesia(Persero) (99,99 %), sedangkan pemilik saham minoritasadalah Yayasan Petrokimia Gresik (0,01 %)

1.2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) :

a) Pengertian RUPS :

RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyaiwewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atauDewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalamUndang-undang Perseroan Terbatas dan AnggaranDasar Perusahaan.

16

b) Jenis Rapat :

1. RUPS Tahunan, terdiri dari :

RUPS Tahunan Kinerja :

RUPS Tahunan untuk menyetujui laporan tahu-nan dan mengesahkan perhitungan tahunan.

Pengesahan perhitungan tahunan oleh RUPSberarti memberikan pelunasan dan pembebasansepenuhnya (Acquit et decharge) kepada paraanggota Direksi dan anggota Dewan Komisarisatas pengurusan dan pengawasan yang telahdiajukan selama tahun buku yang lalu, sejauhtindakan tersebut ternyata dalam perhitungantahunan.

Waktu Rapat :

RUPS Tahunan untuk menyetujui laporantahunan dan mengesahkan perhitungan tahunandiadakan tiap-tiap tahun selambat-lambatnyadalam bulan Juni, setelah penutupan tahun bukuyang bersangkutan.

RUPS Tahunan Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan (RKAP):

RUPS Tahunan untuk mengesahkan RencanaKerja dan Anggaran Perusahaan tahun bukuberikutnya.

Waktu Rapat :

RUPS Tahunan tentang RKAP tahun bukuberikutnya diadakan selambat-lambatnya padahari ke 30 (ketiga puluh) bulan pertama setelahtahun buku baru dimulai.

2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa/ RUPSLB :

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapatdiadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untukkepentingan Perusahaan.

16

b) Jenis Rapat :

1. RUPS Tahunan, terdiri dari :

RUPS Tahunan Kinerja :

RUPS Tahunan untuk menyetujui laporan tahu-nan dan mengesahkan perhitungan tahunan.

Pengesahan perhitungan tahunan oleh RUPSberarti memberikan pelunasan dan pembebasansepenuhnya (Acquit et decharge) kepada paraanggota Direksi dan anggota Dewan Komisarisatas pengurusan dan pengawasan yang telahdiajukan selama tahun buku yang lalu, sejauhtindakan tersebut ternyata dalam perhitungantahunan.

Waktu Rapat :

RUPS Tahunan untuk menyetujui laporantahunan dan mengesahkan perhitungan tahunandiadakan tiap-tiap tahun selambat-lambatnyadalam bulan Juni, setelah penutupan tahun bukuyang bersangkutan.

RUPS Tahunan Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan (RKAP):

RUPS Tahunan untuk mengesahkan RencanaKerja dan Anggaran Perusahaan tahun bukuberikutnya.

Waktu Rapat :

RUPS Tahunan tentang RKAP tahun bukuberikutnya diadakan selambat-lambatnya padahari ke 30 (ketiga puluh) bulan pertama setelahtahun buku baru dimulai.

2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa/ RUPSLB :

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapatdiadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untukkepentingan Perusahaan.

17

Waktu dan Pemanggilan Rapat :

Direksi menyelenggarakan RUPS LB dengandidahului pemanggilan RUPS.

Penyelenggaraan RUPS LB dapat pula dilakukanatas permintaan seorang atau lebih PemegangSaham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satuper sepuluh) bagian dari jumlah seluruh sahamyang telah dikeluarkan Perusahaan dengan haksuara yang sah; atau Dewan Komisaris. (diaju-kan kepada Direksi dengan surat tercatat disertaidengan alasannya).

Jika Direksi lalai untuk menyelenggarakan rapattersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelahpermintaan itu diterima, maka yang menanda-tangani surat permintaan itu berhak untuk me-manggil sendiri rapat itu atas biaya Perusahaansetelah mendapat ijin dari Ketua PengadilanNegeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan perusahaan dan pelaksanaanrapatnya harus memperhatikan penetapan KetuaPengadilan Negeri yang memberi ijin tersebut.

3. Bahan Rapat untuk RUPS Tahunan :

penyusunan Laporan Tahunan & RKAP :

a) RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun meli-puti:

RUPS mengenai persetujuan laporan ta-hunan.

RUPS Tahunan mengenai persetujuan Ren-cana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

b) RUPS Tahunan untuk menyetujui laporan tahu-nan diadakan paling lambat dalam bulan Junisetelah penutupan tahun buku yang bersangku-tan, dan dalam rapat tersebut Direksi menyam-paikan :

Laporan tahunan sebagaimana dimaksudpada Pasal 18 ayat 5, Anggaran DasarPerusahaan.

17

Waktu dan Pemanggilan Rapat :

Direksi menyelenggarakan RUPS LB dengandidahului pemanggilan RUPS.

Penyelenggaraan RUPS LB dapat pula dilakukanatas permintaan seorang atau lebih PemegangSaham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satuper sepuluh) bagian dari jumlah seluruh sahamyang telah dikeluarkan Perusahaan dengan haksuara yang sah; atau Dewan Komisaris. (diaju-kan kepada Direksi dengan surat tercatat disertaidengan alasannya).

Jika Direksi lalai untuk menyelenggarakan rapattersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelahpermintaan itu diterima, maka yang menanda-tangani surat permintaan itu berhak untuk me-manggil sendiri rapat itu atas biaya Perusahaansetelah mendapat ijin dari Ketua PengadilanNegeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan perusahaan dan pelaksanaanrapatnya harus memperhatikan penetapan KetuaPengadilan Negeri yang memberi ijin tersebut.

3. Bahan Rapat untuk RUPS Tahunan :

penyusunan Laporan Tahunan & RKAP :

a) RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun meli-puti:

RUPS mengenai persetujuan laporan ta-hunan.

RUPS Tahunan mengenai persetujuan Ren-cana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

b) RUPS Tahunan untuk menyetujui laporan tahu-nan diadakan paling lambat dalam bulan Junisetelah penutupan tahun buku yang bersangku-tan, dan dalam rapat tersebut Direksi menyam-paikan :

Laporan tahunan sebagaimana dimaksudpada Pasal 18 ayat 5, Anggaran DasarPerusahaan.

18

Usulan penggunaan Laba BersihPerusahaan;

Hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPSuntuk kepentingan Perusahaan.

c) RUPS Tahunan untuk menyetujui Rencana Kerjadan Anggaran Perusahaan diadakan paling lam-bat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaranberjalan (tahun anggaran Rencana Kerja danAnggaran Perusahaan yang bersangkutan), dandalam rapat tersebut Direksi menyampaikan :

Rancangan Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan termasuk Proyeksi LaporanKeuangan sebagaimana dimaksud padaPasal 17 ayat 1, huruf a,b,c dan d, AnggaranDasar Perusahaan.

d) Dalam Acara RUPS Tahunan dapat juga dima-sukkan usul-usul yang diajukan oleh DewanKomisaris dan/atau seorang atau lebih Peme-gang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10(satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruhsaham yang telah dikeluarkan Perseroan denganhak suara yang sah dengan ketentuan bahwausul-usul yang bersangkutan harus sudahditerima oleh Direksi sebelum tanggal penggilanRUPS Tahunan.

e) Usulan Dewan Komisaris dan/atau PemegangSaham yang tidak sesuai, hanya dapat dibahasdan diputuskan oleh RUPS dengan ketentuanbahwa seluruh Pemegang Saham atau wakilnyayang sah hadir dan menyetujui tambahan acaratersebut, dan keputusan RUPS atau usulantersebut harus disetujui dengan suara bulat.

4. Tempat dan Pemanggilan RUPS :

Tempat Rapat :

1) Semua RUPS diadakan di tempat kedudukanPerseroan atau di tempat Perusahaan melakukankegiatan usahanya yang utama yang terletak diwilayah Negara Republik Indonesia.

18

Usulan penggunaan Laba BersihPerusahaan;

Hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPSuntuk kepentingan Perusahaan.

c) RUPS Tahunan untuk menyetujui Rencana Kerjadan Anggaran Perusahaan diadakan paling lam-bat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaranberjalan (tahun anggaran Rencana Kerja danAnggaran Perusahaan yang bersangkutan), dandalam rapat tersebut Direksi menyampaikan :

Rancangan Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan termasuk Proyeksi LaporanKeuangan sebagaimana dimaksud padaPasal 17 ayat 1, huruf a,b,c dan d, AnggaranDasar Perusahaan.

d) Dalam Acara RUPS Tahunan dapat juga dima-sukkan usul-usul yang diajukan oleh DewanKomisaris dan/atau seorang atau lebih Peme-gang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10(satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruhsaham yang telah dikeluarkan Perseroan denganhak suara yang sah dengan ketentuan bahwausul-usul yang bersangkutan harus sudahditerima oleh Direksi sebelum tanggal penggilanRUPS Tahunan.

e) Usulan Dewan Komisaris dan/atau PemegangSaham yang tidak sesuai, hanya dapat dibahasdan diputuskan oleh RUPS dengan ketentuanbahwa seluruh Pemegang Saham atau wakilnyayang sah hadir dan menyetujui tambahan acaratersebut, dan keputusan RUPS atau usulantersebut harus disetujui dengan suara bulat.

4. Tempat dan Pemanggilan RUPS :

Tempat Rapat :

1) Semua RUPS diadakan di tempat kedudukanPerseroan atau di tempat Perusahaan melakukankegiatan usahanya yang utama yang terletak diwilayah Negara Republik Indonesia.

19

2) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semuapemegang saham dan semua pemegang sahammenyetujui diadakannya RUPS tersebut, makaRUPS dapat diadakan dimanapun dalam wilayahNegara Republik Indonesia.

3) RUPS dapat mengambil keputusan jika keputusantersebut disetujui dengan suara bulat.

Pemanggilan Rapat :

1) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan danRUPS Luar Biasa dengan didahului pemanggilanRUPS.

2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana butir 1, dapatpula dilakukan atas permintaan :

a. Seorang atau lebih Pemegang Saham yangmewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh)bagian dari jumlah seluruh saham yang telahdikeluarkan Perusahaan dengan hak suara yangsah; atau

b. Dewan Komisaris.

3) Permintaan diajukan sebagaimana dimaksud butir 2,kepada Direksi dengan surat tercatat disertai denganalasannya.

4) Alasan sebagaimana butir 3, antara lain namun tidakterbatas pada :

a. Direksi tidak melaksanakan RUPS Tahunansesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggotaDewan Komisaris akan berakhir; atau

c. Dalam hal Direksi berhalangan atau adapertentangan kepentingan antara Direksi danPerseroan.

5) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir 3ini, yang disampaikan oleh Pemegang Sahamtembusannya disampaikan kepada Dewan Komi-saris.

19

2) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semuapemegang saham dan semua pemegang sahammenyetujui diadakannya RUPS tersebut, makaRUPS dapat diadakan dimanapun dalam wilayahNegara Republik Indonesia.

3) RUPS dapat mengambil keputusan jika keputusantersebut disetujui dengan suara bulat.

Pemanggilan Rapat :

1) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan danRUPS Luar Biasa dengan didahului pemanggilanRUPS.

2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana butir 1, dapatpula dilakukan atas permintaan :

a. Seorang atau lebih Pemegang Saham yangmewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh)bagian dari jumlah seluruh saham yang telahdikeluarkan Perusahaan dengan hak suara yangsah; atau

b. Dewan Komisaris.

3) Permintaan diajukan sebagaimana dimaksud butir 2,kepada Direksi dengan surat tercatat disertai denganalasannya.

4) Alasan sebagaimana butir 3, antara lain namun tidakterbatas pada :

a. Direksi tidak melaksanakan RUPS Tahunansesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggotaDewan Komisaris akan berakhir; atau

c. Dalam hal Direksi berhalangan atau adapertentangan kepentingan antara Direksi danPerseroan.

5) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir 3ini, yang disampaikan oleh Pemegang Sahamtembusannya disampaikan kepada Dewan Komi-saris.

20

6) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalamjangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraanRUPS diterima.

7) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilanRUPS, sebagaimana butir 6, maka :

a. Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pe-megang Saham, diajukan kembali kepadaDewan Komisaris, atau;

b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilansendiri RUPS.

8) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilanRUPS sebagaimana butir 7 huruf a, dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitungsejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSditerima.

9) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkanpanggilan RUPS sebagaimana butir 7, hanyamembicarakan masalah

yang berkaitan dengan alasan sebagaimana butir 3,dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perluoleh Direksi.

10) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisarisberdasarkan panggilan RUPS sebagaimana butir 7huruf b dan butir 8, hanya membicarakan masalahyang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimak-sud pada butir 3.

11) Dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris tidak mela-kukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktusebagaimana dimaksud pada butir 6 dan butir 8,pemegang saham yang meminta penyelenggaraanRUPS dapat melakukan pemanggilan sendiri RUPSsetelah mendapatkan izin dari Ketua PengadilanNegeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Perusahaan.

12) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal

20

6) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalamjangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraanRUPS diterima.

7) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilanRUPS, sebagaimana butir 6, maka :

a. Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pe-megang Saham, diajukan kembali kepadaDewan Komisaris, atau;

b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilansendiri RUPS.

8) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilanRUPS sebagaimana butir 7 huruf a, dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitungsejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSditerima.

9) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkanpanggilan RUPS sebagaimana butir 7, hanyamembicarakan masalah

yang berkaitan dengan alasan sebagaimana butir 3,dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perluoleh Direksi.

10) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisarisberdasarkan panggilan RUPS sebagaimana butir 7huruf b dan butir 8, hanya membicarakan masalahyang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimak-sud pada butir 3.

11) Dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris tidak mela-kukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktusebagaimana dimaksud pada butir 6 dan butir 8,pemegang saham yang meminta penyelenggaraanRUPS dapat melakukan pemanggilan sendiri RUPSsetelah mendapatkan izin dari Ketua PengadilanNegeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Perusahaan.

12) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal

21

RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

13) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan melalui surattercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.

14) Pemanggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu,tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuanbahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPStersedia di kantor Perusahaan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS diadakan.

15) Perusahaan wajib memberikan salinan bahankepada Pemegang Saham secara cuma-cuma jikadiminta.

16) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai denganketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 12 danbutir 13, dan penggilan tidak sesuai denganketentuan butir 14, keputusan RUPS tetap sah jikasemua Pemegang Saham dengan hak suara yangsah hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusantersebut disetujui dengan suara bulat.

5. Ketua dan Berita Acara RUPS:

1) Apabila dalam Anggaran Dasar Perusahaan tidakditentukan lain, maka RUPS dipimpin oleh seorangPemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antaramereka yang hadir.

2) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajibdibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat danpaling sedikit 1(satu) orang Pemegang Saham yangditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

4) Tandatangan sebagaimana dimaksud pada butir 2,tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebutdibuat dengan akta Notaris.

5) Dalam Risalah RUPS sebagaimana dimaksud padabutir 2, berisi hal-hal yang dibicarakan dan hal-halyang diputuskan (termasuk pendapat berbeda/dis-senting oponion, jika ada)

21

RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

13) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan melalui surattercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.

14) Pemanggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu,tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuanbahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPStersedia di kantor Perusahaan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS diadakan.

15) Perusahaan wajib memberikan salinan bahankepada Pemegang Saham secara cuma-cuma jikadiminta.

16) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai denganketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 12 danbutir 13, dan penggilan tidak sesuai denganketentuan butir 14, keputusan RUPS tetap sah jikasemua Pemegang Saham dengan hak suara yangsah hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusantersebut disetujui dengan suara bulat.

5. Ketua dan Berita Acara RUPS:

1) Apabila dalam Anggaran Dasar Perusahaan tidakditentukan lain, maka RUPS dipimpin oleh seorangPemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antaramereka yang hadir.

2) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajibdibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat danpaling sedikit 1(satu) orang Pemegang Saham yangditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

4) Tandatangan sebagaimana dimaksud pada butir 2,tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebutdibuat dengan akta Notaris.

5) Dalam Risalah RUPS sebagaimana dimaksud padabutir 2, berisi hal-hal yang dibicarakan dan hal-halyang diputuskan (termasuk pendapat berbeda/dis-senting oponion, jika ada)

22

6. Kuorum, Hak Suara dan Keputusan :

1) a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPSpaling sedikit 51% (lima puluh satu persen)bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara hadir atau diwakili, kecuali peraturanperundang-undangan dan/atau anggaran dasarPerusahaan menentukan lain.

b. Dalam hak kuorum tidak tercapai, maka dapatdiadakan pemanggilan Rapat kedua.

c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harusdisebutkan bahwa RUPS pertama telahdilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.

d. RUPS kedua sah dan berhak mengambilkeputusan jika dalam RUPS paling sedikit 50%(lima puluh persen) bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali Anggaran Dasar Perusahaan menen-tukan lain.

e. Dalam hak kuorum Rapat kedua tidak tercapai,Perusahaan dapat memohon kepada KetuaPengadilan Negeri yang daerah hukumnyameliputi tempat kedudukan Perusahaan ataspermohonan Perusahaan agar ditetapkankuorum untuk RUPS ketiga.

f. Dalam pemanggilan RUPS ketiga harus di-sebutkan bahwa RUPS kedua telah dilang-sungkan dan tidak mencapai kuorum, sertaRUPS ketiga akan dilangsungkan dengankuorum yang telah ditetapkan oleh KetuaPengadilan Negeri.

g. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukandalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) harisebelum RUPS kedua atau ketiga dilang-sungkan.

h. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalamjangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari danpaling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah

22

6. Kuorum, Hak Suara dan Keputusan :

1) a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPSpaling sedikit 51% (lima puluh satu persen)bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara hadir atau diwakili, kecuali peraturanperundang-undangan dan/atau anggaran dasarPerusahaan menentukan lain.

b. Dalam hak kuorum tidak tercapai, maka dapatdiadakan pemanggilan Rapat kedua.

c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harusdisebutkan bahwa RUPS pertama telahdilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.

d. RUPS kedua sah dan berhak mengambilkeputusan jika dalam RUPS paling sedikit 50%(lima puluh persen) bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali Anggaran Dasar Perusahaan menen-tukan lain.

e. Dalam hak kuorum Rapat kedua tidak tercapai,Perusahaan dapat memohon kepada KetuaPengadilan Negeri yang daerah hukumnyameliputi tempat kedudukan Perusahaan ataspermohonan Perusahaan agar ditetapkankuorum untuk RUPS ketiga.

f. Dalam pemanggilan RUPS ketiga harus di-sebutkan bahwa RUPS kedua telah dilang-sungkan dan tidak mencapai kuorum, sertaRUPS ketiga akan dilangsungkan dengankuorum yang telah ditetapkan oleh KetuaPengadilan Negeri.

g. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukandalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) harisebelum RUPS kedua atau ketiga dilang-sungkan.

h. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalamjangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari danpaling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah

23

tanggal RUPS yang mendahuluinya dilang-sungkan.

2) Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakiliberdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri RUPSdan menggunakan hak suaranya sesuai denganjumlah saham yang dimiliki.

3) Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untukmewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanyapada waktu Rapat diadakan.

4) Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepadapemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

5) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukandengan surat tertutup yang tidak ditandatangani danmengenai hal lain secara lisan, kecuali apabilaKetua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatandari Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

6) Semua keputusan yang diambil berdasarkanmusyawarah untuk mufakat.

7) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarahuntuk mufakat Sebagaimana dimaksud pada butir 6tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujuilebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suarayang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar inimenentukan lain, dengan ketentuan, pemungutansuara mengenai diri orang dilakukan dengan surattertutup yang tidak ditandatangani.

8) Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasilpemungutan suara belum mendapatkan satualternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua)bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, makadilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yangmemperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua)bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

9) Surat blanko atau suara yang tidak sah dianggaptidak ada dan tidak dihitung dalam menentukanjumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

10) Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusanyang sah tanpa mengadakan RUPS secara fisik,

23

tanggal RUPS yang mendahuluinya dilang-sungkan.

2) Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakiliberdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri RUPSdan menggunakan hak suaranya sesuai denganjumlah saham yang dimiliki.

3) Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untukmewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanyapada waktu Rapat diadakan.

4) Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepadapemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

5) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukandengan surat tertutup yang tidak ditandatangani danmengenai hal lain secara lisan, kecuali apabilaKetua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatandari Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

6) Semua keputusan yang diambil berdasarkanmusyawarah untuk mufakat.

7) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarahuntuk mufakat Sebagaimana dimaksud pada butir 6tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujuilebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suarayang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar inimenentukan lain, dengan ketentuan, pemungutansuara mengenai diri orang dilakukan dengan surattertutup yang tidak ditandatangani.

8) Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasilpemungutan suara belum mendapatkan satualternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua)bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, makadilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yangmemperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua)bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

9) Surat blanko atau suara yang tidak sah dianggaptidak ada dan tidak dihitung dalam menentukanjumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

10) Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusanyang sah tanpa mengadakan RUPS secara fisik,

24

dengan ketentuan semua Pemegang Saham telahdiberitahu secara tertulis dan semua PemegangSaham memberikan persetujuan mengenai usulyang diajukan secara tertulis serta menandatanganipersetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian,mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusanyang diambil dengan sah dalam Rapat UmumPemegang Saham.

1.3. Hak-hak Pemegang Saham :

1) Hak Pemegang Saham antara lain adalah :

a. Menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS,khusus bagi pemegang saham Persero, denganketentuan satu saham memberi hak kepada peme-gangnya untuk mengeluarkan satu suara;

b. Memperoleh informasi material mengenai Perusahaan,secara tepat waktu, terukur, dan teratur;

c. Menerima pembagian dari keuntungan Perusahaan yangdiperuntukkan bagi pemegang saham dalam bentukdividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebandingdengan jumlah saham/modal yang dimiliknya;

d. Hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan peraturanperundang-undangan.

2) Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DaftarPemegang Saham, adalah pemegang saham yang memilikihak-hak sebagaimana dimaksud pada butir 1.

3) Hak Pemegang Saham sebagaimana butir 1 haruf a dan hurufc, berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undangyang mengatur perseroan terbatas.

4) Setiap Pemegang Saham berhak untuk memperoleh salinanrisalah RUPS.

5) Pemegang Saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS,dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suaramenyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusanyang dimaksud.

24

dengan ketentuan semua Pemegang Saham telahdiberitahu secara tertulis dan semua PemegangSaham memberikan persetujuan mengenai usulyang diajukan secara tertulis serta menandatanganipersetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian,mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusanyang diambil dengan sah dalam Rapat UmumPemegang Saham.

1.3. Hak-hak Pemegang Saham :

1) Hak Pemegang Saham antara lain adalah :

a. Menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS,khusus bagi pemegang saham Persero, denganketentuan satu saham memberi hak kepada peme-gangnya untuk mengeluarkan satu suara;

b. Memperoleh informasi material mengenai Perusahaan,secara tepat waktu, terukur, dan teratur;

c. Menerima pembagian dari keuntungan Perusahaan yangdiperuntukkan bagi pemegang saham dalam bentukdividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebandingdengan jumlah saham/modal yang dimiliknya;

d. Hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan peraturanperundang-undangan.

2) Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DaftarPemegang Saham, adalah pemegang saham yang memilikihak-hak sebagaimana dimaksud pada butir 1.

3) Hak Pemegang Saham sebagaimana butir 1 haruf a dan hurufc, berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undangyang mengatur perseroan terbatas.

4) Setiap Pemegang Saham berhak untuk memperoleh salinanrisalah RUPS.

5) Pemegang Saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS,dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suaramenyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusanyang dimaksud.

25

6) Keputusan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud padabutir 5, mempunyai kekuatan hukum mengikat yang samadengan keputusan RUPS secara fisik.

1.4 Akuntabilitas Pemegang Saham :

Pemegang Saham melaksanakan GCG sesuai dengan wewenangdan tanggungjawabnya.

1.5 Kewajiban Pemegang Saham :

a) Harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangandan/atau anggaran dasar.

b) Tidak melakukan kegiatan kepengurusan dan pengawasanperusahaan yang telah dilimpahkan kepada Direksi danDewan Komisaris.

c) Tidak memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pri-badi,keluarga atau kelompok usahanya dengan semangatdan

cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kewajaran di bidang Industri Pupuk.

d) Melakukan evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisarismelalui mekanisme RUPS

1.6 Tanggung Jawab Pemegang Saham :

a) Menolak/ menyetujui/ mengesahkan Kinerja Perusahaanselama tahun takwim, termasuk memutuskan penggunaankeuntungan Perusahaan dan memberikan Pelepasan Tang-gung (act quet de charge) kepada Dewan Komisaris danDireksi pada Rapat Umum Pemegang Saham paling lambatbulan Juni.

b) Menolak/ menyetujui/ mengesahkan Rencana Kerja &Anggaran Perusahaan untuk jangka pendek dan jangkapanjang yang ditanda tangani Dewan Komisaris dan Direksipada Rapat Umum Pemegang Saham yang penyeleng-garaannya paling lambat (30) tiga puluh hari setelah akhirtahun buku.

c) Memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi pada RapatUmum Pemegang Saham.

25

6) Keputusan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud padabutir 5, mempunyai kekuatan hukum mengikat yang samadengan keputusan RUPS secara fisik.

1.4 Akuntabilitas Pemegang Saham :

Pemegang Saham melaksanakan GCG sesuai dengan wewenangdan tanggungjawabnya.

1.5 Kewajiban Pemegang Saham :

a) Harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangandan/atau anggaran dasar.

b) Tidak melakukan kegiatan kepengurusan dan pengawasanperusahaan yang telah dilimpahkan kepada Direksi danDewan Komisaris.

c) Tidak memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pri-badi,keluarga atau kelompok usahanya dengan semangatdan

cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kewajaran di bidang Industri Pupuk.

d) Melakukan evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisarismelalui mekanisme RUPS

1.6 Tanggung Jawab Pemegang Saham :

a) Menolak/ menyetujui/ mengesahkan Kinerja Perusahaanselama tahun takwim, termasuk memutuskan penggunaankeuntungan Perusahaan dan memberikan Pelepasan Tang-gung (act quet de charge) kepada Dewan Komisaris danDireksi pada Rapat Umum Pemegang Saham paling lambatbulan Juni.

b) Menolak/ menyetujui/ mengesahkan Rencana Kerja &Anggaran Perusahaan untuk jangka pendek dan jangkapanjang yang ditanda tangani Dewan Komisaris dan Direksipada Rapat Umum Pemegang Saham yang penyeleng-garaannya paling lambat (30) tiga puluh hari setelah akhirtahun buku.

c) Memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi pada RapatUmum Pemegang Saham.

26

2. Dewan Komisaris :

2.1. Pengertian Dewan Komisaris :

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugasmelakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sertamemberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankanperusahaan.

2.2. Penetapan Calon Anggota Dewan Komisaris :

Penetapan calon Anggota Dewan Komisaris Perusahaandilakukan melalui penilaian terhadap calon Anggota DewanKomisaris Perusahaan yang mencakup persyaratan formal &materiil dan syarat lain yaitu :

1) Syarat Formal Anggota Dewan Komisaris yaitu :

a) Orang perserorangan;

b) Cakap melakukan perbuatan hukum;

c) Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahunsebelum pencalonan;

d) Tidak pernah menjadi Anggota Direksi atau AnggotaDewan Komisaris yang dinyatakan bersalahmenyebabkan Anak Perusahaan dan/atau Perusahaandinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelumpencalonan;

e) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidanayang merugikan keuangan Negara, Anak Perusahaan,dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalamwaktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.

2) Syarat Materiil yang meliputi :

a. Integritas (Lampiran 5)

b. Dedikasi;

c. Memahami masalah-masalah manajemen perusahaanyang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;

d. Memiliki pengetahuan yang memadahi di bidang usahaperusahaan dimana yang bersangkutan dicalonkan; serta

e. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksa-nakan tugasnya;

26

2. Dewan Komisaris :

2.1. Pengertian Dewan Komisaris :

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugasmelakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sertamemberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankanperusahaan.

2.2. Penetapan Calon Anggota Dewan Komisaris :

Penetapan calon Anggota Dewan Komisaris Perusahaandilakukan melalui penilaian terhadap calon Anggota DewanKomisaris Perusahaan yang mencakup persyaratan formal &materiil dan syarat lain yaitu :

1) Syarat Formal Anggota Dewan Komisaris yaitu :

a) Orang perserorangan;

b) Cakap melakukan perbuatan hukum;

c) Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahunsebelum pencalonan;

d) Tidak pernah menjadi Anggota Direksi atau AnggotaDewan Komisaris yang dinyatakan bersalahmenyebabkan Anak Perusahaan dan/atau Perusahaandinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelumpencalonan;

e) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidanayang merugikan keuangan Negara, Anak Perusahaan,dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalamwaktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.

2) Syarat Materiil yang meliputi :

a. Integritas (Lampiran 5)

b. Dedikasi;

c. Memahami masalah-masalah manajemen perusahaanyang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;

d. Memiliki pengetahuan yang memadahi di bidang usahaperusahaan dimana yang bersangkutan dicalonkan; serta

e. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksa-nakan tugasnya;

27

f. Memiliki kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi yangtinggi untuk memajukan dan mengembangkan AnakPerusahaan yang bersangkutan

3) Syarat lain, yang meliputi :

a. Bukan pengurus partai politik, dan/atau tidak sedang ang-gota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan dirisebagai calon legislatif;

b. Bukan kepala /wakil kepala daerah dan/atau tidak sedangmencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepaladaerah;

c. Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensimenimbulkan benturan kepentingan dengan perusahaanyang bersangkutan kecuali menandatangani suratpernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatantersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan KomisarisAnak Perusahaan;

d. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkanperaturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkapdengan jabatan Anggota Dewan Komisaris kecualimenandatangani surat pernyataan bersedia mengun-durkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagaiAnggota Dewan Komisaris Anak perusahaan;

e. Tidak menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris padaPerusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periodeberturut-turut;

f. Sehat jasmani dan rohani/tidak sedang menderita suatupenyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugassebagai Anggota Dewan Komisaris yang dibuktikandengan surat keterangan sehat dari rumah sakit yangditunjuk.

2.3. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris :

1. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dila-kukan RUPS.

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon-calon yangdiusulkan oleh para Pemegang Saham.

27

f. Memiliki kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi yangtinggi untuk memajukan dan mengembangkan AnakPerusahaan yang bersangkutan


a. Bukan pengurus partai politik, dan/atau tidak sedang ang-gota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan dirisebagai calon legislatif;

b. Bukan kepala /wakil kepala daerah dan/atau tidak sedangmencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepaladaerah;

c. Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensimenimbulkan benturan kepentingan dengan perusahaanyang bersangkutan kecuali menandatangani suratpernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatantersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan KomisarisAnak Perusahaan;

d. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkanperaturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkapdengan jabatan Anggota Dewan Komisaris kecualimenandatangani surat pernyataan bersedia mengun-durkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagaiAnggota Dewan Komisaris Anak perusahaan;

e. Tidak menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris padaPerusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periodeberturut-turut;

f. Sehat jasmani dan rohani/tidak sedang menderita suatupenyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugassebagai Anggota Dewan Komisaris yang dibuktikandengan surat keterangan sehat dari rumah sakit yangditunjuk.

2.3. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris :

1. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dila-kukan RUPS.

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon-calon yangdiusulkan oleh para Pemegang Saham.

28

3. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhen-tikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkanalasannya.

4. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris, dilakukan apabilaberdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yangbersangkutan :

a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;

c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaandan/atau Negara;

d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/ataukepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggotaDewan Komisaris;

e. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum yang tetap;

f. Mengundurkan diri.

5. Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisarissebagaimana butir 4 huruf a sampai dengan f, anggotaDewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berda-sarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demikepentingan dan tujuan Perusahaan.

6. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris seba-gaimana dimaksud pada butir 3, diberitahukan kepadaanggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisanatau tertulis oleh Pemegang Saham.

7. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimanadimaksud pada butir 4 huruf a,b,c,d dan butir 5, diambilsetelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

8. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar forum RUPS,maka pembelaan diri disampaikan secara tertulis kepadaPemegang Saham dalam waktu 14 (empat belas) hariterhitung sejak anggota Dewan Komisaris yang bersangkutandiberitahu sebagaimana dimaksud pada butir 6.

28

3. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhen-tikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkanalasannya.

4. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris, dilakukan apabilaberdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yangbersangkutan :

a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;

c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaandan/atau Negara;

d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/ataukepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggotaDewan Komisaris;

e. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum yang tetap;

f. Mengundurkan diri.

5. Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisarissebagaimana butir 4 huruf a sampai dengan f, anggotaDewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berda-sarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demikepentingan dan tujuan Perusahaan.

6. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris seba-gaimana dimaksud pada butir 3, diberitahukan kepadaanggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisanatau tertulis oleh Pemegang Saham.

7. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimanadimaksud pada butir 4 huruf a,b,c,d dan butir 5, diambilsetelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

8. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar forum RUPS,maka pembelaan diri disampaikan secara tertulis kepadaPemegang Saham dalam waktu 14 (empat belas) hariterhitung sejak anggota Dewan Komisaris yang bersangkutandiberitahu sebagaimana dimaksud pada butir 6.

29

9. Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, makaanggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib me-laksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

10. Pemberhentian karena alasan sebagaimana butir 4 huruf cdan e merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.

11. Antar para Anggota Dewan Komisaris dan antara AnggotaDewan Komisaris dengan Anggota Direksi tidak boleh adahubungan keluarga sedarah atau hubungan karenaperkawinan sampai dengan derajat ke-3 (ketiga), baikmenurut garis lurus maupun garis kesamping, termasukhubungan yang timbul karena perkawinan.

12. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada butir11, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorangdi antara mereka.

13. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaanwaktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.

2.4. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris :

Tugas Dewan Komisaris :

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadapkebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baikmengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukanoleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasukpengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka PanjangPerusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sertaketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturanperundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaandan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

2.4.1 Terkait Pemegang Saham & RUPS

1. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasanyang telah dilakukan selama tahun buku berjalankepada RUPS ;

2. Mangajukan usulan indikator pencapaian kinerja (KeyPerformance Indicator) untuk ditetapkan oleh RUPS;

29

9. Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, makaanggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib me-laksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

10. Pemberhentian karena alasan sebagaimana butir 4 huruf cdan e merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.

11. Antar para Anggota Dewan Komisaris dan antara AnggotaDewan Komisaris dengan Anggota Direksi tidak boleh adahubungan keluarga sedarah atau hubungan karenaperkawinan sampai dengan derajat ke-3 (ketiga), baikmenurut garis lurus maupun garis kesamping, termasukhubungan yang timbul karena perkawinan.

12. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada butir11, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorangdi antara mereka.

13. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaanwaktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.

2.4. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris :

Tugas Dewan Komisaris :

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadapkebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baikmengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukanoleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasukpengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka PanjangPerusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sertaketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturanperundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaandan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

2.4.1 Terkait Pemegang Saham & RUPS

1. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasanyang telah dilakukan selama tahun buku berjalankepada RUPS ;

2. Mangajukan usulan indikator pencapaian kinerja (KeyPerformance Indicator) untuk ditetapkan oleh RUPS;

30

3. Menyampaikan laporan triwulanan perkembanganrealisasi indikator pencapaian kinerja kepada Pe-megang Saham;

4. Mengajukan akuntan publik kepada RUPS berda-sarkan usulan dari Komite Audit.

5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabilaterjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;

6. Menyusun program kerja tahunan yang dibuat terpisahuntuk dimintakan persetujuan RUPS bersamaandengan RKAP;

7. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPSmengenai Rencana Jangka Panjang dan RencanaKerja dan Anggaran Perseroan mengenai alasanDewan Komisaris menandatangani Rencana JangkaPanjang Perseroan dan Rencana Kerja dan AnggaranPerseroan;

8. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan,memberikan pendapat dan saran kepada RUPS me-ngenai masalah yang dianggap penting bagi pe-ngurusan Perseroan;

9. Menandatangani laporan tahunan. Dalam hal terdapatanggota Dewan Komisaris tidak bersedia menan-datangani laporan tahunan, maka harus disebutkanalasannya secara tertulis.

2.4.2. Terkait Fungsi Pengawasan

Dewan Komisaris memberikan pengawasan terhadapDireksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perseroanterkait :

1. Kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturanperundang-undangan yang berlaku;

2. Kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dankomitmen dengan pihak ketiga;

3. Kepatuhan Direksi dalam menjalankan Perseroansesuai RKAP dan/atau RJP;

4. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.

30

3. Menyampaikan laporan triwulanan perkembanganrealisasi indikator pencapaian kinerja kepada Pe-megang Saham;

4. Mengajukan akuntan publik kepada RUPS berda-sarkan usulan dari Komite Audit.

5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabilaterjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;

6. Menyusun program kerja tahunan yang dibuat terpisahuntuk dimintakan persetujuan RUPS bersamaandengan RKAP;

7. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPSmengenai Rencana Jangka Panjang dan RencanaKerja dan Anggaran Perseroan mengenai alasanDewan Komisaris menandatangani Rencana JangkaPanjang Perseroan dan Rencana Kerja dan AnggaranPerseroan;

8. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan,memberikan pendapat dan saran kepada RUPS me-ngenai masalah yang dianggap penting bagi pe-ngurusan Perseroan;

9. Menandatangani laporan tahunan. Dalam hal terdapatanggota Dewan Komisaris tidak bersedia menan-datangani laporan tahunan, maka harus disebutkanalasannya secara tertulis.

2.4.2. Terkait Fungsi Pengawasan

Dewan Komisaris memberikan pengawasan terhadapDireksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perseroanterkait :

1. Kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturanperundang-undangan yang berlaku;

2. Kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dankomitmen dengan pihak ketiga;

3. Kepatuhan Direksi dalam menjalankan Perseroansesuai RKAP dan/atau RJP;

4. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.

31

5. Dewan Komisaris memberikan Nasihat dan Arahanterhadap Direksi atas implementasi rencana dankebijakan Perseroan terkait

a) Hal-hal penting mengenai perubahan lingkunganbisnis;

b) Penguatan sistem pengendalian intern;

c) Manajemen Risiko;

d) Sistem Teknologi Informasi;

e) Pelaksanaan pengembangan karir;

f) Akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;

g) Pengadaan barang dan jasa serta pelaksana-annya;

h) Merespon dan menindaklanjuti keluhan dariStakeholders

i) Kebijakan mutu dan pelayanan;

2.4.3. Terkait Pencalonan Anggota Direksi (Nominasi danRemunerasi)

1. Mengusulkan kebijakan Remunerasi dan seleksi bagicalon Anggota Direksi Perseroan dan calon AnggotaDewan Komisaris dan Direksi Anak PerusahaanPerseroan, serta mengajukan kepada RUPS untukdisahkan.

2. Mengusulkan calon Anggota Direksi Perseroan kepadaPemegang Saham.

3. Melakukan penelaahan dan pengawasan untukmemastikan bahwa Perseroan telah memiliki strategidan kebijakan nominasi yang meliputi proses analisisorganisasi, prosedur dan kriteria rekrutmen, seleksidan promosi.

4. Memastikan bahwa Perseroan memiliki sistemremunerasi yang transparan berupa gaji atauhonorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetapdan insentif yang bersifat variabel.

5. Menyusun kebijakan mengenai pengajuan usulanremunerasi Direksi kepada RUPS.

31

5. Dewan Komisaris memberikan Nasihat dan Arahanterhadap Direksi atas implementasi rencana dankebijakan Perseroan terkait

a) Hal-hal penting mengenai perubahan lingkunganbisnis;

b) Penguatan sistem pengendalian intern;

c) Manajemen Risiko;

d) Sistem Teknologi Informasi;

e) Pelaksanaan pengembangan karir;

f) Akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;

g) Pengadaan barang dan jasa serta pelaksana-annya;

h) Merespon dan menindaklanjuti keluhan dariStakeholders

i) Kebijakan mutu dan pelayanan;

2.4.3. Terkait Pencalonan Anggota Direksi (Nominasi danRemunerasi)

1. Mengusulkan kebijakan Remunerasi dan seleksi bagicalon Anggota Direksi Perseroan dan calon AnggotaDewan Komisaris dan Direksi Anak PerusahaanPerseroan, serta mengajukan kepada RUPS untukdisahkan.

2. Mengusulkan calon Anggota Direksi Perseroan kepadaPemegang Saham.

3. Melakukan penelaahan dan pengawasan untukmemastikan bahwa Perseroan telah memiliki strategidan kebijakan nominasi yang meliputi proses analisisorganisasi, prosedur dan kriteria rekrutmen, seleksidan promosi.

4. Memastikan bahwa Perseroan memiliki sistemremunerasi yang transparan berupa gaji atauhonorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetapdan insentif yang bersifat variabel.

5. Menyusun kebijakan mengenai pengajuan usulanremunerasi Direksi kepada RUPS.

32

6. Menelaah usulan remunerasi Direksi bersama denganKomite Audit.

7. Mengusulkan insentif kinerja/tantiem, mempertim-bangkan penilaian kinerja Direksi dan pencapaiantingkat kesehatan Perseroan.

8. Mengusulkan remunerasi (gaji, tunjangan dan fasilitasserta tantiem/insentif kinerja) Direksi kepada RUPS.

2.4.4. Terkait Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

1. Melakukan evaluasi kinerja melalui penyusunan KeyPerformance Indicator (KPI) Dewan Komisaris dengansistem self assessment atau sistem lain untuk kemu-dian diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.

2. Memberikan tanggapan dan rekomendasi mengenaipenetapan KPI Direksi pada setiap awal tahun kerja.

3. Mengevaluasi masing-masing kinerja anggota DewanKomisaris dan dituangkan dalam risalah rapat DewanKomisaris.

4. Laporan kinerja Dewan Komisaris disampaikan dalamlaporan tugas pelaksanaan tugas pengawasan DewanKomisaris.

5. Menyusun sistem pengukuran dan penilaian (evaluasi)kinerja Dewan Komisaris individu/anggota DewanKomisaris dan Direksi dan mengajukan kepada RUPS.

6. Mengusulkan KPI beserta target-targetnya yangdisampaikan setiap tahunnya kepada RUPS untukdisahkan.

7. Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi,Dewan Komisaris :

a. Menyusun kebijakan mengenai penilaian kinerjaDireksi dan pelaporannya kepada PemegangSaham.

b. Menelaah kriteria, target dan indikator kinerjautama yang tercakup dalam kontrak manajemenDireksi/rencana kerja dan anggaran Perseroanbaik secara individu maupun kolegial dan me-nyampaikan kepada Pemegang Saham dalam

32

6. Menelaah usulan remunerasi Direksi bersama denganKomite Audit.

7. Mengusulkan insentif kinerja/tantiem, mempertim-bangkan penilaian kinerja Direksi dan pencapaiantingkat kesehatan Perseroan.

8. Mengusulkan remunerasi (gaji, tunjangan dan fasilitasserta tantiem/insentif kinerja) Direksi kepada RUPS.

2.4.4. Terkait Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

1. Melakukan evaluasi kinerja melalui penyusunan KeyPerformance Indicator (KPI) Dewan Komisaris dengansistem self assessment atau sistem lain untuk kemu-dian diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.

2. Memberikan tanggapan dan rekomendasi mengenaipenetapan KPI Direksi pada setiap awal tahun kerja.

3. Mengevaluasi masing-masing kinerja anggota DewanKomisaris dan dituangkan dalam risalah rapat DewanKomisaris.

4. Laporan kinerja Dewan Komisaris disampaikan dalamlaporan tugas pelaksanaan tugas pengawasan DewanKomisaris.

5. Menyusun sistem pengukuran dan penilaian (evaluasi)kinerja Dewan Komisaris individu/anggota DewanKomisaris dan Direksi dan mengajukan kepada RUPS.

6. Mengusulkan KPI beserta target-targetnya yangdisampaikan setiap tahunnya kepada RUPS untukdisahkan.

7. Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi,Dewan Komisaris :

a. Menyusun kebijakan mengenai penilaian kinerjaDireksi dan pelaporannya kepada PemegangSaham.

b. Menelaah kriteria, target dan indikator kinerjautama yang tercakup dalam kontrak manajemenDireksi/rencana kerja dan anggaran Perseroanbaik secara individu maupun kolegial dan me-nyampaikan kepada Pemegang Saham dalam

33

laporan tugas pengawasan secara semesteranatau tahunan.

2.4.5 Terkait Pengawasan Manajemen Risiko

1. Melakukan kajian atas efektivitas pengurusan Per-seroan dari aspek manajemen risiko secara terin-tegrasi sebagai bahan rekomendasi Dewan Komisaris.

2. Melakukan evaluasi atas kebijakan investasi danmengidentifikasi serta menilai potensi risikonya.

3. Mengevaluasi tahapan proses manajemen investasidan risiko Perseroan, mulai dari identifikasi sampaidengan pengungkapan serta mitigasi risiko.

2.4.6. Terkait Etika Berusaha dan Anti Korupsi

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan ataumenawarkan, atau menerima, baik langsung maupuntidak langsung, sesuatu yang berharga kepada ataudari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintahuntuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apayang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan

2. Mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsiyang telah dicanangkan oleh Pemerintah denganmembuat laporan atas harta kekayaan untuk di-sampaikan kepada Direksi dan selanjutnya dilaporkankepada Lembaga Pemerintah yang berwenang.

2.4.7. Terkait dengan Sistem Pengendalian Internal

1. Memastikan efektivitas sistem pengendalian InternalPerusahaan.

2. Memastikan efektivitas pelaksanaan tugas AuditorInternal dan Auditor Eksternal, dengan menilaiKompetensi, Indepedensi serta ruang lingkup tugasAuditor Internal dan Auditor Eksternal.

3. Memastikan Auditor Internal, Auditor Eksternal danKomite Audit memiliki akses terhadap informasimengenai Perusahaan yang diperlukan untukmelaksanakan tugasnya.

33

laporan tugas pengawasan secara semesteranatau tahunan.

2.4.5 Terkait Pengawasan Manajemen Risiko

1. Melakukan kajian atas efektivitas pengurusan Per-seroan dari aspek manajemen risiko secara terin-tegrasi sebagai bahan rekomendasi Dewan Komisaris.

2. Melakukan evaluasi atas kebijakan investasi danmengidentifikasi serta menilai potensi risikonya.

3. Mengevaluasi tahapan proses manajemen investasidan risiko Perseroan, mulai dari identifikasi sampaidengan pengungkapan serta mitigasi risiko.

2.4.6. Terkait Etika Berusaha dan Anti Korupsi

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan ataumenawarkan, atau menerima, baik langsung maupuntidak langsung, sesuatu yang berharga kepada ataudari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintahuntuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apayang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan

2. Mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsiyang telah dicanangkan oleh Pemerintah denganmembuat laporan atas harta kekayaan untuk di-sampaikan kepada Direksi dan selanjutnya dilaporkankepada Lembaga Pemerintah yang berwenang.

2.4.7. Terkait dengan Sistem Pengendalian Internal

1. Memastikan efektivitas sistem pengendalian InternalPerusahaan.

2. Memastikan efektivitas pelaksanaan tugas AuditorInternal dan Auditor Eksternal, dengan menilaiKompetensi, Indepedensi serta ruang lingkup tugasAuditor Internal dan Auditor Eksternal.

3. Memastikan Auditor Internal, Auditor Eksternal danKomite Audit memiliki akses terhadap informasimengenai Perusahaan yang diperlukan untukmelaksanakan tugasnya.

34

4. Melakukan penilaian atas akurasi informasi yangdisiapkan untuk pihak lain, khususnya dalam LaporanKeuangan Triwulanan serta Laporan KeuanganTahunan.

2.4.8. Terkait dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

1. Melakukan pengawasan agar Perusahaan meng-ungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan(termasuk Laporan Keuangan) kepada pihak lainsesuai peraturan perundang-undangan yang berlakusecara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif;

2. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Peru-sahaan untuk menjaga kerahasiaan data dan/atauinformasi Perusahaan;

3. Informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh se-waktu menjabat sebagai anggota Dewan Komisarisharus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku;

4. Memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan Pe-rusahaan telah memuat informasi mengenai identitas,pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan DewanKomisaris di Perusahaan lain, termasuk rapat-rapatyang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internalmaupun rapat gabungan dengan Direksi), sertahonorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yangditerima dari Perseroan.

2.4.9. Terkait dengan Pelaporan

1. Menyampaikan laporan triwulanan perkembanganrealisasi Indikator Pencapaian Kinerja kepada paraPemegang Saham;

2. Melakukan penelitian dan penelahaan atas laporan-laporan dari Direksi, terutama yang berkaitan dengantugas-tugas spesifik yang telah diputuskan bersama;

3. Menelaah laporan-laporan dari Komite Audit danKomite Manajemen Risiko.

4. Melaporkan pengangkatan dan pemberhentian ang-gota Komite Audit dan Komite Manajemen Risikokepada RUPS.

34

4. Melakukan penilaian atas akurasi informasi yangdisiapkan untuk pihak lain, khususnya dalam LaporanKeuangan Triwulanan serta Laporan KeuanganTahunan.

2.4.8. Terkait dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

1. Melakukan pengawasan agar Perusahaan meng-ungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan(termasuk Laporan Keuangan) kepada pihak lainsesuai peraturan perundang-undangan yang berlakusecara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif;

2. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Peru-sahaan untuk menjaga kerahasiaan data dan/atauinformasi Perusahaan;

3. Informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh se-waktu menjabat sebagai anggota Dewan Komisarisharus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku;

4. Memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan Pe-rusahaan telah memuat informasi mengenai identitas,pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan DewanKomisaris di Perusahaan lain, termasuk rapat-rapatyang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internalmaupun rapat gabungan dengan Direksi), sertahonorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yangditerima dari Perseroan.

2.4.9. Terkait dengan Pelaporan

1. Menyampaikan laporan triwulanan perkembanganrealisasi Indikator Pencapaian Kinerja kepada paraPemegang Saham;

2. Melakukan penelitian dan penelahaan atas laporan-laporan dari Direksi, terutama yang berkaitan dengantugas-tugas spesifik yang telah diputuskan bersama;

3. Menelaah laporan-laporan dari Komite Audit danKomite Manajemen Risiko.

4. Melaporkan pengangkatan dan pemberhentian ang-gota Komite Audit dan Komite Manajemen Risikokepada RUPS.

35

5. Menelaah laporan triwulanan pelaksanaan RKAP yangdisiapkan Direksi serta memberi saran/rekomendasi.

6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporantahunan yang disiapkan Direksi serta menandatanganilaporan tahunan.

2.4.10 Terkait dengan tugas dan kewajiban lain

Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugaspengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidakbertentangan dengan peraturan perundang-undangan,Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

2.5 Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berwenang untuk:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumenlainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi danmemeriksa kekayaan Perseroan;

2. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakanPerseroan;

3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnyamengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaanPerseroan;

4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akandijalankan oleh Direksi;

5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan se-pengetahuan Direksi untuk mengikuti rapat Dewan Komisaris;

6. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;

7. Mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan Komisaris,jika dianggap perlu;

8. Memberhentikan sementara Direksi, sesuai dengan ketentuanAnggaran Dasar;

9. Membentuk Komite-Komite lain selain Komite Audit, jikadianggap perlu dengan memperhatikan kemampuanperusahaan;

10. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangkawaktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;

35

5. Menelaah laporan triwulanan pelaksanaan RKAP yangdisiapkan Direksi serta memberi saran/rekomendasi.

6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporantahunan yang disiapkan Direksi serta menandatanganilaporan tahunan.

2.4.10 Terkait dengan tugas dan kewajiban lain

Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugaspengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidakbertentangan dengan peraturan perundang-undangan,Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

2.5 Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berwenang untuk:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumenlainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi danmemeriksa kekayaan Perseroan;

2. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakanPerseroan;

3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnyamengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaanPerseroan;

4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akandijalankan oleh Direksi;

5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan se-pengetahuan Direksi untuk mengikuti rapat Dewan Komisaris;

6. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;

7. Mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan Komisaris,jika dianggap perlu;

8. Memberhentikan sementara Direksi, sesuai dengan ketentuanAnggaran Dasar;

9. Membentuk Komite-Komite lain selain Komite Audit, jikadianggap perlu dengan memperhatikan kemampuanperusahaan;

10. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangkawaktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;

36

11. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaantertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuanAnggaran Dasar;

12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjangtidak bertentangan dengan peraturan perundang-undanganAnggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum PemegangSaham.

2.6. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

A. Kebijakan Umum

1. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan kinerjaDewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris untukdievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS.

2. Kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugaskewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar maupunamanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formaldisampaikan secara terbuka kepada anggota DewanKomisaris sejak tanggal pengangkatannya.

3. Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secarakeseluruhan dan kinerja masing-masing anggota DewanKomisaris secara individual merupakan bagian takterpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberianinsentif bagi anggota Dewan Komisaris.

4. Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota DewanKomisaris secara individual merupakan salah satu dasarpertimbangan bagi Pemegang Saham untuk member-hentikan dan/atau menunjuk kembali Anggota DewanKomisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerjatersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatanefektivitas Dewan Komisaris.

B. Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Kriteria evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan individu anggotaDewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS sebagai berikut :

1. Penyusunan Key Performance Indicator (KPI) bersamaandengan penyusunan RKAP;

36

11. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaantertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuanAnggaran Dasar;

12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjangtidak bertentangan dengan peraturan perundang-undanganAnggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum PemegangSaham.

2.6. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

A. Kebijakan Umum

1. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan kinerjaDewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris untukdievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS.

2. Kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugaskewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar maupunamanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formaldisampaikan secara terbuka kepada anggota DewanKomisaris sejak tanggal pengangkatannya.

3. Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secarakeseluruhan dan kinerja masing-masing anggota DewanKomisaris secara individual merupakan bagian takterpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberianinsentif bagi anggota Dewan Komisaris.

4. Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota DewanKomisaris secara individual merupakan salah satu dasarpertimbangan bagi Pemegang Saham untuk member-hentikan dan/atau menunjuk kembali Anggota DewanKomisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerjatersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatanefektivitas Dewan Komisaris.

B. Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Kriteria evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan individu anggotaDewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS sebagai berikut :

1. Penyusunan Key Performance Indicator (KPI) bersamaandengan penyusunan RKAP;

37

2. Penyusunan Evaluasi Kinerja KPI bersamaan denganpenyusunan laporan tahunan perusahaan;

3. Tingkat kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris, rapatkoordinasi, maupun rapat dengan komite-komite.

4. Kontribusi dalam proses pengawasan Perseroan.

5. Keterlibatan dalam penugasan-penugasan tertentu.

6. Komitmen dalam memajukan kepentingan Perseroan.

7. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yangberlaku, Anggaran Dasar, ketentuan RUPS, serta peraturanlainnya.

2.7. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris :

1. Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota ataulebih.

2. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) oranganggota merupakan majelis dan setiap anggota DewanKomisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkanberdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) oranganggota maka salah seorang anggota Dewan Komisarisdiangkat sebagai Komisaris Utama.

4. Dalam komposisi Dewan Komisaris, paling sedikit 20% (duapuluh persen) merupakan anggota Dewan Komisaris In-dependen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatan,yang bebas dari ketentuan sebagai berikut :

Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengananggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksidan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungandengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat mem-pengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tidak bekerja pada Pemerintah termasuk di departemen,lembaga, dan kemiliteran dalam kurun waktu 3 (tiga) tahunterakhir.

Tidak bekerja di perusahaan atau afiliasinya dalam waktu3 (tiga) tahun terakhir.

37

2. Penyusunan Evaluasi Kinerja KPI bersamaan denganpenyusunan laporan tahunan perusahaan;

3. Tingkat kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris, rapatkoordinasi, maupun rapat dengan komite-komite.

4. Kontribusi dalam proses pengawasan Perseroan.

5. Keterlibatan dalam penugasan-penugasan tertentu.

6. Komitmen dalam memajukan kepentingan Perseroan.

7. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yangberlaku, Anggaran Dasar, ketentuan RUPS, serta peraturanlainnya.

2.7. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris :

1. Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota ataulebih.

2. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) oranganggota merupakan majelis dan setiap anggota DewanKomisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkanberdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) oranganggota maka salah seorang anggota Dewan Komisarisdiangkat sebagai Komisaris Utama.

4. Dalam komposisi Dewan Komisaris, paling sedikit 20% (duapuluh persen) merupakan anggota Dewan Komisaris In-dependen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatan,yang bebas dari ketentuan sebagai berikut :

Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengananggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksidan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungandengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat mem-pengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tidak bekerja pada Pemerintah termasuk di departemen,lembaga, dan kemiliteran dalam kurun waktu 3 (tiga) tahunterakhir.

Tidak bekerja di perusahaan atau afiliasinya dalam waktu3 (tiga) tahun terakhir.

38

Tidak mempunyai keterkaitan finansiil, baik langsungmaupun tidak langsung dengan perusahaan atauperusahaan lain yang menyediakan jasa dan produkkepada perusahaan dan afiliasinya.

Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubunganlain yang dapat menghalangi atau mengganggu ke-mampuan Komisaris yang berasal dari kalangan di luarperusahaan untuk bertindak atau berfikir secara bebas dilingkup perusahaan.

5. Dalam proses pencalonan dan pengangkatan DewanKomisaris dari kalangan di luar perusahaan, harus diupayakanagar pendapat pemegang saham minoritas diperhatikansebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan pemegangsaham minoritas dan stakeholders.

6. Laporan Tahunan Perusahaan harus memuat nama-namaanggota Dewan Komisaris, termasuk pula pekerjaan utamaDewan Komisaris di luar perusahaan.

2.8. Masa Jabatan dan Jabatan Dewan Komisaris Lowong :

a) Masa Jabatan Dewan Komisaris :

Masa jabatan Dewan Komisaris adalah selama 5 (lima) tahundengan tidak mengurangi hak Rapat Umum PemegangSaham untuk memberhentikan para anggota DewanKomisaris sewaktu-waktu.

Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisarisdapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masajabatan.

1. Jabatan Dewan Komisaris berakhir apabila :

a. Meninggal Dunia;

b. Masa jabatannya berakhir;

c. Diberhentikan berdasarkan RUPS dan/atau;

d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggotaDewan Komisaris berdasarkan Anggaran DasarPerusahaan dan peraturan perundang-undanganlainnya.

38

Tidak mempunyai keterkaitan finansiil, baik langsungmaupun tidak langsung dengan perusahaan atauperusahaan lain yang menyediakan jasa dan produkkepada perusahaan dan afiliasinya.

Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubunganlain yang dapat menghalangi atau mengganggu ke-mampuan Komisaris yang berasal dari kalangan di luarperusahaan untuk bertindak atau berfikir secara bebas dilingkup perusahaan.

5. Dalam proses pencalonan dan pengangkatan DewanKomisaris dari kalangan di luar perusahaan, harus diupayakanagar pendapat pemegang saham minoritas diperhatikansebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan pemegangsaham minoritas dan stakeholders.

6. Laporan Tahunan Perusahaan harus memuat nama-namaanggota Dewan Komisaris, termasuk pula pekerjaan utamaDewan Komisaris di luar perusahaan.

2.8. Masa Jabatan dan Jabatan Dewan Komisaris Lowong :

a) Masa Jabatan Dewan Komisaris :

Masa jabatan Dewan Komisaris adalah selama 5 (lima) tahundengan tidak mengurangi hak Rapat Umum PemegangSaham untuk memberhentikan para anggota DewanKomisaris sewaktu-waktu.

Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisarisdapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masajabatan.

1. Jabatan Dewan Komisaris berakhir apabila :

a. Meninggal Dunia;

b. Masa jabatannya berakhir;

c. Diberhentikan berdasarkan RUPS dan/atau;

d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggotaDewan Komisaris berdasarkan Anggaran DasarPerusahaan dan peraturan perundang-undanganlainnya.

39

2. Ketentuan sebagaimana butir 1 termasuk tetapi tidakterbatas pada rangkap jabatan yang dilarang danpengunduran diri.

3. Bagi Anggota Dewan Komisris yang berhenti sebelummaupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali ber-henti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutantetap bertanggungjawab atas tindakan-tindakannya yangbelum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.

4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengun-durkan diri dari jabatannya dengan memberitahukansecara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepadaPerseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham,Anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi palinglambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengundurandirinya, Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkantanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggalsurat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggalefektif pengunduran diri.

5. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta olehanggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalamwaktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permoho-nan pengunduran diri diterima dalam hal tidak disebutkantanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dariRUPS, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhentidengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebutdiatas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) harisejak tanggal surat permohonan pengunduran diriditerima tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

b) Jabatan Dewan Komisaris, Lowong :

1. Apabila oleh sebab jabatan anggota Dewan Komisarislowong maka :

a. Rapat Umum Pemegang Saham harus diseleng-garakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh)hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowo-ngan tersebut;

b. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan olehberakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komi-saris, maka anggota Dewan Komisaris yang ber-akhir masa jabatannya tersebut dapat ditunjuk oleh

39

2. Ketentuan sebagaimana butir 1 termasuk tetapi tidakterbatas pada rangkap jabatan yang dilarang danpengunduran diri.

3. Bagi Anggota Dewan Komisris yang berhenti sebelummaupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali ber-henti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutantetap bertanggungjawab atas tindakan-tindakannya yangbelum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.

4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengun-durkan diri dari jabatannya dengan memberitahukansecara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepadaPerseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham,Anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi palinglambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengundurandirinya, Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkantanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggalsurat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggalefektif pengunduran diri.

5. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta olehanggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalamwaktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permoho-nan pengunduran diri diterima dalam hal tidak disebutkantanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dariRUPS, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhentidengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebutdiatas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) harisejak tanggal surat permohonan pengunduran diriditerima tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

b) Jabatan Dewan Komisaris, Lowong :

1. Apabila oleh sebab jabatan anggota Dewan Komisarislowong maka :

a. Rapat Umum Pemegang Saham harus diseleng-garakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh)hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowo-ngan tersebut;

b. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan olehberakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komi-saris, maka anggota Dewan Komisaris yang ber-akhir masa jabatannya tersebut dapat ditunjuk oleh

40

RUPS untuk sementara tetap melaksanakan tugassebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugasm,kewenangan dan kewajiban yang sama;

c. Kepada Pelaksana Tugas anggota Dewan Ko-misaris sebagaimana dimaksud pada huruf b,diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas se-bagai anggota Dewan Komisaris, kecuali SantunanPurna Jabatan.

2. Apabila karena sebab apapun juga Perusahaan tidakmempunyai seorangpun anggota Dewan Komisaris,maka :

a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) harisetelah terjadi lowongan, harus diselenggarakanRUPS untuk mengisi lowongan itu;

b. Selama jabatan Dewan Komisaris lowong selainkarena berakhirnya masa jabatan, maka RUPSmenunjuk seorang atau beberapa orang PemegangSaham atau pihak lain untuk sementaramelaksanakan tugas Dewan Komisaris;

c. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan olehkarena berakhirnya masa jabatan, maka anggotaDewan Komisaris yang berakhir masa jabatannyatersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuksementara tetap melaksanakan tugas sebegaianggota Dewan Komisaris dengan tugas,kewenangan dan kewajiban yang sama;

d. Kepada Pelaksana Tugas anggota-anggota DewanKomisaris sebagaimana dimaksud pada huruf b danc, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitassebagai anggota Dewan Komisaris, kecualiSantunan Purna Tugas.

2.9. Pembagian Kerja Dewan Komisaris :

Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diaturoleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya DewanKomisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yangdiangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris atas bebanPerusahaan.

40

RUPS untuk sementara tetap melaksanakan tugassebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugasm,kewenangan dan kewajiban yang sama;

c. Kepada Pelaksana Tugas anggota Dewan Ko-misaris sebagaimana dimaksud pada huruf b,diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas se-bagai anggota Dewan Komisaris, kecuali SantunanPurna Jabatan.

2. Apabila karena sebab apapun juga Perusahaan tidakmempunyai seorangpun anggota Dewan Komisaris,maka :

a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) harisetelah terjadi lowongan, harus diselenggarakanRUPS untuk mengisi lowongan itu;

b. Selama jabatan Dewan Komisaris lowong selainkarena berakhirnya masa jabatan, maka RUPSmenunjuk seorang atau beberapa orang PemegangSaham atau pihak lain untuk sementaramelaksanakan tugas Dewan Komisaris;

c. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan olehkarena berakhirnya masa jabatan, maka anggotaDewan Komisaris yang berakhir masa jabatannyatersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuksementara tetap melaksanakan tugas sebegaianggota Dewan Komisaris dengan tugas,kewenangan dan kewajiban yang sama;

d. Kepada Pelaksana Tugas anggota-anggota DewanKomisaris sebagaimana dimaksud pada huruf b danc, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitassebagai anggota Dewan Komisaris, kecualiSantunan Purna Tugas.

2.9. Pembagian Kerja Dewan Komisaris :

Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diaturoleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya DewanKomisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yangdiangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris atas bebanPerusahaan.

41

2.10. Rapat Dewan Komisaris :

a) Tempat dan Waktu Rapat :

1. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakandi tempat kedudukan Perusahaan atau tempat lain didalam wilayah Republik Indonesia.

2. Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiapbulan sekali, dalam rapat tersebut Dewan Komisarisdapat mengundang Direksi.

3. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggotaDewan Komisaris, permintaan Direksi, atau ataspermintaan tertulis 1 (satu) atau beberapa PemegangSaham yang mewakili

sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlahsaham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-halyang akan dibicarakan.

b) Panggilan Rapat dan Tata Tertib Rapat :

1. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secaratertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota DewanKomisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dandisampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebihsingkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidakmemperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

2. Panggilan rapat tersebut harus mencantumkan acara,tanggal, waktu dan tempat rapat.

3. Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semuaanggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat.

4. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapatDewan Komisaris.

5. Keputusan dapat pula diambil diluar rapat DewanKomisaris sepanjang seluruh anggota Dewan Komisarissetuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

c) Pimpinan Rapat dan Risalah Rapat :

1. Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh KomisarisUtama.

41

2.10. Rapat Dewan Komisaris :

a) Tempat dan Waktu Rapat :

1. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakandi tempat kedudukan Perusahaan atau tempat lain didalam wilayah Republik Indonesia.

2. Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiapbulan sekali, dalam rapat tersebut Dewan Komisarisdapat mengundang Direksi.

3. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggotaDewan Komisaris, permintaan Direksi, atau ataspermintaan tertulis 1 (satu) atau beberapa PemegangSaham yang mewakili

sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlahsaham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-halyang akan dibicarakan.

b) Panggilan Rapat dan Tata Tertib Rapat :

1. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secaratertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota DewanKomisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dandisampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebihsingkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidakmemperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

2. Panggilan rapat tersebut harus mencantumkan acara,tanggal, waktu dan tempat rapat.

3. Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semuaanggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat.

4. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapatDewan Komisaris.

5. Keputusan dapat pula diambil diluar rapat DewanKomisaris sepanjang seluruh anggota Dewan Komisarissetuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

c) Pimpinan Rapat dan Risalah Rapat :

1. Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh KomisarisUtama.

42

2. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan,rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggotaDewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh KomisarisUtama.

3. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan,maka anggota Dewan Komisaris yang paling lamamenjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindaksebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris.

4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lamamenjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih darisatu orang, maka anggota Dewan Komisaris yang tertuadalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat.

5. Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalahrapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasukpendapat berbeda/dissenting opinion anggota DewanKomisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.

6. Risalah rapat ditandatangani oleh Ketua rapat danseluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalamrapat.

7. Asli Risalah Rapat Dewan Komisaris disampaikankepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara, sedangkanDewan Komisaris menyimpan salinannya.

d) Ketentuan, Keputusan dan Musyawarah Rapat :

1. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhakmengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiriatau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlahanggota Dewan Komisaris.

2. Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Komisaris tidakberhak mengambil keputusan kecuali semua anggotaDewan Komisaris atau wakilnya yang sah, hadir danmenyetujui penambahan mata acara rapat.

3. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalamrapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnyaberdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untukkeperluan itu.

Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakiliseorang anggota Dewan Komisaris lainnya.

42

2. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan,rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggotaDewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh KomisarisUtama.

3. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan,maka anggota Dewan Komisaris yang paling lamamenjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindaksebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris.

4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lamamenjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih darisatu orang, maka anggota Dewan Komisaris yang tertuadalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat.

5. Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalahrapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasukpendapat berbeda/dissenting opinion anggota DewanKomisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.

6. Risalah rapat ditandatangani oleh Ketua rapat danseluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalamrapat.

7. Asli Risalah Rapat Dewan Komisaris disampaikankepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara, sedangkanDewan Komisaris menyimpan salinannya.

d) Ketentuan, Keputusan dan Musyawarah Rapat :

1. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhakmengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiriatau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlahanggota Dewan Komisaris.

2. Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Komisaris tidakberhak mengambil keputusan kecuali semua anggotaDewan Komisaris atau wakilnya yang sah, hadir danmenyetujui penambahan mata acara rapat.

3. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalamrapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnyaberdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untukkeperluan itu.

Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakiliseorang anggota Dewan Komisaris lainnya.

43

4. Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambildengan musyawarah untuk mufakat.

5. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat,maka keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengansuara terbanyak biasa.

6. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk menge-luarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untukanggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidakada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suarayang dikeluarkan dalam rapat.

8. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju samabanyaknya, maka keputusan rapat adalah yang samadengan pendapat pimpinan rapat, dengan tetap mem-perhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban,kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusanrapat dilakukan dengan pemilihan secara tertutup.

9. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasilkeputusan rapat.

10. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasilpemungutan suara belum mendapatkan satu alternatifdengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian darijumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihanulang terhadap dua usulan yang memperoleh suaraterbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suaralebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yandikeluarkan.

11. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak di-hitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkandalam rapat.

2.11. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi :

a) Dewan Komisaris dan Direksi secara periodik mengadakanrapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan. RapatDewan Komisaris dengan Direksi diadakan di tempatkedudukan atau di tempat kegiatan usaha perusahaan.

43

4. Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambildengan musyawarah untuk mufakat.

5. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat,maka keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengansuara terbanyak biasa.

6. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk menge-luarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untukanggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidakada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suarayang dikeluarkan dalam rapat.

8. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju samabanyaknya, maka keputusan rapat adalah yang samadengan pendapat pimpinan rapat, dengan tetap mem-perhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban,kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusanrapat dilakukan dengan pemilihan secara tertutup.

9. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasilkeputusan rapat.

10. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasilpemungutan suara belum mendapatkan satu alternatifdengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian darijumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihanulang terhadap dua usulan yang memperoleh suaraterbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suaralebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yandikeluarkan.

11. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak di-hitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkandalam rapat.

2.11. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi :

a) Dewan Komisaris dan Direksi secara periodik mengadakanrapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan. RapatDewan Komisaris dengan Direksi diadakan di tempatkedudukan atau di tempat kegiatan usaha perusahaan.

44

b) Panggilan rapat Dewan Komisaris dan Direksi dilakukansecara tertulis oleh Komisaris Utama, atau oleh anggotaDewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama, dandisampaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 7(tujuh) hari sebelum rapat diadakan. Dalam panggilan rapattersebut harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dantempat rapat.

c) Rapat Dewan Komisaris dan Direksi adalah sah jika dihadirioleh Komisaris Utama dan Direktur Utama atau wakilnyadengan surat kuasa, dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari ½(satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

d) Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dan Direksidiambil dengan musyawarah untuk mufakat.

e) Apabila melalui musyawarah tidak tercapai kesepakatan,maka keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengansuara terbanyak biasa.

f) Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan yang diputuskandalam rapat Dewan Komisaris dan Direksi, harus dibuat suaturisalah rapat yang ditanda-tangani oleh Ketua rapat DewanKomisaris dan oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk.

2.12. Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi :

a) Menelaah dan menyetujui rencana yang diusulkan Direksi.

b) Mengadakan pertemuan dengan Direksi minimal 1 (satu)bulan sekali atau pada saat tertentu apabila diperlukan.

c) Menyampaikan hasil keputusan rapat Dewan Komisariskepada Direksi apabila Direksi tidak hadir dalam rapattersebut.

d) Meyakini integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuanganperusahaan, sistem pengendalian manajemen, sistemmanajemen risiko yang dikelola dan dilaporkan kepadaDewan Komisaris.

e) Menerima informasi mengenai hasil keputusan Rapat Direksi.

44

b) Panggilan rapat Dewan Komisaris dan Direksi dilakukansecara tertulis oleh Komisaris Utama, atau oleh anggotaDewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama, dandisampaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 7(tujuh) hari sebelum rapat diadakan. Dalam panggilan rapattersebut harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dantempat rapat.

c) Rapat Dewan Komisaris dan Direksi adalah sah jika dihadirioleh Komisaris Utama dan Direktur Utama atau wakilnyadengan surat kuasa, dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari ½(satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

d) Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dan Direksidiambil dengan musyawarah untuk mufakat.

e) Apabila melalui musyawarah tidak tercapai kesepakatan,maka keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengansuara terbanyak biasa.

f) Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan yang diputuskandalam rapat Dewan Komisaris dan Direksi, harus dibuat suaturisalah rapat yang ditanda-tangani oleh Ketua rapat DewanKomisaris dan oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk.

2.12. Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi :

a) Menelaah dan menyetujui rencana yang diusulkan Direksi.

b) Mengadakan pertemuan dengan Direksi minimal 1 (satu)bulan sekali atau pada saat tertentu apabila diperlukan.

c) Menyampaikan hasil keputusan rapat Dewan Komisariskepada Direksi apabila Direksi tidak hadir dalam rapattersebut.

d) Meyakini integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuanganperusahaan, sistem pengendalian manajemen, sistemmanajemen risiko yang dikelola dan dilaporkan kepadaDewan Komisaris.

e) Menerima informasi mengenai hasil keputusan Rapat Direksi.

45

2.13. Hubungan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham :

a) Secara periodik Dewan Komisaris memberikan informasiperkembangan perusahaan, baik perkembangan positifmaupun yang negatif.

b) Bersama-sama dengan semua anggota Direksi, seluruhanggota Dewan Komisaris menandatangani Laporan Tahunanperusahaan untuk disampaikan sebagai pertanggung-jawabantahunan kepada RUPS.

c) Menginformasikan rencana strategis perusahaan.

2.14. Remunerasi Dewan Komisaris :

1. Penghasilan Dewan Komisaris Perusahaan terdiri dari :

Gaji/Honorarium Tunjangan Tantiem

2) Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan Gaji/Honorariumyang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuanganperusahaan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturanperundang-undangan.

3) Gaji/Honorarium Anggota Dewan Komisaris berdasarkanrumus sebagai berikut :

Gaji/Honorarium Dasar = (Indeks dasar/100) x Rp 15 juta Indeks Dasar = 60% Indeks Pendapatan + 40%

Indeks Total Aktiva. Faktor Penyesuaian = s.d. 400%

Industri Faktor Jabatan = [sesuai dengan ketentuan se-

bagaimana dimaksud padabutir (6)]

Faktor Inflasi = Prosentase tertentu dari rea-lisasi inflasi tahun sebelumnyayang dipergunakan dalam rang-ka penyusunan Laporan Keu-angan Pemerintah Pusat.

Gaji/Hoorarium =Gaji/Honorarium Dasar X Faktor Penyesuaian Industri X

Faktor Inflasi X Faktor Jabatan

45

2.13. Hubungan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham :

a) Secara periodik Dewan Komisaris memberikan informasiperkembangan perusahaan, baik perkembangan positifmaupun yang negatif.

b) Bersama-sama dengan semua anggota Direksi, seluruhanggota Dewan Komisaris menandatangani Laporan Tahunanperusahaan untuk disampaikan sebagai pertanggung-jawabantahunan kepada RUPS.

c) Menginformasikan rencana strategis perusahaan.

2.14. Remunerasi Dewan Komisaris :

1. Penghasilan Dewan Komisaris Perusahaan terdiri dari :


2) Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan Gaji/Honorariumyang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuanganperusahaan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturanperundang-undangan.

3) Gaji/Honorarium Anggota Dewan Komisaris berdasarkanrumus sebagai berikut :

Gaji/Honorarium Dasar = (Indeks dasar/100) x Rp 15 juta Indeks Dasar = 60% Indeks Pendapatan + 40%

Indeks Total Aktiva. Faktor Penyesuaian = s.d. 400%

Industri Faktor Jabatan = [sesuai dengan ketentuan se-

bagaimana dimaksud padabutir (6)]

Faktor Inflasi = Prosentase tertentu dari rea-lisasi inflasi tahun sebelumnyayang dipergunakan dalam rang-ka penyusunan Laporan Keu-angan Pemerintah Pusat.

Gaji/Hoorarium =Gaji/Honorarium Dasar X Faktor Penyesuaian Industri X


46

4) Besarnya Faktor Penyesuaian Industri sebagaimanadimaksud pada butir (3) ditetapkan oleh RUPS/keputusanpemegang saham diluar RUPS atas usul Direksi, denganmempertimbangkan sektor industri sejenis yang terukur(benchmark),kondisi persaingan usaha (Competitiveness)atau kompleksitas usaha, dan kelangkaan Sumber DayaManusia.

5) Dalam mengusulkan besaran Faktor Penyesuaian Industrisebagaimana dimaksud pada butir (3), Direksi menyertakanusulan dimaksud dengan data dan informasi pendukungberupa :

a. Peningkatan kompleksitas pengelolaan Perusahaan danpeningkatan tingkat persaingan di industri bersangkutan;

b. Peningkatan pencapaian kinerja yang signifikan diban-dingkan dengan industri atau dibandingkan dengan tahunper tahun;

c. Peningkatan penghasilan pada Perusahaan sejenisdan/atau yang memiliki kompleksitas yang setara;

d. Peningkatan tantangan dan/atau penugasan-penugasanspesifik yang diberikan kepada Dewan Komisaris padaperusahaan yang bersangkutan, yang memerlukanperhatian dan tanggung jawab yang melebihi kondisisebelumnya.

e. Rekomendasi/tanggapan tertulis Dewan Komisaris.

6) Besaran Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud pada butir(3) ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut :

a. Faktor Jabatan Direktur Utama : 100%

b. Faktor Jabatan Anggota Direksi : 90% dari DirekturUtama

c. Faktor Jabatan Komisaris Utama : 40% dari DirekturUtama

d. Faktor jabatan Anggota Komisaris : 36% dari DirekturUtama

7) RUPS dapat menetapkan besaran faktor jabatan yangberbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir(5) apabila dipandang lebih dapat merefleksikan keadilan dan

46




b. Peningkatan pencapaian kinerja yang signifikan diban-dingkan dengan industri atau dibandingkan dengan tahunper tahun;


d. Peningkatan tantangan dan/atau penugasan-penugasanspesifik yang diberikan kepada Dewan Komisaris padaperusahaan yang bersangkutan, yang memerlukanperhatian dan tanggung jawab yang melebihi kondisisebelumnya.

e. Rekomendasi/tanggapan tertulis Dewan Komisaris.



b. Faktor Jabatan Anggota Direksi : 90% dari DirekturUtama

c. Faktor Jabatan Komisaris Utama : 40% dari DirekturUtama

d. Faktor jabatan Anggota Komisaris : 36% dari DirekturUtama

7) RUPS dapat menetapkan besaran faktor jabatan yangberbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir(5) apabila dipandang lebih dapat merefleksikan keadilan dan

47

kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabmasing-masing anggota Dewan Komisaris.

8) Dalam hal terdapat jabatan lain yang tidak tercantum dalamkomposisi Faktor jabatan sebagaimana dimaksud pada butir(6), besaran Faktor Jabatan ditetapkan oleh RUPS.

9) Pajak atas Gaji/Honorarium anggota Dewan Komisarissebagaimana diatur pada butir (2) ditanggung dan menjadibeban Perusahaan.

10) Besarnya Gaji/Honorarium Anggota Dewan Komisarisditetapkan oleh RUPS setiap tahun dengan daya laku selamasatu tahun buku perusahaan terhitung sejak Januari tahunberjalan.

11) Dalam hal RUPS tidak menetapkan besarnya Gaji/ Hono-rarium Anggota Dewan Komisaris untuk tahun tertentu, makabesarnya Gaji/Honorarium menggunakan besaran yang palingakhir ditetapkan dan diberlakukan oleh RUPS.

2.15. Fasilitas Dewan Komisaris :

1) Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan Fasilitas yangdisesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuanganPerusahaan dan tidak boleh bertentangan dengan keputusanRUPS dan peraturan perundang-undangan. Fasilitas tersebutsesuai dengan Surat Edaran PT Pupuk Indonesia (Persero)Nomor : SE-03/V/2012 tanggal 24 Mei 2012, berupa :

Kesehatan; Perkumpulan / Profesi; Bantuan Hukum

2) Pajak yang timbul akibat pemberian Fasilitas sebagaimanadimaksud dalam butir (1) ditanggung dan menjadi bebanPerusahaan.

3) Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan penyalah-gunaan Fasilitas sebagaimana dimaksud butir (1) diatas.

4) PT Pupuk Indonesia dapat menuntut secara hukum terhadapAnggota Dewan Komisaris yang melakukan penyalahgunaanFasilitas sebagaimana dimaksud pada butir (1).

47

kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabmasing-masing anggota Dewan Komisaris.

8) Dalam hal terdapat jabatan lain yang tidak tercantum dalamkomposisi Faktor jabatan sebagaimana dimaksud pada butir(6), besaran Faktor Jabatan ditetapkan oleh RUPS.

9) Pajak atas Gaji/Honorarium anggota Dewan Komisarissebagaimana diatur pada butir (2) ditanggung dan menjadibeban Perusahaan.

10) Besarnya Gaji/Honorarium Anggota Dewan Komisarisditetapkan oleh RUPS setiap tahun dengan daya laku selamasatu tahun buku perusahaan terhitung sejak Januari tahunberjalan.

11) Dalam hal RUPS tidak menetapkan besarnya Gaji/ Hono-rarium Anggota Dewan Komisaris untuk tahun tertentu, makabesarnya Gaji/Honorarium menggunakan besaran yang palingakhir ditetapkan dan diberlakukan oleh RUPS.

2.15. Fasilitas Dewan Komisaris :

1) Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan Fasilitas yangdisesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuanganPerusahaan dan tidak boleh bertentangan dengan keputusanRUPS dan peraturan perundang-undangan. Fasilitas tersebutsesuai dengan Surat Edaran PT Pupuk Indonesia (Persero)Nomor : SE-03/V/2012 tanggal 24 Mei 2012, berupa :

Kesehatan; Perkumpulan / Profesi; Bantuan Hukum

2) Pajak yang timbul akibat pemberian Fasilitas sebagaimanadimaksud dalam butir (1) ditanggung dan menjadi bebanPerusahaan.

3) Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan penyalah-gunaan Fasilitas sebagaimana dimaksud butir (1) diatas.

4) PT Pupuk Indonesia dapat menuntut secara hukum terhadapAnggota Dewan Komisaris yang melakukan penyalahgunaanFasilitas sebagaimana dimaksud pada butir (1).

48

2.16. Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi

Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yangmempunyai benturan kepentingan (Conflict of interest) danmengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusandan/atau pelaksanaan kegiatan BUMN yang bersangkutan, selainpenghasilan yang sah.

2.17. Larangan Rangkap Jabatan

a) Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkapsebagai :

Anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah,dan Badan Usaha Milik Swasta.

Jabatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau

Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepen-tingan.

b) Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagaimanadimaksud pada huruf a), masa jabatannya sebagai DewanKomisaris berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapanjabatan.

c) Dalam hal seseorang yang menduduki jabatan yang dilaranguntuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisarissebagaimana dimaksud huruf a) diangkat sebagai DewanKomisaris, maka yang bersangkutan harus mengundurkandiri dari jabatan lama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh)hari sejak pengangkatannya pada perusahaan.

c) Dewan Komisaris yang tidak mengundurkan diri darijabatannya semula sebagaimana dimaksud pada huruf c),maka jabatannya sebagai Dewan Komisaris berakhirdengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari tersebut.

d) Dewan Komisaris yang diangkat melalui RUPS perusahaandilarang merangkap jabatan sebagai pengurus partai politikdan/atau calon/anggota legislatif.

f) Dewan Komisaris dilarang melakukan transaksi yangmempunyai benturan kepentingan dan mengambilkeuntungan pribadi dari kegiatan perusahaan yangbersangkutan, selain gaji dan fasilitas yang diterimanyasebagai Dewan Komisaris yang ditentukan oleh RUPS.

48


Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yangmempunyai benturan kepentingan (Conflict of interest) danmengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusandan/atau pelaksanaan kegiatan BUMN yang bersangkutan, selainpenghasilan yang sah.


a) Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkapsebagai :

Anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah,dan Badan Usaha Milik Swasta.

Jabatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau

Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepen-tingan.

b) Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagaimanadimaksud pada huruf a), masa jabatannya sebagai DewanKomisaris berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapanjabatan.

c) Dalam hal seseorang yang menduduki jabatan yang dilaranguntuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisarissebagaimana dimaksud huruf a) diangkat sebagai DewanKomisaris, maka yang bersangkutan harus mengundurkandiri dari jabatan lama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh)hari sejak pengangkatannya pada perusahaan.

c) Dewan Komisaris yang tidak mengundurkan diri darijabatannya semula sebagaimana dimaksud pada huruf c),maka jabatannya sebagai Dewan Komisaris berakhirdengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari tersebut.

d) Dewan Komisaris yang diangkat melalui RUPS perusahaandilarang merangkap jabatan sebagai pengurus partai politikdan/atau calon/anggota legislatif.

f) Dewan Komisaris dilarang melakukan transaksi yangmempunyai benturan kepentingan dan mengambilkeuntungan pribadi dari kegiatan perusahaan yangbersangkutan, selain gaji dan fasilitas yang diterimanyasebagai Dewan Komisaris yang ditentukan oleh RUPS.

49

3. Direksi :

3.1. Pengertian Direksi :

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung-jawab penuhatas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuanperusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun diluar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

3.2. Penetapan Calon Anggota Direksi :

Penetapan calon Anggota Direksi Perusahaan dilakukan melaluipenilaian terhadap calon Anggota Direksi Perusahaan yangmencakup persyaratan formal & materiil dan syarat lain yaitu :

1) Syarat Formal, yaitu orang perseorangan yang cakapmelakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima)tahun sebelum pengangkatannya pernah :

a) dinyatakan pailit;

b) menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris/DewanPengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkansuatu BUMN, Anak Perusahaan, Perusahaan, dan/atauPerusahaan dinyatakan pailit;

c) dihukum karena melakukan tindak pidana yangmerugikan keuangan Negara, BUMN, Anak Perusahaan,dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

3) Syarat Materiil terhadap Calon Direksi, yaitu meliputi :

a) Pengalaman, dalam arti yang bersangkutan memilikirekam jejak (track record) yang menunjukan keberhasilandalam pengurusan BUMN/Anak Perusahaan/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelumpencalonan.

b) Keahlian, dalam arti yang bersangkutan :

(1) memiliki pengetahuan yang memadai di bidangusaha perusahaan yang bersangkutan;

(2) memiliki pemahaman terhadap manajemen dan tatakelola perusahaan;

(3) memiliki kemampuan untuk merumuskan danmelaksanakan kebijakan strategis dalam rangkapengembangan perusahaan.

49

3. Direksi :

3.1. Pengertian Direksi :

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung-jawab penuhatas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuanperusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun diluar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

3.2. Penetapan Calon Anggota Direksi :

Penetapan calon Anggota Direksi Perusahaan dilakukan melaluipenilaian terhadap calon Anggota Direksi Perusahaan yangmencakup persyaratan formal & materiil dan syarat lain yaitu :

1) Syarat Formal, yaitu orang perseorangan yang cakapmelakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima)tahun sebelum pengangkatannya pernah :

a) dinyatakan pailit;

b) menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris/DewanPengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkansuatu BUMN, Anak Perusahaan, Perusahaan, dan/atauPerusahaan dinyatakan pailit;

c) dihukum karena melakukan tindak pidana yangmerugikan keuangan Negara, BUMN, Anak Perusahaan,dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

3) Syarat Materiil terhadap Calon Direksi, yaitu meliputi :

a) Pengalaman, dalam arti yang bersangkutan memilikirekam jejak (track record) yang menunjukan keberhasilandalam pengurusan BUMN/Anak Perusahaan/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelumpencalonan.

b) Keahlian, dalam arti yang bersangkutan :

(1) memiliki pengetahuan yang memadai di bidangusaha perusahaan yang bersangkutan;

(2) memiliki pemahaman terhadap manajemen dan tatakelola perusahaan;

(3) memiliki kemampuan untuk merumuskan danmelaksanakan kebijakan strategis dalam rangkapengembangan perusahaan.

50

c) Integritas, dalam arti yang bersangkutan tidak pernahterlibat :

(1) Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyim-pang pada tempat yang bersangkutan bekerjasebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);

(2) Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidakmemenuhi komitmen yang telah disepakati padatempat yang bersangkutan bekerja sebelum penca-lonan (berperilaku tidak baik);

(3) Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikankeuntungan secara melawan hukum kepada pribadicalon Anggota Direksi, karyawan Anak Perusahaan/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutanbekerja, atau golongan tertentu sebelum pencalonan(berperilaku tidak baik);

(4) Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pe-langgaran terhadap ketentuan yang berkaitandengan prinsip-prinsip pengurusan yang sehat(berperilaku tidak baik).

d) Kepemimpinan, dalam arti yang bersangkutan memilikikemampuan untuk :

(1) Memformulasikan dan mengartikulasikan visi pe-rusahaan.

(2) Mengarahkan pejabat dan karyawan perusahaanagar mampu melakukan sesuatu untuk mewujudkantujuan perusahaan;

(3) Membangkitkan semangat (memberi energi baru)dan memberikan motivasi kepada pejabat dankaryawan perusahaan untuk mampu mewujudkantujuan perusahaan.

e) Memiliki kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi yangtinggi untuk memajukan dan mengembangkan AnakPerusahaan yang bersangkutan.


a) Bersedia untuk ditempatkan pada posisi dimanapun yangditetapkan oleh Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero),

50

c) Integritas, dalam arti yang bersangkutan tidak pernahterlibat :

(1) Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyim-pang pada tempat yang bersangkutan bekerjasebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);

(2) Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidakmemenuhi komitmen yang telah disepakati padatempat yang bersangkutan bekerja sebelum penca-lonan (berperilaku tidak baik);

(3) Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikankeuntungan secara melawan hukum kepada pribadicalon Anggota Direksi, karyawan Anak Perusahaan/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutanbekerja, atau golongan tertentu sebelum pencalonan(berperilaku tidak baik);

(4) Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pe-langgaran terhadap ketentuan yang berkaitandengan prinsip-prinsip pengurusan yang sehat(berperilaku tidak baik).

d) Kepemimpinan, dalam arti yang bersangkutan memilikikemampuan untuk :

(1) Memformulasikan dan mengartikulasikan visi pe-rusahaan.

(2) Mengarahkan pejabat dan karyawan perusahaanagar mampu melakukan sesuatu untuk mewujudkantujuan perusahaan;

(3) Membangkitkan semangat (memberi energi baru)dan memberikan motivasi kepada pejabat dankaryawan perusahaan untuk mampu mewujudkantujuan perusahaan.

e) Memiliki kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi yangtinggi untuk memajukan dan mengembangkan AnakPerusahaan yang bersangkutan.


a) Bersedia untuk ditempatkan pada posisi dimanapun yangditetapkan oleh Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero),

51

sesuai dengan Surat Edaran PT Pupuk Indonesia (Per-sero) No : SE-02/V/2012.

b) Bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif,dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calonlegislatif;

c) Bukan kepala /wakil kepala daerah dan/atau tidak sedangmencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepaladaerah;

d) Berusia tidak melebihi 58 tahun ketika akan menjabatDireksi;

e) Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lemaga,Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas padaBUMN, Anggota Direksi pada BUMN, Anak Perusahaandan/atau Perusahaan, kecuali menandatangani suratpernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatantersebut jika terpilih sebagai Anggota Direksi AnakPerusahaan;

f) Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkanperaturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkapdengan jabatan Anggota Direksi, kecuali menandatanganisurat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatantersebut jika terpilih sebagai Anggota Direksi;

g) Tidak menjabat sebagai Anggota Direksi padaperusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periodeberturut-turut;

h) Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatupenyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugassebagai Anggota Direksi) yang dibuktikan dengan suratketerangan sehat dari rumah sakit pemerintah.

3.3. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi :

a) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

b) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pember-hentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulaiberlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut.Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan danpemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejakpenutupan RUPS.

51

sesuai dengan Surat Edaran PT Pupuk Indonesia (Per-sero) No : SE-02/V/2012.

b) Bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif,dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calonlegislatif;

c) Bukan kepala /wakil kepala daerah dan/atau tidak sedangmencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepaladaerah;

d) Berusia tidak melebihi 58 tahun ketika akan menjabatDireksi;

e) Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lemaga,Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas padaBUMN, Anggota Direksi pada BUMN, Anak Perusahaandan/atau Perusahaan, kecuali menandatangani suratpernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatantersebut jika terpilih sebagai Anggota Direksi AnakPerusahaan;

f) Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkanperaturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkapdengan jabatan Anggota Direksi, kecuali menandatanganisurat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatantersebut jika terpilih sebagai Anggota Direksi;

g) Tidak menjabat sebagai Anggota Direksi padaperusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periodeberturut-turut;

h) Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatupenyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugassebagai Anggota Direksi) yang dibuktikan dengan suratketerangan sehat dari rumah sakit pemerintah.

3.3. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi :

a) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

b) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pember-hentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulaiberlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut.Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan danpemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejakpenutupan RUPS.

52

c) Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksidilakukan melalui keputusan Pemegang Saham di luar RUPS,maka mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentiantersebut. Dalam hal keputusan Pemegang Saham di luarRUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pem-berhentian anggota Direksi tersebut berlaku sejak keputusanPemegang Saham tersebut ditetapkan.

d) RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

e) Alasan pemberhentian anggota Direksi dilakukan apabilaberdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutanantara lain :

1. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah dise-pakati dalam kontrak manajemen;

2. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

3. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

4. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaandan/atau Negara;

5. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/ataukepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggotaDireksi;

6. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum yang tetap, atau

7. Mengundurkan diri.

f) Disamping alasan pemberhentian anggota Direksi seba-gaimana dimaksud huruf e angka 1 sampai dengan 6, Direksidapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnyayang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuanPerusahaan.

g) Keputusan pemberhentian diambil setelah yang bersangkutandiberi kesempatan membela diri.

h) Rencana pemberhentian sewaktu-waktu anggota Direksidiberitahukan kepada Anggota Direksi yang bersangkutansecara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.

52

c) Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksidilakukan melalui keputusan Pemegang Saham di luar RUPS,maka mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentiantersebut. Dalam hal keputusan Pemegang Saham di luarRUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pem-berhentian anggota Direksi tersebut berlaku sejak keputusanPemegang Saham tersebut ditetapkan.

d) RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

e) Alasan pemberhentian anggota Direksi dilakukan apabilaberdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutanantara lain :

1. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah dise-pakati dalam kontrak manajemen;

2. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

3. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

4. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaandan/atau Negara;

5. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/ataukepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggotaDireksi;

6. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum yang tetap, atau

7. Mengundurkan diri.

f) Disamping alasan pemberhentian anggota Direksi seba-gaimana dimaksud huruf e angka 1 sampai dengan 6, Direksidapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnyayang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuanPerusahaan.

g) Keputusan pemberhentian diambil setelah yang bersangkutandiberi kesempatan membela diri.

h) Rencana pemberhentian sewaktu-waktu anggota Direksidiberitahukan kepada Anggota Direksi yang bersangkutansecara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.

53

i) Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar RUPS, makapembelaan diri disampaikan secara tertulis kepada PemegangSaham dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitungsejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu.

j) Dalam hal anggota Direksi yang diberhentikan telahmelakukan pembelaan diri atau menyatakan tidakberkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saatdiberitahu, maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksudhuruf i) dianggap telah terpenuhi.

k) Dalam hal pemberhentian dilakukan dalam RUPS, makapembelaan diri dilakukan dalam RUPS dengan mengabaikanketentuan batas waktu.

l) Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, makaanggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakantugasnya sebagaimana mestinya.

m) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud padabutir e) angka 4 dan 6, merupakan pemberhentian dengantidak hormat.

n) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktuoleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangandengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukankerugian Perusahaan atau melalaikan kewajibannya atauterdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan, denganketentuan sebagai berikut :

1. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentiansementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tatacara pengambilan keputusan Dewan Komisaris.

2. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukansecara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasanyang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusankepada Pemegang Saham dan Direksi.

3. Pemberhentian disampaikan dalam waktu paling lambat 2(dua) hari setelah ditetapkannya pemberhentiansementara tersebut.

4. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara, tidakberwenang menjalankan pengurusan perusahaan sertamewakili perusahaan baik di dalam maupun di luarpengadilan.

53

i) Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar RUPS, makapembelaan diri disampaikan secara tertulis kepada PemegangSaham dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitungsejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu.

j) Dalam hal anggota Direksi yang diberhentikan telahmelakukan pembelaan diri atau menyatakan tidakberkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saatdiberitahu, maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksudhuruf i) dianggap telah terpenuhi.

k) Dalam hal pemberhentian dilakukan dalam RUPS, makapembelaan diri dilakukan dalam RUPS dengan mengabaikanketentuan batas waktu.

l) Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, makaanggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakantugasnya sebagaimana mestinya.

m) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud padabutir e) angka 4 dan 6, merupakan pemberhentian dengantidak hormat.

n) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktuoleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangandengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukankerugian Perusahaan atau melalaikan kewajibannya atauterdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan, denganketentuan sebagai berikut :

1. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentiansementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tatacara pengambilan keputusan Dewan Komisaris.

2. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukansecara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasanyang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusankepada Pemegang Saham dan Direksi.

3. Pemberhentian disampaikan dalam waktu paling lambat 2(dua) hari setelah ditetapkannya pemberhentiansementara tersebut.

4. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara, tidakberwenang menjalankan pengurusan perusahaan sertamewakili perusahaan baik di dalam maupun di luarpengadilan.

54

5. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) harisetelah pemberhentian sementara dimaksud harusdiselenggarakan RUPS yang akan memutuskanapakah mencabut atau menguatkan keputusan pem-berhentian sementara tersebut. Penyelenggaraan RUPSdilakukan oleh Dewan Komisaris.

6. Dalam RUPS, anggota Direksi yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri.

7. Rapat sebagaimana dimaksud pada angka 5, dipimpinoleh salah seorang Pemegang saham yang dipilih olehdan dari antara Pemegang Saham yang hadir.

8. Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat,RUPS tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapatmengambil keputusan, maka pemberhentian sementaratersebut menjadi batal.

9. Keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusanpemberhentian sementara anggota Direksi, dapat puladilakukan oleh Pemegang Saham di luar RUPS dengansyarat semua Pemegang Saham dengan hak suaramenyetujui secara tertulis dengan menandatanganikeputusan yang bersangkutana dengan tetap mem-perhatian ketentuan waktu sebagimana dimaksud padaangka 5.

10. Dalam hal keputusan untuk mencabut atau menguatkankeputusan pemberhentian sementara anggota Direksidilakukan di luar RUPS, maka anggota Direksi yangbersangkutan diberitahukan secara lisan atau tertulis,dengan diberikan kesempatan pembelaan diri secaratertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari setelahmenerima pemberitahuan.

11. Apabila RUPS atau Pemegang Saham membatalkanpemberhentian sementara atau terjadi keadaan angka 8,maka anggota Direksi yang bersangkutan wajibmelaksanakan tugasnya kembali.

3.4. Kontrak Manajemen :

a) Pengertian Kontrak Manajemen.

Kontrak Manajemen adalah kesepakatan antara Direksi danDewan Komisaris PT Petrokimia Gresik (Pihak Pertama)

54

5. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) harisetelah pemberhentian sementara dimaksud harusdiselenggarakan RUPS yang akan memutuskanapakah mencabut atau menguatkan keputusan pem-berhentian sementara tersebut. Penyelenggaraan RUPSdilakukan oleh Dewan Komisaris.

6. Dalam RUPS, anggota Direksi yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri.

7. Rapat sebagaimana dimaksud pada angka 5, dipimpinoleh salah seorang Pemegang saham yang dipilih olehdan dari antara Pemegang Saham yang hadir.

8. Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat,RUPS tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapatmengambil keputusan, maka pemberhentian sementaratersebut menjadi batal.

9. Keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusanpemberhentian sementara anggota Direksi, dapat puladilakukan oleh Pemegang Saham di luar RUPS dengansyarat semua Pemegang Saham dengan hak suaramenyetujui secara tertulis dengan menandatanganikeputusan yang bersangkutana dengan tetap mem-perhatian ketentuan waktu sebagimana dimaksud padaangka 5.

10. Dalam hal keputusan untuk mencabut atau menguatkankeputusan pemberhentian sementara anggota Direksidilakukan di luar RUPS, maka anggota Direksi yangbersangkutan diberitahukan secara lisan atau tertulis,dengan diberikan kesempatan pembelaan diri secaratertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari setelahmenerima pemberitahuan.

11. Apabila RUPS atau Pemegang Saham membatalkanpemberhentian sementara atau terjadi keadaan angka 8,maka anggota Direksi yang bersangkutan wajibmelaksanakan tugasnya kembali.

3.4. Kontrak Manajemen :

a) Pengertian Kontrak Manajemen.

Kontrak Manajemen adalah kesepakatan antara Direksi danDewan Komisaris PT Petrokimia Gresik (Pihak Pertama)

55

dengan Pemegang Saham PT Petrokimia Gresik (PihakKedua), menyepakati hal-hal sebagai berikut :

Pihak Pertama :

1. Menyatakan bahwa Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan PT Petrokimia Gresik telah disusun denganmemperhatikan prinsip kehati-hatian dan telahmempertimbangkan semua risiko secara terukur.

2. Mengupayakan pencapaian target Key PerformanceIndicator(KPI) sebagaimana tercermin dalam lampiranKontrak Manajemen.

3. Bertanggung jawab secara penuh terhadap pencapaiantarget RKAP sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya masing-masing dan bersedia menerima sanksibila target-target KPI tersebut tidak tercapai.

Pihak Kedua :

1. Mendukung sepenuhnya Pihak Pertama dalam rangkamelaksanakan kegiatan untuk mencapai target yangdisepakati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Memberikan penghargaan kepada Pihak Pertama ataspencapaian target-target yang disepakati berdasarkanketentuan yang berlaku.

b) Para pihak dalam lingkup Kontrak Manajemen

1. Pihak pertama terdiri dari Dewan Komisaris dan DireksiPT Petrokimia Gresik.

2. Pihak kedua adalah Pemegang Saham PT PetrokimiaGesik Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) danYayasan PT Petrokimia Gresik.

3.5. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi :

a) Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitandengan pengurusan Perusahaan untuk kepentinganPerusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupundi luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadiandengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam

55

dengan Pemegang Saham PT Petrokimia Gresik (PihakKedua), menyepakati hal-hal sebagai berikut :

Pihak Pertama :

1. Menyatakan bahwa Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan PT Petrokimia Gresik telah disusun denganmemperhatikan prinsip kehati-hatian dan telahmempertimbangkan semua risiko secara terukur.

2. Mengupayakan pencapaian target Key PerformanceIndicator(KPI) sebagaimana tercermin dalam lampiranKontrak Manajemen.

3. Bertanggung jawab secara penuh terhadap pencapaiantarget RKAP sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya masing-masing dan bersedia menerima sanksibila target-target KPI tersebut tidak tercapai.

Pihak Kedua :

1. Mendukung sepenuhnya Pihak Pertama dalam rangkamelaksanakan kegiatan untuk mencapai target yangdisepakati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Memberikan penghargaan kepada Pihak Pertama ataspencapaian target-target yang disepakati berdasarkanketentuan yang berlaku.

b) Para pihak dalam lingkup Kontrak Manajemen

1. Pihak pertama terdiri dari Dewan Komisaris dan DireksiPT Petrokimia Gresik.

2. Pihak kedua adalah Pemegang Saham PT PetrokimiaGesik Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) danYayasan PT Petrokimia Gresik.

3.5. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi :

a) Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitandengan pengurusan Perusahaan untuk kepentinganPerusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupundi luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadiandengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam

56

peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/ataukeputusan RUPS.

b) Direksi berwenang untuk :

1) Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaandengan ketentuan bahwa terhadap kebijakan dibidangproduksi; pemasaran; keuangan, akuntansi danperbendaharaan; teknik dan pengembangan; sertasumber daya manusia, Direksi wajib mendapatkanpersetujuan tertulis terlebih dahulu dari PemegangSaham mayoritas;

2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepadaseorang atau beberapa orang anggota Direksi untukmengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakiliPerusahaan di dalam dan di luar pengadilan;

3) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepadaseorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baiksendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepadaorang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan diluar pengadilan;

4) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaianPerusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun ataujaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerjaPerseroan berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiunatau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerjayang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturanperundang-undangan, wajib mendapatkan persetujuantertulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham mayoritas;

5) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaanberdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan danperaturan perundang-udangan yang berlaku;

6) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Peru-sahaan serta membentuk Satuan Pengawasan Intern;

7) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya me-ngenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Peru-sahaan, mengikat Perusahan dengan dengan pihak laindan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili

56

peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/ataukeputusan RUPS.

b) Direksi berwenang untuk :

1) Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaandengan ketentuan bahwa terhadap kebijakan dibidangproduksi; pemasaran; keuangan, akuntansi danperbendaharaan; teknik dan pengembangan; sertasumber daya manusia, Direksi wajib mendapatkanpersetujuan tertulis terlebih dahulu dari PemegangSaham mayoritas;

2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepadaseorang atau beberapa orang anggota Direksi untukmengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakiliPerusahaan di dalam dan di luar pengadilan;

3) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepadaseorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baiksendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepadaorang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan diluar pengadilan;

4) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaianPerusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun ataujaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerjaPerseroan berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiunatau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerjayang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturanperundang-undangan, wajib mendapatkan persetujuantertulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham mayoritas;

5) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaanberdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan danperaturan perundang-udangan yang berlaku;

6) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Peru-sahaan serta membentuk Satuan Pengawasan Intern;

7) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya me-ngenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Peru-sahaan, mengikat Perusahan dengan dengan pihak laindan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili

57

Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang se-gala hal dan segala kejadian,

dengan pembatasan-pembatasan sebagimana diaturdalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasardan/atau Keputusan RUPS.

c) Direksi berkewajiban untuk :

1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dankegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuanserta kegiatan usahanya;

2) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka PanjangPerusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan (RKAP), dan perubahannya serta menyam-paikannya kepada Dewan Komisaris dan PemegangSaham untuk mendapatkan pengesahan RUPS;

3) Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai RJPPdan RKAP;

4) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus,Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;

5) Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertang-gungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumenkeuangan perusahaan sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang tentang Dokumen Perusahaan;

6) Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan StandarAkuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada AkuntanPublik untuk diaudit;

7) Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk LaporanKeuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;

8) Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenaiLaporan Tahunan;

9) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus,Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, danRisalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumenkeuangan perusahaan dan dokumen perusahaan lainnya.

57

Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang se-gala hal dan segala kejadian,

dengan pembatasan-pembatasan sebagimana diaturdalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasardan/atau Keputusan RUPS.

c) Direksi berkewajiban untuk :

1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dankegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuanserta kegiatan usahanya;

2) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka PanjangPerusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan (RKAP), dan perubahannya serta menyam-paikannya kepada Dewan Komisaris dan PemegangSaham untuk mendapatkan pengesahan RUPS;

3) Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai RJPPdan RKAP;

4) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus,Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;

5) Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertang-gungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumenkeuangan perusahaan sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang tentang Dokumen Perusahaan;

6) Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan StandarAkuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada AkuntanPublik untuk diaudit;

7) Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk LaporanKeuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;

8) Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenaiLaporan Tahunan;

9) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus,Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, danRisalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumenkeuangan perusahaan dan dokumen perusahaan lainnya.

58

3.6. Hak dan Tangungjawab Direksi

a) Hak- Hak Direksi :

1. Menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin danmengurus perusahaan.

2. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaianperusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun ataujaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawaiperusahaan berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku dan keputusan RUPS.

3. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaanberdasarkan peraturan kepegawaian perusahaan danperaturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakiliperusahaan di dalam dan di luar Pengadilan kepadaseseorang atau beberapa orang anggota Direksi yangkhusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang ataubeberapa orang pegawai perusahaan baik sendirimaupun bersama-sama atau kepada orang atau badanlain.

5. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya, baik mengenaipengurusan maupun pemilikan, sesuai denganketentuan-ketentuan yan diatur dalam Anggaran Dasardan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

6. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri darijabatannya dengan memberitahukan secara tertulismengenai maksudnya tersebut kepada PemegangSaham dengan tembusan kepada Dewan Komisaris danDireksi perusahaan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh)hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, dan kepadaanggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetapdimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan-nya sampai tanggal penetapan pengunduran dirinyadalam RUPS berikutnya.

b) Tanggungjawab Direksi :

1) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik danpenuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk

58

3.6. Hak dan Tangungjawab Direksi

a) Hak- Hak Direksi :

1. Menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin danmengurus perusahaan.

2. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaianperusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun ataujaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawaiperusahaan berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku dan keputusan RUPS.

3. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaanberdasarkan peraturan kepegawaian perusahaan danperaturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakiliperusahaan di dalam dan di luar Pengadilan kepadaseseorang atau beberapa orang anggota Direksi yangkhusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang ataubeberapa orang pegawai perusahaan baik sendirimaupun bersama-sama atau kepada orang atau badanlain.

5. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya, baik mengenaipengurusan maupun pemilikan, sesuai denganketentuan-ketentuan yan diatur dalam Anggaran Dasardan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

6. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri darijabatannya dengan memberitahukan secara tertulismengenai maksudnya tersebut kepada PemegangSaham dengan tembusan kepada Dewan Komisaris danDireksi perusahaan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh)hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, dan kepadaanggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetapdimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan-nya sampai tanggal penetapan pengunduran dirinyadalam RUPS berikutnya.

b) Tanggungjawab Direksi :

1) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik danpenuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk

59

kepentingan dan usaha Perusahaan dengan mengin-dahkan perundang-undangan yang berlaku.

2) Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secarapribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaimenjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usahaPerusahaan, kecuali apabila anggota Direksi yangbersangkutan dapat membuktikan bahwa :

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan ataukelalaiannya;

b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dankehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai denganmaksud dan tujuan Perusahaan;

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik lang-sung maupun tidak langsung atas tindakan pengu-rusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulatau berlanjutnya kerugian tersebut.

3) Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yangdiputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawabpribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakandimaksud disetujui oleh Rapat Direksi.

3.7. Jumlah dan Masa Jabatan Direksi :

a) Perusahaan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yangjumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggotaDireksi, seorang diantaranya diangkat sebagai DirekturUtama.

b) Masa Jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dandapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

c) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

1. Meninggal dunia;2. Masa jabatannya berakhir;3. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Di-

reksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar danperaturan perundang-undangan.

59

kepentingan dan usaha Perusahaan dengan mengin-dahkan perundang-undangan yang berlaku.

2) Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secarapribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaimenjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usahaPerusahaan, kecuali apabila anggota Direksi yangbersangkutan dapat membuktikan bahwa :

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan ataukelalaiannya;

b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dankehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai denganmaksud dan tujuan Perusahaan;

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik lang-sung maupun tidak langsung atas tindakan pengu-rusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulatau berlanjutnya kerugian tersebut.

3) Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yangdiputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawabpribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakandimaksud disetujui oleh Rapat Direksi.

3.7. Jumlah dan Masa Jabatan Direksi :

a) Perusahaan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yangjumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggotaDireksi, seorang diantaranya diangkat sebagai DirekturUtama.

b) Masa Jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dandapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

c) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

1. Meninggal dunia;2. Masa jabatannya berakhir;3. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Di-

reksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar danperaturan perundang-undangan.

60

d) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka d.Termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yangdilarang dan pengunduran diri.

e) Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelahmasa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggaldunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan per-tanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang belumditerima pertanggung jawabannya oleh RUPS.

3.8. Jabatan Anggota Direksi lowong

1) Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi Peru-sahaan Lowong, maka :

a) Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelahterjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untukmengisi jabatan anggota Direksi yang lowong tersebut.

b) Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisijabatan anggota Direksi yang lowong, maka DewanKomisaris menunjuk salah seorang anggota Direksilainnya, atau RUPS menunjuk pihak lain selain anggotaDireksi yang ada, untuk sementara menjalankanpekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengankekuasaan dan wewenang yang sama.

c) Dalam hal jabatan itu lowong karena berakhirnyamasa jabatan dan RUPS belum mengisi jabatan anggotaDireksi yang lowong, maka anggota Direksi yang berakhirmasa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS,untuk sementara menjalankan pekerjaan anggota Direksiyang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenangyang sama.

d) Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang lowong yangdimaksud pada huruf b dan c selain anggota Direksi yangmasih menjabat, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitasyang sama dengan anggota Direksi yang lowongtersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.

2) Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatananggota Direksi lowong, maka :

a) Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelahterjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untukmengisi jabatan Direksi tersebut.

60

d) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka d.Termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yangdilarang dan pengunduran diri.

e) Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelahmasa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggaldunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan per-tanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang belumditerima pertanggung jawabannya oleh RUPS.

3.8. Jabatan Anggota Direksi lowong

1) Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi Peru-sahaan Lowong, maka :

a) Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelahterjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untukmengisi jabatan anggota Direksi yang lowong tersebut.

b) Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisijabatan anggota Direksi yang lowong, maka DewanKomisaris menunjuk salah seorang anggota Direksilainnya, atau RUPS menunjuk pihak lain selain anggotaDireksi yang ada, untuk sementara menjalankanpekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengankekuasaan dan wewenang yang sama.

c) Dalam hal jabatan itu lowong karena berakhirnyamasa jabatan dan RUPS belum mengisi jabatan anggotaDireksi yang lowong, maka anggota Direksi yang berakhirmasa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS,untuk sementara menjalankan pekerjaan anggota Direksiyang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenangyang sama.

d) Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang lowong yangdimaksud pada huruf b dan c selain anggota Direksi yangmasih menjabat, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitasyang sama dengan anggota Direksi yang lowongtersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.

2) Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatananggota Direksi lowong, maka :

a) Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelahterjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untukmengisi jabatan Direksi tersebut.

61

b) Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisijabatan Direksi yang lowong, maka untuk sementaraPerusahaan diurus oleh Dewan Komisaris, atau RUPSdapat menunjuk pihak lain untuk sementara mengurusPerusahaan, dengan kekuasaan dan wewenang yangsama.

c) Dalam hal jabatan Direksi lowong karena berakhirnyamasa jabatan dan RUPS belum menetapkan penggan-tinya, maka anggota-anggota Direksi yang telah berakhirmasa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPSuntuk menjalankan pekerjaannya sebagai anggota Di-reksi dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

d) Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang lowongsebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, selainDewan Komisaris, memperoleh gaji dan tunjangan/ fa-silitas yang sama dengan anggota Direksi yang lowongtersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.

3.9. Remunerasi Direksi :

1) Penghasilan Anggota Direksi Perusahaan terdiri dari :


2) Anggota Direksi dapat diberikan Gaji/Honorarium yangdisesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuanganperusahaan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturanperundang-undangan.

3) Gaji/Honorarium Anggota Direksi berdasarkan rumussebagai berikut :

Gaji/Honorarium Dasar = (Indeks dasar/100) XRp 15 juta

Indeks Dasar = 60%Indeks Pendapatan+40% Indeks Total Aktiva.

Faktor Penyesuaian = s.d. 400% Industri

Gaji/Hoorarium=Gaji/Honorarium Dasar X Faktor Penyesuaian Industri X


61

b) Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisijabatan Direksi yang lowong, maka untuk sementaraPerusahaan diurus oleh Dewan Komisaris, atau RUPSdapat menunjuk pihak lain untuk sementara mengurusPerusahaan, dengan kekuasaan dan wewenang yangsama.

c) Dalam hal jabatan Direksi lowong karena berakhirnyamasa jabatan dan RUPS belum menetapkan penggan-tinya, maka anggota-anggota Direksi yang telah berakhirmasa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPSuntuk menjalankan pekerjaannya sebagai anggota Di-reksi dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

d) Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang lowongsebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, selainDewan Komisaris, memperoleh gaji dan tunjangan/ fa-silitas yang sama dengan anggota Direksi yang lowongtersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.

3.9. Remunerasi Direksi :

1) Penghasilan Anggota Direksi Perusahaan terdiri dari :


2) Anggota Direksi dapat diberikan Gaji/Honorarium yangdisesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuanganperusahaan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturanperundang-undangan.

3) Gaji/Honorarium Anggota Direksi berdasarkan rumussebagai berikut :

Gaji/Honorarium Dasar = (Indeks dasar/100) XRp 15 juta

Indeks Dasar = 60%Indeks Pendapatan+40% Indeks Total Aktiva.

Faktor Penyesuaian = s.d. 400% Industri

Gaji/Hoorarium=Gaji/Honorarium Dasar X Faktor Penyesuaian Industri X


62

Faktor Jabatan = [sesuai dengan ketentuansebagaimana dimaksudpada butir (6)]

Faktor Inflasi = Prosentase tertentu darirealisasi inflasi tahunsebelumnya yangdipergunakan dalamrangka penyusunanLaporan KeuanganPemerintah Pusat.




b. Peningkatan pencapaian kinerja yang signifikandibandingkan dengan industri atau dibandingkan dengantahun per tahun;


d. Peningkatan tantangan dan/atau penugasan-penugasanspesifik yang diberikan kepada Direksi pada perusahaanyang bersangkutan, yang memerlukan perhatian dantanggung jawab yang melebihi kondisi sebelumnya.

e. Rekomendasi/tanggapan tertulis Direksi.


62

Faktor Jabatan = [sesuai dengan ketentuansebagaimana dimaksudpada butir (6)]

Faktor Inflasi = Prosentase tertentu darirealisasi inflasi tahunsebelumnya yangdipergunakan dalamrangka penyusunanLaporan KeuanganPemerintah Pusat.




b. Peningkatan pencapaian kinerja yang signifikandibandingkan dengan industri atau dibandingkan dengantahun per tahun;


d. Peningkatan tantangan dan/atau penugasan-penugasanspesifik yang diberikan kepada Direksi pada perusahaanyang bersangkutan, yang memerlukan perhatian dantanggung jawab yang melebihi kondisi sebelumnya.

e. Rekomendasi/tanggapan tertulis Direksi.


63


b. Faktor Jabatan Anggota Direksi : 90% dariDirektur Utama

c. Faktor Jabatan Komisaris Utama : 40% dariDirektur Utama

d. Faktor jabatan Anggota Komisaris : 36% dariDirektur Utama

7) RUPS dapat menetapkan besaran faktor jabatan yangberbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud padabutir (5) apabila dipandang lebih dapat merefleksikankeadilan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dantanggung jawab masing-masing anggota Direksi.

8) Dalam hal terdapat jabatan lain yang tidak tercantum dalamkomposisi Faktor jabatan sebagaimana dimaksud padabutir (6), besaran Faktor Jabatan ditetapkan oleh RUPS.

9) Pajak atas Gaji/Honorarium anggota Direksi sebagaimanadiatur pada butir (3) ditanggung dan menjadi bebanPerusahaan.

10) Besarnya Gaji/Honorarium Anggota Direksi ditetapkan olehRUPS setiap tahun dengan daya laku selama satu tahunbuku perusahaan terhitung sejak Januari tahun berjalan.

11) Dalam hal RUPS tidak menetapkan besarnya Gaji/Hono-rarium Anggota Direksi untuk tahun tertentu, maka besar-nya Gaji/Honorarium menggunakan besaran yang palingakhir ditetapkan dan diberlakukan oleh RUPS.

3.10. Fasilitas Direksi :

1) Anggota Direksi dapat diberikan Fasilitas yang disesuaikandengan kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaandan tidak boleh bertentangan dengan keputusan RUPS danperaturan perundang-undangan. Fasilitas tersebut sesuaidengan Surat Edaran PT Pupuk Indonesia (Persero) No-mor: SE-03/V/2012 tanggal 24 Mei 2012, berupa :

Transportasi; Kesehatan; Perkumpulan / Profesi; Bantuan Hukum; Rumah Jabatan;

63


b. Faktor Jabatan Anggota Direksi : 90% dariDirektur Utama

c. Faktor Jabatan Komisaris Utama : 40% dariDirektur Utama

d. Faktor jabatan Anggota Komisaris : 36% dariDirektur Utama

7) RUPS dapat menetapkan besaran faktor jabatan yangberbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud padabutir (5) apabila dipandang lebih dapat merefleksikankeadilan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dantanggung jawab masing-masing anggota Direksi.

8) Dalam hal terdapat jabatan lain yang tidak tercantum dalamkomposisi Faktor jabatan sebagaimana dimaksud padabutir (6), besaran Faktor Jabatan ditetapkan oleh RUPS.

9) Pajak atas Gaji/Honorarium anggota Direksi sebagaimanadiatur pada butir (3) ditanggung dan menjadi bebanPerusahaan.

10) Besarnya Gaji/Honorarium Anggota Direksi ditetapkan olehRUPS setiap tahun dengan daya laku selama satu tahunbuku perusahaan terhitung sejak Januari tahun berjalan.

11) Dalam hal RUPS tidak menetapkan besarnya Gaji/Hono-rarium Anggota Direksi untuk tahun tertentu, maka besar-nya Gaji/Honorarium menggunakan besaran yang palingakhir ditetapkan dan diberlakukan oleh RUPS.

3.10. Fasilitas Direksi :

1) Anggota Direksi dapat diberikan Fasilitas yang disesuaikandengan kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaandan tidak boleh bertentangan dengan keputusan RUPS danperaturan perundang-undangan. Fasilitas tersebut sesuaidengan Surat Edaran PT Pupuk Indonesia (Persero) No-mor: SE-03/V/2012 tanggal 24 Mei 2012, berupa :

Transportasi; Kesehatan; Perkumpulan / Profesi; Bantuan Hukum; Rumah Jabatan;

64

Membership; Biaya Representasi

2) Pajak yang timbul akibat pemberian Fasilitas sebagaimanadimaksud dalam butir (1), ditanggung dan menjadi bebanPerusahaan.

3) Anggota Direksi dilarang melakukan penyalahgunaanFasilitas sebagaimana dimaksud butir (1). diatas.

4) PT Pupuk Indonesia dapat menuntut secara hukumterhadap Anggota Direksi yang melakukan penyalahgunaanFasilitas sebagaimana dimaksud pada butir (1).


Para Anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yangmempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntunganpribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung daripengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersang-kutan selain penghasilan yang sah.


a) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkapsebagaimana tersebut di bawah ini :

10. Anggota Direksi pada BUMN lain, BUMD dan BadanUsaha milik Swasta;

11. Anggota Dewan Komisaris pada BUMN Milik Negara;

12. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalaminstansi/ lembaga Pemerintah Pusat dan Daerahdan/atau;

13. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalamperaturan perundang-undangan, pengurus partaipolitik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calonKepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

b) Anggota Direksi yang merangkap jabatan lainsebagaimana dimaksud pada butir a), masa jabatannyasebagai anggota Direksi perusahaan berakhir terhitungsejak terjadinya perangkapan jabatan.

c) Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang dilaranguntuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi diangkatsebagai anggota Direksi perusahaan, maka yang

64

Membership; Biaya Representasi

2) Pajak yang timbul akibat pemberian Fasilitas sebagaimanadimaksud dalam butir (1), ditanggung dan menjadi bebanPerusahaan.

3) Anggota Direksi dilarang melakukan penyalahgunaanFasilitas sebagaimana dimaksud butir (1). diatas.

4) PT Pupuk Indonesia dapat menuntut secara hukumterhadap Anggota Direksi yang melakukan penyalahgunaanFasilitas sebagaimana dimaksud pada butir (1).


Para Anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yangmempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntunganpribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung daripengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersang-kutan selain penghasilan yang sah.


a) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkapsebagaimana tersebut di bawah ini :

10. Anggota Direksi pada BUMN lain, BUMD dan BadanUsaha milik Swasta;

11. Anggota Dewan Komisaris pada BUMN Milik Negara;

12. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalaminstansi/ lembaga Pemerintah Pusat dan Daerahdan/atau;

13. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalamperaturan perundang-undangan, pengurus partaipolitik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calonKepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

b) Anggota Direksi yang merangkap jabatan lainsebagaimana dimaksud pada butir a), masa jabatannyasebagai anggota Direksi perusahaan berakhir terhitungsejak terjadinya perangkapan jabatan.

c) Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang dilaranguntuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi diangkatsebagai anggota Direksi perusahaan, maka yang

65

bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan lamatersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejakpengangkatannya pada perusahaan.

3.13. Rapat Direksi :

a) Tempat Rapat dan Waktu Rapat :

1. Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan ditempat kedudukan Perusahaan atau di tempat lain didalam wilayah Republik Indonesia.

2. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukansetiap waktu apabila :

a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggotaDireksi;

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebihanggota Dewan Komisaris; atau

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang ataulebih pemegang saham yang bersama-samamewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih darijumlah seluruh saham dengan hak suara.

b) Panggilan dan Tata Tertib Rapat :

1. Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis olehanggota Direksi yang berhak mewakili perusahaandan disampaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan ataudalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaanmendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggalpanggilan dan tanggal rapat.

2. Dalam surat panggilan rapat harus mencantumkanacara, tanggal, waktu dan tempat.

3. Panggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkanapabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.

4. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambilkeputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi atauwakilnya yang sah.

5. Dalam mata acara lain-lain, rapat Direksi tidak berhakmengambil keputusan kecuali semua anggota Direksi

65

bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan lamatersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejakpengangkatannya pada perusahaan.

3.13. Rapat Direksi :

a) Tempat Rapat dan Waktu Rapat :

1. Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan ditempat kedudukan Perusahaan atau di tempat lain didalam wilayah Republik Indonesia.

2. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukansetiap waktu apabila :

a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggotaDireksi;

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebihanggota Dewan Komisaris; atau

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang ataulebih pemegang saham yang bersama-samamewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih darijumlah seluruh saham dengan hak suara.

b) Panggilan dan Tata Tertib Rapat :

1. Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis olehanggota Direksi yang berhak mewakili perusahaandan disampaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan ataudalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaanmendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggalpanggilan dan tanggal rapat.

2. Dalam surat panggilan rapat harus mencantumkanacara, tanggal, waktu dan tempat.

3. Panggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkanapabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.

4. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambilkeputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi atauwakilnya yang sah.

5. Dalam mata acara lain-lain, rapat Direksi tidak berhakmengambil keputusan kecuali semua anggota Direksi

66

dan wakilnya yang sah, hadir dan menyetujuipenambahan mata acara rapat.

c) Pimpinan, Jalannya Rapat dan Risalah Rapat :

1. Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama;

2. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berha-langan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuksecara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpinrapat Direksi;

3. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penun-jukkan, maka salah seorang Direktur yang terlamadalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memim-pin rapat Direksi;

4. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagaianggota Direksi Perusahaan lebih dari 1(satu) orang,maka Direktur yang terlama dalam jabatan dan yangtertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinanrapat Dierksi;

5. Untuk memberikan suara dalam pengambilankeputusan, seorang anggota Direksi dapat diwakilidalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya ber-dasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untukkeperluan itu;

6. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakiliseorang anggota Direksi lainnya;

7. Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil denganmusyawarah untuk mufakat;

8. Jika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, makakeputusan diambil dengan suara terbanyak biasa;

9. Setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untukanggota Direksi yang diwakilinya;

10. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setujusama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yangsesuai dengan pendapat ketua rapat dengan tetapmemperhatikan ketentuan mengenai pertanggungja-waban;

66

dan wakilnya yang sah, hadir dan menyetujuipenambahan mata acara rapat.

c) Pimpinan, Jalannya Rapat dan Risalah Rapat :

1. Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama;

2. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berha-langan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuksecara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpinrapat Direksi;

3. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penun-jukkan, maka salah seorang Direktur yang terlamadalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memim-pin rapat Direksi;

4. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagaianggota Direksi Perusahaan lebih dari 1(satu) orang,maka Direktur yang terlama dalam jabatan dan yangtertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinanrapat Dierksi;

5. Untuk memberikan suara dalam pengambilankeputusan, seorang anggota Direksi dapat diwakilidalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya ber-dasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untukkeperluan itu;

6. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakiliseorang anggota Direksi lainnya;

7. Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil denganmusyawarah untuk mufakat;

8. Jika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, makakeputusan diambil dengan suara terbanyak biasa;

9. Setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untukanggota Direksi yang diwakilinya;

10. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setujusama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yangsesuai dengan pendapat ketua rapat dengan tetapmemperhatikan ketentuan mengenai pertanggungja-waban;

67

11. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasilpemungutan suara belum mendapatkan satu alternatifdengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian darijumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemi-lihan ulang terhadap dua usulan yang memperolehsuara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlahsuara yang dikeluarkan;

12. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasilkeputusan rapat;

13. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidakdihitung dalam menentukan jumlah suara yangdikeluarkan dalam rapat;

14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sahtanpa mengadakan Rapat Direksi,d engan ketentuansemua anggota Direksi memberikan persetujuanmengenai usul yang diajukan secara tertulis denganmenandatangani usul tersebut. Keputusan yang diam-bil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukumyang sama dengan keputusan yang diambil dengansah dalam Rapat Direksi;

15. Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalahrapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksidan seluruh anggota Direksi yang hadir, yang berisihal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataanketidaksetujuan / dissenting opnion anggota Direksijika ada) dan hal-hal yang diputuskan. Satu salinan Ri-salah Rapat Direksi agar disampaikan kepada DewanKomisaris untuk diketahui.

3.14. Sistem Pengendalian Internal oleh Direksi :

a) Direksi harus menetapkan suatu Sistem PengendalianInternal yang efektif untuk mengamankan investasi danaset perusahaan.

b) Sistem Pengendalian Internal sebagaimana dimaksuddalam butir a), antara lain mencakup hal-hal sebagaiberikut :

1. Lingkungan pengendalian internal dalam perusahaanyang disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari :

integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan

67

11. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasilpemungutan suara belum mendapatkan satu alternatifdengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian darijumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemi-lihan ulang terhadap dua usulan yang memperolehsuara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlahsuara yang dikeluarkan;

12. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasilkeputusan rapat;

13. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidakdihitung dalam menentukan jumlah suara yangdikeluarkan dalam rapat;

14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sahtanpa mengadakan Rapat Direksi,d engan ketentuansemua anggota Direksi memberikan persetujuanmengenai usul yang diajukan secara tertulis denganmenandatangani usul tersebut. Keputusan yang diam-bil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukumyang sama dengan keputusan yang diambil dengansah dalam Rapat Direksi;

15. Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalahrapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksidan seluruh anggota Direksi yang hadir, yang berisihal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataanketidaksetujuan / dissenting opnion anggota Direksijika ada) dan hal-hal yang diputuskan. Satu salinan Ri-salah Rapat Direksi agar disampaikan kepada DewanKomisaris untuk diketahui.

3.14. Sistem Pengendalian Internal oleh Direksi :

a) Direksi harus menetapkan suatu Sistem PengendalianInternal yang efektif untuk mengamankan investasi danaset perusahaan.

b) Sistem Pengendalian Internal sebagaimana dimaksuddalam butir a), antara lain mencakup hal-hal sebagaiberikut :

1. Lingkungan pengendalian internal dalam perusahaanyang disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari :

integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan

68

filosofi dan gaya manajemen cara yang ditempuh manajemen dalam me-

laksanakan kewenangan dan tanggung-jawabnya pengorganisasian dan pengembangan sumber

daya manusia, dan perhatian dan arahan yang dilakukan oleh

Direksi.

2. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha (riskassessment) yaitu suatu proses untuk mengiden-tifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola risikousaha relevan.

3. Aktivitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yangdilakukan dalam suatu proses pengendalian ter-hadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat danunit dalam struktur organisasi perusahaan, antaralain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi,rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagiantugas dan keamanan terhadap aset perusahaan.

4. Sistem informasi dan komunikasi yaitu suatu prosespenyajian laporan mengenai kegiatan operasional,finansial, dan ketaatan dan kepatuhan terhadapketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku pada perusahaan.

5. Monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitassistem pengendalian internal termasuk fungsi in-ternal audit pada setiap tingkat dan unit strukturorganisasi perusahaan, sehingga dapat dilak-sanakan secara optimal, dengan ketentuan bahwapenyimpangan yang terjadi dilaporkan kepadaDireksi dan tembusannya disampaikan kepadaKomite Audit.


1. Komite Audit :

1.1. Pengertian Komite Audit :

Komite Audit adalah komite yang bertugas membantuDewan Komisaris dalam memastikan efektifitas sistempengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas exter-

68

filosofi dan gaya manajemen cara yang ditempuh manajemen dalam me-

laksanakan kewenangan dan tanggung-jawabnya pengorganisasian dan pengembangan sumber

daya manusia, dan perhatian dan arahan yang dilakukan oleh

Direksi.

2. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha (riskassessment) yaitu suatu proses untuk mengiden-tifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola risikousaha relevan.

3. Aktivitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yangdilakukan dalam suatu proses pengendalian ter-hadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat danunit dalam struktur organisasi perusahaan, antaralain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi,rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagiantugas dan keamanan terhadap aset perusahaan.

4. Sistem informasi dan komunikasi yaitu suatu prosespenyajian laporan mengenai kegiatan operasional,finansial, dan ketaatan dan kepatuhan terhadapketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku pada perusahaan.

5. Monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitassistem pengendalian internal termasuk fungsi in-ternal audit pada setiap tingkat dan unit strukturorganisasi perusahaan, sehingga dapat dilak-sanakan secara optimal, dengan ketentuan bahwapenyimpangan yang terjadi dilaporkan kepadaDireksi dan tembusannya disampaikan kepadaKomite Audit.


1. Komite Audit :

1.1. Pengertian Komite Audit :

Komite Audit adalah komite yang bertugas membantuDewan Komisaris dalam memastikan efektifitas sistempengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas exter-

69

nal auditor dan internal auditor.(Komite : sejumlah orang yangditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu).

1.2. Pembentukan dan Ketua Komite Audit

a) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yangterdiri dari Ketua dan Anggota;

b) Ketua Komite Audit adalah anggota Dewan Komisarisyang merupakan Anggota Dewan Komisaris Independenatau Anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindakIndependen.

1.3. Struktur Komite Audit :

a) Ketua dan Anggota Komite Audit diangkat dan diber-hentikan oleh Dewan Komisaris.

b) Anggota Komite Audit yang merupakan DewanKomisaris Independen bertindak sebagai Ketua KomiteAudit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadiKomite Audit lebih dari 1(satu) orang maka salahsatunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

c) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yangmenjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti sebagaianggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Auditwajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnyadalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

1.4. Persyaratan Anggota Komite Audit

1.Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan :

a. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan sertapengalaman kerja yang cukup di bidang penga-wasan/pemeriksaan;

b. Tidak memiliki kepentingan/ keterkaitan pribadi yangdapat menimbulkan dampak negatif dan benturankepentingan terhadap perusahaan;

c. Mampu berkomunikasi secara efektif;

d. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk me-nyelesaikan tugasnya; dan

2. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memilikilatar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di

69

nal auditor dan internal auditor.(Komite : sejumlah orang yangditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu).

1.2. Pembentukan dan Ketua Komite Audit

a) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yangterdiri dari Ketua dan Anggota;

b) Ketua Komite Audit adalah anggota Dewan Komisarisyang merupakan Anggota Dewan Komisaris Independenatau Anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindakIndependen.

1.3. Struktur Komite Audit :

a) Ketua dan Anggota Komite Audit diangkat dan diber-hentikan oleh Dewan Komisaris.

b) Anggota Komite Audit yang merupakan DewanKomisaris Independen bertindak sebagai Ketua KomiteAudit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadiKomite Audit lebih dari 1(satu) orang maka salahsatunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

c) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yangmenjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti sebagaianggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Auditwajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnyadalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

1.4. Persyaratan Anggota Komite Audit

1.Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan :

a. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan sertapengalaman kerja yang cukup di bidang penga-wasan/pemeriksaan;

b. Tidak memiliki kepentingan/ keterkaitan pribadi yangdapat menimbulkan dampak negatif dan benturankepentingan terhadap perusahaan;

c. Mampu berkomunikasi secara efektif;

d. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk me-nyelesaikan tugasnya; dan

2. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memilikilatar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di

70

bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seoangharus memahami industri/bisnis Perusahaan.

3. Persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam komiteaudit, jika diperlukan.

a) Bukan merupakan orang dalam Kantor AkuntanPublik yang memberikan jasa audit dan/atau nonaudit di PT Petrokimia Gresik dalam 1 (satu) tahunterakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisarissebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.VIII.A.2 tentang Independensi Akuntansi YangMemberikan Jasa Audit di Pasar Modal.

b) Bukan merupakan Karyawan kunci di PT PetrokimiaGresik dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelumdiangkat oleh Dewan Komisaris.

c) Tidak mempunyai saham, baik langsung maupuntidak langsung di PT Petrokimia Gresik. Dalam halanggota Komite Audit memperoleh saham akibatsuatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktupaling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnyasaham tersebut wajib mengalihkan kepada Pihaklain.

d) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PTPetrokimia Gresik, Dewan Komisaris, Direksi, atauPemegang Saham Utama PT Petrokimia Gresik.

e) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsungmaupun tidak langsung yang berkaitan dengankegiatan usaha PT Petrokimia Gresik.

f) Tidak merangkap sebagai anggota Komite Auditpada Emiten atau Perusahaan Publik lain padaperiode yang sama.

g) Tidak memiliki kepentingan/ keterkaitan pribadi yangdapat menimbulkan dampak negatif dan konflikkepentingan terhadap perusahaan, misalnyamempunyai kaitan keluarga sedarah dan semendasampai derajad ketiga baik menurut garis lurusmaupun garis ke samping dengan pegawai ataupejabat perusahaan, atau tidak mempunyai kaitandengan rekanan perusahaan.

70

bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seoangharus memahami industri/bisnis Perusahaan.

3. Persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam komiteaudit, jika diperlukan.

a) Bukan merupakan orang dalam Kantor AkuntanPublik yang memberikan jasa audit dan/atau nonaudit di PT Petrokimia Gresik dalam 1 (satu) tahunterakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisarissebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.VIII.A.2 tentang Independensi Akuntansi YangMemberikan Jasa Audit di Pasar Modal.

b) Bukan merupakan Karyawan kunci di PT PetrokimiaGresik dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelumdiangkat oleh Dewan Komisaris.

c) Tidak mempunyai saham, baik langsung maupuntidak langsung di PT Petrokimia Gresik. Dalam halanggota Komite Audit memperoleh saham akibatsuatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktupaling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnyasaham tersebut wajib mengalihkan kepada Pihaklain.

d) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PTPetrokimia Gresik, Dewan Komisaris, Direksi, atauPemegang Saham Utama PT Petrokimia Gresik.

e) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsungmaupun tidak langsung yang berkaitan dengankegiatan usaha PT Petrokimia Gresik.

f) Tidak merangkap sebagai anggota Komite Auditpada Emiten atau Perusahaan Publik lain padaperiode yang sama.

g) Tidak memiliki kepentingan/ keterkaitan pribadi yangdapat menimbulkan dampak negatif dan konflikkepentingan terhadap perusahaan, misalnyamempunyai kaitan keluarga sedarah dan semendasampai derajad ketiga baik menurut garis lurusmaupun garis ke samping dengan pegawai ataupejabat perusahaan, atau tidak mempunyai kaitandengan rekanan perusahaan.

71

1.5. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

1. Komite Audit bertugas untuk :

a. Membentu Dewan Komisaris untuk memastikanefektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitaspelaksanaan tugas eksternal auditor dan internalauditor;

b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yangdilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internmaupun auditor eksternal;

c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempur-naan sistem pengendalian manajemen sertapelaksanaannya;

d. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yangmemuaskan terhadap segala informasi yang dike-luarkan Perusahaan;

e. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukanperhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas DewanKomisaris lainnya.

2. Selain tugas diatas, Dewan Komisaris dapat mem-berikan penugasan lain kepada Komite Audit yangditetapkan dalam piagam komite audit :

a) Melakukan penelaahan atas informasi keuanganyang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporankeuangan, proyeksi, dan informasi keuanganlainnya antara lain meliputi :

1. Melakukan penelaahan atas efektifitas sistempengendalian internal perusahaan, untuk men-dapatkan keyakinan tentang : (a) akurasi lapo-ran keuangan, apakah telah disusun sesuaidengan standar akuntansi yang berlaku, (b)pengamanan terhadap harta kekayaan pe-rusahaan termasuk optimalisasi pengguna-annya, (c) pencegahan kemungkinan timbulnyapenyimpangan terhadap peraturan perunda-ngan yang berlaku termasuk Keputusan Di-reksi.

71

1.5. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

1. Komite Audit bertugas untuk :

a. Membentu Dewan Komisaris untuk memastikanefektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitaspelaksanaan tugas eksternal auditor dan internalauditor;

b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yangdilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internmaupun auditor eksternal;

c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempur-naan sistem pengendalian manajemen sertapelaksanaannya;

d. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yangmemuaskan terhadap segala informasi yang dike-luarkan Perusahaan;

e. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukanperhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas DewanKomisaris lainnya.

2. Selain tugas diatas, Dewan Komisaris dapat mem-berikan penugasan lain kepada Komite Audit yangditetapkan dalam piagam komite audit :

a) Melakukan penelaahan atas informasi keuanganyang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporankeuangan, proyeksi, dan informasi keuanganlainnya antara lain meliputi :

1. Melakukan penelaahan atas efektifitas sistempengendalian internal perusahaan, untuk men-dapatkan keyakinan tentang : (a) akurasi lapo-ran keuangan, apakah telah disusun sesuaidengan standar akuntansi yang berlaku, (b)pengamanan terhadap harta kekayaan pe-rusahaan termasuk optimalisasi pengguna-annya, (c) pencegahan kemungkinan timbulnyapenyimpangan terhadap peraturan perunda-ngan yang berlaku termasuk Keputusan Di-reksi.

72

Dalam mengevaluasi efektifitas sistempengendalian internal harus mempertim-bangkan : (a) besarnya satuan kerja/ unit,(b) karakteristik organisasi satuan kerja/unit, (c) kompleksitas operasi, (d) metodepemrosesan data, dan (e) persyaratan pe-raturan perundangan yang harus dipatuhi.

Dalam mengevaluasi efektifitas sistempengendalian internal, Komite Audit me-lalui Dewan Komisaris secara tertulis dapatmeminta keterangan kepada Direksi ten-tang hasil pelaksanaan tugas Audit Intern.

Memastikan Audit Intern telah mempunyaiInternal Audit Charter.

2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audityang dilakukan oleh Auditor Eksternal dan la-poran Audit Intern, sehingga dapat dicegahpelaksanaan dan pelaporan yang tidak me-menuhi standar.

3. Menelaah independensi dan obyektifitas AuditorEksternal :

Untuk menjaga independensi dan obyek-tifitas Auditor Aksternal, Komite Audit harusmencermati masalah yang dapat meng-ganggu independensi auditor, antara lain :hubungan famili antara auditor denganmanajemen, atau auditor sebagai pelak-sana kegiatan jasa non audit pada peru-sahaan.

Untuk menjaga independensi dan obyek-tifitas Auditor Eksternal, Komite Audit me-ngusulkan calon Auditor Eksternal kepadaDewan Komisaris yang akan diajukan danditunjuk oleh RUPS untuk melaksanakanaudit laporan keuangan, dengan menge-mukakan alasan pencalonan tersebut danbesarnya honorarium/ imbal jasa yangbersangkutan.

72

Dalam mengevaluasi efektifitas sistempengendalian internal harus mempertim-bangkan : (a) besarnya satuan kerja/ unit,(b) karakteristik organisasi satuan kerja/unit, (c) kompleksitas operasi, (d) metodepemrosesan data, dan (e) persyaratan pe-raturan perundangan yang harus dipatuhi.

Dalam mengevaluasi efektifitas sistempengendalian internal, Komite Audit me-lalui Dewan Komisaris secara tertulis dapatmeminta keterangan kepada Direksi ten-tang hasil pelaksanaan tugas Audit Intern.

Memastikan Audit Intern telah mempunyaiInternal Audit Charter.

2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audityang dilakukan oleh Auditor Eksternal dan la-poran Audit Intern, sehingga dapat dicegahpelaksanaan dan pelaporan yang tidak me-menuhi standar.

3. Menelaah independensi dan obyektifitas AuditorEksternal :

Untuk menjaga independensi dan obyek-tifitas Auditor Aksternal, Komite Audit harusmencermati masalah yang dapat meng-ganggu independensi auditor, antara lain :hubungan famili antara auditor denganmanajemen, atau auditor sebagai pelak-sana kegiatan jasa non audit pada peru-sahaan.

Untuk menjaga independensi dan obyek-tifitas Auditor Eksternal, Komite Audit me-ngusulkan calon Auditor Eksternal kepadaDewan Komisaris yang akan diajukan danditunjuk oleh RUPS untuk melaksanakanaudit laporan keuangan, dengan menge-mukakan alasan pencalonan tersebut danbesarnya honorarium/ imbal jasa yangbersangkutan.

73

Untuk pengusulan calon Auditor Eksternalkepada Dewan Komisaris, Komite Auditterlebih dahulu mengajukan kepada pe-rusahaan melalui Komisaris untuk mela-kukan pengadaan sejumlah calon AuditorEksternal dengan kriteria yang ditetapkanKomite Audit berdasarkan arahan dariDewan Komisaris.

4. Melakukan penelaahan dan penilaian ataskecukupan pemeriksaan yang dilakukan olehAuditor Eksternal untuk memastikan semuarisiko yang penting telah dipertimbangkan danpemeriksaan yang dilakukan telah sesuaidengan standar yang berlaku.

b) Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaanterhadap peraturan perundang-undangan di bidangpasar modal dan peraturan perundang-undanganlainnya yang berhubungan dengan kegiatan peru-sahaan,antara lain :

Komite Audit melakukan penelaahan atas kepa-tuhan Manajemen terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transaksi danberdampak langsung pada perusahaan serta mem-punyai nilai material.

c) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan peme-riksaan oleh Auditor Internal.

d) Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagairisiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaanmanajemen risiko oleh Direksi, antara lain melaku-kan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesa-lahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyim-pangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapatDireksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan olehKomite Audit atau pihak independen yang ditunjukoleh Komite Audit atas biaya perusahaan.

e) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepadaDewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitandengan perusahaan.

73

Untuk pengusulan calon Auditor Eksternalkepada Dewan Komisaris, Komite Auditterlebih dahulu mengajukan kepada pe-rusahaan melalui Komisaris untuk mela-kukan pengadaan sejumlah calon AuditorEksternal dengan kriteria yang ditetapkanKomite Audit berdasarkan arahan dariDewan Komisaris.

4. Melakukan penelaahan dan penilaian ataskecukupan pemeriksaan yang dilakukan olehAuditor Eksternal untuk memastikan semuarisiko yang penting telah dipertimbangkan danpemeriksaan yang dilakukan telah sesuaidengan standar yang berlaku.

b) Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaanterhadap peraturan perundang-undangan di bidangpasar modal dan peraturan perundang-undanganlainnya yang berhubungan dengan kegiatan peru-sahaan,antara lain :

Komite Audit melakukan penelaahan atas kepa-tuhan Manajemen terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transaksi danberdampak langsung pada perusahaan serta mem-punyai nilai material.

c) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan peme-riksaan oleh Auditor Internal.

d) Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagairisiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaanmanajemen risiko oleh Direksi, antara lain melaku-kan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesa-lahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyim-pangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapatDireksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan olehKomite Audit atau pihak independen yang ditunjukoleh Komite Audit atas biaya perusahaan.

e) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepadaDewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitandengan perusahaan.

74

f) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasiperusahaan.

g) Membuat pedoman kerja Komite Audit (CommitteeAudit Charter).

1.6. Wewenang Komite Audit :

a) Komite Audit berwenang untuk mengakses secara pe-nuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karya-wan, dana, asset serta sumber daya perusahaan lainnyayang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

b) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana butir 2.4.huruf a) di atas, Komite Audit wajib bekerjasama denganAudit Intern, antara lain :

1. Berkoordinasi dalam penyusunan rencana kerjaaudit tahunan dan pelaksanaan audit.

2. Mengadakan pertemuan dengan Audit Intern apa-bila dianggap perlu untuk membahas masalah-masalah yang dinilai signifikan, dan masih dalamkerangka tugas dan fungsi Dewan Komisaris sesuaiperaturan perundang-undangan yang berlaku

3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan DewanKomisaris dan didampingi Audit Intern dapat me-lakukan peninjauan dan pembahasan di unit kerjasesuai kebutuhan untuk melakukan pendalamanterhadap temuan tertentu yang dianggap perlu

4. Dapat memperoleh bukti yang memberikan ke-yakinan memadai tentang sifat, lingkup, besarandan dampak dari kelemahan atau perubahan signi-fikan pengendalian internal serta pengaruhnya ter-hadap laporan keuangan

5. Atas persetujuan Dewan Komisaris, dapat memintapandangan lain dari pihak luar untuk membantumemberikan petunjuk teknis dan lain-lain atas biayaperusahaan.

1.7. Rapat Komite Audit :

a) Komite Audit merencanakan jadwal, agenda dan pesertarapat yang akan diundang.

74

f) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasiperusahaan.

g) Membuat pedoman kerja Komite Audit (CommitteeAudit Charter).

1.6. Wewenang Komite Audit :

a) Komite Audit berwenang untuk mengakses secara pe-nuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karya-wan, dana, asset serta sumber daya perusahaan lainnyayang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

b) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana butir 2.4.huruf a) di atas, Komite Audit wajib bekerjasama denganAudit Intern, antara lain :

1. Berkoordinasi dalam penyusunan rencana kerjaaudit tahunan dan pelaksanaan audit.

2. Mengadakan pertemuan dengan Audit Intern apa-bila dianggap perlu untuk membahas masalah-masalah yang dinilai signifikan, dan masih dalamkerangka tugas dan fungsi Dewan Komisaris sesuaiperaturan perundang-undangan yang berlaku

3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan DewanKomisaris dan didampingi Audit Intern dapat me-lakukan peninjauan dan pembahasan di unit kerjasesuai kebutuhan untuk melakukan pendalamanterhadap temuan tertentu yang dianggap perlu

4. Dapat memperoleh bukti yang memberikan ke-yakinan memadai tentang sifat, lingkup, besarandan dampak dari kelemahan atau perubahan signi-fikan pengendalian internal serta pengaruhnya ter-hadap laporan keuangan

5. Atas persetujuan Dewan Komisaris, dapat memintapandangan lain dari pihak luar untuk membantumemberikan petunjuk teknis dan lain-lain atas biayaperusahaan.

1.7. Rapat Komite Audit :

a) Komite Audit merencanakan jadwal, agenda dan pesertarapat yang akan diundang.

75

b) Rapat Komite Audit terdiri dari rapat rutin dan rapat nonrutin.

1. Rapat rutin diselenggarakan setiap 3 (tiga) bulansekali sebelum rapat antara Dewan Komisarisdengan Direksi.

2. Materi rapat rutin meliputi pembahasan mengenailaporan kinerja perusahaan dan manajemen selama3 (tiga) bulan terakhir, ulasan terhadap laporan dankondisi keuangan perusahaan, temuan-temuan dantindak lanjut hasil audit eksternal maupun internal.

3. Rapat non rutin dapat dilaksanakan setiap saat se-suai kebutuhan.

4. Materi rapat non rutin meliputi pembahasan me-ngenai penyusunan laporan kegiatan Komite Audit,laporan audit yang dilakukan oleh Auditor Internaldan Eksternal.

c) Rapat Komite Audit dengan Audit Intern untuk mem-bahas rencana kerja audit tahunan pelaksanaan audit,temuan-temuan dan tindak lanjut temuan audit internal,serta masalah-masalah lain yang dianggap perlu.

d) Rapat Komite Audit dengan Auditor Eksternal untukmembahas rencana audit, program audit, pelaksanaanaudit, temuan-temuan dan tindak lanjutnya serta masalahlain yang dianggap perlu.

e) Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnyasekali dalam 1 (satu) bulan.

f) Rapat Komite Audit dapat mengambil keputusan apabilasekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) darijumlah anggota.

g) Keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari½ (satu perdua) jumlah anggota Komite yang hadir.

h) Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggotaKomite Audit yang paling senior, apabila Ketua KomiteAudit berhalangan hadir.

i) Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapatyang ditanda-tangani oleh seluruh anggota Komite Audityang hadir.

75

b) Rapat Komite Audit terdiri dari rapat rutin dan rapat nonrutin.

1. Rapat rutin diselenggarakan setiap 3 (tiga) bulansekali sebelum rapat antara Dewan Komisarisdengan Direksi.

2. Materi rapat rutin meliputi pembahasan mengenailaporan kinerja perusahaan dan manajemen selama3 (tiga) bulan terakhir, ulasan terhadap laporan dankondisi keuangan perusahaan, temuan-temuan dantindak lanjut hasil audit eksternal maupun internal.

3. Rapat non rutin dapat dilaksanakan setiap saat se-suai kebutuhan.

4. Materi rapat non rutin meliputi pembahasan me-ngenai penyusunan laporan kegiatan Komite Audit,laporan audit yang dilakukan oleh Auditor Internaldan Eksternal.

c) Rapat Komite Audit dengan Audit Intern untuk mem-bahas rencana kerja audit tahunan pelaksanaan audit,temuan-temuan dan tindak lanjut temuan audit internal,serta masalah-masalah lain yang dianggap perlu.

d) Rapat Komite Audit dengan Auditor Eksternal untukmembahas rencana audit, program audit, pelaksanaanaudit, temuan-temuan dan tindak lanjutnya serta masalahlain yang dianggap perlu.

e) Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnyasekali dalam 1 (satu) bulan.

f) Rapat Komite Audit dapat mengambil keputusan apabilasekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) darijumlah anggota.

g) Keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari½ (satu perdua) jumlah anggota Komite yang hadir.

h) Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggotaKomite Audit yang paling senior, apabila Ketua KomiteAudit berhalangan hadir.

i) Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapatyang ditanda-tangani oleh seluruh anggota Komite Audityang hadir.

76

1.8. Masa Jabatan Komite Audit

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakananggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga)tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2(dua) tahunmasa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komi-saris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama darimasa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembalihanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

1.9. Pelaporan

1. Mekanisme Pelaporan Komite Audit

a) Komite Audit membuat laporan kepada DewanKomisaris atas setiap penugasan yang diberikan.

b) Komite Audit membuat laporan tahunan pelak-sanaan kegiatan Komite Audit kepada DewanKomisaris.

2. Jenis Laporan

a) Laporan Berkala

Laporan Berkala adalah laporan hasil pelaksanaantugas berdasarkan penugasan Dewan Komisarisyang disampaikan secara triwulanan, berisi :

1. Pendahuluan/ umum2. Temuan atau fakta3. Analisis4. Simpulan5. Rekomendasi

b) Laporan Khusus

Laporan khusus adalah laporan pelaksanaan tugasyang bersifat insidentil berisikan temuan yangdiperkirakan dapat mengganggu kegiatan perusa-haan :

1. Obyek pemeriksaan.2. Simpulan,3. Temuan atau Fakta,4. Analisa,5. Rekomendasi,

76

1.8. Masa Jabatan Komite Audit

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakananggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga)tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2(dua) tahunmasa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komi-saris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama darimasa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembalihanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

1.9. Pelaporan

1. Mekanisme Pelaporan Komite Audit

a) Komite Audit membuat laporan kepada DewanKomisaris atas setiap penugasan yang diberikan.

b) Komite Audit membuat laporan tahunan pelak-sanaan kegiatan Komite Audit kepada DewanKomisaris.

2. Jenis Laporan

a) Laporan Berkala

Laporan Berkala adalah laporan hasil pelaksanaantugas berdasarkan penugasan Dewan Komisarisyang disampaikan secara triwulanan, berisi :

1. Pendahuluan/ umum2. Temuan atau fakta3. Analisis4. Simpulan5. Rekomendasi

b) Laporan Khusus

Laporan khusus adalah laporan pelaksanaan tugasyang bersifat insidentil berisikan temuan yangdiperkirakan dapat mengganggu kegiatan perusa-haan :

1. Obyek pemeriksaan.2. Simpulan,3. Temuan atau Fakta,4. Analisa,5. Rekomendasi,

77

6. Lampiran Bukti-bukti pendukung.

3. Sifat dan Distribusi Laporan

a) Laporan bersifat :

1. Terbuka, yaitu laporan yang didistribusikan ke-pada seluruh anggota Dewan Komisaris danDireksi,

2. Rahasia, yaitu laporan yang didistribusikankepada seluruh anggota Dewan Komisaris se-cara tertutup dan kepada pihak lain berdasarkanpetunjuk Dewan Komisaris.

b) Dalam rangka menetapkan laporan final, KomiteAudit terlebih dahulu melakukan klarifikasi denganpihak manajemen berkaitan dengan asersi ma-najemen tentang substansi laporan yang ber-sangkutan.

1.10 Tugas Kesekretariatan

Sekretaris Komite Audit :

6. Mendukung kelancaran rapat Komite Audit.7. Menindak-lanjuti keputusan hasil rapat Komite Audit.


2.1. Pengertian Komite Manajemen Risiko :

Komite Manajemen Risiko adalah komite yang bertugasmembantu Dewan Komisaris mengenai Manajemen Risikopada PT Petrokimia Gresik. (Komite : sejumlah orang yangditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu).

2.2. Pembentukan dan Ketua Komite Manajemen Risiko :

a) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite ManajemenRisiko yang terdiri dari Ketua dan Anggota;

b) Ketua Komite Manajemen Risiko adalah anggota DewanKomisaris.

2.3. Struktur Komite Manajemen Risiko :

a) Komite Manajemen Risiko ditunjuk oleh DewanKomisaris untuk membantu tugas pengawasan Dewan

77

6. Lampiran Bukti-bukti pendukung.

3. Sifat dan Distribusi Laporan

a) Laporan bersifat :

1. Terbuka, yaitu laporan yang didistribusikan ke-pada seluruh anggota Dewan Komisaris danDireksi,

2. Rahasia, yaitu laporan yang didistribusikankepada seluruh anggota Dewan Komisaris se-cara tertutup dan kepada pihak lain berdasarkanpetunjuk Dewan Komisaris.

b) Dalam rangka menetapkan laporan final, KomiteAudit terlebih dahulu melakukan klarifikasi denganpihak manajemen berkaitan dengan asersi ma-najemen tentang substansi laporan yang ber-sangkutan.

1.10 Tugas Kesekretariatan

Sekretaris Komite Audit :

6. Mendukung kelancaran rapat Komite Audit.7. Menindak-lanjuti keputusan hasil rapat Komite Audit.


2.1. Pengertian Komite Manajemen Risiko :

Komite Manajemen Risiko adalah komite yang bertugasmembantu Dewan Komisaris mengenai Manajemen Risikopada PT Petrokimia Gresik. (Komite : sejumlah orang yangditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu).

2.2. Pembentukan dan Ketua Komite Manajemen Risiko :

a) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite ManajemenRisiko yang terdiri dari Ketua dan Anggota;

b) Ketua Komite Manajemen Risiko adalah anggota DewanKomisaris.

2.3. Struktur Komite Manajemen Risiko :

a) Komite Manajemen Risiko ditunjuk oleh DewanKomisaris untuk membantu tugas pengawasan Dewan

78

Komisaris mengenai manajemen risiko pada PT Petro-kimia Gresik.

b) Anggota Komite Manajemen Risiko diangkat dandiberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkankepada Rapat Umum Pemegang Saham.

c) Komite Manajemen Risiko terdiri dari setidaknya 3 (tiga)orang anggota yang diangkat oleh Dewan Komisariskemudian Dewan Komisaris akan menunjuk Ketua,Sekretaris, dan Anggota dengan masa kerja selama 2(dua) tahun.

2.4. Persyaratan Anggota Komite Manajemen Risiko :

1) Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan sertapengalaman yang memadai sesuai dengan latarbelakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasidengan baik.

2) Bersifat independen baik dalam melaksanakan tugasnyamaupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab lang-sung kepada Dewan Komisaris PT Petrokimia Gresik.

3) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Mana-jemen Risiko.

4) Bukan merupakan karyawan kunci di PT PetrokimiaGresik dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkatoleh Dewan Komisaris menjadi anggota Komite Ma-najemen Risiko.

5) Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidaklangsung di PT Petrokimia Gresik. Dalam hal anggotaKomite manajemen Risiko memperoleh saham akibatperistiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6(enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajibmengalihkan kepada pihak lain.

6) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupuntidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usahaPT Petrokimia Gresik.

7) Tidak merangkap sebagai anggota Komite ManajemenRisiko pada Emiten atau Perusahaan lain pada periodeyang sama.

78

Komisaris mengenai manajemen risiko pada PT Petro-kimia Gresik.

b) Anggota Komite Manajemen Risiko diangkat dandiberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkankepada Rapat Umum Pemegang Saham.

c) Komite Manajemen Risiko terdiri dari setidaknya 3 (tiga)orang anggota yang diangkat oleh Dewan Komisariskemudian Dewan Komisaris akan menunjuk Ketua,Sekretaris, dan Anggota dengan masa kerja selama 2(dua) tahun.

2.4. Persyaratan Anggota Komite Manajemen Risiko :

1) Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan sertapengalaman yang memadai sesuai dengan latarbelakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasidengan baik.

2) Bersifat independen baik dalam melaksanakan tugasnyamaupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab lang-sung kepada Dewan Komisaris PT Petrokimia Gresik.

3) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Mana-jemen Risiko.

4) Bukan merupakan karyawan kunci di PT PetrokimiaGresik dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkatoleh Dewan Komisaris menjadi anggota Komite Ma-najemen Risiko.

5) Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidaklangsung di PT Petrokimia Gresik. Dalam hal anggotaKomite manajemen Risiko memperoleh saham akibatperistiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6(enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajibmengalihkan kepada pihak lain.

6) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupuntidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usahaPT Petrokimia Gresik.

7) Tidak merangkap sebagai anggota Komite ManajemenRisiko pada Emiten atau Perusahaan lain pada periodeyang sama.

79

8) Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yangdapat menimbulkan dampak negatif dan konflik ke-pentingan terhadap Perusahaan, misalnya mempunyaikaitan keluarga searah dan semenda sampai derajadketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke sampingdengan pegawai atau pejabat Perusahaan, atau tidakmempunyai kaitan dengan rekanan Perusahaan.

2.5. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

1) Mengkaji ulang secara berkala atas kebijakan mana-jemen risiko dan pemberian pendapat Dewan Komisarissebagai bahan pertimbangan dalam memberikanrekomendasi atau persetujuan atas kebijakan manaje-men risiko.

2) Mengkaji dan mengevaluasi risiko-risiko yang timbul daripertanggungjawaban Direksi yang berkaitan denganhubungan bisnis atau kegiatan usaha yang harusmendapatkan rekomendasi atau persetujuan DewanKomisaris.

3) Mengevaluasi dan melakukan analisis risiko atas setiapusulan Direksi yang terkait dengan kerjasama investasi,penyertaan modal, pendirian perusahaan patungan,pendirian anak perusahaan, pelepasan asset peru-sahaan, dan kegiatan lain perusahaan untuk menda-patkan rekomendasi atau persetujuan dari DewanKomisaris.

4) Mengevaluasi dan mengkaji risiko-risiko yang timbul dariRencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Ren-cana Bisnis Perusahaan, Rencana Jangka Panjang Peru-sahaan untuk mendapatkan rekomendasi atau perse-tujuan dari Dewan Komisaris.

5) Memonitor risiko-risiko utama yang dihadapi Perusahaandan memastikan bahwa Direksi telah mengambil lang-kah-langkah yang diperlukan untuk menidentifikasikan,mengukur, memantau dan mengendalikan risiko-risikotersebut.

6) Memberikan masukan-masukan kepada Dewan Komi-saris dalam rangka perbaikan dan pengembangan ke-bijakan Manajemen Risiko Perusahaan.

79

8) Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yangdapat menimbulkan dampak negatif dan konflik ke-pentingan terhadap Perusahaan, misalnya mempunyaikaitan keluarga searah dan semenda sampai derajadketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke sampingdengan pegawai atau pejabat Perusahaan, atau tidakmempunyai kaitan dengan rekanan Perusahaan.

2.5. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

1) Mengkaji ulang secara berkala atas kebijakan mana-jemen risiko dan pemberian pendapat Dewan Komisarissebagai bahan pertimbangan dalam memberikanrekomendasi atau persetujuan atas kebijakan manaje-men risiko.

2) Mengkaji dan mengevaluasi risiko-risiko yang timbul daripertanggungjawaban Direksi yang berkaitan denganhubungan bisnis atau kegiatan usaha yang harusmendapatkan rekomendasi atau persetujuan DewanKomisaris.

3) Mengevaluasi dan melakukan analisis risiko atas setiapusulan Direksi yang terkait dengan kerjasama investasi,penyertaan modal, pendirian perusahaan patungan,pendirian anak perusahaan, pelepasan asset peru-sahaan, dan kegiatan lain perusahaan untuk menda-patkan rekomendasi atau persetujuan dari DewanKomisaris.

4) Mengevaluasi dan mengkaji risiko-risiko yang timbul dariRencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Ren-cana Bisnis Perusahaan, Rencana Jangka Panjang Peru-sahaan untuk mendapatkan rekomendasi atau perse-tujuan dari Dewan Komisaris.

5) Memonitor risiko-risiko utama yang dihadapi Perusahaandan memastikan bahwa Direksi telah mengambil lang-kah-langkah yang diperlukan untuk menidentifikasikan,mengukur, memantau dan mengendalikan risiko-risikotersebut.

6) Memberikan masukan-masukan kepada Dewan Komi-saris dalam rangka perbaikan dan pengembangan ke-bijakan Manajemen Risiko Perusahaan.

80

7) Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan DewanKomisaris.

2.6. Wewenang Komite Manajemen Risiko

1) Komite Manajemen Risiko berwenang untuk mengaksessecara penuh dan bebas terhadap laporan keuangan,karyawan serta sumber daya Perusahaan lainnya yangberkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

2) Komite Manajemen Risiko wajib menjaga kerahasiaandokumen data dan informasi Perusahaan, baik dari pihakinternal maupun pihak eksternal dan hanya digunakanuntuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

3) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana butir 2.4angka (1) di atas, Komite Manajemen Risiko wajib be-kerja sama dengan Departemen Manajemen Risiko, an-tara lain :

a. Mengadakan pertemuan dengan Departemen Ma-najemen Risiko apabila dianggap perlu untuk mem-bahas masalah-masalah yang dinilai signifikan danmasih dalam kerangka tugas dan fungsi Komitesesuai peraturan dan perundang-undangan yangberlaku.

b. Apabila diperlukan, dengan persetujuan DewanKomisaris dan didampingi Departemen ManajemenRisiko dapat melakukan peninjauan dan pembaha-san di unit Kerja sesuai kebutuhan untuk melakukanpendalaman terhadap risiko signifikan tertentu yangdianggap perlu.

2.7. Rapat Komite Manajemen Risiko

1) Komite Manajemen Risiko merencanakan jadwal, agen-da, dan peserta rapat yang akan datang.

2) Komite Manajemen Risiko wajib mengadakan pertemuaninternal anggota Komite setidaknya 4 (empat) kali seta-hun.

3) Rapat Komite Manajemen Risiko dengan DepartemenManajemen Risiko membahas risiko Korporat maupunrisiko Operasional, tindak lanjut Kaji Ulang Manajemen

80

7) Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan DewanKomisaris.

2.6. Wewenang Komite Manajemen Risiko

1) Komite Manajemen Risiko berwenang untuk mengaksessecara penuh dan bebas terhadap laporan keuangan,karyawan serta sumber daya Perusahaan lainnya yangberkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

2) Komite Manajemen Risiko wajib menjaga kerahasiaandokumen data dan informasi Perusahaan, baik dari pihakinternal maupun pihak eksternal dan hanya digunakanuntuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

3) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana butir 2.4angka (1) di atas, Komite Manajemen Risiko wajib be-kerja sama dengan Departemen Manajemen Risiko, an-tara lain :

a. Mengadakan pertemuan dengan Departemen Ma-najemen Risiko apabila dianggap perlu untuk mem-bahas masalah-masalah yang dinilai signifikan danmasih dalam kerangka tugas dan fungsi Komitesesuai peraturan dan perundang-undangan yangberlaku.

b. Apabila diperlukan, dengan persetujuan DewanKomisaris dan didampingi Departemen ManajemenRisiko dapat melakukan peninjauan dan pembaha-san di unit Kerja sesuai kebutuhan untuk melakukanpendalaman terhadap risiko signifikan tertentu yangdianggap perlu.

2.7. Rapat Komite Manajemen Risiko

1) Komite Manajemen Risiko merencanakan jadwal, agen-da, dan peserta rapat yang akan datang.

2) Komite Manajemen Risiko wajib mengadakan pertemuaninternal anggota Komite setidaknya 4 (empat) kali seta-hun.

3) Rapat Komite Manajemen Risiko dengan DepartemenManajemen Risiko membahas risiko Korporat maupunrisiko Operasional, tindak lanjut Kaji Ulang Manajemen

81

Risiko (KUMR) serta masalah-masalah lain yang diang-gap perlu.

4) Komite Manajemen Risiko wajib hadir dalam Rapat KajiUlang Manajemen Risiko (KUMR) yang dihadiri olehGeneral Manager Perusahaan dan sedikitnya 1(satu)orang Direksi apabila dianggap perlu untuk membahasrisiko yang dihadapi, rencana pengendalian sertarealisasi pengendalian terhadap risiko Perusahaan untukmemastikan bahwa sasran dan target Perusahaan dapatdicapai di akhir tahun.

5) Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Manajemen Risikoatau anggota Komite Manajemen Risiko yang palingsenior, apabila Ketua Komite Manajemen Risiko berha-langan hadir.

6) Setiap rapat Komite Manajemen Risiko dituangkan dalamrisalah rapat yang ditandatangani oleh Notulis Rapat danPemimpin Rapat.

7) Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan tugas KomiteManajemen Risiko dibebankan pada anggaran Perusa-haan. Anggota Komite Manajemen Risiko yang bukanKomisaris diberikan honorarium berdasarkan penetapanDewan Komisaris. Honorarium dan biaya lainnya yangterkait akan diberikan kepada anggota Komite pada se-tiap pelaksanaan kegiatan Kaji Ulang Manajemen Risiko(KUMR) atau bila anggota Komite diperlukan membantuDewan Komisaris dalam kegiatan PT Petrokimia Gresikyang berhubungan dengan penerapan manajemen risiko.

2.8. Masa Jabatan Komite Manajemen Risiko

Masa jabatan anggota Komite Manajemen Risiko yangbukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3(tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua)tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak DewanKomisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

2.9. Pelaporan

1) Komite Manajemen Risiko membuat laporan kepadaDewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikandengan tembusan kepada Departemen ManajemenRisiko.

81

Risiko (KUMR) serta masalah-masalah lain yang diang-gap perlu.

4) Komite Manajemen Risiko wajib hadir dalam Rapat KajiUlang Manajemen Risiko (KUMR) yang dihadiri olehGeneral Manager Perusahaan dan sedikitnya 1(satu)orang Direksi apabila dianggap perlu untuk membahasrisiko yang dihadapi, rencana pengendalian sertarealisasi pengendalian terhadap risiko Perusahaan untukmemastikan bahwa sasran dan target Perusahaan dapatdicapai di akhir tahun.

5) Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Manajemen Risikoatau anggota Komite Manajemen Risiko yang palingsenior, apabila Ketua Komite Manajemen Risiko berha-langan hadir.

6) Setiap rapat Komite Manajemen Risiko dituangkan dalamrisalah rapat yang ditandatangani oleh Notulis Rapat danPemimpin Rapat.

7) Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan tugas KomiteManajemen Risiko dibebankan pada anggaran Perusa-haan. Anggota Komite Manajemen Risiko yang bukanKomisaris diberikan honorarium berdasarkan penetapanDewan Komisaris. Honorarium dan biaya lainnya yangterkait akan diberikan kepada anggota Komite pada se-tiap pelaksanaan kegiatan Kaji Ulang Manajemen Risiko(KUMR) atau bila anggota Komite diperlukan membantuDewan Komisaris dalam kegiatan PT Petrokimia Gresikyang berhubungan dengan penerapan manajemen risiko.

2.8. Masa Jabatan Komite Manajemen Risiko

Masa jabatan anggota Komite Manajemen Risiko yangbukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3(tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua)tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak DewanKomisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

2.9. Pelaporan

1) Komite Manajemen Risiko membuat laporan kepadaDewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikandengan tembusan kepada Departemen ManajemenRisiko.

82

2) Laporan yang disusun oleh Komite Manajemen Risikomerupakan laporan pengelolaan risiko Perusahaan sertatindak lanjut mitigasi baik rencana maupun realisasi yangtelah dilaksanakan oleh Unit Kerja.

3) Dalam rangka menetapkan laporan final, Komite Ma-najemen Risiko terlebih dahulu melakukan klarifikasidengan pihak manajemen melalui Kompartemen RendalUsaha berkaitan dengan asersi manajemen tentangsubstansi laporan yang bersangkutan.


3.1. Persyaratan Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan :

a) Memahami sistem pengelolaan, pengawasan danpembinaan BUMN;

b) Memiliki integritas yang baik;c) Memahami fungsi kesekretariatan;d) Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoor-

dinasi dengan baik.

3.2. Tugas dan Tanggungjawab Sekretaris Dewan Komisaris

1. Sekretaris Dewan Komisaris bertugas melakukan ke-giatan untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakantugasnya berupa :

a. mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (brie-fing sheet) Dewan Komisaris;

b. membuat risalah rapat Dewan Komisaris, sesuaiketentuan anggaran dasar Perusahaan;

c. mengadministrasi dokumen Dewan Komisaris, baiksurat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun do-kumen lainnya;

d. menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Ang-garan Dewan Komisaris;

e. menyusun Rancangan Laporan-laporan DewanKomisaris;

f. melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

82

2) Laporan yang disusun oleh Komite Manajemen Risikomerupakan laporan pengelolaan risiko Perusahaan sertatindak lanjut mitigasi baik rencana maupun realisasi yangtelah dilaksanakan oleh Unit Kerja.

3) Dalam rangka menetapkan laporan final, Komite Ma-najemen Risiko terlebih dahulu melakukan klarifikasidengan pihak manajemen melalui Kompartemen RendalUsaha berkaitan dengan asersi manajemen tentangsubstansi laporan yang bersangkutan.


3.1. Persyaratan Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan :

a) Memahami sistem pengelolaan, pengawasan danpembinaan BUMN;

b) Memiliki integritas yang baik;c) Memahami fungsi kesekretariatan;d) Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoor-

dinasi dengan baik.

3.2. Tugas dan Tanggungjawab Sekretaris Dewan Komisaris

1. Sekretaris Dewan Komisaris bertugas melakukan ke-giatan untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakantugasnya berupa :

a. mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (brie-fing sheet) Dewan Komisaris;

b. membuat risalah rapat Dewan Komisaris, sesuaiketentuan anggaran dasar Perusahaan;

c. mengadministrasi dokumen Dewan Komisaris, baiksurat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun do-kumen lainnya;

d. menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Ang-garan Dewan Komisaris;

e. menyusun Rancangan Laporan-laporan DewanKomisaris;

f. melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

83

2. Selain melaksanakan tugas diatas, Sekretaris DewanKomisaris selaku pimpinan Sekretariat, melaksanakantugas lain berupa :

a. memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhiperaturan perundang-undangan serta menerapkanprinsip-prinsip GCG;

b. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh DewanKomisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktuapabila diminta;

c. mengkoordinasikan anggota Komite; jika diperlukandalam rangka memperlancar tugas Dewan Ko-misaris;

d. sebagai penghubung (liaison officer) DewanKomisaris dengan pihak lain.

Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tatakelola Perusahaan yang baik, Sekretariat DewanKomisaris wajib memastikan dokumen penyelenggaraankegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tersimpandengan baik di Perusahaan.

3.3. Masa Jabatan Sekretaris Dewan Komsiaris

Masa jabatan Sekretaris ditetapkan oleh Dewan Komisarismaksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untukpaling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hakDewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

3.4. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota SekretariatDewan Komisaris

a) Dewan Komisaris dapat membentuk Sekretariat DewanKomisaris yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DewanKomisaris dibantu staf Sekretariat Dewan Komisaris.

b) Sekretaris Dewan Komisaris dan staf Sekretariat DewanKomisaris diangkat dan diberhentikan oleh DewanKomisaris.

c) Sekretaris Dewan Komisaris berasal dari luarPerusahaan.

83

2. Selain melaksanakan tugas diatas, Sekretaris DewanKomisaris selaku pimpinan Sekretariat, melaksanakantugas lain berupa :

a. memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhiperaturan perundang-undangan serta menerapkanprinsip-prinsip GCG;

b. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh DewanKomisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktuapabila diminta;

c. mengkoordinasikan anggota Komite; jika diperlukandalam rangka memperlancar tugas Dewan Ko-misaris;

d. sebagai penghubung (liaison officer) DewanKomisaris dengan pihak lain.

Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tatakelola Perusahaan yang baik, Sekretariat DewanKomisaris wajib memastikan dokumen penyelenggaraankegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tersimpandengan baik di Perusahaan.

3.3. Masa Jabatan Sekretaris Dewan Komsiaris

Masa jabatan Sekretaris ditetapkan oleh Dewan Komisarismaksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untukpaling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hakDewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

3.4. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota SekretariatDewan Komisaris

a) Dewan Komisaris dapat membentuk Sekretariat DewanKomisaris yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DewanKomisaris dibantu staf Sekretariat Dewan Komisaris.

b) Sekretaris Dewan Komisaris dan staf Sekretariat DewanKomisaris diangkat dan diberhentikan oleh DewanKomisaris.

c) Sekretaris Dewan Komisaris berasal dari luarPerusahaan.

84


1. Kompartemen Audit Intern (KAI)

1.1. Pengertian

Kompartemen Audit Intern (KAI) adalah Unit Kerja yangmelaksanakan fungsi pengawasan/audit internal berdasarkanpendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari Direksi.

Audit internal adalah suatu kegiatan audit dan konsultansiyang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip independensi,profesionalisme, integritas, obyektivitas, dan kemitraan olehaparat Kompartemen Audit Intern guna memberikan nilaitambah (added value) bagi organisasi dalam pencapaiantujuan perusahaan secara keseluruhan.

1.2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab KompartemenAudit Intern :

a) Kompartemen Audit Intern dipimpin oleh seorang GeneralManager yang bertanggung-jawab kepada Direktur Uta-ma.

b) Kompartemen Audit Intern bertugas :

1. Membantu Direktur Utama dalam melaksanakanpemeriksaan operasional dan keuangan perusahaan,menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaan-nya pada perusahaan serta memberikan saran-saranperbaikannya.

2. Memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaanatau hasil pelaksanaan tugas Kompartemen AuditIntern sebagaimana dimaksud dalam butir 1 kepadaDirektur Utama.

3. Memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yangtelah dilaporkan

4. Kompartemen Audit Intern melaksanakan tugasoperasionalnya berdasarkan Piagam Audit Internal(Internal Audit Charter) PT Petrokimia Gresik dida-sarkan pada prinsip-prinsip independensi, profe-sionalisme, integritas, obyektivitas dan kemitraan.

5. Dalam melaksanakan tugasnya Kompartemen AuditIntern wajib menjaga kelancaran tugas unit kerja

84


1. Kompartemen Audit Intern (KAI)

1.1. Pengertian

Kompartemen Audit Intern (KAI) adalah Unit Kerja yangmelaksanakan fungsi pengawasan/audit internal berdasarkanpendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari Direksi.

Audit internal adalah suatu kegiatan audit dan konsultansiyang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip independensi,profesionalisme, integritas, obyektivitas, dan kemitraan olehaparat Kompartemen Audit Intern guna memberikan nilaitambah (added value) bagi organisasi dalam pencapaiantujuan perusahaan secara keseluruhan.

1.2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab KompartemenAudit Intern :

a) Kompartemen Audit Intern dipimpin oleh seorang GeneralManager yang bertanggung-jawab kepada Direktur Uta-ma.

b) Kompartemen Audit Intern bertugas :

1. Membantu Direktur Utama dalam melaksanakanpemeriksaan operasional dan keuangan perusahaan,menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaan-nya pada perusahaan serta memberikan saran-saranperbaikannya.

2. Memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaanatau hasil pelaksanaan tugas Kompartemen AuditIntern sebagaimana dimaksud dalam butir 1 kepadaDirektur Utama.

3. Memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yangtelah dilaporkan

4. Kompartemen Audit Intern melaksanakan tugasoperasionalnya berdasarkan Piagam Audit Internal(Internal Audit Charter) PT Petrokimia Gresik dida-sarkan pada prinsip-prinsip independensi, profe-sionalisme, integritas, obyektivitas dan kemitraan.

5. Dalam melaksanakan tugasnya Kompartemen AuditIntern wajib menjaga kelancaran tugas unit kerja

85

lainnya dalam perusahaan sesuai dengan tugas dantanggung-jawabnya masing-masing.

1.3. Sistem dan Mekanisme Pengawasan

a) Sistem Pengawasan

1. Sistem pengawasan kinerja perusahaan terdiri daripengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal;dan pihak internal.

2. Pengawasan pihak eksternal adalah pengawasanyang dilakukan oleh badan atau lembaga yangberada di luar struktur organisasi perusahaan (BPK-RI, BPKP, KAP dan SPI PT Pupuk Indonesia (Per-sero)).

3. Pengawasan internal adalah pengawasan yang di-lakukan oleh Dewan Komisaris selaku wakil Peme-gang Saham dan Kompartemen Audit Intern.

b) Mekanisme Pengawasan/Audit

1. Audit internal terhadap kegiatan perusahaan yangdilakukan oleh Kompartemen Audit Intern pada pe-riode waktu tertentu atau berkala didasarkan pada :

a. Rencana Audit Tahunanb. Non Rencana Audit Tahunanc. Audit Khusus

2. Pengawasan internal lainnya terhadap kinerjaperusahaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Komite Audit didasarkan pada :

a. Pertemuan/rapat antara Dewan Komisaris danDireksi.

b. Pertemuan/rapat antara Direksi dengan KomiteAudit.

c. Pertemuan/rapat antara Komite Audit denganKompartemen Audit Intern.

3. Pengawasan eksternal terhadap kinerja perusahaanberdasarkan periode waktu tertentu meliputi :

a. Laporan General Audit oleh KAP.

85

lainnya dalam perusahaan sesuai dengan tugas dantanggung-jawabnya masing-masing.

1.3. Sistem dan Mekanisme Pengawasan

a) Sistem Pengawasan

1. Sistem pengawasan kinerja perusahaan terdiri daripengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal;dan pihak internal.

2. Pengawasan pihak eksternal adalah pengawasanyang dilakukan oleh badan atau lembaga yangberada di luar struktur organisasi perusahaan (BPK-RI, BPKP, KAP dan SPI PT Pupuk Indonesia (Per-sero)).

3. Pengawasan internal adalah pengawasan yang di-lakukan oleh Dewan Komisaris selaku wakil Peme-gang Saham dan Kompartemen Audit Intern.

b) Mekanisme Pengawasan/Audit

1. Audit internal terhadap kegiatan perusahaan yangdilakukan oleh Kompartemen Audit Intern pada pe-riode waktu tertentu atau berkala didasarkan pada :

a. Rencana Audit Tahunanb. Non Rencana Audit Tahunanc. Audit Khusus

2. Pengawasan internal lainnya terhadap kinerjaperusahaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Komite Audit didasarkan pada :

a. Pertemuan/rapat antara Dewan Komisaris danDireksi.

b. Pertemuan/rapat antara Direksi dengan KomiteAudit.

c. Pertemuan/rapat antara Komite Audit denganKompartemen Audit Intern.

3. Pengawasan eksternal terhadap kinerja perusahaanberdasarkan periode waktu tertentu meliputi :

a. Laporan General Audit oleh KAP.

86

b. Laporan hasil pemeriksaan subsidi pupuk olehBPK-RI.

c. Laporan pemeriksaan lainnya oleh BPKP danauditor eksternal lainnya.

1.4. Sistem dan Mekanisme Pengendalian Intern

a) Sistem Pengendalian Intern

1. Sistem Pengendalian Intern atas seluruh kegiatanPerusahaan diselenggarakan mulai dari perenca-naan, pelaksanaan, pengawasan sampai denganpertanggungjawaban secara tertib, terkendali, efi-sien dan efektif.

2. Sistem Pengendalian Intern dapat memberi keya-kinan yang memadai bagi seluruh pemegangkepentingan (Stakeholders).

b) Sasaran Audit Internal yang dilakukan KAI adalah untukmeyakini bahwa Sistem Pengendalian Intern telahmemberikan jaminan yang memadai terhadap :

1. Kewajiban dan keakuratan informasi keuangan danoperasional;

2. Keekonomisan, efisiensi dan efektivitas operasional;3. Mengurangi risiko bisnis;4. Pengamanan Aset Perusahaan;5. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-unda-

ngan, kebijakan serta prosedur yang berlaku.

c) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern menca-kup:

1. Lingkungan Pengendalian

Direksi dan seluruh karyawan harus menciptakandan memelihara lingkungan dalam keseluruhanPerusahaan yang menimbulkan perilaku positif danmendukung pengendalian intern dan manajemenyang sehat.

2. Penilaian Risiko

Masing-masing Unit Kerja harus mengidentifikasi,menganalisis dan menilai pengelolaan risiko yangrelevan dan berkaitan dengan pelaksanaan kegiat-

86

b. Laporan hasil pemeriksaan subsidi pupuk olehBPK-RI.

c. Laporan pemeriksaan lainnya oleh BPKP danauditor eksternal lainnya.

1.4. Sistem dan Mekanisme Pengendalian Intern

a) Sistem Pengendalian Intern

1. Sistem Pengendalian Intern atas seluruh kegiatanPerusahaan diselenggarakan mulai dari perenca-naan, pelaksanaan, pengawasan sampai denganpertanggungjawaban secara tertib, terkendali, efi-sien dan efektif.

2. Sistem Pengendalian Intern dapat memberi keya-kinan yang memadai bagi seluruh pemegangkepentingan (Stakeholders).

b) Sasaran Audit Internal yang dilakukan KAI adalah untukmeyakini bahwa Sistem Pengendalian Intern telahmemberikan jaminan yang memadai terhadap :

1. Kewajiban dan keakuratan informasi keuangan danoperasional;

2. Keekonomisan, efisiensi dan efektivitas operasional;3. Mengurangi risiko bisnis;4. Pengamanan Aset Perusahaan;5. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-unda-

ngan, kebijakan serta prosedur yang berlaku.

c) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern menca-kup:

1. Lingkungan Pengendalian

Direksi dan seluruh karyawan harus menciptakandan memelihara lingkungan dalam keseluruhanPerusahaan yang menimbulkan perilaku positif danmendukung pengendalian intern dan manajemenyang sehat.

2. Penilaian Risiko

Masing-masing Unit Kerja harus mengidentifikasi,menganalisis dan menilai pengelolaan risiko yangrelevan dan berkaitan dengan pelaksanaan kegiat-

87

an operasionalnya, baik yang berasal dari dalammaupun luar Perusahaan.

3. Aktivitas Pengendalian

Dalam pelaksanaan kegiatan Perusahaan senan-tiasa dilakukan proses pengendalian pada setiaptingkat dan unit dalam struktur organisasi Peru-sahaan, antara lain melalui pengaturan mengenaikewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, pe-nilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dankeamanan terhadap aset Perusahaan.

4. Sistem Informasi dan Komunikasi

Perusahaan menyelenggarakan proses penyajianlaporan mengenai kegiatan operasional, finansial,serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuanperaturan perundang-undangan secara tepatwaktu, akurat, jelas dan obyektif.

5. Monitoring

Kegiatan monitoring dilakukan dalam prosespenilaian terhadap kualitas sistem pengendalianintern, termasuk fungsi internal audit pada setiaptingkat dan unit dalam struktur organisasi Peru-sahaan sehingga dapat dilaksanakan secaraoptimal.

1.5. Mekanisme Hubungan Kerja Kompartemen Audit Intern(KAI), Komite Audit, dan Auditor Eksternal

a) (KAI) memberikan data/dokumen dan/atau laporan yangberhubungan dengan kegiatan pengawasan serta mela-kukan konsultasi dengan Komite Audit.

b) (KAI) sebagai counterpart Auditor Eksternal dalam halpelaksanakan tugas-tugas pemeriksaan.

c) Komite Audit melakukan penilaian terhadap pelaksanaanhasil audit oleh KAI maupun Auditor Eksternal sertamemberikan rekomendasi terhadap sistem pengendalianmanajemen perusahaan.

d) Komite Audit memberikan usulan kepada Dewan Komi-saris tentang penunjukan Auditor Eksternal (KAP) untukditetapkan dalam RUPS.

87

an operasionalnya, baik yang berasal dari dalammaupun luar Perusahaan.

3. Aktivitas Pengendalian

Dalam pelaksanaan kegiatan Perusahaan senan-tiasa dilakukan proses pengendalian pada setiaptingkat dan unit dalam struktur organisasi Peru-sahaan, antara lain melalui pengaturan mengenaikewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, pe-nilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dankeamanan terhadap aset Perusahaan.

4. Sistem Informasi dan Komunikasi

Perusahaan menyelenggarakan proses penyajianlaporan mengenai kegiatan operasional, finansial,serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuanperaturan perundang-undangan secara tepatwaktu, akurat, jelas dan obyektif.

5. Monitoring

Kegiatan monitoring dilakukan dalam prosespenilaian terhadap kualitas sistem pengendalianintern, termasuk fungsi internal audit pada setiaptingkat dan unit dalam struktur organisasi Peru-sahaan sehingga dapat dilaksanakan secaraoptimal.

1.5. Mekanisme Hubungan Kerja Kompartemen Audit Intern(KAI), Komite Audit, dan Auditor Eksternal

a) (KAI) memberikan data/dokumen dan/atau laporan yangberhubungan dengan kegiatan pengawasan serta mela-kukan konsultasi dengan Komite Audit.

b) (KAI) sebagai counterpart Auditor Eksternal dalam halpelaksanakan tugas-tugas pemeriksaan.

c) Komite Audit melakukan penilaian terhadap pelaksanaanhasil audit oleh KAI maupun Auditor Eksternal sertamemberikan rekomendasi terhadap sistem pengendalianmanajemen perusahaan.

d) Komite Audit memberikan usulan kepada Dewan Komi-saris tentang penunjukan Auditor Eksternal (KAP) untukditetapkan dalam RUPS.

88

e) Kantor Akuntan Publik (KAP) melakukan General Auditatas laporan keuangan Perusahaan pada tahun bukutertentu.

f) Kantor Akuntan Publik (KAP) memberikan draft laporanhasil audit kepada Komite Audit untuk mendapatkankoreksi/ perbaikan.

1.6. Pelaksanaan Audit Internal

a) Audit langsung

Yaitu audit yang dilaksanakan secara langsung (on thespot) terhadap kegiatan unit kerja dan sistem pengen-dalian intern baik yang terprogram dalam Rencana AuditTahunan (RAT), non RAT, maupun audit khusus.

b) Audit tidak langsung

Yaitu audit yang dilakukan melalui pemantauan secaraberkesinambungan terhadap sistem pengendalian interndan kegiatan unit kerja berdasarkan dokumen-dokumentertentu yang disampaikan oleh unit kerja kepada KAI.

c) Konsultasi Sistem Pengendali Intern

Yaitu pemberian saran terhadap sistem pengendalianintern untuk membantu manajemen dalam mencapaitujuan perusahaan.

d) Pemantauan penerapan manajemen risiko di unit-unitkerja

Yaitu memastikan risiko telah dimitigasi dengan benar.

e) Sebagai counterpart bagi auditor eksternal

Yaitu mengkoordinasikan hubungan dengan lembaga-lembaga lain seperti BPK RI, BPKP, KAP yang memilikiketerkaitan kerja dengan kegiatan audit internal.

f) Penugasan khusus sesuai kebutuhan

Yaitu kegiatan audit yang dilakukan atas kondisi yangmendesak, akan menimbulkan kerugian besar bagiperusahaan atau tindak lanjut atas temuan AuditorEksternal yang nilainya cukup material.

88

e) Kantor Akuntan Publik (KAP) melakukan General Auditatas laporan keuangan Perusahaan pada tahun bukutertentu.

f) Kantor Akuntan Publik (KAP) memberikan draft laporanhasil audit kepada Komite Audit untuk mendapatkankoreksi/ perbaikan.

1.6. Pelaksanaan Audit Internal

a) Audit langsung

Yaitu audit yang dilaksanakan secara langsung (on thespot) terhadap kegiatan unit kerja dan sistem pengen-dalian intern baik yang terprogram dalam Rencana AuditTahunan (RAT), non RAT, maupun audit khusus.

b) Audit tidak langsung

Yaitu audit yang dilakukan melalui pemantauan secaraberkesinambungan terhadap sistem pengendalian interndan kegiatan unit kerja berdasarkan dokumen-dokumentertentu yang disampaikan oleh unit kerja kepada KAI.

c) Konsultasi Sistem Pengendali Intern

Yaitu pemberian saran terhadap sistem pengendalianintern untuk membantu manajemen dalam mencapaitujuan perusahaan.

d) Pemantauan penerapan manajemen risiko di unit-unitkerja

Yaitu memastikan risiko telah dimitigasi dengan benar.

e) Sebagai counterpart bagi auditor eksternal

Yaitu mengkoordinasikan hubungan dengan lembaga-lembaga lain seperti BPK RI, BPKP, KAP yang memilikiketerkaitan kerja dengan kegiatan audit internal.

f) Penugasan khusus sesuai kebutuhan

Yaitu kegiatan audit yang dilakukan atas kondisi yangmendesak, akan menimbulkan kerugian besar bagiperusahaan atau tindak lanjut atas temuan AuditorEksternal yang nilainya cukup material.

89

1.7. Norma Pelaporan Audit

a) Laporan hasil audit dibuat tertulis dan disampaikankepada pejabat yang berwenang secara tepat waktu.

b) Laporan hasil audit disusun secara sistematis, meliputi :landasan audit, ruang lingkup, sifat audit, periode yangdicakup dalam audit, informasi umum tentang kegiatanyang diaudit, temuan audit dan rekomendasi.

c) Setiap laporan harus :

1. Memuat temuan dan kesimpulan audit secaraobyektif serta saran tindak lanjut yang konstruktif

2. Utamakan usaha perbaikan dari pada kritik

3. Ungkapkan hal-hal yang masih merupakanmasalah yang belum dapat diselesaikan sampaiakhir audit.

4. Kemukakan pengakuan atas prestasi atau tindakanperbaikan yang telah dilaksanakan, terutama yangbisa diterapkan di bagian lain.

5. Kemukakan pendapat pejabat obyek yang diperiksamengenai hasil audit.

d) Tahapan kegiatan penyusunan Laporan Hasil Audit

1. Sebelum laporan hasil audit internal disampaikankepada Direktur Utama, draft laporan harus terlebihdahulu diklarifikasi dan dimintakan tanggapan dariauditi (yang di audit).

2. Auditi harus memberikan tanggapan secara tertulisyang disertai rencana / langkah-langkah perbaikanyang akan dilaksanakan sebagai tindak-lanjut ataspenyelesaian permasalahan untuk disampaikankepada Kompartemen Audit Intern.

3. Laporan Hasil Audit (LHA) dilaporkan kepadaDirektur Utama dengan tembusan kepada Direkturybs.

4. Auditor wajib memantau tindak lanjut rekomendasihasil audit yang dilakukan oleh auditi lengkapdengan bukti-bukti pendukungnya.

89

1.7. Norma Pelaporan Audit

a) Laporan hasil audit dibuat tertulis dan disampaikankepada pejabat yang berwenang secara tepat waktu.

b) Laporan hasil audit disusun secara sistematis, meliputi :landasan audit, ruang lingkup, sifat audit, periode yangdicakup dalam audit, informasi umum tentang kegiatanyang diaudit, temuan audit dan rekomendasi.

c) Setiap laporan harus :

1. Memuat temuan dan kesimpulan audit secaraobyektif serta saran tindak lanjut yang konstruktif

2. Utamakan usaha perbaikan dari pada kritik

3. Ungkapkan hal-hal yang masih merupakanmasalah yang belum dapat diselesaikan sampaiakhir audit.

4. Kemukakan pengakuan atas prestasi atau tindakanperbaikan yang telah dilaksanakan, terutama yangbisa diterapkan di bagian lain.

5. Kemukakan pendapat pejabat obyek yang diperiksamengenai hasil audit.

d) Tahapan kegiatan penyusunan Laporan Hasil Audit

1. Sebelum laporan hasil audit internal disampaikankepada Direktur Utama, draft laporan harus terlebihdahulu diklarifikasi dan dimintakan tanggapan dariauditi (yang di audit).

2. Auditi harus memberikan tanggapan secara tertulisyang disertai rencana / langkah-langkah perbaikanyang akan dilaksanakan sebagai tindak-lanjut ataspenyelesaian permasalahan untuk disampaikankepada Kompartemen Audit Intern.

3. Laporan Hasil Audit (LHA) dilaporkan kepadaDirektur Utama dengan tembusan kepada Direkturybs.

4. Auditor wajib memantau tindak lanjut rekomendasihasil audit yang dilakukan oleh auditi lengkapdengan bukti-bukti pendukungnya.

90

1.8. Hubungan Kompartemen Audit Intern dengan Direksi,Dewan Komisaris dan Komite Audit

a) Direktur Utama menyampaikan hasil audit KompartemenAudit Intern kepada seluruh Anggota Direksi, untukselanjutnya ditindak-lanjuti dalam rapat Direksi.

b) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambillangkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatuyang dikemukakan dalam setiap laporan hasil audit yangdibuat oleh Kompartemen Audit Intern.

c) Atas permintaan tertulis Dewan Komisaris, Direksimemberikan keterangan hasil audit atau hasil pelaksa-naan tugas Kompartemen Audit Intern.

1. Sekretaris Perusahaan

2.1. Pengertian Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan adalah pejabat/ petugas perusahaanyang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi yang bertindaksebagai pejabat penghubung (“Liaison Officer”) yang bertu-gas menata-usahakan serta menyimpan dokumen peru-sahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada daftar Peme-gang Saham, daftar khusus dan risalah rapat Direksi maupunRUPS/ RUPS LB serta harus memastikan bahwa perusa-haan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaansejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG dan wajibmemberikan informasi yang berkaitan dengan tugasnyakepada Direksi secara berkala dan kepada Dewan Komisarisapabila diminta oleh Dewan Komisaris.

2.2. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan :

a) Direksi dapat mengangkat seorang Sekretaris Perusa-haan yang bertindak sebagai pejabat penghubung (liaisonofficer) dan dapat ditugaskan oleh Direksi untuk menata-usahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, terma-suk tetapi tidak terbatas pada, Daftar Pemegang Saham,Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi maupun RUPS.

b) Sekretaris Perusahaan bertanggung-jawab kepada Direk-si perusahaan.

c) Sekretaris Perusahaan harus tanggap terhadap isu-isubaik positif maupun negatif.

90

1.8. Hubungan Kompartemen Audit Intern dengan Direksi,Dewan Komisaris dan Komite Audit

a) Direktur Utama menyampaikan hasil audit KompartemenAudit Intern kepada seluruh Anggota Direksi, untukselanjutnya ditindak-lanjuti dalam rapat Direksi.

b) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambillangkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatuyang dikemukakan dalam setiap laporan hasil audit yangdibuat oleh Kompartemen Audit Intern.

c) Atas permintaan tertulis Dewan Komisaris, Direksimemberikan keterangan hasil audit atau hasil pelaksa-naan tugas Kompartemen Audit Intern.

1. Sekretaris Perusahaan

2.1. Pengertian Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan adalah pejabat/ petugas perusahaanyang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi yang bertindaksebagai pejabat penghubung (“Liaison Officer”) yang bertu-gas menata-usahakan serta menyimpan dokumen peru-sahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada daftar Peme-gang Saham, daftar khusus dan risalah rapat Direksi maupunRUPS/ RUPS LB serta harus memastikan bahwa perusa-haan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaansejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG dan wajibmemberikan informasi yang berkaitan dengan tugasnyakepada Direksi secara berkala dan kepada Dewan Komisarisapabila diminta oleh Dewan Komisaris.

2.2. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan :

a) Direksi dapat mengangkat seorang Sekretaris Perusa-haan yang bertindak sebagai pejabat penghubung (liaisonofficer) dan dapat ditugaskan oleh Direksi untuk menata-usahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, terma-suk tetapi tidak terbatas pada, Daftar Pemegang Saham,Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi maupun RUPS.

b) Sekretaris Perusahaan bertanggung-jawab kepada Direk-si perusahaan.

c) Sekretaris Perusahaan harus tanggap terhadap isu-isubaik positif maupun negatif.

91

2.3. Tugas dan Tanggung Jawab

a) Memastikan penyusunan dan pencapaian target RencanaJangka Panjang serta Rencana Kerja dan AnggaranTahunan di lingkup Sekretaris Perusahaan berdasarkanRencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)/RencanaKerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)/Key Performan-ce Indicator (KPI)/Sasaran Kerja Individu (SKI);

b) Memastikan dan bertanggung jawab atas penetapankebijakan pengelolaan di bidang kesekretariatan danhukum, hubungan masyarakat, Kantor Perwakilan diJakarta dan pengelolaan Anak-Anak Perusahaan;

c) Memastikan pengelolaan dan pendistribusian data/infor-masi/laporan mengenai bidang yang menjadi tanggungjawabnya baik untuk kepentingan internal maupun eks-ternal perusahaan sesuai dengan tingkat kebutuhan danberdasarkan ketentuan yang berlaku;

d) Memastikan penerapan kedisiplinan karyawan di lingkupSekretaris Perusahaan;

e) Memastikan optimalisasi penggunaan sumber daya yangmenjadi tanggung jawabnya;

f) Memastikan pembinaan dan pengembangan personiltermasuk penilaian kinerja dan evaluasi secara periodik;

g) Memastikan pengelolaan inovasi dan 5 R (Ringkas, Rapi,Resik, Rawat, dan Rajin) di lingkup Sekretaris Perusa-haan;

h) Memastikan penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM),Sistem Manajemen Lingkungan (SML), Sistem Mana-jemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3), SistemManajemen Risiko, Good Corporate Governance (GCG),dan Sistem Manajemen lainnya yang berlaku di Peru-sahaan;

i) Memastikan pengelolaan kegiatan bidang GoodCorporate Governance (GCG) sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku;

j) Memastikan adanya koordinasi antara internal peru-sahaan dengan staf Pemegang Saham dalam penye-lenggaran Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik

91

2.3. Tugas dan Tanggung Jawab

a) Memastikan penyusunan dan pencapaian target RencanaJangka Panjang serta Rencana Kerja dan AnggaranTahunan di lingkup Sekretaris Perusahaan berdasarkanRencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)/RencanaKerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)/Key Performan-ce Indicator (KPI)/Sasaran Kerja Individu (SKI);

b) Memastikan dan bertanggung jawab atas penetapankebijakan pengelolaan di bidang kesekretariatan danhukum, hubungan masyarakat, Kantor Perwakilan diJakarta dan pengelolaan Anak-Anak Perusahaan;

c) Memastikan pengelolaan dan pendistribusian data/infor-masi/laporan mengenai bidang yang menjadi tanggungjawabnya baik untuk kepentingan internal maupun eks-ternal perusahaan sesuai dengan tingkat kebutuhan danberdasarkan ketentuan yang berlaku;

d) Memastikan penerapan kedisiplinan karyawan di lingkupSekretaris Perusahaan;

e) Memastikan optimalisasi penggunaan sumber daya yangmenjadi tanggung jawabnya;

f) Memastikan pembinaan dan pengembangan personiltermasuk penilaian kinerja dan evaluasi secara periodik;

g) Memastikan pengelolaan inovasi dan 5 R (Ringkas, Rapi,Resik, Rawat, dan Rajin) di lingkup Sekretaris Perusa-haan;

h) Memastikan penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM),Sistem Manajemen Lingkungan (SML), Sistem Mana-jemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3), SistemManajemen Risiko, Good Corporate Governance (GCG),dan Sistem Manajemen lainnya yang berlaku di Peru-sahaan;

i) Memastikan pengelolaan kegiatan bidang GoodCorporate Governance (GCG) sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku;

j) Memastikan adanya koordinasi antara internal peru-sahaan dengan staf Pemegang Saham dalam penye-lenggaran Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik

92

RUPS Hasil Kerja/Kinerja dan RUPS Perusahaan, ber-sama dengan Kompartemen Administrasi Keuangan danKompartemen Perencanaan & Pengendalian Usaha;

k) Memastikan pengelolaan Community Relation, MediaRelation dan Institution/Governmental Relation secaraefektif dan efisien bagi perusahaan dan stakeholders;

l) Memastikan pelaksanaan tugas sebagai penghubungantara Komite Audit dengan Dewan Komisaris, sertasebagai koordinator penyelenggaraan Rapat Direksi danRapat Dewan Komisaris, serta sebagai Notulis RapatDekom;

m) Memastikan pengelolaan aspek finansial di lingkupSekretaris Perusahaan;

n) Memastikan Uraian Pekerjaan yang berada di lingkupUnit kerjanya sesuai dengan struktur organisasi danprosedur yang berlaku;

o) Memastikan pengelolaan kegiatan untuk mewakilikepentingan perusahaan di Jakarta dan sekitarnya.

2.4. Wewenang

a) Berkoordinasi dengan Kompartemen Administrasi Keua-ngan dan Kompartemen Perencanaan dan PengendalianUsaha untuk menjadi wakil perusahaan sebagai pejabatpenghubung komunikasi dengan Pemegang Saham;

b) Memberikan persetujuan dan penandatanganan Purcha-se Order (PO)/Order Kerja (OK) untuk pengadaan ba-rang/jasa sesuai dengan ketentuan perusahaan;

c) Menandatangani surat-surat dinas perusahaan yangbersifat rutin yang ditujukan kepada pihak luar;

d) Menyetujui bantuan dana atas permintaan pihakeksternal perusahaan dalam jumlah relatif kecil, < Rp 1juta;

e) Mengelola biaya representasi dan/atau memberikan per-setujuan untuk mengeluarkan biaya representasi yangdiajukan oleh unit kerja di bawah tanggung jawabnyasesuai ketentuan perusahaan;

92

RUPS Hasil Kerja/Kinerja dan RUPS Perusahaan, ber-sama dengan Kompartemen Administrasi Keuangan danKompartemen Perencanaan & Pengendalian Usaha;

k) Memastikan pengelolaan Community Relation, MediaRelation dan Institution/Governmental Relation secaraefektif dan efisien bagi perusahaan dan stakeholders;

l) Memastikan pelaksanaan tugas sebagai penghubungantara Komite Audit dengan Dewan Komisaris, sertasebagai koordinator penyelenggaraan Rapat Direksi danRapat Dewan Komisaris, serta sebagai Notulis RapatDekom;

m) Memastikan pengelolaan aspek finansial di lingkupSekretaris Perusahaan;

n) Memastikan Uraian Pekerjaan yang berada di lingkupUnit kerjanya sesuai dengan struktur organisasi danprosedur yang berlaku;

o) Memastikan pengelolaan kegiatan untuk mewakilikepentingan perusahaan di Jakarta dan sekitarnya.

2.4. Wewenang

a) Berkoordinasi dengan Kompartemen Administrasi Keua-ngan dan Kompartemen Perencanaan dan PengendalianUsaha untuk menjadi wakil perusahaan sebagai pejabatpenghubung komunikasi dengan Pemegang Saham;

b) Memberikan persetujuan dan penandatanganan Purcha-se Order (PO)/Order Kerja (OK) untuk pengadaan ba-rang/jasa sesuai dengan ketentuan perusahaan;

c) Menandatangani surat-surat dinas perusahaan yangbersifat rutin yang ditujukan kepada pihak luar;

d) Menyetujui bantuan dana atas permintaan pihakeksternal perusahaan dalam jumlah relatif kecil, < Rp 1juta;

e) Mengelola biaya representasi dan/atau memberikan per-setujuan untuk mengeluarkan biaya representasi yangdiajukan oleh unit kerja di bawah tanggung jawabnyasesuai ketentuan perusahaan;

93

f) Memberikan tugas-tugas khusus bilamana diperlukankepada pejabat di bawah tanggung jawabnya sesuai de-ngan ketentuan yang berlaku;

g) Memberikan persetujuan dan atau mengusulkan pengem-bangan kompetensi, promosi/demosi/mutasi, staffing be-serta persyaratannya, penghargaan, perjalanan dinas,cuti, peringatan/sanksi, pemberhentian, serta hak/kewa-jiban lain bagi karyawan di bawah tanggung jawabnyasesuai dengan peraturan yang berlaku;

h) Menolak, mempertimbangkan, dan memberikan data/in-formasi perusahaan kepada pihak lain sesuai denganketentuan yang berlaku.

2.5. Hubungan Kerja

a) Intern

1. Vertikal :

- Koordinasi ke atas dengan Direksi dalam halpembahasan dan penyatuan pendapat mengenaiberbagai hal yang berkaitan dengan pencapaiansasaran perusahaan.

- Koordinasi ke bawah dalam rangka memberikanperintah dan minta data/informasi mengenaipelaksanaan tugas dan tanggung jawab unit kerjayang berada di bawah tanggung jawabnya.

2. Horisontal :

Koordinasi dengan semua pejabat eselon I dalamrangka koordinasi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab guna kesatuan dalam pencapaian sasaranperusahaan.

b) Ekstern

Koordinasi/kerjasama dengan lembaga, perusahaan,dan/atau instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaantugas di lingkup unit kerjanya.

93

f) Memberikan tugas-tugas khusus bilamana diperlukankepada pejabat di bawah tanggung jawabnya sesuai de-ngan ketentuan yang berlaku;

g) Memberikan persetujuan dan atau mengusulkan pengem-bangan kompetensi, promosi/demosi/mutasi, staffing be-serta persyaratannya, penghargaan, perjalanan dinas,cuti, peringatan/sanksi, pemberhentian, serta hak/kewa-jiban lain bagi karyawan di bawah tanggung jawabnyasesuai dengan peraturan yang berlaku;

h) Menolak, mempertimbangkan, dan memberikan data/in-formasi perusahaan kepada pihak lain sesuai denganketentuan yang berlaku.

2.5. Hubungan Kerja

a) Intern

1. Vertikal :

- Koordinasi ke atas dengan Direksi dalam halpembahasan dan penyatuan pendapat mengenaiberbagai hal yang berkaitan dengan pencapaiansasaran perusahaan.

- Koordinasi ke bawah dalam rangka memberikanperintah dan minta data/informasi mengenaipelaksanaan tugas dan tanggung jawab unit kerjayang berada di bawah tanggung jawabnya.

2. Horisontal :

Koordinasi dengan semua pejabat eselon I dalamrangka koordinasi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab guna kesatuan dalam pencapaian sasaranperusahaan.

b) Ekstern

Koordinasi/kerjasama dengan lembaga, perusahaan,dan/atau instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaantugas di lingkup unit kerjanya.

94

E. Auditor Eksternal :

1.1. Pengertian Auditor Eksternal :

Auditor Eksternal adalah institusi independen yang ditunjuk olehRUPS untuk melaksanakan fungsi audit (pemeriksaan) terhadapsemua catatan akuntansi dan data penunjang perusahaan, yangakan memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-azasan,dan kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan standarAkuntansi Indonesia.

1.2. Proses Penunjukan Auditor Eksternal :

1. Auditor Eksternal harus ditunjuk oleh RUPS dari calon yang diajukan olehDewan Komisaris berdasarkan usulan Komite Audit.

2. Komite Audit melalui Dewan Komisaris wajib menyampaikan kepadaRUPS alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/ imbal jasayang diusulkan untuk Auditor Eksternal tersebut.

3. Auditor Eksternal harus bebas dari pengaruh Komisaris dan pihak yangberkepentingan di perusahaan.

4. Penetapan Auditor Eksternal (KAP dan/atau Akuntan Publik) oleh PTPupuk Indonesia (Persero) selaku perusahaan holding (HoldingCompany).

1.3. Tugas dan Tanggung Jawab Auditor Eksternal :

Melaksanakan audit umum atas laporan keuangan perusahaanakhir tahun buku, yang meliputi :

a) Audit umum atas laporan keuangan konsolidasi perusahaan.

b) Audit kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangandan Pengendalian Intern.

c) Review atas Laporan Kinerja Keuangan.

d) Audit atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan BinaLingkungan.

e) Review atas Laporan Hasil Capaian Key PerformanceIndicator (KPI) terhadap Target-target Kontrak ManajemenPerusahaan.

f) Review atas status tindak lanjut atas keputusan dan arahanRUPS RKAP dan RUPS Laporan Kinerja Tahunan.

1.4. Laporan Auditor Eksternal :

94

E. Auditor Eksternal :

1.1. Pengertian Auditor Eksternal :

Auditor Eksternal adalah institusi independen yang ditunjuk olehRUPS untuk melaksanakan fungsi audit (pemeriksaan) terhadapsemua catatan akuntansi dan data penunjang perusahaan, yangakan memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-azasan,dan kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan standarAkuntansi Indonesia.

1.2. Proses Penunjukan Auditor Eksternal :

1. Auditor Eksternal harus ditunjuk oleh RUPS dari calon yang diajukan olehDewan Komisaris berdasarkan usulan Komite Audit.

2. Komite Audit melalui Dewan Komisaris wajib menyampaikan kepadaRUPS alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/ imbal jasayang diusulkan untuk Auditor Eksternal tersebut.

3. Auditor Eksternal harus bebas dari pengaruh Komisaris dan pihak yangberkepentingan di perusahaan.

4. Penetapan Auditor Eksternal (KAP dan/atau Akuntan Publik) oleh PTPupuk Indonesia (Persero) selaku perusahaan holding (HoldingCompany).

1.3. Tugas dan Tanggung Jawab Auditor Eksternal :

Melaksanakan audit umum atas laporan keuangan perusahaanakhir tahun buku, yang meliputi :

a) Audit umum atas laporan keuangan konsolidasi perusahaan.

b) Audit kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangandan Pengendalian Intern.

c) Review atas Laporan Kinerja Keuangan.

d) Audit atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan BinaLingkungan.

e) Review atas Laporan Hasil Capaian Key PerformanceIndicator (KPI) terhadap Target-target Kontrak ManajemenPerusahaan.

f) Review atas status tindak lanjut atas keputusan dan arahanRUPS RKAP dan RUPS Laporan Kinerja Tahunan.

1.4. Laporan Auditor Eksternal :

95

a) Laporan hasil audit/pemeriksaan auditor eksternal disampai-kan secara tertulis kepada RUPS untuk disahkan.

b) Dalam posisi/ kedudukannya, Auditor Eksternal ditunjuk/ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Pemegang Saham.

1.5. Hubungan Auditor Eksternal:

Dalam melaksanakan tugasnya Auditor Eksternal bekerja sesuaistandar auditing, independen, dan obyektif dan menjalin hubungankerja yang efektif dengan Komite Audit maupun KompartemenAudit Intern.

BAB IV

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI PERUSAHAAN

1. Kebijakan Manajemen Risiko

a) Manajemen Risiko merupakan bagian integral dari praktekmanajemen, kesisteman organisasi, dan tata kelola perusahaanyang baik sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil sertaakuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan.

b) Melaksanakan pengelolaan risiko berdasarkan standar yangberlaku, struktur organisasi, dan mandat yang tepat untukmenghindari benturan kepentingan.

c) Melaksanakan manajemen risiko yang sesuai dengan TataKelola Perusahan Yang Baik (Good Corporate Governance).

d) Menetapkan konteks untuk mendefinisikan parameter internaldan eksternal yang harus dipertimbangkan dalam mengelolarisiko, dan menetapkan ruang lingkup pengelolaan risiko, danmenetapkan kriteria.

e) Melakukan identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, sertapemantauan risiko terhadap peluang dan ancaman yangberbasis aktivitas sesuai tugas dan tanggungjawab yang harusdilaksanakan Unit Kerja.

f) Menyusun rencana asesmen risiko yang terintegrasi denganRencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada setiaptahun anggaran serta melaksanakan kegiatan asesmen atas

95

a) Laporan hasil audit/pemeriksaan auditor eksternal disampai-kan secara tertulis kepada RUPS untuk disahkan.

b) Dalam posisi/ kedudukannya, Auditor Eksternal ditunjuk/ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Pemegang Saham.

1.5. Hubungan Auditor Eksternal:

Dalam melaksanakan tugasnya Auditor Eksternal bekerja sesuaistandar auditing, independen, dan obyektif dan menjalin hubungankerja yang efektif dengan Komite Audit maupun KompartemenAudit Intern.

BAB IV

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI PERUSAHAAN

1. Kebijakan Manajemen Risiko

a) Manajemen Risiko merupakan bagian integral dari praktekmanajemen, kesisteman organisasi, dan tata kelola perusahaanyang baik sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil sertaakuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan.

b) Melaksanakan pengelolaan risiko berdasarkan standar yangberlaku, struktur organisasi, dan mandat yang tepat untukmenghindari benturan kepentingan.

c) Melaksanakan manajemen risiko yang sesuai dengan TataKelola Perusahan Yang Baik (Good Corporate Governance).

d) Menetapkan konteks untuk mendefinisikan parameter internaldan eksternal yang harus dipertimbangkan dalam mengelolarisiko, dan menetapkan ruang lingkup pengelolaan risiko, danmenetapkan kriteria.

e) Melakukan identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, sertapemantauan risiko terhadap peluang dan ancaman yangberbasis aktivitas sesuai tugas dan tanggungjawab yang harusdilaksanakan Unit Kerja.

f) Menyusun rencana asesmen risiko yang terintegrasi denganRencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada setiaptahun anggaran serta melaksanakan kegiatan asesmen atas

96

risiko-risiko yang telah teridentifikasi dan membuat laporan hasilpengendalian risiko secara periodik.

g) Menetapkan pengelolaan risiko sebagai salah satu KeyPerformance Indicator (KPI) di lingkungan PT Petrokimia Gresik.

h) Melakukan inovasi, reviu, dan peningkatan budaya risiko secaraberkesinambungan dengan fokus pada peningkatan sistem,infrastruktur, dan kompetensi sumber daya manusia.

i) Melakukan evaluasi secara periodik terhadap efektifitaskebijakan manajemen risiko.

2. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen Risiko merupakan desain prosedur serta implementasiprosedur yang disusun untuk menjamin kegiatan operasionalperusahan dapat dilaksanakan secara optimal dan mencapai targetyang ditetapkan.

Aktifitas suatu perusahan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dariaktifitas mengelola risiko. Kompleksitas risiko yang dihadapi peru-sahaan pada akhirnya menuntut adanya suatu sistem manajemenrisiko yang tidak terpisah dari kegiatan utama organisasi yang lebihdikenal dengan istilah Manajemen Risiko.

3. Tujuan Penerapan Manajemen Risiko

Tujuan Penerapan Manajemen Risiko secara garis besar adalahsebagai berikut :

a) Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip-prinsip GoodCorporate Governance.

b) Memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi mendapatkaninformasi yang tepat untuk mengelola risiko secara optimal.

c) Mampu menetapkan dan amengelola risiko-risiko yang dihadapiperusahaan, serta mengurangi/meminimalkan dampak yangditimbulkannya.

d) Membangun kemampuan mensosialisasikan pemahamanmengenai risiko dan pentingnya pengelolaan risiko.

e) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen, karenasemua risiko yang dapat menghambat proses perusahaan telahdiidentifikasikan dengan baik.

96

risiko-risiko yang telah teridentifikasi dan membuat laporan hasilpengendalian risiko secara periodik.

g) Menetapkan pengelolaan risiko sebagai salah satu KeyPerformance Indicator (KPI) di lingkungan PT Petrokimia Gresik.

h) Melakukan inovasi, reviu, dan peningkatan budaya risiko secaraberkesinambungan dengan fokus pada peningkatan sistem,infrastruktur, dan kompetensi sumber daya manusia.

i) Melakukan evaluasi secara periodik terhadap efektifitaskebijakan manajemen risiko.

2. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen Risiko merupakan desain prosedur serta implementasiprosedur yang disusun untuk menjamin kegiatan operasionalperusahan dapat dilaksanakan secara optimal dan mencapai targetyang ditetapkan.

Aktifitas suatu perusahan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dariaktifitas mengelola risiko. Kompleksitas risiko yang dihadapi peru-sahaan pada akhirnya menuntut adanya suatu sistem manajemenrisiko yang tidak terpisah dari kegiatan utama organisasi yang lebihdikenal dengan istilah Manajemen Risiko.

3. Tujuan Penerapan Manajemen Risiko

Tujuan Penerapan Manajemen Risiko secara garis besar adalahsebagai berikut :

a) Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip-prinsip GoodCorporate Governance.

b) Memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi mendapatkaninformasi yang tepat untuk mengelola risiko secara optimal.

c) Mampu menetapkan dan amengelola risiko-risiko yang dihadapiperusahaan, serta mengurangi/meminimalkan dampak yangditimbulkannya.

d) Membangun kemampuan mensosialisasikan pemahamanmengenai risiko dan pentingnya pengelolaan risiko.

e) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen, karenasemua risiko yang dapat menghambat proses perusahaan telahdiidentifikasikan dengan baik.

97

4. Prinsip-prinsip Manajemen Risiko :

Penerapan manajemen risiko secara garis besar akan berjalan se-cara efektif apabila memenuhi prinsip-prinsip berikut :

a) Manajemen Risiko menciptakan nilai tambah

Manajemen risiko memberikan kontribusi melalui peningkatankemungkinan pencapaian sasaran perusahaan secara nyata.Selain itu manajemen risiko juga memberikan perbaikan dalamaspek keselamatan, kesehatan kerja, kepatuhan terhadapperaturan perundangan, perlindungan lingkungan hidup, per-sepsi publik, kualitas produk, reputasi, corporate governance,efisiensi operasi, dan lain-lain.

b) Manajemen Risiko adalah bagian terpadu dari prosesorganisasi

Manajemen risiko merupakan bagian tak terpisahkan darikegiatan proses organisasi dalam mencapai sasaran.

c) Manajemen Risiko adalah bagian dari pengambilan kepu-tusan

Manajemen risiko membantu para pengambil keputusan untukmengambil keputusan atas dasar pilihan-pilihan yang tersediadengan informasi selengkap mungkin.

d) Manajemen Risiko secara khusus menangani ketidakpas-tian

Manajemen risiko secara khusus menangangani ketidakpastiandalam proses pengambilan keputusan dan memperkirakanbagaimana sifat ketidakpastian dan bagaimana cara penanga-nannya.

e) Manajemen Risiko bersifat sistematik, terstruktur, dan tepatwaktu

Manajemen risiko bersifat sistematik, terstruktur, dan tepatwaktu untuk memberikan kontribusi terhadap efisiensi dankonsistensi manajemen risiko sehingga hasilnya dapat diper-bandingkan danmemberikan perbaikan.

f) Manajemen Risiko berdasarkan informasi terbaik yang ada

Masukan dan informasi yang digunakan dalam proses mana-jemen risiko didasarkan pada sumber informasi yang tersedia,

97

4. Prinsip-prinsip Manajemen Risiko :

Penerapan manajemen risiko secara garis besar akan berjalan se-cara efektif apabila memenuhi prinsip-prinsip berikut :

a) Manajemen Risiko menciptakan nilai tambah

Manajemen risiko memberikan kontribusi melalui peningkatankemungkinan pencapaian sasaran perusahaan secara nyata.Selain itu manajemen risiko juga memberikan perbaikan dalamaspek keselamatan, kesehatan kerja, kepatuhan terhadapperaturan perundangan, perlindungan lingkungan hidup, per-sepsi publik, kualitas produk, reputasi, corporate governance,efisiensi operasi, dan lain-lain.

b) Manajemen Risiko adalah bagian terpadu dari prosesorganisasi

Manajemen risiko merupakan bagian tak terpisahkan darikegiatan proses organisasi dalam mencapai sasaran.

c) Manajemen Risiko adalah bagian dari pengambilan kepu-tusan

Manajemen risiko membantu para pengambil keputusan untukmengambil keputusan atas dasar pilihan-pilihan yang tersediadengan informasi selengkap mungkin.

d) Manajemen Risiko secara khusus menangani ketidakpas-tian

Manajemen risiko secara khusus menangangani ketidakpastiandalam proses pengambilan keputusan dan memperkirakanbagaimana sifat ketidakpastian dan bagaimana cara penanga-nannya.

e) Manajemen Risiko bersifat sistematik, terstruktur, dan tepatwaktu

Manajemen risiko bersifat sistematik, terstruktur, dan tepatwaktu untuk memberikan kontribusi terhadap efisiensi dankonsistensi manajemen risiko sehingga hasilnya dapat diper-bandingkan danmemberikan perbaikan.

f) Manajemen Risiko berdasarkan informasi terbaik yang ada

Masukan dan informasi yang digunakan dalam proses mana-jemen risiko didasarkan pada sumber informasi yang tersedia,

98

seperti pengalaman, observasi, perkiraan, penilaian ahli, dandata lain yang tersedia.

g) Manajemen Risiko adalah khas untuk penggunanya

Manajemen risiko harus diselaraskan dengan konteks internaldan eksternal Perusahaan serta sasaran Perusahaan dan profilrisiko yang dihadapi perusahaan.

h) Manajemen Risiko mempertimbangkan faktor manusia danbudaya

Penerapan manajemen risiko haruslah menemukenali ka-pabilitas perusahaan, persepsi dan tujuan masing-masing in-dividu di dalam serta di luar perusahaan, khususnya yang me-nunjang atau menghambat sasaran perusahaan.

i) Manajemen Risiko bersifat transparan dan inklusif

Para pemangku kepentingan dan pengambil keputusan di setiaptingkatan organisasi harus dilibatkan secara efektif untukmemastikan bahwa manajemen risiko tetap relevan dan terkini.Keterlibatan ini juga harus memungkinkan para pemangkukepentingan terwakili dengan baik dan mendapatkan kesem-patan untuk menyampaikan pendapat serta kepentingannya,terutama dalam merumuskan kriteria risiko.

j) Manajemen Risiko bersifat dinamis, berulang, dan responsifterhadap perubahan.

Manajemen risiko bertugas untuk memastikan bahwamanajemen risiko senantiasa memperhatikan, merasakan, dantanggap terhadap perubahan.

k) Manajemen Risiko harus memfasilitasi perbaikan bersinam-bung dan peningkatan organisasi.

Organisasi harus senantiasa mengembangkan danmenerapkanperbaikan strategi manajemen risiko serta meningkatkan ke-matangan pelaksanaan manajemen risiko sejalan denganaspek-aspek lain dalam Perusahaan.

5. Ruang Lingkup Manajemen Risiko

Ruang lingkup Manajemen Risiko meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pengawasan aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

98

seperti pengalaman, observasi, perkiraan, penilaian ahli, dandata lain yang tersedia.

g) Manajemen Risiko adalah khas untuk penggunanya

Manajemen risiko harus diselaraskan dengan konteks internaldan eksternal Perusahaan serta sasaran Perusahaan dan profilrisiko yang dihadapi perusahaan.

h) Manajemen Risiko mempertimbangkan faktor manusia danbudaya

Penerapan manajemen risiko haruslah menemukenali ka-pabilitas perusahaan, persepsi dan tujuan masing-masing in-dividu di dalam serta di luar perusahaan, khususnya yang me-nunjang atau menghambat sasaran perusahaan.

i) Manajemen Risiko bersifat transparan dan inklusif

Para pemangku kepentingan dan pengambil keputusan di setiaptingkatan organisasi harus dilibatkan secara efektif untukmemastikan bahwa manajemen risiko tetap relevan dan terkini.Keterlibatan ini juga harus memungkinkan para pemangkukepentingan terwakili dengan baik dan mendapatkan kesem-patan untuk menyampaikan pendapat serta kepentingannya,terutama dalam merumuskan kriteria risiko.

j) Manajemen Risiko bersifat dinamis, berulang, dan responsifterhadap perubahan.

Manajemen risiko bertugas untuk memastikan bahwamanajemen risiko senantiasa memperhatikan, merasakan, dantanggap terhadap perubahan.

k) Manajemen Risiko harus memfasilitasi perbaikan bersinam-bung dan peningkatan organisasi.

Organisasi harus senantiasa mengembangkan danmenerapkanperbaikan strategi manajemen risiko serta meningkatkan ke-matangan pelaksanaan manajemen risiko sejalan denganaspek-aspek lain dalam Perusahaan.

5. Ruang Lingkup Manajemen Risiko

Ruang lingkup Manajemen Risiko meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pengawasan aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

99

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan toleransi risikodan batasan toleransi atas toleransi risiko.

3. Kecukupan proses identifikasi risiko, analisa risiko, evaluasirisiko, dan perlakuan risiko serta sistem informasi manajemenrisiko.

4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Penerapan Manajemen Risiko di PT Petrokimia Gresik disesuaikandengan visi, misi, strategi dan sasaran, serta operasional peru-sahaan seperti pada gambar berikut :

Perusahaan telah menetapkan Key Performance Indicator (KPI)yang digunakan sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerjaperusahaan, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam KPI pada setiapUnit Kerja.

Penyusunan KPI didasarkan pada target-target yang telahditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)tahunan yang disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), sebagai suatu kontrak manajemen yang harus diper-tanggungjawabkan setiap tahun.

99

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan toleransi risikodan batasan toleransi atas toleransi risiko.

3. Kecukupan proses identifikasi risiko, analisa risiko, evaluasirisiko, dan perlakuan risiko serta sistem informasi manajemenrisiko.

4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Penerapan Manajemen Risiko di PT Petrokimia Gresik disesuaikandengan visi, misi, strategi dan sasaran, serta operasional peru-sahaan seperti pada gambar berikut :

Perusahaan telah menetapkan Key Performance Indicator (KPI)yang digunakan sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerjaperusahaan, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam KPI pada setiapUnit Kerja.

Penyusunan KPI didasarkan pada target-target yang telahditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)tahunan yang disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), sebagai suatu kontrak manajemen yang harus diper-tanggungjawabkan setiap tahun.

100

Untuk mendukung pencapaian target KPI tersebut, maka pe-ngelolaan risiko (termasuk pengamanan aset perusahaan) di-fokuskan pada setiap aktivitas yang diprogramkan pada periodeyang bersangkutan.

6. Proses Manajemen Risiko

Proses Manajemen Risiko dapat dilihat pada gambar berikut :

6.1. Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi dankonsultasi merupakan urat nadi prosesmanajemen risiko sehingga senantiasa diperhitungkan dalamsetiap tahapan proses.

Komunikasi merupakan proses interaktif untuk tukar menukarinformasi dan pendapat tentang risiko dan pengelolaannya.Konsultasi merupakan proses komunikasi antara perusahaandengan stakeholdernya mengenai isu tertentu terkait denganpengambilan keputusan atau penentuan langkah-langkah untukmenangani suatu masalah.

Komunikasi dan konsultasi yang efektif baik internal maupuneksternal harus menghasilkan kejelasan bagi pihak-pihak yangbertanggungjawab untuk menerapkan proses manajemen risikodan para pemangku kepentingan (Stakeholders) terkait.

Komunikasidan

Konsultasi

PemantauandanReview

PENILAIAN RISIKO

Identifikasi Risiko

Analisis Risiko

Evaluasi Risiko

Perlakuan Risiko

Menentukan Konteks

Gambar 02.: Proses Manajemen Risiko (Sumber: ISO31000:2009)

100

Untuk mendukung pencapaian target KPI tersebut, maka pe-ngelolaan risiko (termasuk pengamanan aset perusahaan) di-fokuskan pada setiap aktivitas yang diprogramkan pada periodeyang bersangkutan.

6. Proses Manajemen Risiko

Proses Manajemen Risiko dapat dilihat pada gambar berikut :

6.1. Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi dankonsultasi merupakan urat nadi prosesmanajemen risiko sehingga senantiasa diperhitungkan dalamsetiap tahapan proses.

Komunikasi merupakan proses interaktif untuk tukar menukarinformasi dan pendapat tentang risiko dan pengelolaannya.Konsultasi merupakan proses komunikasi antara perusahaandengan stakeholdernya mengenai isu tertentu terkait denganpengambilan keputusan atau penentuan langkah-langkah untukmenangani suatu masalah.

Komunikasi dan konsultasi yang efektif baik internal maupuneksternal harus menghasilkan kejelasan bagi pihak-pihak yangbertanggungjawab untuk menerapkan proses manajemen risikodan para pemangku kepentingan (Stakeholders) terkait.

Komunikasidan

Konsultasi

PemantauandanReview

PENILAIAN RISIKO

Identifikasi Risiko

Analisis Risiko

Evaluasi Risiko

Perlakuan Risiko

Menentukan Konteks

Gambar 02.: Proses Manajemen Risiko (Sumber: ISO31000:2009)

101

6.2. Menetapkan Konteks

Menetapkan konteks merupakan proses penetapan batasan atauparameter internal dan eksternal yang akan dijadikanpertimbangan dalam pengelolaan risiko, penetapan lingkupkerja, dan kriteria risiko untuk proses-proses selanjutnya.Konteks yang ditetapkan meliputi semua parameter internal daneksternal yang relevan dan penting bagi organisasi.

a) Konteks Eksternal

b) Konteks Internal

c) Konteks Proses Manajemen Risiko

d) Selera Risiko (Risk Appetite)

e) Toleransi Risiko (Risk Tolerance)

6.3. Identifikasi Risiko

a) Tujuan :

Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yangharus dikelola perusahaan melalui proses yang sistematisdan terstruktur. Proses ini sangat penting karena risiko yangtidak teridentifikasi tidak akan ditangani pada proses-prosesselanjutnya.

b) Komponen Risiko :

Memerlukan informasi yang dikumpulkan antara lainmencakup : Sumber Risiko, Kejadian, Konsekuensi, Pemicu,Pengendalian, dan perkiraan kapan risiko terjadi.

c) Proses Identifikasi Risiko :

Suatu proses untuk melakukan inventarisasi risiko padasetiap aktifitas yang dilaksanakan, kemudian dikompilasi kedalam suatu daftar risiko.

Tahapan yang dilakukan dalam proses identifikasi risikoadalah sebagai berikut :

1) Pemahaman Tentang Risiko

2) Inventarisasi Risiko

3) Pengelompokan Jenis Risiko

101

6.2. Menetapkan Konteks

Menetapkan konteks merupakan proses penetapan batasan atauparameter internal dan eksternal yang akan dijadikanpertimbangan dalam pengelolaan risiko, penetapan lingkupkerja, dan kriteria risiko untuk proses-proses selanjutnya.Konteks yang ditetapkan meliputi semua parameter internal daneksternal yang relevan dan penting bagi organisasi.

a) Konteks Eksternal

b) Konteks Internal

c) Konteks Proses Manajemen Risiko

d) Selera Risiko (Risk Appetite)

e) Toleransi Risiko (Risk Tolerance)

6.3. Identifikasi Risiko

a) Tujuan :

Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yangharus dikelola perusahaan melalui proses yang sistematisdan terstruktur. Proses ini sangat penting karena risiko yangtidak teridentifikasi tidak akan ditangani pada proses-prosesselanjutnya.

b) Komponen Risiko :

Memerlukan informasi yang dikumpulkan antara lainmencakup : Sumber Risiko, Kejadian, Konsekuensi, Pemicu,Pengendalian, dan perkiraan kapan risiko terjadi.

c) Proses Identifikasi Risiko :

Suatu proses untuk melakukan inventarisasi risiko padasetiap aktifitas yang dilaksanakan, kemudian dikompilasi kedalam suatu daftar risiko.

Tahapan yang dilakukan dalam proses identifikasi risikoadalah sebagai berikut :

1) Pemahaman Tentang Risiko

2) Inventarisasi Risiko

3) Pengelompokan Jenis Risiko

102

Pengelompokan risiko dilakukan berdasarkan beberapatahapan penjabaran sebagai berikut :

a. Risiko Perusahaan (Company Risk)

b. Risiko Fungsi (Functional Risk)

c. Risiko Aktifitas/Kegiatan (Activity Risk)

d. Risiko Kejadian (Individual Risk)

e. Risiko Sub Individu (Sub Individual Risk)

Risiko Fungsi (Functional Risk) dikelompokkan menjadi 13(tiga belas) kelompok fungsi yang menunjang aktifitasperusahaan :

1. Risiko Produksi

Risiko yang dapat menyebabkan tidak tercapainya targetproduksi yang telah ditetapkan baik kualitas maupunkuantitas, consumption rate, stream days, ramahlingkungan, dan lain-lain.

2. Risiko Pemasaran

Risiko yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tar-get penjualan baik kuantum maupun nilai, perolehanlaba serta kepuasan dan loyalitas pelanggan sebagai-mana yang diharapkan.

3. Risiko Pengadaan

Risiko yang dapat mengganggu operasional perusahaansecara keseluruhan sebagai dampak dari ketidakmam-puan menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuh-kan secara tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya.

4. Risiko Distribusi

Risiko yang dapat mengganggu operasional perusahaandalam mensuplai/mendistribusikan produk jadi untukmemenuhi ketersediaan produk di wilayah konsumenyang meliputi sarana gudang, pelabuhan maupun trans-portasi.

5. Risiko Pengembangan & Diversifikasi Usaha

Risiko yang dapat mengganggu rencana investasi yangsudah dicanangkan sebagai program pengembangan

102

Pengelompokan risiko dilakukan berdasarkan beberapatahapan penjabaran sebagai berikut :

a. Risiko Perusahaan (Company Risk)

b. Risiko Fungsi (Functional Risk)

c. Risiko Aktifitas/Kegiatan (Activity Risk)

d. Risiko Kejadian (Individual Risk)

e. Risiko Sub Individu (Sub Individual Risk)

Risiko Fungsi (Functional Risk) dikelompokkan menjadi 13(tiga belas) kelompok fungsi yang menunjang aktifitasperusahaan :

1. Risiko Produksi

Risiko yang dapat menyebabkan tidak tercapainya targetproduksi yang telah ditetapkan baik kualitas maupunkuantitas, consumption rate, stream days, ramahlingkungan, dan lain-lain.

2. Risiko Pemasaran

Risiko yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tar-get penjualan baik kuantum maupun nilai, perolehanlaba serta kepuasan dan loyalitas pelanggan sebagai-mana yang diharapkan.

3. Risiko Pengadaan

Risiko yang dapat mengganggu operasional perusahaansecara keseluruhan sebagai dampak dari ketidakmam-puan menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuh-kan secara tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya.

4. Risiko Distribusi

Risiko yang dapat mengganggu operasional perusahaandalam mensuplai/mendistribusikan produk jadi untukmemenuhi ketersediaan produk di wilayah konsumenyang meliputi sarana gudang, pelabuhan maupun trans-portasi.

5. Risiko Pengembangan & Diversifikasi Usaha

Risiko yang dapat mengganggu rencana investasi yangsudah dicanangkan sebagai program pengembangan

103

usaha serta untuk memperkokoh struktur bisnis peru-sahaan, sehingga perusahaan tidak dapat tumbuh danberkembang sesuai tuntutan persaingan dunia usahadan perkembangan teknologi yang sangat pesat.

6. Risiko Teknologi Informasi

Risiko yang dapat mengakibatkan kesalahan dalampengambilan keputusan, karena informasi yang disajikantidak akurat dan tidak tepat waktu. Dampak risiko inicukup signifikan bagi perusahaan terutama untukpengambilan keputusan-keputusan penting yangmenyangkut kebijakan perusahaan.

7. Risiko Keuangan

Risiko yang dapat mengganggu operasional perusahaansecara keseluruhan sebagai dampak dari ketidakmam-puan menyediakan dana dari sumber dana yang murahdan tidak terjaganya cash flow (Cash inflow maupunCash outflow) perusahaan.

8. Risiko Pengendalian Internal

Risiko yang dapat mengganggu operasional perusahaansecara keseluruhan sebagai dampak dari pengendalianinternal yang kurang efektif di seluruh Unit Kerja, se-hingga tidak mampu memberikan jaminan keamananaset perusahaan, kepatuhan pada peraturan yang ber-laku.

9. Risiko Sumber Daya Manusia (SDM)

Risiko yang dapat mengganggu operasional perusahaansecara keseluruhan sebagai dampak dari risiko padafungsi SDM, antara lain organisasi yang kurang ideal,SDM yang tidak profesional karena kompetensi yangrendah atau penempatan yang tidak sesuai bidangkeahliannya, serta sistem dan prosedur yang kurangmendukung, sehingga tidak mampu menjalankanaktivitas perusahaan secara optimal.

10. Risiko Umum

Risiko yang dapat mengganggu kelancaran kegiatanoperasional perusahaan, sebagai dampak dari ketidakefektifan aktivitas kesekretariatan, administrasi, pelaya-

103

usaha serta untuk memperkokoh struktur bisnis peru-sahaan, sehingga perusahaan tidak dapat tumbuh danberkembang sesuai tuntutan persaingan dunia usahadan perkembangan teknologi yang sangat pesat.

6. Risiko Teknologi Informasi

Risiko yang dapat mengakibatkan kesalahan dalampengambilan keputusan, karena informasi yang disajikantidak akurat dan tidak tepat waktu. Dampak risiko inicukup signifikan bagi perusahaan terutama untukpengambilan keputusan-keputusan penting yangmenyangkut kebijakan perusahaan.

7. Risiko Keuangan

Risiko yang dapat mengganggu operasional perusahaansecara keseluruhan sebagai dampak dari ketidakmam-puan menyediakan dana dari sumber dana yang murahdan tidak terjaganya cash flow (Cash inflow maupunCash outflow) perusahaan.

8. Risiko Pengendalian Internal

Risiko yang dapat mengganggu operasional perusahaansecara keseluruhan sebagai dampak dari pengendalianinternal yang kurang efektif di seluruh Unit Kerja, se-hingga tidak mampu memberikan jaminan keamananaset perusahaan, kepatuhan pada peraturan yang ber-laku.

9. Risiko Sumber Daya Manusia (SDM)

Risiko yang dapat mengganggu operasional perusahaansecara keseluruhan sebagai dampak dari risiko padafungsi SDM, antara lain organisasi yang kurang ideal,SDM yang tidak profesional karena kompetensi yangrendah atau penempatan yang tidak sesuai bidangkeahliannya, serta sistem dan prosedur yang kurangmendukung, sehingga tidak mampu menjalankanaktivitas perusahaan secara optimal.

10. Risiko Umum

Risiko yang dapat mengganggu kelancaran kegiatanoperasional perusahaan, sebagai dampak dari ketidakefektifan aktivitas kesekretariatan, administrasi, pelaya-

104

nan dan perlengkapan, sehingga dapat menurunkanreputasi perusahaan.

11. Risiko Hukum & Reputasi

Risiko yang dapat mengganggu image atau reputasiperusahaan, bahkan kemungkinan dapat menimbulkanadanya tuntutan hukum terhadap perusahaan karenatidak mematuhi suatu kesepakatan atau tidak melak-sanakan peraturan perundang-undangan serta ketentuanlain yang berlaku, termasuk peraturan perusahaan yangberlaku.

12. Risiko Lingkungan & K3

Risiko yang terjadi pada kegiatan yang berhubungandengan pengelolaan lingkungan, keselamatan dankesehatan kerja karyawan. Risiko Lingkungan & K3 ter-masuk risiko yang cukup mempengaruhi pencapaiantarget perusahaan karena menyangkut manusia, se-hingga perlu penanganan secara khusus.

13. Risiko Manajemen Risiko

Risiko yang timbul pada kegiatan pengelolaan risiko padaUnit Kerja. Adanya risiko ini akan mengakibatkan prosesasesmen risiko pada Unit Kerja maupun Perusahaansecara keseluruhan akan terganggu. Sehingga outputpengelolaan risiko menjadi tidak reliable dan tidak dapatdigunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

6.4. Analisis Risiko

a) Tujuan :

Analisis risiko adalah upaya lebih dalam untuk memahamirisiko yang dapat menghambat tercapainya sasaranPerusahaan. Hasil analisis risiko akan menjadi masukanbagi evaluasi risiko dan proses pengambilan keputusanmengenai perlakuan risiko.

b) Dasar Analisis :

Pilihan metode analisis ditentukan oleh konteks, sasaran,dan sumber daya yang tersedia.

104

nan dan perlengkapan, sehingga dapat menurunkanreputasi perusahaan.

11. Risiko Hukum & Reputasi

Risiko yang dapat mengganggu image atau reputasiperusahaan, bahkan kemungkinan dapat menimbulkanadanya tuntutan hukum terhadap perusahaan karenatidak mematuhi suatu kesepakatan atau tidak melak-sanakan peraturan perundang-undangan serta ketentuanlain yang berlaku, termasuk peraturan perusahaan yangberlaku.

12. Risiko Lingkungan & K3

Risiko yang terjadi pada kegiatan yang berhubungandengan pengelolaan lingkungan, keselamatan dankesehatan kerja karyawan. Risiko Lingkungan & K3 ter-masuk risiko yang cukup mempengaruhi pencapaiantarget perusahaan karena menyangkut manusia, se-hingga perlu penanganan secara khusus.

13. Risiko Manajemen Risiko

Risiko yang timbul pada kegiatan pengelolaan risiko padaUnit Kerja. Adanya risiko ini akan mengakibatkan prosesasesmen risiko pada Unit Kerja maupun Perusahaansecara keseluruhan akan terganggu. Sehingga outputpengelolaan risiko menjadi tidak reliable dan tidak dapatdigunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

6.4. Analisis Risiko

a) Tujuan :

Analisis risiko adalah upaya lebih dalam untuk memahamirisiko yang dapat menghambat tercapainya sasaranPerusahaan. Hasil analisis risiko akan menjadi masukanbagi evaluasi risiko dan proses pengambilan keputusanmengenai perlakuan risiko.

b) Dasar Analisis :

Pilihan metode analisis ditentukan oleh konteks, sasaran,dan sumber daya yang tersedia.

105

c) Dampak dan Peluang

Dampak : merupakan ukuran risiko atau besarnya pe-ngaruh terjadinya risiko terhadap pencapaiantarget kinerja (KPI).

Peluang : merupakan besarnya frekuensi terjadinyarisiko dalam setiap aktivitas yang dilaksana-kan.

6.5. Evaluasi Risiko

Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu proses pengambilankeputusan berdasarkan hasil analisis risiko. Proses evaluasirisiko akan menentukan risiko-risiko mana yang memerlukanperlakuan dan bagaimana prioritas perlakuan atas risiko-risikotersebut.

6.6. Perlakuan Risiko

Melakukan kajian komprehensif dan menentukan jenis sertabentuk perlakukan risiko yang diperlukan. Setiap risikomemerlukan bentuk perlakuan yang khas.

6.7. Pemantauan & Review

Tujuan dari pelaksanaan ini adalah memantau dan meninjauperkembangan perubahan status risiko, efektivitas strategi, danpelaksanaan perlakuan serta pengendalian risiko.

7. Komunikasi dan Pelaporan

7.1. Komunikasi

Perencanaan komunikasi untuk berinteraksi dengan pihak-pihakinternal maupun eksternal yang akan menjadi partisipan dalampenerapan proses manajemen risiko merupakan salah satuproses yang patut diperhitungkan untuk memperoleh kejelasanakuntabilitas dan menjamin bahwa semua proses di dalam unitkerja maupun korporat dapat berjalan dengan baik.

105

c) Dampak dan Peluang

Dampak : merupakan ukuran risiko atau besarnya pe-ngaruh terjadinya risiko terhadap pencapaiantarget kinerja (KPI).

Peluang : merupakan besarnya frekuensi terjadinyarisiko dalam setiap aktivitas yang dilaksana-kan.

6.5. Evaluasi Risiko

Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu proses pengambilankeputusan berdasarkan hasil analisis risiko. Proses evaluasirisiko akan menentukan risiko-risiko mana yang memerlukanperlakuan dan bagaimana prioritas perlakuan atas risiko-risikotersebut.

6.6. Perlakuan Risiko

Melakukan kajian komprehensif dan menentukan jenis sertabentuk perlakukan risiko yang diperlukan. Setiap risikomemerlukan bentuk perlakuan yang khas.

6.7. Pemantauan & Review

Tujuan dari pelaksanaan ini adalah memantau dan meninjauperkembangan perubahan status risiko, efektivitas strategi, danpelaksanaan perlakuan serta pengendalian risiko.

7. Komunikasi dan Pelaporan

7.1. Komunikasi

Perencanaan komunikasi untuk berinteraksi dengan pihak-pihakinternal maupun eksternal yang akan menjadi partisipan dalampenerapan proses manajemen risiko merupakan salah satuproses yang patut diperhitungkan untuk memperoleh kejelasanakuntabilitas dan menjamin bahwa semua proses di dalam unitkerja maupun korporat dapat berjalan dengan baik.

106

No. TahapProses

Man. Risiko

DewanKomisaris

Komite

Man.Risiko

Direksi Dept.

Man.Risiko

UnitKerjaMan.Risiko

Stake-holderEkster-

nal

1. Persiapan A R I

2. KomunikasidanKonsultasi

I I A R C I

3. MenentukanKonteks

I C A R C I

4. AsesmenRisiko

IdentifikasiRisiko

I C C R A/R

AnalisisRisiko

I C C R A/R

EvaluasiRisiko

I C A C R/C I

5. PerlakuanRisiko

I C A C R C/I

6. Pemantauandan Review

I R A R C I

7. PelaporanMan. Risiko

C C A R R/C

106

No. TahapProses

Man. Risiko

DewanKomisaris

Komite

Man.Risiko

Direksi Dept.

Man.Risiko

UnitKerjaMan.Risiko

Stake-holderEkster-

nal

1. Persiapan A R I

2. KomunikasidanKonsultasi

I I A R C I

3. MenentukanKonteks

I C A R C I

4. AsesmenRisiko

IdentifikasiRisiko

I C C R A/R

AnalisisRisiko

I C C R A/R

EvaluasiRisiko

I C A C R/C I

5. PerlakuanRisiko

I C A C R C/I

6. Pemantauandan Review

I R A R C I

7. PelaporanMan. Risiko

C C A R R/C

107

7.2. Pelaporan

Sistem pelaporan penerapan manajemen risiko yang baik, akansangat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan.Laporan yang disampaikan oleh Departemen ManajemenRisiko kepada Direksi berisi informasi penting yang diperlukanoleh Direksi untuk menyusun perencanaan ke depan,pengambilan keputusan yang strategis serta pengendalianoperasi dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan secarakeseluruhan.

8. Sistem Pengendalian Internal

8.1. Asesmen Penerapan Manajemen Risiko

Asesmen Risiko merupakan kegiatan yang dilaksanakan untukamenilai tingkat efektivitas penerapan manajemen risiko diPerusahaan serta upaya pengendalian strategis yang perlu danyang akan dilaksanakan untuk mengurangi risiko di Perusahaantersebut.

Dalam asesmen risiko terdapat 4 (empat) konsep penting yaitu :

a) Tujuan merupakan sasaran akhir (out put) yang diharapkandapat dihasilkan dari suatu proses kegiatan.

b) Risiko adalah dampak ketidakpastian terhadap target Pe-rusahaan.

c) Kontrol merupakan kegiatan dari elemen-elemen organisasiyang mendukung Unit Kerja dalam mencapai tujuan/targetyang akan dicapai.

d) Pemantauan & Review merupakan kegiatan memantau &mereview realisasi pelaksanaan kontrol yang dilakukan untukmeminimalkan terjadinya risiko.

8.2. Risk Based Audit (RBA)

Audit berbasis risiko merupakan kegiatan audit yang dilakukanberdasarkan pendekatan pada risiko (Risk Based Approach),sehingga dalam penyusunan program audit maupun dalampenetapan obyek audit didasarkan atas pertimbangan hasilpengukuran besarnya/tingkat risiko (Risk Measurement) yangmerupakan skala prioritas.

Kebijakan Audit Berbasis Risiko untuk :

1. Memastikan risiko telah diidentifikasi pada setiap aktifitas.

107

7.2. Pelaporan

Sistem pelaporan penerapan manajemen risiko yang baik, akansangat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan.Laporan yang disampaikan oleh Departemen ManajemenRisiko kepada Direksi berisi informasi penting yang diperlukanoleh Direksi untuk menyusun perencanaan ke depan,pengambilan keputusan yang strategis serta pengendalianoperasi dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan secarakeseluruhan.

8. Sistem Pengendalian Internal

8.1. Asesmen Penerapan Manajemen Risiko

Asesmen Risiko merupakan kegiatan yang dilaksanakan untukamenilai tingkat efektivitas penerapan manajemen risiko diPerusahaan serta upaya pengendalian strategis yang perlu danyang akan dilaksanakan untuk mengurangi risiko di Perusahaantersebut.

Dalam asesmen risiko terdapat 4 (empat) konsep penting yaitu :

a) Tujuan merupakan sasaran akhir (out put) yang diharapkandapat dihasilkan dari suatu proses kegiatan.

b) Risiko adalah dampak ketidakpastian terhadap target Pe-rusahaan.

c) Kontrol merupakan kegiatan dari elemen-elemen organisasiyang mendukung Unit Kerja dalam mencapai tujuan/targetyang akan dicapai.

d) Pemantauan & Review merupakan kegiatan memantau &mereview realisasi pelaksanaan kontrol yang dilakukan untukmeminimalkan terjadinya risiko.

8.2. Risk Based Audit (RBA)

Audit berbasis risiko merupakan kegiatan audit yang dilakukanberdasarkan pendekatan pada risiko (Risk Based Approach),sehingga dalam penyusunan program audit maupun dalampenetapan obyek audit didasarkan atas pertimbangan hasilpengukuran besarnya/tingkat risiko (Risk Measurement) yangmerupakan skala prioritas.

Kebijakan Audit Berbasis Risiko untuk :

1. Memastikan risiko telah diidentifikasi pada setiap aktifitas.

108

2. Memastikan risiko telah dikelola denganbaik.

3. Memastikan pengendalian internal telah dilaksanakan secaraefektif.

4. Memberikan nilai tambah bagi perusahaan melaluipenyampaian hasil audit yang obyektif.

Secara garis besar tahapan dalam pelaksanaan audit berbasisrisiko adalah :

1. Memahami Proses

2. Menaksir Risiko

3. Menaksir Celah Kinerja Proses dan Pengendalian

4. Memvalidasi Efektifitas Kinerja Pengukuran dan Pengen-dalian

5. Mengidentifikasi Sebab dan Solusi

6. Mengkomunikasikan Hasil Audit

8.3. Pendekatan Audit Berbasis Risiko Melalui Siklus ManajemenRisiko

Pendekatan audit berbasis risiko memerlukan keterlibataninternal auditor dalam menilai hasil risk assessment. Internalauditor menjadi mitra kerja dalam meminimalkan risiko sertamemaksimalkan peluang yang dimiliki perusahaan melaluipenilaian atas kegiatan pengelolaan risiko secara keseluruhan.Agar audit berbasis risiko dapat berhasil dengan baik diperlukananalisa risiko yang dilaksanakan bekerjasama DepartemenManajemen Risiko dan Unit Kerja melalui kegiatan Control RiskSelf Assessment (CRSA).

Secara garis besar gambaran konsep siklus manajemen risikoterdiri dari kegiatan : Identifikasi Risiko, Analisa Risiko, EvaluasiRisiko, Perlakuan Risiko dan Pemantauan & Review, yang harusdilaksanakan secara terus menerus dalam satu periodepengelolaan risiko. Alur audit berbasis risiko melalui siklusmanajemen risiko sebagai berikut :

108

2. Memastikan risiko telah dikelola denganbaik.

3. Memastikan pengendalian internal telah dilaksanakan secaraefektif.

4. Memberikan nilai tambah bagi perusahaan melaluipenyampaian hasil audit yang obyektif.

Secara garis besar tahapan dalam pelaksanaan audit berbasisrisiko adalah :

1. Memahami Proses

2. Menaksir Risiko

3. Menaksir Celah Kinerja Proses dan Pengendalian

4. Memvalidasi Efektifitas Kinerja Pengukuran dan Pengen-dalian

5. Mengidentifikasi Sebab dan Solusi

6. Mengkomunikasikan Hasil Audit

8.3. Pendekatan Audit Berbasis Risiko Melalui Siklus ManajemenRisiko

Pendekatan audit berbasis risiko memerlukan keterlibataninternal auditor dalam menilai hasil risk assessment. Internalauditor menjadi mitra kerja dalam meminimalkan risiko sertamemaksimalkan peluang yang dimiliki perusahaan melaluipenilaian atas kegiatan pengelolaan risiko secara keseluruhan.Agar audit berbasis risiko dapat berhasil dengan baik diperlukananalisa risiko yang dilaksanakan bekerjasama DepartemenManajemen Risiko dan Unit Kerja melalui kegiatan Control RiskSelf Assessment (CRSA).

Secara garis besar gambaran konsep siklus manajemen risikoterdiri dari kegiatan : Identifikasi Risiko, Analisa Risiko, EvaluasiRisiko, Perlakuan Risiko dan Pemantauan & Review, yang harusdilaksanakan secara terus menerus dalam satu periodepengelolaan risiko. Alur audit berbasis risiko melalui siklusmanajemen risiko sebagai berikut :

109

Gambar 3. Alur Audit Berbasis Risiko Melalui Siklus Manajemen Risiko

Audit Proses Perlakuan Risiko :- Hubungan antara risiko, sumber,

dan pelaksanaan pengendalianrisiko.

- Realisasi dan status pelaksanaanpengendalian risiko, kebutuhan bi-aya untuk pelaksanaannya (kalauada).

- Efektivitas hasil pengendalian risiko.- Memahami pengendalian: menda-

patkan pemahaman atas kontrol,mempelajari dokumen, mengenalitujuan kontrol, mengidentifikasi ke-lemahan kontrol, dan menguji pe-ngendalian.

Memahami prosesbisnis Unit Kerja :- Melaksanakan audit

pendahuluandenganmempelajari prosesbisnis Unit Kerja.

- Mencari dan menge-valuasi titik kontrol/titik kritis dari setiapalur kerja dalam pro-ses bisnis/ alur kerja.

Menentukan auditprioritas risiko :- Memilih obyek au-

dit sesuai denganhasil evaluasi atasproses bisnis UnitKerja.

Menyusun PKPT berdasarkanProfil Risiko Perusahaan :- Memilih dan menetapkan Unit

Kerja sebagai obyek audit

Menyusun Rencana ProgramAudit (RPA) :- Melakukan perencanaan audit

untuk masing-masing Unit Kerjaterkait antara lain meliputi :susunan tim auditor, waktu, arahdan tujuan audit, serta rincianlangkah-langkah audit yangharus dilaksanakan

Menerima Profil Risiko Pe-rusahaan setiap akhir ta-hun dari Departemen Ma-najemen Risiko.

Disposisi/arahan atas LHAdari Dirut, Direksi dan ata-san Unit Kerja :

- Memantau dan menindak-lanjuti tanggapan Direksiatas LHA yang diterbitkan.

Penyusunan dan distribusiLHA :

- Atas kesepakatan dalam pem-bahasan draft hasil audit,disusun surat LHA (denganlampiran LTA) yang akanditerbitkan.

- Distribusi LHA ke Dirut, Di-reksi dan atasan Unit Kerja,serta ke Dep MR PR-02-1051)

Penyusunan danpembahasan drafthasil audit denganUnit Kerja :

- Menyusun hasilaudit dan memba-has dengan UnitKerja terkait untukkesepakatan atashasil audit sebagaibahan LTA.

Audit ProsesIdentifikasi Risiko :- Studi sistem pe-

ngendalian, analisiskinerja, pemaham-an atas perubahanlingkungan yang da-pat menimbulkan ri-siko.

- Basis (proses bis-nis, KPI dll), caku-pan, kelengkapan,& kebenaran iden-tifikasi risiko.

- Potensi risiko yangtimbul karena tidakadanya pemisahanfungsi, sistem oto-risasi tidak ada atautidak berjalan, prak-tek-praktek yang ti-dak sehat.

- Mengidentifikasi &menganalisa risikoyang relevan terha-dap pencapaian ki-nerja yang telah di-rencanakan peru-sahaan.

Audit ProsesPemantauan & ReviuRisiko :- Menilai apakah tim-

bul risiko baru padasaat kegiatan pe-ngelolaan risiko.

- Evaluasi rencana &realisasi pengenda-lian risiko.

- Kesesuaian denganaturan dalam pelak-sanaan pelaporanoleh unit kerja.

Melaksanakan kegiatan auditsesuai RPA yang telahditeteapkan :- Pelaksanaan audit secara rin-

ci meliputi: Pemahaman Pro-ses Bisns Unit Kerja, Pe-nentuan Audit Prioritas Risi-ko, Audit Proses IdentifikasiRisiko, Audit Proses Pengen-dalian Risiko, Audit ProsesPemantauan.

109

Gambar 3. Alur Audit Berbasis Risiko Melalui Siklus Manajemen Risiko

Audit Proses Perlakuan Risiko :- Hubungan antara risiko, sumber,

dan pelaksanaan pengendalianrisiko.

- Realisasi dan status pelaksanaanpengendalian risiko, kebutuhan bi-aya untuk pelaksanaannya (kalauada).

- Efektivitas hasil pengendalian risiko.- Memahami pengendalian: menda-

patkan pemahaman atas kontrol,mempelajari dokumen, mengenalitujuan kontrol, mengidentifikasi ke-lemahan kontrol, dan menguji pe-ngendalian.

Memahami prosesbisnis Unit Kerja :- Melaksanakan audit

pendahuluandenganmempelajari prosesbisnis Unit Kerja.

- Mencari dan menge-valuasi titik kontrol/titik kritis dari setiapalur kerja dalam pro-ses bisnis/ alur kerja.

Menentukan auditprioritas risiko :- Memilih obyek au-

dit sesuai denganhasil evaluasi atasproses bisnis UnitKerja.

Menyusun PKPT berdasarkanProfil Risiko Perusahaan :- Memilih dan menetapkan Unit

Kerja sebagai obyek audit

Menyusun Rencana ProgramAudit (RPA) :- Melakukan perencanaan audit

untuk masing-masing Unit Kerjaterkait antara lain meliputi :susunan tim auditor, waktu, arahdan tujuan audit, serta rincianlangkah-langkah audit yangharus dilaksanakan

Menerima Profil Risiko Pe-rusahaan setiap akhir ta-hun dari Departemen Ma-najemen Risiko.

Disposisi/arahan atas LHAdari Dirut, Direksi dan ata-san Unit Kerja :

- Memantau dan menindak-lanjuti tanggapan Direksiatas LHA yang diterbitkan.

Penyusunan dan distribusiLHA :

- Atas kesepakatan dalam pem-bahasan draft hasil audit,disusun surat LHA (denganlampiran LTA) yang akanditerbitkan.

- Distribusi LHA ke Dirut, Di-reksi dan atasan Unit Kerja,serta ke Dep MR PR-02-1051)

Penyusunan danpembahasan drafthasil audit denganUnit Kerja :

- Menyusun hasilaudit dan memba-has dengan UnitKerja terkait untukkesepakatan atashasil audit sebagaibahan LTA.

Audit ProsesIdentifikasi Risiko :- Studi sistem pe-

ngendalian, analisiskinerja, pemaham-an atas perubahanlingkungan yang da-pat menimbulkan ri-siko.

- Basis (proses bis-nis, KPI dll), caku-pan, kelengkapan,& kebenaran iden-tifikasi risiko.

- Potensi risiko yangtimbul karena tidakadanya pemisahanfungsi, sistem oto-risasi tidak ada atautidak berjalan, prak-tek-praktek yang ti-dak sehat.

- Mengidentifikasi &menganalisa risikoyang relevan terha-dap pencapaian ki-nerja yang telah di-rencanakan peru-sahaan.

Audit ProsesPemantauan & ReviuRisiko :- Menilai apakah tim-

bul risiko baru padasaat kegiatan pe-ngelolaan risiko.

- Evaluasi rencana &realisasi pengenda-lian risiko.

- Kesesuaian denganaturan dalam pelak-sanaan pelaporanoleh unit kerja.

Melaksanakan kegiatan auditsesuai RPA yang telahditeteapkan :- Pelaksanaan audit secara rin-

ci meliputi: Pemahaman Pro-ses Bisns Unit Kerja, Pe-nentuan Audit Prioritas Risi-ko, Audit Proses IdentifikasiRisiko, Audit Proses Pengen-dalian Risiko, Audit ProsesPemantauan.

110

9. Pengelolaan Risiko Proyek dan Aktivitas Baru

9.1. Pengungkapan Profil Risiko Proyek dan Aktivitas Baru

Profil risiko proyek dan aktivitas baru dimasukkan dalam daftarrisiko perusahaan yang sudah ada, yaitu merupakan hasilproses

identifikasi risiko terhadap proyek dan aktivitas baru yangdilaksanakan melalui tahapan sebagaimana proses manajemenrisiko yang ada.

Kebijakan dan prosedur yang mendukung pengungkapan profilrisiko proyek dan aktivitas baru, sekurang-kurangnya meliputi :

a) Sistem dan prosedur (SOP) tentang kewenangan danpengelolaan serta pengendalian terhadap risiko proyek danaktivitas baru.

b) Identifikasi seluruh risiko yang terkait dengan proyek danaktivitas baru.

c) Masa uji coba metode pengukuran pemantauan risikoproyek dan aktivitas baru.

d) Sistem informasi akuntansi dan keuangan untuk proyekdan aktivitas baru.

e) Analisa aspek hukum untuk proyek dan aktivitas baru,mencakup kemungkinan adanya risiko hukum yang akantimbul karena adanya proyek dan aktivitas baru tersebutserta kesesuaiannya dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

9.2. Proses Manajemen Risiko Proyek dan Aktivitas Profil Baru

1. Identifikasi Risiko ProyekProses identifikasi risiko proyek secara umum didasarkanatas aktivitas utama proyek yang terdiri dari : PenyusunanFeasibility Study, Pengajuan Ijin ke Direksi, Dekom, danPemegang Saham, Pendanaan Proyek, Perijinan Proyek,Tender, Engineering, Procurement, Constructing, dan Start-up & Commisioning.

2. Identifikasi Risiko Aktifitas BaruPelaksanaan identifikasi risiko aktivitas baru bertujuanuntuk memastikan bahwa risiko yang melekat padaaktivitas baru telah dimonitor, diantisipasi, dan dievaluasi.

110

9. Pengelolaan Risiko Proyek dan Aktivitas Baru

9.1. Pengungkapan Profil Risiko Proyek dan Aktivitas Baru

Profil risiko proyek dan aktivitas baru dimasukkan dalam daftarrisiko perusahaan yang sudah ada, yaitu merupakan hasilproses

identifikasi risiko terhadap proyek dan aktivitas baru yangdilaksanakan melalui tahapan sebagaimana proses manajemenrisiko yang ada.

Kebijakan dan prosedur yang mendukung pengungkapan profilrisiko proyek dan aktivitas baru, sekurang-kurangnya meliputi :

a) Sistem dan prosedur (SOP) tentang kewenangan danpengelolaan serta pengendalian terhadap risiko proyek danaktivitas baru.

b) Identifikasi seluruh risiko yang terkait dengan proyek danaktivitas baru.

c) Masa uji coba metode pengukuran pemantauan risikoproyek dan aktivitas baru.

d) Sistem informasi akuntansi dan keuangan untuk proyekdan aktivitas baru.

e) Analisa aspek hukum untuk proyek dan aktivitas baru,mencakup kemungkinan adanya risiko hukum yang akantimbul karena adanya proyek dan aktivitas baru tersebutserta kesesuaiannya dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

9.2. Proses Manajemen Risiko Proyek dan Aktivitas Profil Baru

1. Identifikasi Risiko ProyekProses identifikasi risiko proyek secara umum didasarkanatas aktivitas utama proyek yang terdiri dari : PenyusunanFeasibility Study, Pengajuan Ijin ke Direksi, Dekom, danPemegang Saham, Pendanaan Proyek, Perijinan Proyek,Tender, Engineering, Procurement, Constructing, dan Start-up & Commisioning.

2. Identifikasi Risiko Aktifitas BaruPelaksanaan identifikasi risiko aktivitas baru bertujuanuntuk memastikan bahwa risiko yang melekat padaaktivitas baru telah dimonitor, diantisipasi, dan dievaluasi.

111

BAB V

PENGELOLAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DI PERUSAHAAN

A. PENGERTIAN

Whistleblowing System adalah sistem pelaporan pelanggaran yangmemungkinkan pelapor untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan,pelanggaran hukum dan etika serta misconduct lainnya yang dilakukanstakeholders PT Petrokimia Gresik dan mitra kerja PT Petrokimia Gresik.

Dalam pelaksanaan WBS ini telah disusun suatu prosedur sebagai acuandalam tata cara pengelolaan penanganan pengaduan/penyingkapan(Whistleblowing System) bagi Dewan Komisaris, Direksi, Pekerjan sertapihak yang berkepentingan dalam berhubungan dengan Perusahaan,agar setiap laporan yang dikirimkan terjaga kerahasiannya dan kasusyang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat ditindak-lanjuti.

B. PEMBENTUKAN TIM WHISTLEBLOWING SYSTEM PT PETROKIMIAGRESIK

Untuk melaksanakan pengelolaan Whistleblowing System dan pelak-sanaan Investigasi, dibentuk Tim Whistleblowing System PT PetrokimiaGresik dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : GM.Audit Intern

Anggota : 1. Mgr. Audit Administrasi, merangkap Sekretaris2. Mgr. Organisasi & Prosedur3. Mgr. Personalia4. Mgr. Hukum & Sekretariat5. Mgr. Keamanan6. Mgr. Produksi IIA7. Mgr. Yankomduk8. Mgr. Rancang Bangun

C. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM WHISTLEBLOWING SYSTEMPT PETROKIMIA GRESIK

1) Menerima dan mencatat pengaduan/penyingkapan dari Pelapor

2) Membuat laporan penyingkapan (disclousure report) kepada DewanKomisaris/Direktur Utama (sesuai dengan kategori terlapor).

111

BAB V

PENGELOLAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DI PERUSAHAAN

A. PENGERTIAN

Whistleblowing System adalah sistem pelaporan pelanggaran yangmemungkinkan pelapor untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan,pelanggaran hukum dan etika serta misconduct lainnya yang dilakukanstakeholders PT Petrokimia Gresik dan mitra kerja PT Petrokimia Gresik.

Dalam pelaksanaan WBS ini telah disusun suatu prosedur sebagai acuandalam tata cara pengelolaan penanganan pengaduan/penyingkapan(Whistleblowing System) bagi Dewan Komisaris, Direksi, Pekerjan sertapihak yang berkepentingan dalam berhubungan dengan Perusahaan,agar setiap laporan yang dikirimkan terjaga kerahasiannya dan kasusyang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat ditindak-lanjuti.

B. PEMBENTUKAN TIM WHISTLEBLOWING SYSTEM PT PETROKIMIAGRESIK

Untuk melaksanakan pengelolaan Whistleblowing System dan pelak-sanaan Investigasi, dibentuk Tim Whistleblowing System PT PetrokimiaGresik dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : GM.Audit Intern

Anggota : 1. Mgr. Audit Administrasi, merangkap Sekretaris2. Mgr. Organisasi & Prosedur3. Mgr. Personalia4. Mgr. Hukum & Sekretariat5. Mgr. Keamanan6. Mgr. Produksi IIA7. Mgr. Yankomduk8. Mgr. Rancang Bangun

C. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM WHISTLEBLOWING SYSTEMPT PETROKIMIA GRESIK

1) Menerima dan mencatat pengaduan/penyingkapan dari Pelapor

2) Membuat laporan penyingkapan (disclousure report) kepada DewanKomisaris/Direktur Utama (sesuai dengan kategori terlapor).

112

3) Melakukan penelahaan awal/klarifikasi terhadap pengaduan/ pe-nyingkapan dari pelapor dan membuat ringkasannya, kemudian mem-presentasikannya kepada Direktur Utama atau Direktur yang ditunjukoleh Direktur Utama.

4) Membuat laporan secara periodik (mingguan dan bulanan), antara lainmeliputi jumlah pangaduan/penyingkapan, kategori pengaduan/penyingkapan dan saluran yang digunakan oleh Pelapor sertamenyampaikannya kepada Direktur Utama.

5) Melaporkan penanganan pengaduan/penyingkapan yang ditin-daklanjuti maupun yang tidak dapat ditindaklanjuti kepada Direkturutama minimal 3 (tiga) bulan sekali dan dipublikasikan ke dalammedia perusahaan maupun media lainnya.

6) Melakukan investigasi dan memaparkan hasilnya kepada DirekturUtama atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama.

7) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait apabila tindak pidanatersebut diteruskan kepada penyidik utuk proses lebih lanjut.

D. MEKANISME PELAPORAN & PENANGANAN

Mekanisme Pelaporan atas pelanggaran diatur sebagai berikut :

1. Pelapor

Adalah Elemen Perusahaan, Mitra Kerja PT Petrokimia Gresik danStakeholders lainnya) dapat membuat pengaduan/penyingkapan danmengirimkannya kepada Tim Whistleblowing System PT PetrokimiaGresik melalui Sarana/Media sebagai berikut :

- Email : [email protected] Fax : (031) 3981108- SMS : 0811 359 1385- Kotak surat : Tim Whistleblowing System PT Petrokimia Gresik

Lokasi Kotak Surat WBS berada di :- Gedung Graha Lantai I;

- Lobby Gedung Adm. Lama;- Clocking Pabrik I;- Clocking Pabrik II;- Gedung Adm. Pabrik III

112

3) Melakukan penelahaan awal/klarifikasi terhadap pengaduan/ pe-nyingkapan dari pelapor dan membuat ringkasannya, kemudian mem-presentasikannya kepada Direktur Utama atau Direktur yang ditunjukoleh Direktur Utama.

4) Membuat laporan secara periodik (mingguan dan bulanan), antara lainmeliputi jumlah pangaduan/penyingkapan, kategori pengaduan/penyingkapan dan saluran yang digunakan oleh Pelapor sertamenyampaikannya kepada Direktur Utama.

5) Melaporkan penanganan pengaduan/penyingkapan yang ditin-daklanjuti maupun yang tidak dapat ditindaklanjuti kepada Direkturutama minimal 3 (tiga) bulan sekali dan dipublikasikan ke dalammedia perusahaan maupun media lainnya.

6) Melakukan investigasi dan memaparkan hasilnya kepada DirekturUtama atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama.

7) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait apabila tindak pidanatersebut diteruskan kepada penyidik utuk proses lebih lanjut.

D. MEKANISME PELAPORAN & PENANGANAN

Mekanisme Pelaporan atas pelanggaran diatur sebagai berikut :

1. Pelapor

Adalah Elemen Perusahaan, Mitra Kerja PT Petrokimia Gresik danStakeholders lainnya) dapat membuat pengaduan/penyingkapan danmengirimkannya kepada Tim Whistleblowing System PT PetrokimiaGresik melalui Sarana/Media sebagai berikut :

- Email : [email protected] Fax : (031) 3981108- SMS : 0811 359 1385- Kotak surat : Tim Whistleblowing System PT Petrokimia Gresik

Lokasi Kotak Surat WBS berada di :- Gedung Graha Lantai I;

- Lobby Gedung Adm. Lama;- Clocking Pabrik I;- Clocking Pabrik II;- Gedung Adm. Pabrik III

113

2. Pengaduan/Penyingkapan

Pengaduan/Penyingkapan akan diterima oleh Tim WhistleblowingSystem (WBS) PT Petrokimia Gresik.

Selanjutnya Tim Whistleblowing System (WBS) PT PetrokimiaGresik akan mencatat dan menuangkan kedalam format standardyang menghasilkan :

a) Laporan penerimaan kontak sesuai kategori lingkup pengaduan/penyingkapan.

b) Laporan penyingkapan (Disclousure report)

3. Lingkup pengaduan/penyingkapan

Lingkup pengaduan/penyingkapan yang akan ditindaklanjuti TimWhistleblowing System meliputi:

a) Akuntansi dan Audit;

Permasalahan akuntansi dan pengendalian internal ataspelaporan keuangan yang berpotensi mengakibatkan salahsaji material

dalam laporaan keuangan serta permasalahan audit terutamayang menyangkut indenpendensi auditor independen;

b) Pelanggaran Peraturan;

Pelanggaran peraturan pasar modal dan peraturanperundangan yang berkaitan dengan operasi PT PetrokimiaGresik maupun pelanggaran terhadap peraturan Internal yangberpotensi mengakibatkan kerugian bagi PT Petrokimia Gresik;

c) Kecurangan dan/atau dugaan korupsi;

Kecurangan dan/atau dugaan korupsi yang dilakukan olehpejabat dan/atau karyawan PT Petrokimia Gresik;

d) Kode Etik;

Perilaku Direksi dan Manajemen yang tidak terpuji yangberpotensi mencemarkan reputasi PT Petrokimia Gresik ataumengakibatkan kerugian bagi PT Petrokimia Gresik. PerilakuDireksi dan Manajemen yang tidak terpuji meliputi antara lain :tidak jujur, potensi benturan kepentingan atau memberikaninformasi yang menyesatkan kepada publik;

113

2. Pengaduan/Penyingkapan

Pengaduan/Penyingkapan akan diterima oleh Tim WhistleblowingSystem (WBS) PT Petrokimia Gresik.

Selanjutnya Tim Whistleblowing System (WBS) PT PetrokimiaGresik akan mencatat dan menuangkan kedalam format standardyang menghasilkan :

a) Laporan penerimaan kontak sesuai kategori lingkup pengaduan/penyingkapan.

b) Laporan penyingkapan (Disclousure report)

3. Lingkup pengaduan/penyingkapan

Lingkup pengaduan/penyingkapan yang akan ditindaklanjuti TimWhistleblowing System meliputi:

a) Akuntansi dan Audit;

Permasalahan akuntansi dan pengendalian internal ataspelaporan keuangan yang berpotensi mengakibatkan salahsaji material

dalam laporaan keuangan serta permasalahan audit terutamayang menyangkut indenpendensi auditor independen;

b) Pelanggaran Peraturan;

Pelanggaran peraturan pasar modal dan peraturanperundangan yang berkaitan dengan operasi PT PetrokimiaGresik maupun pelanggaran terhadap peraturan Internal yangberpotensi mengakibatkan kerugian bagi PT Petrokimia Gresik;

c) Kecurangan dan/atau dugaan korupsi;

Kecurangan dan/atau dugaan korupsi yang dilakukan olehpejabat dan/atau karyawan PT Petrokimia Gresik;

d) Kode Etik;

Perilaku Direksi dan Manajemen yang tidak terpuji yangberpotensi mencemarkan reputasi PT Petrokimia Gresik ataumengakibatkan kerugian bagi PT Petrokimia Gresik. PerilakuDireksi dan Manajemen yang tidak terpuji meliputi antara lain :tidak jujur, potensi benturan kepentingan atau memberikaninformasi yang menyesatkan kepada publik;

114

e) Perbuatan yang membahayakan lingkungan, keselamatan dankesehatan kerja, atau membahayakan PT Petrokimia Gresik;

f) Suap;

g) Pencurian;

h) Perilaku inefisiensi

4. Penelaahan Awal/Klarifikasi terhadap pengaduan/penyingkapan

Tim Whistleblowing System PT Petrokimia Gresik melakukanpenelahaan awal/klarifikasi terhadap pengaduan/penyingkapantersebut dan membuat resumenya. Kemudian mempresentasikankepada Direktur Utama atau Direktur yang ditunjuk oleh DirekturUtama.

Berdasarkan hasil presentasi tersebut, Direktur Utama atau Direkturyang ditunjuk oleh Direktur Utama memutuskan tindak lanjut :

a) Dihentikan, jika tidak memenuhi persyaratan indikasi awal, atau

b) Diteruskan dengan proses investigasi, atau

c) Bekerjasama dengan investigator eksternal jika substansipengaduan/penyingkapan terkait dengan citra/reputasi PT Pe-trokimia Gresik dan/atau menimbulkan kerugian yang besar.

5. Investigasi dan Pemaparan kepada Direktur Utama

6. Berdasarkan hasil pemaparan tersebut, Direktur Utama atau Direkturyang ditunjuk oleh Direktur Utama memutuskan :

a) Laporan penyingkapan ditutup, jika tidak terbukti; atau

b) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, jika terbuktidan terkait dengan tindakan administratif, atau

c) Meneruskan tindak pidana tersebut kepada penyidik untukproses lebih lanjut, jika terbukti dan terkait dengan tindak pidanaumum atau korupsi.

7. Perlindungan kepada Palapor

Perusahaan memberikan perlindungan kepada pelapor yangmerupakan karyawan PT Petrokimia Gresik dari hal-hal sebagaiberikut :

a) Pemecatan yang tidak adil;

b) Penurunan jabatan atau pangkat;

114

e) Perbuatan yang membahayakan lingkungan, keselamatan dankesehatan kerja, atau membahayakan PT Petrokimia Gresik;

f) Suap;

g) Pencurian;

h) Perilaku inefisiensi

4. Penelaahan Awal/Klarifikasi terhadap pengaduan/penyingkapan

Tim Whistleblowing System PT Petrokimia Gresik melakukanpenelahaan awal/klarifikasi terhadap pengaduan/penyingkapantersebut dan membuat resumenya. Kemudian mempresentasikankepada Direktur Utama atau Direktur yang ditunjuk oleh DirekturUtama.

Berdasarkan hasil presentasi tersebut, Direktur Utama atau Direkturyang ditunjuk oleh Direktur Utama memutuskan tindak lanjut :

a) Dihentikan, jika tidak memenuhi persyaratan indikasi awal, atau

b) Diteruskan dengan proses investigasi, atau

c) Bekerjasama dengan investigator eksternal jika substansipengaduan/penyingkapan terkait dengan citra/reputasi PT Pe-trokimia Gresik dan/atau menimbulkan kerugian yang besar.

5. Investigasi dan Pemaparan kepada Direktur Utama

6. Berdasarkan hasil pemaparan tersebut, Direktur Utama atau Direkturyang ditunjuk oleh Direktur Utama memutuskan :

a) Laporan penyingkapan ditutup, jika tidak terbukti; atau

b) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, jika terbuktidan terkait dengan tindakan administratif, atau

c) Meneruskan tindak pidana tersebut kepada penyidik untukproses lebih lanjut, jika terbukti dan terkait dengan tindak pidanaumum atau korupsi.

7. Perlindungan kepada Palapor

Perusahaan memberikan perlindungan kepada pelapor yangmerupakan karyawan PT Petrokimia Gresik dari hal-hal sebagaiberikut :

a) Pemecatan yang tidak adil;

b) Penurunan jabatan atau pangkat;

115

c) Pelecehan atau diskrimasi dalam segala bentuknya;

d) Catatan yang merupakan dalam file data pribadinya (Personalfile record).

8. Kerahasiaan

Dalam penanganan pengaduan/penyingkapan, Perusahaan menge-depankan kerahasiaaan melalui :

a) Pelaksanaan proses tindak lanjut atas etiap pengaduan/ pe-nyingkapan wajib mengedepankan kerahasiaan, asas pradugatidak bersalah dan profesionalisme.

b) Identitas Pelapor dijamin kerahasiannya oleh Perusahaan.

c) Pihak yang melanggar prinsip kerahasiaan tersebut akan dibe-rikan sanksi yang berat sesuai ketentuan yang berlaku di peru-sahaan.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalampedoman ini berakibat pengenaan sanki bagi yang bersangkutansesuai dengan peraturan yang menjadi dasar pengenaan sanki bagielemen perusahaan, yaitu seluruh ketentuan dan peraturan perun-dang-undangan yang berlaku dan menjadi dasar pedoman kegiatanoperasional perusahaan.

E. PELAKSANAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

1) Perusahaan menyediakan sistem komunikasi pelaporan Whis-tleblowing System yang dapat diakses dengan mudah, cepat danaman serta menjamin kerahasiaan pelapor.

2) Dalam setiap pengaduan/penyingkapan harus berdasarkan buktidan fakta yang jelas.

3) Tim Whistleblowing System senantiasa berpedoman pada Code OfConduct yang berlaku dalam pelaksanaan investigasi dan penin-dakan.

F. SOSIALISASI WHISTLE BLOWING SYSTEM

1) Perusahaan melakukan sosialisasi penerapan WhistleblowingSystem PT Petrokimia Gresik kepada seluruh StakeholderPerusahaan secara berkesinambungan.

2) Perusahaan menetapkan slogan yang berhubungan denganWhistleblowing System PT Petrokimia Gresik, yaitu PG-Bersih.

115

c) Pelecehan atau diskrimasi dalam segala bentuknya;

d) Catatan yang merupakan dalam file data pribadinya (Personalfile record).

8. Kerahasiaan

Dalam penanganan pengaduan/penyingkapan, Perusahaan menge-depankan kerahasiaaan melalui :

a) Pelaksanaan proses tindak lanjut atas etiap pengaduan/ pe-nyingkapan wajib mengedepankan kerahasiaan, asas pradugatidak bersalah dan profesionalisme.

b) Identitas Pelapor dijamin kerahasiannya oleh Perusahaan.

c) Pihak yang melanggar prinsip kerahasiaan tersebut akan dibe-rikan sanksi yang berat sesuai ketentuan yang berlaku di peru-sahaan.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalampedoman ini berakibat pengenaan sanki bagi yang bersangkutansesuai dengan peraturan yang menjadi dasar pengenaan sanki bagielemen perusahaan, yaitu seluruh ketentuan dan peraturan perun-dang-undangan yang berlaku dan menjadi dasar pedoman kegiatanoperasional perusahaan.

E. PELAKSANAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

1) Perusahaan menyediakan sistem komunikasi pelaporan Whis-tleblowing System yang dapat diakses dengan mudah, cepat danaman serta menjamin kerahasiaan pelapor.

2) Dalam setiap pengaduan/penyingkapan harus berdasarkan buktidan fakta yang jelas.

3) Tim Whistleblowing System senantiasa berpedoman pada Code OfConduct yang berlaku dalam pelaksanaan investigasi dan penin-dakan.

F. SOSIALISASI WHISTLE BLOWING SYSTEM

1) Perusahaan melakukan sosialisasi penerapan WhistleblowingSystem PT Petrokimia Gresik kepada seluruh StakeholderPerusahaan secara berkesinambungan.

2) Perusahaan menetapkan slogan yang berhubungan denganWhistleblowing System PT Petrokimia Gresik, yaitu PG-Bersih.

116

BAB VI

INFORMASI PERUSAHAAN DANTATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

1. Informasi Perusahaan

1.1. Status Informasi :

a) Akses Informasi :

Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwaAuditor Eksternal maupun Audit Intern dan Komite Auditmemiliki akses terhadap informasi mengenai Perusahaanyang perlu untuk melaksanakan tugasnya.

b) Kerahasiaan Informasi :

1. Kecuali disyaratkan dalam Anggaran Dasar dan pera-turan perundang-undangan yang berlaku, Auditor Eks-ternal, Auditor Internal dan Komite Audit harus mera-hasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksa-nakan tugasnya.

2. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung-jawab kepadaPerusahaan untuk menjaga kerahasiaan Informasi Pe-rusahaan.

3. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabatsebagai anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi,Auditor Eksternal, Auditor Internal, Komite Audit danKaryawan, harus tetap dirahasiakan sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Keterbukaan Informasi :

1. Perusahaan wajib mengungkapkan informasi yang pen-ting dalam laporan tahunan dan Laporan KeuanganPerusahaan kepada Pemegang Saham, dan InstansiPemerintah yang terkait sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu,akurat, jelas dan secara obyektif.

2. Selain yang tercantum dalam laporan tahunan danLaporan Keuangan sebagaimana disyaratkan oleh pe-raturan perundang-undangan yang berlaku, perusahaanharus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak

116

BAB VI

INFORMASI PERUSAHAAN DANTATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

1. Informasi Perusahaan

1.1. Status Informasi :

a) Akses Informasi :

Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwaAuditor Eksternal maupun Audit Intern dan Komite Auditmemiliki akses terhadap informasi mengenai Perusahaanyang perlu untuk melaksanakan tugasnya.

b) Kerahasiaan Informasi :

1. Kecuali disyaratkan dalam Anggaran Dasar dan pera-turan perundang-undangan yang berlaku, Auditor Eks-ternal, Auditor Internal dan Komite Audit harus mera-hasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksa-nakan tugasnya.

2. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung-jawab kepadaPerusahaan untuk menjaga kerahasiaan Informasi Pe-rusahaan.

3. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabatsebagai anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi,Auditor Eksternal, Auditor Internal, Komite Audit danKaryawan, harus tetap dirahasiakan sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Keterbukaan Informasi :

1. Perusahaan wajib mengungkapkan informasi yang pen-ting dalam laporan tahunan dan Laporan KeuanganPerusahaan kepada Pemegang Saham, dan InstansiPemerintah yang terkait sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu,akurat, jelas dan secara obyektif.

2. Selain yang tercantum dalam laporan tahunan danLaporan Keuangan sebagaimana disyaratkan oleh pe-raturan perundang-undangan yang berlaku, perusahaanharus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak

117

hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan pe-rundang-undangan, namun juga hal yang penting untukpengambilan keputusan oleh Pemegang Saham, Krediturdan Stakeholders, antara lain mengenai :

Tujuan, Sasaran Usaha dan Strategi Perusahaan. Status Pemegang Saham mayoritas dan para

Pemegang Saham lainnya serta informasi terkaitmengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Saham.

Kepemilikan saham silang dan Jaminan Utangsecara silang.

Penilaian terhadap Perusahaan oleh Auditor Eks-ternal, Lembaga Pemeringkat Kredit, dan LembagaPemeringkat lainnya.

Riwayat hidup anggota Dewan Komisaris, Direksidan Kepala Kompartemen Perusahaan, serta gajidan tunjangan mereka.

Sistem pemberian honorarium untuk Auditor Eks-ternal Perusahaan.

Sistem penggajian dan pemberian tunjangan AuditIntern, Dewan Komisaris dan Direksi.

Faktor risiko material yang dapat diantisipasi, ter-masuk penilaian manajemen atas iklim berusaha danfaktor risiko.

Informasi material mengenai karyawan Perusahaandan Stakeholders.

Klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadapPerusahaan, dan perkara yang ada di BadanPeradilan atau Arbitrase yang melibatkan Peru-sahaan.

Benturan kepentingan yang mungkin akan terjadidan/atau yang sedang berlangsung.

Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Perusahaanyang Baik (Good Corporate Governance).

Perusahaan harus secara aktif mengungkapkansejauh mana pelaksanaan prinsip Tata KelolaPerusahaan yang Baik (Good Corporate Gover-nance) dan masalah yang dihadapi materiil.

Perusahaan harus memastikan bahwa semua in-formasi dan/atau suatu produk Perusahaan dira-hasiakan, sampai pengumuman mengenai haltersebut dilakukan kepada masyarakat.

117

hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan pe-rundang-undangan, namun juga hal yang penting untukpengambilan keputusan oleh Pemegang Saham, Krediturdan Stakeholders, antara lain mengenai :

Tujuan, Sasaran Usaha dan Strategi Perusahaan. Status Pemegang Saham mayoritas dan para

Pemegang Saham lainnya serta informasi terkaitmengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Saham.

Kepemilikan saham silang dan Jaminan Utangsecara silang.

Penilaian terhadap Perusahaan oleh Auditor Eks-ternal, Lembaga Pemeringkat Kredit, dan LembagaPemeringkat lainnya.

Riwayat hidup anggota Dewan Komisaris, Direksidan Kepala Kompartemen Perusahaan, serta gajidan tunjangan mereka.

Sistem pemberian honorarium untuk Auditor Eks-ternal Perusahaan.

Sistem penggajian dan pemberian tunjangan AuditIntern, Dewan Komisaris dan Direksi.

Faktor risiko material yang dapat diantisipasi, ter-masuk penilaian manajemen atas iklim berusaha danfaktor risiko.

Informasi material mengenai karyawan Perusahaandan Stakeholders.

Klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadapPerusahaan, dan perkara yang ada di BadanPeradilan atau Arbitrase yang melibatkan Peru-sahaan.

Benturan kepentingan yang mungkin akan terjadidan/atau yang sedang berlangsung.

Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Perusahaanyang Baik (Good Corporate Governance).

Perusahaan harus secara aktif mengungkapkansejauh mana pelaksanaan prinsip Tata KelolaPerusahaan yang Baik (Good Corporate Gover-nance) dan masalah yang dihadapi materiil.

Perusahaan harus memastikan bahwa semua in-formasi dan/atau suatu produk Perusahaan dira-hasiakan, sampai pengumuman mengenai haltersebut dilakukan kepada masyarakat.

118

1.2. Pelaporan :

a) Laporan Kepada Pemegang Saham :

1. Ruang Lingkup dan Jenis Laporan :

Ruang lingkup laporan meliputi informasi yang diberikanoleh Perusahaan mengenai pokok-pokok kinerja danperkembangan Perusahaan yang bersifat strategis(bukan operasional) kepada Pemegang Saham sesuaimaksud dan kegunaannya.

Sesuai dengan Anggaran Dasar PT Petrokimia Gresiktentang kewajiban Direksi, maka jenis laporan dankegunaannya yang disampaikan oleh Perusahaan ke-pada Pemegang Saham, sebagai berikut :

a. Laporan Hasil Kegiatan Bulanan Kinerja Perusahaan

Laporan ini menginformasikan tentang kegiatanoperasional Perusahaan dan anak Perusahaan sertaPerusahaan patungan untuk periode 1 (satu) bulan.

Ruang lingkup laporan, meliputi :

Bidang Pemasaran (Tonase dan nilai penjua-lan).

Bidang Produksi (Tonase Produksi, hari operasi,pemakaian gas bumi, consumption rate, perse-diaan barang jadi dan biaya produksi).

Bidang Keuangan (Neraca, Laporan Laba/Rugi),arus kas, rasio keuangan dan realisasi biaya)

Investasi (investasi rutin dan pengembangan). Kegiatan lain-lain (Logistik, SDM, pengemba-

ngan lingkungan, pajak dan deviden, laporanProgram Kemitraan dan Bina Lingkungan /PKBL serta laporan anak Perusahaan danPerusahaan patungan).

b. Laporan Triwulanan Kinerja Perusahaan

Laporan ini secara garis besar mencakup laporanmengenai berbagai kegiatan dan kondisi keuanganPT Petrokimia Gresik beserta anak Perusahaan danPerusahaan patungan. Laporan ini disampaikanuntuk periode 3 (tiga) bulan sekali.


118

1.2. Pelaporan :

a) Laporan Kepada Pemegang Saham :

1. Ruang Lingkup dan Jenis Laporan :

Ruang lingkup laporan meliputi informasi yang diberikanoleh Perusahaan mengenai pokok-pokok kinerja danperkembangan Perusahaan yang bersifat strategis(bukan operasional) kepada Pemegang Saham sesuaimaksud dan kegunaannya.

Sesuai dengan Anggaran Dasar PT Petrokimia Gresiktentang kewajiban Direksi, maka jenis laporan dankegunaannya yang disampaikan oleh Perusahaan ke-pada Pemegang Saham, sebagai berikut :

a. Laporan Hasil Kegiatan Bulanan Kinerja Perusahaan

Laporan ini menginformasikan tentang kegiatanoperasional Perusahaan dan anak Perusahaan sertaPerusahaan patungan untuk periode 1 (satu) bulan.






ngan lingkungan, pajak dan deviden, laporanProgram Kemitraan dan Bina Lingkungan /PKBL serta laporan anak Perusahaan danPerusahaan patungan).

b. Laporan Triwulanan Kinerja Perusahaan

Laporan ini secara garis besar mencakup laporanmengenai berbagai kegiatan dan kondisi keuanganPT Petrokimia Gresik beserta anak Perusahaan danPerusahaan patungan. Laporan ini disampaikanuntuk periode 3 (tiga) bulan sekali.


119


Bidang Produksi (Tonase Produksi, hari operasi,pemakaian gas bumi, consumption rate,persediaan barang jadi dan biaya produksi).



ngan lingkungan, pajak dan deviden, laporanProgram Kemitraan dan Bina Lingkungan /PKBL serta laporan anak Perusahaan dan Peru-sahaan patungan).

Tambahan informasi untuk laporan triwulanan diban-dingkan dengan laporan bulanan adalah :

Masalah-masalah pokok dan langkah strategis Program sinergi Program efisiensi

c. Laporan Manajemen

Laporan ini secara garis besar mencakup laporanmengenai berbagai kegiatan dan kondisi keuanganPT Petrokimia Gresik beserta anak perusahaan danperusahaan patungan. Laporan ini disampaikan un-tuk periode 1 (satu) tahun kalender yang didasarkanpada laporan keuangan perusahaan dan penge-lolaan program kemitraan dan bina lingkungan yangtelah diaudit oleh Akuntan Publik dan BPKP, yangselanjutnya akan dipergunakan sebagai bahanevaluasi untuk memperbaiki kebijakan dan strategiPerusahaan di masa yang akan datang.

Ruang lingkup laporan ini meliputi :




Investasi (investasi rutin dan pengembangan).

119


Bidang Produksi (Tonase Produksi, hari operasi,pemakaian gas bumi, consumption rate,persediaan barang jadi dan biaya produksi).



ngan lingkungan, pajak dan deviden, laporanProgram Kemitraan dan Bina Lingkungan /PKBL serta laporan anak Perusahaan dan Peru-sahaan patungan).

Tambahan informasi untuk laporan triwulanan diban-dingkan dengan laporan bulanan adalah :

Masalah-masalah pokok dan langkah strategis Program sinergi Program efisiensi

c. Laporan Manajemen

Laporan ini secara garis besar mencakup laporanmengenai berbagai kegiatan dan kondisi keuanganPT Petrokimia Gresik beserta anak perusahaan danperusahaan patungan. Laporan ini disampaikan un-tuk periode 1 (satu) tahun kalender yang didasarkanpada laporan keuangan perusahaan dan penge-lolaan program kemitraan dan bina lingkungan yangtelah diaudit oleh Akuntan Publik dan BPKP, yangselanjutnya akan dipergunakan sebagai bahanevaluasi untuk memperbaiki kebijakan dan strategiPerusahaan di masa yang akan datang.

Ruang lingkup laporan ini meliputi :




Investasi (investasi rutin dan pengembangan).

120

Kegiatan lain-lain (Logistik, SDM, pengemba-ngan lingkungan, pajak dan deviden, laporanProgram Kemitraan dan Bina Lingkungan /PKBL serta laporan anak Perusahaan danPerusahaan patungan).

Masalah-masalah pokok dan langkah strategis. Program sinergi. Program efisiensi Tindak lanjut terhadap temuan Auditor. Tindak lanjut pengarahan Pemegang Saham

(RUPS hasil kegiatan usaha dan RUPS RKAP).

d. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)Tahunan

Laporan ini disampaikan untuk rencana periode 1(satu) tahun kegiatan Perusahaan yang akan datang(sesuai SK Meneg BUMN Nomor: Kep-101/MBU/2002, tanggal 4 Juni 2002).

Sedangkan penyampaian RKAP kepada PemegangSaham selambat-lambatnya 60 (enam puluh) harisebelum tahun anggaran dimulai (sesuai SuratMenkeu RI Nomor: S-495/MK.01/2000, tanggal 12Oktober 2000 jo. PP Nomor: 12 tahun 1998).

Ruang lingkup laporan RKAP sekurang-kurangnyamemuat

Rencana kerja, memuat Misi Perusahaan,Sasaran Perusahaan, Strategi Usaha, Kebijakandan Program Kegiatan. Khusus untuk ProgramKegiatan ini meliputi : Pemasaran dan Pen-jualan, Pengadaan, Produksi dan Kualitas Pro-duk, Teknik dan Teknologi, Keuangan danAkuntansi, Sistem dan Organisasi, SumberDaya Manusia, Penelitian dan Pengembangan,Pelestarian Lingkungan, dan Investasi.

Program Investasi meliputi :

- Program kegiatan investasi di dalam pe-rusahaan.

- Program penyertaan pada perusahaan lain.

120

Kegiatan lain-lain (Logistik, SDM, pengemba-ngan lingkungan, pajak dan deviden, laporanProgram Kemitraan dan Bina Lingkungan /PKBL serta laporan anak Perusahaan danPerusahaan patungan).

Masalah-masalah pokok dan langkah strategis. Program sinergi. Program efisiensi Tindak lanjut terhadap temuan Auditor. Tindak lanjut pengarahan Pemegang Saham

(RUPS hasil kegiatan usaha dan RUPS RKAP).

d. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)Tahunan

Laporan ini disampaikan untuk rencana periode 1(satu) tahun kegiatan Perusahaan yang akan datang(sesuai SK Meneg BUMN Nomor: Kep-101/MBU/2002, tanggal 4 Juni 2002).

Sedangkan penyampaian RKAP kepada PemegangSaham selambat-lambatnya 60 (enam puluh) harisebelum tahun anggaran dimulai (sesuai SuratMenkeu RI Nomor: S-495/MK.01/2000, tanggal 12Oktober 2000 jo. PP Nomor: 12 tahun 1998).

Ruang lingkup laporan RKAP sekurang-kurangnyamemuat

Rencana kerja, memuat Misi Perusahaan,Sasaran Perusahaan, Strategi Usaha, Kebijakandan Program Kegiatan. Khusus untuk ProgramKegiatan ini meliputi : Pemasaran dan Pen-jualan, Pengadaan, Produksi dan Kualitas Pro-duk, Teknik dan Teknologi, Keuangan danAkuntansi, Sistem dan Organisasi, SumberDaya Manusia, Penelitian dan Pengembangan,Pelestarian Lingkungan, dan Investasi.

Program Investasi meliputi :

- Program kegiatan investasi di dalam pe-rusahaan.

- Program penyertaan pada perusahaan lain.

121

Anggaran Perusahaan yang meliputi : AnggaranPendapatan Usaha, Anggaran Biaya Usaha,Anggaran Pendapatan dan Biaya lainnya,Anggaran Pengadaan, Anggaran Teknik danTeknologi, Anggaran Penelitian dan Pengem-bangan, Anggaran Pengembangan SumberDaya Manusia, Anggaran Pelestarian Ling-kungan, Anggaran Investasi di dalam Peru-sahaan, Anggaran Penyertaan pada perusahaanlain.

Proyeksi Keuangan Pokok Perusahaan terdiridari : Proyeksi Neraca, Proyeksi Laba/Rugi,Proyeksi Arus Kas, Proyeksi Sumber danPenggunaan Dana.

Proyeksi Keuangan Pokok Anak Perusahaanterdiri dari : Proyeksi Neraca dan ProyeksiLaba/Rugi.

Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemi-traan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.

e. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) LimaTahunan

Laporan ini disampaikan untuk rencana periode 5(lima) tahun kegiatan Perusahaan yang akan datang(sesuai SK Meneg BUMN Nomor: Kep-102/MBU/2002, tanggal 4 Juni 2002.

Ruang lingkup laporan RJPP sekurang-kurangnyamemuat :

Pendahuluan yang memuat penjelasan danrincian tentang latar belakang dan sejarahPerusahaan, visi dan misi Perusahaan, tujuanPerusahaan dan arah pengembangan Peru-sahaan (secara umum).

Evaluasi pelaksanaan RJPP yang baru lalu yangmemuat penjelasan dan rincian tentang evaluasipelaksanaan RJPP, pencapaian tujuan yangtelah ditetapkan dan penyimpangan yang terjadi,pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah

121

Anggaran Perusahaan yang meliputi : AnggaranPendapatan Usaha, Anggaran Biaya Usaha,Anggaran Pendapatan dan Biaya lainnya,Anggaran Pengadaan, Anggaran Teknik danTeknologi, Anggaran Penelitian dan Pengem-bangan, Anggaran Pengembangan SumberDaya Manusia, Anggaran Pelestarian Ling-kungan, Anggaran Investasi di dalam Peru-sahaan, Anggaran Penyertaan pada perusahaanlain.

Proyeksi Keuangan Pokok Perusahaan terdiridari : Proyeksi Neraca, Proyeksi Laba/Rugi,Proyeksi Arus Kas, Proyeksi Sumber danPenggunaan Dana.

Proyeksi Keuangan Pokok Anak Perusahaanterdiri dari : Proyeksi Neraca dan ProyeksiLaba/Rugi.

Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemi-traan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.

e. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) LimaTahunan

Laporan ini disampaikan untuk rencana periode 5(lima) tahun kegiatan Perusahaan yang akan datang(sesuai SK Meneg BUMN Nomor: Kep-102/MBU/2002, tanggal 4 Juni 2002.

Ruang lingkup laporan RJPP sekurang-kurangnyamemuat :

Pendahuluan yang memuat penjelasan danrincian tentang latar belakang dan sejarahPerusahaan, visi dan misi Perusahaan, tujuanPerusahaan dan arah pengembangan Peru-sahaan (secara umum).

Evaluasi pelaksanaan RJPP yang baru lalu yangmemuat penjelasan dan rincian tentang evaluasipelaksanaan RJPP, pencapaian tujuan yangtelah ditetapkan dan penyimpangan yang terjadi,pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah

122

ditetapkan, dan kendala yang dihadapi Peru-sahaan dan upaya-upaya pemecahan masalahyang telah dilakukan.

Posisi Perusahaan saat ini, memuat penjelasandan rincian tentang : analisis kekuatan, kele-mahan, kesempatan dan ancaman tiap bidangkegiatan dan pemantauan bobot serta peringkatmasing-masing, penentuan posisi Perusahaansesuai dengan metode analisis yang digunakan,dan analisis daya tarik pasar dan daya saingPerusahaan serta posisi Perusahaan sesuaimetode yang digunakan.

Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunanRJPP meliputi : faktor internal dan faktor ekster-nal yang mempengaruhi kegiatan operasionalPerusahaan.

f. Materi Rencana Jangka Panjang Perusahaan

Dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan harusdijelaskan secara rinci :

Tujuan yang hendak dicapai pada akhirRencana Jangka Panjang perusahaan sesuaiketentuan pendirian perusahaan.

Sasaran perusahaan meliputi tingkat pertum-buhan dan kesehatan perusahaan serta sasaranbidang-bidang/ unit-unit kegiatan (target-target)secara kuantitatif dan spesifik setiap tahunnya.

Strategi yang digunakan setiap tahunnya, me-liputi strategi korporasi sesuai posisi perusa-haan, strategi bisnis dan strategi fungsional tiap-tiap bidang/ unit kegiatan.

Kebijakan-kebijakan umum dan fungsional yangmemberikan batasan-batasan fleksibilitas danmenjadi pegangan manajemen dalam melak-sanakan strategi/ program-program kegiatan.

Program kegiatan yang akan dilaksanakan be-serta anggarannya setiap tahunnya.

122

ditetapkan, dan kendala yang dihadapi Peru-sahaan dan upaya-upaya pemecahan masalahyang telah dilakukan.

Posisi Perusahaan saat ini, memuat penjelasandan rincian tentang : analisis kekuatan, kele-mahan, kesempatan dan ancaman tiap bidangkegiatan dan pemantauan bobot serta peringkatmasing-masing, penentuan posisi Perusahaansesuai dengan metode analisis yang digunakan,dan analisis daya tarik pasar dan daya saingPerusahaan serta posisi Perusahaan sesuaimetode yang digunakan.

Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunanRJPP meliputi : faktor internal dan faktor ekster-nal yang mempengaruhi kegiatan operasionalPerusahaan.

f. Materi Rencana Jangka Panjang Perusahaan

Dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan harusdijelaskan secara rinci :

Tujuan yang hendak dicapai pada akhirRencana Jangka Panjang perusahaan sesuaiketentuan pendirian perusahaan.

Sasaran perusahaan meliputi tingkat pertum-buhan dan kesehatan perusahaan serta sasaranbidang-bidang/ unit-unit kegiatan (target-target)secara kuantitatif dan spesifik setiap tahunnya.

Strategi yang digunakan setiap tahunnya, me-liputi strategi korporasi sesuai posisi perusa-haan, strategi bisnis dan strategi fungsional tiap-tiap bidang/ unit kegiatan.

Kebijakan-kebijakan umum dan fungsional yangmemberikan batasan-batasan fleksibilitas danmenjadi pegangan manajemen dalam melak-sanakan strategi/ program-program kegiatan.

Program kegiatan yang akan dilaksanakan be-serta anggarannya setiap tahunnya.

123

Matriks keterkaitan antara sasaran, strategi,kebijakan dan program kegiatan yang meng-gambarkan arah perkembangan perusahaansecara rinci.

Asumsi-asumsi penyusunan proyeksi keuangan.

Program investasi dan proyeksi sumber danapenggunaan dana investasi setiap tahun selama5 (lima) tahun.

Proyeksi aliran kas setiap tahun selama 5 (lima)tahun.

Proyeksi neraca setiap tahun selama 5 (lima)tahun.

Proyeksi laba/ rugi setiap tahun selama 5 (lima)tahun.

Hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatanperusahaan.

Perumusan Rencana Jangka Panjang Perusahaandilakukan oleh seluruh jajaran perusahaan danmerupakan tanggung jawab manajemen.

g. Annual Report (Laporan Tahunan)

Laporan ini disampaikan untuk 1 (satu) tahunkegiatan perusahaan yang memuat sekurang-kurangnya :

Perhitungan tahunan yang terdiri dari ne-raca dan akhir tahun buku yang baru lampaudan perhitungan laba rugi dari tahun buku yangbersangkutan serta penjelasan atas dokumentersebut.

Neraca gabungan dari perusahaan yang ter-gabung dalam satu grup, di samping neracadari masing-masing perusahaan tersebut.

Laporan mengenai keadaan dan jalannyaperusahaan serta hasil yang telah dicapai.

Kegiatan utama perusahaan dan perubahanselama tahun buku.

123

Matriks keterkaitan antara sasaran, strategi,kebijakan dan program kegiatan yang meng-gambarkan arah perkembangan perusahaansecara rinci.

Asumsi-asumsi penyusunan proyeksi keuangan.

Program investasi dan proyeksi sumber danapenggunaan dana investasi setiap tahun selama5 (lima) tahun.

Proyeksi aliran kas setiap tahun selama 5 (lima)tahun.

Proyeksi neraca setiap tahun selama 5 (lima)tahun.

Proyeksi laba/ rugi setiap tahun selama 5 (lima)tahun.

Hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatanperusahaan.

Perumusan Rencana Jangka Panjang Perusahaandilakukan oleh seluruh jajaran perusahaan danmerupakan tanggung jawab manajemen.

g. Annual Report (Laporan Tahunan)

Laporan ini disampaikan untuk 1 (satu) tahunkegiatan perusahaan yang memuat sekurang-kurangnya :

Perhitungan tahunan yang terdiri dari ne-raca dan akhir tahun buku yang baru lampaudan perhitungan laba rugi dari tahun buku yangbersangkutan serta penjelasan atas dokumentersebut.

Neraca gabungan dari perusahaan yang ter-gabung dalam satu grup, di samping neracadari masing-masing perusahaan tersebut.

Laporan mengenai keadaan dan jalannyaperusahaan serta hasil yang telah dicapai.

Kegiatan utama perusahaan dan perubahanselama tahun buku.

124

Rincian masalah yang timbul selama tahun bukuyang mempengaruhi kegiatan perusahaan.

Nama anggota Direksi dan anggota DewanKomisaris

Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi danhonorarium bagi anggota Dewan Komisaris.

Ruang lingkup Annual Report memuat antara lain :

Bidang Pemasaran

Bidang Produksi

Bidang Keuangan

Pengelolaan Lingkungan, Keselamatan &Kesehatan Kerja

Pengembangan SDM

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG)

Investasi Pengembangan

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan(PKBL)

K3PG

Anak Perusahaan / Perusahaan Patungan

Prospek Tahun yang akan datang

Laporan Keuangan

Laporan jumlah rapat Dewan Komisaris sertajumlah kehadiran masing-masing anggotaDewan Komisaris.

Laporan jumlah rapat Direksi serta jumlahkehadiran masing-masing anggota Direksi.

h. Laporan Auditor Independen

Laporan ini dibuat dan disampaikan oleh AuditorEksternal yang telah ditunjuk oleh Pemegang Sa-ham, yang terdiri dari :

Laporan General Audit oleh KAP

124

Rincian masalah yang timbul selama tahun bukuyang mempengaruhi kegiatan perusahaan.

Nama anggota Direksi dan anggota DewanKomisaris

Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi danhonorarium bagi anggota Dewan Komisaris.

Ruang lingkup Annual Report memuat antara lain :

Bidang Pemasaran

Bidang Produksi

Bidang Keuangan

Pengelolaan Lingkungan, Keselamatan &Kesehatan Kerja

Pengembangan SDM

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG)

Investasi Pengembangan

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan(PKBL)

K3PG

Anak Perusahaan / Perusahaan Patungan

Prospek Tahun yang akan datang

Laporan Keuangan

Laporan jumlah rapat Dewan Komisaris sertajumlah kehadiran masing-masing anggotaDewan Komisaris.

Laporan jumlah rapat Direksi serta jumlahkehadiran masing-masing anggota Direksi.

h. Laporan Auditor Independen

Laporan ini dibuat dan disampaikan oleh AuditorEksternal yang telah ditunjuk oleh Pemegang Sa-ham, yang terdiri dari :

Laporan General Audit oleh KAP

125

Permintaan Informasi

Mekanisme Kerja dengan Pemegang Saham

Laporan hasil pemeriksaan Subsidi Pupuk olehBPK-RI

Laporan pemeriksaan lainnya oleh BPKP danAuditor Eksternal lainnya.

2. Mekanisme Penyampaian Laporan

a. Atas dasar norma-norma pelaksanaan pengelolaanPerusahaan yang berlaku serta ditetapkan dalamKeputusan RUPS.

Atas dasar permintaan Pemegang Saham, yang kemudiandisiapkan dan dievaluasi oleh Perusahaan

3. Format Laporan Perusahaan Kepada Pemegang Saham

Atas Laporan yang disampaikan oleh Perusahaankepada Pemegang Saham terlebih dahulu perlumendapatkan kesepakatan antara Perusahaan danPemegang Saham meliputi :

Materi Laporan Jadwal Penyampaian Bentuk atau Format Laporan

b) Laporan Kepada Direksi dan Dewan Komisaris

1. Sifat dan Kriteria Laporan

a. Sifat Laporan

PT Petrokimia Gresik Pemegang Saham

GM. Adm Keuangan Pejabat yang ditunjukPemegang Saham

Penyampaian Informasi

Gambar 04 : Mekanisme Kerja dengan Pemegang Saham

125

Permintaan Informasi

Mekanisme Kerja dengan Pemegang Saham

Laporan hasil pemeriksaan Subsidi Pupuk olehBPK-RI

Laporan pemeriksaan lainnya oleh BPKP danAuditor Eksternal lainnya.

2. Mekanisme Penyampaian Laporan

a. Atas dasar norma-norma pelaksanaan pengelolaanPerusahaan yang berlaku serta ditetapkan dalamKeputusan RUPS.

Atas dasar permintaan Pemegang Saham, yang kemudiandisiapkan dan dievaluasi oleh Perusahaan

3. Format Laporan Perusahaan Kepada Pemegang Saham

Atas Laporan yang disampaikan oleh Perusahaankepada Pemegang Saham terlebih dahulu perlumendapatkan kesepakatan antara Perusahaan danPemegang Saham meliputi :

Materi Laporan Jadwal Penyampaian Bentuk atau Format Laporan

b) Laporan Kepada Direksi dan Dewan Komisaris

1. Sifat dan Kriteria Laporan

a. Sifat Laporan

PT Petrokimia Gresik Pemegang Saham

GM. Adm Keuangan Pejabat yang ditunjukPemegang Saham

Penyampaian Informasi

Gambar 04 : Mekanisme Kerja dengan Pemegang Saham

126

Sifat Laporan yang disampaikan kepada Direksi danDewan Komisaris berisi informasi sebagai berikut :

Relevan, artinya laporan terfokus pada tujuandan strategi Perusahaan secara keseluruhandan memberikan keterangan yang jelas daninterpretasi yang relevan.

Terintegrasi, artinya proses untuk menghasilkanlaporan terintegrasi dari semua unit kerjaPerusahaan, sehingga informasi yangdisampaikan menjadi konsisten untuk digunakanberbagai tujuan.

In Perspective, artinya informasi mengenai haltertentu disajikan untuk suatu periode tertentu,sehingga pembaca laporan dapat memban-dingkan keadaan yang dilaporkan pada saatsekarang dengan keadaan pada periode yanglalu.

Tepat waktu, artinya agar Dewan Komisaris atauDireksi dapat bertindak dengan tepat dan cepat,maka sangat penting laporan disampaikan tepatwaktu.

Frequent, artinya laporan yang disampaikankepada Komisaris atau Direksi dibuat denganteratur (mingguan, bulanan, sesuai denganfrekuensi yang diperlukan).

Dapat dipercaya, informasi yang dilaporkanharus berkualitas tinggi sehingga dapatdipercaya. Hal ini tergantung nara sumber,integritas dan luas ruang lingkup informasinya.

Dapat dibandingkan (comparable), artinyalaporan yang dihasilkan menyajikan informasiseputar kinerja Perusahaan yang meliputi ber-bagai aspek keuangan maupun non keuangan.Kinerja secara objectif diukur dengan indikatorkinerja serta dibandingkan dengan suatu standardan target yang jelas.

b. Kriteria Laporan

Kriteria Laporan untuk Direksi :

126

Sifat Laporan yang disampaikan kepada Direksi danDewan Komisaris berisi informasi sebagai berikut :

Relevan, artinya laporan terfokus pada tujuandan strategi Perusahaan secara keseluruhandan memberikan keterangan yang jelas daninterpretasi yang relevan.

Terintegrasi, artinya proses untuk menghasilkanlaporan terintegrasi dari semua unit kerjaPerusahaan, sehingga informasi yangdisampaikan menjadi konsisten untuk digunakanberbagai tujuan.

In Perspective, artinya informasi mengenai haltertentu disajikan untuk suatu periode tertentu,sehingga pembaca laporan dapat memban-dingkan keadaan yang dilaporkan pada saatsekarang dengan keadaan pada periode yanglalu.

Tepat waktu, artinya agar Dewan Komisaris atauDireksi dapat bertindak dengan tepat dan cepat,maka sangat penting laporan disampaikan tepatwaktu.

Frequent, artinya laporan yang disampaikankepada Komisaris atau Direksi dibuat denganteratur (mingguan, bulanan, sesuai denganfrekuensi yang diperlukan).

Dapat dipercaya, informasi yang dilaporkanharus berkualitas tinggi sehingga dapatdipercaya. Hal ini tergantung nara sumber,integritas dan luas ruang lingkup informasinya.

Dapat dibandingkan (comparable), artinyalaporan yang dihasilkan menyajikan informasiseputar kinerja Perusahaan yang meliputi ber-bagai aspek keuangan maupun non keuangan.Kinerja secara objectif diukur dengan indikatorkinerja serta dibandingkan dengan suatu standardan target yang jelas.

b. Kriteria Laporan

Kriteria Laporan untuk Direksi :

127

Laporan yang disampaikan berupa rang-kuman kegiatan mengenai kinerja masing-masing bidang yang dapat memberikanpemahaman yang memadai kepada Direksimengenai kegiatan unit kerja tersebut.

Laporan ini bertujuan supaya Direksi dapatmerumuskan solusi yang paling efektifuntuk kemajuan Perusahaan dimasa yangakan datang.

Laporan disajikan dengan membandingkankinerja aktual dan anggaran serta tujuanstrategisnya.

Laporan disajikan dengan menggunakangrafik dan gambar supaya informasi yangdisajikan lebih mudah dipahami.

Kriteria Laporan untuk Dewan Komisaris :

Laporan disampaikan mencakup aspek ke-uangan maupun aspek operasional. Lapo-ran Dewan Komisaris diharapkan dapatmenyajikan rangkuman eksekutif mengenaikinerja masing-masing bidang untuk mem-berikan pemahaman yang memadai kepadaDewan Komisaris mengenai jalannya usahadan kegiatan PT Petrokimia Gresik.


Laporan diupayakan dengan menggunakangrafik dan gambar supaya informasi yangdisajikan lebih mudah dipahami.

2. Jenis Laporan dan Lingkup Kegiatan

a. Laporan Unit Kerja kepada Direksi :

Laporan ini merupakan laporan unit kerja kepadaDireksi yang berupa informasi tentang hasil kegiatanyang telah dicapai dalam periode tertentu, antaralain:

Laporan Bidang Produksi

127

Laporan yang disampaikan berupa rang-kuman kegiatan mengenai kinerja masing-masing bidang yang dapat memberikanpemahaman yang memadai kepada Direksimengenai kegiatan unit kerja tersebut.

Laporan ini bertujuan supaya Direksi dapatmerumuskan solusi yang paling efektifuntuk kemajuan Perusahaan dimasa yangakan datang.


Laporan disajikan dengan menggunakangrafik dan gambar supaya informasi yangdisajikan lebih mudah dipahami.

Kriteria Laporan untuk Dewan Komisaris :

Laporan disampaikan mencakup aspek ke-uangan maupun aspek operasional. Lapo-ran Dewan Komisaris diharapkan dapatmenyajikan rangkuman eksekutif mengenaikinerja masing-masing bidang untuk mem-berikan pemahaman yang memadai kepadaDewan Komisaris mengenai jalannya usahadan kegiatan PT Petrokimia Gresik.


Laporan diupayakan dengan menggunakangrafik dan gambar supaya informasi yangdisajikan lebih mudah dipahami.

2. Jenis Laporan dan Lingkup Kegiatan

a. Laporan Unit Kerja kepada Direksi :

Laporan ini merupakan laporan unit kerja kepadaDireksi yang berupa informasi tentang hasil kegiatanyang telah dicapai dalam periode tertentu, antaralain:

Laporan Bidang Produksi

128

Ringkasan informasi harian/bulanan kuan-tum produksi utama, produksi samping danutilitas yang digunakan dibandingkan de-ngan anggaran.

Rencana dan realisasi supply gas, powerdan air.

Laporan performance operasi, laporanevaluasi kegiatan tahunan.

Laporan kondisi udara ambient, emisi danlimbah air.

Laporan Bidang Penjualan

Ringkasan informasi tentang jumlah dannilai penjualan produk utama dan sampingyang dibandingkan dengan anggaran.

Trend penjualan dan harga pupuk dalamnegeri dan luar negeri serta evaluasinya.

Grafik rencana dan realisasi penjualan permasing-masing wilayah.

Laporan survey kepuasan pelanggan persemester dan analisa kebutuhan pasar.

Laporan Bidang Sumber Daya Manusia

Jumlah karyawan yang berada di PT Pe-trokimia Gresik maupun yang diperbantukanpada anak Perusahaan beserta grafiknya.

Jumlah karyawan berdasarkan jabatan,golongan, pendidikan, usia serta kompe-tensinya.

Evaluasi kinerja berdasarkan Sasaran KerjaKelompok (SKK) / Sasaran Kerja Individu(SKI) masing-masing unit kerja per bulan.

Laporan promosi dan mutasi karyawaneselon V ke atas per bulan.

Laporan Bidang Audit

Rencana Audit Tahunan Non Rencana Audit Tahunan

128

Ringkasan informasi harian/bulanan kuan-tum produksi utama, produksi samping danutilitas yang digunakan dibandingkan de-ngan anggaran.

Rencana dan realisasi supply gas, powerdan air.

Laporan performance operasi, laporanevaluasi kegiatan tahunan.

Laporan kondisi udara ambient, emisi danlimbah air.

Laporan Bidang Penjualan

Ringkasan informasi tentang jumlah dannilai penjualan produk utama dan sampingyang dibandingkan dengan anggaran.

Trend penjualan dan harga pupuk dalamnegeri dan luar negeri serta evaluasinya.

Grafik rencana dan realisasi penjualan permasing-masing wilayah.

Laporan survey kepuasan pelanggan persemester dan analisa kebutuhan pasar.

Laporan Bidang Sumber Daya Manusia

Jumlah karyawan yang berada di PT Pe-trokimia Gresik maupun yang diperbantukanpada anak Perusahaan beserta grafiknya.

Jumlah karyawan berdasarkan jabatan,golongan, pendidikan, usia serta kompe-tensinya.

Evaluasi kinerja berdasarkan Sasaran KerjaKelompok (SKK) / Sasaran Kerja Individu(SKI) masing-masing unit kerja per bulan.

Laporan promosi dan mutasi karyawaneselon V ke atas per bulan.

Laporan Bidang Audit

Rencana Audit Tahunan Non Rencana Audit Tahunan

129

Audit Khusus

Laporan Bidang Pengembangan dan JasaEngineering

Progres kegiatan proyek pengembangan Prasarana Pabrik & Kawasan Sistem Teknologi Informasi Jasa Teknik dan Konstruksi serta jasa

engineering lainnya.

Laporan Keuangan

Rencana dan realisasi anggaran bulanan /tahunan

Ringkasan informasi yang berisi posisiaktiva, laba yang telah dicapai.

Evaluasi laba/rugi per masing-masingproduk.

Tingkat kesehatan Perusahaan serta ratiokeuangan yang menggambarkan kinerjaPerusahaan.

Laporan khusus (non Fungsional)

Laporan ini berupa laporan hasil kegiatan yangdilakukan oleh Tim yang telah ditetapkanDireksi maupun laporan dari jasa-jasa konsultan.

b. Laporan Direksi kepada Dewan Komisaris

Laporan dari Direksi kepada Dewan Komisaris iniadalah berupa informasi hasil kegiatan yang dicapaidan rencana yang akan datang dan disampaikanuntuk periode tertentu (bulanan, triwulanan, semes-ter, tahunan), meliputi :

Laporan Hasil Kegiatan Bulanan

Laporan Triwulanan Kinerja Perusahaan

Laporan Manajemen

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan(RKAP)

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)

Annual Report (Laporan Tahunan)

129

Audit Khusus

Laporan Bidang Pengembangan dan JasaEngineering

Progres kegiatan proyek pengembangan Prasarana Pabrik & Kawasan Sistem Teknologi Informasi Jasa Teknik dan Konstruksi serta jasa

engineering lainnya.

Laporan Keuangan

Rencana dan realisasi anggaran bulanan /tahunan

Ringkasan informasi yang berisi posisiaktiva, laba yang telah dicapai.

Evaluasi laba/rugi per masing-masingproduk.

Tingkat kesehatan Perusahaan serta ratiokeuangan yang menggambarkan kinerjaPerusahaan.

Laporan khusus (non Fungsional)

Laporan ini berupa laporan hasil kegiatan yangdilakukan oleh Tim yang telah ditetapkanDireksi maupun laporan dari jasa-jasa konsultan.

b. Laporan Direksi kepada Dewan Komisaris

Laporan dari Direksi kepada Dewan Komisaris iniadalah berupa informasi hasil kegiatan yang dicapaidan rencana yang akan datang dan disampaikanuntuk periode tertentu (bulanan, triwulanan, semes-ter, tahunan), meliputi :

Laporan Hasil Kegiatan Bulanan

Laporan Triwulanan Kinerja Perusahaan

Laporan Manajemen

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan(RKAP)

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)

Annual Report (Laporan Tahunan)

130

Ruang lingkup laporan sama dengan laporan yangdisampaikan Direksi kepada Pemegang Saham.

3. Mekanisme Panyampaian Laporan

a. Mekanisme Penyajian Laporan Kepada Direksi

Gambar 05: Mekanisme laporan kepada Direksi

a. Mekanisme Penyampaian Laporan kepada DewanKomisaris

Gambar 06 : Mekanisme laporan kepada DewanKomisaris

4. Norma Pelaporan Pemeriksaan

a. Harus melaporkan hasil pemeriksaan.b. Laporan dibuat tertulis dan dilaporkan kepada

pejabat yang berwenang secara tepat waktu.c. Laporan pemeriksaan memuat ruang lingkup dan

tujuan pemeriksaan disusun dengan baik, menya-jikan informasi yang layak dan menyatakan bahwapemeriksaan dilaksanakan sesuai norma peme-riksaan.

d. Setiap laporan harus : Memuat temuan dan kesimpulan pemeriksaan

secara obyektif serta saran tindak lanjut yangkonstruktif

KompartemenYang Bersangkutan

DirekturYang Bersangkutan

Dep / Biro / Bidang

DirekturYang Lain

KompartemenAdm Keuangan / AIYang Bersangkutan

Direksi

KompartemenAdm. Keuangan

DewanKomisaris

Unit TerkaitUnit Terkait Unit Terkait

130

Ruang lingkup laporan sama dengan laporan yangdisampaikan Direksi kepada Pemegang Saham.

3. Mekanisme Panyampaian Laporan

a. Mekanisme Penyajian Laporan Kepada Direksi

Gambar 05: Mekanisme laporan kepada Direksi

a. Mekanisme Penyampaian Laporan kepada DewanKomisaris

Gambar 06 : Mekanisme laporan kepada DewanKomisaris

4. Norma Pelaporan Pemeriksaan

a. Harus melaporkan hasil pemeriksaan.b. Laporan dibuat tertulis dan dilaporkan kepada

pejabat yang berwenang secara tepat waktu.c. Laporan pemeriksaan memuat ruang lingkup dan

tujuan pemeriksaan disusun dengan baik, menya-jikan informasi yang layak dan menyatakan bahwapemeriksaan dilaksanakan sesuai norma peme-riksaan.

d. Setiap laporan harus : Memuat temuan dan kesimpulan pemeriksaan

secara obyektif serta saran tindak lanjut yangkonstruktif

KompartemenYang Bersangkutan

DirekturYang Bersangkutan

Dep / Biro / Bidang

DirekturYang Lain

KompartemenAdm Keuangan / AIYang Bersangkutan

Direksi

KompartemenAdm. Keuangan

DewanKomisaris

Unit TerkaitUnit Terkait Unit Terkait

131

Utamakan usaha perbaikan dari pada kritik

Ungkapkan hal-hal yang masih merupakanmasalah yang belum dapat diselesaikan sampaiakhir pemeriksaan.

Kemukakan pengakuan atas prestasi atautindakan perbaikan yang telah dilaksanakan,terutama yang bisa diterapkan di bagian lain.

Kemukakan pendapat pejabat obyek yangdiperiksa mengenai hasil pemeriksaan.

5. Pelaporan Kegiatan Community Development ProgramKemitraan Bina Lingkungan (PKBL) :

Kegiatan Community Development dimaksudkan agarkeberadaan Perusahaan selalu mendapat dukungan danditerima oleh masyarakat dan pemerintah setempat, sertatumbuhnya rasa ikut memiliki Perusahaan dari masya-rakat, disamping juga menumbuhkan ekonomi rakyatlewat program kemitraan.

Beberapa bentuk laporan, laporan bulanan dan laporantahunan kegiatan Community Development PKBL, an-tara lain:

a. Realisasi kegiatan dan realisasi biaya.b. Realisasi penyaluran dan penagihan dana PKBL.c. Evaluasi hasil survey / penelitian kepuasan masya-

rakat terhadap kegiatan Community Development.

2. Tata Kelola Teknologi Informasi

2.1. Pengertian Tata Kelola Teknologi Informasi :

Tata Kelola Teknologi Informasi adalah rangkaian kebijakan,proses dan regulasi yang saling berhubungan guna mewujudkanterciptanya suatu sistem pengelolaan teknologi informasi yangefektif, efisien, selaras dengan proses bisnis, aman, handal dansesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat men-dukung pencapaian tujuan secara keseluruhan.

2.2. Strategi Sistem / Teknologi Informasi

a) Arahan Teknologi

Pengelola TI harus dapat mengikuti perkembangan teknologiyang searah dengan kebutuhan sistem informasi dan

131

Utamakan usaha perbaikan dari pada kritik

Ungkapkan hal-hal yang masih merupakanmasalah yang belum dapat diselesaikan sampaiakhir pemeriksaan.

Kemukakan pengakuan atas prestasi atautindakan perbaikan yang telah dilaksanakan,terutama yang bisa diterapkan di bagian lain.

Kemukakan pendapat pejabat obyek yangdiperiksa mengenai hasil pemeriksaan.

5. Pelaporan Kegiatan Community Development ProgramKemitraan Bina Lingkungan (PKBL) :

Kegiatan Community Development dimaksudkan agarkeberadaan Perusahaan selalu mendapat dukungan danditerima oleh masyarakat dan pemerintah setempat, sertatumbuhnya rasa ikut memiliki Perusahaan dari masya-rakat, disamping juga menumbuhkan ekonomi rakyatlewat program kemitraan.

Beberapa bentuk laporan, laporan bulanan dan laporantahunan kegiatan Community Development PKBL, an-tara lain:

a. Realisasi kegiatan dan realisasi biaya.b. Realisasi penyaluran dan penagihan dana PKBL.c. Evaluasi hasil survey / penelitian kepuasan masya-

rakat terhadap kegiatan Community Development.

2. Tata Kelola Teknologi Informasi

2.1. Pengertian Tata Kelola Teknologi Informasi :

Tata Kelola Teknologi Informasi adalah rangkaian kebijakan,proses dan regulasi yang saling berhubungan guna mewujudkanterciptanya suatu sistem pengelolaan teknologi informasi yangefektif, efisien, selaras dengan proses bisnis, aman, handal dansesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat men-dukung pencapaian tujuan secara keseluruhan.

2.2. Strategi Sistem / Teknologi Informasi

a) Arahan Teknologi

Pengelola TI harus dapat mengikuti perkembangan teknologiyang searah dengan kebutuhan sistem informasi dan

132

menganut prinsip trend global Green Information andCommunication Technology (Green ICT). Kebutuhan sisteminformasi dapat diklasifikasikan menjadi 4 cabang teknologi :

1. Teknologi Server2. Teknologi Client3. Teknologi Pemrograman4. Teknologi Jaringan

keempat cabang teknologi penunjang operasional TI harussesuai dengan arah perkembangan trend global teknologiinformasi. Hal ini berarti menggunakan teknologi, perangkatkeras dan perangkat lunak, yang dapat memberikan kontribusidalam usaha penghematan energi dan praktek-praktek ramahlingkungan.

b) Proses TI dan Hubungannya dalam Organisasi

Pengelola TI dapat ditempatkan ke empat posisi dalamkegiatan bisnis perusahaan menurut model kedewasaanteknologi informasi. Keempat posisi tersebut antara lain :

1. Support2. Key Operasional3. HighPotential4. Strategic

Pada kondisi saat ini pengelola TI ditempatkan di posisi KeyOperasional. Aplikasi dan layanan TI sangat dibutuhkan olehPerusahaan untuk mendukung operasional bisnis, tetapibelum dapat memberikan keunggulan kompetitif potensialmaupun real. Kondisi ini dapat diperbaiki denganpembentukan komite strategi dan komite pengatah TI yangsecara obyektif memberikan arahan, pengawasan, danstrategi pengembangan bagi pengelola TI.

c) Pengelolaan Investasi

Pengelola TI memiliki peran yang sangat penting dalammengelola investasi TI yang ada. Investasi TI, yang didananioleh Pengelola Anggaran, harus dapat direncanakan ber-dasarkan prioritas yang sesuai dengan kegiatan bisnis. Pri-oritas yang digunakan dalam investasi TI diberikan ber-dasarkan analisis biaya dan manfaat (Cost and BenefitAnalysis) untuk memastikan agar investasi yang dilakukanbenar-benar sesuai dengan keutuhan bisnis.

132

menganut prinsip trend global Green Information andCommunication Technology (Green ICT). Kebutuhan sisteminformasi dapat diklasifikasikan menjadi 4 cabang teknologi :

1. Teknologi Server2. Teknologi Client3. Teknologi Pemrograman4. Teknologi Jaringan

keempat cabang teknologi penunjang operasional TI harussesuai dengan arah perkembangan trend global teknologiinformasi. Hal ini berarti menggunakan teknologi, perangkatkeras dan perangkat lunak, yang dapat memberikan kontribusidalam usaha penghematan energi dan praktek-praktek ramahlingkungan.

b) Proses TI dan Hubungannya dalam Organisasi

Pengelola TI dapat ditempatkan ke empat posisi dalamkegiatan bisnis perusahaan menurut model kedewasaanteknologi informasi. Keempat posisi tersebut antara lain :

1. Support2. Key Operasional3. HighPotential4. Strategic

Pada kondisi saat ini pengelola TI ditempatkan di posisi KeyOperasional. Aplikasi dan layanan TI sangat dibutuhkan olehPerusahaan untuk mendukung operasional bisnis, tetapibelum dapat memberikan keunggulan kompetitif potensialmaupun real. Kondisi ini dapat diperbaiki denganpembentukan komite strategi dan komite pengatah TI yangsecara obyektif memberikan arahan, pengawasan, danstrategi pengembangan bagi pengelola TI.

c) Pengelolaan Investasi

Pengelola TI memiliki peran yang sangat penting dalammengelola investasi TI yang ada. Investasi TI, yang didananioleh Pengelola Anggaran, harus dapat direncanakan ber-dasarkan prioritas yang sesuai dengan kegiatan bisnis. Pri-oritas yang digunakan dalam investasi TI diberikan ber-dasarkan analisis biaya dan manfaat (Cost and BenefitAnalysis) untuk memastikan agar investasi yang dilakukanbenar-benar sesuai dengan keutuhan bisnis.

133

d) Mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) Teknologi Informasi

SDM TI sebagai aktor dalam pelaksanaan proses bisnis TIperlu dikelola dengan baik agar dapat memberikan nilai TIyang maksimal terhadap perusahan. Pengelolaan ini meliputibeberapa aspek :

1. Perekrutan Personel2. Pengelolaan Kompetensi3. Pendefisian Tugas dan Peran4. Pengelolaan Pelatihan Personel5. Ketergantungan terhadap Individu Kunci6. Pengecekan Personel7. Evaluasi Kinerja8. pengelolaan Perubahan dan terminasi pekerjaan

e) Mengelola Proyek

Dalam mengelola proyek TI, perusahaan menetapkanpengelolaannya berdasarkan besar kecilnya proyek. Untukproyek

yang berskala besar, perusahaan membentuk strukturorganisasi tersendiri di luar Pengelola TI. Pengelola Proyekmenggunakan kerangka kerja manajemen Proyek yangmeliputi :

1. Rencana Utama2. Pembagian Sumber Daya yang jelas3. Pendefinisian objective dan nilai-nilai proyek4. Persetujuan para pengguna5. Pelaksanaan proyek secara bertahap6. Quality Assurance7. Rencana Pengujian8. Kajian pengujian dan implementasi

2.3. Pengadaan dan Penerapan

Pengadaan dan penerapan teknologi informasi merupakanrealisasi dari strategi TI, harus dilaksanakan secara efektif danefisien. Diperlukan suatu identifikasi solusi teknologi informasi.Identifikasi dilakukan untuk menentukan apakah solusi tersebutdikembangkan sendiri atau dibeli.Sedangkan implementasi solusiharus diintegrasikan ke dalam proses bisnis. Untuk menjaminterpenuhinya kebutuhan proses bisnis perlu dilakukan manajemenperubahan dan pemeliharaan sistem.

133

d) Mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) Teknologi Informasi

SDM TI sebagai aktor dalam pelaksanaan proses bisnis TIperlu dikelola dengan baik agar dapat memberikan nilai TIyang maksimal terhadap perusahan. Pengelolaan ini meliputibeberapa aspek :

1. Perekrutan Personel2. Pengelolaan Kompetensi3. Pendefisian Tugas dan Peran4. Pengelolaan Pelatihan Personel5. Ketergantungan terhadap Individu Kunci6. Pengecekan Personel7. Evaluasi Kinerja8. pengelolaan Perubahan dan terminasi pekerjaan

e) Mengelola Proyek

Dalam mengelola proyek TI, perusahaan menetapkanpengelolaannya berdasarkan besar kecilnya proyek. Untukproyek

yang berskala besar, perusahaan membentuk strukturorganisasi tersendiri di luar Pengelola TI. Pengelola Proyekmenggunakan kerangka kerja manajemen Proyek yangmeliputi :

1. Rencana Utama2. Pembagian Sumber Daya yang jelas3. Pendefinisian objective dan nilai-nilai proyek4. Persetujuan para pengguna5. Pelaksanaan proyek secara bertahap6. Quality Assurance7. Rencana Pengujian8. Kajian pengujian dan implementasi

2.3. Pengadaan dan Penerapan

Pengadaan dan penerapan teknologi informasi merupakanrealisasi dari strategi TI, harus dilaksanakan secara efektif danefisien. Diperlukan suatu identifikasi solusi teknologi informasi.Identifikasi dilakukan untuk menentukan apakah solusi tersebutdikembangkan sendiri atau dibeli.Sedangkan implementasi solusiharus diintegrasikan ke dalam proses bisnis. Untuk menjaminterpenuhinya kebutuhan proses bisnis perlu dilakukan manajemenperubahan dan pemeliharaan sistem.

134

a) Identifikasi Solusi Terotomasi

Tujuan Identifikasi Solusi Terotomasi adalah :

1. Mendefinisikan kebutuhan bisnis dan teknikal2. Melakukan studi kelayakan sebagaimana dalam standar

pengembangan.3. Menyatakan persetujuan/tidak terhadap hasil studi

kelayakan dan kebutuhan.

b) Pengadaan dan Pemeliharaan Software Aplikasi

Tujuan dari kegiatan ini dalah :

1. Menterjemahkan kebutuhan bisnis ke dalam spesifikasidisain

2. Membuat standard pengembangan3. Pemisahan pengembangan, pengujian dan aktivitas

operasional

c) Pengadaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi

Tujuan dari kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Infra-struktur Teknologi adalah :

1. Membuat rencana pengadaan yang selaras denganperencanaan infrastruktur teknologi.

2. Merencanakan perawatan infrastruktur3. Menerapkan kontrol internal, keamanan dan ukuran-

ukuran yang dapat diaudit.

d) Pembuatan dan Pemeliharaan Prosedur

Tujuan kegiatan ini adalah :

1. Pengembangan dan penyediaan dokumentasi untukmentransfer pengetahuan.

2. Komunikasi dengan pengguna dan manajemen bisnis, stafpendukung, dan staf operasional.

3. Mengembangkan materi pelatihan

e) Pengadaan Sumber Daya TI


1. Memperoleh kerangka acuan profesional dan kontrak

134

a) Identifikasi Solusi Terotomasi

Tujuan Identifikasi Solusi Terotomasi adalah :

1. Mendefinisikan kebutuhan bisnis dan teknikal2. Melakukan studi kelayakan sebagaimana dalam standar

pengembangan.3. Menyatakan persetujuan/tidak terhadap hasil studi

kelayakan dan kebutuhan.

b) Pengadaan dan Pemeliharaan Software Aplikasi

Tujuan dari kegiatan ini dalah :

1. Menterjemahkan kebutuhan bisnis ke dalam spesifikasidisain

2. Membuat standard pengembangan3. Pemisahan pengembangan, pengujian dan aktivitas

operasional

c) Pengadaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi

Tujuan dari kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Infra-struktur Teknologi adalah :

1. Membuat rencana pengadaan yang selaras denganperencanaan infrastruktur teknologi.

2. Merencanakan perawatan infrastruktur3. Menerapkan kontrol internal, keamanan dan ukuran-

ukuran yang dapat diaudit.

d) Pembuatan dan Pemeliharaan Prosedur


1. Pengembangan dan penyediaan dokumentasi untukmentransfer pengetahuan.

2. Komunikasi dengan pengguna dan manajemen bisnis, stafpendukung, dan staf operasional.

3. Mengembangkan materi pelatihan

e) Pengadaan Sumber Daya TI


1. Memperoleh kerangka acuan profesional dan kontrak

135

2. Menentukan standar dan prosedur pengadaan barang,termasuk bila diperlukan keahlian khusus dibidangteknologi informasi.

3. Melakukan pengadaan hardware, software danlayananyang dibutuhkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

f) Pengelolaan Perusahan

Pengelolaan perubahan dilakukan dengan :

1. Mendefinisikan dan mengkomunikasikan prosedur peru-bahan, termasuk perubahan yang bersifat emergensi.

2. Menilai, memprioritaskan, dan mengotorisasi perubahan.3. Mengikuti perkembangan status dan melaporkan tiap

perubahan.

g) Instalasi dan Penetapan Perubahan Solusi

Agar sistem yang baru dapat berjalan sesuai harapan, harusdilakukan :

1. Instruksi kerja Instalasi Solusi antara lain :

- IK-29-2004 Instruksi Kerja Distribusi Komputer Baru

- IK-29-2018 Instruksi Kerja Pemasangan Intranet/Internet

2. Pembuatan rencana pengujian/implementasi

3. Pelatihan terhadap kelompok pengguna dan kelompokoperasi fungsi TI.

2.4. Penyerahan dan Dukungan

Setelah solusi diimplementasikan, layanan yang dibutuhkandiberikan secara nyata berikut tingkat layanan yang disepakati.Layanan yang diberikan mencakup manajemen keamanan dankelangsungan, dukungan layanan pada pengguna, manajemendata dan fasilitas operasional.

a) Menentukan dan Mengelola Tingkat Layanan

Untuk menjaga agar layanan TI sejalan dengan kebutuhanperusahaan, layanan TI harus dikelola dan didefinisikansecara jelas (Uraian tanggungjawab, waktu respon, penga-wasan dan pelaporan).

135

2. Menentukan standar dan prosedur pengadaan barang,termasuk bila diperlukan keahlian khusus dibidangteknologi informasi.

3. Melakukan pengadaan hardware, software danlayananyang dibutuhkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

f) Pengelolaan Perusahan

Pengelolaan perubahan dilakukan dengan :

1. Mendefinisikan dan mengkomunikasikan prosedur peru-bahan, termasuk perubahan yang bersifat emergensi.

2. Menilai, memprioritaskan, dan mengotorisasi perubahan.3. Mengikuti perkembangan status dan melaporkan tiap

perubahan.

g) Instalasi dan Penetapan Perubahan Solusi

Agar sistem yang baru dapat berjalan sesuai harapan, harusdilakukan :

1. Instruksi kerja Instalasi Solusi antara lain :

- IK-29-2004 Instruksi Kerja Distribusi Komputer Baru

- IK-29-2018 Instruksi Kerja Pemasangan Intranet/Internet

2. Pembuatan rencana pengujian/implementasi

3. Pelatihan terhadap kelompok pengguna dan kelompokoperasi fungsi TI.

2.4. Penyerahan dan Dukungan

Setelah solusi diimplementasikan, layanan yang dibutuhkandiberikan secara nyata berikut tingkat layanan yang disepakati.Layanan yang diberikan mencakup manajemen keamanan dankelangsungan, dukungan layanan pada pengguna, manajemendata dan fasilitas operasional.

a) Menentukan dan Mengelola Tingkat Layanan

Untuk menjaga agar layanan TI sejalan dengan kebutuhanperusahaan, layanan TI harus dikelola dan didefinisikansecara jelas (Uraian tanggungjawab, waktu respon, penga-wasan dan pelaporan).

136

b) Pengelolaan Layanan Pihak Ketiga

Pengelolaan layanan TI yang dilakukan/disediakan oleh Pihakketiga, perlu didefinisikan dengan jelas, mencakup kesepa-katan, layanan, kontrak, pengawasan dan aspek legalitasnyayang harus dimonitor.

c) Mengelola Kapasitas dan Kinerja

Pengelolaan performa dan kapasitas TI untuk menjaminbahwa sumber daya TI yang mendukung kebutuhan bisnisperusahaan akan selalu tersedia secara berkesinambungandengan tingkat layanan TI, keamanan sistem dan keter-sediaan sumber daya yang diperlukan, serta prediksi ke-butuhan TI di masa yang akan datang, berdasarkan bebankerja, kebutuhan storage, dan kemungkinan lain yang mung-kin terjadi terhadap perangkat TI.

d) Menjamin Layanan yang Berkesinambungan

Layanan TI yang terputus akan memberikan dampak yangmerugikan terhadap jalannya proses bisnis. Karena itu harusada jaminan layanan TI yang berkesinambungan.

e) Memastikan Keamanan Sistem

Memastikan keamanan sistem untuk mengamankan danmenjaga informasi perusahaan dari pihak-pihak yang tidakbertanggungjawab, yang dapat berasal dari dalam dan luarperusahaan seperti menghilangkan, merubah, merusak infor-masi.

f) Identifikasi dan Alokasi Pengelolaan Biaya

Identifikasi dan alokasi anggaran biaya TI dilakukan untukmenjaga ketersediaan sumber daya TI yang dibutuhkan untukmemastikan sumber daya tersebut digunakan secara optimal,melakukan evaluasi terhadap perbedaan antara anggaranbiaya dengan realisasinya serta melaporkannya.

g) Mendidik dan Melatih Pengguna

Pengelola TI mendidik dan melatih pengguna agar dapatmenggunakan teknologi informasi secara efektif, mengetahuirisiko dan bertanggungjawab dalam menggunakan teknologiinformasi tersebut.

h) Mengelola Pusat Layanan dan Insiden

136

b) Pengelolaan Layanan Pihak Ketiga

Pengelolaan layanan TI yang dilakukan/disediakan oleh Pihakketiga, perlu didefinisikan dengan jelas, mencakup kesepa-katan, layanan, kontrak, pengawasan dan aspek legalitasnyayang harus dimonitor.

c) Mengelola Kapasitas dan Kinerja

Pengelolaan performa dan kapasitas TI untuk menjaminbahwa sumber daya TI yang mendukung kebutuhan bisnisperusahaan akan selalu tersedia secara berkesinambungandengan tingkat layanan TI, keamanan sistem dan keter-sediaan sumber daya yang diperlukan, serta prediksi ke-butuhan TI di masa yang akan datang, berdasarkan bebankerja, kebutuhan storage, dan kemungkinan lain yang mung-kin terjadi terhadap perangkat TI.

d) Menjamin Layanan yang Berkesinambungan

Layanan TI yang terputus akan memberikan dampak yangmerugikan terhadap jalannya proses bisnis. Karena itu harusada jaminan layanan TI yang berkesinambungan.

e) Memastikan Keamanan Sistem

Memastikan keamanan sistem untuk mengamankan danmenjaga informasi perusahaan dari pihak-pihak yang tidakbertanggungjawab, yang dapat berasal dari dalam dan luarperusahaan seperti menghilangkan, merubah, merusak infor-masi.

f) Identifikasi dan Alokasi Pengelolaan Biaya

Identifikasi dan alokasi anggaran biaya TI dilakukan untukmenjaga ketersediaan sumber daya TI yang dibutuhkan untukmemastikan sumber daya tersebut digunakan secara optimal,melakukan evaluasi terhadap perbedaan antara anggaranbiaya dengan realisasinya serta melaporkannya.

g) Mendidik dan Melatih Pengguna

Pengelola TI mendidik dan melatih pengguna agar dapatmenggunakan teknologi informasi secara efektif, mengetahuirisiko dan bertanggungjawab dalam menggunakan teknologiinformasi tersebut.

h) Mengelola Pusat Layanan dan Insiden

137

Pengelola TI menyediakan suatu pusat layanan yang mela-kukan pelayanan terhadap pertanyaan, permintaan pelang-gan, penanganan insiden.

i) Pengelolaan Konfigurasi

Mengelola konfigurasi perlu dilakukan agar infrastruktur,sumber daya, dan kemampuan teknologi informasi dapatsecara optimal dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhanbisnis.

j) Mengelola Gangguan

Peluang terjadinya gangguan dalam penerapan TI harusdapat dicegah dan diatasi dengan baik, karena dapatmempengaruhi kinerja layanan layanan TI dan pada akhirnyaberdampak buruk terhadap bisnis.

k) Mengelola Data

Data merupakan sumber informasi paling penting yangmempunyai peran menentukan dalam pengambilankeputusan. Sistem informasi yang efektif harus mampumemberikan penggunanya informasi yang cepat, akurat, danrelevan.

l) Mengelola Lingkungan Fisik

Perlindungan peralatan komputer dan personel membutuhkanfasilitas fisik yang didesain dan dikelola dengan baik. Prosespengelolaan lingkungan fisik ini termasuk mendefinisikanpersyaratan lingkungan fisik, pemilihan fasilitas yang tepat,mendesain proses efektif untuk mengawasi faktor-faktorlingkungan fisik dan pengelolaan akses fisik.

m) Pengelola Pengoperasian

Pemrosesan data yang lengkap dan akurat membutuhkanpengelolaan yang efektif dari pemrosesan data danpengelolaan perangkat keras.

2.5. Monitor dan Evaluasi

Proses monitor dan evaluasi perlu dilakukan secara teratur dariwaktu ke waktu untuk memastikan bahwa sesuatu dilakukandengan benar dan selaras dengan kebijakan dan atau instruksikerja/prosedur.

a) Monitor dan Evaluasi Kinerja TI

137

Pengelola TI menyediakan suatu pusat layanan yang mela-kukan pelayanan terhadap pertanyaan, permintaan pelang-gan, penanganan insiden.

i) Pengelolaan Konfigurasi

Mengelola konfigurasi perlu dilakukan agar infrastruktur,sumber daya, dan kemampuan teknologi informasi dapatsecara optimal dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhanbisnis.

j) Mengelola Gangguan

Peluang terjadinya gangguan dalam penerapan TI harusdapat dicegah dan diatasi dengan baik, karena dapatmempengaruhi kinerja layanan layanan TI dan pada akhirnyaberdampak buruk terhadap bisnis.

k) Mengelola Data

Data merupakan sumber informasi paling penting yangmempunyai peran menentukan dalam pengambilankeputusan. Sistem informasi yang efektif harus mampumemberikan penggunanya informasi yang cepat, akurat, danrelevan.

l) Mengelola Lingkungan Fisik

Perlindungan peralatan komputer dan personel membutuhkanfasilitas fisik yang didesain dan dikelola dengan baik. Prosespengelolaan lingkungan fisik ini termasuk mendefinisikanpersyaratan lingkungan fisik, pemilihan fasilitas yang tepat,mendesain proses efektif untuk mengawasi faktor-faktorlingkungan fisik dan pengelolaan akses fisik.

m) Pengelola Pengoperasian

Pemrosesan data yang lengkap dan akurat membutuhkanpengelolaan yang efektif dari pemrosesan data danpengelolaan perangkat keras.

2.5. Monitor dan Evaluasi

Proses monitor dan evaluasi perlu dilakukan secara teratur dariwaktu ke waktu untuk memastikan bahwa sesuatu dilakukandengan benar dan selaras dengan kebijakan dan atau instruksikerja/prosedur.

a) Monitor dan Evaluasi Kinerja TI

138

b) Monitor dan Evaluasi Kendali Internalc) Jaminan Kepatuhan terhadap hal yang berkaitan dengan

peraturan.d) Penyediaan Tata Kelola TI

BAB VII

PEDOMAN PERILAKU ETIKA DI PERUSAHAAN

1. Stakeholders :

Perusahaan harus menghormati hak Stakeholders yang timbulberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atauperjanjian yang dibuat oleh Perusahaan dengan karyawan, pelanggan,pemasok dan kreditur serta masyarakat sekitar tempat usahaPerusahaan dan Stakeholders lainnya.

2. Elemen Perusahaan :

1) Elemen perusahaan terdiri dari anggota Dewan Komisaris, Direksi,dan karyawan perusahan dan diharapkan agar segenap elemenperusahaan memahami prinsip-prinsip yang terdapat di dalamPedoman Perilaku Bisnis dan menerapkannya dalam kehidupansehari-hari.

Pedoman Perilaku Bisnis perusahaan memuat standar etikaperusahaan dan standar perilaku sebagai acuan moral dan etikabagi segenap elemen perusahaan dalam menerapkan nilai-nilaidasar perusahaan untuk meraih dan menjaga reputasi sebagaiperusahaan yang unggul dan memiliki integritas.

2) Pedoman Perilaku Bisnis :

a) Ruang Lingkup Pedoman Perilaku Bisnis :

1. Hubungan dengan Pemegang Saham

Perusahaan menghormati kepercayaan yang diberikanoleh Pemegang Saham, dengan demikian PT PetrokimiaGresik akan selalu berupaya untuk :

Mengelola Perusahaan secara profesional supayadapat memberikan hasil yang optimal bagi parainvestor/ Pemegang Saham.

Memberikan informasi secara transparan kepadaPemegang Saham tepat dan akurat.

138

b) Monitor dan Evaluasi Kendali Internalc) Jaminan Kepatuhan terhadap hal yang berkaitan dengan

peraturan.d) Penyediaan Tata Kelola TI

BAB VII

PEDOMAN PERILAKU ETIKA DI PERUSAHAAN

1. Stakeholders :

Perusahaan harus menghormati hak Stakeholders yang timbulberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atauperjanjian yang dibuat oleh Perusahaan dengan karyawan, pelanggan,pemasok dan kreditur serta masyarakat sekitar tempat usahaPerusahaan dan Stakeholders lainnya.

2. Elemen Perusahaan :

1) Elemen perusahaan terdiri dari anggota Dewan Komisaris, Direksi,dan karyawan perusahan dan diharapkan agar segenap elemenperusahaan memahami prinsip-prinsip yang terdapat di dalamPedoman Perilaku Bisnis dan menerapkannya dalam kehidupansehari-hari.

Pedoman Perilaku Bisnis perusahaan memuat standar etikaperusahaan dan standar perilaku sebagai acuan moral dan etikabagi segenap elemen perusahaan dalam menerapkan nilai-nilaidasar perusahaan untuk meraih dan menjaga reputasi sebagaiperusahaan yang unggul dan memiliki integritas.

2) Pedoman Perilaku Bisnis :

a) Ruang Lingkup Pedoman Perilaku Bisnis :

1. Hubungan dengan Pemegang Saham

Perusahaan menghormati kepercayaan yang diberikanoleh Pemegang Saham, dengan demikian PT PetrokimiaGresik akan selalu berupaya untuk :

Mengelola Perusahaan secara profesional supayadapat memberikan hasil yang optimal bagi parainvestor/ Pemegang Saham.

Memberikan informasi secara transparan kepadaPemegang Saham tepat dan akurat.

139

Mengamankan, melindungi dan meningkatkan assetPerusahaan agar dapat meningkatkan nilai dan per-tumbuhan Perusahaan secara berkesinambungan.

Memperhatikan saran dan keputusan formalPemegang Saham.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka seluruh ElemanPerusahaan diminta untuk :

5. Bertanggung-jawab melindungi asset perusahaanyang dipercayakan kepada masing-masing ElemenPerusahaan dan membantu melindungi assetPerusahaan secara umum.

6. Tidak menggunakan peralatan milik perusahaan,sistem-sistem, fasilitas-fasilitas dan barang-barangperlengkapan kantor selain untuk kepentingan dinasperusahaan atau untuk tujuan-tujuan yang diijinkanoleh manajemen perusahaan.

7. Tidak mengungkapkan informasi rahasia milikperusahaan yang meliputi :

Informasi komersial dan finansial : perencanaanbisnis, finansial, pemasaran dan pelayanan.

Informasi personalia : data personil, keterangankesehatan dan data gaji.

Informasi engineering : design, know-how,proses teknologi, rancang bangun, fabrikasi/munafacturing.

Informasi rahasia lainnya.

Semua permintaan informasi dari pihak luarmengenai perusahaan atau mengenai kegiatanbisnis perusahaan harus diarahkan kepada sumberinformasi perusahaan yang berwenang atau kepadaSekretaris Perusahaan. Dalam hal ini sumber infor-masi perusahaan yang berwenang atau SekretarisPerusahaan harus tetap melakukan seleksi supayainformasi yang diberikan tetap dalam batas-batasyang tidak merugikan perusahaan.

Tidak mengungkapkan atau menyalahgunakaninformasi rahasia perusahaan setelah meninggalkan

139

Mengamankan, melindungi dan meningkatkan assetPerusahaan agar dapat meningkatkan nilai dan per-tumbuhan Perusahaan secara berkesinambungan.

Memperhatikan saran dan keputusan formalPemegang Saham.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka seluruh ElemanPerusahaan diminta untuk :

5. Bertanggung-jawab melindungi asset perusahaanyang dipercayakan kepada masing-masing ElemenPerusahaan dan membantu melindungi assetPerusahaan secara umum.

6. Tidak menggunakan peralatan milik perusahaan,sistem-sistem, fasilitas-fasilitas dan barang-barangperlengkapan kantor selain untuk kepentingan dinasperusahaan atau untuk tujuan-tujuan yang diijinkanoleh manajemen perusahaan.

7. Tidak mengungkapkan informasi rahasia milikperusahaan yang meliputi :

Informasi komersial dan finansial : perencanaanbisnis, finansial, pemasaran dan pelayanan.

Informasi personalia : data personil, keterangankesehatan dan data gaji.

Informasi engineering : design, know-how,proses teknologi, rancang bangun, fabrikasi/munafacturing.

Informasi rahasia lainnya.

Semua permintaan informasi dari pihak luarmengenai perusahaan atau mengenai kegiatanbisnis perusahaan harus diarahkan kepada sumberinformasi perusahaan yang berwenang atau kepadaSekretaris Perusahaan. Dalam hal ini sumber infor-masi perusahaan yang berwenang atau SekretarisPerusahaan harus tetap melakukan seleksi supayainformasi yang diberikan tetap dalam batas-batasyang tidak merugikan perusahaan.

Tidak mengungkapkan atau menyalahgunakaninformasi rahasia perusahaan setelah meninggalkan

140

perusahaan karena alasan apapun termasuk setelahmemasuki masa pensiun.

2. Hubungan dengan Elemen Perusahaan :

PT Petrokimia Gresik selalu berupaya untuk :

Menyediakan kondisi kerja yang sehat, aman danharminis.

Mendorong dan membantu setiap Elemen Peru-sahaan untuk melakukan bisnis, mengembangkanketrampilan dan pengetahuan yang relevan denganbidang tugasnya agar mampu mencapai kinerjaoptimal di Perusahaan.

Terbuka dalam memberikan informasi dan konsultasisejauh dimungkinkan oleh ketentuan dan tidakmerugikan Perusahaan.

Transparan dan menghindari praktek diskriminasidalam pelaksanaan rekrutmen maupun promosijabatan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka seluruhElemen Perusahaan diminta untuk :

Mentaati ketetapan perusahaan yang tertuangdalam:

Peraturan disiplin Karyawan PT PetrokimiaGresik.

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yangmerupakan kesepakatan antara pemberi kerjadan pekerja/karyawan.

Mematuhi semua peraturan yang berkaitan dengankesehatan dan keselamatan kerja perusahaan yangtertuang dalam keputusan Direksi mengenai “Pokok-pokok Kebijakan dalam bidang Keselamatan danKesehatan Kerja”.

Tidak melakukan pelecehan seksual (sexual harass-ment).

Tidak mengkonsumsi dan/atau memperjual-belikandan/atau mendistribusikan minuman keras dan/atau

140

perusahaan karena alasan apapun termasuk setelahmemasuki masa pensiun.

2. Hubungan dengan Elemen Perusahaan :


Menyediakan kondisi kerja yang sehat, aman danharminis.

Mendorong dan membantu setiap Elemen Peru-sahaan untuk melakukan bisnis, mengembangkanketrampilan dan pengetahuan yang relevan denganbidang tugasnya agar mampu mencapai kinerjaoptimal di Perusahaan.

Terbuka dalam memberikan informasi dan konsultasisejauh dimungkinkan oleh ketentuan dan tidakmerugikan Perusahaan.

Transparan dan menghindari praktek diskriminasidalam pelaksanaan rekrutmen maupun promosijabatan.


Mentaati ketetapan perusahaan yang tertuangdalam:

Peraturan disiplin Karyawan PT PetrokimiaGresik.

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yangmerupakan kesepakatan antara pemberi kerjadan pekerja/karyawan.

Mematuhi semua peraturan yang berkaitan dengankesehatan dan keselamatan kerja perusahaan yangtertuang dalam keputusan Direksi mengenai “Pokok-pokok Kebijakan dalam bidang Keselamatan danKesehatan Kerja”.

Tidak melakukan pelecehan seksual (sexual harass-ment).

Tidak mengkonsumsi dan/atau memperjual-belikandan/atau mendistribusikan minuman keras dan/atau

141

obat-obatan terlang/narkotika dan obat/bahan ber-bahaya (NARKOBA).

Tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapatmenimbulkan kondisi kekerasan di lingkungan kerja.

Secara konsisten mengupayakan perbaikan proseskerja (continual improvement).

Jujur, terbuka dan saling menghormati serta salingmemahami dalam pergaulan dan hubungan kerjauntuk mengembangkan pola hubungan kerja yangsinergistik dalam mencapai sasaran perusahaan.

3. Hubungan dengan Konsumen dan Pelanggan :


Menyediakan produk dan jasa yang bermutu tinggidan aman untuk digunakan sesuai dengan fung-sinya.

Memberikan pelayanan yang baik dengan memper-lakukan para konsumen maupun pelanggan secarajujur dan adil.

Mempromosikan produk secara benar.


14. Senantiasa memberikan keterangan yang benarkepada konsumen maupun pelanggan.

15. Memberikan perlakuan yang jujur dan adil kepadasemua konsumen maupun pelanggan.

16. Tidak menggunakan wewenang untuk memberikanmaupun menerima perlakuan khusus kepada/ darikonsumen maupun pelanggan.

4. Hubungan dengan Pemasok :


Berlaku jujur dan adil kepada para pemasok.

Membangun hubungan yang baik dan berjangkapanjang dengan pemasok atas dasar mutu, dayasaing dan kepercayaan.

141

obat-obatan terlang/narkotika dan obat/bahan ber-bahaya (NARKOBA).

Tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapatmenimbulkan kondisi kekerasan di lingkungan kerja.

Secara konsisten mengupayakan perbaikan proseskerja (continual improvement).

Jujur, terbuka dan saling menghormati serta salingmemahami dalam pergaulan dan hubungan kerjauntuk mengembangkan pola hubungan kerja yangsinergistik dalam mencapai sasaran perusahaan.

3. Hubungan dengan Konsumen dan Pelanggan :


Menyediakan produk dan jasa yang bermutu tinggidan aman untuk digunakan sesuai dengan fung-sinya.

Memberikan pelayanan yang baik dengan memper-lakukan para konsumen maupun pelanggan secarajujur dan adil.

Mempromosikan produk secara benar.


14. Senantiasa memberikan keterangan yang benarkepada konsumen maupun pelanggan.

15. Memberikan perlakuan yang jujur dan adil kepadasemua konsumen maupun pelanggan.

16. Tidak menggunakan wewenang untuk memberikanmaupun menerima perlakuan khusus kepada/ darikonsumen maupun pelanggan.

4. Hubungan dengan Pemasok :


Berlaku jujur dan adil kepada para pemasok.

Membangun hubungan yang baik dan berjangkapanjang dengan pemasok atas dasar mutu, dayasaing dan kepercayaan.

142


Memperlakukan para pemasok secara jujur dan adil.

Tidak memberikan informasi kepada pemasokmengenai kebijakan harga, perencanaan, biaya,maupun persediaan.

Tidak menggunakan wewenang/jabatan untukmenerima perlakuan khusus dari pemasok.

5. Hubungan dengan Pesaing :


8. Menerapkan prinsip-prinsip persaingan yang sehatdan menghormati para pesaing.

9. Menghormati hak-hak atas kekayaan intelektual.


Bersikap waspada dalam berhubungan denganpesaing, namun tetap dilandasi dengan sikap salingmenghormati dan menghargai.

Dilarang memberikan informasi kepada pesaingmengenai kebijakan struktur harga pokok produksi,persediaan, rencana pengembangan produk, formulaproduk, perencanaan pemasaran, hasil penelitiandan percobaan, survey pasar dan lain-lain.

6. Hubungan dengan Masyarakat dan kepedulian terhadapLingkungan Hidup :


Menghormati martabat dan hak-hak asasimasyarakat sekitar perusahaan.

Toleran terhadap budaya dan nilai masyarakat disekitar Perusahaan.

Berperan aktif untuk meningkatkan standar kese-hatan, pendidikan, keamanan dan kesejahteraanmasyarakat di sekitar perusahaan.

142


Memperlakukan para pemasok secara jujur dan adil.

Tidak memberikan informasi kepada pemasokmengenai kebijakan harga, perencanaan, biaya,maupun persediaan.

Tidak menggunakan wewenang/jabatan untukmenerima perlakuan khusus dari pemasok.

5. Hubungan dengan Pesaing :


8. Menerapkan prinsip-prinsip persaingan yang sehatdan menghormati para pesaing.

9. Menghormati hak-hak atas kekayaan intelektual.


Bersikap waspada dalam berhubungan denganpesaing, namun tetap dilandasi dengan sikap salingmenghormati dan menghargai.

Dilarang memberikan informasi kepada pesaingmengenai kebijakan struktur harga pokok produksi,persediaan, rencana pengembangan produk, formulaproduk, perencanaan pemasaran, hasil penelitiandan percobaan, survey pasar dan lain-lain.

6. Hubungan dengan Masyarakat dan kepedulian terhadapLingkungan Hidup :


Menghormati martabat dan hak-hak asasimasyarakat sekitar perusahaan.

Toleran terhadap budaya dan nilai masyarakat disekitar Perusahaan.

Berperan aktif untuk meningkatkan standar kese-hatan, pendidikan, keamanan dan kesejahteraanmasyarakat di sekitar perusahaan.

143

Peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup dansecara terus menerus melakukan penyempurnaandalam pengelolaan lingkungan hidup.


Memberikan dukungan terhadap setiap upaya Peru-sahaan untuk membina hubungan yang harmonisdengan masyarakat sekitar perusahaan.

Memberdayakan potensi masyarakat sekitarseoptimal mungkin dalam kegiatan Perusahaansehingga keberadaan Perusahaan dapat memberimanfaat, khususnya dalam meningkatkan kesejah-teraan masyarakat di sekitar Perusahaan.

Bagi yang terlibat dalam kegiatan proses produksiyang mempengaruhi lingkungan hidup harusmenguasai pengetahuan tentang proses produksidan penanganan limbah yang berpengaruh terhadaplingkungan hidup.

7. Hubungan dengan Kreditur


Berperilaku profesional, jujur dan adil dalam setiaptahapan proses transaksi dengan kreditur.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka seluruh ElemenPerusahaan diminta untuk :

Memastikan seluruh transaksi dan bentuk hubunganbisnis didasari dengan perjanjian atau kesepakatanyang jelas, tidak memberatkan, adil dan berimbang.

Memenuhi kewajiban kepada kreditur sesuai dengansyarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama,serta memperlakukan para kreditur secara jujur danadil dalam setiap tahapan proses transaksi.

Tidak menggunakan wewenang/jabatan untukmemperoleh perlaukan khusus dan kreditur ketikaberada pada posisi yang dapat mempengaruhikeputusan evaluasi atau seleksi terhadap kreditur.

8. Benturan Kepentingan :

143

Peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup dansecara terus menerus melakukan penyempurnaandalam pengelolaan lingkungan hidup.


Memberikan dukungan terhadap setiap upaya Peru-sahaan untuk membina hubungan yang harmonisdengan masyarakat sekitar perusahaan.

Memberdayakan potensi masyarakat sekitarseoptimal mungkin dalam kegiatan Perusahaansehingga keberadaan Perusahaan dapat memberimanfaat, khususnya dalam meningkatkan kesejah-teraan masyarakat di sekitar Perusahaan.

Bagi yang terlibat dalam kegiatan proses produksiyang mempengaruhi lingkungan hidup harusmenguasai pengetahuan tentang proses produksidan penanganan limbah yang berpengaruh terhadaplingkungan hidup.

7. Hubungan dengan Kreditur


Berperilaku profesional, jujur dan adil dalam setiaptahapan proses transaksi dengan kreditur.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka seluruh ElemenPerusahaan diminta untuk :

Memastikan seluruh transaksi dan bentuk hubunganbisnis didasari dengan perjanjian atau kesepakatanyang jelas, tidak memberatkan, adil dan berimbang.

Memenuhi kewajiban kepada kreditur sesuai dengansyarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama,serta memperlakukan para kreditur secara jujur danadil dalam setiap tahapan proses transaksi.

Tidak menggunakan wewenang/jabatan untukmemperoleh perlaukan khusus dan kreditur ketikaberada pada posisi yang dapat mempengaruhikeputusan evaluasi atau seleksi terhadap kreditur.

8. Benturan Kepentingan :

144

Elemen Perusahaan dilarang melakukan kegiatan yangdapat menimbulkan benturan antara kepentingan individudengan kepentingan Perusahaan. Seluruh ElemenPerusahaan tidak dalam posisi yang memiliki benturankepentingan dengan tujuan Perusahaan dan tidak akanmemanfaatkan posisi jabatan dalam Perusahaan baiksecara langsung maupun tidak langsung untukkepentingan pribadi, keluarga dan saudara maupungolongan tertentu.

Beberapa contoh bentuk benturan kepentingan yangperlu diperhatikan antara lain :

Membantu Pesaing Perusahaan.

Elemen Perusahaan tidak diperkenankan berperansebagai karyawan atau sebagai anggota Direksi atausebagai anggota Dewan Komisaris maupunkonsultan di Perusahaan instansi lain yang secaralangsung menjadi pesaing bagi Perusahaan.

Bersaing dengan Produk Perusahaan.

Elemen Perusahaan tidak diperbolehkan mama-sarkan produk yang bersaing dengan produk ataujasa milik Perusahaan.

Menjadi Pemasok Perusahaan.

Elemen Perusahaan dilarang untuk menjadipemasok atau mewakili pemasok ataupun bekerjauntuk pemasok barang dan jasa bagi Perusahaan.Elemen Perusahaan juga dilarang untuk menerimauang dan/atau berbagai bentuk keuntungan lainnyasebagai imbalan atas saran, nasehat atau jasa yangdiberikan kepada pemasok mengenai hal-hal yangberhubungan dengan keberadaan Perusahaan.

Keikut-sertaan dalam Kehidupan Politik.

Keikut-sertaan Elemen Perusahaan dalam kegiatanpartai politik bukan merupakan tanggung-jawabPerusahaan.

Investasi.

144

Elemen Perusahaan dilarang melakukan kegiatan yangdapat menimbulkan benturan antara kepentingan individudengan kepentingan Perusahaan. Seluruh ElemenPerusahaan tidak dalam posisi yang memiliki benturankepentingan dengan tujuan Perusahaan dan tidak akanmemanfaatkan posisi jabatan dalam Perusahaan baiksecara langsung maupun tidak langsung untukkepentingan pribadi, keluarga dan saudara maupungolongan tertentu.

Beberapa contoh bentuk benturan kepentingan yangperlu diperhatikan antara lain :

Membantu Pesaing Perusahaan.

Elemen Perusahaan tidak diperkenankan berperansebagai karyawan atau sebagai anggota Direksi atausebagai anggota Dewan Komisaris maupunkonsultan di Perusahaan instansi lain yang secaralangsung menjadi pesaing bagi Perusahaan.

Bersaing dengan Produk Perusahaan.

Elemen Perusahaan tidak diperbolehkan mama-sarkan produk yang bersaing dengan produk ataujasa milik Perusahaan.

Menjadi Pemasok Perusahaan.

Elemen Perusahaan dilarang untuk menjadipemasok atau mewakili pemasok ataupun bekerjauntuk pemasok barang dan jasa bagi Perusahaan.Elemen Perusahaan juga dilarang untuk menerimauang dan/atau berbagai bentuk keuntungan lainnyasebagai imbalan atas saran, nasehat atau jasa yangdiberikan kepada pemasok mengenai hal-hal yangberhubungan dengan keberadaan Perusahaan.

Keikut-sertaan dalam Kehidupan Politik.

Keikut-sertaan Elemen Perusahaan dalam kegiatanpartai politik bukan merupakan tanggung-jawabPerusahaan.

Investasi.

145

Seluruh Elemen Perusahaan tidak diperkenankanuntuk melakukan investasi pada instansi pemasok,distributor maupun pesaing Perusahaan.

9. Kepatuhan terhadap Ketentuan Hukum dan Peraturanyang Berlaku :

Seluruh kebijakan dan kegiatan PT Petrokimia Gresikdilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum danperaturan yang berlaku

Berkaitan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, setiap Elemen Perusahaan wajib menge-tahui, memahami dan mematuhi seluruh ketentuanhukum maupun peraturan-peraturan yang relevan de-ngan bidang tugasnya, antara lain :

Dewan Komisaris, Direksi dan Pejebat Eselon I wajibmelaporkan kekayaannya sesuai dengan ketentuanyang berlaku.

Dewan Komisaris dan Direksi wajib mengadakandan menyimpan Daftar Pemegang SahamPerusahaan dan Daftar Khusus sesuai ketentuanyang berlaku.

Daftar khusus adalah daftar yang memuatketerangan tentang kepemilikan Saham Direksi danDewanKomisaris beserta keluarganya pada peru-sahaan lain dan dicatat pada setiap perubahannya.

Karyawan wajib mematuhi Peraturan DisiplinKaryawan PT Petrokimia Gresik.

Seluruh Elemen Perusahaan wajib mematuhi semuapedoman-pedoman yang berlaku di Perusahaantermasuk pedoman gratifikasi yang dikeluarkan olehPT Petrokimia Gresik.

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dan pera-turan perundang-undangan akan diberikan sanksisesuai peraturan yang berlaku.

10. Pelaksanaan, Pelaporan dan Pemantauan atas adanyaPelanggaran

145

Seluruh Elemen Perusahaan tidak diperkenankanuntuk melakukan investasi pada instansi pemasok,distributor maupun pesaing Perusahaan.

9. Kepatuhan terhadap Ketentuan Hukum dan Peraturanyang Berlaku :

Seluruh kebijakan dan kegiatan PT Petrokimia Gresikdilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum danperaturan yang berlaku

Berkaitan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, setiap Elemen Perusahaan wajib menge-tahui, memahami dan mematuhi seluruh ketentuanhukum maupun peraturan-peraturan yang relevan de-ngan bidang tugasnya, antara lain :

Dewan Komisaris, Direksi dan Pejebat Eselon I wajibmelaporkan kekayaannya sesuai dengan ketentuanyang berlaku.

Dewan Komisaris dan Direksi wajib mengadakandan menyimpan Daftar Pemegang SahamPerusahaan dan Daftar Khusus sesuai ketentuanyang berlaku.

Daftar khusus adalah daftar yang memuatketerangan tentang kepemilikan Saham Direksi danDewanKomisaris beserta keluarganya pada peru-sahaan lain dan dicatat pada setiap perubahannya.

Karyawan wajib mematuhi Peraturan DisiplinKaryawan PT Petrokimia Gresik.

Seluruh Elemen Perusahaan wajib mematuhi semuapedoman-pedoman yang berlaku di Perusahaantermasuk pedoman gratifikasi yang dikeluarkan olehPT Petrokimia Gresik.

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dan pera-turan perundang-undangan akan diberikan sanksisesuai peraturan yang berlaku.

10. Pelaksanaan, Pelaporan dan Pemantauan atas adanyaPelanggaran

146

Pelaksanaan Pedoman Perilaku Bisnis ini sangat pentinguntuk menunjang upaya pencapaian sukses bisnisperusahaan.

1. Direksi bertanggung-jawab untuk memastikan bah-wa pedoman Perilaku Bisnis, dimengerti serta ditaatipelaksanaannya oleh seluruh Elemen Perusahaan.Kepastian mengenai hal tersebut akan dipantausecara periodik dan atas pelanggaran yangdilakukan akan dikenakan sanksi.

2. Seluruh Elemen Perusahaan diharapkanmencermati setiap pelanggaran atau kemungkinanpelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Bisnis.Mekanisme Pelaporan atas pelanggaran ataukemungkinan pelanggaran terhadap PedomanPerilaku Bisnis ini diatur tersendiri.

3. Setiap pelanggaran terhadap pedoman ini supayadilaporkan kepada Kepala Audit Intern (AI) danSekretaris Perusahaan.

4. Kepala Audit Intern dan Sekretaris Perusahaanwajib menindak-lanjuti laporan tersebut sesuaidengan ketentuan yang berlaku. Demi tegaknyapelaksanaan pedoman ini, maka kepada yangmelaporkan terjadinya pelanggaran atas pedomanini akan diberikan perlindungan.

5. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yangada dalam Pedoman Perilaku Bisnis ini berakibatpengenaan sanksi bagi yang bersangkutan sesuaidengan Peraturan yang berlaku.

11. Penerapan Pedoman Perilaku Bisnis :

Semua Stakeholders diharapkan telah membaca, mema-hami dan sepakat untuk berperilaku yang sesuai denganstandar moral dan etika yang telah disusun dalam suatubuku Pedoman Perilaku Bisnis yang telah ditetapkanPerusahaan sejak tanggal 28 Pebruari 2003 dandilakukan pemutakhiran secara terus menerus.

3. Anti Korupsi

1) Anggota Dewan Komisaris/Direksi, dan karyawan Perusahaandilarang untuk memberikan atau menawarkan, atau menerima baik

146

Pelaksanaan Pedoman Perilaku Bisnis ini sangat pentinguntuk menunjang upaya pencapaian sukses bisnisperusahaan.

1. Direksi bertanggung-jawab untuk memastikan bah-wa pedoman Perilaku Bisnis, dimengerti serta ditaatipelaksanaannya oleh seluruh Elemen Perusahaan.Kepastian mengenai hal tersebut akan dipantausecara periodik dan atas pelanggaran yangdilakukan akan dikenakan sanksi.

2. Seluruh Elemen Perusahaan diharapkanmencermati setiap pelanggaran atau kemungkinanpelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Bisnis.Mekanisme Pelaporan atas pelanggaran ataukemungkinan pelanggaran terhadap PedomanPerilaku Bisnis ini diatur tersendiri.

3. Setiap pelanggaran terhadap pedoman ini supayadilaporkan kepada Kepala Audit Intern (AI) danSekretaris Perusahaan.

4. Kepala Audit Intern dan Sekretaris Perusahaanwajib menindak-lanjuti laporan tersebut sesuaidengan ketentuan yang berlaku. Demi tegaknyapelaksanaan pedoman ini, maka kepada yangmelaporkan terjadinya pelanggaran atas pedomanini akan diberikan perlindungan.

5. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yangada dalam Pedoman Perilaku Bisnis ini berakibatpengenaan sanksi bagi yang bersangkutan sesuaidengan Peraturan yang berlaku.

11. Penerapan Pedoman Perilaku Bisnis :

Semua Stakeholders diharapkan telah membaca, mema-hami dan sepakat untuk berperilaku yang sesuai denganstandar moral dan etika yang telah disusun dalam suatubuku Pedoman Perilaku Bisnis yang telah ditetapkanPerusahaan sejak tanggal 28 Pebruari 2003 dandilakukan pemutakhiran secara terus menerus.

3. Anti Korupsi

1) Anggota Dewan Komisaris/Direksi, dan karyawan Perusahaandilarang untuk memberikan atau menawarkan, atau menerima baik

147

langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepadapelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhiatau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tinda-kan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Suatu tanda terima kasih dalam kegiatan usaha, seperti hadiah,sumbangan atau “entertainment”, tidak boleh dilakukan pada suatukeadaan yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut(korupsi, kolusi dan nepotisme)

4. Pemberian Apresiasi Berdasarkan Prestasi Kerja :

1) Dalam hal perusahaan mencapai tingkat keuntungan, makaperusahaan dapat memberikan Apresiasi kepada Dewan Komisaris,Direksi dan Karyawan sebagai imbalan atas prestasi kerjanya.

2) RUPS terlebih dahulu menetapkan besaran imbalan prestasi kerjayang akan diberikan, dalam rangka pelaksanaan ketentuan tersebutbutir 1.

5. Program Pengenalan Perusahaan :

1) Kepada anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat wajibdiberikan program pengenalan mengenai Perusahaan yangbersangkutan dan tanggung jawab untuk mengadakan programpengenalan tersebut adalah Sekretaris Perusahaan.

2) Kepada anggota Direksi yang baru diangkat wajib diberikan programpengenalan mengenai Perusahaan yang bersangkutan dan tang-gung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut adalahSekretaris Perusahaan.

3) Program pengenalan meliputi :

a. Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik(Good Corporate Governance) oleh Perusahaan.

b. Penjelasan mengenai Visi/Misi, RJPP, RKAP dan RealisasiKegiatan Perusahaan.

c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan,audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalianinternal, termasuk Komite Audit.

d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab DewanKomisaris dan Direksi.

4) Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, perte-muan, kunjungan ke Perusahaan dan pengkajian dokumen atau

147

langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepadapelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhiatau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tinda-kan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Suatu tanda terima kasih dalam kegiatan usaha, seperti hadiah,sumbangan atau “entertainment”, tidak boleh dilakukan pada suatukeadaan yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut(korupsi, kolusi dan nepotisme)

4. Pemberian Apresiasi Berdasarkan Prestasi Kerja :

1) Dalam hal perusahaan mencapai tingkat keuntungan, makaperusahaan dapat memberikan Apresiasi kepada Dewan Komisaris,Direksi dan Karyawan sebagai imbalan atas prestasi kerjanya.

2) RUPS terlebih dahulu menetapkan besaran imbalan prestasi kerjayang akan diberikan, dalam rangka pelaksanaan ketentuan tersebutbutir 1.

5. Program Pengenalan Perusahaan :

1) Kepada anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat wajibdiberikan program pengenalan mengenai Perusahaan yangbersangkutan dan tanggung jawab untuk mengadakan programpengenalan tersebut adalah Sekretaris Perusahaan.

2) Kepada anggota Direksi yang baru diangkat wajib diberikan programpengenalan mengenai Perusahaan yang bersangkutan dan tang-gung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut adalahSekretaris Perusahaan.

3) Program pengenalan meliputi :

a. Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik(Good Corporate Governance) oleh Perusahaan.

b. Penjelasan mengenai Visi/Misi, RJPP, RKAP dan RealisasiKegiatan Perusahaan.

c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan,audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalianinternal, termasuk Komite Audit.

d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab DewanKomisaris dan Direksi.

4) Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, perte-muan, kunjungan ke Perusahaan dan pengkajian dokumen atau

148

program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan dimanaprogram tersebut dilaksanakan.

7. Donasi

1) Dalam batas kepatutan, donasi untuk tujuan amal dapat dibenarkan.

2) Donasi untuk tujuan lain hanya boleh dilakukan sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Lingkungan, Keselamatan dan Kesempatan Kerja

1) Keselamatan Kerja dan Pelestarian Lingkungan :

Direksi wajib memastikan bahwa asset-asset dan lokasi usaha sertafasilitas Perusahaan lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan,kesehatan dan keselamatan kerja.

2) Kesempatan Kerja yang sama :

a. Direksi harus memperkerjakan, menetapkan besarnya gaji, mem-berikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukanpersyaratan kerja lainnya, tanpa memperhatikan latar belakangetnik seseorang, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yangdipunyai seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilin-dungi oleh peraturan perundang-undangan.

b. Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas darisegala bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagaiakibat perbedaan watak, keadaan pribadi, dan latar belakangkebudayaan seseorang.

9. Hubungan Perusahaan dengan Anak Perusahaan

1) Penempatan Jabatan Pimpinan pada Anak Perusahaan :

a. Penempatan jabatan Pimpinan pada Anak Perusahaan meru-pakan jenjang karir atau wadah pembinaan karir bagi karyawanyang diperbantukan penuh waktu, yang berfungsi sebagaimotivator peningkatan kinerja karyawan dan peningkatan kinerjaAnak Perusahaan.

b. Penyetaraan tingkat jabatan Pimpinan pada Anak Perusahaanpada Anak Perusahaan ditetapkan berdasarkan KeputusanDireksi Perusahaan.

c. Prosedur calon jabatan Pimpinan pada Anak Perusahaanditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi.

148

program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan dimanaprogram tersebut dilaksanakan.

7. Donasi

1) Dalam batas kepatutan, donasi untuk tujuan amal dapat dibenarkan.

2) Donasi untuk tujuan lain hanya boleh dilakukan sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Lingkungan, Keselamatan dan Kesempatan Kerja

1) Keselamatan Kerja dan Pelestarian Lingkungan :

Direksi wajib memastikan bahwa asset-asset dan lokasi usaha sertafasilitas Perusahaan lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan,kesehatan dan keselamatan kerja.

2) Kesempatan Kerja yang sama :

a. Direksi harus memperkerjakan, menetapkan besarnya gaji, mem-berikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukanpersyaratan kerja lainnya, tanpa memperhatikan latar belakangetnik seseorang, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yangdipunyai seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilin-dungi oleh peraturan perundang-undangan.

b. Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas darisegala bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagaiakibat perbedaan watak, keadaan pribadi, dan latar belakangkebudayaan seseorang.

9. Hubungan Perusahaan dengan Anak Perusahaan

1) Penempatan Jabatan Pimpinan pada Anak Perusahaan :

a. Penempatan jabatan Pimpinan pada Anak Perusahaan meru-pakan jenjang karir atau wadah pembinaan karir bagi karyawanyang diperbantukan penuh waktu, yang berfungsi sebagaimotivator peningkatan kinerja karyawan dan peningkatan kinerjaAnak Perusahaan.

b. Penyetaraan tingkat jabatan Pimpinan pada Anak Perusahaanpada Anak Perusahaan ditetapkan berdasarkan KeputusanDireksi Perusahaan.

c. Prosedur calon jabatan Pimpinan pada Anak Perusahaanditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi.

149

d. Perusahaan menentukan/ menetapkan target kinerja yang harusdilaksanakan oleh jabatan Pimpinan pada Anak Perusahaan.

2) Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Pimpinan :

a. Mengurus, memimpin dan mengendalikan kegiatan sesuaidengan bidang kewenangan masing-masing berlandaskanAnggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan danperaturan serta perundang-undangan yang berlaku.

b. Wajib menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GoodCorporate Governance) secara konsisten dan/atau menjadikanTata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai landasanoperasionalnya.

10. Hubungan Perusahaan dengan Anak Perusahaan (Holding)

1) Perusahaan berpartisipasi terhadap sesama anggota holdingindustri pupuk untuk saling tukar-menukar pengalaman serta tukar-menukar spare part (suku cadang) di pabrik pupuk berkaitandengan permasalahan produksi, distribusi, dan pemasaran.

2) Mendukung pengembangan informasi bagi sesama anggotaholding industri pupuk.

3) Membantu dan mendukung diadakannya seminar-seminar, diskusitentang hal-hal yang berhubungan dengan pengetahuan pupuk.

4) Mendukung penyelenggaraan pameran dan mempublikasikan.

5) Mendukung terciptanya sinergi yang dapat meningkatkan “NetCorporate Margin” yang maksimal melalui peningkatan value,efisiensi dan produktivitas dari sumber daya yang dimiliki olehInduk Perusahaan dan Anggota Holding.

11. Hubungan Perusahaan dengan Induk Perusahaan (Holding)

Telah disusun sebuah Pedoman Tata Kelola Hubungan Induk danAnak Perusahaan (Subsidiary Governance) oleh PT Pupuk Indonesia(Persero).

Dalam upaya mewujudkan sebuah harmonisasi gerak diantaraperusahaan holding dan anak-anak perusahaanya, dalam halpengendalian operasi, keuangan, risiko dan strategi dan turun hinggalevel perusahaan afiliasi menjadi hal yang signifikan dalam upayamencapai visi misi yang telah ditetapkan. Kebijakan yang kuat menjadisangat penting sebagai landasan hukum yang akan berperan sebagai

149

d. Perusahaan menentukan/ menetapkan target kinerja yang harusdilaksanakan oleh jabatan Pimpinan pada Anak Perusahaan.

2) Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Pimpinan :

a. Mengurus, memimpin dan mengendalikan kegiatan sesuaidengan bidang kewenangan masing-masing berlandaskanAnggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan danperaturan serta perundang-undangan yang berlaku.

b. Wajib menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GoodCorporate Governance) secara konsisten dan/atau menjadikanTata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai landasanoperasionalnya.

10. Hubungan Perusahaan dengan Anak Perusahaan (Holding)

1) Perusahaan berpartisipasi terhadap sesama anggota holdingindustri pupuk untuk saling tukar-menukar pengalaman serta tukar-menukar spare part (suku cadang) di pabrik pupuk berkaitandengan permasalahan produksi, distribusi, dan pemasaran.

2) Mendukung pengembangan informasi bagi sesama anggotaholding industri pupuk.

3) Membantu dan mendukung diadakannya seminar-seminar, diskusitentang hal-hal yang berhubungan dengan pengetahuan pupuk.

4) Mendukung penyelenggaraan pameran dan mempublikasikan.

5) Mendukung terciptanya sinergi yang dapat meningkatkan “NetCorporate Margin” yang maksimal melalui peningkatan value,efisiensi dan produktivitas dari sumber daya yang dimiliki olehInduk Perusahaan dan Anggota Holding.

11. Hubungan Perusahaan dengan Induk Perusahaan (Holding)

Telah disusun sebuah Pedoman Tata Kelola Hubungan Induk danAnak Perusahaan (Subsidiary Governance) oleh PT Pupuk Indonesia(Persero).

Dalam upaya mewujudkan sebuah harmonisasi gerak diantaraperusahaan holding dan anak-anak perusahaanya, dalam halpengendalian operasi, keuangan, risiko dan strategi dan turun hinggalevel perusahaan afiliasi menjadi hal yang signifikan dalam upayamencapai visi misi yang telah ditetapkan. Kebijakan yang kuat menjadisangat penting sebagai landasan hukum yang akan berperan sebagai

150

komitmen secara konsisten yang akan dijalankan bersama melaluikebijakan sebagai berikut :

1) Kebijakan dan Tata Hubungan Terkait Pemasaran2) Kebijakan dan Tata Hubungan Terkait Produksi3) Kebijakan dan Tata Hubungan Terkait Sumber daya Manusia4) Kebijakan dan Tata Hubungan Terkait Keuangan5) Kebijakan dan Tata Hubungan Terkait Teknik dan Pengembangan6) Kebijakan dan Tata Hubungan Terkait Pengendalian Risiko7) Penyusunan, Perubahan dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana

Kerja dan nggaran Perusahaan (RKAP)8) Penyusunan, Penetapan dan Evaluasi Rencana Jangka Panjang

(RJPP)9) Kebijakan dan Tata Hubungan Terkait Pembentukan dan Pengen-

dalian Perusahan Afiliasi10) Kebijakan dan Tata Hubungan Terkait Pembentukan dan Pengen-

dalian Perusahaan Afiliasi11) Kebijakan dan Tata Hubungan Terkait Program PKBL dan Program

Penugasan Pemerintah.

Pedoman ini juga akan menjadikan sebuah hubungan yang transparandan akuntabel, dengan sedapat mungkin menghilangkan adanya multipersepsi penafsiran regulasi yang berlaku (yang tidak bersifat Self-regulatory).

Kebijakan terkait Tata Kelola ini juga dimaksudkan untuk menghindariterjadinya benturan kepentingan dalam upaya Holding mengembangkanbisnis sendiri. Bisnis yang akan dijalankan oleh Holding akan berada diluar bisnis inti Anak Perusahaan.

BAB VIII

TAHAPAN PENILAIAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK


1. Pengertian :

Penilaian terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baikpada suatu perusahaan untuk mendapatkan gambaran umummengenai sejauh mana penerapan Tata Kelola Perusahaan YangBaik di perusahaan tersebut.

2. Tujuan :

150

komitmen secara konsisten yang akan dijalankan bersama melaluikebijakan sebagai berikut :

1) Kebijakan dan Tata Hubungan Terkait Pemasaran2) Kebijakan dan Tata Hubungan Terkait Produksi3) Kebijakan dan Tata Hubungan Terkait Sumber daya Manusia4) Kebijakan dan Tata Hubungan Terkait Keuangan5) Kebijakan dan Tata Hubungan Terkait Teknik dan Pengembangan6) Kebijakan dan Tata Hubungan Terkait Pengendalian Risiko7) Penyusunan, Perubahan dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana

Kerja dan nggaran Perusahaan (RKAP)8) Penyusunan, Penetapan dan Evaluasi Rencana Jangka Panjang

(RJPP)9) Kebijakan dan Tata Hubungan Terkait Pembentukan dan Pengen-

dalian Perusahan Afiliasi10) Kebijakan dan Tata Hubungan Terkait Pembentukan dan Pengen-

dalian Perusahaan Afiliasi11) Kebijakan dan Tata Hubungan Terkait Program PKBL dan Program

Penugasan Pemerintah.

Pedoman ini juga akan menjadikan sebuah hubungan yang transparandan akuntabel, dengan sedapat mungkin menghilangkan adanya multipersepsi penafsiran regulasi yang berlaku (yang tidak bersifat Self-regulatory).

Kebijakan terkait Tata Kelola ini juga dimaksudkan untuk menghindariterjadinya benturan kepentingan dalam upaya Holding mengembangkanbisnis sendiri. Bisnis yang akan dijalankan oleh Holding akan berada diluar bisnis inti Anak Perusahaan.

BAB VIII

TAHAPAN PENILAIAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK


1. Pengertian :

Penilaian terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baikpada suatu perusahaan untuk mendapatkan gambaran umummengenai sejauh mana penerapan Tata Kelola Perusahaan YangBaik di perusahaan tersebut.

2. Tujuan :

151

Mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan (area forimprovement) serta merumuskan rekomendasi yang diperlukansehingga sasaran akhir Tata Kelola Perusahaan Yang Baik(peningkatan nilai perusahaan) dapat diwujudkan.

3. Ruang lingkup :

1) Komitmen perusahaan dalam penerapan Tata Kelola Peru-sahaan Yang Baik.

2) Struktur dan proses yang mendukung penerapan Tata KelolaPerusahaan berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Peru-sahaan Yang Baik.

3) Indikator dan parameter Tata Kelola Perusahaan Yang Baik(sesuai metode Assessor yang digunakan dan disepakati olehperusahaan yaitu Surat Keputusan Sekretaris Menteri No : SK-16/S.MBU/2012) tanggal 6 Juni 2012.

4) Predikat penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (sangatbaik, baik, cukup baik, kurang baik, tidak baik) dengan menye-butkan skor.

4. Langkah-langkah :

Langkah-langkah yang dilakukan dalam assessment Tata KelolaPerusahaan Yang Baik adalah :

1) Perencanaan.

2) Pengumpulan data yang berbentuk :

a) Review dokumen.

b) Kuesioner

c) Wawancara

3) Analisa data.

4) Benchmarking.

5) Presentasi hasil.

6) Laporan hasil evaluasi.

Indikator dan parameter Penilaian GCG

151

Mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan (area forimprovement) serta merumuskan rekomendasi yang diperlukansehingga sasaran akhir Tata Kelola Perusahaan Yang Baik(peningkatan nilai perusahaan) dapat diwujudkan.

3. Ruang lingkup :

1) Komitmen perusahaan dalam penerapan Tata Kelola Peru-sahaan Yang Baik.

2) Struktur dan proses yang mendukung penerapan Tata KelolaPerusahaan berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Peru-sahaan Yang Baik.

3) Indikator dan parameter Tata Kelola Perusahaan Yang Baik(sesuai metode Assessor yang digunakan dan disepakati olehperusahaan yaitu Surat Keputusan Sekretaris Menteri No : SK-16/S.MBU/2012) tanggal 6 Juni 2012.

4) Predikat penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (sangatbaik, baik, cukup baik, kurang baik, tidak baik) dengan menye-butkan skor.

4. Langkah-langkah :

Langkah-langkah yang dilakukan dalam assessment Tata KelolaPerusahaan Yang Baik adalah :

1) Perencanaan.

2) Pengumpulan data yang berbentuk :

a) Review dokumen.

b) Kuesioner

c) Wawancara

3) Analisa data.

4) Benchmarking.

5) Presentasi hasil.

6) Laporan hasil evaluasi.

Indikator dan parameter Penilaian GCG

152

Aspek Pengujian / Indikator /Parameter Bobot Indikator Parameter

I Komitmen TerhadapPenerapan Tata KelolaPerusahaan Yang Baik

7 6 15

II Pemegang Saham / RUPS /Pemilik Modal

9 6 25

III Dewan Komisaris 35 12 43IV Direksi 35 13 52V Pengungkapan Informasi dan

Transparansi9 4 16

VI Aspek Lainnya 5 2 2Total 100 43 153


1. Pengertian :

Penilaian terhadap tingkat kemajuan dari upaya penerapan TataKelola Perusahaan Yang Baik di perusahaan setelah dilakukannyaassessment Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

2. Tujuan :

Memenuhi kebutuhan informasi mengenai :

1) Tindak lanjut rekomendasi perbaikan atas area yang perluditingkatkan yang diidentifikasi dari hasil assessment TataKelola Perusahaan Yang Baik.

2) Upaya-upaya perusahaan yang mencerminkan inisiatif mandiriuntuk menerapkan praktek-praktek Tata Kelola PerusahaanYang Baik.

Kategori Predikat Range ScoreSangat baik > 85

Baik 75 < X < 85Cukup Baik 60 < X < 75Kurang baik 50 X< 60Tidak baik < 50

152

Aspek Pengujian / Indikator /Parameter Bobot Indikator Parameter

I Komitmen TerhadapPenerapan Tata KelolaPerusahaan Yang Baik

7 6 15

II Pemegang Saham / RUPS /Pemilik Modal

9 6 25

III Dewan Komisaris 35 12 43IV Direksi 35 13 52V Pengungkapan Informasi dan

Transparansi9 4 16

VI Aspek Lainnya 5 2 2Total 100 43 153


1. Pengertian :

Penilaian terhadap tingkat kemajuan dari upaya penerapan TataKelola Perusahaan Yang Baik di perusahaan setelah dilakukannyaassessment Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

2. Tujuan :

Memenuhi kebutuhan informasi mengenai :

1) Tindak lanjut rekomendasi perbaikan atas area yang perluditingkatkan yang diidentifikasi dari hasil assessment TataKelola Perusahaan Yang Baik.

2) Upaya-upaya perusahaan yang mencerminkan inisiatif mandiriuntuk menerapkan praktek-praktek Tata Kelola PerusahaanYang Baik.

Kategori Predikat Range ScoreSangat baik > 85

Baik 75 < X < 85Cukup Baik 60 < X < 75Kurang baik 50 X< 60Tidak baik < 50

153

Review tindak lanjut dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun oleh BPKPdengan langkah-langkah sebagai berikut :

a) Review dokumen yang diperlukan sesuai dengan rekomendasi.

b) Wawancara.

c) Analisa data.

153

Review tindak lanjut dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun oleh BPKPdengan langkah-langkah sebagai berikut :

a) Review dokumen yang diperlukan sesuai dengan rekomendasi.

b) Wawancara.

c) Analisa data.

154

PENUTUP

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ini disusun dalamrangka menunjang perusahaan untuk berperan dalammengoptimalkan nilai Pemegang Saham dengan meningkatkanprinsip keterbukaan, akuntabil i tas, dapat dipercaya, bertanggungjawab, serta adil, agar perusahaan memiliki daya saing yangkuat, baik secara nasional maupun internasional, sehinggadiharapkan dapat menciptakan ikl im yang mendukung investasi.

Kita menyadari bahwa tidaklah mudah menciptakan kerja yangbaik dan berkelanjutan sesuai prinsip-prinsip Tata KelolaPerusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) terbentukdalam waktu singkat, untuk itu kita tetap berusaha agar niatanyang baik ini dapat berjalan, untuk mendorong pengelolaanperusahaan secara profesional, transparan dan efisien sertamemberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian DewanKomisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham sertamendorong agar Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksidalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasinilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturanperundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanyatanggung jawab sosial perusahaan terhadap pihak yangberkepentingan (stakeholder) maupun kelestarian l ingkungan disekitar perusahaan.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ini disusun jugasebagai upaya untuk membantu kita mengaplikasikan harapantersebut di atas, dan harus dilaksanakan secara efektif danbertanggungjawab untuk membangun budaya CorporateGovernance yang melekat (built in) t idak saja bagi Karyawan,Direksi dan Dewan Komisaris, namun juga untuk seluruh pihakyang berkepentingan (Stakeholder).

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ini kami lakukanpenyempurnaan seiring perkembangan dan kondisi yang ada,sehingga menjadi suatu pedoman yang dinamis dan fleksibeldalam rangka melaksanakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baiksesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Selamat Bekerja !!

154

PENUTUP

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ini disusun dalamrangka menunjang perusahaan untuk berperan dalammengoptimalkan nilai Pemegang Saham dengan meningkatkanprinsip keterbukaan, akuntabil i tas, dapat dipercaya, bertanggungjawab, serta adil, agar perusahaan memiliki daya saing yangkuat, baik secara nasional maupun internasional, sehinggadiharapkan dapat menciptakan ikl im yang mendukung investasi.

Kita menyadari bahwa tidaklah mudah menciptakan kerja yangbaik dan berkelanjutan sesuai prinsip-prinsip Tata KelolaPerusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) terbentukdalam waktu singkat, untuk itu kita tetap berusaha agar niatanyang baik ini dapat berjalan, untuk mendorong pengelolaanperusahaan secara profesional, transparan dan efisien sertamemberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian DewanKomisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham sertamendorong agar Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksidalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasinilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturanperundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanyatanggung jawab sosial perusahaan terhadap pihak yangberkepentingan (stakeholder) maupun kelestarian l ingkungan disekitar perusahaan.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ini disusun jugasebagai upaya untuk membantu kita mengaplikasikan harapantersebut di atas, dan harus dilaksanakan secara efektif danbertanggungjawab untuk membangun budaya CorporateGovernance yang melekat (built in) t idak saja bagi Karyawan,Direksi dan Dewan Komisaris, namun juga untuk seluruh pihakyang berkepentingan (Stakeholder).

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ini kami lakukanpenyempurnaan seiring perkembangan dan kondisi yang ada,sehingga menjadi suatu pedoman yang dinamis dan fleksibeldalam rangka melaksanakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baiksesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Selamat Bekerja !!

Download - Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik … GCG.pdf · Komite Manajemen Risiko, Sekretaris Perusahaan, Audit Intern) dan Karyawan wajib menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Top Related