DirektoratPengembangan Fasilitasi Industri Wilayah IDirektorat Jenderal Pengembangan Perwilayhan Industri2013
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
DALAM KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET)
POKOK BAHASANPOKOK BAHASAN
PENDAHULUANPENDAHULUANII
Tujuan Pembanguan Industri Nasional Jangka Panjang
Membangun Industri dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan Industri yang mampu menyerap tenaga kerja, menghasilkan barang yg diperlukan masyarakat, menghasilkan devisa melalui ekspor, menghemat devisa melalui pengurangan produk impor
Ekonomi
Lingkungan
Sosial
Pembangunan Industri yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem, memelihara sumberdaya yang berkelanjutan, menghindari eksploitasi sumberdaya alam dan fungsi pelestarian lingkungan
Pembangunan Industri yang dapat memberi manfaat pada masyarakat, seperti peningkatan pendidikan, kesehatan dan keamanan
KEBIJAKAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANKEBIJAKAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
• Pengembangan Industri menjadi kunci keberhasilan kabupaten/kota dalam menentukan arah pembangunan masa depan, sesuai keunggulan daya saing yang dimiliki.
• Didasarkan pada berbagai indikator ekonomi dan sosial, serta perangkat kebijakan pendukung :• Pengembangan Kawasan Industri dan Kompetensi
Inti dapat menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan kabupaten/kota mengenai industri yang akan dikembangkan
• Pengembangan Kawasan Industri dan Kompetensi Inti dapat menjadi sumber keunggulan kabupaten/kota dalam menghadapi persaingan global, serta mendorong kemandirian pembangunan.
• Mendorong kemandirian daerah dalam menciptakan kondisi perekonomian yang lebih baik, berdasarkan preferensi dan kebutuhan masyarakatnya
• Daya saing negara ditumpukan pada daya saing daerah• Kompetensi Inti Industri daerah haruslah dengan
memungkinkan berkembangnya kemitraan antar-daerah dan menghindari persaingan tidak sehat antar-daerah
PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN DAYA SAING DAERAH
Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 tentang Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 tentang
Kebijakan Industri Nasional (KIN)Kebijakan Industri Nasional (KIN) mengamanatkan mengamanatkan
bahwabahwa implementasi pembangunan industri nasional implementasi pembangunan industri nasional
dilakukan secara sinergi dan terintegrasi di seluruh dilakukan secara sinergi dan terintegrasi di seluruh
daerahdaerah, , dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu :dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu :
Pengembangan 3Pengembangan 355 Klaster IndustriKlaster Industri PrioritasPrioritas yang dipilih berdasarkan yang dipilih berdasarkan kemampuan nasional kemampuan nasional untukuntuk bersaing di bersaing di pasar domestik dan internasional.pasar domestik dan internasional.
Pengembangan 3Pengembangan 355 Klaster IndustriKlaster Industri PrioritasPrioritas yang dipilih berdasarkan yang dipilih berdasarkan kemampuan nasional kemampuan nasional untukuntuk bersaing di bersaing di pasar domestik dan internasional.pasar domestik dan internasional.
Top-DownTop-Down
PPengembangan industri pengolahan engembangan industri pengolahan komoditkomoditasas unggulan daerah melalui unggulan daerah melalui Kompetensi IntiKompetensi Inti Industri Industri Daerah Daerah ((Industri Unggulan Provinsi dan Industri Unggulan Provinsi dan kabupaten/kota)kabupaten/kota)
PPengembangan industri pengolahan engembangan industri pengolahan komoditkomoditasas unggulan daerah melalui unggulan daerah melalui Kompetensi IntiKompetensi Inti Industri Industri Daerah Daerah ((Industri Unggulan Provinsi dan Industri Unggulan Provinsi dan kabupaten/kota)kabupaten/kota)
Bottom-UpBottom-Up
DASAR KEBIJAKANDASAR KEBIJAKAN
Perpres No. 28 Tahun 2008 : Kebijakan Industri Nasional (KIN)
1) Dalam rangka pengembangan kompetensi inti industri daerah :a. Pemerintah Provinsi menyusun peta panduan pengembangan industri
unggulan provinsi; dan b. Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun peta panduan pengembangan
kompetensi inti industri kabupaten/kota.
2) Menteri yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang perindustrian menetapkan Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi dan Peta Panduan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota.
DASAR KEBIJAKANDASAR KEBIJAKAN
Arah kebijakan dan strategi Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri (2010-2014)
1. Menjadi pusat pengembangan komoditi unggulan yang memiliki daya saing tinggi melalui hilirisasi.
2. Meningkatkan kemampuan industri melalui pengembangan pusat inovasi.
3. Membangun kerjasama lintas sektoral, propinsi, kabupaten/kota untuk meningkatkan daya saing industri.
4. Pengembangan industri di daerah perbatasan untuk industri yang berbasis keunikan lokal.
5. Peningkatan kemampuan industri dengan membangun pusat-pusat inovasi.
ARAH KEBIJAKANARAH KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRIPENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRIIIII
•Fasilitasi Industri bertujuan untuk meningkatkan pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan;•Perusahaan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri;•Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memiliki Izin Usaha Kawasan Industri ;•Kawasan Industri wajib melakukan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
KEBIJAKAN TERKAIT KAWASAN INDUSTRIKEBIJAKAN TERKAIT KAWASAN INDUSTRI
Pokok Penting Sesuai PP No. 24 Tahun 2009 tentangKawasan Industri :
PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DI DALAM KAPET
• Kawasan Industri Batu Licin• Kawasan Industri Balikpapan• Kawasan Industri Landak• Kawasan Industri Bitung• Kawasan Industri Palu• Kawasan Industri Kendari
PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI DAERAHIIIIII
• Merupakan sumber keunggulan bersaing (mempunyai kontribusi besar dalam memberi manfaat bagi pasar)
• Berpotensi untuk diaplikasikan di beragam pasar (dapat menghasilkan beragam produk yang bernilai bagi pasar)
• Sulit ditiru pesaing13
KONSEP KOMPETENSI INTI
Produk Unggulan Daerah
Kompetensi Inti Daerah
Penentuan Kompetensi Inti
Daerah
Studi Pendahuluan
Pengembangan Kompetensi Inti Daerah
Tercapainya Target Pengembangan
Kompetensi Inti Daerah
Daya Saing Nasional
Daya Saing Daerah
ALUR KERJA
KONDISI•Potensi
•Permasalahan•Tantangan
Pohon Industri dengan alternatif
produk
Rantai Proses
Prioritas
Analisis Rantai Nilai
KOMPETENSI INTI
STRATEGIPENGEMBANGANKOMPETENSI INTI
ROAD MAP & RENCANATINDAK
Industri berbasis Komoditas X
PENGEMBANGAN KIID DI DALAM KAPET
No Keppres KAPET Wilayah KAPET(Kab/Kota)
KIID Tahun Kajian
Permen KIID
1 No. 10/1996
Biak Kab. Biak Numfor Industri Kelapa Terpadu 2008 Belum ada
2 No.11/1998
Batulicin Kab. Kota Baru Rumput Laut No. 165/2012
3 No. 12/1998
Sasamba Kab. Kutai KertanegaraKota SamarindaKota Balikpapan
Ubi kayu jadi EtanolTenunProduk Olahan Ikan
2012 -
4 No.13/1998
Sanggau(Khatulistiwa)
Kota SingkawangKab. Bengkayang
Kab. SambasKab. SanggauKab. SintangKab. LandakKab. Kapuas Hulu
Keramik HiasPengolahan Pakan TernakPengolahan Hasil LautBudidaya KakaoKaretSedang di kajiSedang di kaji
Proses SK
Proses SK
20132013
--
No Keppres KAPET Wilayah KAPET(Kab/Kota)
KIID Tahun Kajian
Permenperin KIID
5 No. 14/1998
Manado-Bitung
Kota ManadoKota BitungSebagian Kab. Minahasa
Olahan kelapaKelapaBelum Di Kaji
201020072010
No. 118/2011No. 116/2011Belum ada
6 Nomor 150 Tahun 2000
Mbay Kab. Ngada Belum di Kaji
7 No. 164/1998
Parepare Kota Pare-Pare
Kab. Sidenreng RappangKab. PinrangKab. EnrekangKab. Barru
Desain dan Poduksi IKM FurnitureBelum dikajiBelum dikajiSutera AlamBelum dikaji
2009
--2007-
Belum ada
--No. 100/2011
8 No. 165/1998
Seram Kec. Seram BaratKec. TanwelKec. KairatuKec. TNSKec. AmahaiKec. Seram UtaraKec. TehoruKec. BulaKec. WerinamaKec. Seram Timur
Rumput Laut 2007
-
No. 112/2011
-
No Keppres KAPET Wilayah KAPET(Kab/Kota)
KIID Tahun Kajian
Permen KIID
9 No. 166/1998 Bima Kab. BimaKab. Dompu
GaramMete
20072007
Belum adaBelum ada
10 No. 167/1998 Batui(Palapas)
Kota PaluKab. SigiKab. DonggalaKab. Parigi Moutong
Mebel RotanBelum dikajiTenunKakao
2006-20082008
No. 120/2011-No. 133/2012No. 110/2011
11 No. 168/1998 Bukari Kab. KonaweKab. KolakaKota Kendari
Mebel RotanBelum dikajiMebel Rotan (Finishing)
2006-2007
No. 104/2011-No. 117/2011
12 No. 170/1998 Kakab Kota PalangkaraKab. Barito UtaraKab. Barito SelatanKab. Kapuas
Benang BintikBelum dikajiRotanKaret
-
13 No. 171/1998 Sabang(
Kota Banda AcehKab Aceh BesarKab. Pidie
BordirBordirPengolahan Rotan
No. 166/2012
TANTANGAN YANG DIHADAPIIIVV
TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN KIIDTANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN KIID
Perbedaan orientasi daerah menginginkan pilihan komoditas unggulan sesuai dengan kehendak pimpinan
daerah
Menginginkan semua komoditas menjadi industri unggulan
Kesulitan menarik produk unggulan yang unik
Lemahnya komitmen para pemangku kepentingan di daerah
Berbagai keterbatasan di daerah
Kurangnya sinergi instansi terkait di daerah
Pemasaran
TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRITANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI