KEBIJAKAN PENGELOLAAN MASALAH PENANGGULANGAN BENCANA BIDANG KESEHATAN
Achmad Yurianto
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Valerie Amos Under-Secretary-General for
Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator
INDONESIA is the nature’s laboratory for disasters
DASAR HUKUM PENANGGULANGAN BENCANA TERKAIT BIDANG KESEHATAN
• UU. 24/2007, Penanggulangan Bencana
• UU. 36/2009, Kesehatan - pasal 83,84 Dan 85
• PP. 21/2008, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
• KEP. MENKES : 12/Menkes/Sk/I/2002 Tentang Pedoman Koordinasi Penanggulangan Bencana Di Lapangan
• UU.44/2009, Rumah Sakit
• STANDAR AKREDITASI NASIONAL VERSI 2012
MANAJEMEN BENCANA
BENCANA
PASKA BENCANA PRA
BENCANA MANAJEMEN RESIKO
BAHAYA
KERENTANAN
FAKTOR ALAM
FAKTOR MANUSIA
MITIGASI
KESIAPSIAGAAN
BAHAYA
KERENTANAN
FAKTOR ALAM
FAKTOR MANUSIA
MITIGASI
KESIAPSIAGAAN
MANAJEMEN RESIKO
1. Identifikasi potensi bahaya NATURAL DISSASTER – MAN MADE DISSASTER – KOMBINASI
2. Petakan dampak bahaya yang merambah ke lingkungan penduduk ( DAERAH TERDAMPAK LANGSUNG – DAERAH TERDAMPAK TIDAK LANGSUNG – DAERAH TIDAK TERDAMPAK )
3. Tentukan jalur pengungsian, jalur evakuasi, jalur bantuan dan pos-pos kendali di lapangan
BAHAYA
KERENTANAN
FAKTOR ALAM
FAKTOR MANUSIA
MITIGASI
KESIAPSIAGAAN
1. Tentukan kebutuhan dasar tanggap darurat medik ( PEMBENTUKAN FIRST RESPONDER DAN JEJARING TANGGAP DARURAT MEDIK DI WILAYAH RENTAN BAHAYA )
2. Susun PROTAP TANGGAP DARURAT MEDIK DARI UNIT TERKECIL
3. Tentukan PETA RESPON MEDIK (EMERGENCY RESPONSE dan PUBLIC HEALTH RESPONSE)
4. Programkan UJI PROTAP TANGGAP DARURAT MEDIK dan PETA RESPON MEDIK
MANAJEMEN RESIKO
BAHAYA
KERENTANAN
FAKTOR ALAM
FAKTOR MANUSIA
MITIGASI
KESIAPSIAGAAN
PETA RESPON RENCANA KONTIGENSI
TANGGAP DARURAT RECOVERY
REHABILITASI REKONSTRUKSI
MANAJEMEN RESIKO
DAERAH BAHAYA POS
KENDALI EKSTRAKSI EVAKUASI
SIAPA (orang sesuai kompetensi)
APA (sarana, kendaraan dll)
BILAMANA (kapan waktu terlibat)
DAERAH TERDAMPAK LANGSUNG
DAERAH TERDAMPAK TIDAK LANGSUNG
DAERAH TIDAK TERDAMPAK
DIMANA (daerah bencana, pre hospital, hospital)
BAGAIMANA (prosedur & mekanisme kerja)
MENGAPA (dalam rangka pra-bencana, bencana, paska-bencana)
PERAN MASYARAKAT TERKENA BENCANA
PERAN MASYARAKAT TIDAK TERKENA BENCANA
WAKTU RESPON WAKTU RESPON WAKTU RESPON
DAERAH BAHAYA
POS KENDALI
SIAPA (orang sesuai kompetensi)
APA (sarana, kendaraan dll)
BILAMANA (kapan waktu terlibat)
DAERAH BERPOTENSI TERDAMPAK
PERAN MASYARAKAT TERKENA BENCANA
PERAN MASYARAKAT TIDAK TERKENA BENCANA
WAKTU RESPON WAKTU RESPON WAKTU RESPON
DIMANA (daerah bencana, pre hospital, hospital)
BAGAIMANA (prosedur & mekanisme kerja)
MENGAPA (dalam rangka pra-bencana, bencana, paska-bencana)
ISOLASI DAERAH
DAERAH TIDAK BERPOTENSI TERDAMPAK
PEMBATASAN DAERAH
SAR
MFR - PELAYANAN GAWAT DARURAT - PERAWATAN DEVINITIF
SISTEM RUJUKAN
DAERAH BENCANA PRE-HOSPITAL CARE HOSPITAL CARE
BPBD CLUSTER KESEHATAN
TITIK
PENGUNGSIAN
SKEMATIK TANGGAP DARURAT MEDIS BENCANA
TRIAGE RESUSITASI
EVAKUASI
TIM AMBULAN
TIM MEDIS DARURAT
POS UNGSI SEMENTARA
TIM PENGENDALIAN PENDUDUK
TIM KESEHATAN MASYARAKAT
TIM PENILAI CEPAT
BNPB CLUSTER KESEHATAN
SAR
MFR - PELAYANAN GAWAT DARURAT - PERAWATAN DEVINITIF
SISTEM RUJUKAN
DAERAH BENCANA PRE-HOSPITAL CARE HOSPITAL CARE
TITIK
PENGUNGSIAN
TRIAGE RESUSITASI
EVAKUASI
TIM AMBULAN
TIM MEDIS DARURAT
POS UNGSI SEMENTARA
TIM PENGENDALIAN PENDUDUK
TIM KESEHATAN MASYARAKAT
SIAPA (orang sesuai kompetensi)
APA (sarana, kendaraan dll)
BILAMANA (kapan waktu terlibat)
DIMANA (daerah bencana, pre hospital, hospital)
BAGAIMANA (prosedur & mekanisme kerja)
MENGAPA (dalam rangka pra-bencana, bencana,
paska-bencana)
PER
AN
PK
K K
EMEN
KES
NASIONAL
REGIONAL
PROV
PROV/KAB/KOTA
KERAHKAN SEMUA KAPASITAS KEMENKES
PENDAMPINGAN DAN PENGUATAN KAPASITAS
PENGARAH DAN DUKUNGAN LOGISTIK KESEHATAN
PENDEKATAN KLUSTER DALAM PENGELOLAAN BENCANA
LATAR BELAKANG
• Meningkatnya kejadian bencana di Indonesia memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam koordinasi • Peran dan kontribusi bantuan kemanusiaan internasional semakin besar • Koordinasi yang kurang efektif dalam penanganan tanggap darurat yang melibatkan bantuan internasional • Belum adanya mekanisme dalam aktivasi klaster kemanusiaan dalam penanggulangan bencana di Indonesia
POLA INTERNASIONAL
KESEHATAN
PENCARIAN DAN PENYELAMATAN
LOGISTIK
PENGUNGSIAN DAN PERLINDUNGAN
PENDIDIKAN
SARANA DAN PRASARANA
EKONOMI
PEMULIHAN DINI
KLUSTER KEGIATAN UTAMA KOORDINATOR
KESEHATAN
Layanan kesehatan, DVI kesehatan reproduksi, kesehatan jiwa, gizi, air dan sanitasi, P2PL dll
PPKK, Kementerian Kesehatan Ko‐Koordinator: EHA WHO
PENCARIAN DAN PENYELAMATAN
Pencarian dan penyelamatan korban
BASARNAS
LOGISTIK Pangan, sandang, sistem logistik distribusi barang bantuan dan peralatan
Kementerian Sosial, Ko‐Koordinator: Deputi BNPB Bidang Logistik dan Peralatan
PENGUNGSIAN DAN PERLINDUNGAN
Keamanan, tempat penampungan sementara, manajemen pengungsian, perlindungan kelompok rentan
Kementerian Sosial
KLUSTER KEGIATAN UTAMA KOORDINATOR
PENDIDIKAN
belajar mengajar formal dan informal, sekolah darurat, bimbingan dan penyuluhan bagi anak dan dewasa, kerohanian
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
SARANA DAN
PRASARANA
Akses dan sarana transportasi, telekomunikasi, energi,, perumahan, Pembersihan puing, ketersediaan air dan listrik
Kementerian Pekerjaan Umum
EKONOMI
Pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, perikanan. (kegiatan ekonomi dalam masa tanggap darurat bersifat sementara dan menuju pemulihan)
Kementerian Sosial, Ko‐Koordinator: Deputi BNPB Bidang Logistik dan Peralatan
KLUSTER KEGIATAN UTAMA KOORDINATOR
PEMULIHAN DINI Klaster ini belum disepakati secara penuh dan diperlukan konsultasi lebih lanjut ( Kementerian Dalam Negeri )
TUGAS FUNGSI DAN KEWENANGAN PROSEDUR DAN MEKANISME KERJA
KESEHATAN
LAYANAN KESEHATAN
KESEHATAN JIWA
SANITASI DAN
KUALITAS AIR
DVI
KIA
GIZI
KESEHATAN REPRODUKSI
DLL…
TUGAS FUNGSI DAN KEWENANGAN PROSEDUR DAN MEKANISME KERJA
BENCANA
PASKA BENCANA PRA
BENCANA
MANAJEMEN BENCANA
MANAJEMEN RESIKO
Dicapainya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sesuai RENCANA KONTIJENSI yang TELAH DIBERLAKUKAN dan DILATIHKAN pada semua lini (wilayah terdampak langsung, wilayah terdampak tidak langsung, wilayah tidak terdampak tetapi menjadi potensi pendukung penanganan bencana)
BENCANA
PASKA BENCANA PRA
BENCANA
MANAJEMEN BENCANA
MANAJEMEN RESIKO
Dicapainya kendali kerusakan dibidang kesehatan yang diukur dengan respon kegawat daruratan dan respon kesehatan masyarakat
BENCANA
PASKA BENCANA PRA
BENCANA
MANAJEMEN BENCANA
MANAJEMEN RESIKO
Dicapainya indikator-indikator kesehatan yang sesuai dengan kondisi pra-bencana Terkendalinya potensi terjadinya krisis kesehatan yang baru sebagai dampak susulan dari belum terehabilitasinya fasilitas kesehatan
BENCANA
PASKA BENCANA PRA
BENCANA
MANAJEMEN BENCANA
MANAJEMEN RESIKO
Dicapainya ketersediaan dan kesiapan saran dan prasarana untuk mengelola resiko sehingga tahapan KESIAPSIAGAAN dan penyusunan RENCANA KONTIGENSI dapat dilaksanakan kembali secara komprehensif
PENGELOLAAN MASALAH KESEHATAN PASCA BENCANA
BENCANA
PASKA BENCANA PRA
BENCANA MANAJEMEN RESIKO
RECOVERY
DIPENGARUHI OLEH : 1. RENKON YANG DIBUAT 2. ANALISA KRISIS KRISIS YANG TERJADI 3. RESPON TANGGAP DARURAT YANG DILAKSANAKAN 4. RENCANA REHAB&REKON YANG AKAN DILAKSANAKAN
PASCA BENCANA
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 17 Tahun 2010 tentang PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 64 Tahun 2013 tentang PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 36 Tahun 2014 tentang PENILAIAN KERUSAKAN, KERUGIAN DAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA KESEHATAN PASCA BENCANA
PERMASALAHAN AKTUAL
PEDOMAN KERJA
RPJPM 2015-2019
RENSTRA KEMENKES
RENSTRA PPKK
SESUAI KEBIJAKAN PEMERINTAH DILAKUKAN TINJAUAN ULANG TERHADAP RPJPM 2015 – 2019 - PERUBAHAN PADA VISI MISI KEMENTERIAN (visi misi tunggal dari PRESIDEN) - RPJPM 2015 – 2019 BERIKUT RENSTRA KEMENTERIAN MENYESUAIKAN - EVALUASI PERMASALAHAN PPKK SUDAH DILAKUKAN DAN DIIDENTIFIKASI UNTUK
DIBAHAS DALAM LP/LS - JANUARI 2015 PEMERINTAH MENGAJUKAN NOTA APBNP perkiraan realisasi anggaran di
MARET 2015
PERMASALAHAN PPKK
• PENGUATAN KELEMBAGAAN PPKK PUSAT DAN REGIONAL
• ADVOKASI PENGUATAN KELEMBAGAAN PPKK DI DAERAH
• PENYELARASAN PENETAPAN RS RUJUKAN REGIONAL DENGAN RS RUJUKAN BENCANA
• PENATAAN SISTEM PENGANGGARAN TANGGAP DARURAT
• SIMAK-BMN PPKK
PERMASALAHAN LAIN
• INA DRI (Indonesia Disaster Recovery Index’s) – BNPB
• SAIL TOMINI 2015
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN Telp. 021-5265043, 5210411, 5210420 Fax. 021- 5271111, 5210395 Facebook : Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI E-mail : [email protected] Website : www.penanggulangankrisis.depkes.go.id
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA