Download - KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG SERTIFIKASI GURUKEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG SERTIFIKASI GURU TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

i

KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG SERTIFIKASI GURU

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi PendidikanAkuntansi

Oleh:

Mariana Immakulata Supriyani 001334067

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA 2008

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ii


iv

Moto

Hidup hanya satu kali pergunakan waktu

dan peluang emas dalam hidupmu

jangan pernah sia-siakan.

Karena kesempatan tidak datang untuk berkali-kali.


v

Kupersembahkan untuk Tuhan Yesus dan Bunda Maria,

kedua Orang Tuaku, suami, kedua malaikat kecilku, kakak n adikku

( special tuk mba Vero n Mba Rina ),serta semua ponakan yang ku sayangi


ii


vii

ABSTRAK


Mariana Immakulata Supriyani Universitas Sanata Dharma

2008

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menilai relevansi penerapan sertifikasi guru sebagai program pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia ditinjau dari segi upah/gaji, kompetensi professional, penilaian portofolio, dan hakekat pendidikan.

Sertifikasi guru ditinjau dari segi upah/gaji tidak relevan karena pelaksanaan sertifikasi menyimpang dari mentalitas para guru, sertifikasi guru ditinjau dari segi kompetensi profesional tidak relevan karena pelaksanaan sertifikasi menyimpang dari kemampuan masing – masing guru dan kemampuan pada otonomi daerah, setifikasi guru ditinjau dari segi penilaian portofolio tidak relevan karena pelaksanaan sertifikasi menyimpang dari pengabdian guru pada pemerintah serta ekonomi masyarakat pada umumnya, setifikasi guru ditinjau dari segi hakekat pendidikan tidak relevan karena pelaksanaan sertifikasi menyimpang dari tujuan pendidikan nasional.


viii

ABSTRACT

THE POLICY OF GOVERNMENT ABOUT TEACHER’S PROFESSIONAL CERTIFICATE

Mariana Immakulata Supriyani Sanata Dharma University

Yogyakarta 2008

The objective of this paper is to evaluate the relevance of teacher’s professional certificate as the government program to increase the quality of teachers and the quality of education in Indonesia perceived from the salary, professional competence, the evaluation of portfolio, and the nature of education.

Teacher’s professional certificate perceived from : (1) the salary is not relevant because the realization of having teacher’s professional certificate is not parallel with the right and the duty of teachers; (2) professional competence is not relevant because it is not parallel with the competence of the teachers and the budget of regional autonomy; (3) portfolio is not relevant because it is not parallel with the service of the teachers and the public economy; (4) the nature of education isn’t relevant because the implementation of teacher’s professional certificate is not parallel with the objectivies of the national education.


ix

Kata Pengantar

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan bimbingan-

Nya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “ Kebijakan Pemerintah Tentang Sertifikasi Guru “ tanpa ada halangan apapun. Penyusunan tugas akhir ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Saanata Dharma Yogyakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 1. Bapak Drs. T. Sarkim, M.Ed., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan

Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. 2. Bapak Yohanes Harsoyo, S.Pd., M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan

Ilmu Sosial. 3. Bapak Laurentius Saptono, S.Pd., M.Si., selaku Ketua Program Studi

Pendidikan Akuntansi sekaligus selaku dosen pembimbing yang sudah banyak membantu dan menolong, serta sabar dalam memberikan bimbingan dan saran dalam penyelesaian tugas akhir ini, terima kasih atas kepedulian dan kebijaksanaan yang telah diberikan.

4. Bapak Ig. Bondan Suratno, S.Pd., M.Si., selaku dosen tamu yang telah memberikan kritik dan saran bagi penulis.

5. Ibu Indah Nugraheni, S.Pd., SIP., M.Pd., selaku dosen tamu yang telah memberikan kritik dan saran bagi penulis.

6. Bapak Agustinus Heri, S.Pd., selaku dosen pembimbing PPL Plus yang telah membantu hingga penulis dapat meneruskan menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.

7. Kedua Orang Tua tercinta ( Bapak Ignatius Sukimin dan Mama Lucia Kajem ) yang telah berkorban banyak baik itu spiritual maupun materi hingga aku menjadi sarjana.

8. Kakak serta adik terutama Mba Vero dan Mba Rina thanks banget atas bantuannya dan kasihnya selama ini.

9. Suami tercinta ( Daniel.S ) yang selalu setia mendampingi dan membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini, cepat sembuh ya, Tuhan Yesus selalu besertamu.

10. Malaikat kecilku ( Michael Bintang n Regina Caeli ) yang selalu menghibur dan menghilangkan rasa suntukku.

11. Ibu Rusmini, S.Pd., selaku Kepala sekolah SD N Rejowinangun Utara 4 Magelang terimakasih atas kepedulian, saran serta nasehat yang sangat memotivasi aku untuk menjadi sarjana.

12. Bapak dan Ibu Robert Kadar yang telah memberikan dukungan serta doanya.

13. Ibu – Bapak guru n staff SD N RU 4 (bu Larmi, bu Zub, bu Tarti, bu Siti, bu Daryatun, pa Parno, bu kozim, bu Tari, pa Fatim, mba Wahyu n Mba Anny serta pa Maryo).


x

14. Teman – teman seperjuanganku Endang, Wiwi, dan Hendy. Met atas kesuksesan kalian n thanks atas persahabatannya.

15. Serta semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari

sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Penulis

Mariana Immakulata Supriyani


LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : Maria Immakulata Supriyani Nomor Mahasiswa : 001334067

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, me-ngalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di Yogyakarta Pada tanggal : 1 Desember 2008 Yang menyatakan, Mariana Immakulata Supriyani


xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN........................................................................ iii

HALAMAN MOTTO .................................................................................... iv

HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................... v

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.................................................. vi

ABSTRAK ...................................................................................................... vii

ABSTRACT.................................................................................................... viii

KATA PENGANTAR.................................................................................... ix

DAFTAR ISI................................................................................................... xi

DAFTAR TABEL .......................................................................................... xiii

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xiv

BAB I PENDAHULUAN.............................................................................. 1

A. Latar Belakang ............................................................................... 1

B. Rumusan Masalah .......................................................................... 3

C. Tujuan ............................................................................................ 4

D. Manfaat .......................................................................................... 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.................................................................. 6

A. Profesi kependidikan...................................................................... 6

1. Konsep Profesionalisasi guru............................................. 7

2. Upah ................................................................................... 9


xii

3. Kompetensi Profesional guru............................................. 12

B. Pendidikan Nasional ...................................................................... 15

1. Penilaian Portofolio............................................................ 16

2. Pendidikan Profesional ...................................................... 17

C. Hakekat Pendidikan ....................................................................... 18

D. Kebijakan Pemerintah .................................................................... 20

BAB III PEMBAHASAN ............................................................................ 23

1. Sertifikasi Ditinjau dari segi Upah..................................... 23

2. Sertifikasi Ditinjau dari segi Kompetensi .......................... 24

3. Sertifikasi Ditinjau dari segi Portofolio ............................. 27

4. Sertifikasi Ditinjau dari segi Hakekat Pendidikan ............. 30

BAB IV KESIMPULAN ............................................................................. 31

A. Kesimpulan .............................................................................. 31

B. Saran ........................................................................................ 33

DAFTAR PUSTAKA..................................................................................... 34

LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................ 35


xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Tunjangan Tenaga Kependidikan Bulan Oktober 2002................8

Tabel 2.2 Rata-rata jumlah Guru Layak Mengajar Tiap Pulau

Di Indonesia tahun pelajaran 2002/2003-2005/2006 ............................. 24

Tabel 2.3 Persentase Jumlah Guru Layak Mengajar Tiap Pulau

Di Indonesia terhadap jumlah Guru Layak Mengajar

Keseluruhan ........................................................................................... 24


xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perkembangan Persentase Guru Layak Mengajar

Terhadap Guru Layak Mengajar seluruhnya tiap Provinsi………36

Lampiran 2. Contoh Subtansi Sertifikat Pendidik……………………………...37

Lampiran 3. Laporan Selesai Bimbingan Skripsi/ Tugas Akhir………………..38

Lampiran 4. Pendaftaran Ujian Sarjana………………………………………...39


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian besar masyarakat terutama para guru mengalami banyak

kendala atau kesulitan untuk dapat mengikuti program pemerintah tentang

sertifikasi untuk guru dalam jabatan (Kompas 17 september 2007). Para

guru yang telah terdaftar sebagai peserta sertifikasi ternyata pesimistis dan

putus harapan dapat lolos seleksi dengan portofolio sebagai pemenuhan

persyaratan kepada guru sebagai tenaga profesional.

Pemberlakuan sertifikasi guru menjadi topik pembicaraan para praktisi

pendidikan. Penilaian portofolio yang telah ditetapkan oleh pemerintah

(MENDIKNAS) jelas dirasakan tidak relevan untuk diterapkan.

Berdasarkan PP No 18 Tahun 2007, proses sertifikasi bagi para

guru dalam jabatan dilakukan dengan penilaian terhadap portofolio dengan

memberikan skor berdasarkan standar kompetensi. Fakta menunjukkan

berbagai kemungkinan terjadi “ permainan dalam sertifikasi dilakukan

antara guru peserta sertifikasi dengan tim asesor atau atasannya, atau

dengan pihak – pihak lain yang kemungkinan terkait kepentingan guru

peserta sertifikasi. Kristi Poerwandari ( Kompas, 16 Mei 2007 )

menyatakan bahwa masyarakat khususnya para guru ‘sedang dilanda

fatalisme’. Akibat sikap mental fatalistik tersebut para guru emoh kerja

keras dan bersungguh – sungguh untuk menghadapi program sertifikasi.


2

Mereka lebih suka ambil jalan pintas melalui berbagai permainan”.

Sebagai pembuktian, para guru berusaha agar anak – anaknya bisa lulus

Ujian Nasional (UN) 100% dengan menyerahkan tugas pengajaran pada

lembaga “Bimbel” dan mencurangi pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Ada

indikasi bahwa terjadi pemalsuan portofolio pada tahap kedua untuk

wilayah rayon 11 yang meliputi lima daerah di Yogyakarta dan 9 daerah di

Jawa Tengah. Pemalsuan portofolio serupa juga sempat terjadi pada tahap

1 yang telah meluluskan 1.247 guru (kompas, 15 Oktober 2007). Berkait

dengan hal ini para guru atau peserta uji sertifikasi guru yang terbukti

memalsukan portofolio akan gugur demi hukum karena tidak memenuhi

persyaratan. Dari sekitar 2,7 juta guru di Indonesia hanya 900.000 guru

yang sudah mengenyam pendidikan S-1 (Kompas, 15 oktober 2007).

Tinggi atau rendahnya kualitas lulusan berhubungan dengan

kualitas guru. Dalam PP No.19 Th.2005 pasal 28 (1) dinyatakan bahwa

pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi, sebagai

agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Meskipun dalam peraturan

pemerintah telah dinyatakan demikian, fakta menunjukkan bahwa masih

banyak guru yang hanya lulusan D2 / D3 bahkan hanya berpendidikan

SMA, terutama di daerah – daerah terpencil. Mereka para guru tidak

mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 dikarenakan banyak

faktor, salah satunya faktor ekonomi dan faktor usia, kebanyakan para

guru seperti itu hanya bisa pasrah. Padahal banyak guru yang telah


3

mengabdi selama lebih dari 30 tahun semenjak PP No. 19 Th 2005

dikeluarkan mereka tidak dianggap profesional. Hal ini mengindikasikan

pemerintah kurang adil dalam memberlakukan sertifikasi guru khususnya

bagi para guru yang telah lama mengabdi, hendaknya sistem sertifikasi

guru dilaksanakan dengan mengedepankan semangat keadilan dan

bijaksana.

Makalah ini dimaksudkan untuk menimbang kembali kelayakan

sertifikasi guru sebagai penentu upaya serius meningkatkan kualitas dan

pelayanan pendidikan di Indonesia. Perspektif yang di gunakan dalam

makalah ini adalah upah, kompetensi guru, penilaian portofolio, hakekat

pendidikan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah sertifikasi guru masih relevan sebagai program pemerintah

untuk meningkatkan kualitas guru dan peningkatan mutu pendidikan di

Indonesia ditinjau dari segi upah/gaji?



Indonesia ditinjau dari segi kompetensi profesional?



Indonesia ditinjau dari segi penilaian portofolio?


4



Indonesia ditinjau dari segi Hakekat Pendidikan?

C. Tujuan Penulisan Makalah

1. Penulisan tugas akhir ini dimaksudkan untuk memaparkan relevansi

sertifikat guru untuk meningkatkan kualitas guru dan peningkatan mutu

pendidikan dari segi upah/gaji.



pendidikan dari segi kompetensi guru.



pendidikan dari segi penilaian portofolio.



pendidikan dari segi hakekat pendidikan.

D. Manfaat Penulisan Makalah

1. Manfaat penulisan tugas akhir ini dimaksudkan agar tidak ada lagi

penyimpangan – penyimpangan ataupun pelanggaran yang terjadi untuk

meningkatkan kualitas guru dan mutu pendidikan dari segi upah/gaji.


5



meningkatkan kualitas guru dan mutu pendidikan dari segi kompetensi

guru.



meningkatkan kualitas guru dan mutu pendidikan dari segi penilaian

portofolio.



meningkatkan kualitas guru dan mutu pendidikan dari segi hakekat

pendidikan


6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Profesi Kependidikan

Menurunnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan yang di terima guru,

dan diskriminasi status guru (Kompas, 20 November 2004) membuat kita

bertanya – tanya, apakah pekerjaan yang disandang guru itu suatu profesi?.

Para ahli dan pakar pendidikan sudah lama menggolongkan pekerjaan guru

suatu profesi, demikian juga banyak defenisi tentang pekerjaan guru sebagai

profesi. Profesi sebagai spesialisasi dari jabatan intelektual yang diperoleh

melalui studi dan training, bertujuan menciptakan ketrampilan dan pekerjaan

itu diminati, disenangi, oleh orang lain, dan dia dapat melakukan pekerjaan itu

dengan mendapati imbalan berupa bayaran, upah, dan gaji (Payment, Diana w.

Kommers dalam Sagala, 2000:195-196).

Guru mengemban tugas sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang

Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Tahun 2003 dalam pasal 39 ayat (1)

dan ayat (2). Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi,

pengelolaan, pengemban pendidikan dan satuan pendidikan. Pendidik

merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan

proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta

melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi

pendidik pada perguruan tinggi.


7

Pengertian profesi guru di atas dilihat dari usaha keras dan keahlian yang

dimilikinya, mereka wajar mendapatkan kompensasi yang adil berupa gaji dan

tunjangan yang besar dan fasilitas yang memadai dibanding pegawai

struktural, manakala dilihat dari berat ringan pekerjaan. Tugas guru sebagai

pembimbing, pelatih, dan pengajar yang merupakan pekerjaan berat, mereka

memeraskan otak, mental dan fisik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Demikian juga mereka diberi kesempatan menduduki jabatan apapun di

negara ini sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Dalam arti kata profesi guru

sama kedudukannya dengan profesi lainnya.

1. Konsep Profesionalisasi Guru

Profesional dilihat dari kriteria yang dikemukakan para ahli

mempermudahkan kita memahami dan mengetahui kaidah – kaidah

profesi, secara konsep profesional memiliki aturan – aturan dan teori, teori

untuk dilaksanakan dalam praktik dan unjuk kerja, teori dan praktik

merupakan perpaduan yang tidak dapat dipisahkan

Suatu profesi bukanlah sesuatu yang permanen, ia akan mengalami

perubahan dan mengikuti perkembangan kebutuhan manusia, oleh sebab

itu penelitian terhadap suatu tugas profesi dianjurkan, di dalam keguruan

dikenal dengan penelitian action research. Penggunaan metode ilmiah ini

menurut Sutisna (1989:361) memperkuat unsur rasionalitas yang

menggalakan sikap kritis terhadap teori. Profesional mengandalkan teori,


8

praktik, dan pengalaman, sedangkan non-profesional hanya berdasarkan

praktik dan pengalaman

Secara konseptual, unjuk kerja guru menurut Depdikbud dan Johnson

(1980) (Sanusi, 1991: 36) mencakup tiga aspek, yaitu ; (a) kemampuan

profesional, (b) kemampuan sosial, dan (c) kemampuan personal (pribadi).

Kemudian ketiga aspek ini dijabarkan menjadi :

a. Kemampuan profesional mencakup :

1.) Penguasaan materi pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan

yang harus diajarkan, dan konsep-konsep dasar keilmuan dari

bahan yang diajarkannya itu.

2.) Penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan

kependidikan dan keguruan.

3.) Penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan dan

pembelajaran siswa membawa tugasnya sebagai guru.

b. Kemampuan sosial mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri

kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawa

tugasnya sebagai guru.

c. Kemampuan personal (pribadi) mencakup :

1) Penampilan sikap yang positif terhadap tugasnya sebagai guru, dan

terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya

2) Pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang

seyogyanya dianut oleh seseorang guru


9

3) Penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan

teladan bagi para siswanya.

2. Upah

Profesional pada umumnya seseorang yang mendapat upah atau gaji

dari apa yang dikerjakan, baik pekerjaan yang dilakukan secara sempurna

atau tidak penggunaan istilah “profesional” menunjukan suatu pekerjaan

pelayanan jasa kepada masyarakat, layanan jasa ini diberikan kepada

seseorang yang membutuhkan, seperti dokter, pengacara, guru dan lain

sebagainya. Pembahasan ini akan terfokus pada upah “guru sebagai tenaga

profesional”. Guru akan mendapat imbalan berupa gaji berdasarkan

pangkat, golongan, pengalaman kerja, dan pendidikan. Umpamanya

seorang dosen perguruan tinggi akan mendapat gaji dan tunjangan

fungsional yang berbeda, seperti; dosen berpangkat guru besar akan

berbeda imbalan yang diterimanya dibanding dengan dosen yang

berpangkat lektor, dan lain sebagainya.

Guru sebagai pendidik adalah tenaga profesional sebagaimana dalam

UU sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, bab XI, Pasal 29 (2)

bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai

hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta

pendidik pada perguruan tinggi. Guru akan mendapat tunjangan jabatan

fungsional tentang tunjangan tenaga kependidikan sebagai berikut:


10

Tabel 2.1 TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

TERHITUNG MULAI BULAN OKTOBER 2002 GOLONGAN/BESAR NO JABATAN TUNJANGAN KETERANGAN II III IV 1 2 3 4 5 6

1 Guru Rp 168.750,- Rp 206.250,- Rp 262.500,- Tunjangan yang diberikan

2 Pamong Rp 168.750,- Rp 206.250,- Rp 262.500,- kepada guru yang diberi

3 penilik Rp 168.750,- Rp 206.250,- Rp 262.500,- tugas tambahan sebagai

4 Guru yang diberi tambahan Rp 293.750,- Rp 331.250,- Rp 387.500,- Kepala Sekolah sudah

sebagai kepala TK, Raudhatul

Termasuk tunjangan tena-

Athfal/Bustanul athfal, dan ga kependidikan.

yang sederajat 5 Guru yang diberi tambahan Rp 293.750,- Rp 331.250,- Rp 387.500,-

sebagai kepala SD, SD Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, dan yang sederajat 6 Guru yang diberi tambahan Rp 331.250,- Rp 368.750,- Rp 425.000,-

sebagai Kepala Sekolah lan-

jutan tingkat pertama, Madra-

sah Tsanawiyah, dan yang sederajat 7 Guru yang diberi tambahan Rp 431.250,- Rp 487.500,-

sebagai Kepala Sekolah me-

nengah, Sekolah Luar Biasa,

Madrasah Aliyah, dan yang sederajat 8 Pengawas sekolah dan pe- Rp 368.750,- Rp 425.000,-

ngawas mata pelajaran pendidikan agama pada TK,RA/ BA, SD, MI, SLB, dan yang sederajat 9 Pengawas mata pelajaran/ Rp 493.750,- Rp 550.000,-

rumpun mata pelajaran 10 Pengawas Bimbingan dan Rp 493.750,- Rp 550.000,- Konseling pada sekolah lan-

jutan tingkat pertama, Madra-

sah Tsanawiyah, Sekolah

menengah, Madrasah Aliyah,

dan yang sederajat


11

Penerimaan tunjangan yang menjadi patokan dari jasa yang diberikan oleh

seorang guru di luar gaji pegawai negeri sipil. Guru sebagai tenaga

profesional bukan saja melakukan tugas pembelajaran dalam ruang

lingkup makro, yaitu melaksanakan amanah bangsa Indonesia

menjalankan pendidikan sebagaimana Undang – Undang Sistem

Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, bab II, pasal 3;

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan

berbangsa.

Pengangkatan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan, secara

garis besar dapat di golongkan pada dua macam, yaitu guru negeri dan

guru swasta. Guru negeri tidak hanya bertugas di sekolah negeri, akan

tetapi sebagian diperbantukan ke sekolah swasta, di Indonesia saat ini

masih banyak membutuhkan tenaga guru. Pengangkatan tenaga

kependidikan yang selalu mendapatkan perhatian pemerintah namun

pemerintah memiliki anggaran yang terbatas, oleh sebab itu pemerintah

mencari jalan keluar untuk mengangkat guru bantu dengan beban

pembiayaannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengangkatan guru bantu diatur dengan keputusan Menteri Pendidikan

Nasional RI Nomor 034/U/2003, tanggal 26 maret 2003. Dalam pasal 1,

ayat 1 guru bantu adalah guru bukan Pegawai Negeri, kemudian pasal 2

menyatakan guru bantu berkedudukan sebagai pegawai Departemen

Pendidikan Nasional yang bertugas secara penuh pada sekolah.


12

Guru bantu berakhir masa kerjanya sesuai dengan surat perjanjian

kerja, dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) tahun, sampai umur 60

tahun, hal ini diatur dalam pasal 15. Honorarium guru bantu diatur dalam

lampiran 1 keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 034/U/2003

pasal 2, ayat 2 sebesar Rp. 460.000,- ( empat ratus enampuluh ribu rupiah )

perbulan, sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh).

3. Kompetensi Profesional Guru

Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) merupakan suatu ketetapan

politik bahwa pendidik adalah pekerja profesional, yang berhak

mendapatkan hak-hak sekaligus berkewajiban profesional. Dalam UUGD

ditentukan bahwa seorang pendidik: wajib memiliki kualifikasi akademik

dan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran; kualifikasi akademik

diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program

Diploma Empat (D-IV) yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru untuk

guru dan Strata 2 (S-2) untuk dosen; kompetensi profesi pendidik meliputi

kompetensi pendagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional,

dan kompetensi sosial ( PP RI Nomor 19 Tahun 2005 Bab VI Pasal 28

ayat (3) ).

Pertama, kompetensi pendagogik. Adalah kemampuan mengelola

pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta

didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar,


13

dan pengembangan peserta didik untuk mengatualisasikan berbagai

potensi yang dimilikinya. Kedua, kompetensi kepribadian. Adalah

kepribadian pendidik yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa,

menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Ketiga,

kompetensi sosial. Adalah kemampuan pendidik berkomunikasi dan

berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga

kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat. Keempat,

kompetensi profesional. Adalah kemampuan pendidik dalam penguasaan

materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya

membimbing peserta didik memperoleh kompetensi yang ditetapkan.

Masalah kompetensi profesional guru merupakan salah satu dari

kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan

apapun. Dalam makalah ini hanya akan membahas satu jenis kompetensi

profesional dengan tidak mengesampingkan pentingnya kompetensi

lainnya.

Guru adalah jabatan profesional yang memerlukan berbagai keahlian

khusus. Sebagai suatu profesi, maka harus memenuhi kriteria profesional,

(hasil lokakarya pembinaan kurikulum Pendidikan Guru UPI Bandung

sbb:

a. Fisik

1) Sehat jasmani dan rohani

2) Tidak mempunyai cacat tubuh yang bisa menimbulkan

ejekan/cemoohan atau rasa kasihan dari anak didik.


14

b. Mental/Kepribadian

1) Berkripadian/berjiwa Pancasila

2) Mampu menghayati GBHN

3) Mencintai bangsa dan sesama manusia dan rasa kasih sayang

kepada anak didik.

4) Berbudi pekerti yang luhur

5) Berjiwa kreatif, dan dapat memanfaatkan rasa pendidikan yang ada

secara maksimal

6) Mampu menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa

7) Mampu mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab yang

besar akan tugasnya.

8) Mampu mengembangkan kecerdasan yang tinggi

9) Bersifat terbuka, peka, dan inovatif

10) Menunjukkan rasa cinta kepada profesinya

11) Ketaatan akan disiplin

12) Memiliki sense of humor

c. Keilmiahan / pengetahuan

1) Memahami ilmu yang dapat melandasi pembentukan pribadi

2) Memahami ilmu pendidikan dan keguruan dan mampu

menerapkannya dalam tugasnya sebagai pendidik.

3) Memahami, menguasai, serta mencintai ilmu pengetahuan yang

akan di ajarkan

4) Memiliki pengetahuan yang cukup tentang bidang-bidang yang lain


15

5) Senang membaca buku-buku ilmiah

6) Mampu memecahkan persoalan secara sistematis, terutama yang

berhubungan dengan bidang studi.

7) Memahami prinsip-prinsip kegiatan belajar mengajar

d. Keterampilan

1.) Mampu berperan sebagai organisator proses belajar mengajar

2.) Mampu menyusun bahan pelajaran atas dasar pendekatan

struktural, interdisipliner, fungsional, behavior, dan teknologi.

3.) Mampu menyusun garis program pengajaran (GBPP)

4.) Mampu memecahkan dan melaksanakan teknik-teknik mengajar

yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan

5.) Mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi pendidikan

6.) Memahami dan mampu melaksanakan kegiatan dan pendidikan

luar sekolah

Kompetensi profesional guru, selain berdasarkan pada bakat guru

unsur pengalaman dan pendidikan memegang peranan yang sangat

penting. Pendidikan guru, sebagai suatu usaha yang berencana dan

sistematis melalui berbagai program yang dikembangkan oleh LPTK

dalam rangka usaha peningkatan kompetensi guru.

B. Pendidikan Nasional

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan di

setiap negara. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan


16

Pancasila dan UUD Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama,

kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan

zaman.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat serta

mencerdaskan kehidupan bangsa agar menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggung jawab.

1. Penilaian Portofolio

Portofolio berasal dari bahasa Inggris “ Portofolio “ yang artinya

dokumen atau surat-surat. Dapat juga diartikan sebagai kumpulan kertas-

kertas berharga dari suatu pekerjaan tertentu. Tujuan mengunakan

penilaian portofolio menurut Suderajat ( 2004,128) adalah :

a. Dapat menghargai perkembangan hasil belajar ( prestasi ),

b. Memberi perhatian pada prestasi kerja yang baik,

c. Dapat mendokumentasikan hasil proses kerja yang berlangsung,

d. Dapat mereflesikan kesanggupan mengambil resiko dan melakukan

eksperimen,

e. Dapat membina dan mempercepat pertumbuhan konsep diri

f. Lebih objektif dan terbuka karena dapat ikut menilai hasil kinerja

sendiri.


17

Penilaian portofolio dalam hal ini merupakan pengakuan atas

pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap dokumen

yang menunjukkan rekaman jejak profesional guru.

Dokumen portofolio mendeskripsikan :

a. Kualifikasi akademik

b. Pendidikan dan pelatihan

c. Pengalaman mengajar

d. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran

e. Penilaian dari atasan dan pengawas

f. Prestasi akademik

g. Karya pengembangan profesi

h. Keikutsertaan dalam forum ilmiah

i. Pengalaman organisasi dibidang kependidikan dan sosial

j. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan

2. Pendidikan Profesional ( Pendidikan Tinggi )

Pendidikan profesional yakni pendidikan yang diarahkan terutama

kepada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Pendidikan profesional, yang

juga dikenal sebagai pendidikan keahlian, di selenggarakan pada jenjang

pendidikan tinggi.


18

Tujuan dari pendidikan tinggi adalah :

a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki

kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan,

mengembangkan, dan atau menciptakan ilmu pengetahuan.

b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan.

C. Hakekat Pendidikan

Pendidikan dapat dilihat pengertian secara khusus dan pengertian secara

luas. Dalam arti khusus, Langeveld ( Uyoh Sadulloh, 2003;54 )

mengemukakan bahwa pendidikan adalah bimbingan yang diberikan oleh

orang dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Selanjutnya Abu Ahmadi dan

Nur Uhbiyati (2001;69-71) mengutip beberapa defenisi pendidikan dari para

ahli sebagai berikut:

1 Menurut S. Brojonegoro, mendidik berarti memberi tuntutan kepada

manusia yang belum dewasa dalam pertumbuhan dan perkembangan,

sampai tercapainya kedewasaan dalam arti rohani dan jasmani.

2 Menurut Hoogeveld, mendidik adalah membantu anak supaya anak itu

kelak cakap menyelesaikan tugas hidupnya atas tanggung jawab sendiri.

Jadi pendidikan dalam arti khusus hanya dibatasi sebagai usaha orang

dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Pendidikan dalam arti khusus ini

menggambarkan upaya pendidikan yang terpusat dalam lingkungan keluarga.

Sementara pendidikan dalam arti luas merupakan usaha manusia untuk

meningkatkan kesejahteraan hidupnya, yang berlangsung sepanjang hayat.


19

Menurut Henderson (Uyoh Sadulloh, 2003;55-56), pendidikan

merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan, sebagai hasil

interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik,

berlangsung sepanjang hayat sejak manusia lahir. Warisan sosial

merupakan alat bagi manusia untuk pengembangan manusia terbaik dan

inteligen, untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Sementara menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,

Bangsa dan Negara (pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas No.20 Tahun

2003).

Dari pengertian – pengertian di atas ada beberapa prinsip dasar tentang

pendidikan yang akan dilaksanakan (Uyoh Sadulloh, 2003;56):

1. Pendidikan berlangsung seumur hidup. Usaha pendidikan sudah

dimulai sejak manusia lahir dari kandungan ibunya, sampai tutup usia,

sepanjang ia mampu untuk menerima pengaruh dan dapat

mengembangkan dirinya. Suatu konsekuensi dari konsep pendidikan

sepanjang hayat adalah, bahwa pendidikan tidak identik dengan

persekolahan. Pendidikan akan berlangsung dalam lingkungan

keluarga, sekolah, dan masyarakat.


20

2. Tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama

semua manusia: tanggungjawab orang tua, tanggungjawab masyarakat,

dan tanggungjawab pemerintah. Pemerintah tidak boleh memonopoli

segalanya. Bersama keluarga dan masyarakat, pemerintah berusaha

semaksimal mungkin agar pendidikan mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.

3. Manusia pendidikan merupakan suatu keharusan, karena dengan

pendidikan manusia akan memiliki kemampuan dan kepribadian yang

berkembang, yang disebut manusia seluruhnya.

D. Kebijakan Pemerintah

Dalam peraturan Menteri No 18 Tahun 2007, guru wajib memiliki

akademik (S1), kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan

sebuah sertifikat guru. Sertifikat guru adalah bukti formal sebagai pengakuan

yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Sertifikat guru didapat

melalui proses yang disebut sertifikasi guru.

Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi

persyaratan. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang

dimiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan

ditetapkan oleh pemerintah. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga

profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan


21

pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Kedudukan guru sebagai tenaga

profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai

agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Kedudukan guru tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem

pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:

Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga Negara yang

demokratis dan bertanggung jawab.

Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan

berdasarkan prinsip sebagai berikut (http://www.depdiknas.go.id):

Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; memiliki komitmen

untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak

mulia; memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai

dengan bidang tugas; memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan

bidang tugas; memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan

secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; memiliki jaminan

perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; memiliki

organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang

berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri

yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan


22

berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan,

nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban

(http://www.depdiknas.go.id):

Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang

bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; meningkatkan

dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara

berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan

seni; bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis

kelamin, agama, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga,

dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; menjunjung

tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-

nilai agama dan etika; memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan

bangsa.


23

BAB III

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan kelayakan sertifikasi guru sebagai program

pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme guru dan, mengangkat harkat

dan martabat guru ditinjau dari segi upah, kompetensi guru, penilaian portofolio,

dan hakekat pendidikan.

A. Sertifikasi Guru Ditinjau dari Segi Upah

Profesional berhubungan dengan upah atau gaji dari apa yang dikerjakan,

baik pekerjaan - pekerjaan yang dilakukan secara sempurna atau tidak. Upah

dalam kriteria Glenn Langford (Kompas, 15 september 2007) menempati

urutan pertama, karena upah merupakan sesuatu yang paling utama, dengan

upah seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan primer.

Upah yang seimbang akan mampu memberi motivasi seseorang untuk bekerja

maksimal, disamping itu manakala upah terabaikan dalam suatu organisasi

terjadi gejolak dan kelesuan kerja.

Pelaksanaan ujian sertifikasi guru tidak relevan diterapkan di Indonesia

karena tidak sesuai dengan mentalitas para guru pada umumnya. Dalam

penyelenggaraan sertifikasi diharapkan para guru memperoleh penghasilan di

atas kebutuhan hidup diatas minimum dan jaminan kesejahteraan sosial

(UUGD pasal 14 (1)). Tetapi bagi para guru yang melakukan sertifikasi dan

dinyatakan lulus, terutama bagi para guru di luar pulau jawa, tunjangan


24

sertifikasi yang telah dijanjikan pemerintah hal belum terealisasi contohnya, di

daerah NTB dan NTT para guru yang telah lulus sertifikasi sudah satu tahun

lebih belum mendapatkan tunjangan profesionalnya (Suara Merdeka, 25

September 2007). Seharusnya sejak awal pelaksanaan sertifikasi dilakukan

dan hasilnya diketahui pemerintah melakukan keadilan dalam bentuk

kemerataan dalam memberikan hak dan kewajiban yang telah dijanjikan. Di

sisi lain masih banyak guru-guru yang telah mengabdi lebih dari 30 tahun

tidak bisa mengikuti ujian sertifikasi guru dikarenakan gaji yang tidak cukup

untuk melanjutkan ke tingkat sarjana (Kompas, 17 September 2007).

Ujian sertifikasi juga menumbuhkan sikap mental atau penurunan moral

karena banyak terjadi manipulasi untuk lolos sertifikasi dan ingin mendapat

upah di atas minimum ( 2 kali gaji / upah ), sehingga ujian sertifikasi tidak

dapat dipakai sebagai bentuk kesejahteraan saja tetapi sebagai sarana untuk

mencapai suatu tujuan, yakni keberadaan guru yang berkualitas.

B. Sertifikasi Guru Ditinjau dari Segi Kompetensi Guru

Dalam UUGD Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 menyatakan kompetensi

adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus

dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas

keprofesionalan. Indonesia pada tahun 2005 telah memiliki UUGD, yang

merupakan kebijakan untuk intervensi langsung meningkatkan kualitas

kompetensi guru lewat kebijakan keharusan guru memiliki kualifikasi S-1 atau

D-4, dan memiliki sertifikasi profesi. Dengan sertifikasi ini pula guru berhak


25

mendapat tunjangan profesi sebesar 1 bulan gaji pokok guru. Kebijakan ini

pada intinya adalah meningkatkan kualitas kompetensi dengan menghasilkan

lulusan – lulusan yang baik (SD sampai SMU/SMK) seiring dengan

peningkatan kesejahteraan guru.

Patut mulai dipertanyakan apakah sertifikasi akan secara otomatis

meningkatkan kualitas kompetensi guru, dan kemudian akan meningkatkan

mutu pendidikan?. Adakah jaminan bahwa dengan memiliki sertifikasi, guru

akan lebih bermutu? karena bukti – bukti hasil sertifikasi dalam kaitan dengan

peningkatan mutu guru bervariasi dengan hasil survey terhadap kualitas

pendidikan pada 117 negara. Negara Indonesia menempati urutan ke 112 di

atas negara Vietnam (Martinis Yamin dalam Profesionalisasi Guru ,2007:75-

76). Di Amerika Serikat kebijakan sertifikasi bagi guru belum berhasil

meningkatkan kualitas kompetensi guru, hal ini antara lain dikarenakan

kuatnya resistensi dari kalangan guru sehingga pelaksanaan sertifikasi berjalan

lambat. Sebagai contoh dalam kurun waktu 10 tahun, mulai tahun 1997 –

2006, AS hanya mentargetkan 100.000 guru untuk di sertifikasi. Bandingkan

dengan Indonesia dalam kurun waktu yang sama mentargetkan 2,7 juta guru.

Sertifikasi merupakan sarana atau instrumen untuk meningkatkan kualitas

kompetensi guru. Sertifikasi bukan tujuan, melainkan sarana untuk mencapai

suatu tujuan, yakni keberadaan guru yang berkualitas. Kegagalan dalam

mencapai tujuan ini, terutama dikarenakan menjadikan sertifikasi sebagai

tujuan itu sendiri.


26

Bagi bangsa dan pemerintah Indonesia harus senantiasa mewaspadai

kecenderungan ini, bahwa jangan sampai sertifikasi menjadi tujuan. Oleh

karenanya semenjak awal harus ditekankan khususnya dikalangan pendidik,

guru dan dosen, bahwa tujuan utama adalah kualitas, sedangkan kualifikasi

dan sertifikasi merupakan sarana untuk mencapai kulitas tersebut.

Tabel 2.2 Rata-rata Jumlah Guru Layak Mengajar Tiap Pulau di Indonesia

Tahun pelajaran 2002/2003-2005/2006 No Pulau Tahun Pelajaran

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 1 Jawa 21.801,17 29.938,33 27.615 29.250,67 2 Sumatera 6.274,89 6.519,11 7.956,22 8.889,56 3 Kalimantan 2.903,25 3.158 3.855,5 4.175,25 4 Sulawesi 4.020,4 4.251,8 4.716,4 5.568 5 Indonesia Timur 3.172 3.407,33 3.850,83 4.163,17

Jumlah Rata-rata 38.171,71 41.274,57 47.993,95 52.046,65 Sumber: Data Statistik Depdiknas,diolah (lampiran 1)

Dari tabel di atas dapat diketahui rata-rata jumlah guru layak mengajar di

Pulau Jawa pada tahun pelajaran 2005/2006 sebanyak 29.250,67 guru, Pulau

Sumatera 8.889,56 guru, Pulau Kalimantan 4.175,25 guru, Pulau Sulawesi

5.568 guru, dan rata-rata jumlah guru layak mengajar paling rendah di Pulau

Indonesia Timur 4.163,17 guru. Dari tahun ke tahun jumlah guru layak

mengajar bertambah disetiap pulau. Namun jumlah guru layak mengajar di

Pulau Jawa lebih banyak di bandingkan dengan di luar pulau Jawa. Hal ini

juga memperlihatkan jumlah guru yang mengajar di pulau Jawa lebih banyak.

Pemerintah seharusnya memperhatikan jumlah guru yang ada di luar pulau

Jawa agar lebih terpenuhi sesuai dengan kapasitas sekolah-sekolah yang ada.


27

Tabel 2.3 Persentase Jumlah Guru Layak Mengajar Tiap Pulau di Indonesia

Tahun pelajaran 2002/2003-2005/2006 No Pulau Tahun Pelajaran

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 1 Jawa 54,95 55,97 55,34 54,00 2 Sumatera 23,73 22,86 23,92 24,61 3 Kalimantan 4,88 4,92 5,15 5,13 4 Sulawesi 8,44 8,28 7,87 8,57 5 Indonesia Timur 8,00 7,97 7,72 7,69

Sumber: Data Statistik Depdiknas,diolah (lampiran 1)

Persentase jumlah guru layak mengajar untuk tiap pulau di Indonesia

terhadap jumlah guru layak mengajar keseluruhan dari data tahun pelajaran

2002/2003-2005/2006 menunjukkan persentase jumlah guru layak mengajar

terbanyak di pulau Jawa. Pada tahun pelajaran 2002/2003 persentase jumlah

guru layak mengajar di pulau Jawa 54,95%, dan pada tahun pelajaran

2005/2006 persentase jumlah guru layak mengajar di pulau Jawa 54,00%. Di

ikuti oleh pulau Sumatera 24,61%, pulau Sulawesi 8,57%, pulau Indonesia

Timur 7,69%, dan pulau Kalimantan 5,13%.

Dari tabel di atas disimpulkan jumlah guru layak mengajar dipulau Jawa

lebih banyak dibandingkan dengan jumlah guru layak mengajar di luar pulau

Jawa. Dengan melihat tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sertifikasi tidak

relevan diterapkan sebagai program pemerintah untuk meningkatkan kualitas

guru dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia ditinjau dari segi

kompetensi profesional.

C. Sertifikasi Guru Ditinjau dari Segi Penilaian Portofolio

Ada dua macam pelaksanaan uji sertifikasi, sebagai bagian dari pendidikan

profesi, bagi mereka calon pendidik, dan berdiri sendiri untuk mereka yang

saat diundangkannya UUGD sudah berstatus pendidik. Sertifikat pendidik atau


28

guru dalam jabatan akan dilaksanakan dalam bentuk penilaian portofolio.

Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru

dalam bentuk kumpulan dokumen yang mendeskripsikan :

1. Kualifikasi akademik

2. Pendidikan dan pelatihan

3. Pengalaman mengajar

4. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran

5. Penilaian dari atasan dan pengawas

6. Prestasi akademik

7. Karya pengembangan profesi

8. Keikutsertaan dalam forum ilmiah

9. Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial

10. Penghargaan yang relevan dibidang pendidikan

Masing – masing komponen dibuktikan dengan dokumen atau bukti fisik,

ijazah, sertifikat, piagam, surat keputusan, atau karya cipta. Guru yang

memenuhi penilaian portofolio dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat

pendidik. Sedangkan guru yang tidak lulus penilaian portofolio dapat :

1. Melakukan kegiatan – kegiatan untuk melengkapi portofolio agar

mencapai nilai lulus, atau

2. Mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang di akhiri dengan

evaluasi / penilaian sesuai persyaratan yang ditentukan oleh perguruan

tinggi penyelenggara sertifikat.


29

Sepintas proses sertifikasi yang dilakukan terhadap guru dalam jabatan

tampak dipermudah. Para guru tidak perlu repot mengeluarkan biaya, tenaga

dan pikiran untuk mengikuti perkuliahan guna menyelesikan 36 sks atau

sekitar 4 semester di lembaga pendidikan, tenaga kependidikan ( LPTK ).

Mereka cukup mengumpulkan bukti – bukti fisik, kemudian dinilai oleh tim

asesor.

Namun kenyataannya, berdasarkan pengalaman para guru di beberapa

daerah yang telah terdaftar sebagai peserta sertifikasi ternyata mengalami

banyak kendala atau kesulitan. Mereka pesimistis dan putus harapan dapat

lolos seleksi dengan portofolio, sebagaimana dikatakan oleh Y. Suparso. A,

berbagi kemungkinan “Permainan“ dalam sertifikasi ( Kompas, 17 Juli 2007).

Akibat adanya kendala – kendala itulah kemungkinan adanya berbagai

“permainan “ antara guru peserta sertifikasi dengan tim asesor atau atasannya,

atau dengan pihak – pihak lain yang kemungkinan terkait kepentingan guru

peserta sertifikasi. Yang mendorong kemungkinan besar terjadinya hal itu

adalah kenyataan kondisi masyarakat kita, termasuk para guru di dalamnya.

Hal ini mengindikasikan pemerintah, tim asesor, pengawas sekolah, kepala

sekolah, hingga para guru di harapkan memegang teguh komitmen bahwa

sertifikasi bukan sekedar “revolusi” pendapatan guru, melainkan upaya serius

meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan.


30

D. Sertifikasi Guru Ditinjau dari Segi Hakekat Pendidikan

Pendidikan berlangsung seumur hidup. Usaha pendidikan sudah dimulai

sejak manusia lahir dari kandungan ibunya, sampai tutup usia, sepanjang ia

mampu untuk menerima pengaruh dan dapat mengembangkan dirinya. Suatu

konsekuensi dari konsep pendidikan sepanjang hayat adalah, bahwa

pendidikan tidak identik dengan persekolahan. Pendidikan akan berlangsung

dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Manusia pendidikan merupakan suatu keharusan, karena dengan

pendidikan manusia akan memiliki kemampuan dan kepribadian yang

berkembang, yang disebut manusia seluruhnya.

Pelaksanaan sertifikasi guru tidak relevan diterapkan karena tidak sesuai

dengan tujuan yaitu kualitas. Dalam penyelenggaraan sertifikasi diharapkan

para guru yang telah lulus uji sertifikasi benar – benar menunjukkan

kompetensinya atau keahlian yang dimiliki sehingga dapat lebih baik

mengajar dan mendidik karena dari seorang guru dapat diperoleh ilmu

pengetahuan yang berharga dan penting bagi kehidupan peserta didik serta

dapat mencapai tujuan pendidikan yang baik pula.


31

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut:

1. Sertifikasi guru ditinjau dari segi upah tidak relevan sebagai program

pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru dan peningkatan mutu

pendidikan di Indonesia karena tidak sesuai dengan mentalitas guru yang

hanya menilai kemampuan lulus dari sertifikasi saja tidak dapat melihat

pengalaman dan pengabdian yang telah diberikan kepada pemerintah.

Sertifikasi digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab

yang hanya mementingkan pendapatan daripada tujuan sertifikasi sendiri.

2. Sertifikasi guru ditinjau dari segi kompetensi profesional tidak relevan

sebagai program pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru dan

peningkatan mutu pendidikan di Indonesia karena tidak sesuai dengan

kemampuan masing-masing guru untuk melanjutkan pendidikan ke

jenjang S-1 sebagai syarat utama untuk memiliki sertifikasi. Pelaksanaan

sertifikasi ini hanya menilai satu sisi saja, misalnya yang di prioritaskan

otonomi daerah yang besar contohnya Pulau Jawa terutama Jakarta.

Seharusnya kebijakan pemerintah dalam mensertifikasi kompetensi guru

harus merata dan menyeluruh.


32

3. Sertifikasi guru ditinjau dari segi penilaian portofolio tidak relevan sebagai

program pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru dan peningkatan

mutu pendidikan di Indonesia karena seharusnya pemerintah memberikan

persyaratan yang dapat dilakukan oleh para guru terutama bagi para guru

yang sudah lama pengabdiannya dan bagi para guru layak mengajar di

daerah – daerah terpencil dan pelosok karena mereka yang seharusnya

menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Pelaksanaan portofolio dalam

sertifikasi ini banyak terjadi kecurangan-kecurangan pada masyarakat

terutama para guru di dalamnya, sertifikasi ini membuat moral para peserta

sertifikasi menjadi bobrok akibat keinginan penghasilan saja tanpa melihat

tujuan dan manfaat dari sertifikasi itu sendiri.

4. Sertifikasi guru ditinjau dari segi hakekat pendidikan tidak relevan sebagai

program pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru dan peningkatan

mutu pendidikan di Indonesia karena sikap mentalitas dan fatalisme yang

melanda para guru saat ini. Sehingga kurang bijak bila dinilai dengan

sertifikasi, bagaimana dengan para guru yang tidak lulus atau bahkan tidak

dapat mengikuti sertifikasi dikarenakan dari segi umur, ekonomi, dan lain

sebagainya. Apakah mereka tidak layak untuk dikatakan profesional dan

tidak bermutu padahal pengabdian mereka jauh lebih layak karena dapat

mengantarkan peserta didik menjadi orang yang dewasa dan berilmu.

Pemerintah perlu memperhatikan juga kondisi para guru di luar pulau jawa

karena guru layak mengajar di luar pulau Jawa lebih sedikit dibanding

guru layak mengajar di Pulau Jawa.


33

B. Saran

Setelah membahas dan menyimpulkan masalah maka penulis hanya bisa

memberikan saran sebatas mengenai kebijakan mengenai sertifikasi guru saja.

Banyak gejala penyimpangan dan tuntutan akan kebijakan sertifikasi ini oleh

karenanya, begitu ada ada gejala penyimpangan, pemerintah harus segera

mengambil tindakan tegas. Seperti mencabut hak melaksanakan sertifikasi

pada lembaga yang ditunjuk, atau menetapkan seseorang tidak boleh menjadi

penguji sertifikasi, dan lain sebagainya.

Pemerintah harus konsekuen bahwa sertifikasi merupakan standard

nasional yang harus dipatuhi. Toleransi bisa diberikan dalam pengertian waktu

transisi. Misalnya, untuk Jawa Tengah transisi 5 tahun, tetapi untuk daerah

terpencil transisi 10 tahun. Tetapi standar tidak mengenal toleransi. Karena

akan muncul berbagai tuntutan dari berbagai daerah yang secara geografis

memiliki tingkat pendidikan yang relatif tertinggal. Tuntutan demi tuntutan

akan mempengaruhi penentuan yang mendasar pada kemampuan suatu

perguruan tinggi, maka pemerintah harus tegas dan konsisten demi kelancaran

program sertifikasi guru ini.


34

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, Abu dan Uhbiyati, Nur. (2001). Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.

Anonim. (2007). “Indikasi Pemalsuan Portofolio Masih Terjadi”. Kompas (15 Oktober 2007).

Anonim. (2004). “Menurunnya Kulitas Guru”. Kompas (20 November 2004)

Anonim. (2007). “Profesi Guru”. Kompas (20 Nopember 2004).

Anonim. (2007). Sertifikasi untuk Guru dalam Jabatan”. Kompas (17 September 2007).

Anonim. (2007). “Sertifikasi guru dan peningkatan mutu guru”. Kompas (14 Mei

2007). Arikunto, Suharsimi. (1990). Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi

dan Kejuruan. Jakarta: Rajawali Pers. Diana w.Kommers. (2000). Payment. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hamalik, Oemar. (2003). Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara.

http://www.puskur.or.id

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 034/U/2003 Tentang pengangkatan Guru Bantu Tahun 2003.

Peraturan Pemerintah RI No.18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Pendidik.

Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang UUGD .

Soedijarto. (1993). Menuju Pendidikan Nasional Yang Relevan dan Bermutu. Jakarta: Balai Pustaka.

Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Pasal 39(1) Tentang

Tugas Guru. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Yamin, Martinis. (2007). Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP. Jakarta: Gaung Persada press.


35

TABEL / TABLE : 15

PERKEMBANGAN PERSENTASE GURU LAYAK MENGAJAR TERHADAP GURU*) SELURUHNYA TIAP PROPINSITREND OF PERCENTAGE OF QUALIFIED TEACHERS TO TEACHERS*) BY PROVINCESEKOLAH MENENGAH (SM) / SENIOR SECONDARY SCHOOL (SSS)TAHUN / YEAR : 2002-2003 - 2005/2006

No. Provinsiprovince Jml./Total % Jml./Total % Jml./Total % Jml./Total %

1 DKI Jakarta 20.017 61.61 20.132 61.61 22.901 66.24 23.359 68.812 Jawa Barat 27.331 63.63 32.463 63.63 37.682 65.85 38.57 67.733 Banten 5.147 63.63 6.462 63.63 7.684 62.8 8.475 67.574 Jawa Tengah 32.626 67.32 34.987 67.32 40.521 73.85 43.764 76.615 DI Yogyakarta 7.386 62.95 7.982 62.95 8.811 71.58 9.516 75.96 Jawa Timur 38.3 68.28 41.604 68.28 48.091 76.17 51.82 79.25

7 Nanggroe Aceh Darussalam 5.261 60.15 5.425 60.15 6.793 74.05 8.231 80.198 Sumatera Utara 15.902 49.95 16.209 49.95 21.701 61.65 24.453 65.329 Sumatera Barat 9.106 68.6 9.311 68.6 10.562 74.58 12.448 77.64

10 Riau 5.236 61.27 5.791 61.27 5.167 62.61 5.901 71.111 Kepulauan Riau12 Jambi 3.143 62.71 3.159 62.71 4.039 74.14 4.355 78.1713 Sumatera Selatan 6.665 58.22 6.762 58.22 9.061 65.22 9.965 65.3814 Bangka Belitung 1.318 54.85 1.271 54.85 1.535 60.41 1.367 55.815 Bengkulu 2.426 71.82 2.717 71.82 2.772 72.97 2.966 77.7316 Lampung 7.417 60.58 8.027 60.58 9.976 64.34 10.32 68.35

17 Kalimantan Barat 3.074 48.94 3.292 48.94 3.759 52.48 4.229 54.9618 Kalimantan Tengah 1.712 53.96 1.754 53.96 2.376 65.01 2.744 66.1519 Kalimantan Selatan 3.183 64.17 3.465 64.17 4.136 75.68 4.257 77.3920 Kalimantan Timur 3.644 58.32 4.121 58.32 5.151 66.39 5.471 72.22

21 Sulawesi Utara 3.538 73.19 3.709 73.19 3.994 76.25 4.464 74.2822 Gorontalo 923 76.03 995 76.03 1.067 67.49 1.389 83.9323 Sulawesi Tengah 1.623 44.66 1.84 44.66 2.631 63.77 3.671 77.2524 Sulawesi Selatan 11.483 70.04 11.761 70.04 12.316 75.88 14.165 80.5825 Sulawesi Barat … … … … … … … …26 Sulawesi Tenggara 2.535 67.56 2.954 67.56 3.574 81.84 4.151 …

54.37 84.8227 Maluku 1.724 53.36 1.881 53.36 2.06 74.23 2.202 55.3328 Maluku utara 931 54.19 966 54.19 1.342 78.73 1.833 74.6929 Bali 6.454 71.59 6.828 71.59 7.419 75.61 7.942 80.4730 Nusa Tenggara Barat 3.792 68.76 4.265 68.76 5.239 61.68 5.424 7231 Nusa Tenggara Timur 3.421 54.01 3.531 54.01 4.457 72.94 4.568 59.8532 Papua 2.71 58.14 2.973 58.14 2.588 … 3.01 72.1333 Irian Jaya Barat … … … … … … …

Indonesia 238.028 63.02 256.637 63.02 299.405 69047 325.03 72.44Catatan / Note :… : Data tidak tersedia/ data not availableSumber: Data Statistik Depdiknas

2005/2006

Lampiran 1

2002/2003 2003/2004 2004/2005


36

Lampiran 2

CONTOH SUBTANSI SERTIFIKASI PENDIDIK

Nomor:………

SERTIFIKAT PENDIDIK

Rektor Universitas ………………………, memberikan Sertifikat Pendidik Kepada:

Nama :

Nomor Induk Peserta :

Tempat/Tanggal Lahir :

Telah mengikuti Sertifikasi Pendidik dan dinyatakan LULUS serta yang

bersangkutan dinyatakan sebagai guru professional dalam bidang studi/ Guru

Kelas…….dijenjang……………(TK/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SLB/SMA/MA/SMK

/MAK)

Rektor………

……………… Nama & NIP

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan

Logo

Foto


Download - KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG SERTIFIKASI GURUKEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG SERTIFIKASI GURU TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Top Related