-
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan PanganDeputi III-Badan POM RI@2004
BAHAYA BIOLOGIS BAHAYA KIMIA
BAHAYA FISIK BEBAS BAHAYA
AMANKAN PANGANdan
BEBASKAN PRODUKdari
BAHAN BERBAHAYA
KEBIJAKAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
SERTA PP NO 28 TAHUN 2004
DIREKTORAT SURVEILAN DAN PENYULUHAN KEAMANAN PANGANDEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
DAN BAHAN BERBAHAYABADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN R.I
WINIATI P. RAHAYU
-
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan PanganDeputi III-Badan POM RI@2004
Undang-undang RI No 7 Tahun 1996 tentang Pangan
Pasal 3
Tujuan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan adalah:
a. tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia;
b. terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab; dan
c. terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
-
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan PanganDeputi III-Badan POM RI@2004
PP 28/2004 KEAMANAN, MUTU DAN GIZI PANGAN
Pangan yang aman, bermutu dan bergizi sangat penting bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta kecerdasan masyarakat
Masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang merugikan dan/atau membahayakan kesehatan
-
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan PanganDeputi III-Badan POM RI@2004
PRODUSENKONSUMEN
Pangan layak dan aman dikonsumsi(Risiko BB ditekan)
LABORATORIUMBADAN POM &Instansi Terkait PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan PanganDeputi III-Badan POM RI@2004
PP 28 TAHUN 2004 Bab I Ketentuan Umum Bab II Keamanan Pangan Bab III Mutu dan Gizi Pangan Bab IV Pemasukan dan Pengeluaran Pangan
ke Dalam dan dari Wilayah Indonesia Bab V Pengawasan dan Pembinaan Bab VI Peran Serta Masyarakat Bab VII Ketentuan Peralihan Bab VIII Ketentuan Penutup Penjelasan
-
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan PanganDeputi III-Badan POM RI@2004
PENGATURAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN PANGANFROM FARM TO THE TABLE
Perbatasan Negara
PANGAN SEGAR, PANGAN OLAHAN
DAN PANGAN SIAP
SAJI
PANGAN SIAP SAJI
RITEL
PRODUKSI PANGAN SIAP SAJI
DISTRIBUSIKONSUMSENPe
redara
n
PRODUKSI PRA-
PANEN
PRODUKSI PASCA -PANEN
PANGAN SEGAR
DIKONSUMSI BAHAN BAKU LANGSUNG PENGOLAHAN
PANGAN OLAHAN
PENGOLAHAN
-
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan PanganDeputi III-Badan POM RI@2004
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 memuat definisi istilah, antara lain :
Pangan Pangan segar Pangan olahan Pangan olahan tertentu Sistem pangan Perdagangan pangan Penyimpanan pangan Pengangkutan pangan Industri rumah tangga pangan
-
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan PanganDeputi III-Badan POM RI@2004
Bab I Ketentuan Umum (Lanjutan)
Bahan tambahan pangan Pangan produk rekayasa genetika Iradiasi pangan Kemasan pangan Mutu pangan Standar Gizi pangan Sertifikasi mutu pangan Sertifikat mutu pangan Setiap orang Badan
-
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan PanganDeputi III-Badan POM RI@2004
BAB II KEAMANAN PANGAN Bagian pertama terdiri dari pasal 2 s/d 10
tentang Sanitasi, yaitu : Setiap orang yang bertanggung jawab dalam
penyelenggaraan rantai pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi (ps 2 ayat 1)
Persyaratan sanitasi pada ayat 1 diatur oleh Menteri Kesehatan (ps 2 ayat 2)
Pemenuhan persyaratan sanitasi dilakukan dengan menerapkan pedoman cara yang baik (ps 3 s/d 10)
-
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan PanganDeputi III-Badan POM RI@2004
UNTUK MEMBANTU TERJAMINNYA KEAMANAN PANGAN DI SELURUH MATA RANTAI PANGAN,
PEMERINTAH MENETAPKAN PEDOMAN CARA YANG BAIK (GOOD PRACTICES)
PANGAN SEGAR, PANGAN OLAHAN
DAN PANGAN SIAP
SAJI
PANGAN SIAP SAJI
CARA RITEL PANGAN
YANG BAIK
CARA PRODUKSI
PANGAN SIAP SAJI YANG
BAIK
CARA DISTRIBUSI PANGAN YANG
BAIK
KONSUMSENPe
redara
n
CARA BUDIDAYA YANG BAIK
CARA PRODUKSI PANGAN
SEGAR YANG BAIK
PANGAN SEGAR
DIKONSUMSI BAHAN BAKU LANGSUNG PENGOLAHAN
PANGAN OLAHAN
CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN
YANG BAIK
Departemen PerindustrianDepartemen Kelautan dan PerikananBadan POM
Departemen PertanianDepartemen Kelautan dan Perikanan
Badan POM
Badan POM
Departemen Kesehatan
-
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan PanganDeputi III-Badan POM RI@2004
BAB II KEAMANAN PANGAN
Bagian Kedua Bahan Tambahan Pangan
Bagian Ketiga Pangan Produk Rekayasa Genetik
Bagian Keempat Iradiasi Pangan
Bagian Kelima Kemasan Pangan
Bagian Keenam Jaminan Mutu Pangan dan Pemeriksaan Laboratorium
Bagian Ketujuh Pangan Tercemar
-
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan PanganDeputi III-Badan POM RI@2004
Keamanan Bahan Tambahan Pangan
Bab II Bagian kedua, pasal 11 s/d 14 Kepala Badan menetapkan :
BTP yang dinyatakan terlarang Nama dan golongan BTP yang
diijinkan, tujuan penggunaan dan batas maksimal penggunaan menurut jenis pangan
Persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan pengedaran BTP
-
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan PanganDeputi III-Badan POM RI@2004
Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetika
Bab III bagian ketiga Pemeriksaan wajib pangan
produk rekayasa genetika meliputi :
Informasi genetika Deskripsi organisme donor & modifikasi genetika Karakterisasi modifikasi genetika Informasi keamanan pangan (kesepadanan
substansial, perubahan nilai gizi, alergenitas, toksisitas)
-
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan PanganDeputi III-Badan POM RI@2004
Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetika (Lanjutan)
Komisi yang menangani keamanan pangan produk rekayasa genetika :
menetapkan persyaratan dan tata cara pemeriksaan keamanan pangan produk rekayasa genetika
memeriksa keamanan pangan produk rekayasa genetika
Berdasarkan rekomendasi komisi, Kepala Badan POM menetapkan bahan baku, BTP, dan/ atau bahan bantu lain hasil proses rekayasa genetika yang dinyatakan aman
-
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan PanganDeputi III-Badan POM RI@2004
Iradiasi Pangan Bab II bagian keempat, pasal 15
Fasilitas iradiasi yang digunakan harus didaftarkan kepada Kepala Badan yang bertanggung jawab di bidang pengawasan nuklir
Ketentuan tentang pangan iradiasi ditetapkan oleh Kepala Badan POM
-
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan PanganDeputi III-Badan POM RI@2004
Kemasan Pangan
Bab II bagian kelima, pasal 16 s/d 20 Kepala Badan POM menetapkan :
Bahan yang dilarang dan yang diizinkan digunakan sebagai kemasan pangan
Persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan penggunaan bahan kemasan pangan
Tata cara pengemasan pangan secara benar
-
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan PanganDeputi III-Badan POM RI@2004
Jaminan Mutu Pangan dan Pemeriksaan Laboratorium
(Bagian Keenam, pasal 21 dan 22)
Yang diuji laboratoris: Mentan atau MenKP : pangan segar
Kepala Badan POM : pangan olahan
Pengujian laboratoris dilakukan di laboratorium pemerintah
atau laboratorium lain yang
telah terakreditasi
Mentan, MenKP, Menhut, Menperind, Menkes, Ka Badan POM
Standar /persyaratan lain tentang SJMP
-
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan PanganDeputi III-Badan POM RI@2004
Pangan Tercemar Bagian Ketujuh, pasal 23 s/d 28
Pangan tercemar meliputi pangan yang : Mengandung bahan beracun, berbahaya atau
merugikan atau membahayakan kesehatan Mengandung cemaran melampaui ambang batas
maksimal Mengandung bahan yang terlarang dalam proses
produksi Mengandung bahan kotor, busuk, tengik, terurai, bahan
nabati atau hewani berpenyakit atau bangkai Sudah kedaluwarsa
-
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan PanganDeputi III-Badan POM RI@2004
Pangan Tercemar (Lanjutan)
Menteri Pertanian atau Perikanan (untuk pangan segar) atau Kepala Badan (untuk pangan olahan) : Menetapkan bahan yang dilarang penggunaannya
dalam proses produksi pangan Menetapkan ambang batas maksimal cemaran Mengatur dan/ atau menetapkan
persyaratan cara, metode, dan/ atau bahan tertentu yang berisiko merugikan dan/ atau membahayakan kesehatan
Menetapkan bahan yang dilarang dalam produksi peralatan pengolahan, penyiapan, pemasaran dan/ atau penyajian pangan
-
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan PanganDeputi III-Badan POM RI@2004
Pangan Tercemar (Lanjutan) Pasal 25-28 tentang KLB keracunan
pangan, Pasal 25: - Setiap orang wajib lapor - UPK melakukan tindakan pertolongan,
mengambil contoh, melaporkan ke Dinkes kab/kota dan Badan POM cq Balai
-Dinkes melakukan pemeriksaan dan penanggulangan KLB, melaporkan ke Dinkes propinsi dan Badan POM cq Balai
-Badan cq Balai memeriksa dan menguji contoh pangan untuk menentukan penyebab keracunan
-
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan PanganDeputi III-Badan POM RI@2004
Pangan Tercemar (Lanjutan)26: Pemeriksaan dan penanggulangan KLB oleh Dinkes
Propinsi bila KLB lintas kab/kota Pemeriksaan dan penanggulangan KLB oleh Depkes
dan atau Badan POM bila KLB lintas propinsi27: KLB tindak pidana, penyidikan oleh PPNS Badan dan
atau penyidik lainnya28: Depkes: ketentuan tindakan pertolongan kepada korban,
pengambilan contoh spesimen, pengujian spesimen dan pelaporan KLB
Badan POM: tata cara pengambilan contoh, pengujian laboratorium dan pelaporan penyebab KLB
-
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan PanganDeputi III-Badan POM RI@2004
BAB III MUTU DAN GIZI PANGAN
Bagian pertama tentang Mutu Pangan, ps 29-31 : Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN)
menetapkan SNI mutu pangan Pemberlakuan SNI oleh Menteri Perindustrian,
Pertanian, Perikanan, atau Kepala Badan POM berkoordinasi dengan Kepala BSN
Menteri Pertanian, Perikanan, atau Kepala Badan menetapkan ketentuan mutu pangan di luar SNI, terutama pangan dengan tingkat risiko keamanan tinggi
-
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan PanganDeputi III-Badan POM RI@2004
Sertifikasi Pangan Bagian Kedua tentang Sertifikasi Mutu Pangan,
pasal 32-35 : Persyaratan dan tata cara sertifikasi mutu pangan dengan
tingkat risiko keamanan tinggi ditetapkan oleh Menteri Pertanian, Perikanan, atau Kepala Badan POM.
Menteri Kesehatan menetapkan jenis dan jumlah zat gizi yang akan ditambahkan serta jenis-jenis pangan yang dapat diperkaya atau difortifikasi
Menteri Perindustrian menetapkan jenis pangan yang wajib diperkaya dan/ atau difortifikasi dan tata cara pengayaan dan/ atau fortifikasi gizi pangan tertentu
Peredaran pangan yang diperkaya dan/ atau difortifikasi gizi wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran dari Kepala Badan POM
-
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan PanganDeputi III-Badan POM RI@2004
BAB IV PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN KE DALAM DAN
DARI WILAYAH INDONESIA Bab V bagian pertama, pasal 36-40 :
menetapkan persyaratan dan persetujuan pemasukan pangan Mentan atau MenKP : pangan segar Kepala Badan POM : pangan olahan
Menteri Pertanian, Perikanan, Perindustrian, atau Kepala Badan POM menetapkan ketentuan lebih lanjut
Bab V bagian kedua, pasal 41 : Menteri Pertanian, Perikanan, atau Kepala Badan POM
menetapkan persyaratan pangan yang akan dikeluarkan dari wilayah Indonesia dan berkoordinasi dengan Kepala BSN untuk mengupayakan saling pengakuan pelaksanaan penilaian kesesuaian dalam memenuhi persyaratan negara tujuan
-
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan PanganDeputi III-Badan POM RI@2004
BAB V PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Bagian pertama tentang Pengawasan, pasal 42 s/d 50 Surat persetujuan pendaftaran pangan olahan
ditetapkan oleh Kepala Badan POM Pangan IRT wajib memiliki SPP-IRT yang diterbitkan
bupati/walikota Pedoman pemberian SPP-IRT ditetapkan oleh Kepala
Badan Yang dibebaskan: pangan dengan masa simpan
-
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan PanganDeputi III-Badan POM RI@2004
Perbatasan Negara
PRODUKSI PRA-
PANEN
PRODUKSI PASCA -PANEN
PANGAN SEGAR
DIKONSUMSI BAHAN BAKU LANGSUNG PENGOLAHAN
PANGAN OLAHAN
PENGOLAHAN
Pangan olahan untuk deperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran (berdasarkan hasil penilaian keamanan, mutu dan gizi pangan olahan)
Dikecualikan pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga (pangan olahan IRT wajib memiliki sertifikat produksi pangan IRT)
Pangan olahan untuk deperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran (berdasarkan hasil penilaian keamanan, mutu dan gizi pangan olahan)
Dikecualikan pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga (pangan olahan IRT wajib memiliki sertifikat produksi pangan IRT)
CORNBEEF
Ka. Badan POM (MD dan ML)
Bupati/Walikota(P-IRT)
PENGAWASAN
-
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan PanganDeputi III-Badan POM RI@2004
Badan POM berwenang melakukan pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan yang beredar (mengambil contoh pangan dan melakukan pengujian)
Hasil pengujian disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh Departemen Pertanian, Kelautan dan Perikanan (pangan segar), Departemen Kelautan dan Perikanan, Peridustrian (pangan olahan), Badan POM (pangan olahan tertentu), Pemerintah Kabupaten/Kota (pangan olahan IRT dan pangan siap saji)
Badan POM berwenang melakukan pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan yang beredar (mengambil contoh pangan dan melakukan pengujian)
Hasil pengujian disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh Departemen Pertanian, Kelautan dan Perikanan (pangan segar), Departemen Kelautan dan Perikanan, Peridustrian (pangan olahan), Badan POM (pangan olahan tertentu), Pemerintah Kabupaten/Kota (pangan olahan IRT dan pangan siap saji)
PANGAN SEGAR, PANGAN OLAHAN
DAN PANGAN SIAP
SAJI
PANGAN SIAP SAJI
RITEL
PRODUKSI PANGAN SIAP SAJI
DISTRIBUSIKONSUMSENPeredaran
-
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan PanganDeputi III-Badan POM RI@2004
KEWENANGAN PEMERIKSAAN DALAM HAL TERDAPAT DUGAAN TERJADINYA PELANGGARAN HUKUM DI
BIDANG PANGAN
PANGAN SEGAR, PANGAN OLAHAN
DAN PANGAN SIAP
SAJI
PANGAN SIAP SAJI
KONSUMSENPeredaran
CORNBEEF
Kepala Badan POM (pangan olahan MD, ML)
Bupati/Walikota(pangan olahan IRT)
Bupati/Walikota (pangan siap saji)
Gubernur dan atau Bupati/Walikota (pangan segar)
-
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan PanganDeputi III-Badan POM RI@2004
PANGAN SEGAR, PANGAN OLAHAN
DAN PANGAN SIAP
SAJI
PANGAN SIAP SAJI
CARA RITEL PANGAN
YANG BAIK
CARA PRODUKSI
PANGAN SIAP SAJI YANG
BAIK
CARA DISTRIBUSI PANGAN YANG
BAIK
KONSUMSENPeredaran
CARA BUDIDAYA YANG BAIK
CARA PRODUKSI PANGAN
SEGAR YANG BAIK
PANGAN SEGAR
DIKONSUMSI BAHAN BAKU LANGSUNG PENGOLAHAN
PANGAN OLAHAN
CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN
YANG BAIK
PEMBINAAN, pasal 51
Pemerintah Kab/Kota (pangan siap saji)Pemerintah Kab/Kota (pangan siap saji)
Departemen PertanianDepartemen Kelautan dan PerikananDepartemen PertanianDepartemen Kelautan dan Perikanan
Departemen Kelautan dan Perikanan,Departemen Perindustrian, Badan POM(pangan olahan tertentu) dan Pemerintah Kab/Kota (pangan olahan IRT)
Departemen Kelautan dan Perikanan,Departemen Perindustrian, Badan POM(pangan olahan tertentu) dan Pemerintah Kab/Kota (pangan olahan IRT)
Pembinaan terhadap PEMDA dan masyarakat dilaksanakan oleh Badan
-
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan PanganDeputi III-Badan POM RI@2004
BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT
Peran serta masyarakat dapat disampaikan langsung atau tidak langsung kepada Menteri Pertanian, Perikanan, Kesehatan, Perindustrian, Kepala Badan, Gubernur atau Bupati/ Walikota
-
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan PanganDeputi III-Badan POM RI@2004
JejaringIntelijen Pangan
JejaringPromosi Keamanan Pangan
Jejaring Pengawasan Pangan
Kerjasama Badan POM, Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen
Kelautan dan Perikanan, Departemen Pendidikan Nasional, Pemerintah Daerah, universitas, lembaga penelitian, laboratorium swasta dan
pemerintah, asosiasi industri dan perdagangan, Badan Standarisasi Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat, industri pangan, media massa,
dan lain-lain.
Jejaring Keamanan Pangan Nasional
(Risk Assessment)
(Risk Communication)(Risk Management)
-
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan PanganDeputi III-Badan POM RI@2004
Pencanangan Penerapan Sistem
Keamanan Pangan Terpadu Secara Nasional
13 Mei 2004, di Aula Badan POM R.I
Oleh Menko Kesra a.i. Prof. A. Malik Fadjar, MSc
-
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan PanganDeputi III-Badan POM RI@2004
(Risk Assessment)Jejaring Intelijen Pangan
Jejaring ini menghimpun informasi kegiatan pengkajian risiko keamanan pangan dari lembaga terkait (data surveilan, inspeksi, riset keamanan pangan, dsb.)
Balai POM
LP universitas
Dan lain-lain
R & D Industries Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Kesehatan
Food Insp
ectors
-
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan PanganDeputi III-Badan POM RI@2004
Jejaring kerjasama antar lembaga dalam kegiatan yang terkait dengan pengawasan keamanan pangan (standardisasi dan legislasi pangan, inspeksi dan sertifikasi pangan, pengujian
laboratorium, ekspor-impor, dsb.)
Dinas. KesehatanDinas. Pertanian
Balai POM
Dinas. Kelautan & PerikananDinas. Perindustrian &
Perdagangan
Dll.Pemda
Jejaring Pengawasan Pangan
(Risk Management) Bea Cukai
Dan lain-lain
-
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan PanganDeputi III-Badan POM RI@2004
(Risk Communication)Jejaring Promosi Keamanan Pangan
Jejaring promosi keamanan pangan, meliputi pengembangan bahan promosi (poster, brosur, dsb.) dan kegiatan pendidikan, pelatihan,
dan penyuluhan keamanan pangan untuk industri pangan, pengawas
keamanan pangan, dan konsumen
LPPM- kampus,sekolah
Swasta/ industri pangan
Asosiasi konsumen
NGO
Dinas komunikasi
Dinas Pendidikan nasional
Balai POM
Dinas Kesehatan
Dan lain-lain.
-
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan PanganDeputi III-Badan POM RI@2004
KESIMPULAN
Masalah keamanan pangan adalah masalah kita semua, oleh karena itu harus ditangani secara bersama-sama oleh produsen, pemerintah dan konsumen
Kemitraan dan Networking yang erat antara Badan POM dengan Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota diperlukan dan sangat penting dalam rangka pelaksanaan PP No 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan
-
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan PanganDeputi III-Badan POM RI@2004
(1) Pelatihan penyuluh keamanan pangan, District Food Inspector (DFI) dan petugas KLB keracunan pangan
(2) Penempatan PKP, DFI, petugas KLB pada posisi penugasannya yang tepat
(3) Lalu lintas data dan informasi dari kab/kota ke Balai dan selanjutnya ke tingkat pusat
(4) Promosi Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya kepada publik
Perlu disusun protokol Networking antara Badan POM dan pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan kegiatan mewaspadai dan menanggulangi masalah keamanan pangan:
-
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan PanganDeputi III-Badan POM RI@2004
Terima kasih
Keterangan lebih lanjut:
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan PanganBadan POM R.IJl. Percetakan Negara 23, Jakarta PusatPhone: 021 42878701, 42803516, 42875738Fax :021 42878701Email : [email protected]
Balai Besar/Balai POM di Seluruh Indonesia
mailto:[email protected]:[email protected]