Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yang Esa, karena curahan nikmat dan karunia
kepada kita semua sehingga kita masih terus bisa bekerja dan berkarya untuk
kemajuan Kabupaten kita, Kabupaten Tanah Bumbu. Dan kami bersyukur pula
bahwa dengan kasih sayang-Nya, kami bisa menyusun salah satu dokumen penting
perencanaan pembangunan di Satuan Kerja kami, yaitu Rencana Strategis Dinas
Perhubungan sebagai acuan atau panduan kerja selama 5 (lima) tahun kedepan.
Rencana Strategis Dinas Perhubungan ini berisikan penjabaran visi, misi,
strategi dan kebijakan, program serta kegiatan pembangunan sektor perhubungan,
yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini
disusun dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan kunci di daerah, isu-isu
strategis pembangunan, capaian kinerja tahun sebelumnya dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-
2021.
Besar harapan kami bahwa Dinas Perhubungan bisa membantu mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Tanah Bumbu melalui program-program yang telah
disusun baik secara langsung maupun tidak langsung, dan akhirnya membawa
Kabupaten Tanah Bumbu menjadi Kabupaten yang terdepan di Propinsi Kalimantan
Selatan.
Kepala Dinas,
ERYANTO RAIS, SH, MM Pembina Tingkat I
NIP. 19671209 199003 1 012
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ................................................................................................. i
DAFTAR ISI...........................................................................................................ii
DAFTAR TABEL .................................................................................................... iv
BAB I ................................................................................................................... 1
PENDAHULUAN .................................................................................................... 1
1.1 LATAR BELAKANG......................................................................................... 1
1.2 LANDASAN HUKUM ....................................................................................... 2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .................................................................................. 4
1.3.1 Maksud ............................................................................................. 4
1.3.2 Tujuan .............................................................................................. 4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN ........................................................................... 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD .................................................................... 6
2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN ............. 6
2.1.1 TUGAS DAN FUNGSI ............................................................................ 6
2.1.1 STRUKTUR ORGANISASI .................................................................... 12
2.2 SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH BUMBU ................ 15
2.2.1 Data Pegawai ................................................................................... 15
2.2.2. Data Aset/Modal ............................................................................... 15
2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH BUMBU ...... 15
2.3.1 BIDANG LALU LINTAS ....................................................................... 15
2.3.2 BIDANG ANGKUTAN ........................................................................ 16
2.3.3 BIDANG PENGENDALIAN LALULINTAS DAN PERPARKIRAN ................. 16
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD .................... 16
BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ............................... 18
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas
Perhubungan ............................................................................................... 18
3.2 Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih . 19
3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Propinsi ...................................... 21
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 23
3.5 Penentuan Isu Strategis Sektor Perhubungan ................................................. 32
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 iii
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN ................ 33
4.1 VISI DAN MISI ............................................................................................. 33
4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD ...................... 33
4.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .............................................................. 35
4.4 STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM ......................................................... 36
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ............................... 37
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD .................................................................................... 38
BAB VII KAEDAH PELAKSANAAN ......................................................................... 39
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 iv
DAFTAR TABEL
1. Tabel Data Aset/Modal ......................................................................... 15
2. Tabel Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan dan Target Kinerja .................... 34
3. Tabel Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja ............................. 34
4. Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) ...................................................... 35
4. Lampiran dalam Bab :
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan
Tabel 4.1 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,
dan Pendanaan Indikatif
Table 6.1 Indikator SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan perencanaan yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 s/d 5 tahun
sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi instansi/lembaga, disusun dengan
memperhitungkan perkembangan lingkungan strategik. Renstra merupakan
mandat dan penjabaran suatu Undang-undang, sehingga perlu ditetapkan oleh
peraturan dari kepala SKPD. Dengan penetapan tersebut Renstra menjadi
terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik oleh masing-masing
SKPD. Renstra berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan rencana program
dan kegiatan SKPD selama lima tahun.
Sesuai dengan arahan GBHN, pembangunan di sektor perhubungan
diarahkan untuk memperlancar arus manusia, barang, jasa dan informasi.
Dengan demikian diharapkan dapat didorong pemerataan pembangunan
keseluruh wilayah, dapat dipercepat laju pertumbuhan ekonomi dan dapat
dibantu usaha-usaha menjaga stabilitas nasional.
Tantangan dan permasalahan dalam pelayanan sektor perhubungan
secara nasional umumnya, masih dihadapkan pada peningkatan kelancaran dan
keselamatan mobilitas angkutan Darat, Laut dan Udara, serta aksebiltas
pelayanan terutama pada pelayanan jasa transportasi di wilayah terpencil dan
perbatasan yang belum seluruhnya dapat dijangkau secara memadai.
Terbatasnya pendanaan pemerintah daerah untuk pengadaan fasilitas baru,
serta pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana transportasi yang
telah ada, tingkat ketersediaan armada angkutan yang masih sangat terbatas
dalam mengakomodasi pergerakan barang dan penumpang khususnya pada
wilayah-wilayah terpencil, disisi lain terdapat beberapa kondisi sarana dan
prasarana transportasi yang kurang mendapatkan perawatan, terutama
prasarana jalan dan jembatan serta dermaga laut perlu mendapat perhatian
pemerintah maupun swasta.
Terbatasnya pendanaan pembangunan sektor perhubungan menuntut
perubahan pola pikir kearah perencanaan dan penetapan prioritas
pembangunan dan pengembangan sarana prasarana perhubungan secara
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 2
efektif, sesuai permintaan yang berdasar pada realita pola aktivitas, pola
bangkitan-tarikan pergerakan, sebaran pergerakan serta keunggulan komparatif
antar zona dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang sejalan dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan. Peran serta
swasta dalam pengelolaan sarana angkutan akan dapat mendorong tersedianya
sarana angkutan yang memadai serta timbulnya persaingan yang sehat dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.
Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai luas wilayah 5.066,96 Km2
terletak di sebelah Tenggara Ibukota Propinsi Kalimantan Selatan, maka
pembangunan sektor perhubungan merupakan prioritas yang harus
dikembangkan, mengingat keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh
peran sistim transportasi. Karenanya sektor Perhubungan harus dibina agar
mampu menghasilkan jasa transportasi yang handal, berkemampuan tinggi dan
diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien
dalam menunjang sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan.
Pembangunan sektor perhubungan di Kabupaten Tanah Bumbu,
antara lain melalui kegiatan penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas
Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2021 ini, dilatarbelakangi
oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan mendesak sarana transportasi
guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menunjang
pembangunan daerah. Perhatian untuk meningkatkan jasa pelayanan
transportasi tersebut didasarkan pada pertimbangan, bahwa kelancaran
transportasi merupakan faktor pendorong dalam mengangkat harkat, martabat
dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu, yang selama ini
terisolasi dalam menikmati Pembangunan Nasional.
1.2 LANDASAN HUKUM
Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten
Tanah Bumbu 2016-2021, peraturan perundangan yang digunakan sebagai
landasan hukum adalah :
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan
pembangunan Nasional;
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 3
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang
Pembnagunan Nasional 2005 -2025;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Kab. Tanah Bumbu Sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4744);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan
Penerapan Standar Pelayanan Mimimum;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan
pemerintahan antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan
pemerintah daerah Kab/ Kota;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 4578;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2008 Nomor 19, tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 4815;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara
penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diatur beberapa kali,
diubah terakir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun
2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan
Pembangunan Daerah;
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 4
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 tahun 2008 tentang
pembentukan kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat
Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu;
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu nomor 23 thn 2013.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1 Maksud
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten
Tanah Bumbu dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman dalam
perencanaan kegiatan lima tahunan kedepan yang sesuai dengan Visi , Misi,
Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil
Bupati Tanah Bumbu Periode 2016-2021.
1.3.2 Tujuan
Tujuan dari Penyusan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan
KabupatenTanah Bumbu yaitu :
a. Mewujudkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Tanah Bumbu kedalam
rencana kegiatan Pembangunan yang terinci, terarah, terukur dan dapat
dilaksanakan dari Tahun 2016 sampai dengan 2021.
b. Sebagai acuan untuk pembangunan rencana kerja kegiatan (Renja)
SKPD.
c. Sebagai tolok ukur keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan
SKPD.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan 2016
-2021 ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai dengan Permendagri Nomor 54
Tahun 2010 yaitu :
BAB I Pendahuluan
Pendahuluan berisi penjelasan tentang latar belakang, maksud dan
tujuan.
BAB II Gambaran Umum
Gambaran Umum Kondisi Daerah berisi penjelasan tentang aspek
geografis Kabupaten Tanah Bumbu, Tugas Pokok, Fungsi dan
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 5
Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan
SKPD, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
SKPD.
BAB III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang berisi
Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan
SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih dan penentuan Isu-isu Strategis.
BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan
BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikatir Kinerja, Kelompok Sasaran,
dan Pendanaan Indikatif.
BAB VI Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD.
BAB VII Kaedah Pelaksanaan .
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanah Bumbu diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi
Kabupaten Tanah Bumbu melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang
menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah
Daerah. Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan
bidang perhubungan, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian
masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi. Potensi dan
kondisi sektor Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu meliputi subsektor
Perhubungan Bidang laluLintas, Bidang angkutan, dan Bidang Pengendalian
Lalulintas dan Perparkiran, beserta sarana pendukungnya.
Dinas Perhubungan berhubungan langsung dengan masyarakat, baik dalam
pelayanan administrasi maupun pelayanan teknis. Pelayanan administrasi diberikan
dalam bentuk berbagai macam perijinan sesuai dengan wewenangnya sedangkan
pelayanan teknis diberikan dalam bentuk pengawasan dan upaya penciptaan
kegiatan berlalu lintas yang aman, selamat dan nyaman dan ketersediaan informasi
yang memadai. Hal ini dilakukan mengingat masih tingginya pelanggaran di bidang
lalu lintas dan angkutan, seperti pelanggaran kelayakan teknis dan layak jalan
kendaraan bermotor, pelanggaran perijinan angkutan umum, pelanggaran tata cara
berlalu lintas, pelanggaran kelebihan angkutan barang, pelanggaran keselamatan
persyaratan pelayaran dan navigasi, pelanggaran persyaratan dan kelaikan kapal
sehingga tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman
selamat, cepat dan lancar, tertib, teratur dan nyaman dapat terwujud.
2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PERHUBUNGAN
2.1.1 TUGAS DAN FUNGSI
Tugas pokok fungsi uraian tugas dinas Perhubungan meliputi :
1. Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah
daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang
perhubungan .
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 7
2. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi
:
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan .
b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perhubungan
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan
d. Pelaksanaan Pelaksanaan administrasi Dinas
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya
BAGIAN SEKRETARIAT
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi
meliputi pembinaan penyusunan program perencanaan kerja keuangan dan
pelaporan, umum dan kepegawaian memberikan pelayanan teknis administratif
pada semua unsur organisasi dinas Perhubungan.
1. Sekretariat mempunyai fungsi :
a. Koordinasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
b. Penyusunan rencana, program kerja dan anggaran;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan,
kerjasama,hubungan masyarakat dan kearsipan;
d. Pembinaann organisasi dan tatalaksana dinas;
e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
f. Penyelenggarakan pengelolaan barang milik Negara
g. Pengelolaan kegiatan pemantauan, evaluasi,dokomentasi dan pelapora;
h. Pengumpulan, pengelolaan data dan teknologi informasi;
i. Koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
j. Pelaksanan tugas lain yang diberian oleh atasan sesuai bidang tugas.
2. Sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. Melaksanakan koordinasi kegiatan dengan unit kerja dilingkungan Dinas;
b. Melaksanakan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas;
c. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
d. Melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 8
e. Melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi keuangan;
f. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
g. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
h. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai;
i. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
j. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan rumah tangga dan
perlengkapan;
k. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan kerja sama dan kehumasan;
l. melaksanakan pengelolaan dan inventarisasi barang milik Negara;
m. Melaksanakan layanan pengadaan Dinas;
n. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
o. Melaksanakan Koordinasi dengan penyusunan laporan;
p. Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan;
q. Menyelenggarakan pengelolaan kegiatan dokumentasi dan informasi;
r. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan data dan informasi dan
penyelenggaraan urusan teknologi informasi;
s. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait;
t. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;
Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
pengelolaan urusan ketatausahan, persuratan, Organisasi, Penyusunan
perundang-undangan, kehumasan dan pengelolaan barang milik Negara.
Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program kerja, anggaran,
keuangan, pengelolaan data dan idokumentasian serta pelaporan Dinas.
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 9
BIDANG LALULINTAS
Bidang Lalulintas mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusankebijakan
teknis dan penyelenggaraan kegiatan dibidang lalulintas. Bidang Lalulintas
memiliki fungsi sebagai berikut :
a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan
pengelolaan sarana transportasi darat, manajemen manajemen dan rekayasa
lalulintas;
b. Penyelenggaraan pengelolaan sarana trnsportasi darat, manajemen dan
rekayasalalilintas;
c. Penyusunan program dan kegiatan pendataan, survey,
mengelolah,menganalisis serta engawasan sarana transportasi;
d. Penentuan lokasi, pembangunan, pemeliharaan dan penghapusan sarana
transportasi;
e. Penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian perijinan pendidian dan
pelatihan;
f. Pelaksanaan pengaturan, pengawasan penggunaan, pemberian izin
pembangunan dan pengoperasian jalan;
g. Penyelenggaraan pengelolaan data, informasi, menginventarisasi
permasalahan dan pemecahan masalah bidang pengelolaan sarana
transportasi, manajemen dan rekayasa lalulintas;
h. Penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis
yang berkaitan dengan kontribusi dan optimalisasi pengelolaan jalan khusus;
i. Perencanaan dan penetapan pengelola jalan khusus, pendataan, pengawasan,
pembinaan dan penertiban penggalian potensi baru, perforasi tiket/karcis dan
pendapatan kontribusi pengelolaan jalan khusus;
j. Penyusunan, pengaturan, dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan
kabupaten/desa dan jalan kota;
k. Penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan dan penelitian kecelakaan lalu
lintas;
l. Pelaksanaan proses pengusulan perizinan, penetapan larangan dan
pengawasan terhadap penggunaan sarana dan prasarana selain untuk
kepentingan lalu lintas;
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 10
m. Penyusunan dan pelaksanaan kajian, analisis, penilaian dan evaluasi dokumen
andalalin, manajemen dan rekayasa lalu lintas;
n. Pelaksanaan survei volume, kecepatan lalu lintas, data perjalanan, mengolah
dan menganalisis serta mengidentifikasi tingkat pelayanan prasarana
transportasi;
o. Koordinasi, monitoring pola pengaturan dan rekayasa lalulintas dengan
instansi terkait;
p. Penetapan standard batas maksimum muatan kendaraan;
q. Penyelenggaraan kegiatan perencanaan, pengaturan, perekayasaan,
pemberdayaan, pengawasan lalu lintas;
r. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan; dan
s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
Bidang Lalu lintas terdiri dari :
a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
b. Seksi pengelolaan sarana transporatsi
Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyipakan bahan
penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan
kegiatan dibidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
Seksi Pengeloaan sarana Transportasi mempunyai tugas menyiapkan bahan
penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan
kegiatan dibidang pengelolaan sarana transportasi.
BIDANG ANGKUTAN
Mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
penyelenggaraan kegiatan dibidang Angkutan.
Bidang Angkutan memiliki fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan
angkutan orang,angkutan barang,angkutan hewan dan angkutan khusus;
b. Melaksanakan kegiatan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan
angkutan perkotaan dalam satu daerah kabupaten;
c. Melaksanakan Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan
pedesaan dalam satu daerah kabupten;
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 11
d. Melaksanakan penetapan rencana umum trayek pedesaan yang
menghubungkan satu daerah kabupaten;
e. Melaksanakan penertiban izin usaha penyelenggaraan angkutan orang dalam
trayek pedesaan dan perkotaan dalam satu daeah kabupaten;
f. Melaksanakan penerbitan izin usaha penyelenggaraan taksi dan angkutan
kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten;
g. Melaksanakan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan
penyebrangan sesuai dengan domisili badan usaha;
h. Melaksanakan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan
penyebrangan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang
perserongan warga Negara Indonesia atau badan usaha;
i. Melaksanakan penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan
danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah kabupaten;
j. Melaksanakan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang
melayani trayek antar kota dan angkutan perkotaan serta perdesaan yang
wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten;
k. Melaksanakan penetapan tarif angkutan penyebrangan penumpang kelas
ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyebrangan dalam
daerah kabupaten;
l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.
Bidang Angkutan terdiri dari :
a. Seksi Angkutan Barang, Hewan dan khusus
b. Seksi Angkutan Orang
Seksi Angkutan Barang, Hewan dan Khusus mempunyai tugas menyiapkan
bahan penusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian di bidang
Angkutan Barang Hewan dan Khusus.
Seksi Angkutan orang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan
program, petunjuk teknis dan pengoordinasian dibidang angkutan orang.
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 12
BIDANG PENGENDALIAN LALULINTAS DAN PERPAKIRAN
Bidang Pengendalian lalulintas dan Perpakiran mempunyai tugas melakukan
penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan dibidang
pengendalian lalulintas dan perpakiran.
Bidang Pengendalian lalulintas dan perpakiran dalam melaksanakan tugas
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan perumusan kebijakan bidang pengendalian lalulintas dan
perpakiran;
b. Pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang
pengendalian laulintas dan perpakiran;
c. Pelaksanaan koordinasi penyelengaraan kegiatan bidang pengendalian
lalulintas dan perpakiran;
d. Evaluasi dan Pelaporan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
Bidang Pengendalian Lalulintas dan Perpakiran terdiri dari:
a. Seksi Perpakiran
Seksi Perpakiran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program,
petunjuk teknis dan pengoordinasian dibidang perpakiran.
b. Seksi Pengendalian Lalulintas
Seksi Pengendalian lalu lintas mempunyai tugas menyiapkan bahan
penyusunan program , petunjuk teknis dan pengoodinasian dibidang
pengendalian dan Lalu lintas.
2.1.1 STRUKTUR ORGANISASI
Adapun susunan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagai
berikut (Daftar Tabel Terlampir) :
1. Kepala Dinas
2. Bagian Sekretariat, yang dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi 2
(dua) Sub Bagian, yaitu:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 13
3. Bidang Lalulintas, yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi 2
(dua) Seksi, yaitu:
a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
b. Seksi Pengelolaan sarana transportasi
4. Bidang Angkutan, yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi 2
(dua) seksi, yaitu:
a. Seksi Angkutan Barang, Hewan dan Khusus
b. Seksi Angkutan Orang
5. Bidang Pengendalian lalulintas dan Perpakiran, yang dipimpin oleh Kepala
Bidang yang membawahi 2 (dua) seksi, yaitu:
a. Seksi Perpakiran
b. Seksi Pengendalian laulintas
Dalam bentuk struktur dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini :
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 15
2.2 SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH BUMBU
2.2.1 Data Pegawai
Data keadaan pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu untuk
tahun 2017 sebaNyak 162 orang.
2.2.2. Data Aset/Modal
Data Aset/Modal yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu
yaitu sebagai berikut :
No. Nama Aset Banyaknya
1. Kendaraan Roda 4 dan Roda 6 9 unit
2. Kendaraan Roda 2 dan Roda 3 30 unit
3. Speed Boat 1 unit
4. Tanah 10 Lokasi
5. Bangunan 20 Buah
6. Alat-alat bengkel dan alat-alat ukur 8 unit
7. Alat-alat kantor 223 buah
8. Alat-alat Studio dan Komunikasi 24 buah
9. Alat-alat Keamanan 58 buah
10. Bangunan Monumen 2 buah
2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH
BUMBU
Pelayanan kebutuhan pergerakan orang dan barang dengan satu moda
dan atau multi moda di Kabupaten Tanah Bumbu baik di sektor darat, laut dan
udara terus ditingkatkan. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi
darat, laut dan udara diupayakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat
akan jasa transportasi untuk menguatkan pergerakan roda perekonomian lokal
dan wilayah dan membuka jaringan transportasi baru Kabupaten Tanah
Bumbu dengan daerah lain baik di lingkup regional Propinsi Kalimantan
Selatan maupun nasional.
2.3.1 BIDANG LALU LINTAS
Bidang Laulintas bertanggung jawab pada terselenggaranya pelayanan dan
operasional Lalulintas yang tertib, teratur, aman dan nyaman. Berkenaan
dengan hal tersebut Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan
khususnya Lalulintas telah mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana
seperti pembangunan terminal induk dan terminal skala kecamatan,
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 16
pemasangan rambu-rambu keselamatan lalu lintas, pemasangan lampu lalu
lintas, lampu peringatan (warning light), dan pengadaan alat-alat pengujian;
pengawasan rutin lalu lintas dan angkutan jalan.
2.3.2 BIDANG ANGKUTAN
Bidang Angkutan bertanggung jawab pada terselenggaranya pelayanan jasa
dan operasional sektor Angkutan. Bidang Angkutan telah melaksanakan
program-program antara lain yaitu pembangunan sarana dan prasarana sektor
Angkutan seperti pembangunan pos jaga/pos pengawasan lalu lintas angkutan
Darat, laut dan Udara, pembangunan dermaga ketinting , pemasangan rambu
keselamatan lalu lintas perairan/rambu buoy di perairan sungai hingga muara
Sungai Satui dan Sungai Tanah Merah. Selain hal tersebut pelayanan lain yang
telah dilaksanakan oleh Bidang Angkutan adalah jasa pelayanan sertifikasi
kapal, registrasi kapal dan pelayanan perijinan baik mengenai kepelabuhanan
maupun mengenai angkutan kapal.
2.3.3 BIDANG PENGENDALIAN LALULINTAS DAN PERPARKIRAN
Bidang Pengendalian lalulintas dan Perparkiran mempunyai tugas melakukan
Penyiapan perumusan kebijakan daerah, melaksanakan kebijakan pemaduan
moda dan pengembangan teknologi perhubungan, melaksanakan audit dan
inspeksi keselamatan lalulintas jalan serta penegakan hokum oleh PPNS
dibidang lalulintas dan Angkutan jalan.
Dalam bidang perparkiran menyiapkan pelaksanaan kebijakanpengelolaan
perparkiran. melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan
perparkiran, perencanaan dan pembangunan sarana prasarana perparkiran
dan menyelenggarakan pelayanan umum .
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD
Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam implementasi
program pembangunan bidang perhubungan dan menjalankan tugas pokok
dan fungsinya sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah sangat beragam. Hal
tersebut tidak dapat dipungkiri mengingat sebagai kabupaten yang masih
berusia sangat muda, Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Perhubungan
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 17
harus berbenah dalam sistem pelayanan kepada masyarakat dan
pembangunan sarana dan prasarana perhubungan untuk mengoptimalkan
pelayanan.
Disamping itu hal yang tidak kalah beratnya adalah upaya pengendalian,
pengawasan dan pembinaan kepada semua kelompok pengguna jasa maupun
pelaku jasa transportasi. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan dilakukan
dengan maksud untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan, baik
ketertiban dalam beradministrasi maupun ketertiban dalam pelaksanaan
pelayanan jasa.
Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan antara lain adalah :
1. Masih terbatasnya SDM yang sesuai dengan kompetensi perhubungan guna
mendukung implementasi program, pengawasan dan pengendalian di
lapangan.
2. Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas oleh pengguna jalan masih tinggi.
3. Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di sepanjang ruas jalan Trans
Kalimantan yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu karena masih
terbatasnya rambu-rambu keselamatan lalu lintas.
4. Sering terjadi konflik antara kelompok nelayan dengan pengelola pelabuhan
dan kapal-kapal tug boat penarik tongkang batubara.
5. Belum optimalnya operasional pelayanan penerbangan di Bandara Bersujud
Batulicin sehingga belum dapat memberikan kontribusi PAD yang optimal
pula.
Peluang yang bisa diambil yaitu :
1. Gerak aktivitas ekonomi masyarakat yang membutuhkan pelayanan
perhubungan yang baik dan prima, baik pelayanan di sektor perhubungan
darat, laut maupun udara.
2. Letak geografis Kabupaten Tanah Bumbu sebagai pengembangan wilayah
Indonesia Bagian Timur.
3. Potensi Kabupaten Tanah Bumbu untuk menjadi Kota Pelabuhan Regional
dan Internasional.
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 18
BAB III
ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH BUMBU
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Perhubungan
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dari sektor usaha masih
terdapat beberapa permasalahan diantaranya :
1) Masih terbatasnya SDM yang sesuai dengan kompetensi perhubungan guna
mendukung implementasi program, pengawasan dan pengendalian di
lapangan.
2) Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas oleh pengguna jalan masih tinggi.
3) Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di sepanjang ruas jalan Trans
Kalimantan yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu karena masih
terbatasnya rambu-rambu keselamatan lalu lintas.
4) Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan
Pelabuhan (DLKp) yang ada pada Undang-undang 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran sekarang ini belum mengakomodir kewenangan otonomi daerah
untuk Kabupaten Tanah Bumbu dengan panjang 4 mil dari garis pantai
sebagaimana yang termaktub pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.
5) Alur Pelayaran yang ditetapkan oleh Pemerintah dan telah dicantumkan
dalam Peta Laut Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu sekarang ini banyak
dipenuhi bagang stationary atau bagang portable sehingga dapat
mengganggu daerah pelayaran lalu lintas kapal.
6) Belum optimalnya operasional pelayanan penerbangan di Bandara Bersujud
Batulicin sehingga belum dapat memberikan kontribusi PAD yang optimal
pula.
7) Belum optimalnya keamanan dan keselamatan untuk mewujudkan Kawasan
Operasi Keselamatan Penerbangan (KKOP).
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 19
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:
“Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama
serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata, dikalimantan
berbasis pada keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah
menunju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera dan
Berintelektual Tinggi”.
Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Tanah Bumbu Tahun 2016-2021
tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai
berikut :
1. Menyelenggarakan penataan dan Pengelolaan Pelabuhan sebagai Terminal
Poin guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta
menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong
optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata
2. Meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekonomi
kerakyatan melalui perluasan kesempatan dan perlindungan bagi pelaku
industri guna menopang daya saing masyarakat lokal ditengah arus regional
dan nasional
3. Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA dan SDE yang berkelanjutan,
berwawasan lingkungan serta memperhatikan kearifan lokal untuk
menghadirkan kesejahteraan
4. Menyelenggrakan program penguatan kualitas SDM yang memiliki daya
saing ditengah arus persaingan masyarakat ekonomi Asean ( MEA)dengan
berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal
5. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang baik,Efektif
dan bersih.
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanah Bumbu turut serta mendukung khususnya pada Misi 1 dan
Misi 5.
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 20
A. Program yang mendukung Misi I yaitu :
1) Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan meliputi kegiatan :
Perencanaan pembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan
Pembangunan sarana dan prasrana Jembatan Timbang
Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai Danau dan
Penyebrangan
Peningkatan Pengelolaan Terminal angkutan Darat
Peningkatan Pengelolaan Terminal angkutan Udara
2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan meliputi kegiatan :
Pembangunan Gedung Terminal
Pembangunan Dermaga
Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal
3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ meliputi
kegiatan :
Pemeliharaan/rehabilitasi berkala Sarana Alat pengujian Kendaraan
Bermotor
Pemeliharaan/rehabilitasi Prasarana alat pengujian Kendaraan
Bermotor
Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
4) Peningkatan Pelayanan Angkutan meliputi kegiatan:
Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum dijalan raya
Pemilihan dan Pemberian Penghargaan sopir/Juru Mudik/Awak
Kendaraan Angkutan Umum Teladan
Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ
5) Pengendalian dan pengamanan lalu lintas meliputi kegiatan :
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
Pengadaan Marka Jalan
Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
Pengadaan Peralatan Pemantauan lalu Lintas
Penyediaan Jasa Layanan Parkir Berlangganan
6) Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 21
Pengadaan Perlengkapan Alat Uji Kendaraan Bermotor
Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
B. Program yang mendukung Misi 5 yaitu :
1) Pelayanan Administrasi perkantoran
2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3) Peningkatan disiplin aparatur
4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Propinsi
Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam
RPJMN Tahun 2017-2021 dan memperhatikan permasalahan dan capaian
pembangunan tahun 2016-2020, maka sasaran pembangunan transportasi
dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2017-2021
dijabarkan dalam 3 aspek yaitu (i) keselamatan dan keamanan, (ii) pelayanan
transportasi, dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi
Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal,
berdaya saing dan memberikan nilai tambah.
Handal diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman,
selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan
secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air;
Berdaya Saing diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang
efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan
SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif;
Nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu
mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional
(national security dan sovereignty) di segala bidang (ideologi, politik,
ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara
berkesinambungan dan berkelanjutan (sustainable development).
Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi Tahun 2015-2019,
dapat diuraikan sebagai berikut :
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 22
A. Keselamatan dan Keamanan Transportasi
Aspek keselamatan dan keamanan transportasi, meliputi :
1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi;
2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan
transportasi;
B. Pelayanan Transportasi
Aspek pelayanan transportasi, meliputi :
1. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
2. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai
dengan kebutuhan;
3. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan;
4. Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam
mewujudkan good governance;
5. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang
perhubungan;
6. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan
teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;
7. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan clean
governance;
C. Kapasitas Transportasi
Aspek kapasitas transportasi, meliputi :
1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan
keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda;
2. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;
3. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana,
perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia;
4. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;
5. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen
transportasi perkotaan.
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 23
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Berdasarkan Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Mengenai Penataan
Ruang, maka Rencana Struktur Ruang di Kabupaten Tanah Bumbu terbentuk
dari 2 (dua) substansi utama, yaitu :
Rencana Sistem Pusat Permukiman Perkotaan dan Perdesaan
Rencana Sistem Prasarana Wilayah
Kedua substansi diatas saling berkait dan menjadi kerangka spatial dalam
pengembangan wilayah di Kabupaten Tanah Bumbu.
Tabel Arahan Sistem Pusat-pusat Pelayanan Kabupaten Tanah Bumbu
No Fungsi Pusat Pusat Keterangan
1
PWP & PKW (Pusat Wilayah Pelayanan & Pusat Kegiatan
Wilayah)
Batulicin Ibukota Kabupaten Tanah Bumbu
2
PKL
(Pusat Pemerintahan Kabupaten)
Gunung Tinggi
Belum diarahkan dalam RTRW Prov Kalsel Sebagai
PKL Orde I, namun pemindahan pusat
Pemerintahan dari Kota Batulicin ke Gunung Tinggi,
maka peran Kota meningkat menjadi PKL Orde I melayani
seluruh wilayah Kab. Tanah Bumbu bukan ibukota kecamatan
3
PKL Orde I
(Pusat Kegiatan Lokal)
Sungai Loban
Sungai Danau Mantewe
Binawara Simpang Empat
Pagatan
Ibukota Kec. Sungai Loban
Ibukota Kec. Satui Ibukota Mantewe
Ibukota Kusan Hulu Ibukota Simpang Empat Ibukota Kecamatan Kusan
Hilir
4
PKL-II
(Ibukota/pusat kecamatan
Karang bintang
Kampung Baru Angsana
Giri Mulya
Ibukota Kec. Karang Bintang Ibukota Kec. Simpang Empat
Ibukota Kecamatan Angsana Ibukota Kecamatan Kuranji
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 24
Adapun dari desain Perencanaan Jaringan Transportasi Jalan (TATRALOK)
Kabupaten Tanah Bumbu dapat dijabarkan sebagai berikut :
a. Rencana Sistem Prasarana Transportasi
a) Rencana Transportasi Darat
Kerangka wilayah antara lain terbentuk dari jaringan jalan yang
menghubungkan fungsi–fungsi primer suatu wilayah dan umumya
merupakan jaringan jalan utama wilayah dengan klasifikasi antara lain
sebagai Jalan Primer / Jalan Lingkar/ Jalan Arteri. Saat ini struktur Ruang
Kabupaten Tanah Bumbu dibentuk oleh 2 (dua) jalan utama wilayah
yang melintang dari arah Timur Laut – Barat Daya (pesisir) Kabupaten
Tanah Bumbu. Jalan-jalan utama pembentuk kerangka wilayah adalah :
1. Jalan Pesisir
Letak/ Lokasi : Merupakan Jalan Pesisir Kab. Tanah Bumbu;
Kecamatan yang dilalui meliputi Kecamatan
Karang Bintang, Batulicin, Kusan Hilir, Sungai
Loban, Angsana, Satui.
ROW : 40 m
Kelas/ Hirarki : Arteri Primer
Meliputi : Kec. Simpang Empat, Batulicin, Kusan Hilir,
Sungai Loban, Angsana dan Kecamatan Satui.
Fungsi/ Manfaat :
o Menghubungkan kawasan pesisir Kabupaten Tanah Bumbu
dengan wilayah sekitar
o Menghubungkan pusat-pusat kec. pesisir Kab. Tanah Bumbu
dengan wilayah sekitar
o Merangkai pusat Kab. Tanah Bumbu dengan sub pusat kota/
nodes yang lain seperti : Pelabuhan Batulicin – Pusat Kab.
Tanah Bumbu (Gunung Tinggi)
o Kawasan Komersial Batulicin – Bandara Batulicin (saat ini) atau
bandara (Sungai Loban pada masa mendatang)
o Pusat Kawasan Permukiman perkotaan dan perdesaan
o Kawasan Industri Batulicin
o Kawasan-kawasan Wisata
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 25
2. Jalan Poros Tengah
Letak/ Lokasi : Jalan Utama Kab. Tanah Bumbu yang terletak di
tengah wilayah
ROW/ Lebar : 21 meter
Kelas/ Hirarki : Kolektor Primer
Meliputi : - Kecamatan Karang Bintang
- Simpang Empat- Mantewe
- Kecamatan Kusan Hulu-Satui
- Kecamatan Karang Bintang-Kusan Hulu
Fungsi/ Manfaat :
Menghubungkan kawasan Kab.Tanah Bumbu bagian selatan,
barat, tengah dan utara
Menghubungkan Kabupaten Tanah Bumbu dengan wilayah di
sekitarnya.
Ruang struktural merupakan ruang dengan fungsi–fungsi utama
wilayah yang memiliki fungsi, peranan dan pengaruh yang sangat
besar/ vital baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya maupun
alam/lingkungan. Saat ini di Kab. Tanah Bumbu Ruang-Ruang
strukturalnya meliputi :
Kawasan Lindung
Pelabuhan Laut
Pelabuhan Udara
Kawasan Industri
Kawasan Perkebunan karet dan sawit
Kawasan Pertambangan
Kawasan Wisata Pagatan
Kawasan Budidaya ikan darat
Pusat Penangkapan Ikan Laut
Kawasan Perumahan.
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 26
3. Sistem Transportasi Jalan Raya
Rencana Fungsi Jalan di Kabupaten Tanah Bumbu
a. Jalan Arteri Primer, yaitu jalan yang menghubungkan kota
jenjang kesatu yang terletak berdampingan atau
menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang
kedua, dengan ciri-ciri sebagai berikut :
- Kecepatan paling rendah 60 km/jam dengan lebar badan
jalan tidak kurang dari 32 meter dan Daerah Milik Jalan
(DMJ) adalah 40 M.
- Kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
- Lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas
ulang alik, lalu lintas lokal dan kegiatan lokal.
- Jumlah jalan masuk ke jalan nasional arteri fungsi primer
dibatasi secara efisien dan didesain sedemikian rupa
sehingga ketentuan-ketentuan yang telah ada tersebut di
atas tetap terpenuhi.
- Persimpangan pada jalan nasional arteri fungsi primer,
dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi
ketentuan sebagaimana telah disebut di atas.
- Jalan nasional arteri fungsi primer tidak terputus walaupun
memasuki kota.
b. Jalan Kolektor Primer
Menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua
atau menghubung-kan kota jenjang kedua dengan kota jenjang
ketiga, dengan ciri-ciri sebagai berikut :
- Kecepatan paling rendah 40 km/jam dengan lebar badan
jalan tidak kurang dari 16 m dan Daerah Milik Jalan (DMJ)
adalah 21 meter.
- Mempunyai kapasitas yang sama atau lebih besar dari volume
lalu lintas rata-rata.
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 27
- Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga
ketentuan sebagaimana tersebut di atas masih tetap
terpenuhi.
- Jalan kolektor primer tidak terputus walaupun memasuki
kota.
c. Jalan Lokal Primer
Menghubungkan kota jenjang kesatu dengan persil atau
menghubungkan kota jenjang kedua dengan persil atau
menghubungkan kota jenjang ketiga dengan kota jenjang
ketiga, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang dibawahnya,
kota jenjang ketiga dengan persil atau kota di bawah jenjang
ketiga dengan persil.
Ciri-ciri jalan kabupaten lokal fungsi primer adalah sbb :
- Kecepatan paling rendah 20 km/jam dengan lebar badan jalan
tidak kurang dari 6 meter dan daerah Milik Jalan (DMJ) adalah
9 Meter.
- Jalan kabupaten lokal fungsi primer tidak terputus meskipun
memasuki desa.
Secara garis besar, karakteristik jalan fungsi primer adalah
sebagai berikut (Tabel 2.3)
Tabel 2. 1 Kriteria Jalan Fungsi Primer
No Jenis Jalan Kelas Jalan
Kecepatan (Km/Jam)
Lebar badan
jalan minimal
(m)
Rumija (m)
Status Jalan
1 Arteri primer Bebas
hambatan 60 11 30 Nasional
2 Kolektor primer
Jalan raya 40 9 25 Nas/Prov.
3 Lokal primer Jalan sedang
20 7,5 15 Prov./Kab.
4 Lingkungan
primer Jalan kecil 15 6,5 11 Prov./Kab.
Sumber: PP No. 34/2006
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 28
Kebutuhan Jalan
Kebutuhan jalan dalam 20 tahun mendatang sebenarnya
disesuaikan dengan besarnya permintaan pergerakan yang terjadi
baik intra Kabupaten Tanah Bumbu maupun pergerakan antar
Kabupaten Tanah Bumbu dengan daerah atau wilayah di
sekitarnya. Besaran permintaan akan pergerakan pada umumnya
dapat diketahui dengan mengenali dan menganalisis beberapa
faktor sosial dan ekonomi wilayah yang merupakan faktor-faktor
pemicu permintaan pergerakan yang dimaksud. Dalam tataran
rencana tata ruang, kedalaman permintaan pergerakan dapat
dilihat dalam dua pola yaitu pola pergerakan antar guna lahan
utama dalam wilayah dan pergerakan antar wilayah administratif
yang lebih kecil yaitu kecamatan.
Sistem Perangkutan
Tujuan utama angkutan umum adalah menyalurkan kebutuhan
pergerakan orang secara mudah, murah, efektif dan efisien.
Dalam konteks wilayah, angkutan umum juga harus menjangkau
berbagai tipe guna lahan yang berbeda sehingga meningkatkan
aksesibilitas pergerakan dalam wilayah. Dalam konteks Kabupaten
Tanah Bumbu, angkutan umum diarahkan untuk melayani antar
kawasan pengembangan seperti permukiman, industri, komersial
dan sebagainya. Angkutan umum juga harus menghubungkan
antar simpul transportasi yaitu Bandara Batulicin, pelabuhan laut
(pelabuhan Samudera) dan terminal Regional Batulicin.
Aspek yang paling penting dalam pengembangan sistem
perangkutan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, didasarkan
pada beberapa pertimbangan sebagai berikut :
Bahwa pengembangan sistem perangkutan harus mendukung
perkembangan struktur wilayah, sehingga mampu memperkecil
tingkat kesenjangan antar wilayah.
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 29
Sistem perangkutan harus menunjang kegiatan distribusi
barang dan orang.
Sistem perangkutan harus mampu meningkatkan
keterhubungan antara simpul-simpul kegiatan yang menunjang
perkembangan wilayah, seperti pendukung kegiatan pariwisata,
perdagangan dan jasa serta potensi ekonomi lainnya.
Jalur angkutan yang ada sampai saat ini telah menghubungkan
antar wilayah kecamatan di Kab. Tanah Bumbu, namun belum
menjangkau pusat-pusat pengembangan pariwisata terutama di
wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Selatan.
Dengan adanya pengembangan jalur lintas selatan, maka
diperlukan pengembangan rute jalur angkutan yang
menghubungkan antar kabupaten di sekitar Kabupaten Tanah
Bumbu dan yang menghubungkan dengan pusat-pusat
kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu.
Pengembangan rute angkutan yang menghubungkan antar
kabupaten, harus melalui sistem koordinasi terpadu sehingga
akan menguntungkan kedua belah pihak.
Di beberapa wilayah kecamatan, angkutan ojek masih menjadi
alternatif angkutan masyarakat karena disamping harganya
relatif murah, juga tidak memiliki rute tertentu. Pada sisi lain
keberadaan ojek tidak ada uji kelayakan laik jalan dan
merupakan angkutan ilegal. Dengan demikian, maka perlu
adanya penertiban dan pembatasan produksi sesuai dengan
kebijaksanaan yang berlaku, khususnya dari Dinas
Perhubungan terkait.
Peningkatan pelayanan angkutan umum ke depan ditekankan
pada beberapa pengembangan fasilitas penunjang sistem
angkutan umum seperti :
a) Pengadaan Transfer Point Resmi di beberapa titik yang
potensial
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 30
Pengadaan transfer point dapat memanfaatkan lokasi-lokasi
dimana saat ini sudah dipakai sebagai tempat parkir
angkutan umum dan tempat berkumpulnya penumpang
secara tidak resmi. Dengan memanfaatkan lokasi tersebut
memiliki keuntungan berupa kepastian kebutuhan
penumpang dan angkutan umum di suatu tempat yang
strategis tanpa perlu lagi melakukan praduga pemilihan
tempat yang cocok untuk transfer point.
b) Peningkatan Pelayanan Terminal Regional
Peningkatan pelayanan terminal Batulicin dapat ditempuh
melalui peningkatan kondisi terminal yang lebih
representatif, bersih dan sehat atau melalui kapasitas dan
sistem sirkulasi dalam terminal yang lebih baik. Terminal
dapat ditingkatkan menjadi tipe A (AKDP dan AKAP),
apabila terminal Sungai Loban sudah beroperasi maka
terminal Batulicin hanya AKDP;
Pembangunan terminal Sungai Loban (AKAP);
Pembangunan terminal lokal (antar kecamatan) di setiap
ibukota kecamatan. Pembangunan diintegrasikan dengan
pembangunan bandara.
c) Penambahan Armada atau Peremajaan Armada
Penambahan armada diharapkan dapat mengantisipasi
peningkatan permintaan penumpang ke depan mengingat
pesatnya pertumbuhan Kabupaten Tanah Bumbu.
Penambahan dapat dilakukan secara bertahap setiap 2
tahun minimal 2 % dari total armada saat ini. Sedangkan
peremajaan diarahkan untuk membuat suatu angkutan
umum yang nyaman, aman dan bersih melalui penambahan
berbagai fasilitas dalam angkutan yang lebih baik seperti
angkutan umum berpendingin udara (AC).
d) Penambahan rute angkutan umum baru
Penambahan rute terutama diusulkan untuk dua tujuan
yaitu melayani kawasan permukiman yang belum terlayani
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 31
dan melayani antara Kabupaten Tanah Bumbu dengan
hinterland.
Rute Lokal
Semua permukiman sampai 2028 harus sudah terlayani
angkutan umum dengan kedalaman rute sampai tingkat
jalan lokal primer.
Rute Wilayah
Sampai tahun 2028 harus sudah ada penambahan rute
angkutan umum yang melayani Kabupaten Tanah Bumbu
dengan kabupaten di sekitarnya. Rute ini juga untuk
mengantisipasi pengembangan jalan trans Kalimantan
(bagian Selatan).
Sistem Angkutan Barang
Tujuan utama sistem angkutan barang di Kabupaten Tanah
Bumbu adalah menunjang kelancaran distribusi barang baik yang
diproduksi maupun yang dikonsumsi oleh masyarakat/kelompok
usaha, terbagi dalam tiga tahap yaitu :
a) Pengangkutan dari Sumber Bahan Baku ke Kawasan industri
Pengangkutan dari sumber bahan baku ke sentra industri
dilayani angkutan besar dan berat dengan kapasitas lebih
dari 6 ton. Untuk itu angkutan jenis ini perlu diatur khusus
terutama berkaitan dengan rute yang dilalui harus minimal
jalan dalam sistem primer.
b) Pengiriman Barang dari Industri ke Pedagang atau
Konsumen
Pengangkutan barang dari industri ke pedagang atau
konsumen seluruh wilayah Kabupaten Tanah Bumbu akan
dilayani oleh angkutan sedang dapat melaui jalan sistem
primer atau sekunder (untuk internal perkotaan).
c) Transit Angkutan Barang antar Wilayah
Transit angkutan umum barang antar wilayah dapat berupa
angkutan barang dari wilayah lain ke Kabupaten Tanah
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 32
Bumbu atau sebaliknya atau dari wilayah lain ke wilayah lain
pula tetapi melewati Kabupaten Tanah Bumbu. Jenis ini
menggunakan angkutan berat sampai sedang dengan rute
sistem primer.
3.5 Penentuan Isu Strategis Sektor Perhubungan
Beberapa isu strategis pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan
yang terangkat berdasarkan kondisi faktual di lapangan, inventarisasi
permasalahan-permasalahan kunci, evaluasi capaian kinerja dalam jangka
waktu 5 tahun terakhir dan memperhatikan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu
2016-2021, maka isu strategis pembangunan dan pengembangan sektor
perhubungan untuk 5 tahun kedepan adalah :
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM perhubungan sesuai kompetensi
dan kebutuhan;
2. Penyelengaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta memberikan
keselamatan dan ketertiban lalu lintas;
3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan
prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektifitas antar
wilayah;
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana perhubungan Laut sebagai pendukung
poros maritime;
5. Pelayanan penerbangan Reguler di Bandara Bersujud Batulicin.
Isu strategis tersebut dijabarkan kedalam perencanaan program dan kegiatan
pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan yang tertuang dalam
matriks rencana strategis pada lampiran dokumen rencana strategis ini.
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 33
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN
4.1 VISI DAN MISI
4.1.1 VISI
Visi Dinas Perhubungan yaitu :
“Terwujudnya keselamatan transportasi perhubungan yang
handal dan berkualitas”.
4.1.2 MISI
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Dinas Perhubungan
melaksanakan misi sebagai berikut :
1) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) perhubungan
sesuai kompetensi dan kualifikasi;
2) Penyediaan layanan transportasi antarmoda yang handal, modern dan
berdaya saing dengan angkutan publik sebagai layanan utama;
3) Meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;
4) Menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib dan terkendali;
4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD
4.2.1 TUJUAN Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten
Tanah Bumbu sebagai berikut :
1. Meningkatkan keselamatan transpotasi angkutan
Secara rinci tujuan dan indikator kinerja tujuan jangka menengah
pelayanan SKPD, tertuang pada tabel berikut :
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 34
Tabel : 4.2.1
Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Target Kinerja Jangka Menengah Pealayanan SKPD
No TUJUAN INDIKATOR
KINERJA TUJUAN
KONDISI AWAL
TAHUN 2015
TERGET AKHIR
RENTSRA 2021
1. Meningkatkan keselamatan
transportasi angkutan
Menurunnya pelanggaran dan
kecelakaan lalu lintas serta meningkatnya
kelaikan transportasi
51,09% 100%
4.2.2. SASARAN
Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten
Tanah Bumbu sebagai berikut :
1. Peningkatan kelaikan trasportasi angkutan;
2. Menurunkan tingkat pelanggaran berlalu lintas dan tingkat
kecelakaan di jalan raya.
Secara rinci sasaran dan indikator sasaran jangka menengah pelayanan
SKPD, tertuang pada tabel berikut
Tabel : 4.2.2
Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Jangka Menengah Pealayanan SKPD
No SASARAN INDIKATOR SASARAN
KONDISI AWAL
TAHUN
2015
TERGET AKHIR
RENTSRA
2021
1. Peningkatan kelaikan
trasportasi angkutan
Persentase angkutan yang memenuhi laik
jalan
89,65% 93,58%
2. Menurunkan tingkat
pelanggaran berlalu lintas dan
tingkat kecelakaan di jalan raya
Persentase lokasi yang memenuhi
standar keselamatan
12,53% 100%
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 35
4.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel : 4.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan
Tahun 2017
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA FORMULASI /PENJALASAN
Meningkatkan
keselamatan transportasi angkutan
Peningkatan kelaikan transportasi
angkutan
Persentase angkutan yang memenuhi laik
jalan
Jumlah Kendaraan Laik Jalan X 100 Jumlah Kendaraan Wajib Uji
Menurunkan
tingkat pelanggaran berlalu lintas dan
tingkat kecelakaan di jalan raya
Persentase lokasi yang memenuhi
standar keselamatan
jmlh pemasangan rambu pd th-n X 100 jmlh rambu yg seharusnya tersedia
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 36
4.4 STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM
Selanjutnya misi-misi tersebut dijabarkan dalam strategi dan kebijakan
yang ditetapkan untuk dapat mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai dari
pernyataan visi.
4.4.1 STRATEGI
Strategi yang ditetapkan yaitu sebagai berikut :
1. Membangun sarana dan prasarana transportasi yang dapat
meningkatkan perekonomian masyarakat.
2. Pemasangan fasilitas keselamatan jalan.
3. Pengawasan secara berkala terhadap angkutan dan pengguna jalan
lain terhadap kelengkapan dokumen angkutan dan kelayakan teknis
angkutan.
4.4.2 KEBIJAKAN
Dari strategi yang ditetapkan kebijakan yang diambil sebagi berikut :
1. Mengupayakan terjadinya pembangunan sarana dan prasarana
transportasi yang meningkatkan perekonomian masyarkat daerah.
2. Mengupayakan pemasangan fasilitas keselamatan jalan khususnya
disepanjang jalan kabupaten.
3. Melaksanakan pengawasan secara berkala terhadap perijinan
angkutan.
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 37
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program dan kegiatan bidang Perhubungan disusun berdasarkan skala
prioritas yang sudah ditetapkan dalam rangka mendorong peningkatan sumberdaya
manusia yang berkualitas tinggi sehingga dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan
teknologi guna kelancaran tranportasi baik darat, laut dan udara.
Program kegiatan yang disusun selama 5 (lima) tahun kedepan secara garis
besar adalah sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
5. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
6. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
7. Program Peningkatan Pelayan Angkutan
8. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tujuan arah pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu pada
dasarnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kenyamanan dan
keamanan transportasi baik darat, laut dan udara yang didukung kemajuan yang
efektif dan efisien.
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 38
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif
untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan
tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan
dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja
yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam tabel
6.1 berikut ini.
Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi
Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2021 39
BAB VII PENUTUP
Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah
daerah, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas
Perhubungan, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Dinas Perhubungan selama periode 2016-2021, mengikuti periode
berlakunya RPJMD Kab. Tanah Bumbu 2016-2025.
Renstra SKPD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam
pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima)
tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas
Perhubungan.
Renstra Dinas Perhubungan merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya
Renstra Dinas Perhubungan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan
yang merupakan rencana tahunan Dinas Tanah Bumbu selama periode lima tahun, 2016-
2021 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.
Renstra Dinas Perhubungan diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Dinas
Perhubungan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi,
sebagai wujud penyelengaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan
sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan
pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggung-
jawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.
Kepala Dinas
Eryanto Rais, SH, MMs Pembina Tingkat I
NIP. 19671209 199003 1 012
MUHAMMAD HASAN, S.Sos
NIP. 19830301 200604 1
SHERWINDUS.HEREBINUS.W, S.Tr Hj. SRI WAHYUNI, S.Sos H. SUHADI, S.Kep
19811030 201101 1 003 NIP. 19800610 200804 2 003 19640928 198501 1 002
19791011 201101 1 002 NIP. 19630510 199303 1 016 19780301 200604 1 014
KEPALA SEKSI
MANAJEMEN DAN REKAYASA
LALULINTAS
KEPALA SEKSI
ANGKUTAN ORANG
KEPALA SEKSI
PERPARKIRAN
KEPALA SEKSI
PENGELOLAAN SARANA
TRANSPORTASI
KEPALA SEKSI
ANGKUTAN BARANG,
HEWAN DAN KHUSUS
KEPALA SEKSI
PENGENDALIAN LALU LINTAS
HERMAN FAUZI, S.Tr DRS. RAHMAT LEGIONO ALI SYAMSUDIN, SE
KEPALA BIDANG
LALU LINTAS
KEPALA BIDANG
ANGKUTAN
KEPALA BIDANG
PENGENDALIAN LALU LINTAS
DAN PERPARKIRAN
NIP. 19790215 200904 1 002 NIP. 19650315 199203 1 019 NIP. 19710330 200604 1 014
TRI WAHYUDI HUDA, SE.M.Si ACHMAD MARLAN, S.Sos SUNANDAR MANTO ALAM, SH.MA
KELOMPOK
JAPUNGSEKRETARIAT
DARSONO, SP
NIP. 19640816 198709 1 003
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANAH BUMBU
KEPALA DINAS
ERYANTO RAIS, SH.MM
14
KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN,
KEUANGAN DAN PELAPORAN
SITI ROFIAH, SE
NIP. 19790406 200701 2 025
NIP. 19671209 199003 1 012
KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
NIP.19710409 200604 2 038
ROSILAWATI, ST
KA. UPT PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR
Ir. MUHAMMADDUN, M.Si
NIP. 19650314 199003 1
KABAG TATA USAHA
PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
Jumlah arus penumpang angkutan
umum orang
- 2.900.662 - - 534.914 501.773 478.053 464.191 459.268 462.463 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Rasio ijin trayek %
- 0,131% - - 0,00126 0,00128 0,00128 0,00129 0,00130 0,00131 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Jumlah uji kir angkutan
umum/barangbuah
- 47969 - - 6599 7124 7674 8249 8849 9474 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Jumlah Pelabuhan
Laut/Udara/Terminal Bis jumlah
- 55 - - 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Jumlah Pelabuhan Laut
-umum = 2+1
- - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-khusus = 36+7
- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Jumlah Terminal Udara
-1
- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Jumlah Terminal Bis
-Tipe B=1
- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-Tipe C=3+4
- - 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Angkutan darat %- =630/409373 - - 619 621 624 626 628 630 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kepemilikan KIR angkutan umum %
- 292% - - 55,17% 44,28% 46,07% 47,92% 49,76% 51,59% 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Lama pengujian kelayakan angkutan
umum (KIR)menit
-13 menit
- -13 menit 13 menit 13 menit 13 menit 13 menit 13 menit
0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Biaya pengujian kelayakan angkutan
umumRp
-JBB 1745-3000kg = Rp. 54.000,-
- -JBB 1745-3000kg = Rp. 54.000,- JBB 1745-3000kg = Rp. 54.000,- JBB 1745-3000kg = Rp. 54.000,- JBB 1745-3000kg = Rp. 54.000,- JBB 1745-3000kg = Rp. 54.000,- JBB 1745-3000kg = Rp. 54.000,-
0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
JBB 3000-9000 kg = Rp. 74.000,- - - JBB 3000-9000 kg = Rp. 74.000,- JBB 3000-9000 kg = Rp. 74.000,- JBB 3000-9000 kg = Rp. 74.000,- JBB 3000-9000 kg = Rp. 74.000,- JBB 3000-9000 kg = Rp. 74.000,- JBB 3000-9000 kg = Rp. 74.000,- 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Pemasangan Rambu-rambu % - 100% - - 84 316 944 937 1013 515 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Sistem Informasi Pelayanan
Perizinan dan Administrasi
Pemerintah
- 1 - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Sistem Informasi Manajemen Pemda- 6 - - 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Jumlah jaringan komunikasi telepon
genggam%
- 36 - - 31,5 32,25 33 34 35 36 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Rasio Wartel/Warnet Terhadap
Penduduk0/-000
- 0,013% - - 0,010% 0,010% 0,011% 0,012% 0,012% 0,013% 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Jumlah surat kabar nasional/lokal buah- 14 - - 9 10 11 12 13 14 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokalpenyiar
an
- 10 - - 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Web site milik pemerintah daerahada/tid
ak
- 210 - - 205 206 207 208 209 210 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Pameran/expokali/per
tahun
- 2 - - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Rasio panjang jalan per jumlah
kendaraan %
- 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Jumlah ORANG/barang melalui
dermaga/bandara/ terminal per
tahun
orang
- 2.900.662 - - 534.914 501.773 478.053 464.191 459.268 462.463 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Jumlah Penduduk Menggunakan
HP/Telepon%
- = (124*1000)305840 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Media Massa seperti majalah,
RADIO, televisi
25,00% - - 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Media Baru seperti website (media
online)%
45,28%
-
- - 45,28% 45,28% 45,28% 45,28% 45,28% 45,28% 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Media tradisional seperti
pertunjukan rakyat%
125,00%-
- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Media Interpersonal seperti
Sarasehan, ceramah,/diskusi dan
lokakarya
%
0%
-
- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Media Luar Ruang seperti Media
Bulettin, leaflet, booklet, brosur,
SPANDUK dan baliho
%
41,67%
-
- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Cakupan pengembangan dan
pemberdayaan Kelompok Informasi
Masyarakat di Tingkat Kecamatan
%
30,00%
-
- - 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Tersedianya angkutan umum yang
melayani wilayah yang telah
tersedia jaringan jalan untuk
Perhubungan jaringan jalan
Kabupaten/Kota
%
76,09%
-
- - 76,09% 76,40% 76,71% 77,02% 77,33% 77,64% 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6
I
K
K
S
P
M
6 1 2 3 4 56 1 2 3 4 5
Target IKD
(Indikator
Kinerja
Daerah)
Target
Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5
Tabel 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2016 s.d 2021
NoIndikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi SKPDSatuan
Target SPM
(Standar
Pelayanan
Minimal)
Target IKK (Indikator Kinerja Kunci)
66 1 2 3 4 56 1 2 3 4 5
Target IKD
(Indikator
Kinerja
Daerah)
Target
Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5
NoIndikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi SKPDSatuan
Target SPM
(Standar
Pelayanan
Minimal)
Target IKK (Indikator Kinerja Kunci)
Tersedianya angkutan umum yang
melayani jaringan trayek yang
menghubungkan daerah tertinggal
dengan wilayah yang Kabupaten/
telah berkembang pada wilayah
Kota yang telah tersedia jaringan
jalan Kabupaten/Kota.
%
67,96%
-
- - 67,96% 68,16% 68,37% 68,57% 69,18% 69,39% 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Tersedianya halte pada setiap
Kabupaten/Kota yang telah dilayani
angkutan umum dalam trayek
%
38,46%
-
- - 38,46% 38,46% 46,15% 53,85% 61,54% 69,23% 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Tersedianya terminal angkutan
penumpang pada setiap
Kabupaten/Kota yang telah dilayani
angkutan umum dalam trayek
%
80,00%
-
- - 50,00% 62,50% 87,50% 100,00% 100,00% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Tersedianya fasilitas perlengkapan
jalan (rambu, marka, dan guardrill)
dan penerangan jalan umum (PJU)
pada jalan Kabupaten/Kota
%
88,02%
-
- - 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
a. Perlengkapan Jalan % 76,03% - - 15,21% 32,09% 49,19% 66,29% 83,05% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-rambu % 28,56% - - - 403 719 1663 2600 3613 4128 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
- marka % 124,54% - - - 41943 88345 134747 181149 226551 272953 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
- guardrill % 75,00% - - - 120 512 904 1296 1688 2080 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
b. Penerangan Jalan Umum % 100,00% - - - 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Tersedianya unit pengujian
kendaraan bermotor bagi
Kabupaten/Kota yang memiliki
populasi kendaraan wajib uji
minimal 4000 (empat ribu) wajib
uji.
%
100,00%
-
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Tersedianya Sumber Daya Manusia
di bidang terminal pada
Kabupaten/Kota yang telah memiliki
terminal.
% 75,00% - - 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Tersedianya Sumber Daya Manusia
di bidang pengujian kendaraan
bermotor pada Kabupaten/Kota
yang telah melakukan pengujian
berkala kendaraan bermotor.
% 100,00% - - 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Tersedianya Sumber Daya Manusia
(SDM) di bidang MRLL, Evaluasi
Andalalin, Pengelolaan Parkir pada
Kabupaten/Kota.
%
60,00%
-
- 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Tersedianya Surnber Daya Manusia
(SDM) yang memiliki kompetensi
sebagai pengawas kelaikan
kendaraan pada setiap perusahaan
angkutan umum
%
100,00%
-
- 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Terpenuhinya standar keselamatan
bagi angkutan umum yang melayani
trayek di dalam Kabupaten/Kota.
%
96,82%
-
- - 96,82% 97,45% 98,09% 98,73% 99,36% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Tersedianya dermaga pada setiap
ibukota Kecamatan dalam
Kabupaten/Kota untuk melayani
kapal laut yang beroperasi pada
trayek dalam Kabupaten/Kota pada
wilayah yang memiliki alur
pelayaran dan tidak ada alternatif
angkutan jalan.
% 60,00% - - - 0,00% 60,00% 90,00% 110,00% 120,00% 130,00%
0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Jumlah arus penumpang angkutan
umum orang -
2.900.662 534.914 501.773 478.053 464.191 459.268 462.463 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Jumlah penumpang Darat - - 2041032 409.373 368.436 338.961 318623 305878 299761 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Jumlah penumpang kapal laut-
-622343 101241 101747 102764 103791 105347 107453 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Jumlah penumpang pesawat udara-
-237287 24300 31590 36328 41777 48043 55249 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Angkutan darat % --
- 0,151% 0,169% 0,184% 0,196% 0,205% 0,210% 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Jumlah angkutan darat unit --
- 619 621 624 626 628 630 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Jumlah penumpang angkutan darat orang-
-- 409.373 368.436 338.961 318623 305878 299761 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Jumlah website desa buah - - - 149 111 119 127 135 142 149 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Jumlah website sekolah buah - - - 4 0 0 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Jumlah informasi terintegrasi
kedalam sistem layanan buah
-- -
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Jumlah peserta yang mengikuti
pelatihan di Pusat Study ITorang
-- -
300 50 100 150 200 250 300 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Jumlah berita dan informasi yang
tayang dimedia (website, radio, dan
TV)
buah-
- -3600 600 1200 1800 2400 3000 3600 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Jumlah infrastruktur jaringan di
SKPD, kecamatan, desabuah
-- -
199 33 66 99 132 165 199 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Jumlah hotspot/wifi di Kab Tanah
Bumbubuah
-- -
140 23 46 69 92 115 140 0 0 0 0 0 0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
S
P
M
I
K
D
Indik
ato
r La
innya
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Asli Daerah
- Hasil pajak daerah
- Hasil retribusi daerah 446.526.000 489.159.000 543.517.500 549.907.500 803.537.500 589.836.896 573.466.000 622.413.400 698.363.366 646.532.411 132,09% ##### 114,52% 127,00% 80,46% 714.232.300 528.565.032
- Hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan
- Lain-lain PAD yang Sah
Dana Perimbangan
- Bagi Hasil pajak/Bagi Hasil
bukan pajak
- Dana alokasi umum
- Dana alokasi khusus
Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah
- Pendapatan hibah
- Dana darurat
- Dana Bagi Hasil pajak dari
provinsi dan pemerintah daerah
lainnya
- Dana penyesuaian dan
otonomi khusus
- Bantuan keuangan dari
provinsi atau pemerintah
daerah lainnya
BELANJA DAERAH
Belanja tidak langsung
- Belanja pegawai 2.977.855.507 4.352.377.944 4.593.872.919 4.761.437.975 5.470.236.757 2.953.148.386 3.194.081.987 4.414.205.243 4.715.619.032 5.140.186.781 99,17% 73,39% 96,09% 99,04% 93,97% 4.874.665.656 4.549.557.104
- Belanja bunga
- Belanja subsidi
- Belanja hibah
- Belanja bantuan sosial
- Belanja bagi hasil kepada
provinsi/kabupaten/kota dan
pemerintahan desa
- Belanja tidak terduga
Belanja langsung
- Belanja pegawai 1.369.695.000 1.063.200.000 1.422.850.000 1.911.800.000 2.360.720.000 1.292.905.000 972.800.000 1.215.398.500 1.776.875.000 2.249.562.000 94,39% 91,50% 85,42% 92,94% 95,29% 2.086.781.000 1.990.981.000
- Belanja barang dan jasa 868.145.400 1.192.820.400 2.005.556.700 4.280.586.500 3.433.816.500 795.632.593 871.837.631 1.529.237.510 3.753.089.339 2.726.361.378 91,65% 73,09% 76,25% 87,68% 79,40% 3.260.187.420 2.567.234.859
- Belanja modal 355.610.000 1.312.250.000 1.787.811.000 4.955.550.000 2.333.810.000 351.673.000 1.236.633.145 1.628.230.567 4.084.539.000 1.927.148.000 98,89% 94,24% 91,07% 82,42% 82,58% 2.262.688.000 1.856.813.400
UraianAnggaran pada tahun ke- Realisasi Anggaran pada tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kominfo
Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2010 s.d 2015
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Meningkatkan keselamatan
transportasi angkutan
Peningkatan kelaikan transportasi
angkutan58,27% 36,64% 92,75% 92,96% 93,17%
Menurunkan tingkat pelanggaran
berlalu lintas dan tingkat kecelakaan di
jalan raya
13,45% 19,52% 33,16% 30,49% 28,22%
Tabel 4.1
Tahun 2016 - 2020
Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-
Menurunnya pelanggaran dan
kecelakaan lalu lintas serta
meningkatnya kelaikan
transportasi
Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
07 1 07 01 15
Meningkatnya
Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan
29,63% 850.000.000 59,26% 1.775.000.000 92,59% 2.405.000.000 96,30% 475.000.000 100,00% 475.000.000 100,00% 375.000.000 100,00% 6.355.000.000
07 1 07 01 15 01 5 Dokumen 3 Dokumen 850.000.000 1 Dokumen 400.000.000 3 Dokumen 130.000.000 0 - 0 - 0 - 12 Dokumen 1.380.000.000
▪ Penyusunan Dokumen Penataan Jaringan Angkutan Umum 1 paket 300.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 paket 300.000.000
▪Penyusunan Dokumen Rencana Teknik Terinci (RTT) dan
Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) Bandara1 paket 500.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 paket 500.000.000
▪ Penyusunan Dokumen Trayek Angkutan Sungai 1 paket 50.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 paket 50.000.000
▪Penyusunan Dokumen Inventarisasi Kebutuhan Fasilitas
Keselamatan LLAJ Kabupaten Tanah Bumbu0 - 1 paket 400.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 1 paket 400.000.000
▪ Penyusunan Sistem Jaringan antarmoda transportasi 0 - 0 - 1 paket 50.000.000 0 - 0 - 0 - 1 paket 50.000.000
▪ Perencanaan Pembangunan Terminal Sarigadung 0 - 0 - 1 paket 40.000.000 0 - 0 - 0 - 1 paket 40.000.000
▪ Perencanaan Pembangunan Terminal Sungai Kecil 0 - 0 - 1 paket 40.000.000 0 - 0 - 0 - 1 paket 40.000.000
07 1 07 01 15 05 0 0 - 0 - 1 unit 1.400.000.000 0 - 0 - 0 - 1 unit 1.400.000.000
▪ Pembangunan pos penimbangan Karang bintang 0 - 0 - 1 unit 1.400.000.000 0 - 0 - 0 - 1 unit 1.400.000.000
07 1 07 01 15 06 0 0 - 127 unit 1.075.000.000 77 unit 775.000.000 75 unit 375.000.000 75 unit 375.000.000 75 unit 375.000.000 359 Unit 2.975.000.000
▪ Pembangunan Pos Tanah Merah 0 - 0 - 1 unit 200.000.000 0 - 0 - 0 - 1 unit 200.000.000
▪ Alat Angkut Apung Bermotor Khusus 0 - 1 unit 200.000.000 1 unit 200.000.000 0 - 0 - 0 - 2 unit 400.000.000
▪ Penunjangan Keselamatan Lalu Lintas Sungai 0 - 125 unit 625.000.000 75 unit 375.000.000 75 unit 375.000.000 75 unit 375.000.000 75 unit 375.000.000 425 unit 2.125.000.000
▪Pembangunan Tempat Parkir dan Ruang Tunggu Terminal
Pelabuhan Kusan Hilir0 - 1 unit 250.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 1 unit 250.000.000
07 1 07 01 15 07 0 0 - 3 unit 300.000.000 1 unit 100.000.000 1 unit 100.000.000 1 unit 100.000.000 0 - 6 unit 600.000.000
▪ Pos Jaga Sarigadung 0 - 0 - 1 unit 100.000.000 0 - 0 - 0 - 1 unit 100.000.000
▪ Pos Jaga Jalan Lingkar Sei Kecil 0 - 1 unit 100.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 1 unit 100.000.000
▪ Pos Jaga Satui 0 - 0 - 0 - 0 - 1 unit 100.000.000 0 - 1 unit 100.000.000
▪ Pos Jaga Mantewe 0 - 1 unit 100.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 1 unit 100.000.000
▪ Pos Jaga Karang Bintang 0 - 0 - 0 - 1 unit 100.000.000 0 - 0 - 1 unit 100.000.000
▪ Pos Jaga Sepunggur 0 - 1 unit 100.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 1 unit 100.000.000
07 1 07 01 15 … 0 0 - 2 unit 120.000.000 2 unit 2.120.000.000 0% 20.000.000 0% 20.000.000 0 20.000.000 4 unit 2.300.000.000
▪ Radio VHF Portable 0 - 1 unit 50.000.000 0% - 0 - 0 - 0 - 1 unit 50.000.000
▪ Radio VHF Fixed 0 - 1 unit 50.000.000 0% - 0 - 0 - 0 - 1 unit 50.000.000
▪ Signal Gun 0 - 0 - 1 Unit 100.000.000 0 - 0 - 0 - 1 unit 100.000.000
▪ X-Ray dan Walkthrought 0 - 0 - 1 Unit 2.000.000.000 0 - 0 - 0 - 1 unit 2.000.000.000
▪ Form PK-PPK 0 - 1 Kali 20.000.000 1 Kali 20.000.000 1 Kali 20.000.000 1 Kali 20.000.000 1 Kali 20.000.000 5 Kali 100.000.000
07 1 07 01 16
Meningkatkan
Sarana
Perhubungan0% - 100% 575.000.000 100% 350.000.000 100% 350.000.000 100% 350.000.000 100% 350.000.000 100% 1.975.000.000
07 1 07 01 16 01 0% - 100% 200.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 400.000.000
▪ Pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor 0% - 100% 200.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 400.000.000
07 1 07 01 16 02 0% - 0% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 750.000.000
▪ Kalibrasi 0% - 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 250.000.000
▪ Pemeiharaan Alat Uji 0 - 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 500.000.000
07 1 07 01 16 02 0% - 100% 225.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 825.000.000
▪ Terminal Pedesaan Angsana 0% - 0% - 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 200.000.000
▪ Terminal Kersik Putih 0% - 100% 200.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 400.000.000
▪ Terminal Bandara 0% - 0% - 100% 25.000.000 100% 25.000.000 100% 25.000.000 100% 25.000.000 100% 100.000.000
▪ Pemeliharaan Air Stripe Bandara 0% - 100% 25.000.000 100% 25.000.000 100% 25.000.000 100% 25.000.000 100% 25.000.000 100% 125.000.000
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan
(output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Rekening Program dan Kegiatan
5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan InformatikaKabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2016 s.d 2020
Pembangunan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang
(4) (5)
Urusan Perhubungan
Pemeliharaan/rehabilitasi Prasarana Alat Pengujian
Kendaraan Bermotor
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai Danau
dan Penyeberangan
Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Udara
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
Rehabilitasi/Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Alat
Pengujian Kendaraan Bermotor
Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan
(output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Rekening Program dan Kegiatan
(4) (5)
07 1 07 01 17
Persentase
pengendalian
angkutan umum
dan jalan
25,10% 200.100.000 45,91% 378.315.000 62,75% 390.062.250 76,06% 403.571.588 86,20% 419.107.326 93,64% 436.973.424 93,64% 2.228.129.588
07 1 07 01 17 05 0 22 personil 132.000.000 25 personil 300.000.000 25 personil 300.000.000 25 personil 300.000.000 25 personil 300.000.000 25 personil 300.000.000 25 personil 1.632.000.000
▪ Pengawasan LLAJ 1584 79.200.000 1800 180.000.000 1800 180.000.000 1800 180.000.000 1800 180.000.000 1800 180.000.000 8784 979.200.000
▪ Pengamanan Insidentil 1056 52.800.000 1200 120.000.000 1200 120.000.000 1200 120.000.000 1200 120.000.000 1200 120.000.000 5856 652.800.000
07 1 07 01 17 15 0
6 orang (3
org AKUT, 3
org PKB
Teladan)
39.625.000
6 orang (3
org AKUT, 3
org PKB
Teladan)
45.568.750
6 orang (3
org AKUT, 3
org PKB
Teladan)
52.404.063
6 orang (3
org AKUT, 3
org PKB
Teladan)
60.264.672
6 orang (3
org AKUT, 3
org PKB
Teladan)
69.304.373
6 orang (3 org
AKUT, 3 org
PKB Teladan)
79.700.029
6 orang (3
org AKUT, 3
org PKB
Teladan)
346.866.886
▪ AKUT
6 orang (3 org
AKUT, 3 org
PKB Teladan)
39.625.000
6 orang (3 org
AKUT, 3 org
PKB Teladan)
45.568.750
6 orang (3 org
AKUT, 3 org
PKB Teladan)
52.404.063
6 orang (3 org
AKUT, 3 org
PKB Teladan)
60.264.672
6 orang (3 org
AKUT, 3 org
PKB Teladan)
69.304.373
6 orang (3 org
AKUT, 3 org
PKB Teladan)
79.700.029
30 orang (15
org AKUT, 15
org PKB
Teladan)
346.866.886
07 1 07 01 17 …. 0 3 org 28.475.000 3 org 32.746.250 3 org 37.658.188 3 org 43.306.916 3 org 49.802.953 3 org 57.273.396 3 org 249.262.702
▪ Pelajar Pelopor Keselamatan 3 org 28.475.000 3 org 32.746.250 3 org 37.658.188 3 org 43.306.916 3 org 49.802.953 3 org 57.273.396 3 org 249.262.702
07 1 07 01 18
Jumlah Sarana
dan Prasarana
Perhubungan
4 Unit - 13 Unit 2.000.000.000 22 Unit 2.000.000.000 30 Unit 1.750.000.000 40 Unit 8.500.000.000 46 Unit 500.000.000 46 Unit 14.750.000.000
07 1 07 01 18 01 3 unit 0 - 1 unit 1.000.000.000 1 unit 1.000.000.000 1 unit 1.000.000.000 4 unit 8.000.000.000 0 - 10 unit 11.000.000.000
▪ Pembangunan Terminal Sarigadung 0 - 0 - 0 - 0 - 1 Unit 1.000.000.000 0 - 1 unit 1.000.000.000
▪ Pembangunan Terminal Sungai Kecil 0 - 0 - 1 Unit 1.000.000.000 0 - 0 - 0 - 1 unit 1.000.000.000
▪ Pembangunan Terminal Satui 0 - 1 Unit 1.000.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 1 unit 1.000.000.000
▪ Pembangunan Terminal Mantewe 0 - 0 - 0 - 0 - 1 Unit 1.000.000.000 0 - 1 unit 1.000.000.000
▪ Pembangunan Terminal Lasung 0 - 0 - 0 - 1 Unit 1.000.000.000 0 - 0 - 1 unit 1.000.000.000
▪ Pembangunan Terminal Kuranji 0 - 0 - 0 - 0 - 1 Unit 1.000.000.000 0 - 1 unit 1.000.000.000
▪ Pembangunan Pelabuhan 0 - 0 - 0 - 0 - 1 Unit 5.000.000.000 0 - 1 unit 5.000.000.000
07 1 07 01 18 …. 0 0 - 5 unit 250.000.000 5 unit 250.000.000 5 unit 250.000.000 5 unit 250.000.000 5 unit 250.000.000 25 unit 1.250.000.000
▪ Pembangunan Halte 0 - 5 unit 250.000.000 5 unit 250.000.000 5 unit 250.000.000 5 unit 250.000.000 5 unit 250.000.000 25 unit 1.250.000.000
07 1 07 01 18 …. 1 unit 0 - 3 unit 750.000.000 3 unit 750.000.000 2 unit 500.000.000 1 unit 250.000.000 1 unit 250.000.000 10 unit 2.500.000.000
▪ Pembangunan Demaga Perahu Desa Manurung 0 - 0 - 1 unit 250.000.000 0 - 0 - 0 - 1 unit 250.000.000
▪Pembangunan Dermaga Kapal Nelayan Pesisir Pantai
Mudalang0 - 0 - 1 unit 250.000.000 0 - 0 - 0 - 1 unit 250.000.000
▪Pembangunan Dermaga Tambat Kapal di Desa Angsana
Kec. Angsana0 - 1 unit 250.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 1 unit 250.000.000
▪Pembangunan Dermaga Tambat Kapal di Desa Sungai Dua
Laut RT. 04 Kec. Sungai Loban0 - 1 unit 250.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 1 unit 250.000.000
▪Pembangunan Dermaga Tambat Kapal di Desa Sungai Dua
Laut RT. 02 Kec. Sungai Loban0 - 0 - 1 unit 250.000.000 0 - 0 - 0 - 1 unit 250.000.000
▪Pembangunan Tempat Tambat Kapal Nelayan Sungai
Kusan Hilir (Mudalang)0 - 1 unit 250.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 1 unit 250.000.000
▪Pembangunan Dermaga Kapal Nelayan Pesisir Pantai
Sungai Loban0 - 0 - 0 - 1 unit 250.000.000 0 - 0 - 1 unit 250.000.000
▪ Pembangunan Dermaga Perahu Desa Manurung 0 - 0 - 0 - 1 unit 250.000.000 0 - 0 - 1 unit 250.000.000
▪ Pembangunan Dermaga Apung Sungai Kusan Hilir (2x4) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 unit 250.000.000 1 unit 250.000.000
▪ Pembangunan Dermaga Satui 0 - 0 - 0 - 0 - 1 unit 250.000.000 0 - 1 unit 250.000.000
07 1 07 01 19
Persentase
pemasangan
rambu-rambu
15,24% 438.500.000 32,11% 8.016.080.000 49,21% 12.794.080.000 67,37% 7.866.080.000 83,06% 7.291.080.000 100,00% 6.856.080.000 100% 43.261.900.000
07 1 07 01 19 01 424 buah 84 buah 178.500.000 316 buah 1.190.000.000 944 buah 2.028.000.000 937 buah 2.100.000.000 1013 buah 1.725.000.000 515 buah 1.090.000.000 3809 Buah 8.311.500.000
▪ Rambu Lalu Lintas 50 100.000.000 100 200.000.000 529 1.058.000.000 520 1.040.000.000 600 1.200.000.000 300 600.000.000 2099 4.198.000.000
▪ Rambu Penunjuk Pendahulu Jalan (RPPJ) 4 56.000.000 10 160.000.000 10 140.000.000 10 140.000.000 10 140.000.000 10 140.000.000 54 776.000.000
▪ Warning Light 0 - 5 300.000.000 4 180.000.000 6 270.000.000 3 135.000.000 5 225.000.000 23 1.110.000.000
▪ Traffic Light 0 - 1 400.000.000 1 400.000.000 1 400.000.000 0 - - - 3 1.200.000.000
▪ Delinator 30 22.500.000 100 100.000.000 200 150.000.000 200 150.000.000 200 150.000.000 100 75.000.000 830 647.500.000
▪ Paku Jalan 0 - 100 30.000.000 200 100.000.000 200 100.000.000 200 100.000.000 100 50.000.000 800 380.000.000
Peningkatan Pelayanan Angkutan
Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di
Jalan Raya
Pemilihan dan Pemberian Penghargaan sopir/Juru
Mudik/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Pembangunan Gedung Terminal
Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal
Pembangunan Dermaga
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan
(output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Rekening Program dan Kegiatan
(4) (5)
07 1 07 01 19 02 44643 M' 6500 M' 260.000.000 46402 M' 2.016.080.000 46402 M' 2.016.080.000 46402 M' 2.016.080.000 45402 M' 1.816.080.000 46402 M' 2.016.080.000 235751 M' 10.140.400.000
▪ Marka Jalan 5000 200.000.000 44202 1.768.080.000 44202 1.768.080.000 44202 1.768.080.000 44202 1.768.080.000 44202 1.768.080.000 181808 9.040.400.000
▪ Zebra Cross 1500 60.000.000 1200 48.000.000 1200 48.000.000 1200 48.000.000 1200 48.000.000 1200 48.000.000 6300 300.000.000
▪ Marka Profil 0 1000 200.000.000 1000 200.000.000 1000 200.000.000 0 - 1000 200.000.000 3000 800.000.000
07 1 07 01 19 03 80 M 0 - 392 M 1.470.000.000 392 M 1.470.000.000 392 M 1.470.000.000 392 M 1.470.000.000 392 M 1.470.000.000 1648 M 7.350.000.000
▪ Pagar Pengaman Jalan (Guad rail) 0 - 392 1.470.000.000 392 1.470.000.000 392 1.470.000.000 392 1.470.000.000 392 1.470.000.000 1568 7.350.000.000
07 1 07 01 19 … 0 0 - 2 1.060.000.000 1 5.000.000.000 0 - 0 - 0 - 3 paket 6.060.000.000
▪ TMC (Traffic Management Control) 0 - 0 - 1 5.000.000.000 0 - 0 - 0 - 1 5.000.000.000
▪ Control Center TMC 0 - 1 1.000.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 1 1.000.000.000
▪ Drone (Foto Area Lalu Lintas) 0 - 1 60.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 1 60.000.000
07 1 07 01 19 … 0 0 - 120 2.280.000.000 120 2.280.000.000 120 2.280.000.000 120 2.280.000.000 120 2.280.000.000 120 orang 11.400.000.000
▪ Tenaga Juru Parkir Berlangganan 0 - 100 1.800.000.000 100 1.800.000.000 100 1.800.000.000 100 1.800.000.000 100 1.800.000.000 100 9.000.000.000
▪ Tenaga Pengawas Juru Parkir 0 - 20 480.000.000 20 480.000.000 20 480.000.000 20 480.000.000 20 480.000.000 20 2.400.000.000
07 1 07 01 20
Tersedianya
sarana dan
prasarana
pengujian
kendaraan
bermotor
92,63% 89.000.000 92,83% 505.500.000 93,03% 966.000.000 93,22% 192.500.000 93,40% 719.000.000 93,58% 245.500.000 93,58% 2.717.500.000
07 1 07 01 20 01 0 - 2 unit 366.000.000 1 unit 300.000.000 0 - 0 - 0 - 3 unit 666.000.000
▪ Pembuatan Jalan Masuk dan Keluar Gedung KIR 0 - 1 unit 166.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 1 unit 166.000.000
▪ Halaman Parkir Balai Uji 0 - 1 unit 200.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 1 unit 200.000.000
▪ Pembangunan Ruang Administrasi 0 - 0 - 1 unit 300.000.000 0 - 0 - 0 - 1 unit 300.000.000
07 1 07 01 20 02 0 - 0 - 1 paket 500.000.000 0 - 1 paket 500.000.000 0 - 2 paket 1.000.000.000
▪ Alat Uji 0 - 0 - 1 paket 500.000.000 0 - 1 paket 500.000.000 0 - 2 paket 1.000.000.000
07 1 07 01 20 04 10000 buah 89.000.000 16200 buah 139.500.000 19400 buah 166.000.000 22600 buah 192.500.000 25800 buah 219.000.000 29000 buah 245.500.000 123000 buah 1.051.500.000
▪ Buku Uji Kendaraan Bermotor 2000 25.000.000 2200 27.500.000 2400 30.000.000 2600 32.500.000 2800 35.000.000 3000 37.500.000 15000 187.500.000
▪ Plat Uji Berkala Kendaraan Bermotor 8000 64.000.000 10000 80.000.000 12000 96.000.000 14000 112.000.000 16000 128.000.000 18000 144.000.000 78000 624.000.000
▪ Stiker Samping Kendaraan Bermotor 0 - 4000 32.000.000 5000 40.000.000 6000 48.000.000 7000 56.000.000 8000 64.000.000 30000 240.000.000
07 1 07 01 01
Tingkat
Ketersediaan
Administrasi
Perkantoran
100% 6.000.615.500 100% 6.600.677.050 100% 7.260.744.755 100% 7.986.819.231 100% 8.785.501.154 100% 9.664.051.269 100% 46.298.408.958
07 1 07 01 01 02 100% 1.594.610.000 100% 1.754.071.000 100% 1.929.478.100 100% 2.122.425.910 100% 2.334.668.501 100% 2.568.135.351 100% 12.303.388.862
07 1 07 01 01 06 100% 314.500.000 100% 345.950.000 100% 380.545.000 100% 418.599.500 100% 460.459.450 100% 506.505.395 100% 2.426.559.345
07 1 07 01 01 07 100% 192.100.000 100% 211.310.000 100% 232.441.000 100% 255.685.100 100% 281.253.610 100% 309.378.971 100% 1.482.168.681
07 1 07 01 01 08 100% 4.965.000 100% 5.461.500 100% 6.007.650 100% 6.608.415 100% 7.269.257 100% 7.996.182 100% 38.308.004
07 1 07 01 01 09 100% 17.850.000 100% 19.635.000 100% 21.598.500 100% 23.758.350 100% 26.134.185 100% 28.747.604 100% 137.723.639
07 1 07 01 01 10 100% 45.035.500 100% 49.539.050 100% 54.492.955 100% 59.942.251 100% 65.936.476 100% 72.530.123 100% 347.476.354
07 1 07 01 01 11 100% 32.565.000 100% 35.821.500 100% 39.403.650 100% 43.344.015 100% 47.678.417 100% 52.446.258 100% 251.258.840
07 1 07 01 01 12 100% 2.940.000 100% 3.234.000 100% 3.557.400 100% 3.913.140 100% 4.304.454 100% 4.734.899 100% 22.683.893
07 1 07 01 01 13 100% 93.850.000 100% 103.235.000 100% 113.558.500 100% 124.914.350 100% 137.405.785 100% 151.146.364 100% 724.109.999
07 1 07 01 01 17 100% 10.000.000 100% 11.000.000 100% 12.100.000 100% 13.310.000 100% 14.641.000 100% 16.105.100 100% 77.156.100
07 1 07 01 01 18 100% 757.750.000 100% 833.525.000 100% 916.877.500 100% 1.008.565.250 100% 1.109.421.775 100% 1.220.363.953 100% 5.846.503.478
07 1 07 01 01 19 100% 2.792.400.000 100% 3.071.640.000 100% 3.378.804.000 100% 3.716.684.400 100% 4.088.352.840 100% 4.497.188.124 100% 21.545.069.364
07 1 07 01 01 22 100% 142.050.000 100% 156.255.000 100% 171.880.500 100% 189.068.550 100% 207.975.405 100% 228.772.946 100% 1.096.002.401
07 1 07 01 02
Tingkat
Kelengkapan
Sarana dan
Prasarana
aparatur
100% 30.000.000 100% 2.786.000.000 100% 2.193.200.000 100% 5.051.840.000 100% 112.208.000 100% 74.649.600 100% 9.994.649.600
07 1 07 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0% - 11 unit 2.750.000.000 15 unit 2.150.000.000 1 unit 5.000.000.000 0% 50.000.000 0% - 29 unit 9.950.000.000
▪ Pengadaan Mobil Pengawasan Parkir 0 - 0 - 1 500.000.000 0 - 0 - 0 - 1 unit 500.000.000
▪ Pengadaan Mobil Inpeksi Landasan Bandara 0 - 0 - 1 500.000.000 0 - 0 - 0 - 1 unit 500.000.000
` ▪ Mobil PK-PPK Kategori 6 0 - 0 - 0 - 1 unit 5.000.000.000 0 - 0 - 1 unit 5.000.000.000
▪ Pengadaan Mobil Crane 0 - 0 - 1 850.000.000 0 - 0 - 0 - 1 unit 850.000.000
▪ Pengadaan Mobil Derek 0 - 1 2.500.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 1 unit 2.500.000.000
▪ Pengadaan Sepeda Motor Dinas 0 - 10 250.000.000 12 300.000.000 0 - 2 50.000.000 0 - 24 unit 600.000.000
Pengadaan Perlengkapan Alat Uji Kendaraan Bermotor
Pengadaan Marka Jalan
Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
Pengadaan Peralatan Pemantauan Lalu Lintas
Penyediaan Jasa Layanan Parkir Berlangganan
Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan
Bermotor
Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
penyediaan alat tulis kantor
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
penyediaan makanan dan minuman
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Penyediaan jasa tenaga non PNS
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan
(output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Rekening Program dan Kegiatan
(4) (5)
07 1 07 01 02 22 Pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor 100% 30.000.000 100% 36.000.000 100% 43.200.000 100% 51.840.000 100% 62.208.000 100% 74.649.600 100% 44.649.600
07 1 07 01 03
Tingkat
Kedisiplinan
aparatur dalam
kehadiran
penggunaan
atribut pegawai
100% 107.850.000 100% 155.385.000 100% 170.923.500 100% 188.015.850 100% 206.817.435 100% 227.499.179 100% 1.056.490.964
07 1 07 01 03 05 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0 - 30 set 36.750.000 30 set 40.425.000 30 set 44.467.500 30 set 48.914.250 30 set 53.805.675 120 set 224.362.425
07 1 07 01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu 100% 107.850.000 100% 118.635.000 100% 130.498.500 100% 143.548.350 100% 157.903.185 100% 173.693.504 100% 832.128.539
07 1 07 01 05
Persentase
Aparatur yang
memenuhi
0% - 20% 50.000.000 40% 55.000.000 60% 60.500.000 80% 66.550.000 100% 73.205.000 100% 305.255.000
07 1 07 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0 - 4 org 50.000.000 4 org 55.000.000 4 org 60.500.000 4 org 66.550.000 4 org 73.205.000 20 org 305.255.000
NIP. 19760302 199412 1 002
Peningkatan disiplin aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kepala Dinas,
EKA SAPRUDIN, AP, MAP
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah arus penumpang angkutan umum 534.914 534.914 501.773 478.053 464.191 459.268 462.463 462.463
Rasio ijin trayek 0,00126 0,00126 0,00128 0,00128 0,00129 0,00130 0,00131 0,00131
Jumlah uji kir angkutan umum/barang 6599 6599 7124 7674 8249 8849 9474 9474
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Jumlah Pelabuhan Laut 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Terminal Udara0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Terminal Bis0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 3 0 0
Angkutan darat 619 619 621 624 626 628 630 630
Kepemilikan KIR angkutan umum 55,17% 55,17% 44,28% 46,07% 47,92% 49,76% 51,59% 51,59%
Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) 13 menit 13 menit 13 menit 13 menit 13 menit 13 menit 13 menit 13 menit
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum JBB 1745-3000kg = Rp. 54.000,- JBB 1745-3000kg = Rp. 54.000,- JBB 1745-3000kg = Rp. 54.000,- JBB 1745-3000kg = Rp. 54.000,- JBB 1745-3000kg = Rp. 54.000,- JBB 1745-3000kg = Rp. 54.000,- JBB 1745-3000kg = Rp. 54.000,- JBB 1745-3000kg = Rp. 54.000,-
JBB 3000-9000 kg = Rp. 74.000,- JBB 3000-9000 kg = Rp. 74.000,- JBB 3000-9000 kg = Rp. 74.000,- JBB 3000-9000 kg = Rp. 74.000,- JBB 3000-9000 kg = Rp. 74.000,- JBB 3000-9000 kg = Rp. 74.000,- JBB 3000-9000 kg = Rp. 74.000,- JBB 3000-9000 kg = Rp. 74.000,-
Pemasangan Rambu-rambu 84 84 316 944 937 1013 515 3809
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah ORANG/barang melalui
dermaga/bandara/ terminal per tahun
534.914 534.914 501.773 478.053 464.191 459.268 462.463 462.463
Tersedianya angkutan umum yang melayani
wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk
Perhubungan jaringan jalan Kabupaten/Kota
76,09% 76,09% 76,40% 76,71% 77,02% 77,33% 77,64% 77,64%
Tersedianya angkutan umum yang melayani
jaringan trayek yang menghubungkan daerah
tertinggal dengan wilayah yang Kabupaten/ telah
berkembang pada wilayah Kota yang telah
tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.
67,96% 67,96% 68,16% 68,37% 68,57% 69,18% 69,39% 69,39%
Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota
yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
38,46% 38,46% 38,46% 46,15% 53,85% 61,54% 69,23% 69,23%
Tersedianya terminal angkutan penumpang pada
setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani
angkutan umum dalam trayek
50,00% 50,00% 62,50% 87,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu,
marka, dan guardrill) dan penerangan jalan
umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota
a. Perlengkapan Jalan 15,21% 15,21% 32,09% 49,19% 66,29% 83,05% 100,00% 100,00%
-rambu 403 403 719 1663 2600 3613 4128 4643
- marka 41943 41943 88345 134747 181149 226551 272953 319355
- guardrill 120 120 512 904 1296 1688 2080 2472
b. Penerangan Jalan Umum
Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor
bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi
kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu)
wajib uji.
0 0 0 0 0 0 0 0
Tersedianya Sumber Daya Manusia di bidang
terminal pada Kabupaten/Kota yang telah
memiliki terminal.
75,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00%
Tersedianya Sumber Daya Manusia di bidang
pengujian kendaraan bermotor pada
Kabupaten/Kota yang telah melakukan
pengujian berkala kendaraan bermotor.
0 0 0 0 0 0 0
0
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di
bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan
Parkir pada Kabupaten/Kota.
S
P
M
I
K
K
Tabel 6.1
Indikator SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2016 s.d 2021
No IndikatorTarget Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
No IndikatorTarget Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Tersedianya Surnber Daya Manusia (SDM) yang
memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan
kendaraan pada setiap perusahaan angkutan
umum
Terpenuhinya standar keselamatan bagi
angkutan umum yang melayani trayek di dalam
Kabupaten/Kota.
96,82% 96,82% 97,45% 98,09% 98,73% 99,36% 100,00% 100,00%
Tersedianya dermaga pada setiap ibukota
Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk
melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek
dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang
memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif
angkutan jalan.
0,00% 0,00% 60,00% 90,00% 110,00% 120,00% 130,00%
130,00%
Jumlah arus penumpang angkutan umum 534.914 534.914 501.773 478.053 464.191 459.268 462.463 462.463
Jumlah penumpang Darat 409.373 409.373 368.436 338.961 318623 305878 299761 299761
Jumlah penumpang kapal laut 101241 101241 101747 102764 103791 105347 107453 107453
Jumlah penumpang pesawat udara 24300 24300 31590 36328 41777 48043 55249 55249
Angkutan darat 0,151% 0,151% 0,169% 0,184% 0,196% 0,205% 0,210% 0,210%
Jumlah angkutan darat 619 619 621 624 626 628 630 630
Jumlah penumpang angkutan darat 409.373 409.373 368.436 338.961 318623 305878 299761 299761
S
P
M
I
K
D