KATA PENGANTAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kabupaten Cianjur Tahun 2017 disusun dalam
rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017. Penyusunan LKJiP ini mengacu
pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014dan Keputusan Kepala
Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Cianjur serta Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan tahun 2017-2021. Dijelaskan pula upaya mempertanggungjawabkan
keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2017, Tingkat pencapaian sasaran dan
tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2017 yang berorientasi pada pencapaian visi
dan misi Pemerintah Kab. Cianjur. Keberhasilan pada tahun 2017 akan menjadi tolok ukur
untuk peningkatan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan di
tahun 2018.
Cianjur, Februari 2018
Kepala Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Cianjur
Ahmad Rifa’I Azhari, S.Sos, M.Si
NIP.19680102 199603 1 003
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur sebagai
salah satu Perangkat Daerah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur mempunyai tugas
pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintah bidang
bidang Pertanahan.
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cianjur, Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah menetapkan tujuan dan sasaran yang harus
dicapai selama 5 tahu dengan mengacu pada RPJMD Kab. Cianjur tahun 2016-2021.
Tujuan yang telah ditetapkan adalah :
1. Terciptanya Lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni dengan
prasarana dan sarana umum dalam kondisi baik;
2. Tersedianya tanah untuk memenuhi program strategis daerah.
Sedangkan sasaran yang harus dicapai adalah :
1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana air bersih dan
sanitasi lingkungan permukiman;
2. Berkurangnya kawasan Kumuh;
3. Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota yang tertata;
4. Meningkatnya ketersediaan tanah untuk Kegiatan Pembangunan dan Mewujudkan
Kesejahteraan Masyarakat.
Sasaran kinerja merupakan penjabaran dari target yang harus dicapai dalam satu tahun
pelaksanaan. Target kinerja menunjukan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator
kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun pada tingkat program/kegiatan.
Sedangkan pengukuran capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara target sasaran
strategis dan capaian kinerja sasaran.
Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan capaian tahun sebelumnya.
Rincian capaian indikator sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
No Indikator Sasaran Target Realisasi
Persentase Tersedianya Air Baku
untuk memenuhi Kebutuhan
Minimal sehari-hari
60.87%
60.38%
Persentase Rumah tangga yang
mendapatkan akses air bersih
71.50% 60.29%
Persentase Rumah tangga
Bersanitasi
63.58% 60.55%
Persentase Penanganan Luasan
Permukiman Kumuh di Kawasan
Perkotaan
37.68% 17.55%
Persentase Rumah Tidak Layak
Huni
100% 100%
Persentse RTH Taman di wilayah
perkotaan
0.90% 5.26%
Persentase Daya Tampung
Pemakaman Umum Wilayah
Perkotaan.
30 % 44%
Persentase Luas Tanah milik pemda
yang tersedia untuk kegiatan
pembangunan.
100% 80%
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 6 indikator sasaran hanya indikator yang
realisasinya melibihi target yang ditetapkan .
Hal ini disebabkan oleh kurangnya anggaran yang diperuntukan bagi pencapaian indikator-
indikator sasaran seperti tersebut diatas.
Langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan pada tahun –tahun yang akan datang dalam upaya pencapaian sasaran strategis
adalah :
1. Mengupayakan adanya sumber anggaran lain selain dari APBD Kabupaten Cianjur
untuk melaksanakan kegiatan, seperti dari Bantuan Proinsi maupun DAK dan APBN.
2. Meningkatkan SDM secara erus menerus, baik dari segi kuantitas maupun kualitas
melalui pendidikan pelatihandan kursus yang sesuai dengan kebutuhan daerah guna
meningkatkan profesionalisme.
3. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasrana agar kegiatan berjalan dengan baik dan
mengacu pada kegiatan berjalan dengan baik dan mengacu pada standar pelayanan
minimal (SPM).
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Organisasi 3
BAB II PERJANJIAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis 8
2.2 Perjanjian Kinerja 11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 14
3.2 Realisasi Anggaran 34
BAB IV PENUTUP
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Keadaan Pegawai DPKPP 6
Gambar 1.2 Keadaan Pegawai DPKPP 6
Gambar 1.3 Struktur Organisasi DPKPP 7
Gambar 3.1 Pengukuran Capaian IKU 17
Gambar 3.2 Pencapaian Rata – rata Capaian Indikator Sasaran 18
Gambar 3.3 Pencapaian Rata – rata Capaian Indikator Sasaran 21
Gambar 3.4 Pencapaian Rata – rata Capaian Indikator Sasaran 21
Gambar 3.5 Pencapaian Rata – rata Capaian Indikator Sasaran 22
Gambar 3.6 Peta Kawasan Kumuh 25
Gambar 3.7 Pencapaian Rata – rata Capaian Indikator Sasaran 27
Gambar 3.8 Pencapaian Rata – rata Capaian Indikator Sasaran 28
Gambar 3.9 Pencapaian Rata – rata Capaian Indikator Sasaran 31
Gambar 4.0 Pencapaian Rata – rata Capaian Indikator Sasaran 34
v
DAFTAR GAMBAR
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja 13
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 15
Tabel 3.2 Pencapaian IKU 16
Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja 18
Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja 20
Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja 20
Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja 21
Tabel 3.7 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja 22
Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja 26
Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja 21
Tabel 3.9 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja 27
Tabel 4.0 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja 28
Tabel 4.1 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja 30
Tabel 4.2 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja 31
Tabel 4.3 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja 32
Tabel 4.4 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja 33
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh para pemangku kepentingan dalam
rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah
ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Cianjur disusun guna memberikan gambaran tentang pencapaian
kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor
76 Tahun 2016Dalam penyusunan SAKIP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.
Penyusunan SAKIP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
tahun 2017 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawabkan atas pelaksanaan mandat,
visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun
2017, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan pada tahun mendatang. Laporan kinerja juga dimaksudkan
sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan
pemangku kepentingan lainnya.
2
1.2 Landasan Hukum
Laporan Akuntabilitas Kinerja LKjIPInstansi Pemerintah adalah perwujudankewajiban
suatu instansi pemerintah untukmempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaanmisi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telahditetapkan
melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik,keberadaan LKjIP tersebut dilandasi
oleh beberapa Peraturan, yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 08 tahun 2016 tentang pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2016 No 08)
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 Tata ruang kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016
Nomor 51)
3
10. Peraturan Bupati No 76 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi, Tata Kerja Unit
Organisasi di Lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Cianjur.
1.3 Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan penyusunan LAKIP Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017 mencakup hal-hal berikut ini :
1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan
LAKIP Tahun 2017 sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur atas capaian kinerja
yang berhasil diperoleh selama Tahun 2017. Esensi capaian kinerja
yangdilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan
sasaran strategis yang telah dicapai selama Tahun 2017.
2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan
LAKIP Tahun 2017 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh
manajemen Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Cianjur bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk
setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan dapat merumuskan strategi pemecahan masalah
sehingga capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Cianjur dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
1.4 Organisasi
A. Struktur
Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Cianjur ditetapakan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur
Nomor 08 Tahun 2016, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan
Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Berdasarkan Peraturan
Bupati tersebut dapat dikemukakan bahwa Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang
penataan ruang, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, perumahan dan
permukiman, air bersih dan sanitasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas,
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
4
B. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi
Kedudukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan
kawasan pemukiman, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan dan
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas
membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan kawasan
permukiman, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan.
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan
tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan Kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan,
pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah bidang perumahan dan kawasan pemukiman,
serta urusan pemerintahan bidang pertanahan.
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang perumahan
dan kawasan permukiman, serta urusan pemerintahan bidang
pertanahan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan
/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan
ketentuan dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.
Susunan Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas
b.Sekretaris, membawahkan:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
5
c. Bidang Perumahan dan Pemukiman, membawahkan:
1.Seksi Perumahan;
2.Seksi Pemukiman;
3.Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
d.Bidang Air Bersih dan Sanitasi, membawahkan:
1.Seksi Bina Air Bersih;
2.Seksi Bina Sanitasi;
3.Seksi Pengendalian Pemanfaatan sarana Air Bersih dan Sanitasi.
e. Bidang Pertanahan membawahkan:
1.Seksi Pengadaan Tanah;
2.Seksi Data, Inventarisasi dan Permasalahan Tanah.
Berikut ini gambaran data kepegawaian per desember 2017 berdasarkan bagian/bidang
struktur organisasi, tingkat golongan, tingkat pendidikan, dan bidang keilmuan.
KEADAAN PEGAWAI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
PENDIDIKAN
FORMAL
1. IV/c 1IV/b 1IV/a 2
2. III/d 7III/c 15III/b 26III/a 10
3. II/d 1II/c 12
II/b 9II/a 2
4. I/d 2I/c 10I/bI/a
5. TENAGA 64
SUKARELA11 4 40 2 36 7
162
0 36 7
TOTAL PEGAWAI
JUMLAH 98 64 11 4 40
S1 S2
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017
NO. GOLPEGAWAI
DAERAHTB / TKS
SD SLTP SLTA D III D IV
6
Gambar 1.1
Keadaan Pegawai Dinas Perumahan Kawasan dan Pertanahan
Gambar 1.2
Data Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan
IV/c1%IV/b1%IV/a2%
III/d7% III/c
15%
III/b27%
III/a10%
II/d1%
II/c12%
II/b9%
II/a2%
I/d2%
I/c10%
I/b0%I/a0%TKS0%
KEADAAN PEGAWAI DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d
II/c II/b II/a I/d I/c I/b I/a TKS
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
SD SLTP SLTA D III D IV S1 S2
Data Pegawaian Menerut Jenjang Pendidikan
PNS, 98
TKS, 64
7
Berdasarkan susunan organisasi tersebut di atas, PD Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan terbagi ke dalam 1 sekretariat, 3
bidang, sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.3
GAMBAR 1.3
KEPALA DINAS Ahmad Rifa’I Azhari, S.Sos, Ms.i
NIP. 19680102 199603 1 003
SEKRETARIS KUSNA SUNARYA, ATD
NIP.19600807 198703 1 009
SEKSI PENGADAAN TANAH DUDI HENDRAWAN R , SE, MM
NIP. 19680313200312 1 005
BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN Ir. YEDDI INDRAGUNAWAN NIP. 19630801 198903 1 009
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DRS. ERMAWAN
NIP. 196108301989031005
SEKSI DATA, INVENTARISASI & PERMASALAHAN TANAH ERUS RUSMANA, SIP,M.Si NIP. 197208312003121006
BIDANG PERTANAHAN
DENDI KRISTANTO, S.STP NIP. 19790921199711 1 001
SUB. BAGIAN PERENCANAAN & KEUANGAN
DIANA DAMAJANTI, SH NIP. 19710422 199901 2 001
BIDANG AIR BERSIH DAN SANITASI LATIF RIDWAN, S.IP
NIP.19710812200604 1 018
SEKSI PERUMAHAN
YAYAN, SH, MM NIP.19710210 2003 12 1 005
SEKSI SANITASI VERA KANIAWATI SUAIDAH, ST
NIP. 19790426200604 2 015
SEKSI PEMUKIMAN
ASEP SUDRAJAT, SE NIP .19700208 200312 1 002
SEKSI SEKSI AIR BERSIH II IRIANTO, ST
NIP .19630512 199309 1 001
SEKSI PERTAMANAN & PEMKAMAN DHANY SURYA WILANTRAPOERA, ST
NIP .19810307200902 1 001
SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN SARANA AIR BERSIH & SANITASI
YATI KARYATI,SH
NIP .19720730 199901 2 001
UPTD
8
BAB II
PERJANJIAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Cianjur
2.1.1 Visi
Visi merupakan gambaran mengenai cara yang akan ditempuh sebuah organisasi atau
perusahaan, akan seperti apa dimasa yang akan datang. Visi dapat juga disebut
sebagai pandangan jangka panjang. Perangkat Daerah merupakan penunjang bagi
Pembangunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur dalam upaya
mewujudkanVisi Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 yaitu“Cianjur
Lebih Sejahtera dan Berakhlakul Karimah” . Memperhatikan Visi tersebut diatas
kata kunci pertama yaitu kalimat sejahtera merefleksikan meningkatnya kehidupan
masyarakat Kabupaten Cianjur di semua bidang baik dalam bidang pemerintahan
maupunbidang infrastruktur
2.1.2 Misi
Untuk meningkatkan capaian indikator kesejahteraan masyarakat pada khususnya,
dan untuk mendukung keberhasilan pembangunan pada umumnya memerlukan
peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah dengan di tunjang tercapainya
keberhasilan pembangunan secara fisik yang sesuai dengan Tupoksi pada Dinas
Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
Berdasarkan mandat yang diemban oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan (DPKPP) sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Bupati Cianjur
Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan maka untuk mewujudkan Visi pemerintah Kabupaten
Cianjur tersebut di atas, sepertiberkewajiban untuk mewujudkan misi kesatu
pembangunan jangka menengah Kabipaten Cianjur, yaitu : “Meningkatnya
Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan”.
9
2.1.3 Tujuan
Tujuan dari Perjanjian Kinerja tahun 2017 pada Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan yaitu :
1. Terciptanya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni dengan
prasarana dan sarana umum dalam kondisi baik.
2. Tersedianya tanah untuk memenuhi program Strategis Daerah.
2.1.4 Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau
dihasilkan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan melalui
tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran yang akan
dicapai Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dari Tujuan 1 yaitu :
1. Meningkatnya Akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana air bersih dan
sanitasi lingkungan permukiman.
2. Berkurangnya Kawasan Kumuh
3. Meningkatnya RTH (Ruang Terbuka Hijau ) Kota yang tertata.
Sementara Sasaran yang akan I capai dari Tujuan 2 yaitu :
1. Meningkatnya ketersediaan tanah untuk Kegiatan Pembangunan dan
Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.
2.1.5 Arah Kebijakan
Kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program
dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kabijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan
dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, maupun bersifat
eksternal, yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi
kagiatan masyarakat.
10
Secara garis besar arah kebijakan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten
Cianjur adalah:
A. Bidang Air Bersih dan Sanitasi
- Pembangunan sarana dan prasarna air bersih.
- Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi.
- Pembangunan Sarana dan Prasarana ir Baku
B. BidangPerumahan dan Permukiman
- Pembangunan jalan lingkungan/jalan setapak .
- Pembangunan jembatan gantung/plat.
- Peningkatan ketersediaan PSU di perumahan dan permukiman.
- Pemenuhan infrastrukter rumah tidak layak huni.
- Mengurangi luasan permukiman kumuh di perkotaan.
- Pembangunan Ruang Terbuka Hijau.
C. Bidang Pertanahan
- Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Sekabupaten Cianjur.
- Mengurangi Permasalahan Pertanahan.
2.1.6 Program dan Kegiatan
Dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Cianjur tersebut, serta kondisi
daerah pada saat ini maka disusun kembali Program Kerja Dinas untuk tahun
2017 ,agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan, yaitu sebagai berikut :
1. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.
a) Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku
2. Program Pengembangan Kinerja Air Minum, Sanitasi dan Air Limbah.
a) Pengelolaan Pamsimas
b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum ( DAK)
c) Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Komunal (DAK)
d) Sarana dan Prasarana Sanitasi Dikawasan Gunung Padang Kabupaten
Cianjur (Banprov)
e) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Perdesaan
Wilayah Cianjur IV (Banprov 2018)
f) Pembangunan MCK Wilayah Cianjur I (Banprov 2017)
11
3. Program Lingkungan Sehat dan Perumahan.
a) Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan
b) Penyusunan Rencana Pencegahan Peningkatan Kawasan Permukiman
Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) (Banprov)
c) Pembangunan Prasaana dan Sarana Umum (PSU) Perumahan
d) Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan
e) Pembangunan Jembatan Gantung/Jembatan Plat di Kabupaten Cianjur
(Banprov 2017)
f) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
4. Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Wilayah Perkotaan.
a) Penataan RTH
b) Pemeliharaan RTH
c) Penataan Landmark Alun-alun Kota Cianjur
5. Program Pengelolaan Areal Pemakaman.
a) Pengelolaan Areal Pemakaman
6. Program Administrasi Pertanahan.
a) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Sekabupaten Cianjur
b) Penyelesaian Masalah Pertanahan
2.2 Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategsi,
yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.
Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari
kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam
tahun tertentu. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan
untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui
penetapan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Peratamanan Kabupaten
Cianjur Tahun 2017.
12
Perjanjian Kinerja berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2016-2021, Renstra
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan PertanahanKabupaten Cianjur Tahun 2016-
2021, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 dan Dokumen Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017.
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam
rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta
mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja,
yaitu :
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melukukan monitoring, evaluasi dan
supervise atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
13
Perjanjian Kinerja Tahun 2017disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Adapun Perjanjian Kinerja Dinas
Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017 disajikan dalam tabel
berikut :
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2017
No
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1. Meningkatnya Akses
masyarakat terhadap
sarana dan prasarana
air bersih dan sanitasi
lingkungan
permukiman.
Persentase Tersedianya Air
Baku untuk memenuhi
Kebutuhan Minimal sehari-
hari
% 60.87
Persentase Rumah tangga
yang mendapatkan akses air
bersih
% 71.50
Persentase Rumah tangga
Bersanitasi % 63.58
2. Berkurangnya
Kawasan Kumuh
Persentase Penanganan
Luasan Permukiman Kumuh
di Kawasan Perkotaan
% 37.68
Persentase Rumah Tidak
Layak Huni % 100
3.
Meningkatnya RTH
(Ruang Terbuka Hijau
) Kota yang tertata.
Persentse RTH Taman di
wilayah perkotaan % 0.90
Persentase Daya Tampung
Pemakaman Umum Wilayah
Perkotaan.
% 30
4. Meningkatnya
ketersediaan tanah
untuk Kegiatan
Pembangunan dan
Mewujudkan
Kesejahteraan
Masyarakat
Persentase Luas Tanah milik
pemda yang tersedia untuk
kegiatan pembangunan.
% 100
14
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan pada Tahun 2017 telah sesuai dengan format pengukuran
kinerja sebagaimana yang termuat dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja
dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas
Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kabupaten Cianjur Tahun 2017.Evaluasi
terhadap pencapaian setiap indikator kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian
realisasi, kemajuan dan kendala dalam rangka pencapaian Misi, agar dapat dipelajari guna
perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.
Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja utama dan kinerja sasaran
berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Cianjur Tahun 2017. Dokumen Penetapan Kinerja digunakan
sebagai dasar pengukuran kinerja karena telah mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya
yang dimiliki Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur
tahun 2017 sehingga dapat menggambarkan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Cianjur secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang
tersedia.
Mengacu pada ketentuan yang berlaku, kinerja Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan
menggambarkan pula tingkat capaian pada program/ kegiatan. Untuk mengetahui gambaran
mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/ kegiatan dilakukan melalui media rencana
kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.
15
Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi
indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja. Kemudian atas hasil
pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan
kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Cianjur.
Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah
Kabupaten Cianjur tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada
formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
sebagaimana pada tabel berikut :
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja
No Interval Nilai Realisasi
Kinerja
Kriteria Penilaian Realisasi
Kinerja
1. 91 ≥ Sangat Tinggi
2. 76 ≤ 90 Tinggi
3. 66 ≤ 75 Sedang
4. 51 ≤ 65 Rendah
5. ≤ 50 Sangat Rendah
Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat
dimaknai sebagai berikut:
1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target
dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2) Hasil Sedang
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi
persyaratan minimal.
3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum
memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.
16
3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2017 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur
Pencapaian IKU tahun 2017 secara ringkas ditunjukan dalam table berikut :
Tabel 3.2 Pencapaian IKU
No Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Rumus Perhitungan Target Realisasi Capaian
1 Meningkatnya akses
masyarakat terhadap sarana
dan prasarana air bersih dan
sanitasi lingkungan
permukiman.
Persentase Rumah Tangga
yang Mendapatkan Akses
Air Bersih
Jumlah Rumah Tangga
Pengguna Air Minum / Jumlah
Seluruh Rumah Tangga x 100
%
71.50
%
60.38 % 84.32 %
Persentase Rumah Tangga
bersanitasi
Jumlah Rumah Tinggal
Berakses Sanitasi / Jumlah
Seluruh Rumah Tangga x
100%
63.58% 60.55% 95.23%
Persentase Tersedianya Air
Baku untuk memenuhi
Kebutuhan Pokok Minimal
sehari-hari
Jumlah Air Baku Terpelihara /
Jumlah Sumber air Baku x 100
%
60.87% 60.38% 99.19%
2 Meningkatnya ketersediaan
tanah untuk kegiatan
pembangunan dan
mewujudkan kesejahteraan
masyarakat.
Persentase Luas Tanah
milik pemda yang tersedia
untuk kegiatan
pembangunan
Jumlah Luas Lahan
Bersertifikat / Jumlah Luas
Lahan Tersertifikat dalam Satu
Tahun x 100
100 % 80 % 80 %
3 Berkurangnya Kawasan
Kumuh
Persentase Penanganan
Luasan Permukiman
Kumuh di Kawasan
Perkotaan
Luas Ligkungan Permukiman
Kumuh yang ditangani/Luas
Permukiman Kumuh Wilayah
Perkotaan x 100 %
37.68% 17.15 % 45.51%
4 Meningkatnya RTH Kota
yang tertata
Persentase RTH Taman di
Wilayah Perkotaan
RTH yang dikelola / Luas
RDTR wilayah perkotaan
0.90 % 5.26 % 584 %
17
Pengukuran Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Cianjur dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja dari masing-masing bidang
yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penyedia data kinerja berdasarkan sasaran-sasaran
yang ingin dicapai, dan dari instansi lain yang terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan
lain sebagainya.
Adapun Tingkat Capaian IKU Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan tergambar dalam gambar Grafik sebagai berikut :
Gambar 3.1
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama DPKPP
Tingkat capaian IKU Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Cianjur yang tergambar dalam gambar dan terukur dalam tabel pengukuran
Capaian IKU dengan rata-rata capaian IKU 164,71 % yang terdiri dari 4 Indikator Kinerja
Utama (IKU) yang targetnya mencapai nilai interval 91 ≥ dengan kriteria sangat tinggi, yang
kriterianya tinggi dengan interval 76 ≤ 90 yaitu 1 indikator persentase rumah tangga yang
mendapatkan akses air bersih dengan capaian IKU 84.32 %, adapun yang berkriteria sangat rendah
hanya 1 indikator yaitu persentase penanganan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
dengan nilai interval ≤ 50 yaitu 45.51%.
-
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
SangatTinggi
Tinggi SangatRendah
584.00
99.19 95.23 84.32 80.00 45.51
Capaian IKU DPKPP Th 2017
18
3.1.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2017 Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur
Capaian Kinerja Sasaran dihitung menjadi 4 Sasaran dan 8 Indikator Kinerja yaitu 3 Indikator
dari sasaran 1, 2 Indikator Kinerja dari sasaran 2, 2 Indikator Kinerja dari Sasaran 3, dan 1
Indikator Kinerja dari Sasaran 4.
Berikut gambaran rata-rata pencapaian Kinerja Sasaran yang ada pada Dinas Perumahan
Kawasan permukiman dan pertanahan Kabupaten Cianjur.
Gambar 3.2
Pencapaian Rata-rata Kinerja Sasaran pada DPKPP
Adapun tingkat Capaian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Cianjur Tahun 2017 berdasarkan hasil pengukurannya dalam tabel
sebagai berikut:
Tabel 3.3 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2017
No
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisai Capaian
Kinerja
1. Meningkatnya Akses
masyarakat terhadap
sarana dan prasarana air
bersih dan sanitasi
lingkungan permukiman.
Persentase Tersedianya Air
Baku untuk memenuhi
Kebutuhan Minimal sehari-
hari
% 60.87
60.38 99.19
Persentase Rumah tangga
yang mendapatkan akses
air bersih
% 71.50 60.29 84.32
Persentase Rumah tangga
Bersanitasi
% 63.58 60.55 95.23
2. Berkurangnya Kawasan
Kumuh
Persentase Penanganan
Luasan Permukiman
Kumuh di Kawasan
Perkotaan
% 37.68 17.55 45.51
Sasaran 110%
Sasaran 215%
Sasaran 367%
Sasaran 48%
Pencapaian Rata -rata dari Capaian Persasaran
Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3 Sasaran 4
19
No
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisai Capaian
Kinerja
Persentase Rumah Tidak
Layak Huni
% 100 100 100
3.
Meningkatnya RTH
(Ruang Terbuka Hijau )
Kota yang tertata.
Persentse RTH Taman di
wilayah perkotaan
% 0.90 5.26 584
Persentase Daya Tampung
Pemakaman Umum
Wilayah Perkotaan.
% 30 44 146
4. Meningkatnya
ketersediaan tanah untuk
Kegiatan Pembangunan
dan Mewujudkan
Kesejahteraan Masyarakat
Persentase Luas Tanah
milik pemda yang tersedia
untuk kegiatan
pembangunan.
% 100 80 80
SASARAN 1
Infrastruktur Pekerjaan Umum mempunyai peran strategis dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat, member kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, serta bagi
peningkatan kualitas Lingkungan Hidup. Infrastruktur seperti prasarana air bersih, sanitasi
dan drainase akan meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat. Demikian juga penyediaan
permukiman yang layak huni serta prasarana jalan yang baik akan meningkatkan kualitas
lingkungan.
Sasaran Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap sarana dan prasarana air bersih dan
sanitasi lingkungan permukiman sebagai perwujudan untuk meningkatkan derajat kesehatan
serta membudidayakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga dan masyarakat.
Sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap
berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Sedangkan
sanitasi dasar adalah sanitasi minimum yang diperlukan untuk menyediakan lingkungan sehat
yang memenuhi syarat kesehatan yang menitikberatkan pada pengawasan berbagai faktor
lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Upaya sanitasi dasar meliputi
penyediaan air bersih, pembuangan kotoran manusia (jamban).
20
Sebagai perbandingan Capaian Kinerja pada sasaran 1 dapat di sajikan dalam table sebagai
berikut :
Tabel 3.4 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja
Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja Awal
Renstra 2016
Hasil S / d 2016
Target 2017
Realisasi 2017
Tercapai / Tidak
Tercapai
Hasil S / d 2017
Target Akhir
Renstra 2021
Persentase Tersedianya Air Baku untuk memenuhi Kebutuhan Minimal sehari-hari
58.87 % 58.87 % 60.87 % 60.38 % X 60.38 % 68.87 %
Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air bersih
59.46 % 59.46 % 71.50 % 60.29 % X 60.29 % 90 %
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi
58.76 % 58.76 % 63.58 % 60.55 % x 60.55 % 83.77 %
Sumber : Bidang Air Bersih dan Sanitasi, Ket: *) angka sementara, **) angka sangat sementara,. √ = mencapai target, X = tidak mencapai target.
Sedangkan perbandingan Capaian Kinerja perindikator dapat disajikan pada table dan grafik
sebagai berikut:
Tabel 3.5 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja
Indikator Kinerja Capaian kinerja
tahun 2015
Kondisi Kinerja Awal
Renstra 2016
Hasil S / d 2016
Target 2017
Realisasi 2017
Tercapai / Tidak
Tercapai
Hasil S / d 2017
Target Akhir
Renstra 2021
Persentase Tersedianya Air Baku untuk memenuhi Kebutuhan Minimal sehari-hari
57.87% 58.87 % 58.87 % 60.87 % 60.38 % X 60.38 % 68.87 %
Sumber : Bidang Air Bersih dan Sanitasi, Ket: *) angka sementara, **) angka sangat sementara,. √ = mencapai target, X = tidak mencapai target.
Perhitungan tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
yaitu seperti dibawah ini :
Jumlah Air Baku Terpelihara
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝐴𝑖𝑟 𝐵𝑎𝑘𝑢 𝑥 100% =
29.324
48.562.374 𝑥 100 % = 60.38 %
21
Gambar 3.3
Grafik Pencapaian Sasaran 1
Tabel 3.6 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja
Indikator Kinerja Capaian kinerja
tahun 2015
Kondisi Kinerja Awal
Renstra 2016
Hasil S / d 2016
Target 2017
Realisasi 2017
Tercapai / Tidak
Tercapai
Hasil S / d 2017
Target Akhir
Renstra 2021
Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air bersih
64.51 % 59.46 % 59.46 % 71.50 % 60.29 % X 60.29 % 90 %
Sumber : Bidang Air Bersih dan Sanitasi, Ket: *) angka sementara, **) angka sangat sementara,. √ = mencapai target, X = tidak mencapai target.
Perhitungan Rumahtangga yang mendapatkan akses air bersih yaitu seperti dibawah ini :
Jumlah Rumahtangga pengguna air minum
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑥 100% =
453.325
751.846 𝑥 100 % = 60.29 %
Gambar 3.4
Grafik Pencapaian Sasaran 1
57.87%
58.87%
60.38%
56.00%
57.00%
58.00%
59.00%
60.00%
61.00%
Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 2017
Grafik Pencapaian Indikator (Persentase Tersedianya Air Baku untuk memenuhi kebutuhan minimal sehari-hari)
64.51%
59.46%60.29%
56.00%
57.00%
58.00%
59.00%
60.00%
61.00%
62.00%
63.00%
64.00%
65.00%
Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 2017
Grafik Pencapaian Indikator (Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air bersih)
Series1
22
Tabel 3.7 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja
Indikator Kinerja Capaian kinerja
tahun 2015
Kondisi Kinerja Awal
Renstra 2016
Hasil S / d 2016
Target 2017
Realisasi 2017
Tercapai / Tidak
Tercapai
Hasil S / d 2017
Target Akhir
Renstra 2021
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi
58.58 % 58.76 % 58.76 % 63.58 % 60.55 % x 60.55 % 83.77 %
Sumber : Bidang Air Bersih dan Sanitasi, Ket: *) angka sementara, **) angka sangat sementara,. √ = mencapai target, X = tidak mencapai target.
Perhitungan rumah tangga bersanitasi yang mendapatkan akses air bersih yaitu seperti
dibawah ini :
Jumlah Rumahtangga berakses sanitasi
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑥 100% =
455.274
751.846 𝑥 100 % = 60.55 %
Gambar 3.5
Grafik Pencapaian Sasaran 1
Persentase Tersedianya Air Baku untuk memenuhi kebutuhan Minimal sehari harimerupakan
akses pelayanan bagi masyarakat dalam memperoleh kehidupan yang bersih, untuk
mewujudkan hal tersebut pemerintah melalui pembangunan Prasarana Pengambilan dan
Saluran pembawa Air Baku, dengan capaian kegiatan tersebut berupa pembangunan Sumur
dangkal yang tersebar di wilayah Kabupaten Cianjur, upaya tersebut sangat berkontribusi
besar terhadap capaian dan persentase Tersedianya Air Baku untuk memenuhi kebutuhan
minimal sehari-hari di Kabupaten Cianjur yang ada pada tahun 2017 terealisasi 60,38 %.
Adapun capaian pada tahun 2017 yaitu 99,19%. Realisasi pada persentse Tersedianya Air
Baku untuk memenuhi kebutuhan minimal sehari-hari 99% hampir mencapai 100 % target
tidak dapat tercapai dikarenakan :
58.58% 58.76%
60.55%
57.00%
58.00%
59.00%
60.00%
61.00%
Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 2017
Grafik Pencapaian Indikator (Persentase Rumah tangga Bersanitasi)
Series1
23
Permasalahan :
1. Permasalahan/hambatan dengan pertimbangan aspek sosial, rendahnya kesadaran
masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggalnya.
2. Masih banyaknya penduduk yang buang air besar sembarangan tentu menyebabkan
buruknya kualitas air, terutama pada sumbersumber air yang seharusnya menjadi
sumber penghidupan warga. Dengan tingkat populasi yang tinggi, namun kesadaran
lingkungan yang rendah semakin memperparah kondisi tersebut.
3. Permasalahan/hambatan dengan pertimbangan aspek ekonomi, rendahnya alokasi
APBD II yang digunakan untuk memperbaiki layanan air bersih dan sanitasi.
4. Permasalahan/hambatan dengan pertimbangan aspek teknologi, kurangnya teknologi
yang memadai untuk mengatasi permasalahan akses air bersih dan sanitasi. Namun,
perlu kita garis bawai terlebih dahulu. Pengadaan teknologi yang canggih dalam
mengatasi masalah ini tentunya erat kaitannya dengan masyarakatnya sendiri.
Kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengelola dan merawat sarana dan
fasilitas yang telah disediakan merupakan kunci utama dalam penerapan teknologi
yang digunakan. Oleh karena itu keterlibatan warga masyarakat dalam pengelolaan air
bersih dan sanitasi merupakan titik sentral dalam pemberdayaan.
Solusi :
1. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengadakan sosialisasi guna
membangun pelajaran publik dan informasi lingkungan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat itu sendiri
2. Menumbuh kembangkan kemampuan masyarakat dalam mengelola lingkungan yang
berwawasan budaya.
3. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan berupaya maksimal untuk
mengusulkan anggaran lain selain dari APBD II dengan harapan bisa mencapai target
sampai dengan masa akhir periode pembangunan daerah.
Persentase Rumah tangga yang mendapatkan air bersih dan Persentase Rumah Tangga yang
Bersanitasimerupakan issue yang sama dengan Persentase Tersedianya Air Baku untuk
memenuhi kebutuhan minimal sehari hari yaitu meningkatkan akses pelayanan bagi
masyarakat dalam memperoleh kehidupan yang bersih, yang diwujudkan oleh pemerintah
melalui beberapa kegiatan diantaranya yaitu :
24
1. Kegiatan Pengelolaan PAMSIMAS.
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK).
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Komunal (DAK).
4. Pembangunan Sistem Pengelolaan Airm Minum (SPAM) Perdesaan wilayah Cianjur
IV (Banprov 2017).
5. Pembangunan MCK Wilayah Cianjur I (Banprov 2017)
Realisasi yang dapat di capai pada 2 indikator tersebut terealisasi 60.29% untuk Persentase
Rumah Tangga yang mendapatkan akses air bersih dan Realisasi 60.55 % untuk indicator
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi. Target tidak dapat tercapai 100 %
dikarenakanrendahnya alokasi APBD II yang digunakan untuk memperbaiki layanan air
bersih dan sanitasi. hal itu tentu jauh dari kata layak, karena masyarakat yang sejahtera di
mulai dari pola hidup yang bersih dengan di dukung sarana dan prasarananya.
SASARAN 2
Munculnya permukiman kumuh di Kabupaten Cianjur, disebabkan oleh dua faktor
yaitu faktor fisik dan faktor nonfisik. Faktor fisik lebih cenderung pada tersedianya lahan di
perkotaan yang semakin berkurang menyebabkan para penduduk membuat permukiman di
lahan-lahan yang tidak diperuntukkan, contohnya bantaran sungai, sawah, rawa dan lahan
terbuka lainnya. Sedang faktor nonfisik disebabkan karena tingginya harga lahan untuk
membuat perumahan menjadikan para penduduk, khusunya penduduk dengan tingkat
ekonomi menengah kebawah bermukim di daerah-daerah yang ilegal karena
ketidakmampuan untuk membeli lahan-lahan tersebut. Berikut Gambaran Kawasan Kumuh di
Wilayah Perkotaan Kabupaten Cianjur.
25
GAMBAR 3.6
PETA KAWASAN KUMUH
Sesuai dengan SK Bupati Nomor 648/Kep.196-Tarkim/2014 tentang penetapan lokasi
kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Cianjur Daftar Lokasi Kawasan Permukiman
Kumuh di Kabupaten Cianjur yaitu :
26
No Lokasi Kelurahan/Desa Nama Kawasan Rukun Warga Luas (Ha) Posisi Geografis
1 Kelurahan Muka
Kecamatan Cianjur Cimenteng 10,13,19,20,21 3.2 6048′27,28S-10708'43,53𝐸
2 Kelurahan Sayang
Kecamatan Cianjur
Pabuaran Pasarbeas
Pataruman
Gang Rinjani
05,06,07,18,20
11
14
8,0
4,0
4,3
6049′38,51"𝑆-10708'42,71"𝐸
6049′42,37"S-10708'28,30"𝐸
6049′36,66"S-10708'24,72"𝐸
3 Kelurahan Pamoyanan
Kecamatan Cianjur
Bantaran Sungai
Cianjur Loji
07,09
18
5,0
3,0 6049′18,30"S-10708'12",01𝐸
6049′21,87"S-10708'3,76𝐸
4 Desa Babakan karet
Kecamatan Cianjur Kareo 02,11 4,40 6048′07,96"S-10707'33,18𝐸
5 Desa Sindangjaya
Kecamatan Cipanas Dusun I 01 2,50 6043′27,77"S-10702,5",36𝐸
JUMLAH 18 34,40
Perbandingan Capaian Kinerja pada sasaran 2 dapat di sajikan dalam table sebgai berikut :
Tabel 3.8 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja
Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja Awal Renstra
2016
Hasil S / d 2016
Target 2017
Realisasi 2017
Tercapai /
Tidak Tercapai
Hasil S / d 2017
Target Akhir
Renstra 2021
Persentase Penanganan Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan
56.7% 17.14 % 37.68 % 17.15 % X 17.15 % 68.87 %
Persentase Rumah Tidak Layak huni
100 % 100 % 100 % 90 %
Sumber : Bidang Perumahan dan Pemukiman, Ket: *) angka sementara, **) angka sangat sementara,. √ = mencapai target, X = tidak mencapai target.
27
Tabel 3.9 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja
Indikator Kinerja Capaian kinerja
tahun 2015
Kondisi Kinerja Awal
Renstra 2016
Hasil S / d 2016
Target 2017
Realisasi 2017
Tercapai / Tidak
Tercapai
Hasil S / d 2017
Target Akhir
Renstra 2021
Persentase Penanganan Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan
9.3% 17.14 % 17.14 % 17.15 % X 17.15 % 68.87 % 56.7%
Sumber : Bidang Perumahan dan Pemukiman, Ket: *) angka sementara, **) angka sangat sementara,. √ = mencapai target, X = tidak mencapai target.
Perhitungan penangan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yaitu seperti
dibawah ini :
Luas Lingkungan permukiman kumuh yang ditangani
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑖𝑚𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑚𝑢ℎ 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑜𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑥 100% =
5,9
34.40 𝑥 100 % = 17.15 %
Gambar 3.7
Grafik Pencapaian Sasaran 2
9.30%
17.14% 17.15%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 2017
Grafik Pencapaian Indikator (Persentase Penanganan Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan)
Series1
28
Tabel 4.0 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja
Indikator Kinerja Capaian kinerja
tahun 2015
Kondisi Kinerja Awal
Renstra 2016
Hasil S / d 2016
Target 2017
Realisasi 2017
Tercapai / Tidak
Tercapai
Hasil S / d 2017
Target Akhir
Renstra 2021
Persentase Rumah Tidak Layak huni
9.3% 17.14 % 17.14 % 17.15 % X 17.15 % 68.87 % 56.7%
Sumber : Bidang Perumahan dan Pemukiman, Ket: *) angka sementara, **) angka sangat sementara,. √ = mencapai target, X = tidak mencapai target.
Perhitungan Rumah tidak layak huni yaitu seperti dibawah ini :
Jumlah RUTILAHU yang ditangani dalam 1 tahun
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑈𝑇𝐼𝐿𝐴𝐻𝑈 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖 𝑥 100% =
1
1 𝑥 100 % = 100 %
Gambar 3.8
Grafik Pencapaian Sasaran 2
Sasaran Strategis yang ke 2 Berkurangnya Kawasan Kumuh mempunyai 2 indiktaor kinerja
yaitu Persentase Penanganan Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan dan
Persentase Rumah Tidak Layak Huni, dengan realisasi 17.15% untuk persentase penanganan
luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan dari target 37, 68 %. Dalam hal ini Dinas
Perumahan Kawasan dan Pertanahan telah berupaya secara maksimal untuk mencapai target
dengan melakukan pembangunan untuk penanganan luasan kawasan kumuh di kawasan
perkotaan yaitu kegiatan sebagai berikut :
1. Penanganan Kawasan Kumuh perkotaan
2. Peningkatan Rencana Pencegahan Peningkatan Kawasan Kumuh perkotaan
(RP2KPKP)
112.8%
61.2%
100%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 2017
Grafik Pencapaian Indikator(Persentase Rumah Layak Huni)
Series1
29
3. Pembangunan Prasrana dan Sarana Umum Perumahan (PSU)
4. Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan
5. Pembangunan Jembatan Gantung / Plat (Banprov 2017)
6. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
Dengan upaya-upaya kegiatan pembangunan di atas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
tidak hanya melakukan penataan di perkotaan saja karena kemunculan kawasan permukiman
kumuh diakibatkan karena adanya daya tarik daerah perkotaan yang memiliki tingkat
pelayanan fasilitas kota yang tinggi, banyaknya lowongan pekerjaan dan kemudahan
jangkauan. Daya tarik tersebut semakin diperkuat oleh adanya pengaruh dari wilayah desa
(non urban) yaitu rendahnya fasilitas tingkat pelayanan, sempitnya lapangan pekerjaan,
sulitnya pengembangan perekonomian dan makin berkurangnya lahan produktif. Kedua
faktor tersebut mempengaruhi keinginan penduduk desa untuk berpindah ke kota yang
menyebabkan timbulnya berbagai macam masalah, yang berawal dari rendahnya
pengetahuan, keterampilan, modal dan kesadaran yang mereka miliki. Kondisi ini mendorong
timbulnya kawasan permukiman di daerah perkotaan maka di adakannya kegiatan yang
mendukung sasaran 2 ini yaitu pembangunan jembatan dan pembangunan prasarana dan
sarana umum perumahan (PSU) yang sebagian di arahkan ke wilayah selatan hal ini untuk
mencegah terjadinya urbanisasi karena kalau sarana dan prasarana di wilayah pedesaan
terfasilitasi masyarakat pedesaan mampu mengembangkan daerahnhya sendiri untuk peluang
usaha demi kehidupan yang sejahtera untuk masyarakat itu sendiri yang sesuai dengan Visi
Kabupaten Cianjur.
SASARAN 3
Masalah umum tentang ruang terbuka hijau dalam permasalahan perkotaan adalah kurang
terstrukturnya perkembangan perkotaan dan menurunnya kualitas lingkungan hidup, yang
berakibat pada perubahan perilaku masyarakat yang kontra produktif dan menimbulkan
kerugian/bencana.Penurunan kualitas lingkungan menyebabkan penurunan tingkat
produktifias masyarakat, menurunkan tingkat kesehatan dan angka harapan hidup
masyarakat, bahkan dapat menyebabkan kelainan genetik dan penurunan tingkat kecerdasan
anak-anak. Selain itu, perubahan perilaku masyarakat akibat kurangnya ruang kota yang
dapat menyalurkan kebutuhan interaksi sosial dan pelepas ketegangan yang dialami oleh
masyarakat perkotaan.
30
Isu tentang kurangnya penyelenggaraan "Ruang Terbuka Hijau (RTH)" di perkotaan, baik
secara kualitatif maupun kuantitatif, mendorong terjadinya penurunan kualitas lingkungan.
Kurang proporsionalnya ketersediaan RTH menyebabkan rendahnya tingkat kenyamanan
kota, menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan dapat menghilangkan nilai-nilai
budaya lokal.Kurangnya keterlibatan stakeholder dalam penyelenggaraan RTH. Lemahnya
kelembagaan ini disebabkan belum adanya aturan dan pedoman yang jelas tentang
penyelenggaraan RTH. RTH masih dianggap sebagai suatu yang belum penting/marginal.
Pelibatan staholder dan SDM, diharapkan mampu menggalang partisipasi atas
penyelenggaraan RTH. Masalah pembiayaan yang menjadi hambatan bagi pemerintah/pemda
dapat diatasi bersama.Ketersediaan lahan di perkotaan semakin lama semakin terbatas, tetapi
ada lahan di perkotaan yang dibiarkan terlantar dan kurang dimanfaatkan.Perebutan
penggunaan ruang, khususnya pada jalur pedestrian sebagai tempat untuk penghijauan jalan,
seringkali memicu konflik kepentingan. Fungsi jalur pedestrian seringkali dinomorduakan,
pemanfaatan pedestrian jauh dari fungsi utamanya.Permasalahan dan isu penting tentang
penyelenggaraan RTH perlu dicermati untuk mencari pemecahan yang komprehensif, dengan
pendekatan yang holistik maka penyelenggaraan RTH perkotaan akan dapat dijalankan sesuai
dengan maksud dan tujuannya.
Berikut gambaran pencapaian RTH pada sasaran 3
Tabel 4.1 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja
Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja Awal
Renstra 2016
Hasil S / d 2016
Target 2017
Realisasi 2017
Tercapai / Tidak
Tercapai
Hasil S / d 2017
Target Akhir
Renstra 2021
Persentase RTH Taman di wilayah perkotaan
1 % 48.83 % 0.90 % 5.26% 5.26% 0.95 %
Persentase Daya Tampung Pemakaman Umum Wilayah Perkotaan
30 % 44 % 44 % 25 %
Sumber : Bidang Perumahan dan Pemukiman, Ket: *) angka sementara, **) angka sangat sementara,. √ = mencapai target, X = tidak mencapai target.
31
Tabel 4.2 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja
Indikator Kinerja Capaian kinerja
tahun 2015 Kondisi Kinerja Awal Renstra
2016
Hasil S / d 2016
Target 2017
Realisasi 2017
Tercapai / Tidak
Tercapai
Hasil S / d 2017
Target Akhir Renstra
2021
Persentase RTH Taman di wilayah perkotaan
0 % 0 % 0.123 % 0.90 % √ 5.26 % 5.26 % 0.95%
Sumber : Bidang Perumahan dan Pemukiman, Ket: *) angka sementara, **) angka sangat sementara,. √ = mencapai target, X = tidak mencapai target.
Perhitungan RTH Taman diwilayah perkotaan yaitu seperti dibawah ini :
Jumlah RTH yang dikelola
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝐷𝑇𝑅 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑜𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑥 100% =
430.388
5.700 𝑥 100 % = 5.26 %
Gambar 3.9
Grafik Pencapaian Sasaran 3
0.61%0.12%
5.26%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 2017
Grafik Pencapaian Indikator (Persentase RTH Taman di wilayah perkotaan)
Series1
32
Tabel 4.3 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja
Indikator Kinerja Capaian kinerja
tahun 2015 Kondisi Kinerja Awal Renstra
2016
Hasil S / d 2016
Target 2017
Realisasi 2017
Tercapai / Tidak
Tercapai
Hasil S / d 2017
Target Akhir Renstra
2021
Persentase Daya Tampung Pemakaman Umum Wilayah Perkotaan
- - - 30 % 44 % 44 % 25 %
Sumber : Bidang Perumahan dan Pemukiman, Ket: *) angka sementara, **) angka sangat sementara,. √ = mencapai target, X = tidak mencapai target.
Perhitungan Daya Tampung Pemakaman Umum wilayah perkotaan yaitu seperti dibawah ini:
Jumlah Daya tampung TPU
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑊𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑥 100% =
233.265
533.799 𝑥 100 % = 44 %
Gambar 3.9
Grafik Pencapaian Sasaran 3
Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Permasalah RTH (Ruang
Terbuka Hijau disajikan dalam Sasaran 3 yaitu Meningkatnya RTH(Ruang Terbuka Hijau)
Kota yang tertata dengan 2 indikator Kinerja yaitu Persentase RTH Taman di Wilayah
Perkotaan dan Persentase Daya Tampung Pemakaman Umum Wilayah Perkotaan Indicator
tersebut dapat terealisasi 5.26 % dari indicator Persentase RTH Taman di wilayah Perkotaan
dan 44% dari indicator persentase Pemakaman.
0.00% 0.00%
44.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
50.00%
Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 2017
Grafik Pencapaian Indikator (Persentase Daya Tampung Pemakaman Umum Wilayah Perkotaan)
Series1
33
SASARAN 4
Terwujudnya pembangunan berkelanjutan merupakan dambaan tiap kawasan atau kota dalam
melaksanakan pembangunannya sebab dengan terwujudnya pembangunan berkelanjutan
berarti telah menjamin kesejahteraan kehidupan untuk generasi sekarang dan generasi yang
akan datang dalam segala dimensi kehidupan. Dengan melihat kondisi seperti sekarang ini,
dimana ketersediaan lahan semakin terbatas maka dibutuhkan para perencana kota yang dapat
mengatasi masalah kompleks perkotaan yang menghambat terwujudnya pembangunan yang
berkelanjutan.Proses pembangunan terutama bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat
baik secara spiritual maupun material. Definisi ini menunjukan bahwa adanya suatu
pembangunan karena suatu kebutuhan, dan masalah. Adanya keinginan untuk memenuhi
kebutuhan tersebut adalah suatu harapan. Sedangkan jika harapan tersebut tidak tercapai
berarti, hal itu adalah masalah. Dengan demikian pembangunan mempunyai hubungan yang
erat dengan masalah. Karena titik tolak pembangunan dimulai dari tindakan mengurangi
masalah tersebut dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan meningkatkan untuk mencapai
suatu tingkatan yang layak.
Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan issue Pembangunan tidak akan
terselesaikan tanpa adanya penambahan lahan untuk kepentingan pembangunan maka dari itu
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman yaitu melalui Sasaran yang ke-4 ini menjadi salah
satu pemecahan masalah pembangunan yaitu dengan meningkatkan Ketersediaan tanah
untuk Kegiatan Pembangunan dan Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, dengan Indikator
Kinerja Persentase Luasa Tanah milik pemda yang tersedia untuk kegiatan pembangunan di
Kabupaten Cianjur.
Berikut gambaran pencapaian pada sasaran 4
Tabel 4.4 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja
Indikator Kinerja Capaian kinerja
tahun 2015 Kondisi Kinerja Awal Renstra
2016
Hasil S / d 2016
Target 2017
Realisasi 2017
Tercapai / Tidak
Tercapai
Hasil S / d 2017
Target Akhir Renstra
2021
Persentase Luas Tanah milik pemda yang tersedia untuk kegiatan pembangunan
- - - 100 % 100 % 8% 80 %
Sumber : Bidang Pertanahan, Ket: *) angka sementara, **) angka sangat sementara,. √ = mencapai target, X = tidak mencapai target.
34
Gambar 4.0
Grafik Pencapaian Sasaran 4
Dengan target 100 % pada tahun 2017 dan dapat di realisasikan juga 80% dari perencanaan
yang telah direncanakan pada tahun 2017. Meskipun sudah mencapai realisasi 80% tetapi
masih banyak lahan yang harus di bebaskan untuk pembangunan Kabupaten Cianjur untuk
tahun tahun berikutnya.
3.3AKUNTABILITAS KEUANGAN
Realisasi Anggaran
Akuntabilitas keuangan yang dipergunakan sebagai bahan pendukung capaian kinerja Dinas
Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur Tahun 2017 disajikan
sebagai dasar untuk melakukan evaluasi.
Sasaran 1
Tabel 3.8 Realisai Anggaran
No PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Capaian
(%)
1. Program
Penyediaan dan
Pengelolaan Air
Baku
4.871.234.300,- 4.678.683.935,- 96.05%
1. Pembangunan
Prasarana Pengambilan
dan Saluran Pembawa
Air Baku
4.871.234.300,- 4.678.683.935,- 96.05%
1. Program
Pengembangan
Kinaerja Air
Minum, Sanitasi
dan Air Limbah
11.368.885.000,-
10.810.070.014,- 95%
0.00% 0.00%
80.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 2017
Grafik Pencapaian Indikator Persentase Luas Tanah milik pemda yang tersedia untuk kegiatan
pembangunan
Series1
35
1. Pengelolaan
PAMSIMAS
635.235.000,- 610.772.400,- 96.15%
2. Pembangunan Sarana
dan Prasarana Air
Minum (DAK)
3.942.067.000,- 3.511.453.689,- 89.08%
3. Pembangunan Sarana
dan Prasarana Sanitasi
Komunal (DAK)
4.901.583.000,- 4.896.583.000,- 99.90%
4. Sarana dan Prasarana
Sanitasi Dikawasan
Gunung Padang
Kabupaten Cianjur
(Banprov 2017)
390.000.000,- 357.153.175,- 91.58%
5. Pembangunan Sistem
Pengelolaan Air Minum
(SPAM) Perdesaan
Wilayah Cianjur IV
(Banprov 2017)
750.000.000,- 723.807.500,- 96.51%
6. Pembangunan MCK
Wilayah Cianjur 1
(Banprov 2017)
750.000.000,- 710.300.250,- 94.71%
Total Anggaran untuk
mencapai Sasaran 1.
16.240.119.300,- 15.488.753.949,- 95.37 %
Sasaran 2
Tabel 3.9 Realisai Anggaran
No PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Capaian
(%)
1. Program
Lingkungan Sehat
Perumahan
1. Penanganan Kawasan
Kumuh Perkotaan
1.761.802.000,- 1.716.561.200,- 97.43%
2. Penyusunan Rencana
Pencegahan Peningkatan
Kawasan Permukiman
Kumuh Perkotaan
(RP2KPKP)
431.810.000,- 427.400.000,- 98.98%
3. Pembangunan Prasarana
dan Sarana Umum (PSU)
14.255.930.100,- 13.912.264.390,- 97.59%
4. Penataan Lingkungan
Permukiman Penduduk
Perdesaan
572.060.000,- 538.945.450,- 94.21%
5. Pembangunan Jembatan
Gantung/Jembatan Plat di
Kabupaten Cianjur
(Banprov 2017)
15.900.000.000,- 14.718.608.100,- 92.57%
6. Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni Banprov 2017
25.000.000,- 23.713.900,- 94.86 %
Total Anggaran untuk
mencapai Sasaran 2
32.946.602.100,- 31.337.493.040,- 95.11 %
36
Sasaran 3 Tabel 4.0 Realisai Anggaran
No PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Capaian
(%)
1. Program
Pengelolaan Areal
Pemakaman
384.750.000,- 370.340.000,- 96.25%
1. Pengelolaan Areal
Pemakaman
384.750.000,- 370.340.000,- 96.25%
2. Program
Pengelolaan
Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
21.568.412.500,- 20.495.051.012,- 95.11%
1. Penataan RTH 2.819.375.000,- 2.687.553.450,- 95.32%
2. Pemeliharaan RTH 522.615.000,- 505.178.974,- 96.66%
3. Penataan Landmark
Alun-alun Kota Cianjur
18.226.422.500,- 17.302.318.588,- 94.93%
Total Anggaran untuk
mencapai sasaran
pada Misi I..
21.953.162.500,- 20.865.391.012,- 95.04%
Sasaran 4
Tabel 4.1Realisai Anggaran
No PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Capaian
(%)
1. Program
Administrasi
Pertanahan
68.141.389.100,- 56.304.310.205,- 82.63 %
1. Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum
Sekabupaten Cianjur
67.874.589.100,- 56.076.975.205,- 82.62%
2. Penyelesaian Masalah
Pertanahan
266.800.000,- 227.335.000,- 85.21%
3. Pembangunan Sistem
Pengelolaan Air Minum
(SPAM) Perdesaan
Wilayah Cianjur IV
(Banprov 2017)
750.000.000,- 723.807.500,- 96.51%
4. Pembangunan MCK
Wilayah Cianjur 1
(Banprov 2017)
750.000.000,- 710.300.250,- 94.71%
Total Anggaran untuk
mencapai sasaran 4
68.141.389.100,- 56.304.310.205,- 82.63 %
37
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Sebagai penutup dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Dinas
Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur 2017, dapat
disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Cianjur 2017 telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas
sasaran-sasaran strategisnya. Hasil evaluasi dan analisis pencapaian indikator sasaran
terhadap 4 sasaran yang mencakup 8 indikator kinerja sasaran dengan diketahui bahwa 4
indikator kinerja sasaran mencapai kategori sangat Tinggi atau ≥ 91% 4 indikator kinerja
sasaran mencapai kategori sedang atau rata-rata 50%.Hal tersebut menunjukkan bahwa
perencanaan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur
perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja
yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Cianjur.
B. SARAN
Untuk mengoptimalkan kinerja Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan
Pertanahan. ke depan, perlu lebih ditekankan pada pencapaian outcomes dan benefit, serta
langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan di masa yang akan datang antara lain :
1. Memberikan peluang yang cukup kepada segenap stakeholders untuk berperan secara
proporsional dan profesional, antara unit kerja dalam Perangkat Daerah (Sekretariat
dan Bidang-Bidang), petugas teknis di kecamatan-kecamatan, petugas teknis
Pemerintah Pusat dan Propinsi di Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga
Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak swasta dalam
mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang Perumahan Permukiman dan
pertanahan Kabupaten Cianjur.
2. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup
agar penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perumahan Permukiman dan
Pertanahan berjalan secara transparan, akuntabel dan demokratis untuk memperoleh
dukungan dari berbagai pihak.