Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2018
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa
atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Kajian Fiskal
Regional Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan II Tahun
2018 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.
Kajian Fiskal Regional Provinsi Nusa Tenggara Timur
merupakan analisis fiskal dan makro ekonomi di wilayah
Provinsi Nusa Tenggara Timur. Analisis fiskal dilakukan untuk
memfasilitasi pencapaian tujuan-tujuan makro ekonomi dalam
mendukung pencapaian fungsi APBN terkait alokasi,
distribusi, dan stabilisasi seperti menyediakan informasi untuk
penyusunan kerangka ekonomi makro yang menjadi dasar
penyusunan kebijakan fiskal/penyusunan APBN/APBD.
Kajian Fiskal Regional disajikan sebagai alat analisis dan
evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kebijakan fiskal
pemerintah telah sesuai dengan tujuan makro ekonomi yang
telah ditetapkan.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan kajian ini masih
terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan
masukan dari semua pihak untuk perbaikan penyusunan
Kajian Fiskal Regional periode mendatang. Dengan
kerendahan hati, kami mengucapkan terimakasih kepada
semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian
Kajian Fiskal Regional Provinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan II Tahun 2018.
Harapan kami, semoga Kajian Fiskal Regional Provinsi Nusa
Tenggara Timur ini dapat memberikan manfaat bagi para
pemangku kepentingan maupun Pemerintah Daerah dalam
menjalankan kebijakan perekonomian di Provinsi Nusa
Tenggara Timur untuk menunjang perekonomian nasional.
Plt. Kakanwil DJPb Prov. NTT
Agus Mirsatya NIP 19710127 199012 1 002
Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2018
ii
DAFTAR ISI
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL ........................................ 1
A. Produk Domestik Regional Bruto ......................................................................... 1
B. Inflasi ..................................................................................................................... 2
C. Indikator Kesejahteraan ........................................................................................ 3
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN ....................................... 5
A. Pendapatan Negara .............................................................................................. 5
B. Belanja Negara ..................................................................................................... 9
C. Prognosis Realisasi APBN ................................................................................. 12
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD ..................................... 13
A. Pendapatan Daerah ............................................................................................ 14
B. Belanja Daerah ................................................................................................... 16
C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2018 ........................ 17
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN
(APBN DAN APBD) ....................................................................................................... 18
A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian .................................................. 18
B. Pendapatan Konsolidasian ................................................................................. 19
C. Belanja Konsolidasian ........................................................................................ 21
D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam PDRB .................................................... 22
BERITA / ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH ............................................................. 24
A. Efektivitas Belanja APBN APBD Terhadap Kemiskinan .................................... 24
B. Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao.................................... 25
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................... 26
Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2018
1
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
A. Produk Domestik Regional Bruto
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada
triwulan II tahun 2018 tercatat sebesar Rp24,35 triliun atas dasar harga berlaku atau
Rp16,26 triliun atas dasar harga konstan 2010. Perekonomian Provinsi NTT pada
triwulan II tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 5,20 persen dibandingkan
triwulan II tahun 2017 dan tumbuh 4,79 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.
Pertumbuhan ekonomi NTT pada triwulan II tahun 2018 meskipun lebih rendah dari
pertumbuhan ekonomi nasional namun menunjukkan kecenderungan untuk
meningkat.
Grafik Pertumbuhan PDRB Provinsi NTT dan Nasional Triwulan II Tahun 2016-2018 (yoy)
Sumber: BPS data diolah
Pertumbuhan sebesar 5,20 persen (yoy) tersebut jika dilihat dari sisi lapangan usaha
maka pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 17,73 persen. Dari sisi pengeluaran,
komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah
Tangga mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 10,91 persen.
Faktor penyumbang pertumbuhan ekonomi pada triwulan II tahun 2018 antara lain
karena peningkatan konsumsi selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.
Sektor pertanian juga turut andil dalam pertumbuhan dengan adanya panen raya di
beberapa daerah NTT dan peningkatan ekspor sapi untuk kebutuhan daging
nasional.
TW II 2016 TW II 2017 TW II 2018
NTT 5,29 5,01 5,20
RI 5,18 5,01 5,27
4,5
5
5,5
%
Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2018
2
Grafik Pertumbuhan PDRB Provinsi NTT dan Nasional Triwulan II Tahun 2016-2018 (qtq)
Sumber: BPS data diolah
Pada triwulan II tahun 2018, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum menyumbang pertumbuhan tertinggi sebesar 7,96 persen. Sedangkan dari
sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran
Konsumsi Pemerintah sebesar 49,15 persen. Peningkatan belanja pemerintah untuk
pembayaran THR serta adanya pilkada serentak pada triwulan II tahun 2018 turut
memicu pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.
B. Inflasi
Pada triwulan II tahun 2018 Provinsi NTT mengalami inflasi sebesar 1,37 persen.
Penyumbang inflasi tertinggi dicatat oleh transpor, komunikasi dan jasa keuangan
sebesar 6,03 persen hal ini disebabkan oleh kenaikan harga tiket moda transportasi
umum khususnya angkutan udara. Lonjakan permintaan tiket pesawat terbang
diakibatkan oleh banyaknya aktivitas mudik pada Hari Raya Idul Fitri dan libur
sekolah yang bersamaan waktunya di bulan Juni. Penyumbang inflasi lainnya yaitu
makanan jadi sebesar 0,85 persen dan bahan makanan sebesar 0,74 persen.
Grafik Tingkat Inflasi Provinsi NTT dan Nasional Triwulan II Tahun 2016-2018
Sumber: BPS data diolah
TW II 2016 TW II 2017 TW II 2018
NTT 4,54 4,72 4,79
RI 4,02 4 4,21
3,6
3,8
4
4,2
4,4
4,6
4,8
5
%
(1,00)
(0,50)
-
0,50
1,00
Apr 16 Mei 16 Jun 16 Apr 17 Mei 17 Jun 17 Apr 18 Mei 18 Jun 18
%
NTT RI
Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2018
3
Inflasi NTT pada triwulan II tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan dengan nasional,
namun demikian inflasi tahun kalender sampai dengan Juni 2018 NTT sebesar 1,72
persen masih lebih rendah dari inflasi nasional yang sebesar 1,90 persen. Pada
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Provinsi NTT
tahun 2018 target inflasi sebesar 2,48 persen– 4,1 persen, dengan laju inflasi tahun
kalender sampai dengan Juni 2018 sebesar 1,72 persen maka inflasi tahun 2018
diperkirakan dapat mencapai target.
Grafik Tingkat Inflasi Provinsi NTT, Kota Kupang dan Kota Maumere Triwulan II Tahun 2016-2018
Sumber: BPS data diolah
Pada triwulan II tahun 2018 Kota Kupang mengalami inflasi sebesar 1,58 persen.
Penyumbang inflasi tertinggi adalah Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan
sebesar 6,64 persen. Sedangkan Maumere mengalami deflasi sebesar 0,04 persen.
Penyumbang inflasi tertinggi adalah Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan
sebesar 1,43 persen. Keberhasilan dalam mengendalikan inflasi dalam 5 tahun
terakhir membuat Provinsi NTT menjadi nominator penerima TPID Award tahun
2017. Penghargaan ini diberikan atas prestasi dalam mengendalikan inflasi dari 8,41
persen pada tahun 2013 hingga berangsur-angsur turun menjadi 2 persen pada
tahun 2017. NTT juga menjadi satu-satunya provinsi di kawasan Indonesia Timur
yang inflasinya terkendali dengan baik.
C. Indikator Kesejahteraan
1. Kemiskinan
Jumlah penduduk miskin di NTT dari segi jumlah mengalami kenaikan sebesar
7.430 orang menjadi 1.142,17 ribu orang pada bulan Maret 2018 dibanding bulan
September 2017 namun dari segi persentase mengalami penurunan dari 21,38
persen (September 2017) menjadi 21,35 persen (Maret 2018).
(1,00)
(0,50)
-
0,50
1,00
1,50
Jan 16 Feb 16 Mar 16 Jan 17 Feb 17 Mar 17 Jan 18 Feb 18 Mar 18
%
NTT Kupang Maumere
Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2018
4
Grafik Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTT Maret 2017 – Maret 2018 (Semesteran)
Sumber: BPS data diolah
Faktor yang mempengaruhi penurunan persentase penduduk miskin pada bulan
Maret 2018 diantaranya yaitu tingkat inflasi sebesar 1,81 persen (lebih rendah dari
inflasi tahun 2017 sebesar 2 persen), meningkatnya kesejahteraan petani yang
tercermin dari Nilai Tukar Petani yang meningkat 1,48 poin, tingkat pengangguran
terbuka menurun 0,23 poin, dan rumah tangga penerima raskin/rastra telah
mencapai 43,09 persen.
2. Ketenagakerjaan
Jumlah pengangguran bulan Februari 2018 sebesar 76,3 ribu orang masih lebih
tinggi jika dibandingkan dengan target jumlah pengangguran pada KUA Provinsi
NTT tahun 2018 sebesar 52,8 ribu. Selain menambah lapangan kerja perlu juga
untuk meningkatkan pemanfaatan tenaga kerja. Penyebab utama rendahnya
pemanfaatan tenaga kerja yaitu pengangguran terbuka dan pekerja tidak penuh.
Grafik Pemanfaatan Tenaga Kerja NTT dan Nasional Februari 2017 – Februari 2018 (Semesteran)
Sumber: BPS data diolah
Pada bulan Februari 2018 tingkat pekerja penuh NTT sebesar 55,38 persen
masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 68,53
persen. Rendahnya utilitas dan produktivitas pekerja ditengarai menjadi salah
satu faktor penyebab bahwa di NTT tingkat pengangguran rendah namun tingkat
kemiskinan masih tinggi.
0
5
10
15
20
25
1.130
1.135
1.140
1.145
1.150
1.155
Mar 2017 Sept 2017 Mar 2018
%
Rib
u J
iwa
NTT
NTT %
RI %
0
20
40
60
80
100
0
20
40
60
80
100
Feb 2017 Ags 2017 Feb 2018
%%
NTT-Pekerja penuh
NTT-Paruh waktu
NTT-Setengah penganggur
RI-Pekerja penuh
RI-Paruh waktu
RI-Setengah penganggur
Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2018
5
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Pada triwulan II tahun 2018 terdapat peningkatan pagu APBN sebesar 16,01 persen
dibanding tahun anggaran 2017. Realisasi belanja triwulan II tahun 2018 sebesar 29,98
persen menurun 3,84 poin dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 yang
tercatat sebesar 33,82 persen.
Tabel Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi NTT s.d. Triwulan II Tahun 2017 dan Tahun 2018 (Rp miliar)
URAIAN TAHUN 2017 TAHUN 2018
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A. PENDAPATAN NEGARA
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI 3.128,24 943,53 3.261,01 1.135,61
1. Penerimaan pajak 2.862,53 755,54 2.970,98 867,49
2. PNBP 265,71 187,99 290,03 268,12
II. HIBAH
B. BELANJA NEGARA 14.567,86 5.381,24 16.454,05 4.826,46
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 9.316,23 3.151,01 10.814,89 3.242,56
1. Belanja Pegawai 2.679,84 1.140,72 2.847,23 1.215,03
2. Belanja Barang 2.997,61 885,11 4.241,45 1.000,39
3. Belanja Modal 3.617,94 1.123,66 3.704,67 1.024,17
4. Bantuan Sosial 20,84 1,53 21,54 2,97
5. Belanja Lain-lain
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 5.251,64 2.230,22 5.639,16 1.583,90
1. Dana Perimbangan 2.891,28 851,85 3.089,61 216,92
2. Dana Otonomi Khusus
3. Dana Transfer lainnya dan Dana Desa 2.360,35 1.378,37 2.549,55 1.366,98
C. SURPLUS DEFISIT -8.832,92 -389,14 -15.714,01 -1.149,90
Sumber: LKPP TA 2017 dan 2018
Penyerapan anggaran pada triwulan II tahun 2018 masih didominasi belanja pegawai
yang telah terealisasi sebesar 42,67 persen meskipun masih lebih rendah jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi tertinggi kedua dicatat oleh belanja
modal yang mencapai 27,65 persen, namun capaian belanja modal ini tercatat menurun
jika dibandingkan realisasi triwulan II tahun 2017 yang tercatat sebesar 31,06 persen.
A. Pendapatan Negara
1. Penerimaan Perpajakan
a. Pajak Penghasilan (PPh)
Penerimaan PPh per Kabupaten/Kota dalam wilayah pembayaran KPPN
adalah sebagai berikut:
Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2018
6
Grafik Realisasi Penerimaan PPh Kabupaten/Kota
Lingkup Provinsi NTT Tahun 2018
Sumber: LKPP TA 2018
Penerimaan PPh pada triwulan II tahun 2018 naik sebesar 4,27 persen
dibanding tahun 2017. Meningkatnya PDRB berimplikasi positif pada capaian
PPh.
b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Grafik Realisasi Penerimaan PPN Kabupaten/Kota
Lingkup Provinsi NTT Tahun 2018
Sumber: LKPP TA 2018
PPN pada triwulan II tahun 2018 turun sebesar 8,81 persen dibanding periode
yang sama tahun 2017. Penurunan ini disebabkan adanya catatan realisasi
PPN minus sebesar Rp12,72 miliar pada KPPN Ruteng.
c. Penerimaan Cukai
Grafik Realisasi Penerimaan Cukai Kabupaten/Kota
Lingkup Provinsi NTT Tahun 2018
Sumber: LKPP TA 2018
-
20.000
40.000
60.000
80.000
April Mei Juni
Juta Kupang
Waingapu
Ende
Ruteng
Kupang
Waingapu
(20.000)
(10.000)
-
10.000
20.000
30.000
40.000
April Mei Juni
Juta
Kupang
Waingapu
Ende
Ruteng
-
20
40
60
80
100
April Mei Juni Total
Juta
Kupang
Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2018
7
Penerimaan cukai pada triwulan II tahun 2018 naik sebesar 61,32 persen
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Catatan penerimaan cukai pada
triwulan ini hanya dicatat oleh KPPN Kupang.
d. Penerimaan Bea Masuk
Grafik Realisasi Penerimaan Bea Masuk Kabupaten/Kota
Lingkup Provinsi NTT Tahun 2018
Sumber: LKPP TA 2018
Penerimaan bea masuk pada triwulan II tahun 2018 menurun cukup signifikan
hingga 81,11 persen dibandingkan triwulan tahun sebelumnya. Menurunnya
impor barang sebesar 47,01 persen turut berperan dalam meningkatnya bea
masuk.
e. Penerimaan Lainnya
Grafik Realisasi Penerimaan Lainnya Kabupaten/Kota
Lingkup Provinsi NTT Tahun 2018
Sumber: LKPP TA 2018
Penerimaan pajak lainnya pada triwulan II tahun 2018 menurun sebesar 7,26
persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
a. Penerimaan PNBP dari Pendapatan Jasa
-
20
40
60
80
100
April Mei Juni Total
Juta
Kupang
Ende
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
April Mei Juni
Juta Kupang
Waingapu
Ende
Ruteng
Kupang
Waingapu
Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2018
8
Grafik Realisasi PNBP Pendapatan Jasa Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi NTT Tahun 2018
Sumber: LKPP TA 2018
PNBP dari jasa pada triwulan II tahun 2018 menurun 28,65 persen dibanding
triwulan yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini sebagian besar disumbang
dari KPPN Ruteng yang mencapai 58,18 persen dari total penerimaan jasa.
b. Penerimaan PNBP dari Pendapatan Pendidikan
Grafik Realisasi PNBP Pendapatan Pendidikan Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi NTT Tahun 2018
Sumber: LKPP TA 2018
PNBP dari pendidikan pada triwulan II tahun 2018 tercatat menurun sebesar
29,39 persen dibandingkan dengan triwulan tahun sebelumnya.
c. Penerimaan dari Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum
Grafik Realisasi PNBP Pendapatan Lain-Lain Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi NTT Tahun 2018
Sumber: LKPP TA 2018
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
April Mei Juni
Juta
Kupang
Waingapu
Ende
Ruteng
Atambua
Larantuka
-
1.000
2.000
3.000
4.000
April Mei Juni
Juta Kupang
Waingapu
Ende
Ruteng
Atambua
-
1.000
2.000
3.000
4.000
April Mei Juni
Juta
Kupang
Waingapu
Ende
Ruteng
Atambua
Larantuka
Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2018
9
PNBP dari administasi dan penegakan hukum pada triwulan II tahun 2018
tercatat meningkat sebesar 31,25 persen. Capaian terbesar disumbang oleh
Kupang dengan capaian hingga 60,01 persen dari seluruh capaian.
d. Penerimaan PNBP dari Pendapatan Lain-Lain
Grafik Realisasi PNBP Pendapatan Lain-Lain Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi NTT Tahun 2018
Sumber: LKPP TA 2018
PNBP dari pendapatan lain-lain pada didominasi oleh penerimaan dari Kupang
yang mencapai 75,62 persen pada triwulan II tahun 2018.
3. Pendapatan Hibah
Tabel Realisasi Pendapatan Hibah s.d. Triwulan II Lingkup Provinsi NTT Tahun 2018 (dalam juta Rp)
Uraian Pagu Realisasi s.d.
Triwulan II (%) Realisasi
atas Pagu
Hibah 4.978.328.000 3.269.378.400 65,67%
Hibah Langsung 146.463.918.000 12.548.940.500 8,57%
Total Hibah 151.442.246.000 15.818.318.900 10,45% Sumber: MONEV PA
Pada triwulan II tahun 2018 tercatat kenaikan persentase realisasi hibah
dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 3,76 poin. Walaupun demikian,
dari segi jumlah hibah triwulan II tahun 2018 tercatat sebesar Rp15,82 miliar,
menurun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp17,94 miliar.
B. Belanja Negara
1. Belanja Pemerintah Pusat
Grafik Tren Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial Lingkup Provinsi NTT Triwulan II Tahun 2018
Sumber: LKPP TA 2018
-
2.000
4.000
6.000
April Mei Juni
Juta Kupang
Waingapu
Ende
Ruteng
Atambua
0%
20%
40%
60%
April Mei Juni
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Bantuan Sosial
Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2018
10
Pada akhir triwulan II tahun 2018, belanja pemerintah pusat di Provinsi NTT telah
terealisasi sebesar 29,33 persen, menurun 7,61 poin dibandingkan triwulan II
tahun 2017 yang tercatat sebesar 36,94 persen. Realisasi tertinggi dicapai oleh
belanja pegawai sebesar 42,67 persen, diikuti belanja modal sebesar 27,65 persen
dan belanja barang sebesar 23,59 persen.
2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Grafik Transfer ke Daerah dan Dana Desa Lingkup Provinsi NTT Triwulan II Tahun 2018
Sumber: OM SPAN, Monev PA data diolah
Pada akhir triwulan II tahun 2018, dari total nilai pagu Transfer ke Daerah dan
Dana desa sebesar Rp22,69 triliun telah terealisasi Rp11,59 triliun (51,08 persen).
DBH terealisasi Rp124,39 miliar (35,99 persen), Dana Alokasi Umum terealisasi
sebesar Rp7,85 triliun (58,26%), Dana Desa terealisasi Rp1,53 triliun (59,96
persen) dari pagu masing-masing, Dak Non Fisik sebesar Rp1,84 triliun (57,15%)
dan DAK Fisik sebesar Rp240 miliar (7,78%).
3. Pengelolaan BLU
Grafik Pengelolaan BLU RS. Bhayangkara Lingkup Provinsi NTT Triwulan II Tahun 2018
Sumber: Monev PA, data diolah
Pada triwulan II tahun 2018 nilai aset RS Bhayangkara Kupang naik signifikan
hingga 4 kali lipat jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya.
Kemandirian BLU ditengarai semakin meningkat dengan adanya kenaikan pagu
PNBP 5 persen dan pengurangan pagu RM sebesar 6,36 persen, sehingga porsi
0%
10%
20%
30%
40%
Apr Mei Jum
Dana Alokasi Umum
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Khusus Non
Fisik
Dana Alokasi Khusus Fisik
-
50
100
150
Aset Pagu PNBP/BLU Pagu Rupiah Murni
Mili
ar
Triwulan II Tahun 2017
Triwulan II Tahun 2018
Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2018
11
pagu PNBP menjadi 85,14 persen sedangkan porsi pagu RM sebesar 14,86
persen.
Grafik Pengelolaan BLU Universitas Nusa Cendana (UNDANA) Lingkup Provinsi NTT Triwulan II Tahun 2018
Pada triwulan II tahun 2018 nilai aset UNDANA naik hingga 246,84 persen jika
dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Kemandirian BLU
ditengarai semakin meningkat dengan adanya kenaikan pagu PNBP 5,74 persen
dan penurunan pagu RM sebesar 3,11 persen, sehingga porsi pagu PNBP menjadi
42,63 persen sedangkan porsi pagu RM sebesar 57,37 persen.
4. Manajemen Investasi Pusat
Grafik Akad dan Outstanding KUR Per Kab/Kota
Provinsi NTT s.d. Triwulan II Tahun 2018
Sumber: SIKP, data diolah
Pada triwulan II tahun 2018, penyaluran KUR tertinggi di Kota Kupang sebesar
Rp99,75 miliar (14,31 persen) diikuti Kab. Sumba Timur sebesar Rp59,62 miliar
(8,55 persen), sedangkan outstanding tertinggi di Kota Kupang sebesar Rp45,06
miliar (14,59 persen) diikuti oleh Kab. Sumba Timur sebesar Rp27,54 miliar (8,92
persen).
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Aset Pagu PNBP/BLU Pagu Rupiah Murni
Mili
ar
Triwulan II Tahun 2017
Triwulan II Tahun 2018
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Ko
ta K
up
an
g
Ku
pa
ng
TT
S
TT
U
Be
lu
Alo
r
Flo
Tim
Sik
ka
En
de
Ng
ad
a
Ma
ng
ga
rai
Su
mT
im
Su
mB
ar
Lem
ba
ta
Ro
te N
da
o
Ma
Ba
r
Na
ge
ke
o
Su
mT
en
g
SB
D
Ma
Tim
Sa
bu
Ra
iju
a
Juta
Juta
AKAD OUTSTANDING
Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2018
12
Sumber: SIKP, data diolah
Pada triwulan II tahun 2018, penyaluran KUR di Provinsi NTT terbesar oleh KUR
Mikro sebesar Rp392,99 miliar (56,65 persen) dan sisanya KUR Ritel sebesar
Rp300,78 miliar (43,35 persen). Dari sisi sektor usaha, penyaluran tertinggi di
sektor perdagangan sebesar Rp427,80 miliar (61 persen) diikuti sektor pertanian
sebesar Rp103,47 miliar (14,83 persen).
C. Prognosis Realisasi APBN
Tabel Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur
s.d. Triwulan IV Tahun 2018
Uraian Pagu
Realisasi s.d. Triwulan II
Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV
Rp % Rp %
Pendapatan Negara 3.261 1.136 34,82% 3.220 98,73%
Belanja Negara 16.454 4.826 29,33% 14.866 90,35%
Surplus/Defisit -3.691 -11.647 Sumber: SPAN, data diolah
Realisasi penerimaan Negara triwulan II tahun 2018 di NTT tercatat naik hingga
50,31 persen dibandingkan periode sama tahun 2017. Dengan memperhatikan
penerimaan triwulan sebelumnya serta triwulan ini yang naik siginifikan, dan
kecenderungan pendapatan negara 3 (tiga) tahun terakhir maka diproyeksikan
penerimaan pada akhir tahun akan mencapai kisaran angka 98,73 persen.
Realisasi belanja pada triwulan II tahun 2018 sebesar 29,33 persen tercatat lebih
rendah dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 36,94 persen serta tahun 2016
yang tercatat sebesar 32,52 persen. Secara umum, belanja barang dan belanja
modal triwulan ini mengalami penurunan sedangkan belanja pegawai naik tipis
sehingga total belanja menurun. Dengan memperhatikan kecenderungan beberapa
tahun terakhir, belanja negara diproyeksikan akan mencapai kisaran 90,35 persen.
57%
43%
KUR per Skim
Mikro
Ritel
15%
3%
6%
1%
61%
4%3% 2%
5%
KUR per Sektor Pertanian
Perikanan
Pengolahan
Konstruksi
Perdagangan
Akomodasi
Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2018
13
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Tabel Realisasi APBD Lingkup Provinsi NTT s.d. Akhir Triwulan II Tahun 2017 dan Tahun 2018 (dalam miliar Rp)
URAIAN 2017 2018
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
PENDAPATAN
PAD 2.397,02 928,09 2.615,35 986,44
Pajak Daerah 1.106,99 474,16 1.243,70 506,54
Retribusi Daerah 227,95 54,48 256,21 62,32
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
249,16 195,20 235,43 194,67
Lain-Lain PAD yang Sah 812,92 204,24 880,02 222,91
Pendapatan Transfer 22.590,62 10.719,87 22.152,51 10.719,87
Dana Perimbangan 19.766,44 9.294,32 19.152,98 9.028,27
Dana Bagi Hasil 349,41 171,24 309,23 112,51
Dana Alokasi Umum 13.614,19 7.048,06 12.830,30 7.172,12
Dana Alokasi Khusus 5.802,84 2.075,03 6.013,45 1.743,64
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 2.036,80 1.144,25 2.503,47 1.389,25
Dana Penyesuaian dan Otsus 2.036,80 1.144,25 2.503,47 1.389,25
Transfer Pemerintah Provinsi 666,86 207,49 496,07 148,14
Dana Hasil Pajak Prov/Pemda lain 666,86 207,49 496,07 148,14
Transfer Bantuan Keuangan 120,52 73,80 0,00 11,71
Bantuan Keuangan Prov/Pemda lain 120,52 73,80 0,00 11,71
Lain-Lain pendapatan daerah yg Sah 1.392,31 588,94 687,50 9,24
Pendapatan Hibah 31,70 24,79 687,50 5,20
Pendapatan Dana Darurat 38,49 22,67 0,00 0,00
Pendapatan Lainnya 1.322,12 541,47 0,00 4,04
JUMLAH PENDAPATAN 26.379,95 22.956,75 25.455,36 11.715,54
BELANJA 25.714,31 7.850,67 26.737,95 8.120,06
Belanja Pegawai 9.710,78 3.898,67 10.375,90 4.190,49
Belanja Barang dan Jasa 5.035,31 1.179,59 5.495,02 1.176,00
Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Subsidi 31,25 6,91 23,15 2,50
Belanja Hibah 1.553,21 838,77 2.008,03 1.346,05
Belanja Bantuan Sosial 99,50 16,97 95,26 13,82
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota/Desa dan Partai Politik
2.968,44 905,58 3.523,06 925,48
Belanja Modal 4.858,32 683,61 5.158,17 455,85
Belanja Tidak Terduga 584,59 180,60 59,37 9,86
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 884,32 395,38 593,35 593,35
Transfer / Bagi Hasil ke Desa 884,32 395,38 593,35 212,23
Belanja Bagi Hasil Prov/Kab/Kota/Des 884,32 395,38 593,35 212,23
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 26.598,63 8.246,05 27.331,30 8.713,41
SURPLUS/DEFISIT -218,68 14.710,70 -1.875,94 3.002,13
Sumber : BPPKAD, data diolah
Pada triwulan II tahun 2018, realisasi pendapatan APBD Pemda di Provinsi NTT sebesar
Rp986,44 miliar, naik 6,29 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama
Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2018
14
tahun 2017. Meningkatnya realisasi pendapatan ini disebabkan oleh adanya pendapatan
Retribusi Daerah yang naik hingga 14,38 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain itu, Pajak Daerah juga tercatat naik 6,83 persen dibandingkan triwulan II tahun
2017.
A. Pendapatan Daerah
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a. Penerimaan Pajak Daerah
Grafik Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota
Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan II Tahun 2018
Sumber : BPPKAD, data diolah
Penerimaan pajak daerah tertinggi dicapai oleh Pemprov NTT yang mencapai
Rp371,05 miliar, diikuti oleh Kota Kupang sebesar Rp42,36 miliar dan
Manggarai Barat sebesar Rp24,32 miliar.
b. Penerimaan Retribusi Daerah
Grafik Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan II Tahun 2018
Sumber : BPPKAD, data diolah
Penerimaan retribusi daerah yang tertinggi dicapai oleh Pemprov NTT sebesar
Rp12,53 miliar, diikuti oleh Kab. Manggarai Barat sebesar Rp5,74 miliar dan
Kota Kupang sebesar Rp5,35 miliar.
- 50,00
100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00
Pro
v. N
TT
Ko
ta K
up
an
g
Ka
b.
Ku
pa
ng
TT
S
Be
lu
TT
U
En
de
Ma
ng
ga
rai
Ma
Ba
r
Sik
ka
Flo
Tim
Su
mT
im
Su
mB
ar
Lem
ba
ta
Ro
te N
da
o
Alo
r
SB
D
Sa
bu
Ng
ad
a
Na
ge
ke
o
Ma
Tim
Su
mT
en
g
Ma
laka
Mili
ar
- 2,00 4,00 6,00 8,00
10,00 12,00 14,00
Pro
v. N
TT
Ko
ta K
up
an
g
Ka
b.
Ku
pa
ng
TT
S
Be
lu
TT
U
En
de
Ma
ng
ga
rai
Ma
Ba
r
Sik
ka
Flo
Tim
Su
mT
im
Su
mB
ar
Lem
ba
ta
Ro
te N
da
o
Alo
r
SB
D
Sa
bu
Ng
ad
a
Na
ge
ke
o
Ma
Tim
Su
mT
en
g
Ma
laka
Mili
ar
Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2018
15
c. Penerimaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan
Grafik Realisasi Penerimaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi NTT Triwulan II Tahun 2018
Sumber : BPPKAD, data diolah
Penerimaan tertinggi dari kekayaan Negara yang dipisahkan dicatat Pemprov
NTT oleh Kota Kupang sebesar Rp72,41 miliar, di ikuti oleh Kota Kupang
sebesar Rp15,58 miliar.
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Grafik Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi NTT s.d. Triwulan II Tahun 2018
Sumber : BPPKAD, data diolah
Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang tertinggi dicapai
oleh Pemprov NTT sebesar Rp73,48 miliar, diikuti oleh Kab. Belu sebesar
Rp19,63 miliar.
2. Pendapatan Transfer
Realisasi Pendapatan Transfer
Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi NTT s.d. Triwulan II Tahun 2018
Sumber : BPPKAD, data diolah
-
20,00
40,00
60,00
80,00
Pro
v. N
TT
Kota…
Ka
b.
Ku
pa
ng
TT
S
Be
lu
TT
U
En
de
Ma
ng
ga
rai
Ma
Ba
r
Sik
ka
Flo
Tim
Su
mT
im
Su
mB
ar
Lem
ba
ta
Ro
te N
da
o
Alo
r
SB
D
Sa
bu
Ng
ad
a
Na
ge
ke
o
Ma
Tim
Su
mT
en
g
Ma
laka
Mili
ar
-
20,00
40,00
60,00
80,00
Pro
v. N
TT
Kota…
Kab.…
TT
S
Be
lu
TT
U
En
de
Ma
ng
ga
rai
Ma
Ba
r
Sik
ka
Flo
Tim
Su
mT
im
Su
mB
ar
Lem
ba
ta
Ro
te N
da
o
Alo
r
SB
D
Sa
bu
Ng
ad
a
Na
ge
ke
o
Ma
Tim
Su
mT
en
g
Ma
laka
Mili
ar
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
- 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00
Pro
v. N
TT
Kota…
Kab.…
TT
S
Be
lu
TT
U
En
de
Man
gga…
Ma
Ba
r
Sik
ka
Flo
TIm
Su
mT
im
Su
mB
ar
Lem
ba
ta
Rote…
Alo
r
SB
D
Sa
bu
Ng
ad
a
Na
ge
ke
o
Ma
Tim
Su
mT
en
g
Ma
laka
Mili
ar
ANGGARAN MURNI REALISASI %
Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2018
16
Realisasi pendapatan transfer yang tertinggi oleh dicatat oleh Pemprov NTT
dengan realisasi sebesar Rp1.990,2 triliun diikuti Kab. TTS sebesar Rp484,59
miliar. Dari sisi persentase realisasi terbesar dicatat oleh Pemprov NTT sebesar
52,38 persen diikuti Kab. Sumba Timur sebesar 51,71 persen.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Grafik Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi NTT s.d. Triwulan II Tahun 2018
Sumber : BPPKAD, data diolah
Penerimaan tertinggi dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dicatat oleh
Kab. TTS sebesar Rp147,97 miliar, diikuti Kab. Sumba Barat Daya sebesar
Rp117,57 miliar.
B. Belanja Daerah
1. Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal
Grafik Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal
Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi NTT s.d. Triwulan II Tahun 2018
Sumber : BPPKAD, data diolah
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
-
100,00
200,00
300,00
400,00
Pro
v. N
TT
Ko
ta K
up
an
g
Ka
b.
Ku
pa
ng
TT
S
Be
lu
TT
U
En
de
Ma
ng
ga
rai
Ma
Ba
r
Sik
ka
Flo
TIm
Su
mT
im
Su
mB
ar
Lem
ba
ta
Ro
te N
da
o
Alo
r
SB
D
Sa
bu
Ng
ad
a
Na
ge
ke
o
Ma
Tim
Su
mT
en
g
Ma
laka
Mili
ar
ANGGARAN MURNI REALISASI
40,39%
21,40%
8,84%
14,51%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
0,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
12.000,00
Belanja
Pegawai
Belanja
Barang dan
Jasa
Belanja
Modal
Belanja
Bantuan
Sosial
Mili
ar
Pagu
Realisasi
%
Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2018
17
Pada triwulan II tahun 2018, realisasi belanja pada APBD Pemda di Provinsi NTT
telah terealisasi sebesar Rp5,84 triliun, dengan realisasi terbesar dari belanja
pegawai Rp4,19 triliun (40,39 persen), diikuti belanja barang Rp1,18 miliar (21,40
persen) dan belanja modal Rp455,85 miliar (8,84 persen).
2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Grafik Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur s.d. Triwulan II Tahun 2018
Sumber: BPPKAD Pemprov. NTT, data diolah
Urusan pelayanan umum dalam APBD TA 2018 Pemerintah Provinsi NTT
memperoleh alokasi pagu terbesar senilai Rp2,45 triliun yang telah realisasi
Rp357,05 miliar(14,54 persen), diikuti urusan pendidikan dengan pagu sebesar
Rp1,19 triliun yang telah terealisasi Rp244,42 miliar (20,52 persen).
C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2018
Tabel Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur s.d.
Triwulan II tahun 2018 (dalam miliar Rp)
Uraian Pagu
Realisasi s.d. Triwulan II
Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV
Rp % Rp %
Pendapatan Daerah 25.455 11.716 46,02% 23.925 93,99%
Belanja Daerah 26.738 8.120 30,37% 24.285 90,83%
Surplus/Defisit 3.595 -360 Sumber: BPPKAD, data diolah
Capaian pendapatan dan belanja daerah sedikit lebih rendah dibandingkan tahun
sebelumnya, yaitu pendapatan turun 1,63 persen dan belanja turun 21,56 persen.
Namun, dengan memperhatikan realisasi pendapatan maupun belanja APBD dalam
tiga tahun terakhir, dapat diproyeksikan bahwa realisasi pendapatan daerah akan
berada di kisaran 93,99 persen dan realisasi belanja di kisaran 90,83 persen.
14,54%
55,79%43,53%37,95%
85,98%
46,92%60,47%
20,52%
66,86%
0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%100,00%
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Mili
ar
Pagu
Realisasi
%
Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2018
18
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN
ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Laporan realisasi anggaran konsolidasian tingkat wilayah Provinsi NTT sebagaimana
tabel berikut:
Tabel Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian
Tingkat Wilayah Provinsi NTT Triwulan II tahun 2018
(Rp miliar)
Uraian 2018 2017
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan Konsolidasi
Pendapatan Negara 1.058,06 12.541,79 2.225,87 13,68% 1.958,02
Pendapatan
perpajakan
867,49 506,54 1.374,04 10,01% 1.249,06
Pendapatan Bukan
Pajak
190,57 1.056,43 1.247,01 81,73% 686,17
Hibah 0,00 0,86 0,86 -96,22% 22,78
Transfer 0,00 10.977,95 -396,04 - 0,00
Belanja Negara 3.853,75 8.209,02 12.062,77 7,22% 11.250,60
Belanja Pemerintah 3.853,75 7.187,53 11.041,27 -1,65% 11.226,59
Transfer 11.373,99 1.021,49 1.021,49 - 2,40
Surplus / (Defisit) -14.088,50 3.760,33 -10.328,16 11,14% -9.292,58
Pembiayaan 0,00 959,13 959,13 -9,46% 1.059,34
Penerimaan
Pembiayaan Daerah
0,00 975,95 975,95 -17,28% 1.179,84
Pengeluaran
Pembiayaan Daerah
0,00 16,83 16,83 39,64% 12,05
Sisa Lebih (Kurang)
Pembiayaan Anggaran
-14.088,50 4.719,46 -9.369,03 13,80% -8.233,24
Sumber: LKPK
* Pengeluaran Transfer Pemerintah Pusat di eliminasi dengan penerimaan transfer pemerintah daerah. Adapun angka minus di atas disebabkan adanya Pemda yang belum mencatat penerimaan transfer pemerintah pusat.
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian pada triwulan II tahun 2018
mengalami peningkatan dari sisi pendapatan negara dan sisi belanja negara. Sisi
pendapatan mengalami kenaikan sebesar 13,68 persen sedangkan dari sisi belanja
mengalami kenaikan sebesar 7,22 persen. Penerimaan perpajakan yang mengalami
peningkatan 10,01 persen serta pendapatan bukan pajak yang naik sebesar 81,73
persen merupakan catatan positif seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang juga
mengalami peningkatan.
Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2018
19
B. Pendapatan Konsolidasian
1. Analisis Proporsi dan Perbandingan
Grafik Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian
Provinsi NTT Triwulan II tahun 2018 dan 2017
Sumber: LKPK Kanwil DJPb NTT (diolah)
Triwulan II tahun 2018 pendapatan pajak naik sebesar 10,01 persen, namun
demikian apabila melihat penerimaan pajak nasional yang mencapai 14,3 persen
dari target maka capaian ini perlu untuk mendapat perhatian.
Grafik Perbandingan Penerimaan Pusat dan Daerah Terhadap Penerimaan
Konsolidasian Provinsi NTT Triwulan II tahun 2018
Sumber: LKPK Kanwil DJPb NTT (diolah)
Pada triwulan II tahun 2018, komposisi pendapatan terdiri dari penerimaan pusat
sebesar 40,35 persen sedangkan penerimaan daerah 59,56 persen. Pada
pendapatan pajak komposisi yang diperoleh oleh pusat lebih besar dibanding
daerah yakni 63,13 persen berbanding 36,87 persen. Namun pada pendapatan
bukan pajak, pendapatan pusat lebih rendah dari pendapatan bukan pajak daerah
yakni 15,28 persen berbanding 84,72 persen.
2018 2017
Hibah 861.780.000 22.780.954.335
Pendapatan bukan pajak 1.247.005.258.352 686.172.767.906
Pendapatan perpajakan 1.374.037.844.435 1.249.062.116.036
56,51% 63,79%
43,45%35,04%
0,04%
1,16%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Mili
ar
Pendapatan
Negara
Pendapatan
Perpajakan
Pendapatan
Bukan PajakHibah
Daerah 1.563,84 506,54 1.056,43 0,86
Pusat 1.058,06 867,49 190,57 0,00
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
Mili
ar
Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2018
20
2. Analisis Perubahan
Grafik Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Perpajakan Konsolidasian Provinsi NTT
Triwulan II Tahun 2018
Sumber: LKPK Kanwil DJPb NTT (diolah)
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2018, komposisi pajak dalam negeri lebih
dominan pajak yang diperoleh pusat yaitu 63 persen dibanding dengan
penerimaan pajak daerah sebesar 37 persen. Pajak perdagangan internasional
hanya dipungut oleh pemerintah pusat dan nilainya relatif kecil dibandingkan
dengan peneriman pajak secara keseluruhan.
3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan
Konsolidasian
Tabel Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah
Provinsi NTT Tahun 2017 dan 2018
Uraian 2017 2018
Konsolidasi Perubahan Konsolidasi Perubahan
Pendapatan perpajakan 1.249.062 60,10% 1.374.038 10,01%
Pendapatan bukan pajak 686.173 91,20% 1.247.005 81,73%
Total 1.935.235 70% 2.225.867 15,02%
PDRB 22.250.000 7,59% 24.350.000 9,44%
Sumber: LKPK Kanwil DJPb NTT (diolah)
Pada triwulan II tahun 2018, baik pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak
mengalami kenaikan, khususnya pendapatan bukan pajak yang tercatat
mengalami kenaikan signifikan dalam 2 (dua) tahun terakhir. Dari sisi PDRB juga
tercatat adanya kenaikan. Pertumbuhan positif PDRB ini salah satunya disumbang
oleh pertumbuhan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
yang tumbuh sebesar 17,73 persen. Adanya bulan ramadhan dan hari raya Idul
Fitri memiliki dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah triwulan II tahun
2018.
Pajak Dalam Negeri Pajak Perdagangan Internasional
Daerah 506,54 M 0,00 M
Pusat 862,83 M 4,66 M
63%
100%
37%
0
0,00 M200,00 M400,00 M600,00 M800,00 M
1.000,00 M1.200,00 M1.400,00 M1.600,00 M
Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2018
21
C. Belanja Konsolidasian
1. Analisis Proporsi dan Perbandingan
Grafik Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian
Provinsi NTT Tahun 2018
Sumber: LKPK Kanwil DJPb NTT (diolah)
Pada triwulan II tahun 2018 komponen belanja pegawai Pemda lebih besar
daripada pemerintah pusat namun pada sisi belanja barang dan belanja modal
lebih rendah daripada pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan belanja operasional
Pemda masih tinggi sedangkan pembangunan infrastruktur yang bersifat strategis
dan bernilai tinggi masih mengandalkan kucuran dana dari pemerintah pusat.
2. Analisis Perubahan
Sumber: LKPK Kanwil DJPb NTT (diolah)
Pada triwulan II tahun 2018 realisasi belanja pegawai berkontribusi sebesar 50
persen terhadap penyerapan belanja lebih tinggi dibanding tahun 2017 yang
tercatat sebesar 45 persen, belanja barang berkontribusi sebesar 23 persen lebih
rendah dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 32 persen. Sedangkan
belanja modal tercatat sama dengan capaian periode sama tahun lalu yang
tercatat sebesar 15 persen.
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
Belanja
Pegawai
Belanja
Barang
Belanja
Modal
Bayar
Bunga
Subsidi Hibah Bantuan
Sosial
Belanja
Lain-Lain
Mili
ar
Pusat
Daerah
Grafik Komposisi Belanja Konsolidasian
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan II 2018
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Bayar Bunga
Subsidi
Hibah
Belanja Bansos
Grafik Komposisi Belanja Konsolidasian
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan II 2017
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Bayar Bunga
Subsidi
Hibah
Belanja Bansos
Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2018
22
3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Kepada Indikator Ekonomi Regional
Tabel Dampak Kebijakan Fiskal Kepada Indikator Ekonomi Regional
Provinsi NTT Tahun 2017 dan 2018
Uraian 2017 2018
Konsolidasi Perubahan Konsolidasi Perubahan
Belanja Pusat Daerah (Rp miliar)
11.250,60 7,56% 12.062,77 7,22%
PDRB (Rp miliar) 22.250,00 7,59% 24.350,00 9,44%
Pertumbuhan Ekonomi 5,01 (0,28) 5,2 0,19
Inflasi 0,51 (0,12) 0,46 (0,05)
Kemiskinan (ribu jiwa) 1.150,79 0,08% 1.142,17 -0,75%
Pengangguran (ribu) 80,25 -8,50% 76,33 -4,89%
Sumber: LKPK Kanwil DJPb NTT, BPS, data diolah
Peningkatan belanja triwulan II 2018 di NTT sebesar 7,22 persen turut
berkontribusi dalam pertumbuhan PDRB, penurunan persentase kemiskinan dan
terkendalinya tingkat inflasi.
D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam PDRB
Laporan Operasional Laporan Statistik Keuangan Pemerintah
Tingkat Wilayah Provinsi NTT Triwulan II Tahun 2018
Transaksi yang mempengaruhi kekayaan neto (Rp Miliar)
Pendapatan 18.825,36 a. Pajak 1.372,77 b. Kontribusi Sosial 0,00 c. Hibah 1.474,19 d. Pendapatan Lainnya 15.978,39 Beban 12.242,51
a. Kompensasi Pegawai 5.482,40 b. Penggunaan Barang dan Jasa 2.400,21 c. Konsumsi Aset Tetap 0,00 d. Bunga 0,00 e. Subsidi 0,00 f. Hibah 3.224,19 g. Manfaat Sosial 16,79 h. Beban Lainnya 1.118,92
Keseimbangan Operasi Bruto/Neto 6.582,86
Transaksi Aset Non Keuangan Neto 1.692,43
a. Aset Tetap 1.692,43 b. Perubahan Persediaan 0,00 c. Barang Berharga 0,00 d. Aset Non Produksi 8,46
Net Lending/Borrowing 4.890,42
Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban 4.890,42 a. Akuisisi Neto Aset Keuangan 4.890,42 - Dalam Negeri 4.890,42 - Luar Negeri 0,00
b. Keterjadian Kewajiban -26,00 - Dalam Negeri -26,00 - Luar Negeri -
Sumber: LKPK Kanwil DJPb NTT, data diolah
Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2018
23
Dari Laporan Operasional dapat diketahui nilai kompensasi pegawai, penggunaan
barang dan jasa dan konsumsi aset tetap untuk melakukan perhitungan kontribusi
Pemerintah terhadap PDRB.
Tabel Perhitungan Kontribusi pemerintah Terhadap PDRB
Provinsi NTT tahun 2018 (Rp miliar)
No. Uraian Nilai
1 Kompensasi Pegawai 5.482,40
2 Penggunaan Barang dan Jasa 2.400,21
3 Konsumsi Aset Tetap 0,00 a Konsumsi Pemerintah 7.882,61
1 Aset Tetap 1.692,43
b PMTB 1.692,43
c PDRB 24.350,00
a/c 32,37%
b/c 6,95% Sumber: LKPK Kanwil DJPb NTT, BPS, data diolah
Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa kontribusi belanja Pemerintah
terhadap PDRB adalah 32,37 persen meningkat 8,67 poin dibandingkan periode
sama tahun sebelumnya. Sedangkan kontribusi investasi pemerintah tercatat
sebesar 6,95 persen, naik 4,45 poin dibanding triwulan II tahun 2017.
Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui bahwa kontribusi belanja pemerintah
mempunyai kontribusi 4,6 kali lebih besar dibandingkan investasi pemerintah. Kondisi
saat ini dimana kontribusi belanja pemerintah maupun investasi pemerintah memiliki
capaian yang baik maka akan membawa implikasi yang positif bagi ekonomi daerah
baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2018
24
BERITA / ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A. Efektivitas Belanja APBN APBD Terhadap Kemiskinan
Kebijakan fiskal di daerah dapat dianalisis dari kebijakan belanja yang diambil oleh
daerah tersebut. Penurunan tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator
dalam penentuan Kebijakan Umum APBD (KUA APBD) Provinsi Nusa Tenggara
Timur. Pertumbuhan belanja APBN dan ABPD diharapkan dapat menurunkan
tingkat kemiskinan. Efektivitas pertumbuhan belanja APBN dan APBD terhadap
pertumbuhan tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:
Grafik Efektifitas Belanja APBN dan APBD terhadap Pertumbuhan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2015 – 2017
Sumber: BPS data diolah
Rata-rata pertumbuhan belanja APBN dan APBD mempunyai nilai korelasi sebesar
-0,1154 terhadap rata-rata pertumbuhan tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa
Tenggara Timur pada periode 2015 – 2017. Hal ini menunjukkan bahwa
pertumbuhan belanja APBN dan APBD berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan
tingkat kemiskinan.
Pada kuadran I (3 pemda), penambahan belanja APBN/APBD tidak efektif dalam
penurunan kemiskinan. Pada kuadran II (6 pemda), pertumbuhan belanja
APBN/APBD kurang dari rata-rata sehingga pertumbuhan tingkat kemiskinan masih
tinggi. Pada kuadran III (7 pemda), mempunyai potensi untuk berkembang karena
meskipun pertumbuhan belanja APBN/APBD rendah namun dapat mengurangi
tingkat kemiskinan. Pada kuadran IV (6 pemda) yang efektif dalam membelanjakan
APBN/APBD sehingga mampu menurunkan tingkat kemiskinan.
AlorBelu
Ende
Flotim
Kupang
Kota
Lembata
Mabar
MalakaManggaraiMatim
Nagekeo
Ngada
Rote
Sabu
SBD
Sikka
Sumbar
Sumteng
Sumtim
TTSTTU (0,05)
(0,04)
(0,03)
(0,02)
(0,01)
-
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
(0,10) - 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
% P
ert
um
bu
ha
n K
em
isk
ina
n
% Pertumbuhan Belanja APBN APBD
Kuadran IKuadran II
Kuadran IVKuadran III
Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2018
25
B. Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao
Kabupaten Rote Ndao berada pada kuadran III dalam analisis efektivitas belanja
APBN dan APBD terhadap pertumbuhan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao
periode tahun 2015 - 2017. Meskipun pertumbuhan belanja APBN dan APBD
Kabupaten Rote Ndao lebih rendah dari rata-rata Provinsi NTT namun berhasil
menurunkan tingkat kemiskinan melebihi rata-rata Provinsi NTT.
Grafik Realisasi Belanja APBN dan APBD, Laju PDRB dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao
Periode 2015 – 2017
Sumber: BPS data diolah
Dalam tiga tahun terakhir Kabupaten Rote Ndao berhasil menurunkan tingkat
kemiskinan rata-rata sebesar 3,2 persen melebihi rata-rata penurunan kemiskinan
di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1,98 persen. Beberapa program kebijakan
penanggulangan kemiskinan telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
khususnya Dinas Sosial. Program dilaksanakan untuk menyasar Rumah Tangga
Miskin (RTM) yang pada semester I tahun 2018 berjumlah sebesar 21.415 RTM.
Beberapa program penanggulangan kemiskinan diantaranya bantuan Program
Keluarga Harapan (PKH) kepada 12.451 RTM. Bantuan PKH diberikan kepada
keluarga RTM yang mempunyai salah satu komponen diantaranya Ibu hamil, anak
balita, anak usia sekolah sampai dengan SMA, lanjut usia dan penyandang
disabilitas. Bantuan PKH sebesar Rp1.890.000 per tahun. Pembentukan Kelompok
Usaha Bersama (KUBE), satu KUBE beranggotakan 10 KK (Kepala Keluarga).
Pada tahun 2016 penerima bantuan melalui skema KUBE sebanyak 400 KK
kemudian pada tahun 2017 sebanyak 305 KK. Selanjutnya program beras sejahtera
(rastra) pada tahun 2018 kepada 14.291 KK sebesar 10 kg beras/KK/bulan.
0
5
10
15
20
25
30
35
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1 2 3
%
Rp
mili
ar
APBN + APBD PDRB Kemiskinan Rote Ndao Kemiskinan NTT
Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2018
26
DAFTAR PUSTAKA
BUKU
Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi NTT Triwulan II – 2018. BPS Provinsi Nusa
Tenggara Timur. Kupang
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Triwulan II Tahun 2017 dan 2018. Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kupang
Government Financial Statistic Triwulan II Tahun 2018. Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kupang
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun Anggaran 2018. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kupang
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018. Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur. Kupang
WEBSITE
www.bps.go.id
www.bi.go.id
www.ntt.bps.go.id
http://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/app/
http://pa.perbendaharaan.go.id/monev/pagu_realisasi.html
https://sikp.kemenkeu.go.id/login
http://kupang.tribunnews.com/2018/08/03/pemkab-matim-kembali-raih-prestasi-award-
tpid
http:// kupang.tribunnews.com/2018/07/13/ntt-jadi-nominator-tpid-award
http://mediaindonesia.com/read/detail/171964-sukses-kendalikan-inflasi-bi-ntt-raih-
nominasi-tpid-award
https://spektrumntt.com/2018/08/07/pertanian-peternakan-perikanan-dorong-
pertumbuhan-ekonomi-ntt-2018/
https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan