KATA PENGANTAR
Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014
tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Instruksi Presiden
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas
Keuangan Negara, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun
2014 Tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan
Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan
Kesejahteraan Rakyat, BPKP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berperan dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan
negara/daerah dan pembangunan nasional, melaksanakan pembinaan
penyelenggaraan SPIP oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, serta
mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
Pembangunan Nasional.
Sebagai implementasi atas amanah tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
melakukan kegiatan audit, evaluasi, reviu, investigasi, bimbingan teknis, dan asistensi
kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, termasuk BUMD/BLUD.
Kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan dengan empat fokus pengawasan, yaitu:
(i) Pengawasan atas Pembangunan Program Prioritas Nasional; (ii) Peningkatan
Ruang Fiskal; (iii) Pengamanan Aset Negara/Daerah; dan (iv) Peningkatan
Governance System diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga kepada
para stakeholders serta memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas
akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan negara/daerah dan
penyelenggaraan SPIP pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta
mendorong peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas
KKN.
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Halaman | i
2017
L K I Laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo ini disusun berdasarkan
N
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada
Rencana Strategis 2015 – 2019 serta Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi
Gorontalo Tahun 2017. Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai media
pertanggungjawaban atas capaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan dalam
Rencana Kinerja tersebut. Laporan ini secara garis besar berisikan informasi mengenai
rencana kinerja dan capaian kinerja tahun 2017, analisis keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja.
Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat
bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan strategis,
khususnya dalam peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah, serta
pembangunan di Provinsi Gorontalo.
Gorontalo, 22 Desember 2017
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Halaman | ii
2017
L K I
N
Halaman | iii Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................................. iii DAFTAR TABEL .......................................................................................................... iv DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................... vi RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................... vii
BAB I: PENDAHULUAN …………………………………………………………………… 1
A. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Perwakilan ...................................... 1 B. Aspek Strategis Organisasi .......................................................................... 4 C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi ................................................... 4 D. Struktur Organisasi ...................................................................................... 7 E. Sistematika Penyajian .................................................................................. 8
BAB II: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ……………………………... 9
A. Rencana Strategis 2015 – 2019 ................................................................... 9 1. Pernyataan Visi ...................................................................................... 9 2. Pernyataan Misi ...................................................................................... 12 3. Tujuan Strategis ...................................................................................... 16 4. Indikator Kinerja Utama............................................................................ 16 5. Sasaran Program ……………………………………………………………. 18 6. Program dan Kegiatan ............................................................................ 21
B. Perjanjian Kinerja 2017 ................................................................................ 23 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2017 ………………. ........................... 24
BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………………………….. 26
A. Kerangka Pengukuran Kinerja........................................................................26 B. Capaian Kinerja ……..................................................................................... 27 C. Realisasi Anggaran……................................................................................. 55
BAB IV: PENUTUP ..................................................................................................... 57
LAMPIRAN:
Lampiran 1 Capaian Kinerja Outcome Tahun 2017 Lampiran 2 Perbandingan Capaian Kinerja Outcome Tahun 2016 dan 2017 Lampiran 3 Capaian Kinerja Output Tahun 2017 Lampiran 4 Perbandingan Capaian Kinerja Output Tahun 2016 Dan 2017
2017
L K I
N
Halaman | iv Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Target Kinerja Sasaran Program Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Tabel 2.2 Tabel Target Kinerja Sasaran Kegiatan (Output)
Tabel 2.3 Tabel Target Output per Bidang
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Tabel 3.1 Ikhtisar Capaian Kinerja Outcome Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Tahun 2017
Tabel 3.2 Ikhtisar Capaian Kinerja Output Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Tahun 2016
Tabel 3.3 Rencana dan Realisasi Penugasan PKPT
Tabel 3.4 Capaian Sasaran Progam 1
Tabel 3.5 Tabel Penerapan Siskeudes di Provinsi Gorontalo
Tabel 3.6 Capaian Sasaran Program 2
Tabel 3.7 Capaian Sasaran Program 3
Tabel 3.8 Capaian Sasaran Program 4
Tabel 3.9 Capaian Sasaran Program 5
Tabel 3.10 Capaian Sasaran Program 6
Tabel 3.11 Capaian Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada
Provinsi Gorontalo
Tabel 3.12 Capaian BUMD yang Kinerjanya Berpredikat Baik
Tabel 3.13 Capaian BLUD yang Kinerjanya Berpredikat Baik
Tabel 3.14 Level Kapabilitas APIP Tahun 2015
Tabel 3.15 Level Kapabilitas APIP Tahun 2016
2017
L K I
N
Halaman | v Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Tabel 3.16 Level Kapabilitas APIP Tahun 2017
Tabel 3.17 Capaian Sasaran Program 7
Tabel 3.18 Capaian Sasaran Program 8
Tabel 3.19 Realisasi Anggaran per Program
Tabel 3.20 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja
2017
L K I
N
Halaman | vi Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Gambar 1.2 Sistematika Laporan
Gambar 2.1 Penyusunan Target Output Perwakilan
2017
L K I
N
Halaman | vii Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Ringkasan Eksekutif
Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 60 tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014
tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Instruksi Presiden
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas
Keuangan Negara, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun
2014 Tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan
Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan
Kesejahteraan Rakyat, BPKP memasuki babak baru dimana ditegaskan bahwa peran
BPKP adalah sebagai auditor Presiden yang bertanggung jawab langsung kepada
Presiden, bertugas untuk melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan
Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada seluruh Instansi Pemerintah,
serta pengembangan alat kendali Presiden dan Wakil Presiden. Dengan babak baru
tersebut BPKP telah membenahi diri dengan mengadakan reposisi dan revitalisasi
yang diawali dengan merumuskan visi, misi, dan strategi yang baru dan dilanjutkan
dengan penyesuaian program dan kegiatan.
Dengan paradigma baru ini, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo berusaha
memberikan perbaikan dan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan
membantu pemerintah di wilayah Provinsi Gorontalo untuk mencapai tujuannya. Hal
tersebut dilakukan melalui pemberian jasa assurance dan consulting.
Pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan intern dan pembinaan SPIP
disampaikan dalam LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Dalam pelaporan
kinerja ini disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan
analisis yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke
depan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPKP, di samping merupakan pertanggungjawaban
kinerja BPKP dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2017, juga
mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Beberapa
perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap seluruh komponen Sistem AKIP yang
2017
L K I
N
Halaman | viii Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja,
dan pencapaian sasaran organisasi.
Sampai dengan 31 Desember Tahun 2017, capaian kinerja sasaran program dan
sasaran kegiatan beserta sumber daya pendukung yang menjadi tanggung jawab
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Capaian delapan sasaran program yang diindikasikan oleh delapan belas indikator
kinerja utama yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
memperlihatkan kinerja sasaran program satu mencapai 104,95%, sasaran
program dua mencapai 151,67%, sasaran program tiga mencapai 0%, sasaran
program empat mencapai 0%, sasaran program lima mencapai 125%, sasaran
program enam mencapai 96,81%, sasaran program tujuh mencapai 122,22%, dan
sasaran program delapan mencapai 106,57%
b. Capaian delapan belas Indikator Kinerja Utama adalah IKU 1 Tercapai 100,51%,
IKU 2 Tercapai 109,40%, IKU 3 Tercapai 200,00%, IKU 4 Tercapai 142,86%, IKU
5 Tercapai 166,67%, IKU 6 Tercapai 0%, IKU 7 Tercapai 0%, IKU 8 Tercapai
75%, IKU 9 Tercapai 100%, IKU 10 Tercapai 150,02%, IKU 11 Tercapai 100%,
IKU 12 Tercapai 200%, IKU 13 Tercapai 30,87%, IKU 14 Tercapai 0%, IKU 15
Tercapai 100%, IKU 16 Tercapai 133,33%, IKU 17 Tercapai 133,33%, dan IKU 18
Tercapai 106,57%
c. Capaian sasaran kegiatan/output yang diindikasikan oleh 6 indikator kinerja
memperlihatkan capaian sasaran kegiatan satu (IKK 1.1.a.1) mencapai kinerja
100%, sasaran kegiatan dua (IKK 1.1.a.2) mencapai kinerja 100%, sasaran
kegiatan tiga (IKK 1.1.a.3) mencapai kinerja 100%, sasaran kegiatan empat (IKK
1.1.a.4) mencapai kinerja 100%, sasaran kegiatan lima (IKK 1.1.a.5) mencapai
kinerja 100%, dan sasaran kegiatan enam (IKK 2.1.a.1) mencapai 100%.
d. Penyerapan dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sampai dengan 31
Desember 2017 sebesar Rp11.158.884.044 atau 96,82% dari anggaran tahun
2107 sebesar Rp11.525.166.000,00.
e. Realisasi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) Perwakilan BPKP Provinsi
Gorontalo sampai dengan 31 Desember 2017 sebanyak 10.962 Orang Hari (OH)
atau mencapai 82,59 % dari potensi OH sebanyak 13.272 OH.
2017
L K I
N
Halaman | 1 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
BAB I PENDAHULUAN
A. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Perwakilan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan lembaga
pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pengawasan intern pemerintah dan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan, yaitu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
Republik Indonesia.
BPKP memiliki 34 perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya
adalah Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo yang merupakan perwakilan dengan
klasifikasi Tipe B setingkat eselon II berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/306/M.PAN-
RB/2/2013 tentang Peningkatan Eselon 8 (delapan) Perwakilan BPKP serta
Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Perwakilan BPKP.
1. Kedudukan
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo adalah Instansi Vertikal BPKP di daerah
Gorontalo yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP.
2. Tugas Pokok
Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP). BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
Dan berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2014, Perwakilan
BPKP mempunyai tugas:
a. melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan
negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
b. melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
2017
L K I
N
Halaman | 2 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
c. melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan
atau atas permintaan Kepala Daerah;
d. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan
e. melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang
pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
menyelenggarakan fungsi:
1) perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas
keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan
yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara
berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
2) pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan
akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan
nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya
dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan
usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan
keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/
daerah;
3) pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan
aset negara/daerah;
4) pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian
intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan
program/ kebijakan pemerintah yang strategis;
5) pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau
kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas
penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus
2017
L K I
N
Halaman | 3 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah,
audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian
keterangan ahli,dan upaya pencegahan korupsi;
6) pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern
terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan
nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah
lainnya;
7) pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah
pusat;
8) pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi
penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah
pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat
kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah;
9) pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah
sesuai peraturan perundang-undangan;
10) pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi
jabatan fungsional auditor;
11) pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di
bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;
12) pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi
hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
13) pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
di BPKP; dan
14) pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan
umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian,
keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan
rumah tangga.
2017
L K I
N
Halaman | 4 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
B. Aspek Strategis Organisasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan Lembaga Non
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Tugas BPKP sejalan dengan Implementasi
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Instruksi Presiden
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas
Keuangan Negara, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Instruksi Presiden Nomor 9
Tahun 2014 Tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan
Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka
Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, sebagai bagian integral dari BPKP
sepenuhnya mendukung BPKP dalam menjalankan peran strategisnya yaitu
sebagai “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk
Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
Nasional di Wilayah Gorontalo”.
Dukungan terhadap peran BPKP tersebut diberikan dalam bentuk upaya yang
sungguh-sungguh untuk membantu terwujudnya aparatur pemerintah yang
bersih dan terselenggaranya manajemen pelaksanaan pembangunan di wilayah
Provinsi Gorontalo melalui:
1. Pengawalan Pembangunan Program Prioritas Nasional,
2. Peningkatan Ruang Fiskal,
3. Pengamanan Aset, dan
4. Governance System.
C. Kegiatan dan Produk Layanan Organisasi Kegiatan dan layanan produk organisasi yang diberikan pada pemerintahan se-
wilayah Provinsi Gorontalo adalah mendorong Pemda-Pemda dan instansi
vertikal untuk menyusun rencana aksi dalam rangka menyelesaikan temuan-
temuan BPK RI, maupun permasalahan-permasalahan lain yang dapat
2017
L K I
N
Halaman | 5 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
mempengaruhi opini laporan keuangan di masa akan datang. Dalam rangka
Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dan
Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, serta untuk meningkatkan
akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda, pada tahun 2017 Perwakilan BPKP
Provinsi Gorontalo secara proaktif telah bekerja sama dengan Pemda dalam
upaya menuju opini WTP. Upaya tersebut telah menjadi prioritas penugasan
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo karena pada LKPD Tahun 2015 seluruh
Pemda, yakni tujuh Pemda telah memperoleh opini WTP dari BPK RI.
Untuk meningkatkan dan memperbaiki proses pengawasan selalu dilakukan
reviu dan melakukan pembelajaran dari proses pengawasan yang berlangsung di
negara-negara lain (best practices benchmarking) melalui studi literatur maupun
studi ke organisasi internal audit negara yang bersangkutan. Dengan perbaikan
yang terus-menerus tersebut, diharapkan BPKP dapat menjadi pembina yang
lebih kompeten bagi aparat pengawasan pemerintah lainnya.
Kapabilitas pengelolaan organisasi dan profesional pengawasan BPKP
diarahkan pada kerangka penilaian Internal Audit Capability Model dengan
kapabilitas pada Level 3, dengan karakteristik sebagai berikut:
1) Peran dan jasa pengawasan BPKP saat ini berupa jasa assurance dan
consulting diarahkan menuju kepada peran sebagai penggerak perubahan
(Service and Role of Internal Audit Element).
2) Pengelolaan SDM BPKP diarahkan untuk membangun pegawai yang
profesional, meningkatkan koordinasi serta meningkatkan kompetensi dan
kerjasama tim (People Management Element).
3) Pengawasan intern BPKP dalam rencana strategi pengawasan berfokus pada
kebutuhan shareholder dan stakeholder dengan memperhatikan fokus
prioritas dan risiko. Memperbaiki metodologi pengawasan berdasarkan
perbaikan proses internal maupun praktek-praktek terbaik pengawasan
(Professional Practices Element).
4) Mengembangkan manajemen kinerja pengawasan baik organisasi maupun
individu, melalui SIM HP dan SIMA untuk kepentingan manajemen hasil
pengawasan maupun untuk manajemen sumber daya pengawasan
(Performance Management and Accountability Element).
5) Sinergitas dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya dalam
melakukan pengawasan lintas sektor dan menjadi mitra pemerintah dalam
2017
L K I
N
Halaman | 6 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
tindak lanjut perbaikan manajemen hasil pemeriksaan BPK RI. Sementara itu,
hasil pengawasan BPKP berupa rekomendasi kepada Presiden dan pimpinan
Kementrian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dalam rangka
mewujudkan hubungan yang harmonis dan efektif dengan mitra kerja
(Organizational Relationship and Culture Element).
6) Dalam kedudukannya sebagai auditor Presiden, BPKP melakukan
pengawasan secara independen dengan kewenangan dan kekuasaan
mandiri walaupun sebatas kegiatan lintas sektoral. BPKP aktif untuk
melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pengendalian intern
dalam memitigasi risiko, meningkatkan kepatuhan dan mendorong
tercapainya tujuan organisasi (Governance Structure Element).
Pengembangan kapabilitas dan kapasitas pengawasan intern BPKP senantiasa
dilakukan dengan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, untuk
memberi keyakinan bahwa tujuan BPKP dapat tercapai. Penerapan sistem
pengendalian intern diarahkan pada penyelenggaraan yang efektif dengan
kerangka penilaian kematangan implementasi SPIP. Maturitas penyelenggaraan
SPIP level 3, dengan karakteristik bahwa BPKP telah menetapkan kebijakan dan
prosedur pengendalian untuk semua kegiatan pokok BPKP, sebagai media
pengendalian (control design). Kebijakan dan prosedur atas kegiatan
pengelolaan keuangan dan atas beberapa kegiatan operasional telah
dilaksanakan dan didokumentasikan secara konsisten.
2017
L K I
N
Halaman | 7 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Gambar 1.1:
Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
D. Struktur Organisasi Sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Perwakilan BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo termasuk
dalam perwakilan BPKP tipe B dengan struktur organisasi terdiri atas:
1. Kepala Perwakilan;
2. Bagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional
Kepala Perwakilan
Kelompok Jabatan
Fungsional
Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Keuangan
Subbagian Kepegawaian &
Umum
2017
L K I
N
Halaman | 8 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
BAB 4
BAB 3
BAB 1
BAB 2
Gambar 1.2:
Sistematika Penyajian LAKIP
E. Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menginformasikan
pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo selama periode 1
Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017. Penyajian LAKIP 2017 dapat diilustrasikan
dalam bagan berikut:
Penetapan Kinerja 2017
Rencana Strategis 2015-2019
Perencanaan & Perjaniian Kinerja
Capaian Kinerja 2017
Analisis Capaian Kinerja
Penutup
1. Ringkasan capaian 2. Hambatan/kendala dalam pencapaian sasaran
Pendahuluan
Realisasi Keuangan
2017
L K I
N
Halaman | 9 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
BAB II
A. Rencana Strategis 2015 - 2019 Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil, dengan
memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada, atau yang mungkin
timbul. Rencana strategis Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo mencakup visi,
misi, tujuan, dan sasaran.
Merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, BPKP melakukan penajaman tujuan dan sasaran strategis dan
merekonstruksi Indikator Kinerja Utama.
Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis BPKP secara nasional,
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo telah menetapkan Rencana Strategis
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Periode 2015-2019 pada 21 Desember
2015 dengan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor
LSTRA-156/PW31/6/2015 tentang Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi
Gorontalo Tahun 2015-2019. Renstra tersebut mengacu pada Renstra BPKP
Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPKP No. 2 Tahun
2015.
1. PERNYATAAN V ISI
Melalui proses dan tahapan yang melibatkan berbagai lapisan pegawai hingga
pimpinan tertingginya, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo menetapkan suatu
komitmen untuk mewujudkan visi BPKP ke depan yaitu:
Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional di Wilayah Gorontalo
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
“ ”
2017
L K I
N
Halaman | 10 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah konsisten
dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional.
Sebagai gambaran yang diimpikan tahun 2019 atau setelahnya, visi BPKP
diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai BPKP di semua tingkatan untuk
melaksanakan tugasnya.
Terdapat beberapa kata kunci yang perlu diberi makna secara khusus agar dapat
membangun persepsi yang sama di antara insan pegawai di lingkungan BPKP,
diantaranya:
Sebagai Auditor Pemerintah RI, BPKP merupakan mata dan telinga
Presiden yang difungsikan untuk melihat dan mendengar secara langsung
fakta lapangan dan memberikan respon berupa informasi assurance melalui
suatu sistem pengawasan, dalam hal ini sistem informasi akuntabilitas.
BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah bertanggung jawab
langsung kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintah RI
dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Visi Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sebagai Auditor Internal
Pemerintah RI merupakan visi yang strategis dalam rangka meningkatkan
prinsip independensi, baik in fact maupun in appearance terhadap semua
instansi di bawah Presiden yaitu kementerian, lembaga dan pemerintah
daerah dan korporasi. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dari
proses/kegiatan pengawasan oleh BPKP diharapkan bersifat obyektif, tidak
bias dan tidak diintervensi oleh pihak-pihak lain yang menciderai penegakan
prinsip independensi.
Sebagai auditor berkelas dunia, BPKP harus menunjukan aspek yang
berkualitas, di antaranya aspek profesionalisme sumber daya manusia
(SDM), aspek kewenangan dan kapabilitas organisasi, dan aspek leverage
rekomendasi hasil pengawasan.
SDM BPKP harus memiliki kompetensi minimal dalam bidang pengawasan,
diarahkan menjadi personel yang lebih memiliki kompetensi sesuai tujuan
dan sasaran strategis BPKP. Kompetensi yang memungkinkan kemahiran
profesional dalam pelaksanaan pengawasan intern, berdasarkan standard
operating procedure (SOP) yang berlaku dan memperhatikan standar audit
2017
L K I
N
Halaman | 11 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
dari AAIPI atau IIA, dengan quality assurance berjenjang untuk memastikan
kualitas proses pelaksanaan pengawasan.
Kewenangan BPKP dalam pengawasan program lintas di kementerian,
lembaga dan pemerintah daerah diwujudkan dalam pemberian kualitas yang
independen dan obyektif atas pengendalian intern yang diterapkan dalam
sertifikasi profesi pengawasan. Setiap auditor BPKP memiliki keahlian dan
kapasitas yang memadai dalam melakukan koordinasi dan kerjasama tim,
paham atas budaya organisasi serta sistem dan proses yang berlaku di
BPKP.
Kualitas informasi assurance dan rekomendasi strategis yang diberikan
auditor BPKP harus sedemikian rupa sehingga mempunyai daya ungkit
(leverage) yang cukup signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan
dan program pembangunan.
Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
pembangunan, terdapat dua ruang lingkup utama: Pertama, terkait dengan
fungsi manajemen lingkup pengawasan intern yang meliputi perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kedua,
terkait dengan lingkup APBN, pengawasan intern akan meliputi fungsi
penerimaan, program prioritas nasional dan kebijakan fiskal. Pengawasan
BPKP dilakukan untuk merespon permasalahan yang mengemuka pada
pembangunan nasional yang menjadi perhatian Presiden atau masyarakat
luas.
Visi Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sebagai penjabaran Visi BPKP yaitu
“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional” sejalan dengan Visi
Pembangunan Nasional Tahun 2015 2019. Hal tersebut dapat dilihat dari
adanya persinggungan antara peran BPKP dengan beberapa agenda prioritas
Pembangunan Nasional (NAWACITA) antara lain agenda kedua yang isinya
adalah membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dalam lingkup
yang lebih spesifik, mempertimbangkan perubahan yang dinamis serta tugas dan
fungsi yang dilaksanakannya, BPKP mengambil peran penting yang mengerucut
sebagai Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir dalam Membangun
Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
2017
L K I
N
Halaman | 12 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
2. PERNYATAAN M ISI
Visi yang telah ditetapkan merupakan kesepakatan yang harus dilaksanakan
oleh seluruh jajaran Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Berdasarkan visi yang
telah ditetapkan, dirumuskan misi-misi Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
sebagai berikut :
Penetapan misi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Misi Kesatu, yaitu: “Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna
Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan
Efektif di Wilayah Provinsi Gorontalo”
Misi ini mengandung dua hal, yaitu tugas dan fungsi BPKP serta manfaat BPKP.
Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan
keuangan dan pembangunan” dan manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola
pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif”.
a. Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
dalam misi ini akan bermuara pada pemberian informasi assurance dan
rekomendasi atas penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan
negara/daerah dan pembangunan nasional. Prinsip dari akuntabilitas adalah
•Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Provinsi Gorontalo
1st
•Membina secara efektif penyelenggaraan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di wilayah Provinsi Gorontalo 2nd
•Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Gorontalo 3rd
2017
L K I
N
Halaman | 13 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
kesiapan pemerintah untuk merespon pertanyaan (scrutiny) masyarakat dan
stakeholder lainnya tentang pelaksanaan mandat dan penggunaan sumber
daya yang diamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan.
Untuk kesiapan ini, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun
2014, serta peraturan perundang-undangan lainnya tentang fungsi
pengawasan, BPKP menjadi mitra kerja Menteri dan Kepala KLPK melalui
jasa assurance dan consultancy.. Jasa assurance mencakup pemberian
informasi kepada Presiden tentang capaian pelaksanaan tugas dari para
mitra kerja BPKP tersebut. Sedangkan jasa consultancy berwujud
rekomendasi yang mempunyai daya ungkit dalam peningkatan kinerja KLPK
sebagai mitra kerja BPKP. Perwujudan peran pengawasan intern tersebut
sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai melalui
informasi assurance atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas
pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah
dan sasaran pembangunan nasional. BPKP harus berperan aktif dalam
memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya
penyimpangan atau kecurangan, inefektivitas manajemen risiko, dan kurang
memadainya kualitas proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan
risiko tidak tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN
2015 2019.
Jasa assurance dan consultancy dilaksanakan dengan mengacu kepada PP
60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan Instruksi
Presiden Nomor 9 tahun 2014. PP 60/2008 memberi batasan pengawasan
intern sebagai seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan,
dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa
kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan
secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan
tata kepemerintahan yang baik.
b. Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan
Efektif
Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
pembangunan diselenggarakan untuk mendukung tata kelola pemerintah
yang bersih dan efektif, termasuk tata kelola korporasi. Pengawasan intern
2017
L K I
N
Halaman | 14 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
BPKP diarahkan untuk memastikan bahwa governance process dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah berjalan secara
partisipatif, akuntabel, transparan dan efektif. Di samping itu, terdapat
struktur organisasi dan mekanisme yang melibatkan stakeholder kunci dalam
menetapkan dan mengawasi (oversee) tujuan pemerintah dan
pembangunan termasuk korporasi. Masyarakat juga diberi akses yang cukup
terhadap informasi anggaran dan target pemerintahan dan pembangunan
serta laporan pertanggungjawaban yang memungkinkan mereka mengetahui
sejauh mana tujuan pemerintahan dan pembangunan tercapai. Dengan
kerangka transparansi tersebut, para penyelenggara menyiapkan diri untuk
menjelaskan capaian targetnya dan menjelaskan jika terjadi kegagalan,
alasan kegagalan pengelolaan keuangan dan pembangunan atau
menjelaskan ukuran pencapaian efektivitas pencapaian tujuan
dimaksud.Dengan menjaga partisipasi masyarakat, transparansi dan
akuntabilitas tersebut diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan dan
korporasi yang bersih dan efektif.
Misi Kedua, yaitu: “Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah yang Efektif di Wilayah Provinsi Gorontalo”
Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah dalam
rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan dan
pembangunan, dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang dapat
memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti
dengan pelaporan keuangan yang andal, penanganan aset yang aman dan taat
terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008,
sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PP tersebut, BPKP diberikan
mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.
Pada periode 2015 – 2019, pembinaan penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk
meningkatkan maturitas SPIP di tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah/Korporasi (KLPK) bahkan hingga tingkat program (prioritas)
pembangunan nasional. Penyelenggaraan SPIP KLPK memang bukan tanggung
jawab BPKP, tetapi tanggung jawab masing-masing KLPK. BPKP sebagai
pembina penyelenggaraan SPIP maka seluruh insan pengawasan di BPKP
diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dari sekedar pelaksanaan
tugas penyusunan pedoman dan pelatihan SPIP, menjadi pengawal
2017
L K I
N
Halaman | 15 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
implementasi seluruh elemen SPIP di seluruh kegiatan utama dan tindakan
manajemen KLPK. Hal tersebut dilakukan dengan membudayakan pengenalan
dan pengendalian risiko oleh semua personel dan pimpinan dalam pelaksanaan
kegiatan utamanya yang dituangkan dalam kebijakan dan prosedur pelaksanaan
kegiatan (SOP). Pengkomunikasian dan evaluasi reguler terhadap konsistensi
kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sesuai SOP diharapkan menyadarkan
personel dan pimpinan akan pencapaian tujuan pemerintahan dan
pembangunan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kematangan
implementasi SPIP secara keseluruhan di KLPK (Kementerian/Lembaga/
Pemda/Koroporasi).
Dengan demikian, misi pembinaan penyelenggaraan SPIP ini terkait langsung
dengan misi 1 yaitu pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan
keuangan dan pembangunan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan dan
korporasi yang bersih dan efektif. Akan tetapi, terdapat perbedaan karakteristik
antara keduanya. Misi 1 menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan
untuk penyelenggaraan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan
(pengawasan fungsional), sedangkan misi 2 menyangkut penggunaan sumber
daya pengawasan untuk membangun sistem pengawasan itu sendiri, dalam hal
ini Sistem Pengendalian Intern. Sistem pengendalian intern, dalam sejarahnya
adalah bentuk lanjutan dari pengawasan melekat.
Misi Ketiga, yaitu: “Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern
Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di wilayah Provinsi Gorontalo”
Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan
setiap pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara
lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk
menerapkan budaya pengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya
pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan melalui perwujudan
peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk
mewujudkan peran APIP sebagai aparat pengawasan intern diperlukan
kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
2017
L K I
N
Halaman | 16 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
3. TUJUAN STRATEGIS
Penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam
jangka waktu satu sampai lima tahun dituangkan dalam tujuan strategis
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.
Tujuan akan menjadi arah perjalanan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dan
perbaikan-perbaikan yang diinginkan sesuai dengan tugas dan fungsi Perwakilan
BPKP Provinsi Gorontalo.
Pembentukan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo bertujuan agar pelaksanaan
tugas pengawasan yang diamanahkan kepada BPKP dapat berjalan lebih efisien
dan efektif guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
serta lebih meningkatkan pelayanan kebutuhan para pemangku kepentingan
akan penguatan akuntabilitas laporan keuangan dan implementasi SPIP di
wilayah Provinsi Gorontalo.
Tujuan utama BPKP tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:
1) Peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan
nasional yang bersih dan efektif;
2) Peningkatan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP);
3) Peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan
kompeten.
4. INDIKATOR K INERJA UTAMA
Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKP merupakan indikator kinerja yang berada
pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan peran utama
BPKP dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan
penyelenggaraan SPIP.
IKU BPKP merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis
BPKP. IKU terbagi menjadi dua perspektif, yang pertama bersifat outward looking
yaitu perspektif manfaat langsung bagi stakeholders eksternal yang menunjukkan
peran utama BPKP dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan
pembinaan penyelenggaraan SPIP. Perspektif kedua bersifat inward looking
yang menunjukkan manfaat bagi stakeholders internal BPKP. Penetapan
indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis,
2017
L K I
N
Halaman | 17 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
serta kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. IKU digunakan untuk
mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan
diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output)
Dengan pengertian ini, dan dikaitkan dengan tujuannya, Indikator Kinerja Utama
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo untuk tahun 2015-2019 sebagaimana
termuat dalam Peraturan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor
LSTRA-156/PW31/5/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Rencana Strategis
BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
1. Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern
pengelolaan program nasional,
2. Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan
pengendalian intern pengelolaan korporasi,
3. Presentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di
persidangan,
4. Presentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH,
5. Presentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K,
6. Presentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan,
7. Presentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA),
8. Presentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang
mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat,
9. Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3),
10. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3),
11. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2),
12. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1),
13. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD
yang dibina
14. Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
15. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
16. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)
17. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)
18. Persepsi kepuasan layanan ketatausahaan (skala likert 1-10)
2017
L K I
N
Halaman | 18 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
5. SASARAN PROGRAM
Pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh
pengelolaan pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran
kegiatan.Kemampuan pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut
ditentukan oleh kualitas pengukuran kinerja sasaran strategis, sasaran program
dan sasaran kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan langkah penting yang
harus dilakukan oleh BPKP untuk dapat mengetahui sejauh mana rencana dalam
Renstra BPKP berhasil dicapai. Faktor-faktor mana yang berkontribusi dalam
menghambat capaian kinerja, sekaligus dapat ditemukan akar permasalahan
tidak tercapainya suatu rencana. Lingkup pengukuran kinerja meliputi
pengukuran kinerja sasaran strategis, kinerja program dan kinerja kegiatan.
Tabel 2.1
Target Kinerja Sasaran Program Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Outcome
Satuan Target
1 Perbaikan pengelolaan program
prioritas nasional dan
pengelolaan keuangan
negara/korporasi
Perbaikan
tatakelola,
manajemen risiko,
dan pengendalian
intern pengelolaan
program nasional
% 55
Persentase tindak
lanjut rekomendasi
tata kelola,
manajemen risiko
dan pengendalian
intern pengelolaan
korporasi
% 55
2 Meningkatnya efektifitas hasil
pengawasan keinvestigasian
Persentase hasil
pengawasan
keinvestigasian
yang dimanfaatkan
di persidangan
% 40
Persentase hasil % 70
2017
L K I
N
Halaman | 19 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Outcome
Satuan Target
pengawasan
keinvestigasian
yang dimanfaatkan
oleh APH
Persentase hasil
pengawasan
keinvestigasian
yang dimanfaatkan
oleh K/L/P/K
% 60
3 Meningkatnya penyelesaian
hambatan pelaksanaan
pembangunan nasional
Persentase
penyelesaian
hambatan
kelancaran
pembangunan
% 70
4 Meningkatnya kualitas tata
kelola pemerintah dan korporasi
dalam pencegahan korupsi
Persentase K/L/P/K
yang
mengimplementasik
an FCP (termasuk
FRA)
% 50
5 Meningkatnya kepedulian
K/L/P/K dan masyarakat
terhadap korupsi
Persentase
Komunitas
Pembelajar Anti
Korupsi (KPAK)
yang
mengimplementasik
an sistem
pengaduan
masyarakat
% 60
6 Meningkatnya kualitas
penerapan SPIP
Pemda/korporasi
Maturitas SPIP
Pemerintah
Propinsi (level 3)
% 100
2017
L K I
N
Halaman | 20 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Outcome
Satuan Target
Maturitas SPIP
Pemerintah
Kabupaten/kota
(level 3)
% 33,33
Maturitas SPIP
Pemerintah
Kabupaten/kota
(level 2)
% 50
Maturitas SPIP
Pemerintah
Kabupaten/kota
(level 1)
% 16,67
Persentase BUMD
yang kinerjanya
minimal berpredikat
baik dari BUMD
yang dibina
% 54
Presentase BLUD
yang kinerjanya
minimal baik dari
BLUD yang dibina
% 60
3 Meningkatnya kapabilitas
pengawasan intern Pemda
Kapabilitas APIP
Pemerintah
Provinsi (Level 3)
% 100
Kapabilitas APIP
Pemerintah
Kabupaten/Kota(Le
vel 3)
% 50
Kapabilitas APIP
Pemerintah
Kabupaten/Kota(Le
vel 2)
% 50
2017
L K I
N
Halaman | 21 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Outcome
Satuan Target
4 Meningkatnya kualitas
pelayanan dukungan teknis
dalam pengawasan BPKP
Persepsi kepuasan
layanan
ketatausahaan
(skala likert 1-10)
skala 7
6. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program merupakan kumpulan kegiatan untuk menjalankan misi dalam rangka
mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang targetnya ditetapkan setiap tahun
selama kurun waktu periode renstra yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam
suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) dan merupakan bagian integral
dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk
mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin
suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.
Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan
kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian, kegiatan
merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari
pencapaian tujuan yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi organisasi.
Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang
diarahkan untuk mencapai tujuan dan visi organisasi, dan berdimensi waktu tidak
lebih dari satu tahun.
Sasaran program pengawasan BPKP diharapkan dapat dicapai terlaksananya
kegiatan- kegiatan utama pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara, keuangan daerah dan pembangunan nasional; pembinaan
penyelenggaraan SPIP serta pembinaan kompetensi aparat pengawasan intern
pemerintah. Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan tersebut terlihat seperti
pada Tabel 2.2 berikut:
2017
L K I
N
Halaman | 22 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Tabel 2.2
Tabel Target Kinerja Sasaran Kegiatan (Output)
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Output Satuan Target
2017
1 Terlaksananya
monitoring evaluasi atas
program prioritas yang
dilaksanakan di daerah
Laporan Hasil Pengawasan
BPKP Perwakilan
Laporan 86
LHP Pembinaan SPIP
BPKP Perwakilan
Laporan 8
LHP Peningkatan
Kapabilitas APIP BPKP
Perwakilan
Laporan 8
2 Tersedianya dukungan
manajemen dan
pelaksanaan tugas
teknis lainnya dalam
mencapai kepuasan
layanan
Jumlah Layanan Dukungan
Manajemen Perwakilan
BPKP
Laporan 12
Berdasarkan Bidang Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, target
output pengawasan sebesar 102 Laporan dapat dijelaskan sebagai berikut
Tabel 2.3
Tabel Target Output per Bidang
Target output di atas berdasarkan target Laporan yang sudah ditetapkan oleh
rendal pada masing-masing kedeputian. Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
berfungsi melakukan kegiatan pengawasan di daerah sebagai dukungan kepada
Target Kinerja Jumlah Laporan
Bidang
IPP 27
APD 37
AN 15
INVEST 15
P3A 8
TOTAL 102
2017
L K I
N
Halaman | 23 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
rendal untuk mencapai target tersebut. Jumlah output di atas akan berubah
setiap tahun yang dijalani sesuai dengan target masing-masing rendal.
GAMBAR 2.1 PENYUSUNAN TARGET OUTPUT PERWAKILAN
Bidang IPP
DEPUTI 1
DEPUTI V
DEPUTI III
DEPUTI 1I
DEPUTI 1V
Bidang APD
Bidang AN
Bidang Invest
Perubahan atas desain penghitungan output perwakilan ini per tahun dijelaskan
dalam Renja Tahunan.
Untuk mendukung ketercapaian sasaran program pengawasan, dilakukan
dengan kegiatan dukungan pengawasan.
B. Perjanjian Kinerja 2017 1. KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TAHUN 2017
Kegiatan Pengawasan BPKP tahun 2017 didasarkan pada kebijakan di bidang
pengawasan dan pembinaan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),
RPJMN, Renstra serta Renja 2017.
Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, kegiatan pengawasan yang
mencakup tugas BPKP mencakup:
2017
L K I
N
Halaman | 24 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
a. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara dan atas
kegiatan tertentu, yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral,
kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan oleh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, serta kegiatan lainnya
berdasarkan penugasan presiden.
b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP, meliputi penyusunan pedoman teknis
penyelenggaraan SPIP, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan
dan konsultasi, serta peningkatan kompetensi APIP.
Kebijakan pengawasan BPKP juga mengacu kepada:
a. RPJM 2015 - 2019 serta RKP 2017;
b. Direktif Presiden;
c. Hasil Analisis Lingkungan Strategis;
d. Isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah untuk kepentingan BPKP;
e. Rencana Strategis (Renstra) BPKP 2015 - 2019.
2. RENCANA K INERJA TAHUNAN (RKT) 2017
Sesuai dokumen perjanjian kinerja tahun 2017, Perwakilan BPKP Provinsi
Gorontalo mendukung tercapainya dua sasaran program Deputi/Sekretariat
Utama dengan delapan indikator kinerja. Untuk itu, Perwakilan BPKP Provinsi
Gorontalo bertanggung jawab untuk mencapai delapan sasaran program dan
emoat sasaran kegiatan dengan delapan belas indikator kinerja program dan
enam indikator kinerja kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4.
2017
L K I
N
Halaman | 25 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Target Trw I Target Trw II Target Trw III Target Trw IV Target Setahun
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
3 4 5 6 7 8
A. Sasaran Program
1. Perbaikan pengelolaan program prioritas
nasional dan pengelolaan keuangan
negara/korporasi
1.1
% - - - 55 55
1.2
% - - - 55 55
2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan
keinvestigasian
2.1% - - - 40 40
2.2% - - - 70 70
2.3% - - - 60 60
2.4% - - - - -
2.5% - - - - -
3. Meningkatnya penyelesaian hambatan
pelaksanaan pembangunan nasional
3.1% - - - 70 70
4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah
dan korporasi dalam pencegahan korupsi
4.1% - - - 50 50
5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan
masyarakat terhadap korupsi
5.1% - - - 60 60
6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP
Pemda/korporasi
2.1% - - - 100 100
2.2 % - - - 33,33 33,33
2.3 % - - - - -
2.4 % - - - 50 50
2.5 % - - - - -
2.6 % - - - 16,67 16,67
2.7% - - - - -
2.8% - - - - -
2.9% - - - 54 54
2.10% - - - 60 60
7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda3.1% - - - 100 100
3.2 % - - - 50 50
3.3 % - - - - -
3.4 % - - - 50 50
3.5 % - - - - -
3.6 % - - - - -
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
1. Terlaksananya monitoring evaluasi atas
program prioritas yang dilaksanakan di
daerah
1.1 Laporan9 33 22 22 86
1.2 Surat- - - - -
2. Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk
meningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kab
2.1 laporan
- - - 8 8
2.2
Surat - - - 7 7
3. Terlaksananya Bimtek dan penilaian
kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kab
3.1 laporan- 1 2 5 8
3.2 Surat- - - 7 7
B. Sasaran Program
1. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas
Pelayanan Sekretariat Utama
1.1skala - - - 7 7
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
1. Tersedianya dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam
mencapai kepuasan layanan
1.1 laporan
3 3 3 3 12
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1)
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)
Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K
Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik
*)
Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD
yang dibina
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan di persidangan
Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya
berpredikat minimal A (baik) *)
Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik
dari BUMD yang dibina
Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 2)
Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 1)
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)
Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan
Surat kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda,
menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian
maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
1
Indikator Kinerja Program
Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-
10)
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)
Atensi kepala perwakilan BPKP menyampaikan
rekomendasi hasil pengawasan
LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan
Indikator Kinerja Program
Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian
intern pengelolaan program nasional
Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola,
manajemen risiko dan pengendalian intern korporasi
Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)
Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh APH
Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda,
menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian
kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota
Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan
oleh K/L/P/K
Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K
Persentase penyelesaian hambatan kelancaran
pembangunan
Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP
(termasuk FRA)
Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK)
yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
Satuan
2
2017
L K I
N
Halaman | 26 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Kerangka Pengukuran Kinerja
Dalam rangka penyusunan laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tahun
2017 dilakukan pengumpulan data kinerja yang melibatkan seluruh unit kerja di
lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Data kinerja yang dikumpulkan
berupa target dan realisasi kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo beserta uraian
rinci kinerja, target, dan realisasi keuangan, target dan realisasi penggunaan sumber
daya manusia, serta informasi lain yang terkait dengan kinerja Perwakilan BPKP
Provinsi Gorontalo tahun 2017. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk
memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang
berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa
meninggalkan prinsip keseimbangan manfaat dan biaya serta efisiensi dan efektivitas.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja
yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi
Gorontalo Tahun 2017. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase
pencapaian target indikator kinerja terdiri dari dua jenis, yaitu:
1. Rumus bagi IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja
lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.
Persentase Pencapaian Kinerja = Realisasi x 100%
Rencana
2. IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil
dari nilai target yang ditetapkan, yaitu IKU kapabilitas APIP K/L/Pemda level 2 dan
IKU maturitas SPIP level 2 dilakukan dengan menggunakaan rumus:
Persentase Pencapaian Kinerja = Rencana – (Realisasi – Rencana) x 100%
Rencana
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator
kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala
pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat
pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan
program/kegiatan di masa yang akan datang.
2017
L K I
N
Halaman | 27 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Dalam evaluasi kinerja juga dilakukan pembandingan-pembandingan antara realisasi
kinerja dengan target tahun berjalan, realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi
tahun lalu dan pembandingan lain yang diperlukan.
Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara
membandingkan proporsi capaian kinerja dengan proporsi penggunaan sumber daya
baik dana dan sumber daya manusia, yang dalam hal ini direpresentasikan dengan
Orang/Hari (OH). Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian kinerja lebih tinggi
dari pada capaian penggunaan sumber daya, baik dana maupun OH. Analisis efisiensi
dilakukan terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.
B. Capaian Kinerja
Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP,
kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan dana,
berikut disajikan akuntabilitas kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tahun 2017.
1. Ikhtisar Kinerja
Laporan kinerja tahun 2017 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo ini merupakan
akuntabilitas kinerja tahun ketiga dalam periode Renstra 2015-2019 BPKP. Dalam
renstra periode 2015-2019. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi
pencapaian Indikator Kinerja Outcome dan Output tahun 2017 Perwakilan BPKP
Provinsi Gorontalo secara ringkas disajikan dalam Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 sebagai
berikut:
2017
L K I
N
Halaman | 28 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Tabel 3.1 Ikhtisar Capaian Kinerja Outcome
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2017
No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6=5/4
Sasaran Program 1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi
1 Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Prioritas Nasional
% 55 55,56 101,02
2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi
% 55 60,17 109,40
Sasaran Program 2. Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian
3 Presentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
% 40 95,65 200,00
4 Presentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaaoleh APH
% 70 100 142,86
5 Presentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaaoleh K/L/P/K
% 60 100 166,67
Sasaran Program 3. Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional
6 Presentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan/ audit penyesuaian harga
% 70 0 0
Sasaran Program 4. Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi
7 Presentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)
% 50 0 0
Sasaran Program 5. Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat Terhadap Korupsi
8 Presentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
% 60 75 125,00
Sasaran Program 6. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah/ Korporasi
9 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3) % 100 100 100
10 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3) % 33,33 50 150,02
11 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2) % 50 50 100
12 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1) % 16,67 0 200
13 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina
% 54 16,67 30,87
14 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
% 60 0 0
Sasaran Program 7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
15 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % 100 100 100
16 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) % 50 66,67 133,33
17 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) % 50 33,33 133,33
Sasaran Program 8. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama
19 Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama Likert 7 7,46 106,57
2017
L K I
N
Halaman | 29 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Tabel 3.2
Ikhtisar Capaian Kinerja Output Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2017
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja
Output Satuan
Target Realisasi
Capaian (%) 2017
1 2 3 4 5 6=5/4
1
Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah
Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan
Laporan 86 86 100
2
Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kab
LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan
Laporan 8 8 100
Surat Kepala Perwakilan BPKP Kepada Pemda, meyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kab
Surat 7 7 100
3
Terlaksananya Bimtek dan Penilaian Kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kab
LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Perwakilan
Laporan 8 8 100
Surat Kepala Perwakilan BPKP Kepada Pemda, meyampaikan rekomendasi hasil Bimtek dan Penilaian Kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kab
Surat 7 7 100
4
Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Laporan 12 12 100
Jumlah realisasi kegiatan pengawasan tahun 2017 sebanyak 102 penugasan atau
100,00% dari target tahun 2017 sebanyak 102 penugasan pengawasan. Adapun
rencana dan realisasi penugasan pengawasan yang diprogramkan terdapat dalam
Tabel 3.3.
2017
L K I
N
Halaman | 30 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Tabel 3.3 Rencana dan Realisasi Penugasan PKPT
Jumlah PP Capaian (%) No. Bidang Rencana Realisasi
1 2 3 4 5
1 Intansi Pemerintah Pusat (IPP) 27 27 100%
2 Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) 37 37 100%
3 Akuntan Negara (AN) 15 15 100%
4 Investigasi 15 15 100%
5 Program Pelaporan & Pembinaan APIP (P3A) 8 8 100%
Jumlah 102 102 100%
2. Evaluasi Kinerja
a. Kinerja Pengawasan
Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis berdasarkan tujuan dan
sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dalam menjalankan
fungsi utamanya sebagai auditor intern pemerintah dapat diuraikan sebagai
berikut :
SASARAN PROGRAM 1 PERBAIKAN PENGELOLAAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/KORPORASI
Pencapaian sasaran strategis “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas
Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi” diukur dengan
menggunakan dua Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Perbaikan Tata Kelola,
Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Prioritas
Nasional, dan Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen
risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi.
Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan
Program Prioritas Nasional dihitung berdasarkan Jumlah perbaikan hasil tindak
lanjut dibandingkan dengan jumlah rekomendasi. Untuk Persentase tindak lanjut
rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan
korporasi perhitungan didasarkan pada Jumlah perbaikan hasil tindak lanjut
dibandingkan temuan/saran evaluasi/audit kinerja pada BUMD dan BLUD.
2017
L K I
N
Halaman | 31 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Pencapaian sasaran program 1 didukung dengan dana sebesar
Rp445.391.770,00 atau 81,46% dari anggaran sebesar Rp546.780.000,00 dan
SDM sebanyak 6410 OH, atau 82,71% dari rencana sebanyak 7750 OH.
Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran
Program 1 telah efisien. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU sasaran
strategis sebesar 104,95% lebih tinggi dibandingkan capaian penggunaan dana
sebesar 81,46% dan penggunaan OH sebesar 82,71%.
Uraian capaian kinerja yang ditunjukkan oleh capaian IKU disajikan pada Tabel
3.5 berikut:
Tabel 3.4 Capaian Sasaran Progam 1
Capaian Sasaran strategis “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional
dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi” tahun 2017 sebesar 104,95%
lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar 100,85%.
INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 SASARAN PROGRAM 1 PERBAIKAN TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERN
PENGELOLAAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
Untuk Indikator Kinerja Utama satu pada Sasaran Program Satu yaitu Perbaikan
Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program
Prioritas Nasional, dari total 123 rekomendasi terdapat 68 rekomendasi yang
telah ditindaklanjuti atau sebesar 55,28%. Dengan demikian dari target IKU 1
sebesar 55% dan realisasi 55,28%, maka pencapaian IKU 1 adalah sebesar
100,51%.
No Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5
1 Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi
Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Prioritas Nasional
% 55 55,28 100,51
2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi
% 55 60,17 109,40
Capaian Sasaran Program 1
(IKU 1 + IKU 2) / 2 = (100,51 + 109,40) / 2 =
104,95
2017
L K I
N
Halaman | 32 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Apabila capaian Indikator Kinerja Utama “Perbaikan Tata Kelola, Manajemen
Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Prioritas Nasional” tahun
2017 sebesar 100,51% dibandingkan capaian tahun 2016 sebesar 121, 69%
maka terlihat adanya penurunan. Namun demikian capaian tahun 2017 masih di
atas 100% , dengan kata lain realisasi tahun 2017 masih di atas target yang
ditetapkan.
Adapun diantaranya penugasan-penugasan yang telah dilakukan adalah sebagai
berikut:
1. Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Jl. Non Tol Gorontalo – Manado).
2. Audit Pekerjaan Pelebaran Jalan Bulontio – Tolingua sepanjang 10 KM pada
Balai Pelaksanaan Jalan XV.
3. Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Proyek Bendungan
Bolangohulu TA 2017 pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi II.
4. Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Proyek Bendungan
Bonehulu TA 2017 pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi II.
5. Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation
for Low Income Communities Project (WSLK-3 / Pamsimas) Tahun 2016 di
Provinsi Gorontalo (Loan IDB8578).
6. Audit Keuangan Dukungan terhadap Laporan Keuangan PNPM Mandiri
Generasi Sehat dan Cerdas (Grant IBRD No. TF 14769) Kabupaten
Gorontalo untuk Tahun Anggaran yang berakhir per 31 Desember 2016.
7. Audit Kinerja atas Akseptabilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Program
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di DTPK Tahun 2016 pada Kementerian
Kesehatan pada Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo.
8. Joint Audit Pengelolaan Dana Pencegahan Bencana dan Dana Siap Pakai
(DSP) pada BNPB.
9. Audit Kinerja Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2016 di Kemensos
dalam rangka memperkecil GINI Ratio.
10. Joint Audit Kinerja Perguruan Tinggi Negeri pada Kemenristekdikti.
11. Evaluasi Tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2016
pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone Bolango.
12. Verifikasi Pengelolaan DAK Fisik Reguler Reimbursement Bidang
Infrastruktur Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Provinsi Gorontalo,
Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Boalemo.
2017
L K I
N
Halaman | 33 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
13. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Tahun
2017 terhadap LPPD Tahun 2016 Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo
pada Pemerintah Kota Gorontalo.
14. Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah (EKPPD) Tahun 2017
terhadap LPPD Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango, dan
Kabupaten Gorontalo Tahun 2016.
15. Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah atas Pengalihan Urusan
Pendidikan Menengah dari Kabupaten/Kota ke Provinsi Tahun 2016.
16. Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan Kota
Gorontalo Tahun 2016.
17. Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dan Silpa Dana Desa Tahun
2015 pada Desa Tinelo dan Desa Ulapato (Kabupaten Gorontalo), Desa
Huangobotu dan Desa Lowohu (Kabupaten Boen Bolango).
18. Evaluasi Penggunaan Dana Desa Triwulan II Tahun 2017 dan Silpa Dana
Desa Tahun 2016 pada Desa Tanggilinggo Kecamatan Kabila, Desa
Huluduotomo (Kabupaten Bone Bolango), dan Desa Iluta Kecamatan
Batudaa, Desa Motinelo Kecamatan Tabungo (Kabupaten Gorontalo).
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP telah diberi
mandat untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional,
termasuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. BPKP telah berupaya
maksimal untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, salah
satunya dengan meluncurkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa.
Dalam Kegiatan Consulting berkaitan Siskeudes, Bidang APD telah melaksanakan
6 Kegiatan Bimtek/Narasumber antara lain :
1. Narasumber Bimtek Penyusunan APBDesa TA 2017 melalui Aplikasi
SISKEUDES bagi operator Desa se-Kabupaten Gorontalo Utara Tahun
2017;
2. Pemateri dalam Rangka Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
tentang Pengelolaan Keuangan Desa TA 2017 yang dilakukan oleh Kec.
Kwandang Kab. Gorontalo Utara;
3. Narasumber pada Kegiatan Bimbingan Teknis Pendampingan SISKEUDES
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo;
4. Narasumber Pemanfaatan SISKEUDES dalam Perencanaan dan
Pembanguna Desa;
2017
L K I
N
Halaman | 34 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
5. Pemateri terkait Sinkronisasi antara Perencanaan dan Pelaksanaan dalam
sistem Aplikasi Siskeudes;
6. Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa dengan Aplikasi SISKEUDES di Kab.
Boalemo.
Untuk Provinsi Gorontalo terhitung dari bulan September 2017, semua desa telah
menggunakan Aplikasi Siskeudes.
Tabel 3.5
Tabel Penerapan Siskeudes di Provinsi Gorontalo
NO PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA JUMLAH DESA
JUMLAH DESA YG TELAH
IMPLEMENTASI SISKEUDES
%
(1) (2) (3) (4) 5=4/5
1 Kabupaten Gorontalo 191 191 100
2 Kabupaten Boalemo 82 82 100
3 Kabupaten Pohuwato 101 101 100
4 Kabupaten Bone Bolango 160 160 100
5 Kabupaten Gorontalo Utara 123 123 100
Jumlah 657 657 100
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 SASARAN PROGRAM 1 PERSENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI TATA KELOLA, MANAJEMEN
RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERN PENGELOLAAN KORPORASI
Untuk Indikator Kinerja Utama dua pada Sasaran Program Satu yaitu Persentase
tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian
intern pengelolaan korporasi, dari total 118 rekomendasi terdapat 71
rekomendasi yang telah ditindaklanjuti atau sebesar 60,17%. Dengan demikian
dari target IKU 2 sebesar 55% dan realisasi 60,17% maka pencapaian IKU 2
adalah sebesar 109,40%.
Capaian Indikator Kinerja Utama “Persentase tindak lanjut rekomendasi tata
kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi” tahun
2017 sebesar 109,40% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2016
sebesar 80%.
Adapun diantaranya penugasan-penugasan yang telah dilakukan adalah sebagai
berikut:
2017
L K I
N
Halaman | 35 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
1. Evaluasi Kinerja PDAM pada Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango,
Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Pohuwato untuk
Tahun Buku 2016.
2. Reviu atas Laporan Verifikasi Hibah Air Minum APBN Tahun 2017 pada
Kabupaten Bone Bolango.
3. Evaluasi Kinerja BLUD Rumah Sakit Daerah di Kota Gorontalo dan
Kabupaten Gorontalo.
4. Reviu atas Laporan Keuangan BLUD RSUD Bumi Panua Kabupaten
Pohuwato, RSUD Tani Nelayan Kabupaten Boalemo, dan RSUD Toto Kabila
Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016.
5. Evaluasi Program Ketahanan Energi.
6. Bimtek SIA dan Billing PDAM.
7. Bimtek Sistem Pengendalian Intern BUMD.
SASARAN PROGRAM 2 MENINGKATNYA EFEKTIVITAS HASIL PENGAWASAN
KEINVESTIGASIAN
Pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan
Keinvestigasian” diukur dengan menggunakan tiga Indikator Kinerja Utama
(IKU), yaitu Presentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di
persidangan, Presentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan
oleh APH, dan Presentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan
oleh K/L/P/K.
Presentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
dihitung berdasarkan Jumlah PKA tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah
LHPKKN ditambah LPEBDE tiga tahun terakhir. Untuk Presentase hasil
pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH perhitungan
didasarkan pada Jumlah LHAI yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan APH tahun
berjalan dibandingkan jumlah LHAI yang terbit pada tahun berjalan. Sedangkan
untuk melihat kinerja IKU Presentase hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K dinilai dengan LHP keinvestigasian yang
ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh K/L/P/K tahun berjalan dibandingkan dengan
jumlah LHP keinvestigasian yang terbit tahun berjalan.
2017
L K I
N
Halaman | 36 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Pencapaian sasaran program 2 didukung dengan dana sebesar
Rp93.275.000,00 atau 110,44% dari anggaran sebesar Rp84.454.000,00 dan
SDM sebanyak 766 OH, atau 91,41% dari rencana sebanyak 838 OH.
Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran
Program 2 telah efisien. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU sasaran
program sebesar 151,67% lebih tinggi dibandingkan capaian penggunaan dana
sebesar 99,20% dan penggunaan OH sebesar 91,41%.
Uraian capaian kinerja yang ditunjukkan oleh capaian IKU disajikan pada Tabel
3.6 berikut.
Tabel 3.6 Capaian Sasaran Progam 2
Dalam tahun 2016 kinerja keinvestigasian masuk dalam Sasaran Program 1
“Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan
Negara” dengan indikator kinerja utama “Penyerahan hasil pengawasan
keinvestigasian kepada aparat penegak hukum”. Sedangkan dalam tahun 2017
menjadi Sasaran tersendiri yakni Sasaran strategis “Meningkatnya Efektivitas
Hasil Pengawasan Keinvestigasian”.
No Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5
1
Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian
Presentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
% 40 95,65 200,00
2 Presentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
% 70 100 142,86
3 Presentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% 60 100 166,67
Capaian Sasaran Program 2
(IKU 1 + IKU 2 + IKU 3)/3 (200,00% + 142,85% + 166,67%)/3
151,67%
2017
L K I
N
Halaman | 37 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 SASARAN PROGRAM 2 PRESENTASE HASIL PENGAWASAN KEINVESTIGASIAN YANG DIMANFAATKAN
DI PERSIDANGAN
Untuk Indikator Kinerja Utama satu pada Sasaran Program Dua yaitu Presentase
hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan, dari total
23 penugasan PKA (Pemberian Keterangan Ahli) terdapat 22 penugasan PKA
yang dimanfaatkan di persidangan atau sebesar 95,65%. Dengan demikian dari
target IKU 1 sebesar 40% dan realisasi 95,65% maka pencapaian IKU 1 adalah
sebesar 200%.
Adapun diantaranya penugasan-penugasan yang telah dilakukan adalah sebagai
berikut:
1. PKA di persidangan atas Perkara dugaan TPK pada Kegiatan Program
Pengembangan Kawasan Budidaya Sarana Produksi Ikan Bandeng, Udang
Vaname, dan Uang Windu, pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Pohuwato T.A 2014 atas nama Terdakwa Irvan Katili, S.PI.
2. PKA di persidangan atas Kasus Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan
Pekerjaan Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai di Desa Tabulo Selatan,
Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, pada Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Gorontalo T.A 2013 atas nama Terdakwa Iyan Akase.
3. PKA pada sidang Pengadilan Dugaan Penyimpangan Dana Kapitasi JKN dari
BPJS Kesehatan untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di
Puskesmas Telaga Kabupaten Gorontalo T.A 2014 atas nama Terdakwa
Heriyanto Palilati, S.KM, M.Kes.
4. PKA kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Boalemo atas Kasus Dugaan TPK
pada Penyalahgunaan Dana PNPM-MP3KI atas Pekerjaan Tambatan Perahu
di Desa Dulupi Kabupaten Boalemo T.A 2014.
5. PKA kepada Penyidik Negeri Kota Gorontalo atas Kasus Dugaan TPK pada
Pekerjaan Pematangan Lahan Terminal Dungingi pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo T.A 2013 dan 2014 atas nama
Tersangka Ir. Hendritis Sulistiyani Saleh, M.Si, M.Sc.
2017
L K I
N
Halaman | 38 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 SASARAN PROGRAM 2 PRESENTASE HASIL PENGAWASAN KEINVESTIGASIAN YANG DIMANFAATKAN
OLEH APH
Untuk Indikator Kinerja Utama satu pada Sasaran Program Dua yaitu Presentase
hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH, dari total 2
laporan hasil audit investigatif terdapat 2 laporan hasil udit investigatif yang
ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh APH atau sebesar 100%. Dengan demikian dari
target IKU 1 sebesar 70% dan realisasi 100% maka pencapaian IKU 2 adalah
sebesar 142,86%.
Apabila capaian Indikator Kinerja Utama “Presentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH” tahun 2017 sebesar 142,86%
dibandingkan capaian tahun 2016 sebesar 166,67% maka seakan-akan terlihat
adanya penurunan. Hal ini disebabkan target tahun 2017 sebesar 70% lebih
tinggi dari target yang ditetapkan untuk tahun 2016 sebesar 60%. Sedangkan
Realisasi tahun 2017 sama dengan realisasi tahun 2016 yakni 100%.
Adapun diantaranya penugasan-penugasan yang telah dilakukan adalah sebagai
berikut:
1. Audit Investigatif atas Dugaan TPK Pelaksanaan Pekerjaan Pangadaan
Pembuatan Kapal Penangkap Ikan 3,5 GT pada Dinas Kelautan Perikanan
Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Gorontalo T.A 2016.
2. Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Dana Hibah Panwaslih
Kabupaten Baoalemo Tahun 2016.
INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 SASARAN PROGRAM 2 PRESENTASE HASIL PENGAWASAN KEINVESTIGASIAN YANG DIMANFAATKAN
OLEH K/L/P/K
Untuk Indikator Kinerja Utama satu pada Sasaran Program Dua yaitu Presentase
hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K, dari total 3
LHP Keinvestigasian yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan K/L/P/K pada tahun
berjalan terdapat 3 LHP Keinvestigasian yang terbit pada tahun berjalan atau
sebesar 100%. Dengan demikian dari target IKU 1 sebesar 60% dan realisasi
100% maka pencapaian IKU 3 adalah sebesar 166,67%.
Adapun diantaranya penugasan-penugasan yang telah dilakukan adalah sebagai
berikut:
2017
L K I
N
Halaman | 39 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
1. Audit PKKN atas Dugaan TPK Pekerjaan Pencetakan Sawah di Desa
Buntulia Barat Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato pada Dinas
Pertanian dan Hortikultura Provinsi Gorontalo T.A 2012.
2. Audit PKKN atas Dugaan Tipikor pada Pekerjaan Pemasangan Listrik di
Dusun I Desa Tangga Jaya Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo T.A
2014.
3. Audit PKKN atas Dugaan TPK Pekerjaan Pengadaan Peralatan Fasilitas
Kantor Gedung Kuliah Keperawatan Tahap II Politeknik Kesehatan Gorontalo
T.A 2015.
SASARAN PROGRAM 3 MENINGKATNYA PENYELESAIAN HAMBATAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
Pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Penyelesaian Hambatan
Pelaksanaan Pembangunan Nasional” diukur dengan menggunakan satu
Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Presentase penyelesaian hambatan
kelancaran pembangunan.
Presentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan dihitung
berdasarkan Jumlah laporan evaluasi HKP yang ditindaklanjuti tahun berjalan
dibandingkan dengan jumlah laporan evaluasi HKP pada tahun berjalan.
Pencapaian sasaran program 3 didukung dengan dana sebesar Rp2.550.000,00
atau 24,52% dari anggaran sebesar Rp10.400.000,00 dan SDM sebanyak 100
OH, atau 90,91% dari rencana sebanyak 110 OH.
Uraian capaian kinerja yang ditunjukkan oleh capaian IKU disajikan pada Tabel
3.7 berikut.
2017
L K I
N
Halaman | 40 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Tabel 3.7 Capaian Sasaran Progam 3
INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 SASARAN PROGRAM 3 PRESENTASE PENYELESAIAN HAMBATAN KELANCARAN PEMBANGUNAN
Untuk Indikator Kinerja Utama satu pada Sasaran Program Tiga yaitu
Presentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan, dari total 0
laporan evaluasi HKP yang ditindaklanjuti tahun berjalan terdapat 0 laporan
evaluasi HKP pada tahun berjalan atau sebesar 0%. Dengan demikian dari target
IKU 1 sebesar 70% dan realisasi 0% maka pencapaian IKU 1 adalah sebesar
0%.
Hal ini disebabkan penugasan untuk Hambatan Kelancaran Pembangunan
(HKP) diganti dengan penugasan Audit Penyesuaian Harga, yaitu Audit
Penyesuaian Harga atas Pekerjaan Pembangunan Bendung Randangan di
Kabupaten Pohuwato Multy Years Contract (MYC) T.A 2013 s.d 2016. Namun,
pembayarannya baru menjadi beban di Tahun 2018, sehingga belum bisa diakui
sebagai capaian IKU di tahun ini.
SASARAN PROGRAM 4 MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMRINTAH DAN
KORPORASI DALAM PENCEGAHAN KORUPSI
Pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah
dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi” diukur dengan menggunakan satu
Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Presentase K/L/P/K yang
mengimplementasikan FCP (termasuk FRA).
No Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5
1 Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional
Presentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan/Audit Penyesuaian Harga
% 70 0 0
Capaian Sasaran Program 3 0%
2017
L K I
N
Halaman | 41 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Presentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA) dihitung
berdasarkan Jumlah K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP/FRA pada tahun
berjalan dibandingkan dengan jumlah penugasan yang telah dilakukan pada
tahun berjalan.
Pencapaian sasaran program 4 didukung dengan dana sebesar Rp750.000.,00
atau 9,74% dari anggaran sebesar Rp7.700..000,00 dan SDM sebanyak 10 OH,
atau 11,11% dari rencana sebanyak 90 OH.
Uraian capaian kinerja yang ditunjukkan oleh capaian IKU disajikan pada Tabel
3.8 berikut.
Tabel 3.8 Capaian Sasaran Progam 4
INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 SASARAN PROGRAM 4 PRESENTASE K/L/P/K YANG MENGIMPLEMENTASIKAN FCP (TERMASUK FRA)
Untuk Indikator Kinerja Utama satu pada Sasaran Program Empat yaitu
Presentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA), dari total
1 Penugasan FCP terdapat 0 K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP atau
sebesar 0%. Dengan demikian dari target IKU 1 sebesar 50% dan realisasi 0%
maka pencapaian IKU 1 adalah sebesar 0%.
Adapun penugasan yang telah dilakukan adalah Sosialisasi Fraud Control Plan
(FCP) tahun 2017 pada Dinas DPM Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Gorontalo. Karena penugasan baru sosialisasi dan belum ada implementasi,
maka belum bisa diakui capain IKU untuk tahun ini dikarenakan belum ada
implementasinya.
No Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5
1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi
Presentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)
% 50 0 0
Capaian Sasaran Program 4 0%
2017
L K I
N
Halaman | 42 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
SASARAN PROGRAM 5 MENINGKATNYA KEPEDULIAN K/L/P/K DAN MASYARAKAT
TERHADAP KORUPSI
Pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan
Masyarakat Terhadap Korupsi” diukur dengan menggunakan satu Indikator
Kinerja Utama (IKU), yaitu Presentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi
(KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat.
Presentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang
mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat dihitung berdasarkan
Jumlah K/L/P/K atau unit kerja yang memenuhi 3 unsur kriteria dibandingkan
dengan K/L/P/K atau unit kerja yang telah menjadi anggota dari Komunitas
Pembelajar Anti Korupsi.
Pencapaian sasaran program 5 didukung dengan dana sebesar Rp900.000,00
atau 11,69% dari anggaran sebesar Rp7.700.000,00 dan SDM sebanyak 30 OH,
atau 33,33% dari rencana sebanyak 90 OH.
Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran
Program 5 telah efisien. Hal ini terlihat dari capaian IKU sasaran strategis
sebesar 125% lebih tinggi dibandingkan capaian penggunaan dana sebesar
11,69% dan penggunaan OH sebesar 33,33%.
Uraian capaian kinerja yang ditunjukkan oleh capaian IKU disajikan pada Tabel
3.9 berikut.
Tabel 3.9 Capaian Sasaran Progam 5
No Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5
1 Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi
Presentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
% 60 75 125
Capaian Sasaran Program 5 125%
2017
L K I
N
Halaman | 43 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 SASARAN PROGRAM 5 PRESENTASE KOMUNITAS PEMBELAJAR ANTI KORUPSI (KPAK) YANG
MENGIMPLEMENTASIKAN SISTEM PENGADUAN MASYARAKAT
Untuk Indikator Kinerja Utama satu pada Sasaran Program Lima yaitu
Presentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang
mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat, dari total 1 penugasan
MPAK (masyarakat pembelajar anti korupsi) terdapat 0 K/L/P/K atau unit kerja
yang telah menjadi anggota dari Komunitas Pembelajar Anti Korupsi atau
sebesar 75%. Dengan demikian dari target IKU 1 sebesar 60% dan realisasi 75%
maka pencapaian IKU 1 adalah sebesar 125%.
SASARAN PROGRAM 6 MENINGKATNYA KUALITAS PENERAPAN SPIP PADA PEMERINTAH
DAERAH/ KORPORASI
Pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP pada
Pemerintah Daerah/Korporasi” diukur dengan menggunakan enam IKU, yaitu
“Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)”, “Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 3)”, “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level
2)”, “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)”, “Presentase BUMD
yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang dibina”, dan
“Presentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang dibina”.
Tingkat maturitas SPIP merupakan kerangka kerja yang menunjukkan
karakteristik dasar kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan
berkelanjutan serta dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif dan panduan
generik peningkatan efektivitas SPIP. Semakin tinggi level maturitas
penyelenggaraan SPIP pada K/L/Pemda, diharapkan akan semakin baik kualitas
pencapaian tujuan instansi pemerintah dan semakin berkualitas birokrasi.
Demikian pula Sistem Pengendalian Intern pada sektor korporasi.
Capaian kinerja sasaran srategis "Meningkatnya maturitas SPIP" diukur dengan
menggunakan enam IKU, “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)”,
“Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)”, “Maturitas SPIP
Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)”, “Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 1)”, “Presentase BUMD yang Kinerjanya Minimal
Berpredikat Baik dari BUMD yang dibina”, dan “Presentase BLUD yang
Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang dibina” dengan ikhtisar sebagai berikut.
2017
L K I
N
Halaman | 44 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Tabel 3.10
Capaian Sasaran Program 6
No Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5
1
Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah/ Korporasi
Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)
% 100 100 100
2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)
%
33,33 50 150,02
3 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)
%
50 50 100
4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1)
%
16,67 0 200
5 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina
%
54 16,67 30,87
6 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
%
60 0 0
Capaian Sasaran Program 6
(IKU 1 + IKU 2 + IKU 3 + IKU 4 + IKU 5 + IKU 6)/6
(100% + 150,02% + 100%+ 200% + 30,87 + 0)/6
96,81%
Pencapaian sasaran program 6 didukung dengan dana sebesar
Rp161,321,308.00 atau 103,81% dari anggaran sebesar Rp155.405.000,00 dan
SDM sebanyak 1.476 OH, atau 92,25% dari rencana sebanyak 1.600 OH.
Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran
strategis 6 telah efisien. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU sasaran
strategis sebesar 96,81% lebih tinggi daripada capaian penggunaan OH sebesar
92,25%.
Uraian capaian kinerja yang ditunjukkan oleh capaian IKU disajikan sebagai
berikut.
2017
L K I
N
Halaman | 45 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 SASARAN PROGRAM 6 MATURITAS SPIP PEMERINTAH PROVINSI (LEVEL 3)
IKU "Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)" mencerminkan kualitas
penyelenggaraan SPIP Pemerintah Provinsi Gorontalo yang diharapkan berada
pada level 3. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas
penyelenggaraan SPIP yang semakin baik.
Pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mencapai tingkat
maturitas SPIP level 3 dengan skor 3,12. Dengan demikian, capaian kinerja
sasaran strategis "Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)" adalah 100%
dari target sebesar 100%.
Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan level maturitas SPIP Pemda
antara lain sebagai berikut:
1. Melakukan penilaian maturitas SPIP pada Pemerintah Provinsi Gorontalo dan
memberikan bimtek untuk peningkatan level maturitas SPIP;
2. Menyusun strategi peningkatan level maturitas untuk digunakan Pemerintah
Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan level maturitas SPIP.
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 SASARAN PROGRAM 6 MATURITAS SPIP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA (LEVEL 3)
IKU Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) mencerminkan kualitas
penyelenggaraan SPIP seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota yang diharapakan
berada pada level 3. Sebagaimana maturitas Pemerintah Provinsi, maturitas
SPIP Pemerintah diukur menggunakan skala 0-5 . Semakin tinggi nilai maturitas
SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Target
level maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) pada tahun 2017
adalah 33,33% dari 6 jumlah kabupaten/kota yang menjadi mitra kerja
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.
Sampai dengan tahun 2017, dari 6 pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi
mitra kerja perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, ada tiga yang mencapai tingkat
maturitas SPIP level 3 yaitu Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan nilai
3,3307, Pemerintah Kota Gorontalo dengan nilai 3,2114 dan Pemerintah
Kabupaten Pohuwato dengan nilai 3,2489. Dengan demikian, capaian kinerja
sasaran strategis "Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)" adalah
150,02% dari target sebesar 33,33%.
2017
L K I
N
Halaman | 46 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 SASARAN PROGRAM 6 MATURITAS SPIP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA (LEVEL 2)
IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)” mencerminkan
kualitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang diharapkan
berada pada level 2. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas
penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Target level maturitas SPIP
Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2) pada tahun 2017 adalah 50 % dari 6 jumlah
kabupaten/kota yang menjadi mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.
Sampai dengan tahun 2017, dari 6 pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi
mitra kerja perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, ada 3 yang mencapai tingkat
maturitas SPIP level 2 yaitu Pemerintah Kabupaten Boalemo dengan nilai
2,8557, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dengan nilai 2,1250 dan
Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan nilai 2,2375 Dengan demikian,
capaian kinerja sasaran strategis "Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota
(Level 3)" adalah 100% dari target sebesar 50%.
INDIKATOR KINERJA UTAMA 4 SASARAN PROGRAM 6 MATURITAS SPIP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA (LEVEL 1)
IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)” mencerminkan
kualitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang diharapkan
berada pada level 1. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas
penyelenggaraan SPIP yang semakin baik
Target level maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1) pada tahun
2017 adalah 16,67 % dari 6 jumlah kabupaten/kota yang menjadi mitra kerja
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.
Sampai dengan tahun 2017, dari 6 pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi
mitra kerja perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, tidak ada yang mencapai
tingkat maturitas SPIP level 1 karena semua telah mencapai level 2 dan level 3.
Dengan demikian, capaian kinerja sasaran strategis "Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 1)" adalah 200% dari target sebesar 16,67%
menggunakan rumus minimize.
Berikut tabel capaian Maturitas SPIP Kabupaten/Kota pada Perwakilan BPKP
Provinsi Gorontalo Tahun 2017.
2017
L K I
N
Halaman | 47 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Tabel 3.11 Capaian Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Provinsi
Gorontalo
No Pemerintah Daerah Skor Tahun
2017 Target Tahun
2019
1 Provinsi Gorontalo 3,1200 3,00
2 Kota Gorontalo 3,2114 3,00
3 Kabupaten Gorontalo 3,3307 3,00
4 Kabupaten Bone Bolango 2,2375 3,00
5 Kabupaten Gorontalo Utara 2,1250 3,00
6 Kabupaten Boalemo 2,8557 3,00
7 Kabupaten Pohuwato 3,2489 3,00
INDIKATOR KINERJA UTAMA 5 SASARAN PROGRAM 6 PERSENTASE BUMD YANG KINERJANYA MINIMAL BERPREDIKAT BAIK DARI
BUMD YANG DIBINA)
BUMD dibentuk dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan
ekonomi daerah. Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo melakukan pengawasan
terhadap BUMD di wilayah Provinsi Gorontalo dalam rangka meningkatkan
kinerja agar BUMD berperan optimal sebagai salah satu pemicu kesejahteraan
masyarakat di daerah.
IKU "Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD
yang dibina" diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang kinerjanya minimal
berpredikat baik dibandingkan dengan jumlah BUMD kinerjanya dievaluasi oleh
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.
Realisasi IKU "Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari
BUMD yang dibina" sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar 16,67% atau
mencapai 30,87% dari target sebesar 54%. Realisasi tersebut merupakan BUMD
yang kinerjanya minimal berpredikat baik sebanyak 1 BUMD dari 6 BUMD yang
dievaluasi.
Berikut tabel capaian BUMD yang Kinerjanya Berpredikat Baik pada Perwakilan
BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2017.
2017
L K I
N
Halaman | 48 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Tabel 3.12 Capaian BUMD yang Kinerjanya Berpredikat Baik
PDAM
Kota/Kabupaten BPPSPAM Ket KEPMENDAGRI Ket
Kota Gorontalo 3,670 Sehat 62,85 Baik
Kab. Gorontalo 2,590
Kurang Sehat 49,69 Cukup
Kab. Bone Bolango 2,880 Sehat 46,48 Cukup
Kab. Boalemo 2,310
Kurang Sehat 46,71 Cukup
Kab. Pohuwato 2,500
Kurang Sehat 50,82 Cukup
PERUSAHAAN DAERAH LAINNYA
NAMA PERUSHAAN
DAERAH NILAI KETERANGAN
PT Boalemo Idaman Gorontalo 31,37 Kurang
INDIKATOR KINERJA UTAMA 6 SASARAN PROGRAM 6
PERSENTASE BLUD YANG KINERJANYA MINIMAL BERPREDIKAT BAIK DARI
BLUD YANG DIBINA)
BLUD dibentuk dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa
mengutamakan mencari keuntungan, namun tetap memperhatikan efisiensi dan
produktivitas sehingga wajib menerapkan praktik bisnis yang sehat. Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, mengamanatkan Rumah
Sakit yang didirikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus berbentuk Unit
Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, dengan
pengelolaan berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Perwakilan BPKP Provinsi
Gorontalo melakukan pengawasan terhadap BLUD dalam rangka meningkatkan
kualitas pelayanan dan kinerja BLUD.
IKU "Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina"
diukur dengan menghitung jumlah BLUD yang kinerjanya minimal berpredikat
baik dibandingkan dengan jumlah BLUD yang dibina oleh Perwakilan BPKP
Provinsi Gorontalo.
2017
L K I
N
Halaman | 49 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Realisasi IKU "Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang
dibina" sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar 0% atau mencapai 0%
dibandingkan dengan target sebesar 60%. Realisasi tersebut merupakan hasil
dari 4 BLUD yang dibina.
Tidak tercapainya target karena penugasan tahun 2017 yang semula
direncanakan Evaluasi Kinerja menjadi Evaluasi Tata Kelola. Diantara 2 Rumah
Sakit Daerah yang di Evaluasi Tata Kelolanya tahun 2017 hasilnya kategori
Cukup Baik dan Kurang Baik.
Berikut tabel capaian BLUD yang Kinerjanya Berpredikat Baik pada Perwakilan
BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2017.
Tabel 3.13
Capaian BLUD yang Kinerjanya Berpredikat Baik
No Nama Rumah Sakit
Tingkat Kinerja
Aspek Keuangan
Aspek Pelayanan Skor
Predikat Tingkat
Kesehatan RSD
1 2 3 4 5 6
1 RSUD Toto Kabila 15,7 43,02 58,72 Sedang*
2 RSUD Bumi Panua 19,05 43,70 62,75 Sedang*
3 RSUD M.M. Dunda Limboto 13,20 37,95 51,15
Kurang Baik
4 RSUD Aloei Saboe 12,75 52,96 65,71 Cukup Baik
*Penilaian tahun 2016
SASARAN PROGRAM 7 MENINGKATNYA KAPABILITAS PENGAWASAN INTERN PEMDA
Dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih
akuntabel, Pemerintah telah mengamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) supaya seluruh tingkat pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah
Daerah (K/L/D) menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan
kegiatan di instansi masing-masing. Penyelenggaraan kegiatan pada suatu
instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai
dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta
efisien dan efektif. Salah satu unsur yang diperlukan untuk mendapatkan sistem
pengendalian yang memadai adalah memperkuat peran Aparat Pengawasan
2017
L K I
N
Halaman | 50 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Intern Pemerintah (APIP) yang efektif sebagaimana telah diamanatkan dalam
Pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008, yaitu:
a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan kehematan, efisiensi,
dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah;
b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, dan
c. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata
kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
Selanjutnya untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya tersebut, Pemerintah di dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019
secara khusus telah memasukkan peningkatan kapabilitas APIP sebagai bagian
dari agenda pembangunan. Hal ini dipertegas kembali oleh Presiden RI Bapak
Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern dengan tema
Peningkatan Kapabilitas APIP tanggal 13 Mei 2015 di Jakarta. Salah satu
perintah Presiden adalah agar kapabilitas APIP di setiap K/L/D pada akhir tahun
2019 berada pada Level 3 (Integrated), jika dinilai dengan menggunakan Internal
Audit Capability Model (IACM) yang dikembangkan oleh The Institute of Internal
Auditor (IIA) tahun 2009.
Sebagaimana diketahui dalam kerangka IACM kapabilitas pengawasan intern
dikelompokkan menjadi lima tingkatan, yaitu Level 1 (Initial), Level 2
(Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5
(Optimazing). Seiring dengan pelaksanaan program dimaksud, Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyusun Grand
Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun
2015-2019 ( Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015) disertai Pedoman
Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP ( Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun
2015) untuk dipergunakan oleh seluruh unit APIP di Indonesia, yang mencakup
Pedoman Teknis Penilaian Kapabilitas APIP Secara Mandiri (Self Assessment),
Pedoman Teknis Penjaminan Kualitas Penilaian Kapabilitas APIP (Quality
Assurance), Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Secara Mandiri (Self
Improvement), dan Pedoman Teknis Pemantauan Peningkatan Kapabilitas APIP.
Sesuai Pedoman Teknis Penilaian Kapabilitas APIP, penilaian level kapabilitas
mencakup 6 elemen yakni:
2017
L K I
N
Halaman | 51 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
1. Elemen 1 : Peran dan Layanan
2. Elemen 2 : Manajemen Sumber Daya Manusia
3. Elemen 3 : Praktik Profesional
4. Elemen 4 : Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
5. Elemen 5 : Budaya dan Hubungan Organisasi
6. Elemen 6 : Struktur dan Tata Kelola
Perkembangan Level Kapabilitas APIP di wilayah Provinsi Gorontalo pada Tahun
2015, 2016 dan 2017 nampak dalam tabel berikut :
Tabel 3.14 Level Kapabilitas APIP Tahun 2015
Tabel 3.15 Level Kapabilitas APIP Tahun 2016
No Inspektorat Level Tiap Elemen
Level APIP I II III IV V VI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ProvinsiGorontalo 2 2 2 2 2 2 2
2 Kota Gorontalo 2 2 2 2 2 2 2
3 Kabupaten Gorontalo 2 2 1 2 2 1 2 dengan catatan
4 Kabupaten Boalemo 2 2 1 2 2 2 2 dengan catatan
5 Kabupaten Pohuwato
1 1 1 2 1 1 1
6 Kabupaten Bone Bolango
1 2 1 2 1 2 2 dengan catatan
7 Kabupaten Gorontalo Utara
1 1 1 1 1 1 1
No Inspektorat Level Tiap Elemen
Level APIP I II III IV V VI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ProvinsiGorontalo 3 3 2 2 3 2 3 dengan catatan
2 Kota Gorontalo 3 2 2 3 3 2 3 dengan catatan
3 Kabupaten Gorontalo 2 3 2 2 3 2 2
4 Kabupaten Boalemo 2 2 2 2 2 2 2
5 Kabupaten Pohuwato
2 2 1 2 2 1 2 dengan catatan
6 Kabupaten Bone Bolango
1 2 1 2 1 2 2 dengan catatan
7 Kabupaten Gorontalo Utara
1 2 2 2 1 1 2 dengan catatan
2017
L K I
N
Halaman | 52 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Tabel 3.16 Level Kapabilitas APIP Tahun 2017
Peningkatan level kapabilitas di tahun 2017 tidak luput dari upaya APIP di
seluruh wilayah Provinsi Gorontalo dalam memenuhi Infrastruktur Kapabilitas
yang dipersyaratkan serta internalisasinya secara terus menerus. Perwakilan
BPKP Provinsi Gorontalo sebagai Instansi Pembina APIP di wilayah Provinsi
Gorontalo berupaya mendorong peningkatan kapabilitas APIP di wilayah Provinsi
Gorontalo melalui berbagai kegiatan, antara lain :
- Quality Assurance dalam peningkatan kapabilitas APIP
- Bimtek Evaluasi SOP di lingkungan APIP se-Provinsi Gorontalo
- Quality Assurance dalam penyusunan RTP SPIP
- Bimtek Audit Kinerja
- Bimtek Kerta Kerja Audit
Pada umumnya Kapabilitas APIP belum mencapai level 3 penuh disebabkan
belum dilakukannya Telaah Sejawat atas kesesuaian pengelolaan pengawasan
intern dengan Standard Audit. Disamping itu proses perencanaan dan
pelaksanaan audit oleh APIP belum sepenuhnya berbasis risiko. Untuk itu telah
dilaksanakan Workshop Telaah Sejawat dan Audit Internal Berbasis Risiko bagi
Inspektorat se Wilayah Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan tanggal 18-19
Desember 2017.
Hasil assessment Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2017 terhadap 7
APIP menunjukkan sebanyak 1 APIP Provinsi atau 100% APIP telah berada
pada level 3 (Integerated) dengan target 100% yang artinya capaian IKU 1 pada
sasaran program 7 adalah 100%. Untuk Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota
menuju level 3 terealisasi 66,67% dari target 50%, dengan capaian 133,33%
No Inspektorat Level Tiap Elemen
Level APIP I II III IV V VI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ProvinsiGorontalo 3 3 2 3 3 2 3 dengan catatan
2 Kota Gorontalo 3 3 2 3 3 2 3 dengan catatan
3 Kabupaten Gorontalo 3 3 2 3 3 2 3 dengan catatan
4 Kabupaten Boalemo 3 3 2 2 3 2 3 dengan catatan
5 Kabupaten Pohuwato
3 3 2 3 3 2 3 dengan catatan
6 Kabupaten Bone Bolango
2 2 2 2 2 2 2
7 Kabupaten Gorontalo Utara
2 2 2 2 2 2 2
2017
L K I
N
Halaman | 53 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
untuk IKU 2 pada sasaran program 7. Sedangkan pada IKU 3 yaitu Kapabilitas
APIP Menuju Level 2 terelisasi sebanyak 33,33% dari target 50% APIP
Kabupaten/Kota dengan capaian maksimal 133,33% dari target menggunakan
rumus minimize.
Berikut tabel Sasaran Program 7 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern
Pemda.
Tabel 3.17 Capaian Sasaran Program 7
No Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5
1
Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
% 100 100 100
2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)
% 50 66,67 133,33
3 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)
% 50 33,33 133,33
Capaian Sasaran Program 7
(IKU 1 + IKU 2 + IKU 3)/3
(100% + 133,33% + 133,33%)/3 122,22%
Pencapaian sasaran program 7 didukung dengan dana sebesar
Rp53.245.000.00 atau 95,08% dari anggaran sebesar Rp56.000.000,00 dan
SDM sebanyak 214 OH, atau 85,60% dari rencana sebanyak 250 OH.
Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran
strategis 7 telah efisien. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU sasaran
strategis sebesar 122,22% lebih tinggi dibandingkan capaian penggunaan dana
sebesar 95,08% dan penggunaan OH sebesar 85,60%.
b. Kinerja Dukungan Pengawasan
Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis berdasarkan tujuan dan
sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dalam mendukung
berjalannya fungsi utamanya sebagai auditor intern pemerintah dapat diuraikan
sebagai berikut
2017
L K I
N
Halaman | 54 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
SASARAN PROGRAM 8 TERSEDIANYA DUKUNGAN TEKNIS KEPUASAN ATAS PELAYANAN
SEKRETARIAT UTAMA
Sasaran program “Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan
Sekretariat Utama” diukur dengan IKU berupa “Persepsi kepuasan layanan
Sekretariat Utama” meliputi empat layanan yaitu kepegawaian, keuangan,
keprolapan serta umum. Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat
bergantung pada suatu keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para
penerima layanan dapat terpenuhi. Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan
diperoleh melalui survei dengan menyebarkan kuesioner kepada para penerima
layanan dalam hal ini pegawai dari seluruh unit kerja di lingkungan Perwaklan BPKP
Provinsi Gorontalo dan dihitung menggunakan metode skala likert 1-10.
Realisasi IKU “Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama” sebesar 7,46 skala
likert atau mencapai 106,57% dari target tahun 2017 sebesar 7 skala likert. Capaian
tersebut merupakan rata-rata capaian persepsi kepuasan pada empat layanan
sebagaimana disajikan pada Tabel 3.19.
Tabel 3.18 Capaian Sasaran Program 8
No Layanan Skor Persepsi Target Capaian
(%)
1 Kepegawaian 7.28 7 104.00
2 Keuangan 8.02 7 114.57
3 Prolap 7.37 7 105.28
4 Umum 7.16 7 102.28
Rata-rata 7.46 7 106.57
Capaian IKU “Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama” menyerap dana
sebesar Rp10.221.146.616,00 atau 96,93% dari anggaran sebesar
Rp10.545.011.000,00, dan SDM sebanyak 1.956 OH atau 82,53% dari rencana
sebanyak 2.370 OH.
Dari sisi penggunaan dana dan sumber daya manusia (OH), IKU “Persepsi
kepuasan layanan Sekretariat Utama” telah dicapai secara efisien.
Kondisi ini terlihat dari capaian IKU sebesar 106,42% lebih tinggi dibandingkan
dengan capaian penggunaan dana sebesar 96,93% dan capaian OH sebesar
82,52%.
2017
L K I
N
Halaman | 55 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
C. REALISASI ANGGARAN
Untuk mencapai sasaran strategis, sasaran hasil (outcome), maupun sasaran
keluaran (output) yang telah ditetapkan, dibutuhkan input berupa sumber daya salah
satunya dana. Hal ini adalah salah satu perwujudan dari anggaran berbasis kinerja.
Realisasi anggaran yang disajikan pada Tabel 3.19 di bawah ini merupakan
realisasi sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Perwakilan BPKP
Provinsi Gorontalo tahun 2017.
1. Realisasi Anggaran per Program
Tabel 3.19 Realisasi Anggaran per Program
No. Nama Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP
980.155.000 937.737.428
95,67
2 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan BPKP
10.135.293.000 9.837.924.114
97,07
3 Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
409.718.000 383.222.502 93,53
4 Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana
0 0 0
JUMLAH 11.525.166.000 11.158.884.044 96,82
Dari tabel 3.19 dapat diketahui bahwa total realisasi anggaran Perwakilan
BPKP Provinsi Gorontalo adalah sebesar Rp11.158.844.044 atau 96,82%
dari anggaran sebesar Rp11.525.166.000,00. Hal ini menunjukkan
penyerapan anggaran di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sangat baik.
2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja
Tabel 3.20
Realisasi Anggaran per Jenis Belanja
No. Kode Belanja Jenis Belanja (DIPA) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 51 Pegawai 8.263.200.000 8.230.141.197 99,60
2 52 Barang 3.261.966.000 2.928.742.847 89,78
3 53 Modal 0 0 0
JUMLAH 11.525.166.000 11.158.884.044 96,82
2017
L K I
N
Halaman | 56 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Dari tabel 3.20 dapat diketahui bahwa belanja pegawai memiliki penyerapan
paling baik pada angka 99,60%, diikuti belanja barang 89,78.
2017
L K I
N
Halaman | 57 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
BAB IV
aporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, di samping
merupakan pertanggungjawaban kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
dalam mencapai sasaran program dan IKU tahun 2017, juga mencerminkan sejauh
mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Realisasi kinerja BPKP tahun 2017
tercermin dari pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:
Tabel 4.1
Capaian Sasaran Program Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Tahun 2017
No Sasaran Program Capaian IKU
1 Sasaran Program 1 IKU 1 Tercapai 100,51%
IKU 2 Tercapai 109,40%
2 Sasaran Program 2 IKU 3 Tercapai 200,00%
IKU 4 Tercapai 142,86%
IKU 5 Tercapai 166,67%
3 Sasaran Program 3 IKU 6 Belum Tercapai
4 Sasaran Program 4 IKU 7 Belum Tercapai
5 Sasaran Program 5 IKU 8 Tercapai 75%
6 Sasaran Program 6 IKU 9 Tercapai 100,00%
IKU 10 Tercapai 150,02%
IKU 11 Tercapai 100,00%
IKU 12 Tercapai 200,00%
IKU 13 Tercapai 30,87%
IKU 14 Belum Tercapai
7 Sasaran Program 7 IKU 15 Tercapai 100,00%
IKU 16 Tercapai 133,33%
IKU 17 Tercapai 133,33%
8 Sasaran Program 8 IKU 18 Tercapai 106,57%
PENUTUP
2017
L K I
N
Halaman | 58 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Uraian ringkas hasil pengukuran dari delapan IKU tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Sasaran Program “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan
Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi”, diukur berdasarkan dua IKU
sebagai berikut:
a. Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern
Pengelolaan Program Prioritas Nasional dengan realisasi 55,56% dari
target 55% sehingga memperoleh capaian 101,02%.
b. Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko
dan pengendalian intern pengelolaan korporasi dengan realisasi
60,17% dari target 55% sehingga memperoleh capaian 109,40%.
2. Sasaran Program “Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan
Keinvestigasian”, diukur berdasarkan tiga IKU sebagai berikut:
a. Presentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di
persidangan dengan realisasi 95,65% dari target 40% sehingga
memperoleh capaian 200%.
b. Presentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh
APH dengan realisasi 100% dari target 70% sehingga memperoleh
capaian 142,86%.
c. Presentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K dengan realisasi 100% dari target 60% sehingga memperoleh
capaian 166,67%.
3. Sasaran Program “Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan
Pembangunan Nasional”, diukur berdasarkan IKU sebagai berikut:
a. Presentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan/ audit
penyesuaian harga, belum tercapai.
4. Sasaran Program “Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi
dalam pencegahan korupsi” dikur bedasarkan IKU sebagai berikut:
a. Presentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA),
belum tercapai.
5. Sasaran Program “Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat
Terhadap Korupsi”, diukur berdasarkan IKU sebagai berikut:
a. Presentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang
mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat dengan realisasi
75% dari target 60% sehingga memperoleh capaian 125%.
2017
L K I
N
Halaman | 59 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
6. Sasaran Program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP pada Pemerintah
Daerah/Korporasi” diukur berdasarkan enam IKU sebagai berikut:
a. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3), dengan realisasi 100%
dari target 100% sehingga memperoleh capaian 100%.
b. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3), dengan realisasi
50% dari target 33,33% sehingga memperoleh capaian 150,02%.
c. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2), dengan realisasi
50% dari target 50% sehingga memperoleh capaian 100%
d. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1), dengan realisasi
0% dari target 16,67% sehingga memperoleh capaian 200% dengan
menggunakan rumus minimize.
e. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD
yang dibina, dengan realisasi 16,67% dari target 54% sehingga
memperoleh capaian 30,87%.
f. Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina,
belum tercapai.
7. Sasaran Program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda”
diukur berdasarkan tiga IKU sebagai berikut:
a. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3), tercapai 100%.
b. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3), dengan
realisasi 66,67% dari target 50% sehingga memperoleh capaian
133,33%.
c. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2), dengan
realisasi 33,33% dari target 50% sehingga memperoleh capaian
133,33% dengan menggunakan rumus minimize.
8. Sasaran Program “Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam
pengawasan Perwaklan BPKP Provinsi Gorontalo” diukur berdasarkan IKU
“Persepsi kepuasan layanan kesestamaan” dengan capaian 106,57%.
Disadari sepenuhnya bahwa pencapaian sasaran strategis memerlukan upaya dan
kerja keras yang berkesinambungan. Kendala pencapaian sasaran strategis dapat
diidentifikasi sebagai berikut:
1. Pedoman Evaluasi Maturitas SPIP pada Pemda masih dalam proses
penyempurnaan.
2. Peningkatan level maturitas SPIP dan kapabilitas APIP menjadi level 3 tidak
dapat dicapai dalam waktu singkat.
2017
L K I
N
Halaman | 60 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
3. Kurangnya koordinasi secara efektif dengan Pemda.
4. Belum dirasakan manfaat nyata dari SPIP dan Kapabilitas APIP oleh Pemda.
5. Kurangnya komitmen pimpinan mitra kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi
yang disampaikan oleh BPKP.
Langkah-langkah yang direncanakan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja
antara lain adalah:
1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP mitra kerja
untuk mendorong peningkatan kapabilitas APIP.
2. Meningkatkan/mengembangkan kompetensi SDM BPKP.
3. Memantau dan mendorong instansi yang dievaluasi untuk menetapkan
kebijakan sesuai dengan rekomendasi yang disarankan.
4. Melaksanakan diklat/sosialisasi/workshop penyelenggaraan SPIP dan
Kapabilitas APIP bagi Pemerintah Daerah.
5. Meningkatkan intensitas pembimbingan teknis penyelenggaraan SPIP dan
Kapabilitas APIP.
6. Berkoordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Daerah untuk percepatan
peningkatan kapabilitas APIP serta implementasi dan internalisasi
penyelenggaraan SPIP menuju level 3 secara integral dalam kegiatan instansi,
sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja instansi.
Lampiran 1
Penggunaan
Dana
Penggunaan
SDM/OH
Anggaran (Rp000) Realisasi (Rp000) % Rencana Realisasi %
Efisien/
Tidak Efisien
Efisien/
Tidak Efisien
1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9=8/7 10 11 12=11/10 13 14
546.780,00 445.391,77 81,46% 7.750 6.410 82,71% Efisien Efisien
1 Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan
Pengendalian Intern Pengelolaan Program Prioritas
Nasional
%
55 55,56 101,02
2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola,
manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan
korporasi
%
55 60,17 109,40
84.454,00 93.275,00 110,44% 838 766 91,41% Efisien Efisien
3 Presentase hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan di persidangan
%40 95,65 200,00
4 Presentase hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaaoleh APH
%70 100 142,86
5 Presentase hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaaoleh K/L/P/K
%60 100 166,67
10.400,00 2.550,00 24,52% 110 100 90,91% Tidak Efisien Tidak Efisien
6 Presentase penyelesaian hambatan kelancaran
pembangunan
%70 0 0
7.700,00 750,00 9,74% 90 10 11,11% Tidak Efisien Tidak Efisien
7 Presentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP
(termasuk FRA)
%50 0 0
7.700,00 900,00 11,69% 90 30 33,33% Efisien Efisien
8 Presentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK)
yang mengimplementasikan sistem pengaduan
masyarakat
%
60 75 125,00
155.405,00 161.321,31 103,81% 1.600 1.476 92,25 Tidak Efisien Efisien
9 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3) % 100 100 100,00
10Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)
%33,33 50 150,02
11Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)
%50 50 100,00
12Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1)
%16,67 0 200,00
13 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat
baik dari BUMD yang dibina
%54 16,67 30,87
14 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari
BLUD yang dibina
%60 0 0
56.000,00 53.245,00 95,08% 250 214 85,60 Efisien Efisien
10 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % 100 100 100
Sasaran Program 4. Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi
Sasaran Program 5. Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat Terhadap Korupsi
SDM (OH)
CAPAIAN KINERJA OUTCOME TAHUN 2017
PERWAKILAN BPKP PROVINSI GORONTALO
Keuangan
Sasaran Program 6. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah/ Korporasi
Sasaran Program 7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
No Indikator Kinerja Utama Satuan
Sasaran Program 1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi
TargetCapaian
(%)Realisasi
Sasaran Program 2. Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian
Sasaran Program 3. Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Page 1 of 2
Lampiran 1
Penggunaan
Dana
Penggunaan
SDM/OH
Anggaran (Rp000) Realisasi (Rp000) % Rencana Realisasi %
Efisien/
Tidak Efisien
Efisien/
Tidak Efisien
SDM (OH)KeuanganNo Indikator Kinerja Utama Satuan TargetCapaian
(%)Realisasi
11Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)
%50 66,67 133,33
13Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)
%50 33,33 133,33
10.545.011,00 10.221.146,62 96,93% 2370 1956 82,53 Efisien Efisien
16 Persepsi Kepuasan Layanan Kesestamaan Likert
1 - 107 7,46 106,57
Sasaran Program 8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis dalam Pengawasan BPKP
Page 2 of 2
Lampiran 2
Tahun
2016
Tahun
2017
Naik/
Turun
Tahun
2016
Tahun
2017
Naik/
Turun
1 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan
pengendalian intern pengelolaan program nasional % 45 55 Naik 54,76 55,56 Naik
2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola,
manajemen risiko dan pengendalian intern
pengelolaan korporasi
% 100 55 Turun 80 60,17 Turun
3 Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian % 60 0 Turun 100 0 Turun
1 Presentase hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan di persidangan% - 40 Naik 0 95,65 Naik
2 Presentase hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaaoleh APH% - 70 Naik 0 100 Naik
3 Presentase hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaaoleh K/L/P/K% - 60 Naik 0 100 Naik
3 Meningkatnya Penyelesaian
Hambatan Pelaksanaan
Pembangunan Nasional
1 Presentase penyelesaian hambatan kelancaran
pembangunan % - 70 Naik 0 0 N/A
4 Meningkatnya Kualitas tata
kelola pemerintah dan korporasi
dalam pencegahan korupsi
1 Presentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP
(termasuk FRA)% - 50 Naik 0 0 N/A
5 Meningkatnya Kepedulian
K/L/P/K dan Masyarakat
Terhadap Korupsi
1 Presentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi
(KPAK) yang mengimplementasikan sistem
pengaduan masyarakat
% - 60 Naik 0 0 N/A
1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)% 100 100 Tetap 100 100 Tetap
2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)% 10 33,33 Naik 0 50 Naik
3 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)% - 50 Naik 0 50 Naik
4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1)% - 16,67 Naik 0 0 Naik
5 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal
berpredikat baik dari BUMD yang dibina% 52 54 Naik 32,06 30,87 Turun
1
No
Perbaikan pengelolaan program
prioritas nasional dan
pengelolaan keuangan
negara/korporasi
Meningkatnya kualitas
penerapan SPIP
Pemda/korporasi
Sasaran Program
Meningkatnya Efektivitas Hasil
Pengawasan Keinvestigasian
2
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA OUTCOME TAHUN 2016 DAN 2017
PERWAKILAN BPKP PROVINSI GORONTALO
6
Rencana Realisasi
SatuanIndikator Kinerja Program
Page 1 of 2
Lampiran 2
Tahun
2016
Tahun
2017
Naik/
Turun
Tahun
2016
Tahun
2017
Naik/
Turun
No Sasaran Program
Rencana Realisasi
SatuanIndikator Kinerja Program
6 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari
BLUD yang dibina% 58 60 Naik 0 0 Tetap
1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)% 100 100 Tetap 100 100 Tetap
2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level
3)% 16,67 50 Naik 16,67 66,67 Naik
3 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level
2)% 66,67 50 Turun 83,33 33,33 Naik
4 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level
1)% 16,67 - - 0 0 -
4 Meningkatnya kualitas
pelayanan dukungan teknis
dalam pengawasan BPKP
1 Persepsi kepuasan layanan ketatausahaan (skala
likert 1-10) Skala Likert 7 7 Tetap 7,8 7,46 Turun
7 Meningkatnya kapabilitas
pengawasan intern Pemda
Meningkatnya kualitas
penerapan SPIP
Pemda/korporasi
6
Page 2 of 2
Lampiran 3
Target
2017 Anggaran Realisasi %
2 3 4 5 6=5/4 7 8 9=8/7
Laporan Hasil Pengawasan
BPKP PerwakilanLap 86 86 100,00% 924.083 817.147 88,43%
LHP Pembinaan SPIP BPKP
PerwakilanLap 8 8 100,00% 72.205 67.345 93,27%
Surat Kepala Perwakilan
BPKP kepada Pemda,
Menyampaikan Rekomendasi
Hasil Asistensi dan Penilaian
Maturitas Penyelenggaraan
SPIP di Provinsi/Kab/Kota
Surat 7 7 100,00% - - 0,00%
LHP Peningkatan Kapabilitas
APIP BPKP PerwakilanLap 8 8 100,00% 56.000 53.245 95,08%
Surat Kepala Perwakilan
BPKP kepada Pemda,
Menyampaikan Rekomendasi
Hasil Bimtek dan Penilaian
Kapabilitas APIP di
Provinsi/Kab/Kota
Surat 7 7 100,00% - - 0,00%
2
Tersedianya
dukungan
manajemen dan
pelaksanaan tugas
teknis lainnya dalam
mencapai kepuasan
layanan
Laporan Dukungan
Manajemen Perwakilan BPKPLap 12 12 100,00% 409.718 383.223 93,53%
3
Termanfaatkannya
aset secara optimal
dalam mencapai
kepuasan layanan
pegawai
Tersedianya sarana dan
prasarana BPKPUnit 0 0 0,00% - - 0,00%
CAPAIAN KINERJA OUTPUT TAHUN 2017
PERWAKILAN BPKP PROVINSI GORONTALO
Keuangan
1
Tersedianya
informasi hasil
pengawasan pada
Perwakilan BPKP
Realisasi Capaian (%)
1
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Output Satuan
Page 1 of 1
Lampiran 4
2016 2017Naik/
Turun2016 2017
Naik/
Turun
2 3 2 3 3 2 3 3
Laporan Hasil Pengawasan
BPKP PerwakilanLaporan 99 86 Turun 98 86 Turun
LHP Pembinaan SPIP BPKP
PerwakilanLaporan 25 8 Turun 25 8 Turun
Surat Kepala Perwakilan BPKP
kepada Pemda, Menyampaikan
Rekomendasi Hasil Asistensi
dan Penilaian Maturitas
Penyelenggaraan SPIP di
Provinsi/Kab/Kota
Surat - 7 Naik - 7 Naik
LHP Peningkatan Kapabilitas
APIP BPKP PerwakilanLaporan 2 8 Naik 2 8 Naik
Surat Kepala Perwakilan BPKP
kepada Pemda, Menyampaikan
Rekomendasi Hasil Bimtek dan
Penilaian Kapabilitas APIP di
Provinsi/Kab/Kota
Surat - 7 Naik - 7 Naik
2
Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan
layanan
Laporan Dukungan Manajemen
Perwakilan BPKPLaporan 80 12 Turun 80 12 Turun
3Termanfaatkannya aset secara optimal dalam
mencapai kepuasan layanan pegawai
Tersedianya sarana dan
prasarana BPKPUnit 5 - Turun 5 - Turun
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA OUTPUT TAHUN 2016 DAN 2017
PERWAKILAN BPKP PROVINSI GORONTALO
1
1Tersedianya informasi hasil pengawasan pada
Perwakilan BPKP
Rencana Realisasi
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Output Satuan
Page 1 of 1