Download - Kajian UU No 24 Tahun 1992.pdf
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Seiring dengan bergulirnya arus reformasi dalam berbagai bidang
kehidupan bangsa Indonesia, maka telah terjadi peningktan kesadaran dalam
pemahaman masyarakat terhadap penataan ruang. Selain itu penataan ruang
saat ini telah menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk memecahkan
berbagai permasalahan bangsa antara lain :
o masalah pemerataan pembangunan, khususnya antara kawasan barat
dan kawasan timur Indonesia ;
o masalah bencana dan kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan ruang
yang kurang terkendali ;
o masalah kurang efisiennya pembangunan infrastruktur akibat tidak
selarasnya antara rencana tata ruang dengan penerapannya ;
o masalah lemahnya penegakan hukum dalam pemanfaatan ruang
sebagai akibat banyak hal, diantaranya kelemahan dalam pengaturan
pemanfaatan ruang sendiri dan lain-lain.
Di lain pihak dengan semakin efektifnya perdagangan bebas internasional,
telah membuat pemanfaatan ruang semakin dituntut perannya dalam
meningkatkan nilai kompetisi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam
menarik investasi dalam rangka pertumbuhan ekonomi, kemajuan budaya lokal,
dan kelestarian fungsi lingkungan demi tercapainya kesejahteraan bangsa
Indonesia yang dicita-citakan.
Sebenanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan ruang,
telah memberikan landasan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan, dan
pengendalian pemanfaatan ruang sebagai wadah bagi kegiatan manusia dan
makhluk hidup lainnya di Indonesia.
Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tersebut, penataan ruang
adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalain
pemanfaatan ruang. Sementara itu dalam penyusunan rencana tata ruang, sesuai
dengan ketentuan diperlukan pengkajian dariberbagai aspek, termasuk aspek
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 1
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang fisik lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi. dalam prosesnya, penataan ruang
ini diharuskan melibatkan seluruh stakeholder, termasuk masyarakat.
Ditinjau dari apa yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut,
agaknya penataan ruang dapat dikatakan sebagai senjata pamungkas, karena
baik definisinya, proses penyelenggaraannya, serta aspek yang dijadikan
landasan dalam penyusunan rencananya, sudah mencakup semua unsur. Bahkan
hampir dapat dikatakan tidak ada aspek, ataupun institusi yang tidak terlibat
dalam penyelenggaraan penataan ruang.
Penataan ruang mempunyai fungsi strategis dalam pembangunan nasional
terutama sebagai landasan keterpaduan pembangunan. Undang-undang No. 24
tahun 1992 tentang Penataan Ruang (UUPR) merupakan landasan hukum yang
mengatur secara umum bagi kegiatan penataan ruang. Adapun sifat UUPR yang
umum tersebut senantiasa memerlukan penjabaran yang lebih detail dan teknis
untuk menjadikan Kaidah-kaidah pengaturan di dalamnya tersebut lebih
operasional.
Belum disusunnya beberapa peraturan pelaksanaan sebagaimana di
amanatkan dalam UUPR menyebabkan ketidaklengkapan kaidah pengaturan yang
diperlukan untuk melaksanakan kegiatan penataan ruang, sehingga penataan
ruang belum efektif.
Untuk itu amanat UUPR perlu segera ditindaklajuti dengan segera
dilakukan penyusunan peraturan pelaksanaan bidang penataan ruang. Ada
banyak peraturan pelaksanaan bidang penataan ruang yang diamanatkan untuk
disusun, karena itu perlu ada suatu prioritas dalam pelaksanaannya, dalam hal
ini diperlukan suatu rencana induk pengembangan pelaksanaan peraturan
perundang-undangan bidang penataan ruang yang dapat dijadikan sebagai
guidelines bagi pengembangan pelaksanaan peraturan perundang-undangan
bidang penataan ruang.
1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud dari kegiatan penyusunan rencana induk pengembangan
pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang adalah
sebagai langkah awal dalam menyusun program pelaksanaan peraturan
perundang-undangan di bidang penataan ruang.
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 2
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan sebuah
pedoman sebagai acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
sebagai pelaksanaan dari undang-undang penataan ruang.
1.3. Sasaran
Sasaran dari kegiatan penyusunan rencana induk pengembangan
pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang ini adalah
agar pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang penataan
ruang sesuai dengan rencana induk, dan skala prioritas penyusunannya.
1.4. Manfaat dan Keluaran yang diharapkan
Manfaat dari kegiatan penyusunan rencana induk pengembangan
pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang ini adalah
tersedianya pedoman sebagai acuan dalam penyusunan peraturan perundang-
undangan bidang penataan ruang.
Sedangkan keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya rencana induk
pengembangan pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang penataan
ruang.
1.5. Ruang Lingkup Pekerjaan
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka perlu dilakukan
tahapan-tahapan kegiatan yang meliputi hal-hal sbb:
a. Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang penataan
ruang.
b. Kajian terhadap undang-undang penataan ruang dan peraturan perundang
lain bidang penataan ruang yang terkait.
c. Penyusunan konsep kerangka induk peraturan perundang-undangan bidang
penataan ruang.
d. Pelaksanaan lokakarya.
e. Penyusunan struktur draft rencana induk.
f. Penyusunan materi muatan rencana induk.
g. Penyusunan laporan.
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 3
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang 1.6. Sistimatika Pembahasan.
Secara garis besar uraian pembahasan Laporan Pendahuluan untuk
pekerjaan penyusunan rencana induk pengembangnan pelaksanaan peraturan
perundang-undangan bidang penataan ruang, dibagi menjadi lima Bab sebagai
berikut :
Bab I : PENDAHULUAN.
Berisi penjelasan mengenai latar belakang diperlukannya rencana
induk pengembangan pelaksanaan peraturan perundang-undangan
bidang penataan ruang, dan diuraikan juga mengenai maksud dan
tujuan, sasaran dan produk yang dihasilkan dari kegiatan ini, serta
sistimatika penulisan Laporan Pendahuluan.
Bab II : INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG
PENATAAN RUANG
Berisikan hasil inventarisasi perundang-undangan yang berbentuk
undang-undang, peraturan pemerintah dan rancangan undang-
undang.
Bab III : KAJIAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
TERKAIT DENGAN BIDANG PENATAAN RUANG
Berisikan hasil kajian dari undang-undang, peraturan pemerintah dan
rancangan undang-undang dari hasil inventarisasi.
Bab IV : FAMILY TREE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENATAAN
RUANG
Berisikan family tree dari Undang-Undang dari Nomor 24 Tahun 1992,
RUU Revisi terhadap UU Nomor 24 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah
Nomor 69 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997,
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah
Nomor 16 Tahun 2003, RPP tentang Kriteria dan Tata Cara
Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang, RPP tentang Penataan
Ruang Kawasan Tertentu, RPP tentang Penataan Ruang Kawasan
Perkotaan, dan RPP tentang Penataan Ruang Kawasan Perdesaan.
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 4
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang Bab V : PENYUSUNAN KRITERIA DAN DAFTAR SKALA PRIORITAS PERATURAN
PELAKSANAAN BIDANG PENATAAN RUANG
Berisikan uraian fungsi hukum dalam pembangunan, kriteria prioritas
penyusunan peraturan perundang-undangan, dan daftar skala
prioritas.
Bab VI : POKOK-POKOK MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BERDASARKAN PRIORITAS.
Berisikan substansi materi muatan Rancangan Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden,
Rancangan Peraturan Menteri dan tabel rencana tindak.
Bab VII : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 5
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
BAB II INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG PENATAAN RUANG
Dalam rangka Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan
Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang, kegiatan awal yang
harus dilakukan adalah melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan
bidang penataan ruang. Inventarisasi tersebut dilakukan terhadap peraturan
perundang-undangan yang telah ditetapkan atau telah berlaku, maupun
terhadap Rancangan Undang_Undang, termasuk Rancangan Undang-Undang
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang.
Hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan dan Rancangan Undang-
Undang yang terkait dengan bidang penataan ruang tersebut, adalah sebagai
berikut :
2.1. Undang-Undang
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria.
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen
Indonesia.
c. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia.
d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United
Nations Convention on The Law of The Sea ( Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut ).
f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya
Alam Hayati.
g. Undang-Undanmg Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman.
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 6
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
h. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman.
j. Undang-Undang Nomoe 15 Tahun 1992 tentqng Penerbangan.
k. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup.
m. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
n. Undang-Undang Nomnor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
o. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara.
p. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
2.2. Peraturan Pemerintah
a. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak
dan Kewajiban serta Bentuk Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam
Penataan Ruang.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahiun 1997 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap
Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang berdiri sendiri.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta
untuk Penataan Ruang Wilayah.
f. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan
Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam melaksanakan Hak
Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan yang
ditetapkan.
g. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan
Tanah.
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 7
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang 2.3. Rancangan Undang-Undang
a. Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam.
b. Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Agraria.
c. Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor
24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ( Hasil Revisi Tanggal 12-10-
2005).
PERBANDINGAN PERATURAN PELAKSANAAN YANG DIAMANATKAN OLEH UNDANG-UNDANG PENATAAN RUANG
UU Nomor 24 Tahun 1992 RUU Hasil Revisi UU Nomor 24 Tahun 1992
1. RUU tentang Penataan ruang lautan dan ruang udara di luar wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota ( Pasal 9 ayat 2 )
2. RUU tentang Penataan Laut dan Udara di Luar Batas Wilayah Nasional (Pasal 9 ayat 2)
3. RPP tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan ( Pasal 23 ayat 3 )
4. RPP tentang Kawasan Perdesaan( Pasal 23 ayat 3 )
5. RPP tentang Kriteria Dan Tata Cara Peninjauan Kembali dan atau Penyempurnaan Rencana Tata Ruang ( Pasal 13 ayat 4 )
6. RPP tentang Penatagunaan Tanah ( Pasal 16 ayat 2 )
7. RPP tentang Penatagunaan Air ( Pasal 16 ayat 2 )
8. PP Nomor 47 Tahun 1997 tentang RTRWN
9. RPP tentang Penataan Ruang Kawasan Tertentu (Pasal 23 ayat 3)
10. PP Nomor 69 Tahun 1996 tentang Tata Cara dan Bentuk Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
11. PP Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang wilayah.
12. RPP tentang Penetapan Ruang Kawasan Tertentu
13. Ra.Per.Pres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Tertentu ( Pasal 23 ayat 2 )
1. RUU RTRWN ( Pasal 20 ayat 4 ) 2. RPP tentang Kriteria dan tatacara
peninjaunan kembali dan atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang ( Pasal 17 ayat 3 )
3. RPP tentang Strategi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang nasional wilayah pulau/ kepulauan ( Pasal 20 ayat 5 )
4. RPP tentang Penetapan kawasan strategis nasional ( Pasal 21 ayat 2 )
5. RPP tentang Pola pengelolaan tataguna tanah( Pasal 31 ayat 3 )
6. RPP tentang Pola pengelolaan sumberdaya air ( Pasal 31 ayat 3 )
7. RPP tentang Pola pengelolaan : tataguna udara ( Pasal 31 ayat 3 )
8. RPP tentang Pola pengelolaan : tataguna sumberdaya alam( Pasal 31 ayat 3 )
9. RPP tentang Tatacara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang ( Pasal 46 ayat 2 )
10. Ra.Per.Pres tentang Rencana tata ruang kawasan strategis nasional ( pasal 21 ayat 1 )
11. Ra.Per.Men tentang Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang ( Pasal 41 )
12. Ra.Perda Provinsi tentang Rencana tata ruang wilayah Provinsi(Pasal 23 ayat 5 )
13. Perda Kabupaten tentang Rencana tata ruang wilayah kabupaten( Pasal 25 ayat 6 )
14. Perda Kota tentang Rencana tata ruang wilayah kota ( belum diatur secara implisit dalam RUU Revisi )
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 8
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
BAB III KAJIAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN BIDANG PENATAAN RUANG
3.1. Undang-undang.
Dari hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berupa
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Undang-Undang,
kemudian dilakukan kajian. Adapun kajian dan hasil kajian atas peraturan
perundang-undangan tersebut, sebagai berikut :
1). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria.
Pasal 2
(1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar
dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang
angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu
pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi
kekuasaan seluruh rakyat.
(4) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat
dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-
masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan
dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 3
Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan
hak ulayat dan hakhak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum
adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa
sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan
atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-
undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 9
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
Pasal 4
(1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam
pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi,
yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh
orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang orang
lain serta badan-badan hukum.
(2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi
wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian
pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar
diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan
penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini
dan peraturanperaturan hukum lain yang lebih tinggi.
(3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal
ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.
Pasal 6
Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
Pasal 14.
(1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (3)
, pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam
rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai
persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa
serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya:
a. untuk keperluan Negara,
b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai
dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial,
kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian,
peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 10
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan
pertambangan.
(2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan
mengingat peraturanperaturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah
mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta
ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah
masing-masing.
(3) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini
berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari
Presiden, Daerah Tingkat II dari, Gubernur/Kepala Daerah yang
bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/Walikota/Kepala
Daerah yang bersangkutan.
Pasal 16.
(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1)
ialah:.
a. hak milik, b. hak guna-usaha, c. hak guna-bangunan, d. hak pakai,
e. hak sewa, f. hak membuka tanah, g. hak memungut hasil hutan, h.
hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang
akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya
sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.
(2) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal
4 ayat (3) ialah: a. hak guna air, b. hak pemeliharaan dan
penangkapan ikan, c. hak guna ruang angkasa.
Pasal 17.
(1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai
tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum
dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak
tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 11
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
(2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini
dilakukan dengan peraturan perundangan didalam waktu yang
singkat.
(3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum
termaksud dalam ayat (2) Pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan
ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang
membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah.
(4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang
akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara
berangsurangsur.
Pasal 18.
Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta
kepentingan bersama, dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut,
dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur
dengan Undang-undang.
Pasal 19.
(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 21.
(1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
(2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat
mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.
(3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh
hak milik karenapewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta
karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang
mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini
kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu didalam
jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 12
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut
lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena
hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-
hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.
(4) Selama seseorang disamping kewarga-negaraan Indonesianya
mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai
tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3)
pasal ini.
Hasil Kajian :
Bahwa beberapa pasal dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi
dasar acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang penataan ruang.
konsep dasar hukum tata ruang Indonesia mencakup konsep tiga dimensi,
yaitu bumi, air, dan ruang udara yang pada hakikatnya berfungsi sosial.
2). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen
Indonesia, antara lain menetapkan :
Pasal 1 huruf a.
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
a. Landas Kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah dibawahnya
diluar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam
Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman 200 Meter
atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan
eksploitasi kekayaan alam.
Pasal 2.
Penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di Landasan
Kontinen Indonesia serta pemilikannya ada pada negara.
Pasal 3.
Dalam hal landas kontinen Indonesia, termasuk depresi-depresi yang
terdapat di landas kontinen Indonesia, berbatasan dengan negara lain,
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 13
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
penetapan garis batas landas kontinen dengan negara lain dapat dilakukan
dengan cara mengadakan perundingan untuk mencapai suatu persetujuan.
Pasal 6
(2) Untuk melindungi instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat
lainnya tersebut pada ayat (1) pasal ini terhadap gangguan pihak
ketiga, Pemerintah dapat menetapkan suatu daerah terlarang yang
lebarnya tidak melebihi 500 meter, dihitung dari setiap titik terluar
pada instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya
disekeliling instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya
yang terdapat di Landas Kontinen dan/atau diatasnya.
Pasal 6
(3) Disamping daerah terlarang tersebut pada ayat (2) pasal ini
Pemerintah dapat juga menetapkan suatu daerah terbatas selebar
tidak melebihi 1.250 meter terhitung dari titik-titik terluar dari daerah
terlarang itu, dimana kapal-kapal pihak ketiga dilarang membuang
atau membongkar sauh.
Hasil Kajian:
Pengertian ruang dalam peraturan perundang-undangan bidang penataan
ruang perlu memperhatikan pengertian ruang diluar wilayah teritorial
berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 yang telah diratifikasi dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, seperti : ruang di atas, di bawah, dan
dasar laut sesuai dengan konsep Landas Kontinen Indonesia (Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1973), Ruang Zona Ekonomi Eksklusif (sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983), serta pengertian Negara
kepulauan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996).
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 14
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang 3). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia, antara lain menetapkan :
Pasal 2.
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan
dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan
undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar
laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200
(duaratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
Penjelasannya
Pasal ini menegaskan dan mengukuhkan definisi geografis Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia yang tercantum dalam pengumuman Pemerintah
Republik Indonesia tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia tertanggal 21
maret 1980.
Pasal 3.
(1). Apabila Zona Eksklusif Indonesia tumpang tindih dengan zona eksklusif
negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan
dengan Indonesia, maka batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia
dan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Republik
Indonesia dan negara yang bersangkutan.
(2). Selama persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ada
dan tidak terdapat keadaan-keadaan khusus yang perlu
dipertimbangkan, maka batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia
dan negara tersebut adalah garis tengah atau garis sama jarak antara
garis-garis pangkal laut wilayah atau titik-titik terluar negara tersebut,
kecuali jika dengan negara tersebut telah dicapai persetujuan tentang
pengaturan sementara yang berkaitan dengan batas Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia termaksud.
Penjelasannya
Pasal ini memberikan ketentuan bahwa prinsip sama jarak digunakan untuk
menetapkan batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dengan negara
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 15
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
tetangga, kecuali jika terdapat keadaan-keadaan khusus yang perlu
dipertimbangkan sehingga tidak merugikan kepentingan nasional.
Keadaan khusus tersebut adalah misalnya terdapatnya suatu pulau dari
negara lain yang terletak dalam jarak kurang dari 200 mil laut dari garis
pangkal untuk menetapkan lebarnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Pasal 4.
Di zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan
melaksanakan :
Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksloitasi, pengelolaan dan
konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan
tanah di bawahnya serta air diatasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk
eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan
tenaga dari air, arus dan angin;
Penjelasannya
Hak berdaulat Indonesia yang dimaksud oleh undang-undang ini tidak sama
atau tidak dapat disamakan dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan
dilaksanakan oleh Indonesia atas laut wilayah, perairan Nusantara dan
perairan pedalaman Indonesia.
Berdasarkan hal tersebut di atas maka sanksi-sanksi yang diancam di Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia berbeda dengan sanksi-sanksi yang diancam di
perairan yang aberada di bawah kedaulatan Republik Indonesia tersebut.
Hak-hak lain berdasarkan hukum Internasional adalah hak Republik
Indonesia untuk melaksanakan penegakan hukum dan hotpursuit terhadap
kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai zona ekonomi eksklusif.
Kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional adalah kewajiban
Republik Indonesia untuk menghormati hak-hak negara lain, misalnya
kebebasan pelayaran dan penerbangan (freedom of navigation and
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 16
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
overflight), dan kebebasan pemasangan kabel-kabel dan pipa-pipa bawah
laut (freedom of the laying of submarine cables and pipelines)
Pasal 4.
(2). Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya,
hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan menurut
peraturan perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia,
persetujuan-persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara-
negara tetangga dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang
berlaku.
Penjelasannya
Ayat ini menentukan, bahwa sepanjang menyangkut sumber daya alam
hayati dan non hayati di dasar laut dan tanah di bawahnya terletak di
dalam batas-batas zona ekonomi eksklusif Indonesia hak berdaulat
Indonesia dilaksanakan dan diatur berdasarkan peraturan perundang-
undangan Indonesia yang berlaku di bidang landas kontinen serta
persetujuan-persetujuan internasional tentang landas kontinen yang
menentukan batas-batas landas kontinen antara Indonesia dengan negara-
negara tetangga yang pantainya saling berhadapan atau saling
berdampingan dengan Indonesia.
Hasil Kajian:
Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang akan
diatur dalam peraturan memperhatikan kepentingan internasional, khususnya
perundang-undangan bidang penataan ruang harus dibidang pelayaran dan
penerbangan internasional. Untuk itu pengaturan mengenai perencanaan,
pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang harus merujuk kepada
Hukum Internasional yang terkait; contoh, dalam hal pembangunan dan letak
pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi, dan bangunan-bangunan lainnya di
ruang ZEE harus memperhatikan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982.
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 17
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang 4). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian:
Pasal 3
Pembangunan industri bertujuan untuk :
(7). mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang
pembangunan daerah dalam rangka perwujudan Wawasan Nasional.
Pasal 9
Pengaturan dan pembinaan bidang usaha industri dilakukan dengan
memperhatikan :
(4). Pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan
hidup, serta pengamanan terhadap keseimbangan dan keserasian
sumber daya alam.
Pasal 20
(1). Pemerintah dapat menetapkan wilayah-wilayah pusat pertumbuhan
industri serta lokasi bagi pembangunan industri sesuai dengan
tujuannya dalam rangka perwujudan wawasan Nusantara.
Penjelasannya
(1) Pembangunan industri dasar dengan skala besar yang dilakukan untuk
mengolah langsung sumber daya alam termasuk sumber daya energi
yang terdapat di suatu daerah, perlu dimanfaatkan untuk mendorong
pembangunan cabang-cabang dan jenis-jenis industri yang saling
mempunyai kaitan, yang selanjutnya dapat dikembangkan menjadi
kawasan-kawasan industri.
Wilayah yang dikembangkan dengan berpangkal tolak pada
pembangunan industri dalam rangkaian seperti tersebut di atas, yang
dipadukan dengan kondisi daerah dalam rangka mewujudkan kesatuan
ekonomi nasional, merupakan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri.
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 18
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang Hasil Kajian :
Bahwa perencanaan dan pemanfaatan ruang untuk industri diatur secara
terbatas dalam Undang-undang tentang Perindustrian, oleh karena itu harus
disesuaikan dengan perencanaan dan pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan
kabupaten / kota yang melingkupi kawasan perindustrian yang bersangkutan
5). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United
Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut), ketentuan-ketentuan yang terkait
antara lain :
Pasal 2.
(1). Kedaulatan suatu Negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan
pedalamannya dan, dalam hal suatu Negara kepulauan perairan
kepulauannya, meliputi pulau suatu jalur laut yang berbatasan
dengannya yang dinamakan laut teritorial.
(2). Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar
laut dan tanah di bawahnya.
Pasal 3
Setiap Negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suatu
batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang
ditentukan sesuai dengan Konvensi ini.
Pasal 16.
(1). Garis-garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial seperti
ditentukan dalam pasal-pasal 7, 9, dan 10, atau batas-batas yang
ditarik daripadanya, serta penentuan garis-garis batas sesuai dengan
pasal-pasal 12 dan 15 harus tergambar dalam peta-peta dengan suatu
skala atau skala-skala yang cukup untuk meyakinkan posisinya.
Sebagai alternatif, suatu daftar titik-titik koordinat geografi yang
menyatakan data geodesi boleh dipakai.
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 19
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
(2). Negara pantai berkewajiban mengumumkan peta-peta atau daftar
koordinat geografi tersebut dan mendepositokan satu copy dari tiap-
tiap peta atau daftar dimaksud kepada Sekretaris Jenderal PBB.
Pasal 17
Menurut ketentuan Konvensi ini, kapal-kapal dari semua Negara, baik
Negara pantai maupun Negara tidak berpantai (Land Locked) mempunyai
hak lalu lintas damai melalui laut teritorial.
Pasal 33.
(1). Dalam suatu zone yang berbatasan dengan laut teritorialnya, yang
dinamakan zone tambahan, Negara pantai dapat melaksanakan
pengawasan yang diperlukan untuk :
(a) mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai,
fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya;
(b) menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut di
atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.
(2). Zone tambahan tidak dapat melebihi lebih 24 mil laut dari garis
pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
Pasal 55
Zone ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan
dengan laut teritorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang
ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi Negara
pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain, diatur oleh
ketentuan-ketentuan yang relevan dengan Konvensi ini.
Pasal 56 Ayat (1)
Dalam zone ekonomi eksklusif, Negara pantai mempunyai :
(a) Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi,
konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun
non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 20
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan
eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zone tersebut, seperti produksi
energi dari air, arus dan angin;
(b) Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan
dengan Konvensi ini berkenaan dengan :
(i) Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan;
(ii) Riset ilmiah kelautan;
(iii) Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
(iv) Hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam Konvensi ini.
Hasil Kajian:
Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang akan
diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang harus
memperhatikan hukum internasional yang berkaitan dengan pemanfaatan ZEE
yang dimiliki haknya oleh negara republik Indonesia.
6). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya, antara lain menetapkan :
Pasal 5
Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui
kegiatan :
a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta
ekosistemnya;
c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
Pasal 8 ayat (1)
Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7,
pemerintah menetapkan:
a. Wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga
kehidupan;
b. Pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga
kehidupan;
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 21
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
c. Pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga
kehidupan.
Penjelasannya
Perlindungan sistem penyangga kehidupan dilaksanakan dengan cara
menetapkan suatu wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan. Guna
pengaturannya Pemerintah menetapkan pola dasar pembinaan pemanfaatan
wilayah tersebut sehingga funhsi perlindungan dan pelestariannya tetap
terjamin.
Wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan ini meliputi antara lain
hutan lindung, daerah aliran sungai, areal tepi sungai, daerah pantai,
bagian tertentu dari zona ekonomi eksklusif Indonesia, daerah pasang surut,
jurang, dan areal berpolusi berat.
Hasil Kajian:
Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
mengatur perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan sumber
daya alam hayati dan ekosistemnya yang terletak di atas, di dalam tanah dan
air yang berada dalam kawasan hutan. Undang-undang ini harus diperhatikan
sebagai bagian tersendiri dari pemanfaatan ruang untuk konservasi.
Pemanfatan areal atau wilayah tersebut tetap pada subyek yang diberi hak,
tetapi pemanfaatan itu harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan
pemerintah.
Dalam menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah sistem penyangga
kehidupan, perlu diadakan penelitian dan inventarisasi, baik terhadap
wilayah yang sudah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan.
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 22
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang 7). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman, antara lain menetapkan :
Pasal 1 angka 10.
Kavling tanah matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan sesuai
dengan persyaratan pembakuan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan
tanah, dan rencana tata ruang lingkungan tempat tinggal atau lingkungan
hunian untuk membangun bangunan.
Penjelasannya.
Penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah perkotaan perlu dibakukan,
selain untuk menghemat dalam investasi prasarana lingkungan juga untuk
mencegah penggunaan dibawah standar atau melampaui standar melalui
penerapan persyaratan pembakuan dan penetapan pola rencana tata ruang.
Pasal 19.
(1). Untuk mewujudkan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18, pemerintah daerah menetapkan satu bagian atau lebih
dari kawasan permukiman menurut rencana tata ruang wilayah
perkotaan dan rencana tata ruang wilayah bukan perkotaan yang telah
memenuh persyaratan sebagai kawasan siap bangun.
Penjelasannya.
Penetapan kawasan siap bangun dimaksud agar pada jangka waktu tertentu
mendapat perhatian sesuai dengan skala prioritas dalam pelaksanaan
investasi prasarana dan sarana lingkungan permukiman.
(2). Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya
meliputi penyediaan :
a. Rencana tata ruang yang dirinci.
b. Data mengenai luas, batas, dan pemilikan tanah.
c. Jaringan primer dan skunder prasarana lingkungan.
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 23
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
Penjelasan huruf c.
Jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungnan terdiri atas jaringan
jalan untuk memperlancar hubungan antar lingkungan, saluran pembuangan
air hujan untuk melakukan pematusan (drainase), dan saluran pembuangan
air limbah untuk kesehatan linkungan, dalam kawasan siap bangun.
Pasal 31.
Pembangunan perumahan dan permukiman diselenggarakan berdasarkan
rencana tata ruang wilayah perkotaan dan rencana tata ruang wilayah
bukan perkotaan yang menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait
serta rencana, program, dan prioritas pembangunan perumahan dan
permukiman.
Hasil Kajian:
Ijin lokasi untuk pembangunan perumahan dan permukiman harus diberikan
sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota.
Rencana, program dan prioritas pembangunan perumahan dan permukiman,
selain merupakan bagian dari pelaksanaan rencana tata ruang wilayah
perkotaan dan bukan perkotaan daerah tingkat II yang dijabarkan dari
rencana tata ruang wilayah daerah tingkat I yang bersangjkutan, juga
memperhatikan strategi nasional pengembangan perkotaan.
8). Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga
Pasal 3.
(1). Perkembangan kependudukan diarahkan pada pengendalian kuantitas
penduduk, perkembangan kualitas penduduk serta pengarahan
mobilitas penduduk sebagai potensi sumber daya manusia agar
menjadi kekuatan pembangunan bangsa dan ketahanan nasional serta
dapat memeberikan manfaat sebesar-besarnya bagi penduduk dan
mengangkat harkat dan martabat manusia dalam segala matra
kependudukannya.
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 24
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
Pengendalian kuantitas penduduk mencakup upaya yang berhubungan
dengan pertumbuhan, jumlah, dan cirri-ciri utama penduduk. Disamping
keluarga berencana, upaya pengendalian kuantitas penduduk ditunjang
pula oleh berbagai upaya dibidang lain, termasuk kesehatan, pendidikan,
peningkatan peranan wanita, dan penyebaran penduduk.
Pasal 4.
(1). Perkembangan kependudukan bertujuan untuk mewujudkan
keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas,
persebaran penduduk dengan lingkungan hidup.
Penjelasan Pasal 4 ayat (1)
Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas penduduk
dengan lingkungan menyangkut perbandingan ideal antara jumlah penduduk
dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kualitas penduduk
dengan lingkungan menyangkut kemampuan penduduk dalam
memanfaatkan dan mendayagunakan daya dukung dan daya tampung
lingkungan untuk memenuhi keperluan hidupnya tanpa merusak kelestarian
fungsi lingkungan. Penduduk yang berkualitas tinggi mampu meningkatkan
daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga memberi manfaat
optimal. Misalnya, dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi,
dapat ditingkatkan produktifiatas lahan guna keperluan pembangunan
perumahan, pertanian, industri, dan lain-lain, sehingga mampu menghidupi
lebih banyak penduduk.
Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara persebaran penduduk
dengan lingkungan menyangkut pemabagian jumlah penduduk antar daerah
sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan serta mobilitas
penduduk.
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 25
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
Pasal 6
Hak penduduk yang dikaitkan dengan matra penduduk meliputi:
a. Hak penduduk sebagai diri pribadi yang meliputi hak untuk membentuk
keluarga, hak mengembangan kulaitas diri dan kualitas hidupnya, serta
hak untuk bertempat tinggal dan pindah ke lingkungan yang serasi,
selaras dan seimbang dengan diri dan kemampuannya;
b. Hak penduduk sebagai anggota masyarakat yang meliputi hak untuk
mengembangkan kekayaan budaya, hak untuk mengembangkan
kemampuan bersama sebagai kelompok, hak atas pemanfaatan wilayah
warisan adat, serta hak untuk melesatarikan atau mengembangkan
perilaku kehidupan budayanya;
c. Hak penduduk sebagai warga negara yang meliputi pengakuan atas
harkat dan martabat yang sama, hak memperoleh dan mempertahankan
ruang hidupnya;
d. Hak penduduk sebagai himpunan kuantitas yang meliputi hak untuk
diperhitungkan dalam kebijaksanaan perkembangan kependudukan dan
pembangunan keluarga sejahtera dalam pembangunan nasional.
Penjelasan Pasal 6
Hak-hak dalam pasal ini berlaku pula bagi warga negara asing penduduk
Indonesia dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 6 Huruf (a)
Dalam hak pengembangan kualitas diri pribadi termasuk memilih dan
mengikuti pendidikan dan pelatihan sepanjang umur yang sesuai dengan
bakat, kemampuan, dan ciata-cita, memiliki lapangan kerja, profesi, dan
bidang minat yang ditekuni sesuai dengan kemampuannya, untuk
mewujudkan aspirasi dan mencapai kepuasan lahir batin dalam hidupnya.
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 26
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
Pasal 6 Huruf (b)
Hak atas pemanfaatan wilayah warisan adat setempat memberi jaminan
bahwa kelompok penduduk yang telah turun temurun mengembangkan
suatu wilayah secara adat, tidak dikalahkan kepentingannya oleh pendatang
baru. Jika wilayah warisan adat setempat tersebut dikembangkan untuk
kegiatan pembangunan, maka penduduk semula diutamakan dalam
menikmati nilai tambah wilayahnya, misalnya dalam kesempatan kerja baru
dan sebagainya.
Hak untuk melestarikan dan mengembangkan perilaku kehidupan budaya,
melipui aspek fisik (hubungan dengan tanah) maupun aspek non fisik,
termasuk social budaya seperti kekhasan cara hidup. Sebagai contoh,
beberapa suku atau kelompok yang mempunyai perilaku kehidupan yang
khas, tidak dapat dipaksakan mengubah cara hidupnya agar sama dengan
yang lainnya. Perubahannya adalah sesuai dengan perkembangan yang
diinginkannya sendiri.
Pasal 6 Huruf (c)
Setiap warga negara mempunyai harkat dan martabat yang sama, apapun
status, pendidikan, kemampuan ekonomi, serta kondisinya, termasuk cacat
fisik atau non fisik. Setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan
yang sama, karena itu hak penduduk asli atas ruang hidupnya perlu
dilindungi.
Penduduk asli di sini bukan semata-mata diartikan berdasarkan atas factor
suku, ras, agama, tetapi juga factor lamanya penduduk tinggal dalam suatu
wialayah tertentu sesuai dengan perikehidupan social budaya setempat.
Daya dukung lingkungan alam tercermin pada jumlah penduduk yang dapat
dicukupi kehidupan pokoknya oleh sumber alam yang dapat dimanfaatkan
tanpa mengganggu keseimbangan serta fungsi ekosistem di wilayah yang
bersangkutan. Daya tampung lingkungan binaan suatu wilayah tercermin
pada kepadatan fisik penduduk, yaitu jumlah manusia yang dapat dilayani
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 27
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
keperluan hidupnya secara layak oleh ruang, prasarana, sarana,
permukiman, fasilitas, dan pelayanan yang tersedia.
Daya tampung lingkungan social tercermin pada keseimbangan dan
keserasian social, yaitu kemampuan untuk mengelola kepadatan social
sumber kehidupan bersama, serta mengatasi perbedaan-perbedaan antar
kelompok penduduk, misalnya antar kelompok etnis, agama, ekonomi,
wilayah hunian, dan sebagainya.
Pasal 14.
(1). Pemerintah menetapkan kebijaksanaan pengarahan mobilitas dan atau
penyebaran penduduk untuk pmencapai persebaran penduduk yang
optimal, didasakan pada keseimbangan antara jumlah penduduk
dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Hasil Kajian :
Dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
menurut Undang-Undang tentang perkembangan kependudukan dan
pembinaan kesejahteraan penduduk, harus memperhatikan hak-hak
penduduk baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai warga negara.
9). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman, antara lain menetapkan :
Pasal 44.
(1). Pemanfaatan lahan untuk keperluan budidaya tanaman disesuaikan
dengan ketentuan tata ruang dan tata guna tanah berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2). Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan
dengan memperhatikan kesesuaian dan kemampuan lahan maupun
pelestarian lingkungan hidup khususnya konservasi tanah.
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 28
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
Pasal 45.
Perubahan rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan peruntukan
budidaya tanaman guna keperluan lain dilakukan dengan memperhatikan
rencana produksi budidaya tanaman secara nasional.
Penjelasannya.
Yang dimaksud dengan keperluan lain yaitu penggunaan lahan yang semula
untuk budidaya tanaman menjadi non budidaya tanaman sehingga tidak
sesuai dengan tata ruang yang ada.
Hasil Kajian :
Bahwa pemanfaatan lahan untuk budidaya tanaman harus sesuai dengan
peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang.
10). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, antara lain
menetapkan :
Pasal 1 angka 2.
Wilayah udara adalah ruang udara di atas wilayah daratan dan perairan
Republik Indonesia.
Pasal 4.
Negara Republik Indonesia berdaulat penuh dan utuh atas wilayah udara
Republik Indonesia.
Penjelasannya
Sebagai negara berdaulat, Republik Indonesia memiliki kedaulatan penuh
dan utuh di wilayah udara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan
Konvensi Chicago 1944, tentang Penerbangan Sipil Internanasional.
Ketentuan dalam pasal ini hanya menegaskan mengenai kewenangan dan
tanggung jawab Negara Republik Indonesia untuk mengatur penggunaan
wilayah udara yang merupakan bagian dari wilayah dirgantara Indonesia,
sedangkan mengenai kedaulatan atas wilayah Republik Indonesia secara
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 29
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
menyeluruh tetap berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan
Keamanan Negara Republik Indonesia.
Pasal 5.
Dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara
Republik Indonesia, Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung
jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan pertahanan dan
keamanan negara, dan ekonomi nasional.
Penjelasannya.
Wilayah udara yang berupa ruang udara di atas wilayah daratan dan
perairan Republik Indonesia merupakan kekayaan nasional sehingga harus
dimanfaatkan bagi sebesar-besar kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
Pasal 6.
(1). Untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta
keselamatan penerbangan, Pemerintah menetapkan kawasan udara
terlarang.
Penjelasannya.
Kewenangan menetapkan kawasan udara terlarang merupakan kewenangan
dari setiap negara berdaulat untuk mengatur penggunaan wilayah udaranya,
dalam rangka pertahanan keamanan negara dan keselamatan penerbangan.
Kawasan udara terlarang dalam ketentuan ini mengandung dua pengertian
yaitu :
a. Kawasan udara terlarang yang larangannya bersifat tetap (prohibited
area) karena pertimbangan pertahanan dan keamanan negara serta
keselamatan penerbangan,
b. Kawasan udara terlarang yang larangannya bersifat terbatas (restricted
area) karena pertimbangan pertahanan dan keamanan atau keselamatan
penerbangan atau kepentingan umum misalnya pembatasan ketinggian
terbang, pembatasan waktu operasi dan lain-lain.
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 30
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang Hasil Kajian:
Dalam melakukan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan
ruang udara harus memperhatikan ketentuan Konvensi Paris 1919, Konvensi
Chicago 1944 dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh ICAO.
11). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia,
ketentuan-ketentuan yang terkait adalah :
Pasal 2
Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan, yang berarti segala
perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau
bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia
dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian
integral dari wilayah Republik Indonesia sehingga merupakan bagian dari
perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan negara Republik
Indonesia.
Pasal 23
Berisikan ketentuan mengenai pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan dan
pelestarian lingkungan perairan Indonesia yang dilakukan berdasarkan
peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku dan hukum
internasional.
Catatan : yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di sini, antara lain : UULH, UU tentang konservasi Sumberdaya Alam
Hayati dan Ekosistemnya.
Hasil Kajian:
Pengertian ruang dalam peraturan perundang-undangan bidang penataan
ruang perlu memperhatikan pengertian ruang diluar wilayah teritorial
berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 yang telah diratifikasi dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, seperti : ruang di atas, di bawah, dan
dasar laut sesuai dengan konsep Landas Kontinen Indonesia (Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1973), Ruang Zona Ekonomi Eksklusif (sebagaimana dimaksud
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 31
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983), serta pengertian Negara
kepulauan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996).
12). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup, antara lain menetapkan :
Pasal 2.
Ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang ber Wawasan Nusantara dalam
melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat dan yurisdiksinya.
Pasal 9.
(1). Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan
lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan
nilai-nilai agama, adat istiadat dan nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat.
Penjelasannya
Dalam rangka penyusunan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan
hidup dan penataan ruang, wajib diperhatikan secara rasional dan
proporsional potensi, aspirasi dan kebutuhan serta nilai-nilai yang tumbuh
dan berkembang dimasyarakat. Misalnya perhatian terhadap masyarakat
adat yang hidup dan kehidupannya bertumpu pada sumber daya alam yang
terdapat disekitarnya.
(3). Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan
penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati,
perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati
dan ekosistemnya, cagar budaya, keaneka ragaman hayati dan
perubahan iklim.
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 32
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
Pasal 19.
(1). Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan wajib
diperhatikan :
a. Rencana tata ruang.
b. Pendapat masyarakat,
c. Pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang
berkaitan dengan usaha dan atau kegiatan tersebut.
(2). Keputusan izin melakukan usaha dan atau kegiatan wajib diumumkan.
Penjelasannya
Pengumuman izin melakukan usaha dan atau kegiatan merupakan
pelaksanaan atas keterbukaan pemerintahan. Pengumuman izin melakukan
usaha dan atau kegiatan tersebut memungkinkan peran serta masyarakat
khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur
keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan
keputusan izin.
Hasil Kajian:
Dengan masuknya dimensi lingkungan dalam pembangunan, maka konsep tata
ruang dipengaruhi pula oleh konsep-konsep lingkungan, termasuk pendekatan
ekosistemnya. Pengaruh ilmu lingkungan termasuk pengaturannya,
merupakan dimensi baru dalam penyusunan konsep peraturan perundang-
undangan bidang penataan ruang yang komprehensif. Dengan demikian
konsep hukum tata ruang Indonesia dimasa yang akan datang saling
melengkapi dengan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup
13) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
antara lain menetapkan :
Pasal 1.
angka 6.
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenag mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 33
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Angka 19.
Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam Provinsi dan atau
Kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan
funsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.
Pasal 10.
(1). Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangannya, kecualai urusan pemerintahan yang oleh
Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah.
Penjelasannya
Yang dimaksud urusan pemerintah dalam ayat ini adalah urusan
pemerintahan yang mutlak menjadi kewenangannya dan urusan bidang
lainnya yaitu bagian-bagian urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya Pemerintah.
(2). Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah
daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan.
Penjelasannya
Yang dimaksud dengan urusan wajib dalam ketentuan ini adalah urusan
yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar
warga negara antara lain :
a. perlindungan hak konstitusional;
b. perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat,
ketenteraman dan ketertiban umum dalam kerangka menjaga keutuhan
NKRI, dan
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 34
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
c. pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan
konvensi internasional.
Yang dimaksud dengan urusan pilihan dalam ketentuan ini adalah urusan
yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi
unggulan daerah.
Pasal 13.
(1). Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi
merupakan urusan dalam berskala provinsi yang meliputi :
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
c. penyelenggaraab ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
d. penyediaan prasarana dan sarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia
potensial;
g. penanggulangan masalah social lintas kabupaten/kota;
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
i. fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
termasuk lintas kabupaten/kota;
j. pengendalian lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanhan termasuk lintas kabupaten/kota;
l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas
kabupaten/kota;
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat
dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan.
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 35
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
Pasal 14.
(1). Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk
kabupaten/kota, merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota
meliputi :
a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. Penanganan bidang kesehatan;
f. Penyelenggaraan pendidikan;
g. Penanggulangan masalah sosial;
h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
j. Pengendalian lingkungan hidup;
k. Pelayanan pertanhan;
l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. Pelayanan administrasi penanaman modal;
o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan.
(2). Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi
urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,
kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
Penjelasannya.
Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dalam
ketentuan ini sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi yang dimiliki
antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan
dan pariwisata.
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 36
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
Pasal 21.
Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak :
a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
b. memilih pimpinan daerah;
c. mengelola aparatur daerah;
d. mengelola kekayaan daerah;
e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah
f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya lainnya yang berada di daerah;
g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
Pasal 22.
Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban :
a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan
nasional, serta keutuhan NKRI;
b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
g. menyediakan fasilitas social dan fasilitas umum yang layak;
h. mengembangkan sistem jaminan sosial;
i. menyuusn perencanaan dan tata ruang daerah;
j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
k. melestarikan lingkungan hidup;
l. mengelola administrasi kependudukan;
m. melestarikan nilai sosial budaya;
n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai
dengan kewenangannya, dan
o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 37
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
Pasal 189.
Proses penetapan rancangan Perda yang berkaitan dengan pajak daerah,
retribusi daerah, dan tata ruang daerah menjadi Perda, berlaku Pasal 185
dan Pasal 186, dengan ketentuan untuk pajak daerah dan retribusi daerah
dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan, dan untuk tata
ruang daerah dikoordinasikan dengan Menteri yang membidangi urusan
tata ruang.
Pasal 196.
(1). Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas
daerah dikelola bersama oleh daerah nterkait.
(2). Untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik
secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan
masyarakat.
(3). Untuk pengelolaan kerja sama sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) daerah membentuk badan kerja sama.
(4). Apabila daerah tidak melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), pengelolaan pelayanan publik tersebut
dapat dilaksanakan oleh Pemerintah.
Penjelasannya.
Yang dimaksud dengan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, dalam
ketentuan ini didahului dengan upaya fasilitasi oleh Pemerintah.
Pasal 199.
(1). Kawasan perkotaan dapat berbentuk :
a. Kota sebagai daerah otonom;
b. Bagian daerah kabupaten yang memiliki cirri perkotaan;
c. Bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan
memiliki cirri perkotaan.
(2). Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dikelola oleh pemerintah kota.
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 38
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
(3). Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dikelola oleh daerah atau lembaga pengelola yang dibentuk dan
bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten.
(4). Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam
hal penataan ruang dan penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentu
dikelola bersama oleh daerah terkait.
(5). Di kawasan perdesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi
kawasan perkotaan, pemerintah daerah yang bersangkutan dapat
membentuk badan pengelola pembangunan.
Penjelasannya
Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi.
(6). Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan
kawasan perkotaan, pemerintah daerah mengikut sertakan
masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
Hasil Kajian :
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
merupakan salah satu acuan untuk mengadakan perubahan terhadap Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang [Revisi].
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ada istilah Kawasan Khusus, sedangkan
dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 menggunakan istilah Kawasan
Tertentu.
Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Pasal 1 angka 3 disebutkan :
Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang
dan pengendalian pemanfaatan ruang, sedangkan dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 ayat (1) huruf b disebutkan perencanaan,
pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 39
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
14). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan antara lain
menetapkan :
Pasal 1 angka 3
Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan
oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
Pasal 4.
(1). Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-
besarkemakmuran rakyat.
Penjelasannya.
Yang dimaksud dengan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
adalah semua benda hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka
13.
Hasil hutan tersebut dapat berupa:
a. hasil nabati beserta turunannya seperti kayu, bambu, rotan, rumput-
rumputan, jamur-jamur, tanaman obat, getah-getahan, dan lain-lain,
serta bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuh-
tumbuhan di dalam hutan;
b. hasil hewani beserta turunannya seperti satwa liar dan hasil
penangkarannya, satwa buru, satwa elok, dan lain-lain hewan, serta
bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya;
c. benda-benda non hayati yang secara ekologis merupakan satu kesatuan
ekosistem dengan benda-benda hayati penyusun hutan, antara lain
berupa sumber air, udara bersih, dan lain-lain yang tidak termasuk
benda-benda tambang;
d. jasa yang diperoleh dari hutan antara lain berupa jasa wisata, jasa
keindahan dan keunikan, jasa perburuan, dan lain-lain;
e. hasil produksi yang langsung diperoleh dari hasil pengolahan bahan-
bahan mentah yang berasal dari hutan, yang merupakan produksi
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 40
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
primer antara lain berupa kayu bulat, kayu gergajian, kayu lapis, dan
pulp.
Benda-benda tambang yang berada di hutan juga dikuasai oleh negara,
tetapi tidak diatur dalam undang-undang ini, namun pemanfaatannya
mengikuti peraturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan undang-
undang ini.
Pengertian dikuasai bukan berarti dimiliki, melainkan suatu pengertian
yang mengandung kewajiban-kewajiban dan wewenang-wewenang dalam
bidang hukum publik sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) undang-
undang ini.
Pasal 4.
(2). Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberi wewenang kepada pemerintah untuk:
a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan
hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau
kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orng
dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum
mengenai kehutanan.
Penjelasannya.
Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang menyangkut hal-hal yang
bersifat sangat penting, strategis, serta berdampak nasional dan
internasional, dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Pasal 6 ayat (2)
Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut :
a. hutan konservasi;
b. hutan lindung; dan
c. hutan produksi.
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 41
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
Penjelasannya
Yang dimaksud dengan fungsi pokok hutan adalah fungsi utama yang
diemban oleh suatu hutan.
Pasal 9.
(1). Untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air,
di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota.
Penjelasannya
Hutan kota dapat berada pada tanah negara maupun tanah hak di wilayah
perkotaan dengan luasan yang cukup dalam suatu hamparan lahan.
Wilayah perkotaan merupakan kumpulan pusat-pusat permukiman yang
berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional
sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan kota. Dengan demikian
wilayah perkotaan tidak selalu sama dengan wilayah administratif
pemerintahan kota.
Pasal 15.
(1). Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14
dilakukan melalui proses sebagai berikut:
a. penunjukan kawasan hutan;
b. penataan batas kawasan hutan;
c. pemetaan kawasan hutan; dan
d. penetapan kawasan hutan.
Penjelasannya
Penunjukan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengukuhan kawasan
hutan, antara lain berupa:
a. pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentang batas luar;
b. pemancangan batas sementara yang dilengkapi dengan lorong-lorong
batas;
c. pembuatan parit batas pada lokasi rawan; dan
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 42
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
d. pengumuman tentang rencana batas kawasan hutan, terutama di lokasi-
lokasi yang berbatasan dengan tanah hak.
(2). Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.
Pasal 66.
(1). Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan
sebagian lewenangan kepada pemerintah daerah.
Hasil Kajian:
Undang-Undang tentang Kehutanan yang mencakup pengaturan Hutan dan
kehutanan, termasuk didalamnya diatur mengenai perencanaan,
pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan atas hutan.
Dengan demikian secara substansial Undang-Undang tentang Kehutanan
mengatur pula salah satu bagian atau kawasan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
15). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara
Pasal 16.
(7). Menteri bekerjasama dengan pimpinan departemen dan instansi
pemerintah lainnya serta menyusun dan melaksanakan perencanaan
strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan
pertahanan.
Penjelasan ayat (7)
Perencanaan strategis adalah perencanaan pada tingkat nasional dalam
upaya pengelolaan pertahanan negara dengan menyinergikan segenap
sumber daya nasional yang mengandung potensi kemampuan pertahanan
untuk menjadi kekuatan pertahanan negara.
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 43
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
Pasal 20.
(1). Pembinaan kemampuan pertahanan negara ditujukan untuk
terselenggaranya sebuah system pertahanan negara sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang ini.
(2). Segala sumber daya nasional yang berupa sumber daya manusia,
sumber daya alam dan buatan, niali-nilai, teknologi, dan dana dapat di
dayagunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara yang
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Penjelasannya
Yang dimaksud dengan nilai-nilai adalah seperangkat pranata, prinsip, dan
kondisi yang diyakini kebenarannya untuk digunakan sebagai instrumen
pengatur kehidupan dalam mengukur kinerja, baik moral maupun fisik dan
sekaligus menunjukkan identitas dan jati diri yang bersangkutan.
Nilai-nilai yang berkaitan dengan system pertahanan negara, antara lain:
a. Nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945
b. Nilai yang terkandung dalam Saptamarga, Sumpah Prajurit, dan Doktrin
TNI.
c. Nilai sebagai Bangsa Pejuang.
d. Nilai gotong royong.
e. Nilai baru yang sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia.
(3). Pembangunan di daerah harus memperhatikan pembinaan kemampuan
pertahanan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang selanjutnya
diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 21
Pendayagunaan segala sumber daya alam dan buatan harus memperhatikan
prinsip-prinsip berkelanjutan, keragaman, dan produktifitas lingkungan
hidup.
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 44
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
Penjelasannya
Yang dimaksud dengan prinsip berkelanjutan adalah pendayagunaan sumber
daya alam dan buatan yang diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan
dan dapat dimanfaatkan sebagai penunjang kebutuhan jangka panjang.
Yang dimaksud dengan prinsip keragaman adalah pendayagunaan sumber
daya alam dan buatan melalui penganekaragaman untuk menghindari
ketergantungan.
Yang dimaksud dengan prinsip produktifitas adalah pendayagunaan sumber
daya alam dan buatan dengan pemanfaatan secara optimal.
Pasal 22.
(1). Wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan untuk pembinaan kemampuan
pertahanan dengan memperhatikan hak masyarakat dan peraturan
perundang-undangan.
(2). Wilayah yang digunakan sebagai instalasi militer dan latihan militer
yang strategis dan permanen ditetapkan dengan peraturan
pemerintah.
Hasil Kajian :
Wilayah dan pengelolaan sumber daya alam yang berfungsi sebagai
pertahanan nasional, perencanaan, dan pemanfaatannya harus diakomodir
dalam peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
16). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, antara
lain menetapkan :
Pasal 1.
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :
Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan,
melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan
konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan
pengendalian daya rusak air.
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 45
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam
merencanakan, melaksanakan, memantau dan megevaluasi kegiatan
konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan
pengendalian daya rusak air.
Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta
keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar
senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk
memenuhi kebutuhan makluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun
yang akan datang.
Pasal 26.
(1). Pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui kegiatan
penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan
pengusahaan sumber daya air dengan mengacu pada pola pengelolaan
sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai.
Pasal 27.
(1). Penatagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (1) ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan sumber air
dan peruntukan air pada sumber air.
Penjelasannya
Yang dimaksud dengan zona pemanfaatan sumber air adalah ruang pada
sumber air (waduk, danau, rawa, atau sungai) yang dialokasikan baik
sebagai fungsi lindung maupun fungsi budidaya. Misalnya, membagi
permukaan suatu waduk, danau, rawa, atau sungai kedalam berbagai zona
pemanfaatan, antara lain, ruang yang dialokasikan untuk budidaya
perikanan, penambangan bahan galian golongan C, transportasi air,
olahraga air dan pariwisata air, pelestarian unsur lingkungan yang unik atau
dilindungi, dan/atau pelestarian cagar budaya.
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 46
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
Penentuan zona pemanfaatan sumber air bertujuan untuk mendayagunakan
fungsi/potensi yang terdapat pada sumber air yang bersangkutan secara
berkelanjutan, baik untuk kepentingan generasi sekarang maupun yang
akan datang.
Dalam penetapan zona pemanfaatan sumber air, selain untuk menentukan
dan memperjelas batas masing-masing zona pemanfaatan, termasuk juga
ketentuan, persyaratan, atau kriteria pemanfaatan dan pengendaliannya.
(2) Penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan salah satu acuan untuk penyusunan atau
perubahan rencana tata ruang wilayah dan rencana pengelolaan
sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
(3) Penetapan zona pemanfaatan sumber daya air dilakukan dengan:
a. mengalokasikan zona untuk fungsi lindung dan budidaya;
b. menggunakan dasar hasil penelitian dan pengukuran secara teknis
hidrologis
c. memperhatikan ruang sumber air yang dibatasi oleh garis sempadan
sumber air;
d. memperhatikan kepentingan berbagai jenis pemanfaatan;
e. melibatkan peran masyarakat sekitar dan pihak lain yang
berkepentingan;
f. memperhatikan fungsi kawasan.
Pasal 34.
(1) Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (1) pada wilayah sungai ditujukan untuk peningkatan
kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air
baku untuk rumah tangga, pertanian, industri, pariwisata, pertahanan,
pertambangan, ketenagaan, perhubungan dan untuk berbagai
keperluan lainnya.
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 47
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
Penjelasannya
Yang dimaksud dengan pengembangan termasuk kegiatan pelaksanaan
konstruksi
(3) Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air dan
rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan denagn
mempertimbangkan:
a. daya dukung sumber daya air;
b. kekhasan dan aspirasi daerah serta masyarakat setempat;
Penjelasannya
Kekhasan daerah adalah sifat khusus tertentu yang hanya ditemukan di suatu
daerah, bersifat positif dan produktif serta tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.
Contoh:
kekhasan di bidang kelembagaan masyarakat pemakai air untuk irigasi: Subak
di Bali, Tuo Banda di Sumatera Barat, Dharma Tirta di Jawa Tengah dan Mitra
Cai di Jawa Barat.
kekhasan di bidang penyelenggaraan pemerintahan seperti otonomi khusus,
desa, atau masyarakat hukum adat.
c. kemampuan pembiayaan;
d. kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air.
Pasal 59.
(4) Rencana pengelolaan sumber daya air merupakan salah satu unsur
dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan
rencana tata ruang wilayah.
Penjelasannya
Rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dalam satu
kabupaten/kota menjadi masukan rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota; rencana pengelolaan sumber daya air wilaya sungai lintas
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 48
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
kabupaten/kota menjadi masukan rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota dan provinsi yang bersangkutan; rencana pengelolaan
sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi menjadi masukan rencana
tata ruang wilayah kabupaten/kota dan provinsi yang bersangkutan.
Selain sebagai masukan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah,
rencana penyusunan sumber daya air wilayah sungai juga digunakan sebagai
masukan untuk meninjau kembali rencana tata ruang wilayah dalam hal
terjadi perubahan-perubahan, baik pada rencana pengelolaan sumber daya
air maupun pada rencana tata ruang pada periode waktu tertentu.
Perubahan yang dimaksud merupakan tuntutan perkembangan kondisi dan
situasi.
Dengan demikian, antara rencana pengelolaan sumber daya air dan rencana
tata ruang wilayah terdapat hubungan yang bersifat dinamis dan terbuka
untuk saling menyesuaikan.
Hasil kajian :
Pengelolaan sumberdaya air, penatagunaan sumberdaya air diselenggarakan
dalam rangka penataan ruang, yang meliputi penetapan zona pemanfaatan
sumber air dan peruntukkan air pada sumber air.
Penetapan zona pemanfaatan sumber air merupakan masukan untuk
penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pengelolaan
Sumberdaya Air Wilayah Sungai yang bersangkutan.
Peran penataan ruang dalam pengelolaan sumberdaya air adalah untuk
mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut :
a. menjamin ketersediaan air, baik kualitas maupun kuantitas, untuk masa
kini dan masa mendatangmelalui pengelolaan kawasan konservasi dan
pengendalian kualitas air.
b. koordinasi lintas sector dan lintas wilayah untuk mencapai komitmen
bersama (seperti landasan penyusunan pembangunan).
c. mencegah terjadinya externalitas seperti dampak lingkungan negatif,
yang merugikan masyarakat secara luas.
PT. ARUN Prakarsa Inforindo 49
-
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang 3.2. Peraturan Pemerintah.
1). Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak
dan Kewajiban serta bentu