PERATURAN BUPATI GRESIKNOMOR : 18 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GRESIK,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah,
Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dengan Peraturan
Bupati.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan
Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
MEMUTUSKAN :
BUPATI GRESIK
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN
SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan :
1. Bupati adalah Bupati Gresik.
2. Subsidi adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi
pemerintah daerah dalam bentuk uang yang diberikan
kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual
produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh
masyarakat banyak.
3. Hibah adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi
pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan/atau
jasa yang diberikan kepada pemerintah atau pemerintah
daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya.
4. Bantuan Sosial adalah salah satu bentuk instrumen bantuan
bagi pemerintah daerah yang bersifat sosial kemasyarakatan,
dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada
kelompok/anggota masyarakat.
5. Bantuan Keuangan adalah satu bentuk instrumen bantuan
bagi pemerintah daerah, yang bersifat umum atau khusus
kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya
dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan
keuangan.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan
SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan
SPM.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan
SPM.
BAB IIJENIS BANTUAN
Pasal 2Jenis Bantuan terdiri dari :
a. Belanja Subsidi;
b. Belanja Hibah;
c. Bantuan sosial;
d. Bantuan Keuangan.
Bagian kesatuBelanja Subsidi
Pasal 3
(1) Belanja Subsidi dianggarkan untuk memberikan bantuan
biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar
harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau
oleh masyarakat banyak;
(2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang
menghasilkan produksi atau jasa pelayanan umum
masyarakat;
(3) Perusahaan/lembaga penerima subsidi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), harus terlebih dahulu dilakukan
audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara;
(4) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah penerima subsidi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi
kepada Bupati;
(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
untuk keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi.
Bagian Kedua Belanja Hibah
Pasal 4(1) Belanja Hibah dianggarkan untuk pemberian hibah dalam
bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah
atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah,
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara
spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
(2) Hibah yang diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah
Daerah lainnya dan Perusahaan Daerah bertujuan untuk
menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan di
daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
(3) Hibah kepada badan / lembaga / organisasi swasta dan /
atau kelompok masyarakat / perorangan bertujuan untuk
meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah.
Pasal 5(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya bisa
dipergunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
dalam naskah perjanjian hibah daerah;
(2) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas
penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang
dihibahkan.
Pasal 6
(1) Hibah dalam bentuk uang dianggarkan oleh PPKD dalam
kelompok belanja tidak langsung, yang penyalurannya
dilakukan melalui transfer dana kepada penerima hibah;
(2) Hibah dalam bentuk barang modal dianggarkan dalam
bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok
belanja langsung;
(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Proses
pengadaan barangnya dilakukan oleh SKPD.
(4) Hibah dalam bentuk jasa dianggarkan dalam bentuk
program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja
langsung, dilakukan melalui kegiatan SKPD berkenaan,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
Bagian ketigaBantuan Sosial
Pasal 7(1) Bantuan Sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan
yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang
dan/atau barang kepada kelompok masyarakat/anggota
masyarakat;
(2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan secara selektif, tidak terus menerus / tidak
mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan
penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah;
Pasal 8
(1) Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan oleh PPKD
dalam kelompok belanja tidak langsung dan disalurkan
melalui transfer dana kepada penerima bantuan;
(2) Bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan dalam
bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok
belanja langsung;
(3) Proses pengadaan barang bantuan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dan
dipertanggungjawabkan oleh SKPD;
Bagian keempatBantuan Keuangan
Pasal 9(1) Bantuan Keuangan dianggarkan untuk memberikan
bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari
Pemerintah Kabupaten Gresik Kepada Pemerintah Desa,
dan kepada Pemerintah daerah lainnya dalam rangka
pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan;
(2) Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagimana
dimaksud pada ayat (1), merupakan bantuan yang
peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya
kepada Pemerintah daerah/pemerintah desa penerima
bantuan;
(3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), merupakan bantuan yang
peruntukkan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh
Bupati ;
(4) Terhadap pemberian bantuan yang bersifat khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat
mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan;
(5) Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
(6) Bantuan keuangan disalurkan langsung ke kas daerah/kas
desa/kas partai politik, dan penggunaanya dianggarkan,
dilaksanakan serta dipertanggungjawabkan sesuai
ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
BAB IIIBESARAN NILAI HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN
KEUANGAN
Pasal 10Belanja Hibah , Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang
peruntukannya / pengalokasiannya belum secara jelas
dijabarkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD /
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), pengalokasiannya
ditetapkan dengan keputusan Bupati.
Pasal 11
Jumlah maksimal pengalokasian Belanja Hibah, Bantuan Sosial
dan Bantuan Keuangan untuk masing-masing lokasi / sasaran
adalah sebagai berikut :
a. Masjid sebesar Rp. 20.000.000,00 ;
b. Ponpes sebesar Rp. 20.000.000,00 ;
c. Musholah sebesar Rp. 10.000.000,00 ;
d. TPQ/TK/PAUD/RA /Sederajat sebesar Rp. 20.000.000,00 ;
e. SD/MI/MADIN/ Sederajat Rp. 40.000.000,00
f. SMP/ Sederajat Rp. 50.000.000,00
g. SMA /Sederajat Rp. 60.000.000,00
h. Rehab Rumah Keluarga Miskin Rp. 10.000.000,00
i. Pembangunan/Bedah Rumah Keluarga Miskin sebesar
Rp. 15.000.000,00
BAB IVTATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN
SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN
Bagian 1Syarat-syarat dan Tata Cara Pengajuan
Permohonan Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan
Pasal 12(1) Permohonan bantuan sosial dan bantuan keuangan dapat
diajukan untuk kegiatan pada bidang :
a. Sosial dan Kemasyarakatan;
b. Ketenagakerjaan;
c. Ekonomi;
d. Budaya;
e. Ketentraman dan Ketertiban;
f. Pendidikan;
g. Kesehatan;
h. Keagamaan;
i. Kepemudaan;
j. Olahraga;
k. Peranan Perempuan dan Perlindungan Anak;
l. Lingkungan Hidup;
m. Gerdutaskin;
n. Pemberdayaan masyarakat dan desa (Jaringan
Pengamanan Ekonomi dan Sosial);
o. Fisik/Prasarana dan Fasilitas Umum;
p. Partai Politik;
q. Pelayanan Publik.
(2) Bantuan sosial dan bantuan Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk biaya penunjang
kegiatan/proyek yang diusulkan.
Pasal 13
(1) Permohonan bantuan Sosial dapat diajukan oleh Lembaga
Swadaya Masyarakat, Badan Hukum, Perseorangan,
Yayasan, Tempat Ibadah, Pondok Pesantren maupun
lembaga pendidikan dan Kepanitiaan Hari Besar Nasional
serta Organisasi Kemasyarakatan lainnya;
(2) Permohonan bantuan Keuangan dapat diajukan oleh
Pemerintah Desa dan Pemerintah daerah lainnya.
(3) Permohonan bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dapat
diajukan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) /Unit
SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik sesuai
tugas pokok dan fungsinya untuk kesejahteraan
masyarakat.
Pasal 14(1) Syarat dan kelengkapan dokumen permohonan Bantuan
Sosial adalah :
a. Surat Permohonan ditujukan kepada Bupati.
b. Permohonan yang diajukan oleh Panitia / Kelompok
masyarakat harus mencantumkan susunan organisasi,
diketahui kepala Desa / Kelurahan dan Camat kecuali
untuk kegiatan seminar / lokakarya;
c. Permohonan yang diajukan oleh Yayasan, lembaga yang
berbadan Hukum melampirkan copy akte pendirian
yayasan / lembaga;
d. Bagi LSM harus melampirkan copy akte pendirian dan
Surat Keterangan terdaftar di Pemerintah Kabupaten
Gresik.
e. Rincian dan lokasi kegiatan serta rencana kebutuhan
biaya ( RAB ) untuk pekerjaan pembangunan fisik dan
rencana kebutuhan biaya lainnya untuk pekerjaan non
fisik;
f. Melampirkan copy KTP pemohon / ketua /
penanggungjawab kegiatan;
g. Permohonan/proposal diajukan dalam rangkap 2 (dua);
(2) Syarat dan kelengkapan dokumen permohonan Bantuan
Keuangan adalah :
a. Surat Permohonan ditujukan kepada Bupati.
b. Permohonan/proposal harus dilengkapi rincian dan lokasi
kegiatan serta rencana kebutuhan biaya ( RAB ) untuk
pekerjaan pembangunan fisik dan rencana kebutuhan
biaya lainnya untuk pekerjaan non fisik;
c. Permohonan/proposal diajukan dalam rangkap 2 ( dua );
BAB IVPERMOHONAN PENCAIRAN, PENYALURAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian kesatuPencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban
Belanja Hibah
Pasal 15
(1) Permohonan pencairan ditujukan kepada Bupati melalui
SKPD/Unit SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan Belanja
Hibah, dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut :
a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
b. Rencana Penggunaan Dana / Proposal;
c. Kwitansi bermeterei cukup;
d. Copy Rekening Bank.
(2) SKPD/Unit SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan Belanja
Hibah memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan,
dan memberikan pertimbangan kepada Bupati sebagai
dasar persetujuan pencairan dana;
(3) Permohonan beserta dokumen kelengkapannya setelah
mendapat persetujuan Bupati disampaikan ke Dinas PPKD
untuk dipakai sebagai dasar penerbitan SPP, SPM dan
SP2D atas nama Bendahara Pengeluaran PPKD.
(4) SP2D yang telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah
(BUD) / Kuasa BUD disampaikan ke Bank Jatim (Selaku
Kas Umum Daerah) untuk memindahbukukan Dana sebesar
tersebut dalam SP2D dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Bendahara Pengeluaran PPKD.
Pasal 16
(1) Bendahara Pengeluaran PPKD akan menyalurkan dana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) langsung
ke rekening masing-masing penerima Hibah; atau
(2) Menyalurkan ke rekening masing-masing penerima Hibah
melalui SKPD/Unit SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan
Belanja Hibah.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, penyaluran dana
Hibah dapat diterimakan langsung kepada penerima Hibah,
yang penyerahannya dilengkapi Berita Acara Penyerahan
Dana Hibah dan Kwitansi, serta alat bukti sah lainnya.
Pasal 17
(1) Pertanggungjawaban pemberian hibah dalam bentuk uang
kepada instansi vertikal dan organisasi semi pemerintah
dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai obyek
pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan
dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah
pernjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan
lainnya.
(2) Pertanggungjawaban pemberian hibah dalam bentuk uang
kepada organisasi bukan pemerintah dan masyarakat
dipertanggungjawabkan dalam bentuk tanda terima uang
dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai naskah
pernjanjian hibah;
(3) Pertanggungjawaban pemberian hibah dalam bentuk barang
dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan
berita acara serah terima barang dan penggunaan atau
pemanfaatan harus sesuai dengan naskah perjanjian hibah.
Pasal 18
(1) Penerima Hibah harus menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati
paling lama 3 ( tiga ) bulan setelah dana diterima melalui
SKPD/Unit SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan Belanja
Hibah.
(2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana diserahkan
dalam rangkap 2 ( dua ) disertai bukti-bukti pengeluaran
yang sah.
Pasal 19
SKPD/Unit SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan Belanja
Hibah melakukan pengendalian terhadap pengelolaan dana,
secara insidentil melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
penerima hibah dan bertanggungjawab melaksanakan
penagihan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada penerima
hibah.
Bagian Kedua
Pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban
Belanja Sosial
Pasal 20
(1) Permohonan di tujukan kepada Bupati melalui SKPD/Unit
SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan Belanja Bantuan
Sosial dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut :
a. Proposal;
b. Rencana Kebutuhan Anggaran;
c. Kwitansi bermeterai cukup;
d. Copy Rekening Bank.
(2) Belanja Bantuan Sosial yang pengalokasiannya/
peruntukannya sudah secara jelas dijabarkan dalam
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD maupun
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), pengajuan
permohonannya tidak perlu ada proposal.
(3) SKPD/Unit SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan Belanja
Bantuan Sosial memverifikasi kelengkapan dokumen
permohonan, dan memberikan pertimbangan kepada Bupati
sebagai dasar persetujuan pencairan dana.
(4) Permohonan beserta dokumen kelengkapannya setelah
mendapat persetujuan Bupati disampaikan ke Dinas PPKD
untuk dijadikan dasar penerbitan SPP, SPM dan SP2D atas
nama Bendahara Pengeluaran PPKD.
(5) SP2D yang telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah
(BUD) / Kuasa BUD disampaikan ke Bank Jatim (Selaku
Kas Umum Daerah) untuk memindahbukukan Dana sebesar
tersebut dalam SP2D dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Bendahara Pengeluaran PPKD.
Pasal 21
(1) Bendahara Pengeluaran PPKD akan menyalurkan dana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) ke rekening
masing-masing penerima bantuan sosial; atau
(2) Menyalurkan ke masing-masing rekening penerima bantuan
sosial melalui SKPD/Unit SKPD Penanggungjawab
Pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial ;
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, penyaluran dana
bantuan sosial dapat diterimakan langsung kepada
penerima bantuan sosial, yang penyerahannya dilengkapi
Berita Acara Penyerahan bantuan dan Kwitansi, serta alat
bukti sah lainnya;
(4) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang diserahkan
kepada penerima bantuan oleh Pemerintah Daerah, yang
dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima barang;
Pasal 22
(1) Pertanggungjawaban pemberian bantuan sosial dalam
bentuk uang dipertanggungjawabkan oleh penerima
bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta
peruntukan penggunaannya (laporan realisasi
penggunaan);
(2) Pertanggungjawaban pemberian bantuan sosial dalam
bentuk barang, pengadaannya dipertanggungjawabkan
oleh SKPD sesuai peraturan perundang-undangan;
Pasal 23
(1) Penerima bantuan sosial harus menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati
paling lama 3 ( tiga ) bulan setelah dana diterima melalui
SKPD/Unit SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan Belanja
Bantuan Sosial.
(2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana
diserahkan dalam rangkap 2 ( dua ) disertai bukti-bukti
pengeluaran yang sah.
Pasal 24
Penanggungjawab Pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial
melakukan pengendalian terhadap pengelolaan dana, secara
insidentil melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerima
bantuan sosial dan bertanggungjawab melaksanakan
penagihan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada penerima
bantuan sosial.
Bagian Ketiga
Pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban
Bantuan Keuangan
Pasal 25
(1) Permohonan di tujuhkan kepada Bupati melalui SKPD/Unit
SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan Belanja Bantuan
Keuangan dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut :
a. Proposal;
b. Rencana Kebutuhan Anggaran;
c. Kwitansi bermeterai cukup;
d. Copy Rekening Bank.
(2) Belanja Bantuan Keuangan yang pengalokasiannya /
peruntukannya sudah secara jelas dijabarkan dalam
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD maupun
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), pengajuan
permohonan tidak perluh ada proposal
(3) SKPD/Unit SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan Belanja
Bantuan Keuangan memverifikasi kelengkapan dokumen
permohonan, dan memberikan pertimbangan kepada Bupati
sebagai dasar Bupati memberikan persetujuan pencairan
dana.
(4) Permohonan beserta dokumen kelengkapannya setelah
mendapat persetujuan Bupati disampaikan ke Dinas PPKD
untuk dijadikan dasar penerbitan SPP, SPM dan SP2D atas
nama Bendahara Pengeluaran PPKD.
(5) SP2D yang telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah
(BUD) / Kuawsa BUD disampaikan ke Bank Jatim (Selaku
Kas Umum Daerah) untuk memindahbukukan Dana sebesar
tersebut dalam SP2D dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Bendahara Pengeluaran PPKD.
Pasal 26
(1) Bendahara Pengeluaran PPKD akan menyalurkan dana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) ke
rekening masing-masing penerima bantuan keuangan; atau
(2) Menyalurkan ke masing-masing rekening penerima bantuan
keuangan melalui SKPD / Unit SKPD Penanggungjawab
Pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan ;
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, penyaluran dana
bantuan keuangan dapat diterimakan langsung kepada
penerima bantuan keuangan, yang penyerahannya
dilengkapi Berita Acara Penyerahan bantuan dan Kwitansi,
serta alat bukti sah lainnya;
Pasal 27
(1) Pertanggungjawaban pemberian bantuan keuangan
dalam bentuk uang dipertanggungjawabkan oleh penerima
bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta
peruntukan penggunaannya (laporan realisasi penggunaan);
(2) Pertanggungjawaban pemberian bantuan keuangan
dalam bentuk barang, pengadaannya
dipertanggungjawabkan oleh SKPD sesuai peraturan
perundang-undangan dan penyerahannya kepada penerima
bantuan dibuktikan dalam bentuk berita acara serah terima
barang.
Pasal 28
(1) Penerima bantuan keuangan harus menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati
paling lama 3 ( tiga ) bulan setelah dana diterima melalui
SKPD/Unit SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan Belanja
Bantuan Keuangan;
(2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana
diserahkan dalam rangkap 2 ( dua ) disertai bukti-bukti
pengeluaran yang sah.
Pasal 29
SKPD/Unit SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan Belanja
Bantuan Keuangan melakukan pengendalian terhadap
pengelolaan dana, secara insidentil melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap penerima bantuan keuangan dan
bertanggungjawab melaksanakan penagihan SPJ pada
penerima bantuan keuangan.
BAB V
PENANGGUGJAWAB PELAKSANA KEGIATAN BELANJA HIBAH, BANTUAN
Pasal 30
(1) Penanggugjawab pelaksana kegiatan belanja Hibah,Bantuan
Sosial dan Bantuan Keuangan adalah SKPD yang terkait
dengan Tugas Pokok dan fungsinya;
(2) Penanggungjawab pelaksana kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD;
Pasal 31
Kuasa Pengguna Anggaran pelaksana kegiatan belanja Hibah,
Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati
Pasal 32
Kepala SKPD/Unit SKPD selaku penanggungjawab
pelaksanaan kegiatan belanja hibah dan / atau bantuan
mempunyai tugas :
a. Melaksanakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak
yang menerima bantuan;
b. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan
belanja hibah dan / atau bantuan;
c. Memverifikasi terhadap permohonan dan memberikan
pertimbangan kepada Bupati untuk dijadikan dasar
persetujuan pencairan dana Hibah dan / atau bantuan;
d. Memverikifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ) dari
penerima hibah dan / atau bantuan.
BAB VIKETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 33
Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terhadap belanja hibah,
Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 34
Biaya administrasi pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Hibah,
Bantuan sosial dan Bantuan Keuangan dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
BAB VIIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 35Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 18 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan
Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun
2008 Nomor 530) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 36Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengudangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Gresik.
Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 25 Maret 2011
WAKIL BUPATI GRESIK
Ttd
Drs. H. MOH. QOSIM, M.Si
Diumumkan Dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 25 Maret 2011 No: 242