IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NO 10 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN,
KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN (K-3) PADA PASAL 29 DI ALUN-ALUN TIMUR KOTA SERANG
SKRIPSI
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Oleh
Lilla Mujiani
6661110752
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG, 2016
“It Always Seems IMPOSSIBLE,
Until It’s DONE”
(Nelson Mandela)
“Skripsi ini ku persembahkan untuk
kedua orangtuaku (H. Marsudji & Agusni) dan Adikku
(Kurnianty Deci M.S), serta teman-teman seperjuangan
yang tidak henti memberikan doa dan dukungannya”
ABSTRAK
Lilla Mujiani. NIM. 6661110752. Skripsi. 2016. Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Pada Pasal 29 di Kawasan Alun-alun Timur Kota Serang. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen Pembimbing I, Anis Fuad, M.Si; Dosen Pembimbing II, Kandung Sapto Nugroho, M.Si. Latar belakang dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah tentang K3 (Ketrtiban, Kebersihan dan Keindahan). Kebersihan dan keindahan suatu kota dapat dilihat dari ruang publik atau alun-alun. Hal tersebut melambangkan sebuah kekuasaan. Ikon dari kota tersebut harus memiliki nilai estetika keindahan dan juga kebersihan. Untuk mewujudkan gambaran kebersihan dan keindahan di alun-alun Timur Kota Serang. Penelitian ini memfokuskan bagaimana pelaksanaan peraturan daerah ini dengan lokus penelitian di Kota Serang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Peraturan Daerah tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dekskriptif. Instrumen dari penelitian ini ialah peneliti sendiri dengan membuat pedoman wawancara yang didasarkan atas indikatordari teori Van Matter dan Van Horn. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah wawancara, obesevasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan peneliti yaitu teknik analisis dari Miles dan Huberman. Dalam menguji validasi data peneliti menggunakan metode Triangulasi. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa Peaturan Daerah ini belum dilakukan dengan maksimal, karena kurangnya sumber daya, koordiasi dan tingkat kesadaran masyarakat yang kurang peduli lingkungan. Tugas pokok dari masing-masing pelaksana yang belum jelas, kurangnya sosialisasi dan tingkat kepatuhan yang rendah dari masyarakat menjadi faktor penghambat optimalnya Peraturan Daerah ini. Peneliti menyarankan agar para agen pelaksana dapat membenahi koordinasi dan komunikasi yang kurang optimal serta memperjelas tugas pokok dari masing-masing pelaksana. Selain itu para pelaksana harus lebih mensosialisasi Peraturan Daerah ini dengan jelas dan menegakan sanksi dengan tegas bagi pelanggar peraturan. Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, alun-alun, K3.
ABSTRACT
Lilla Mujiani. NIM 6661110752. Thesis. 2016. An Analysis of Implementation
of Local Regulation of Serang Distrisct Number 10 Year 2010 about
Orderliness, Cleanliness and Beauty (K3) in Article 29 in The Area Main
Square East Serang Distrisct. Major of Public Administration Science. The
Faculty of Social and Political Science. Sultan Ageng Tirtayasa University. 1st
Advisor, Anis Fuad, M.Si; 2nd
Advisor, Kandung Sapto Nugroho, M.Si.
. The background of the research was the implementation of local regulation about K3 (Orderliness, Cleanliness and Beauty). Cleanliness and beauty of a city can be seen from the public sphare. That is a symbolizes power of city. The icon of the city that has the aesthetic value of beauty and also clean. To realizing the cleanliness and beauty of the main square East in the Serang Distrisct. The purpose of the research was to analyze the implementation of the local regulations. The research used deskriptif of qualitative methods. The instruments of the research was the researcher’s herself based on the theory of policy indicators Van Mater & Van Horn. In collecting the data, the research applied interview, observation and documentation tchniques. The data analysis technique used is analytical technique of Miles and Huberman. In validating the data, the researcher used Triangulasi method. The finding of the research has shown this regulation has not been done to the maximum, because of lack of resource, coordination and level of consciousness society who less concerned about the environment. The main tasks of each implementor is not clear, lack of socialization and low obedience levels of society is a resistor in optimal this regulation. Researcher suggest that the implementor can fix the coordination and cominications sub-optimal and clarified the main tasks of each implementor. Besides the implementor must socialize this local regulation with intensive and enforce sanction strictly for offenders. Keywords: Implementation, Local Regulation, public sphare, K3.
ii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahi rabbil’aalamiin, segala puji syukur penulis panjatkan
kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat hidayah-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Implementasi Peraturan Daerah
Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan
Keindahan Pada Pasal 29 di Kawasan Alun-alun Timur Kota Serang”.
Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan
gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik, universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penulis menyadari
bahwa sejak awal selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan,
dorongan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini
penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :
1. Prof. Dr. Ir. Soleh Hidayat, M.Sc sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng
Tirayasa.
2. Dr. Agus Sjafari, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
3. Rahmawati, M.Si sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
4. Iman Mukhroman, M.Ikom sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
5. Kandung Sapto Nugroho, M.Si sebagai Wakil Dekan III dan sekaligus
menjadi Dosen Pembimbing Skripsi II saya yang dengan baik dan bijak
iii
dalam memberikan bimbingan, masukan, dan pengarahan sehingga skripsi
ini dapat terselesaikan.
6. Listyaningsih, M.Si sebagai Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan
sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah
memberikan pengarahan serta bimbingan kepada saya dengan teliti.
7. Bapak Anis Fuad, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang dengan
baik hati dan sabar dalam memberikan bimbingan, masukan, dan
pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Para dosen dan juga staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untirta
yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
9. Orangtua dan keluargaku yang tidak henti-hentinya berdoa, mendoakan
kesehatan dan kelancaranku, mensupport dan membantuku dalam
menyelsaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku tersayang yang sering direpotkan namun tetap
mensupport dan memberikan masukan. Getza Permana Putra, Nur Fitriani,
Bagus Firmansyah, Yunita, Diana Pusvita, Yuda Wiranata, Viona Kurnia
Mukti dan Wida Maslihatin Amanah.
11. Kepada Squad VII Fauziah Nur Utami, Risda Sinaga, Hegar Ladzuard,
Erika Aulia, Lega Afriza, Jaka Awaloedin Hakim, Fachrian DJ, Tb.Faisal
Sandjadirja, Zahra Khaliza, Rafiudin Abroh, Nita Retna, Ninta Tarigan,
Toni Arizona, Resti Kurniawan, Fajriah Agista, izzatunihlah dan Seluruh
Keluarga Besar UKM Jurnalistik Untirta yang selalu menghibur disaat
lelah dan penat.
iv
12. Kepada Jurusan Ilmu Administrasi Negara (ANE) Kelas C Angkatan 2011
yang pantang menyerah dan heboh, seluruh (ANE) Angkatan 2011,
Anggota KKM Kelompok 59 Tahun 2014, dan Jurusan Ilmu Komunikasi
Angkatan 2011 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
13. Kepada Dinas Terkait DTK-Kota Serang, DKPP Kota Serang, Dispora
Kota Serang, Dinas Kebersihan Kota Serang, dan Satpol-PP Kota Serang
yang sudah membantu memberikan data dan juga informasi kepada
peneliti.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah
membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga dengan
selesainya penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan
skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan maka, kritik dan saran yang
membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
Peneliti berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat, khususnya bagi peneliti
sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.
Serang, Februari 2016
Penulis
Lilla Mujiani
v
DAFTAR ISI
Halaman LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ………………………………….. i LEMBAR PERSETUJUAN LEMBAR PENGESAHAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ABSTRAK ABSTRAC KATA PENGANTAR .......................................................................................... ii DAFTAR ISI ......................................................................................................... v DAFTAR TABEL .............................................................................................. viii DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... ix DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... x BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah .................................................................................. 1 1.2 Identifikasi Masalah ...................................................................................... 14 1.3 Batasan Masalah ............................................................................................ 15 1.4 Rumusan Masalah ......................................................................................... 15 1.5 Tujuan Penelitian .......................................................................................... 15 1.6 Manfaat Penelitian
1.6.1 Manfaat Praktis ....................................................................................... 16 1.6.2 Manfaat Teoritis ...................................................................................... 16
BAB II DESKRIPSI TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN 2.1 Deskripsi Teori .............................................................................................. 17
2.1.1 Kebijakan Publik ..................................................................................... 18 2.1.1.1 Pengertian Kebijakan ........................................................................ 18 2.1.1.2 Tahap-tahap Kebijakan Publik .......................................................... 23 2.1.1.3 Ciri-ciri Kebijakan Publik ................................................................. 26
2.1.2 Peraturan Daerah ..................................................................................... 27 2.1.2.1 Pengertian Pemerintah Daerah .......................................................... 27 2.1.2.2 Kewenang Pemerintah Daerah ........................................................... 28 2.1.2.3 Asas-asas Pelaksanaan Pemerintah Daerah ...................................... 29
2.1.3 Teori Iplementasi ...................................................................................... 33 2.1.3.1 Model Merille S. Grindle ................................................................... 33
vi
2.1.3.2 Model Donald Van Meter & Van Horn ............................................. 33 2.1.3.3 Mazmanian dan Sabatier .................................................................... 42 2.1.3.4 Model Brian W. Hogwood & Lewis A. Gunn ................................... 43 2.1.3.5 George Charles Edward III ................................................................ 46
2.2 Penelitian Terdahulu ..................................................................................... 47 2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian ..................................................................... 50 2.4 Asumsi Dasar ................................................................................................ 53 BAB III METODELOGI PENELITIAN 3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian ............................................................... 54 3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian .................................................................. 55 3.3 Lokasi Penelitian ........................................................................................... 55 3.4 Teknik Pengumpulan Data ............................................................................ 56
3.4.1 Sumber Data Primer ................................................................................ 56 3.4.2 Sumber Data Sekunder ............................................................................ 60
3.5 Instrumen Penelitian ...................................................................................... 61 3.6 Informan Penelitian ....................................................................................... 67 3.7 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .................................................. 70
3.7.1 Teknik Pengolahan Data .......................................................................... 70 3.7.2 Uji Keabsahan Data ................................................................................. 73
3.8 Jadwal Penelitian ........................................................................................... 75 BAB IV PEMBAHASAN 4.1 Deskripsi Obyek Penelitian ........................................................................... 77
4.1.1 Gambara Umum Kota Serang .................................................................. 77 4.1.2 Gambaran Umum DTK – Kota Serang .................................................... 80
4.1.2.1 Struktur Organisasi ............................................................................ 82 4.1.2.2 Tugas dan Fungsi Pokok DTK Kota Serang ...................................... 84 4.1.2.3 Sumber Daya DTK Kota Serang ........................................................ 85 4.1.2.4 Visi dan Misi DTK Kota Serang ........................................................ 87 4.1.2.5 Tujuan DTK Kota Serang .................................................................. 88 4.1.2.6 Sasaran DTK Kota Serang ................................................................. 88 4.1.2.7 Strategi DTK Kota Serang ................................................................. 90
4.2 Deskripsi Data ............................................................................................... 92 4.2.1 Data Informan Peneliti ............................................................................. 95 4.2.2 Analisis Data Penelitian ........................................................................... 96
4.2.2.1 Standar dan Sasaran Kebijakan .......................................................... 97 4.2.2.2 Sumber Daya .................................................................................... 106
vii
4.2.2.3 Karakteristik Organisasi Pelaksana .................................................. 114 4.2.2.4 Komunikasi ...................................................................................... 122 4.2.2.5 Sikap Para Pelaksana ....................................................................... 131 4.2.2.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik ........................................ 144
4.3 Pembahasan ................................................................................................. 148 BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan ................................................................................................. 157 5.2 Saran ............................................................................................................ 158 DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... xi LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP
viii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 TPS Alun-alun Kota Serang ................................................................. 10
Tabel 1.2 Data PKL Kota Serang ......................................................................... 13
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ............................................................................. 48
Tabel 3.1 Pedoman Wawancara ........................................................................... 59
Tabel 3.2 Deskripsi Informan Penelitian ............................................................. 69
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian .................................................................................. 76
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kota Serang ........................................... 81
Tabel 4.2 Data Pegawai DTK Kota Serang Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Terakhir Tahun 2014 .......................................................................... 86
Tabel 4.3 Data Pegawai DTK Kota Serang Berdasarkan Jenjang Kepentingan
Tahun 2014 ........................................................................................ 86
Tabel 4.4 Tabel Informan ..................................................................................... 95
Tabel 4.5 Ketentuan Pidana Perda Kota Serang No.10 Tahun 2010 ................. 105
Tabel 4.6 Armada Dinas Kebersihan Kota Serang ............................................ 113
Tabel 4.7 Jumlah Sampah yang di Angkut ........................................................ 113
Tabel 4.8 Rencana Tata Ruang Kota Serang Tahun 2010-2030 ........................ 120
ix
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Implementasi Kebijakan Publik ....................................................... 42
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir ............................................................................ 52
Gambar 3.1 Analisis Data Miles & Huberman ................................................... 71
Gambar 4.1 Peta Kota Serang ............................................................................. 78
Gambar 4.2 Tugu Pahlawan di Alun-alun Kota Serang .................................... 101
Gambar 4.3 Kondisi di Alun-alun Timur Kota Serang ..................................... 107
Gambar 4.4 Fasilitas Alat Bermain di Alun-alun Timur Kota Serang .............. 117
Gambar 4.5 Kolam Alun-alun Timur Kota Serang ............................................ 129
Gambar 4.6 Gardu Alun-alun Timur Kota Serang ............................................ 139
Gambar 4.7 Tempat Duduk Taman Alun-alun Timur Kota Serang .................. 141
Gambar 4.8 Fasilitas Olahraga dari BPJS Serang .............................................. 143
Gambar 4.9 Pola Permasalahan .......................................................................... 154
x
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran I Surat Ijin Penelitian
Lampiran II Pedoman Wawancara
Lampiran III Catatan Lapangan dan Membercheck
Lampiran IV Kategorisasi Data Penelitian
Lampiran V Matriks Hasil Penelitian
Lampiran VI Dokumentasi
Lampiran VII Data Pendukung Penelitian
1
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Otonomi daerah yang digunakan di Indonesia adalah pengertian
sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah yang masih dalam pembaharuan. Dalam
Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi daerah di Indonesia telah
diatur segala hal mengenai sistem otonomi daerah di Indonesia yang untuk
selanjutnya dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah melalui penyusunan
peraturan perundang-undangan (Peraturan Daerah) agar lebih aplikatif sesuai
dengan kondisi obyektif daerah masing-masing. Pengertian otonomi daerah
tersebut bisa saja mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan
perubahan konsepsi otonomi daerah yang dilaksanakan di Indonesia.
Poin yang dapat di ambil dari pengertian otonomi daerah yaitu pertama;
adanya kewenangan atau kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah
untuk mengurus atau mengatur sendiri daerahnya. Kedua, kebebasan atau
kewenangan tersebut, merupakan pemberian dari pemerintah pusat dan
karenanya harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi atau secara nasional. Ketiga, kebebasan atau kewenangan yang
diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk
kemudahan pemanfaatan potensi lokal dalam rangka mensejahterakan
masyarakat.
2
Masing-masing daerah dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi
kewenangannya berhak untuk membuat kebijakan baik dalam rangka
peningkatan pelayanan maupun dalam rangka peningkatan peran serta
masyarakat dalam pembangunan daerah yang diharapkan bermuara pada cita-
cita untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu dari penyelenggaraan otonomi daerah yaitu mengenai
ketertiban, kebersihan dan juga keindahan (K-3). Ketertiban yang dimaksud
adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna
mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan
batin. Kebersihan yang dimaksud meliputi rumah atau bangunan masing-
masing, serta lingkungan sekitarnya, fasilitas umum dan fasilitas social,
kendaraan pribadi, kendaraan dinas dan angkutan umum. Sedangkan yang
dimaksud dengan keindahan adalah keadaan lingkungan perkotaan yang
nyaman, estetika dan proporsional meliputi: Ruang Terbuka Hijau (RTH),
penataan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan elemen estetika kota
dan keseimbangan. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang, dan semua
benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya
yang mempengaruhi kelangsungan kesejahteraan manusia serta makhluk
hidup lain.
Di tengah perkembangan pertumbuhan urbanisasi yang cepat, tantangan
terhadap manajemen perkotaan pun semakin besar, ketersediaan ruang
terbuka hijau yang cukup juga merupakan salah satu usaha untuk
3
mempertahankan kualitas dan fungsi lingkungan secara optimal. Penataan
ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian khusus, terutama
kaitannya dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan social,
serta ruang-ruang terbuka public di perkotaan.
Permasalahan ketertiban, kebersihan dan keindahan di kota ini
cenderung lebih banyak dan lebih kompleks dibandingkan dengan desa.
Perkembangan kota yang begitu pesat tidak sesuai dengan pertumbuhan
kesempatan pekerjaan yang memadai. Pertumbuhan penduduk yang tinggi
juga sebagai penyebab melonjaknya urbanisasi yang menyebabkan ketidak
seimbangan antara penduduk angkatan kerja dan lapangan pekerjaan.
Lapangan pekerjaan diperkotaan biasanya membutuhkan tenaga kerja
dengan bekal pendidikan yang tinggi, yaitu di bidang sektor formal non
agraris. Namun pada kenyataannya penduduk angkatan kerja di Indonesia
banyak yang tidak mempunyai bekal pendidikan yang cukup tinggi sehingga
mereka tidak masuk dalam kriteria pekerjaan yang telah tersedia diperkotaan.
Menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran di perkotaan. Dan untuk
memenuhi kebutuhan mereka dengan segala kekurangan dan juga
kemampuan yang ada, mereka mencari kesempatan agar dapat tetap bertahan
hidup dan juga memenuhi kebutuhannya.
Keterbatasan kemampuan dan lapangan pekerjaan inilah yang akhirnya
membuat para masyarakat tersebut mulai mencari celah untuk mendapatkan
penghasilan, salah satunya yaitu dengan menggunakan dan memanfaatkan
ruang publik yang biasanya menjadi tempat-tempat strategis. Banyaknya
4
masyarakat yang menggunakan dan memanfaakan ruang publik menjadi tidak
lagi tertampungnya kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di ruang perkotaan
yang membuat tata ruang terlihat menjadi semeraut. Belum lagi keadaan
masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan kemampuan yang seadanya
membuat para Pegadagang Kaki Lima (PKL) ini semakin menjamur. Para
Pedagang Kaki Lima (PKL) ini sering sekali mendapatkan masalah karena
keberadaan mereka yang sering menggunakan ruang publik dan membuat
kemacetan, sehingga pemandangan seperti penumpukan sampah yang
dibuang tidak pada tempatnya, dan bau tidak sedap yang ditimbulkan akibat
penumpukan sampah yang menggunung karena kegiatan dari Pedagang Kaki
Lima (PKL) ini yang banyak mengganggu pemandangan dan keindahan suatu
tempat.
Banten adalah sebuah provinsi di pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini
dulunya merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun dipisahkan sejak
tahun 2000, dengan keputusan undang-undang nomor 23 tahun 2000 dan
pusat pemeritahannya berada di Kota Serang. Di Kota Serang ini terdapat dua
alun-alun yaitu alun-alun Barat dan alun-alun Timur. Alun-alun Timur yang
mempunyai gelanggang olahraga sedangkan alun-alun Barat hanya memiliki
tribune dan biasanya di gunakan untuk kegiatan atau acara-acara formal
pemerintahan atau kenegeraan.
Menurut Thomas Nix (1949:105-114) menjelaskan bahwa alun-alun
merupakan lahan terbuka dan terbentuk dengan membuat jarak antara
bangunan-bangunan gedung. Jadi dalam hal ini, bangunan gedung merupakan
5
titik awal dan merupakan hal yang utama bagi terbentuknya alun-alun. Tetapi
kalau adanya lahan terbuka yang dibiarkan tersisa dan berupa alun-alun, hal
demikian bukan merupakan alun-alun yang sebenarnya. Jadi alun-alun bisa di
desa, kecamatan, kota maupun pusat kabupaten.
Fungsi alun-alun itu sendiri menurut Jo Santoso dalam Arsitektur Kota
Jawa: Kosmos, Kultur & Kuasa (2008), menjelaskan betapa pentingnya alun-
alun karena menyangkut beberapa aspek. Pertama, alun-alun melambangkan
ditegakkannya suatu sistem kekuasaan atas suatu wilayah tertentu, sekaligus
menggambarkan tujuan dari harmonisasi antara dunia nyata (mikrokosmos)
dan universum (makrokosmos). Kedua, berfungsi sebagai tempat perayaan
ritual atau keagamaan. Ketiga, tempat mempertunjukkan kekuasaan militer
yang bersifat profan dan merupakan instrumen kekuasaan dalam
mempraktekkan kekuasaan sakral dari sang penguasa. Dan keberadaan alun-
alun berfungsi pula sebagai ruang publik terbuka dimana rakyat saling
bertemu dan fungsi pengaduan rakyat pada raja/pemerintah.
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 menegaskan perlunya rencana
penyediaan ruang terbuka hijau dan non hijau, penyediaan dan pemanfaatan
prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sector
informal, dan ruang evakuasi bencana yang di butuhkan untuk menjalankan
fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan social ekonomi dan pusat
pertumbuhan wilayah. Secara rinci dipertegas bahwa proporsi ruang terbuka
hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, dan ruang
terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah
6
kota. Dalam hal ini pentingnya kawasan alun-alun yang difungsikan sebagai
ruang public dalam wilayah kota adalah sebagai tempat interaksi dan
komunikasi masyarakat, dimana masyarakat akan banyak hadir disini
sehinggan tempat ini juga baik bagi pemerintah untuk mensosialisasikan
program-program ataupun pengumuman-pengumuman dari pemerintah.
Alun-alun tidak hanya dimiliki oleh Kota Serang saja namun juga
dimiliki oleh kota-kota lainnya sebagai lambang suatu pemerintahan. Dan
sebagai ibu kota dari Provinsi Banten sudah seharusnya alun-alun Kota
Serang ini menjadi salah satu dari icon Provinsi Banten. Kurangnya
kesadaran dari warga masyarakat dan dinas terkait untuk merawat dan
menjaga fasilitas public yang ada, membuat nilai keindahan dan estetika dari
alun-alun Kota Serang yang menjadi salah satu ikon Provinsi Banten
berkurang.
Serang memiliki dua alun–alun yaitu alun-alun Barat dan juga alun-alun
Timur. Kota Serang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Serang pada
tanggal 2 November 2007. Alun-alun Barat seharusnya sudah diserahkan
kepada pemerintah Kota Serang setelah pemekaran, namun nyatanya hingga
saat ini secara De Facto masih dipegang oleh pemerintah Kabupaten Serang.
Karena secara De Jure alun-alun Barat berada di wilayah Kota Serang namun
sampai saat ini pun kasus kepemilikan alun-alun Barat tersebut tidak
menemui titik terang, peneliti sudah mencari mengenai permasalahan tersebut
namun hasilnya nihil dan tidak jelas. Oleh karena itu peneliti hanya bisa
meneliti alun-alun Timur Kota Serang saja dikarenakan Peraturan Daerah
7
Kota Serang yang akan dibahas oleh peneliti tidak sesuai dengan alun-alun
Barat yang masih dimiliki dan mempunyai kebijakan dari pemerintah
Kabupaten Serang.
Berdasarkan observasi awal, di tengah pemandangan alun-alun yang
tampak ramai dengan kios-kios para pedagang ada sesuatu yang menarik,
tepat di tengah antara alun-alun Barat dan alun-alun Timur Kota Serang yaitu
sebuah bangunan monumen yang dikelilingi oleh para pedagang. Bangunan
monumen ini ialah monumen yang terdiri dari empat patung manusia dengan
berbagai karakter tokoh perjuangan bangsa dan sebuah tugu putih dengan
Garuda yang bertengger di atasnya. Empat patung dan sebuah tugu Garuda itu
berada di atas sebuah bangunan berbentuk segi empat yang tiap sisinya
terdapat relief yang menggambarkan wajah-wajah para pejuang bangsa
seperti, pada sisi sebelah kanan monumen terdapat relief tokoh Bung Karno
yang tampak sedang membacakan proklamasi kemerdekaan. Kemudian di
bawah keempat patung dan tugu Garuda terdapat ruangan yang agak
menjorok ke dalam yang dulu berfungsi sebagai museum.
Banyak masyarakat yang tidak mengetahui monumen ini, dan sangat
disayangkan bangunan monumen yang melambangkan perjuangan
kemerdekaan bangsa Indonesia itu kini kondisinya sangat memperihatinkan
dan tidak terawat. Sebagian tubuh patung ada yang retak-retak seperti patung
tokoh yang berada diposisi paling depan kondisi punggungnya retak dan
bolong, tampak pula coretan-coretan tinta emas dan juga pilox di tubuh
keempat patung tersebut dan hal yang tidak kalah tragisnya lagi ialah
8
monumen tersebut dijadikan tempat bermain oleh para anak muda seperti
skateboard dan sepeda. Tembok-tembok pun berlumut dan terlihat usang.
Ruangan bawah monumen pun menjadi tempat peralatan kebersihan seperti
sapu para pembersih alun-alun dan di sekitar bangunan monumen tercium
berbau tidak sedap akibat ulah manusia.
Sungguh sangat disayangkan monumen yang dapat mengingatkan kita
akan keberanian para pejuang bangsa seolah hanya menjadi patung-patung
yang tidak bermakna. Padahal selain untuk mengingat jasa-jasa para
pahlawan, monumen ini juga mengingatkan kita pada sejarah awal mula
Banten yang dulunya berada di naungan Provinsi Jawa Barat. Hal ini dapat
dilihat pada batu peresmian yang terletak di sisi kiri monumen yang
diresmikan pada tanggal 24 November 1980 oleh Gubernur KDH.Tk.1 Jawa
Barat, H.A Kunaefi.
Kedua, fasilitas yang berada di alun-alun Timur Kota Serang, seperti;
gapura, sarana olahraga, gedung PKL, tribune, gajebo, kolam ikan, rumah
burung, air mancur, fasilitas permainan, lapangan tenis outdoor, WC umum,
sumur resapan, saluran induk dalam, tanaman, lampu tembak hingga pos
polisi. Membuat alun-alun Timur Kota Serang yang tadinya di peruntukan
untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) dipadukan dengan ruang public dan juga
sarana olahraga. Namun setelah tiga tahun pembangunan ruang public
tersebut beberapa fasilitas tampak memprihatinkan kondisinya.
Perhatian terhadap fasilitas yang kurang ini sangat memprihatinkan, salah
satu contohnya yaitu air kolam di alun-alun Timur Kota Serang yang terlihat
9
sangat kotor dan menjadi sarang nyamuk. Warna air yang menjadi kehijau-
hijauan akibat terlalu lama mengendap. Fungsi dari kolam itu sendiri ialah
untuk menambah keindahan alun-alun, namun air mancur mati dan sudah
lama tidak lagi diperbaiki. Jika terus dibiarkan keberadaan kolam tersebut
akan sia-sia.
Sangat disayangkan kolam tersebut hanya menjadi hiasan dan air yang tidak mengalir maka akan menjadi sarang nyamuk, dan menjadi sarang penyakit di tengah kota. Lahan kolam tersebut dapat dibuat untuk fasilitas umum lainnya. “Kolam air tersebut sudah sempat dibongkar dan diperbaiki karena bocor, dan juga sering di bersihkan namun selalu kotor lagi dan kotor lagi karena banyak masyarakat yang buang sampah ke dalam kolam”. (Menurut Bpk. Fajri selaku sarana dan prasarana Dinas Tata Kota – Kota Serang bagian pertamanan, pada tanggal 20 November 2015, 10:15 WIB betempat di kantor Bidang Pertamanan Tata Kota – Kota Serang)
Beberapa tanaman-tanaman hias yang di tanam juga kondisinya sangat
memperihatinkan seperti tanaman pakis, cemara udang, cemara lilin kayu
serut, pucuk merah, glodogan dan lidah buaya. Fasilitas bermain seperti
ayunan juga kini sudah tidak layak lagi untuk digunakan, jika tetap digunakan
dapat mengancam keselamatan warga.
Ketiga, kurangnya kenyamanan para pejalan kaki karena sepanjang
jalan dan terotoar alun-alun Kota Serang masih banyak ditemukan beberapa
pedagang yang masih saja berjualan walaupun sudah ditertibkan
keberadaannya oleh Satpol-PP Kota Serang. Hal ini menjadi salah satu
berkurangnya nilai estetika untuk keindahan alun-alun Timur Kota Serang.
Dengan luas alun-alun Timur Kota Serang kurang lebih dua hektar ini
hanya tersedia 25 tempat pembuangan sampah, diantaranya yaitu, empat
tempat pembungan sampah yang non organic dan organik, kemudian empat
10
tempat pembuangan sampah lainnya terbuat dari drum bekas. Dalam
mewujudkan kebersihan Kota Serang, Pemerintah Kota Serang telah
membuat Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 mengenai
Ketertiban, Kebrsihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 20(1) yaitu;
“Pelaksanaan pengelolaan sampah pada umumnya meliputi; (c) Pengaturan,
penetapan dan penyediaan TPSS pada tempat yang tidak mengganggu lalu
lintas dan TPSA”.
Keberadaan tempat pembuangan sampah yang ada di alun-alun Timur
Kota Serang sangatlah kurang, tempat pembuangan sampah yang tersedia
hanya ada didalam area alun-alun Timur saja, sedangkan diluar sekeliling
alun-alun Timur sama sekali tidak tersedia tempat pebuangan sampah.
Seharusnya sesuai dengan ketentuan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang
berlaku setiap jarak 50-100 meter sarana maupun bangunan public terdapat
tempat sampah. Dengan demikian para pejalan kaki maupun pengunjung yang
melewati atau memasuki alun-alun dapat dengan mudah menemukan tempat
sampah. Kurangnya penyediaan tempat sampah ini membuat masyarakat
menjadi kebingungan untuk membuang sampah yang pada akhirnya di buang
sembarangan atau diselipkan ke tempat-tepat yang tidak seharusnya.
Tabel 1.1
Tempat Pembuangan Sampah Alun-alun Kota Serang
No Jenis Tempat Sampah Jumlah 1 Organik & Nonorganik 3 2 Organik, Plastik dan Nonorganik 2 3 Drum Tempat Sampah 20 Jumlah 25
(Sumber: DKPP Kota Serang 2015)
11
Keempat, sebagai ruang publik yang diperuntukan untuk kegiatan
olahraga, dan sebagai RTH seharusnya alun-alun Timur Kota Serang ini lebih
diperhatikan dari segi kenyamanan, penataan dan estetika keindahannya. Hal
ini terlihat dari banyaknya warga ataupun masyarakat yang berkunjung ke
alun-alun Timur Kota Serang masih minim kepedulian untuk menjaga
lingkungan dan kurang bertanggung jawab dalam memanfaatkan fasilitas
milik bersama.
Masalah ketertiban, kebersihan dan keindahan yang berkaitan dengan
masalah tersebut ditegakan dalam peraturan Kota Serang Nomor 10 Tahun
2010 Pasal 29c dan 29e yang berbunyi: “Dalam rangka mewujudkan
ketertiban di Ruang Milik Jalan (RUMIJA), fasilitas umum dan fasillitas
social, setiap orang, badan hukum, dan perkumpulan, dilarang: (c) mengotori
permukaan jalan, drainase, jalur hijau, dan fasilitas umum lainnya, dan (e)
mempergunakan fasilitas social yang bukan peruntukannya”. Namun pada
kenyataannya banyak warga yang mencorat coret tembok tribune alun-alun,
membuang sampah tidak pada tempatnya, memakai atau berkumpul di area
yang seharusnya tidak boleh dimasuki, seperti naik ke atas tugu monumen.
Akibatnya beberapa fasilitas yang ada di sekitar alun-alun Timur Kota Serang
banyak yang rusak dan tampak kumuh.
Kelima, sering menjadi tempat berkumpul yang bukan untuk
peruntukannya pada saat malam hari. Kegiatan ini dikhawatirkan dapat
menjadi kegiatan yang negatif. Karena selama ini sering menjadi tempat
perkumpulan para remaja mulai dari tengah malam hingga dini hari. Kegiatan
12
yang dilakukan cukup meresahkan seperti meminum-minuman beralkohol,
menjadi tempat berpacaran dan menyetel musik dengan speker bervolume
cukup besar. Hal tersebut dapat meresehkan warga setempat.
Karena alun-alun Timur Kota Serang ini seharusnya 70 hingga 80% di
fungsikan sebagai sarana olahraga, namun karena kebutuhan dan keinginan
masyarakat menuntut pemerintah Kota Serang untuk menyediakan ruang
public maka pemerinta Kota Serang mengkolaborasikan ruang public, sarana
olahraga, dan Ruang Terbuka Hijau di alun-alun Timur Kota Serang. Karna
begitu banyak fungsi dari alun-alun Timur Kota Serang ini, membuat
kurangnya perhatian pelaksana terhadap setiap detail fasilitasnya, sehingga
beberapa fasilitas yang rusak dibiarkan begitu saja. Hal ini membuat
kenyamanan dan daya tarik keindahan alun-alun Timur Kota Serang
menurun.
Pemerintah Kota Serang telah melakukan berbagai upaya terkit dengan
penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan yaitu dengan
diterapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban,
Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada 21 Oktober 2010. Adapun masalah
ketertiban, kebersihan dan keindahan yang berkaitan dengan Pedagang Kaki
Lima di tegakan dalam peraturan Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Pasal
29d yang berbunyi: “Dalam rangka mewujudkan ketertiban di Ruang Milik
Jalan (RUMIJA), fasilitas umum dan fasillitas social, setiap orang, badan
hukum, dan perkumpulan, dilarang: (d) Berusaha atau berdagang di terotoar,
jalan atau badan jalan, taman jalur hijau yang bukan peruntukannya”. Akan
13
tetapi, belum ada upaya penataan dan perawatan fasilitas yang signifikan di
kawasan Kota Serang untuk masalah PKL dan sampah. Hal ini menimbulkan
kesemerautan yang tampak di Kota Serang. Berikut adalah data jumlah PKL
yang ada di Kota Serang;
Tabel 1.2
Data PKL Kota Serang
No Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL)
Jumlah PKL
1 Kaloran 71
2 Pasar Rau 284
3 Kepandean 71
4 Serang Plaza 87
5 PKL Banten 194
6 Karangantu 65
7 Taman Sari 66
8 Alun-alun 210 (Sumber: UPT Kota Serang 2015)
Beberapa fasilitas yang kurang terawat dan tidak berfungsi membuat
keindahan Kota Serang berkurang, termasuk alun-alun Timur Kota Serang.
Karena jika lebih diperhatikan lagi alun-alun Timur ini mempunyai potensi
untuk menjadi salah satu kunjungan wisata, serta banyaknya acara maupun
kegiatan yang sering diadakan mulai dari acara kedaerahan hingga acara
setingkat Provinsi yang juga sering diadakan di alun-alun Barat pun dapat
menjadi kebanggan tersendiri bagi Kota Serang. Karena letak alun-alun yang
juga strategis berada di pusat kota dan juga dekat dengan pemerintahan, hal
14
ini dapat menarik minat masyarakat dari kota lainnya. Dengan lebih
memperhatikan segi ketertiban, kebersihan maupun keindahan alun-alun
Timur ini dapat meningkatkan daya Tarik Kota Serang.
Karena latar belakang permasalahan di atas tersebut, peneliti tertarik
untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Analisis Implementasi Peraturan
Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010, Tentang Ketertiban, Kebersihan
dan Keindahan pada Pasal 29 (Mengenai Kebersihan dan Keindahan di Alun-
alun Timur Kota Serang)”
1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan oleh peneliti,
peneliti dapat mengidentifikasikan beberapa masalah yaitu :
1. Perhatian pemerintah yang masih kurang terhadap monument yang
berada di alun-alun Kota Serang.
2. Beberapa fasilitas yang tidak terawat di alun-alun Kota Serang.
3. Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah TPS yang tidak sesuai di
alun-alun Kota Serang.
4. Kesadaran masyarakat dan pemerintah yang kurang peduli terhadap
lingkungan.
5. Menjadi tempat perkumpulan yang kurang baik pada saat malam hari
15
1.3 Batasan Masalah
Peneliti menyadari bahwa permasalahan yang ada di alun-alun Kota
Serang sangatlah komplek. Mulai dari keindahan hingga kebersihan juga
perawatan fasillitas yang kurang mendapat perhatian. Namun dalam hal ini
peneliti tidak dapat membahas semua masalah yang ada di alun-alun Kota
Serang. Dalam penelitian ini peneliti membuat batasan masalah penelitiannya
hanya pada analisis implementasi kebijakan terhadap peraturan yang terkait
yaitu pada Peraturan Daerah Kota Serang No.10 Tahun 2010 Tentang
Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 di alun-alun
Timur Kota Serang.
1.4 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah di uraikan
sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat di rumuskan
Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10
Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan pada Pasal 29
di Alun-alun Timur Kota Serang ?
1.5 Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai.
Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang
Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Alun-alun Timur Kota Serang.
16
1.6 Manfaat Penelitian
Manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian yang berjudul Analisis
Implemetasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang
Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) dengan studi kasus di alun-alun
Timur Kota Serang adalah :
1.6.1 Secara Teoritis
Secara teoritis peneitian ini bermanfaat bagi pengembangan
keilmuan dan pengetahuan karena akan menambah informasi juga
ragam pengetahuan dalam dunia akademisis Ilmu Administrasi
Negara, bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan mampu
memberikan kontribusi berkaitan dengan Analisis Implementasi
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai
Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3).
1.6.2 Secara Praktisi
Secara praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi
masukan dan pengetahuan bagi mahasiswa Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa juga pemerintah daerah setempat tentang bagaimana cara
mengatasi masalah Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan alun-alun
Kota Serang agar dapat di nikmati dengan layak sebagai fasilitas
umum yang disediakan oleh pemeritah daerah kota Serang.
17
17
BAB II
DESKRIPSI TEORI, KERANGKA BERFIKIR/ASUMSI DASAR
PENELITIAN
2.1 Deskripsi Teori
Deskripsi teori yakni menjabarkan penggunaan berbagai teori dan konsep
yang relevan dengan permasalahan dan fokus penelitian, yang kemudian
disusun dengan teratur dan rapi untuk dapat membuat suatu asumsi dasar
dalam penelitian. Dengan mengkaji berbagai teori dan konsep maka peneliti
memiliki konsep penelitian yang jelas, sehingga dapat menyusun pertanyaan
yang rinci untuk penyelidikan, serta dapat menemukan hasil penelitian yang
tepat dan akurat. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas deskripsi teori,
pembahasannya perlu dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian yang akan
dilakukan peneliti. Dengan demikian, maka memungkinkan hasil penelitian
tentang “Implementasi Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Dinas
Kesehatan Kabupaten Tangerang” menjadi lebih optimal dan akurat.
Penelitian mengenai “Implementasi Penerapan Prinsip-Prinsip Good
Governance di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang” sangat erat
hubungannya dengan teori-teori yang digunakan para ahli ilmu administrasi
negara, ilmu pemerintahan, ilmu sosial dan ilmu-ilmu lainnya. Dalam hal ini
terutama dilihat dalam ilmu administrasi negara yang mana berkaitan dengan
sejauh mana para pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Tata Kota – Kota
Serang yang telah menjalankan fungsi dan tugasnya untuk dapat menciptakan
suatu tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih dari praktek-praktek
18
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dengan adanya pemaparan teori-
teori, maka memungkinkan hasil penelitian yang dilakukan dapat mencapai
hasil yang optimal. Untuk itu dalam deskripsi teori ini, peneliti akan
menuliskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian tersebut.
2.1.1 Kebijakan Publik
1. Pengertian Kebijakan
Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan
publik, kita perlu mengakaji terlebih dahulu mengenai konsep
kebijakan atau dalam bahasa inggris sering kita dengar dengan
istilah policy. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan
diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi
garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu
pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang
pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan,
prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha
mencapai sasaran.
Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:
7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian
tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat
hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-
kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut
19
dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga
menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang
memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari
definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus
menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa
yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.
Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah
kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan
ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah
kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan
beberapa pedoman sebagai berikut :
a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan
dari administrasi
c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya
tindakan
e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan
dicapai
f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu
baik eksplisit maupun implicit
g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung
sepanjang waktu
20
h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat
antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
i) Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut
peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara
subyektif.
Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan
(policy term) mungkin digunakan secara luas seperti pada
“kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”,
dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih
khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan
pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi.
Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007:
17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami
sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan
beserta konsekuensikonsekuensi bagi mereka yang bersangkutan
daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri.
Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas
maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-
tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak
dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang
di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan
21
diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud
dan tujuan tertentu.
Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena
mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik,
sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat
dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional,
regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan
pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan
daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.
Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 :
6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara
unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak
beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk
dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik
dapat mencakup banyak hal.
Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan
publik, yaitu:
1) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk
dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan
untuk mencapai tujuan nasional
2) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur,
karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan
22
pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut woll
sebagaimana dikutip tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa
kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk
memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung
maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi
kehidupan masyarakat.
Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19)
mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ is whatever government
choose to do or not to do” ( apapaun yang dipilih pemerintah
untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini
menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai
perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan
keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu
pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga
merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh
(dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan
sesuatu.
Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat
disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang
berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-
masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk
melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuanketentuan
23
atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah
sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.
2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik
Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses
yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun
variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli
politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik
membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam
beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk
memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun
demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini
dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik
menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007:
32-34) adalah sebagai berikut :
a) Tahap penyusunan agenda
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan
masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini
berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda
kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke
agenda kebijakan para perumus kabijakan. Pada tahap ini
mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali,
sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus
24
pembahasan, atau ada pula masalah karena alasanalasan
tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
b) Tahap formulasi kebijakan
Maslaah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian
dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi
didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah
terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai
alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy
options) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-
masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai
kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam
tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha
untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
c) Tahap adopsi kebijakan
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh
para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari
alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari
mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau
putusan peradilan.
d) Tahap implementasi kebijakan
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan
elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni
dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-
25
agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah
diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasikan yang
memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada
tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling
bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat
dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa
yang lain munkin akan ditentang oleh para pelaksana.
e) Tahap evaluasi kebijakan
Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai
atau dievaluasi, unuk melihat sejauh mana kebijakan yang
dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu
memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena
itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yamh
menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang
telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang
diinginkan atau belum.
Secara singkat, tahap – tahap kebijakan adalah seperti dibawah ini;
Tahap-Tahap Kebijakan:
1) Penyusunan kebijakan
2) Formulasi kebijakan
3) Adopsi kebijakan
4) Implemantasi kebijakan
5) Evaluasi kebijakan
26
Sumber: William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno
(2007: 32-34)
3. Ciri-Ciri Kebijakan Publik
Menurut Suharno (2010: 22-24), ciri-ciri khusus yang
melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan
bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara
lain:
a) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah
pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba
acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam
system politik modern merupakan suatu tindakan yang
direncanakan.
b) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan
yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan
tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan
bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan
tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-
undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan
keputusan-keputusan yang bersangkut paut dengan
implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
c) Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya
dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
27
d) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, munkin pula
negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat
pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan
tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru
campur tangan pemerintah diperlukan.
2.1.2 Peraturan Daerah
1. Pengertian Pemerintah Daerah
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 UU No 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah
dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan
daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dan
unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah gubernur, bupati
atau walikota dan perangkat daerah. Pemerintah daerah
mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan,
merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan
28
program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat setempat (Agustino, Leo 2008: 1).
Sekarang Pemerintah daerah tidak lagi sekedar sebagai
pelaksana operasional kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan
dan ditentukan oleh pusat, tetapi lebih dari itu diharapkan dapat
menjadi agen penggerak pembangunan di tingkat daerah atau lokal.
2. Kewenangan Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah mempunyai kewenangan-kewenangan
tertentu. Kewenangan pemerintah daerah yaitu meliputi:
a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
c. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
d. Penyediaan sarana dan prasarana
e. Penanganan bidang kesehatan
f. Penyelenggaraan pendidikan
g. Penanggulangan masalah social
h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
j. Pengendalian lingkungan hidup
k. Pelayanan pertahanan
l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
n. Pelayanan administrasi penanaman modal
29
o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan
Perundang-undangan (Sunarno, 2008: 35-36), melihat
konteks di atas kewenangan dari pemerintah daerah sangatlah
kompleks, karena mempunyai wewenang yang strategis dalam
berbagai sektor. Kewenangan-kewenangan tersebut diwujudkan
dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan
dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang
dikelola dalam sistem pengelolaan daerah yang dilakukan
secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil, dan taat pada
peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu perkembangan
suatu daerah dipengaruhi oleh kinerja dari dari pemerintah
daerah. Pemerintah daerah yang memiliki kinerja baik dan
profesional akan mampu meningkatkan potensi daerah yang
dikelolanya.
3. Asas-Asas Pelaksanaan Pemerintahan Daerah
Penyelenggaran pemerintah di Indonesia di dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah didalam pelaksanaannya tidak dapat di lepaskan
dari penggunaan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas
tugas pembantuan. Uraian pengertiannya sebagai berikut;
30
a. Asas Desentralisasi
Di dalam undang-undang No.32 Tahun 2004 pasal 1
ayat 7 memberikan pengertian desentralisasi sebagai
penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom
dalam kerangka Negara Kesatuan Repubik Indonesia, maka
daerah otonom berwenang mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut perakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat.
Sesuai dengan sistem tata pemerintahan yang ada, yaitu
menurut UUD 1945 pada dasarnya asas desentralisasi adalah
pemberian kebebasan untuk mengakibatkan keaktifan daerah
dengan mengikutsertakan rakyatnya dalam mengurus dan
memajukan daerahnya.
Desentralisasi memberikan peluang bagi pemerintah
daerah untuk mengelola dan mengatur daerahnya secara
mandiri, karena kondisi sebenarnya yang terjadi di daerah
hanya pemerintah daerah yang mengetahuinya lebih
mendalam yang bermanfaat dalam efektifitas suatu kebijakan
yang mengatur masyarakat.
b. Asas Dekonsentrasi
Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2004 Pasal 1
angka 8 memberikan pengertian dekonsentrasi sebagai berikut:
“Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah
31
kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat
pusat di daerah, perwujudan dari asas ini adalah terbentuknya
daerah-daerah pemerintah atau daerah-daerah jabatan yang
disebut dengan daerah administrasi. Sistem ini tidak
memerlukan adanya badan-badan perwakilan rakyat daerah,
sebab segala kebutuhannya telah diurus oleh pemerintah pusat
atau atasannya”.
Jadi, dalam dekonsentrasi yang dilimpahkan hanya
kebijakan administrasi (implementasi kebijakan), sedangkan
kebijakan politiknya tetap berada pada Pemerintah Pusat.
c. Asas Tugas Pembantuan
Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 Pasal 1
angka 9 memberikan definisi tugas pembantuan adalah sebagai
penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari
daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang sertai
pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia
denagn kewajiban untuk melaporkan pelaksanaannya dan
mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya.
Agar jalur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah berjalan dengan baik, maka perlu adanya kesatuan asas
dan memiliki kesatuan prinsip dalam penyelenggaraan
pemeintah di daerah yaitu:
32
1. Digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan
tugas pembantuan;
2. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan
bulat di laksanakan di Daerah Kabupaten dan
Daerah Kota; dan
3. Asas tugas pembatuan dapat dilaksanakan di Daerah
Provinsi, Kabupaten dan Kota
Melihat ketiga prinsip di atas terlihat bahwa khusus
untuk darah kabupaten dan daerah kota, prinsip yang selama ini
dijalankan adalah melaksanakan asas desentralisasi yang
didampingi dengan pelaksanaan asas dekonsentrasi dalam
penyelenggaraan pemerintah di daerah tidak berlaku lagi,
karena penyelenggaraan asas desentralisasi didaerah kabupaten
dan kota secara bulat dan utuh.
Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya
tumpang tindih kewenangan antara instansi vertical dengan
dinas-dinas daerah yang akibatnya pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan menjadi tidak efisien selain itu akan terjadi
pemborosan.
33
2.1.3 Teori Implementasi
2.1.3.1 Merilee S. Grindle
Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle
dalam Nugroho (2006:134) dipengaruhi oleh isi kebijakan
(content of policy) dan lingkungan kebijakan (content of
implementation). Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan
di transformasikan, dilakukan implementasi kebijakan.
Isi kebijakan (content of policy) mencakup:
a) Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan
b) Jenis manfaat yang di hasilkan
c) Derajat perubahan yang diinginkan
d) Kedudukan pembuat kebijakan
e) Siapa pelaksana program
f) Sumber daya yang di kerahkan
Sedangkan lingkup kebijakan (content of
implementator) mencakup:
a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat
b) Karakteristik lembaga dan penguasa
c) Kepatuhan dan daya tanggap
2.1.3.2 Donald Van Meter & Carl Van Horn
Model pendekatan implementasi kebijakan yang
dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan A Model
of the Policy Implementation (1975). Proses implementasi ini
34
merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu
pengejewantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja
dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang
tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel.
Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan
berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan
kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja
kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling
berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu:
1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan
pelaksanaan
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik
Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik
model Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut:
1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur
tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan
yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level
pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran
35
kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit
direalisasikan (Agustino, 2006:139). Van Meter dan Van
Horn mengemukakan untuk mengukur kinerja
implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan
sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana
kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan
penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran
tersebut.
Pemahaman tentang maksud umum dari suatu
standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi
kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (frustated) ketika
para pelaksana (officials), tidak sepenuhnya menyadari
terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan
kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para
pelaksana (implementors). Arah disposisi para
pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan
kebijakan juga merupakan hal yang “crucial”.
Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam
melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau
tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.
36
2. Sumber daya
Keberhasilan implementasi kebijakan sangat
tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya
yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang
terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu
implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi
menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas
sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan
yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya
manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi
perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi
kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks
(dalam Van Mater dan Van Horn, 1974) bahwa: ”New town
study suggest that the limited supply of federal incentives
was a major contributor to the failure of the program”.
Van Mater dan Van Horn (Widodo 1974) dalam
Nuugroho (2003:51) menegaskan bahwa:
”Sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.”
37
3. Karakteristik organisasi pelaksana
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi
organisasi formal dan organisasi informal yang akan
terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini
penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat
dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para
agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks
kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan
dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan displin. Pada
konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis
dan persuasif. Selaian itu, cakupan atau luas wilayah
menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen
pelaksana kebijakan.
Menurut Edward III, 2 (buah) karakteristik utama
dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja
standar (SOP = Standard Operating Procedures) dan
fragmentasi.
Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang
terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling
berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil
kemungkinan keberhasilan implementasi. Edward
menyatakan bahwa secara umum, semakin koordinasi
38
dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan,
semakin kecil peluang untuk berhasil (Edward III, 1980).
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan
pelaksanaan
Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan
efektif, menurut Van Horn dan Van Mater apa yang
menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para
individu (implementors).Yang bertanggung jawab atas
pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar
dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana.
Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi
kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi
standar dan tujuan harus konsisten dan seragam
(consistency and uniformity) dari berbagai sumber
informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta
keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan,
maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk
bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan
dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa
yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik,
pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan
proses yang sulit dan komplek. Proses pentransferan berita
kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke
39
organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami
ganguan (distortion) baik yang disengaja maupun tidak.
Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interprestasi
yang tidak sama (inconsistent) terhadap suatu standar dan
tujuan, atau sumber informasi sama memberikan
interprestasi yang penuh dengan pertentangan (conflicting),
maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan
suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu
kebijakan secara intensif.
Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan
yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada
para pelaksana kebijakan secara akurat dan
konsisten (accuracy and consistency) (Widodo dalam
Nugroho 2003:51). Disamping itu, koordinasi merupakan
mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan.
Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak
yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka
kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.
5. Disposisi atau sikap para pelaksana
Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006:140): ”sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka
40
rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.
Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pendangannya
terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh
kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan
organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya.
Van Mater dan Van Horn menjelaskan disposisi bahwa
implementasi kebijakan diawali penyaringan
(befiltered) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana
(implementors) dalam batas mana kebijakan itu
dilaksanakan
Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat
mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk
melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari
pertama, pengetahuan (cognition), pemahaman dan
pendalaman (comprehension and understanding) terhadap
kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima,
netral atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection),
dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.
Pemahaman tentang maksud umum dari suatu
standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena,
bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil,
41
bisa jadi gagal (frustated) ketika para pelaksana (officials),
tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan
kebijakan. Arah disposisi para pelaksana
(implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah
disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar
dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “crucial”.
Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan
kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi
tujuan suatu kebijakan (Widodo 1974, dalam Nugroho
2003: 55).
Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan
mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara
mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan
kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang
besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.
Pada akhirnya, intesitas disposisi para pelaksana
(implementors) dapat mempengaruhi pelaksana
(performance) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya
intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya
implementasi kebijakan
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik
Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai
kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana
42
lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan
kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik
yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari
kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu,
upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi
lingkungan eksternal yang kondusif.
Secara skematis, model implementasi kebijakan
publik Van Meter danVan Horn dapat dijelaskan dalam
gambar berikut ini:
Gambar 2.1
MODEL A POLICY IMPLEMENTATION PROCESS
Sumber: (Agostino, 2006)
2.1.3.3 Mazmanian dan Sabatier
Model yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian
dan Paul A. Sabatier ini yang mengemukakan bahwa
implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan
kebijakan. Selanjutnya model ini dalam Subarsono (2005:94)
43
menjelaskan bahwa ada tiga kelompok variable yang
mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni;
1. Karakteristik dari masalah (tractability of the problem), indikatornya: a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang
bersngkutan b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi d. Cakupan perubahan prilaku yang di harapkan
2. Karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statue to structure implementation), indikatornya: a. Kejelasan isi kebijakan b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki
dukungan teoritis c. Besarnya alokasi sumber daya financial terhadap
kebijakan tersebut d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan
antar berbagai institusi pelaksana e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada
badan pelaksana f. Tingkat komiten aparat terhadap tujuan kebijakan g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk
berpartisipasi dalam implementasi kebijakan 3. Variable lingkungan (non statutory variables affecting
implementation), indikatornya; a. Kondisi social ekonomi masyarakat dan tingkat
kemajuan teknologi b. Dukungan public terhadap sebuah kebijakan c. Sikap dari kelompok pemilih (constituency groups) d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan
implementor
2.1.3.4 Brian W. Hogwood & Lewis A. Gunn : Implementasi yang
Sempurna (1978)
Hogwood dan Gunn adalah penulis dari Inggris yang
sangat kuat mempertahankan pendapatnya tentang pentingya
pendekatan Top-down dalam proses implementasi, meski
banyak kritik atas pendekatan tersebut. Bagi mereka
44
pendekatan bottom-up yang cenderung mendekati
permasalahan implementasi kasus per kasus dianggap tidak
menarik apalagi mengingat para pembuat kebijakan adalah
orang-orang yang telah dipilih secara demokratis, sehingga
sudut pandang mereka tentang implementasi bukanlah suatu
hal yang mencederai demokrasi. Ide dasar mereka bermuasal
dari publikasi Gunn pada tahun 1978 yang mengkaji tentang
penyebab implementasi seringkali mengalami kegagalan, dan
kemudian dikembangkan dalam tulisan yang berjudul Policy
Analysis for The Real World (1984).
Dalam buku tersebut mereka memberikan proposisi-
proposisi untuk mencapai implementasi yang sempurna bagi
para pembuat kebijakan, sebagai berikut :
1. Situasi di luar badan/organisasi pelaksana tidak menimbulkan kendala-kendala besar bagi proses implementasi (that circumstances external to the implementing agency do not impose crippling constraints)
2. Tersedia cukup waktu dan cukup sumberdaya untuk melaksanakan program (that adequate time and sufficient resources are made available to the programme)
3. Tidak ada kendala dalam penyediaan keseluruhan sumberdaya yang dibutuhkan, termasuk sumberdaya yang dibutuhkan dalam setiap tahapan implementasi. (that not only are there no constraints in terms of overall resources but also that, each stages in the implementation process, the required combination of resources is actually available).
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan pada teori sebab-akibat yang valid.(That the policy to be implemented is based upon a valid theory of cause anda effect)
5. Hubungan sebab-akibat tersebut hendaknya bersifat langsung dan sesedikit mungkin ada hubungan antara
45
(intervening variable) (the relationship between cause and effect is direct and that there ara a few, if any, intervening links).
6. Diimplementasikan oleh lembaga tunggal yang tidak bergantung pada lembaga-lembaga lainnya, namun jikapun melibatkan lembaga lainnya, hendaknya hubungan kebergantungan antar lembaga tersebut sangat minim (that there is a single implementing agency that need not depend upon other agencies for success, or if other agencies must be involved, that the dependency relationships are minimal in number and importance).
7. Adanya pemahaman yang menyeluruh dan kesepakatan atas tujuan yang hendak dicapai dan kondisi ini harus ada dalam seluruh proses implementasi (that there is complete understanding of, and agreement upon, the objectives to be achieved, and that these conditions persists throughout the implementation process).
8. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati, adalah mungkin untuk menspesifikasikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang terlibat, dalam urutan langkah-langkah pelaksanaan secara lengkap, detail dan sempurna (in the moving toward agreed objectives it is possible to specify, in complete detail and perfect sequence, the tasks to be performed by each participant .
9. Adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna antara berbagai elemen yang terlibat dalam program (that there is perfect communication among, and co-ordination of, the various elements involved in the programme),
10. Bahwa yang berwenang dapat menuntut dan menerima kepatuhan yang sempurna (That those in authority can demand and obtain perfect obedience).
Menurut Hogwood & Gunn untuk mencapai
implementasi yang sempurna adalah mungkin manakala dapat
mengontrol seluruh system administrasi sehingga kondisi-
kondisi sebagaimana yang mereka sebutkan di atas dapat
terpenuhi, meski juga menyadari bahwa kondisi demikian
nyaris mustahil terjadi di dunia nyata.
46
2.1.3.5 George Charles Edwards III
Selanjutnya George C. Edwards III (dalam Subarsono
2005:90) mengemukakan beberapa 4 (empat) variable yang
mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi,
sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat variable
tersebut saling berhubungan satu sama lain.
1. Komunikasi
Keberhasilan implementasi kebijakan mansyaratkan agar
implementor mengetahui apa yang harus di lakukan. Apa
yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus
ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group)
sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila
tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan
tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka
kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
2. Sumberdaya
Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas
dan konsisten. Tetapi apabila implementor kekurangan
sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan
berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud
sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan
sumberdaya financial. Sumberdaya adalah faktor yang
penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa
47
sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi
dokumen saja.
3. Disposisi
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh
implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.
Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka
dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa
yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses
implementasi kebijakan jug menjadi tidak efktif.
4. Struktur Birokrasi
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan
kebijakn memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
implementasi kebijakan. Salah satu dari setiap organisasi
adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard
operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman
bagi setiap implemtor dalam bertindak. Struktur organisasi
yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan
pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur
birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya
menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.
2.2 Penelitian Terdahulu
Kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya
diantaranya sebagai berikut:
48
Tabel : 2.1
Penelitian Terdahulu
No ITEM Peneitian 1 Penelitian 2
Nama Refi Silviana Dewi Desta Amana Shalikhah
1. Judul Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang No.10 Tahun 2010, Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 d. (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Royal Kota Serang)
Rencana Strategi DinasTata Ruang Kota Dalam Merevitalisasi Alun-alun Utara Surakarta
2. Tahun 2012 2011
3. Tujuan Penelitian
Menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang No.10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan pada pasal 29d (Studi kasus mengenai pedagang kaki lima di kawasan pasar royal kota Serang)
Mengetahui strategi yang paling tepat untuk digunakan Dinas Tata Ruang Kota dalam merevitalisasi alun-alun Utara Surakarta
4. Teori Merilee S. Grindle Analisis SWOT
5. Metode Penelitiam
Metode penelitian Kualitatif Deskriptif
Metode penelitian Kualitatif Deskriptif
6. Hipotesis (Kuantitatif)
1. 7 Hasil Peneltian / kesimpulan
Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan publik merupakan keputusan politik yang di kembangkan oleh badan-badan pejabat pemerintah. Letak pengambilan keputusan mengenai sanksi hukuman yang melakukan pelanggaran
Pembentukan tim teknis dalam mewujudkan kerja sama yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Kota dengan berbagai dinas lain seperti dinas Pekerjaan Umum, Bapedda, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perhubungan dan dinas
49
perda K3 pada Pasal 29d hanya dilakukan oleh Satpol pp kota Serang. Sumber daya, sarana dan prasarana yang dignakan juga masih minim.
lain menjadi salah satu program dan juga kegiatan yang diaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Kota untuk mengoptimalkan pelaksanaan revitalisasi alun-alun Utara.
Persamaan Peneliti terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang sama-sama menganalisis mengenai peraturan daerah kota Serang No.10 Tahun 2010
Peneliti terdahulu dan penelitian yang dilakukann oleh peneliti sekarang sama-sama menganalisis mengenai alun-alun serta keindahan dan kebersihan yang termasuk di dalam renstra Dinas Tata Ruang Kota
Perbedaan Penelitian terdahulu memfokuskan penelitian di kawasan pasar royal mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL) sedangkan penelitian peneliti saat ini memfokuskan penelitian di kawasan alun-alun kota Serang mengenai fasilitas ruang publik yang ada disana.
Peneliti terdahulu memfokuskan penelitian mengenai revitalisasi alun-alun sedangkan penelitian peneliti saat ini memfokuskan penelitian kepada kebersihan dan keindahan alun-alun kota Serang
Kritik Pemerintah belum mampu menyediakan ruang atau tempat yang tepat bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan perda tersebut membuat para pedagang tidak patuh
Program-program yang belum dijalankan maupun yang masih dalam proses di Dinas Tata Ruang Kota Surakarta diharapkan akan mampu mengubah iklim penataan alun-alun Utara yang lebih inovatif dan modern
Sumber Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta)
Universitas Sebelas Maret (UNS)
50
2.3 Kerangka Berfikir
Kerangka berfikir merupakan alur berfikir peneliti dalam peneitian
untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan
permasalahan penelitian maka dibuatlah kerangka berfikir sebagai berikut:
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Analisis
Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010, Tentang
Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Mengenai Kebersihan dan Keindahan
di Alun-alun Timur Kota Serang). Terdapat adanya ketidak sesuaian dengan
isi perda tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan dalam kebersihan dan
keindahan di alun-alun Timur kota Serang.
Suria Sumantri, 1986 dalam (Sugiyono, 2009:92) mengemukakan
bahwa seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar
menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka
pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi
objek permasalahan. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan
dalam penelitian ini, diperlukan sebuah kerangka konsep atau model
penelitian. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan ketidak mampuan
pemerintah dalam memfasilitasi sarana ruang public dan masyarakat yang
kurang menjaga fasilitas yang sudah ada. Dari latar belakang tersebut dapat
dirumuskan permasalahannya yaitu: (1) kurang perhatiannya pemerintah
terhadap benda-benda bersejarah disekitar alun-alun kota Serang, (2) tidak
terawatnya beberapa fasilitas yang ada sehingga dapat menjadi salah satu
sarang penyakit di tengah kota, (3) kurang tersedianya tempat sampah di
sekitar alun-alun kota Serang membuat keidaknyamanan masyarakat, (4)
51
kurangnya sosialisasi maupun ajakan dari pemerintah kepada masyarakat
mengenai kebersihan dan keindahan.
Keempat permasalahan tersebut dievalusi dengan menggunakan
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban,
Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada pasal 29, kemudian implementasi yang
sudah terlaksana dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif, dengan
menggunakan teori Implementasi dari Van Meter dan Van Horn yakni model
yang diperkenalkan oleh duet Donald Van Meter dengan Carl Van Horn
(1975) model ini mengendalikan bahwa implementasi kebijakan berjalan
secara linear dari kebijakan public, implementor, dan kinerja kebijakan
public. Beberapa variable yang dimasukan sebagai variable yang
mempengaruhi kebijkan public yaitu Standard dan sasaran kebijakan / ukuran
dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap
para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan
pelaksanaan, dan lingkungan social, ekonomi dan politik. Agar tercapainya
penyediaan dan pemeliharaan fasilitas yang memadai dan layak bagi alun-
alun Kota Serang sebagai sarana ruang publik bagi masyarakat.
Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka dapat digambarkan
kerangka konsep atau model penelitian mengenai Implementasi Peraturan
Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban. Kebersihan dan
Keindahan (K-3) di kawasan alun-alun Timur Kota Serang, seperti pada
gambar 2.2 berikut :
52
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir
Masalah :
1. Kurang perhatiannya pemerintah kepada bangunan monument di sekitar alun-alun Timur Kota Serang
2. Beberapa fasilitas yang kurang terawat di area alun-alun Timur Kota Serang
3. Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah yg tidak sesuai di alun-alun Timur Kota Serang
4. Kesadaran masyarakat dan pemerintah yang kurang peduli terhadap lingkungan sekitar
5. Menjadi tempat perkumpulan yang kurang baik pada saat malam hari
Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada pasal 29 (Studi Kasus Mengenai
Keindahan dan Kebersihan di Kawasan Alun-alun Timur Kota Serang)
Implementasi Kebijakan Model
Van Meter dan Van Horn
Variabel Kebijakan :
1. Standard dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
6. Lingkungan social, ekonomi dan politik.
Gambaran Keindahan dan juga Kebersihan di alun-alun Timur Kota Serang
53
2.4 Asumsi Dasar
Berdasarakan kerangka berfikir yang telah dipaparkan, peneliti telah
melakukan observasi awal terhadap objek peneitian. Maka peneliti berasumsi
bahwa penelitian mengenai Analisis Implementasi Peraturan Kota Serang
Nomor 10 Tahun 2010 tentang ketertiban, Kebersihan dan Keindahan pada
pasal 29 (Mengenai Keindahan dan Kebersihan di Alun-alun Timur Kota
Serang) adalah dalam implementasinya ternyata dapat di katakan masih
belum berhasil menciptakan keindahan dan juga kenyamanan dalam
menciptakan Alun-alun Kota Serang sebagai ruang pubik.
54
BAB III
METODELOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif yaitu
penelitian tentang data yang ditentukan dan dinyatakan dalam bentuk kata-
kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat
wawancara antara peneliti dan informan.
Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dalam
kondisi yang alamiah atau natural setting, peneliti mengumpulkan data
berdasarkan observasi yang wajar. Dalam melakukan penelitiannya,
peneliti merupakan alat utama dalam pengumpulan data karena penelitilah
yang langsung terjun kelapangan mencari data dengan wawancara secara
mendalam. Subjek yang diteliti berkedudukan sama dengan peneliti.
Orang yang diteliti dipandang sebagai partisipan, konsultan atau kolega
peneliti dalam menangani kegiatan penelitiannya.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu
berusaha mendapatkan informasi yang selengkap mungkin mengenai
Implementasi Peraturan DaerahKota Serang No.10 Tahun 2010 Mengenai
Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) di Alun-alun Kota Serang.
Informasi yang didapat melalui wawancara mendalam terhadap informan
(Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Serang, Dinas Pekerjaan Umum,
Satpol PP Kota Serang, Dinas Tata Kota Kota Serang, Bappeda Kota
Serang). Teknik kualitatif dipakai sebagai pendekatan dalam penelitian ini,
55
karena teknik ini untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota
Serang No.10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan
Keindahan (K-3) Studi Kasus Tentang Kebersihan dan Keindahan di
Alun-alun Kota Serang. Proses observasi dan wawancara mendalam
bersifat sangat utama dalam pengumpulan data. Dari observasi diharapkan
mampu menggali permasalahan yang ada pada Implementasi Peraturan
Daerah Kota Serang No.10 Tahun 2010 Mengenai Ketertibah, Kebersihan
dan Keindahan (K-3) di Alun-alun Kota Serang, guna menganalisis kerja
stacholder yang terkait dalam implentasi tersebut.
3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah
Kota Serang No.10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan
Keindahan (K-3) pada Pasal 29 di Alun-alun Kota Serang. Fokus
penelitian di tekankan kepada Kebersihan dan Keindahan di alun-alun kota
Serang.
3.3 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di kawasan alun-alun Kota Serang yaitu alun-
alun Barat dan juga alun-alun Timur Kota Serang, Provinsi Banten. Lokasi
ini dipilih karena kawasan alun-alun Kota Serang tersebut merupakan
ruang public yang banyak di datangi oleh masyarakat baik dari kota
Serang maupun luar Kota Serang sebagai salah satu icon dan sarana
kegiatan public yang ada di Kota Serang.
56
3.4 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan
data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak
akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan
(Sugiyono, 2012:63).
Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini adalah
sebagai berikut;
3.4.1 Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung
dari sumbernya dan masih bersifat mentah karena belum diolah.
Data ini diperoleh melalui:
1. Observasi
Sedangkan observasi menurut Moleng (2007) adalah kegiatan
yang dilakukan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari
segi motif, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasan dan sebagainya.
Menurutnya, observasi diklasifikasikan menjadi dua cara yaitu
cara berperan serta dan cara yang tidak berperan serta.Observasi
berperan serta, pengamat melakukan dua fungsi sekaligus yaitu
sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari
kelompok yang diamatinya. Namun observasi tanpa berperan
serta, pengamat hanya melakukan satu fungsi yaitu mengadakan
pengamatan.
57
Dalam penelitian ini, teknik observasi yang dipakai ialah
observasi tanpa berperan serta. Peneliti hanya sebagai pengamat
saja tanpa menjadi anggota resmi organisasi yang diteliti.
2. Wawancara
Wawancara Merupakan proses memperoleh keterangan untuk
tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatap muka
antara pewancara dan informan. Adapun teknik pengumpulan data
dengan cara wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara
mendalam. Wawancara mendalam (indepth interview) adalah data
yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang
tentang pengalaman, pendapat perasaan dan pengetahuan informan
penelitian. Informan penelitian adalah orang yang memberikan
informasi yang diperlukan selama proses penelitian.
Dalam penelitian ini wawancara dipergunakan untuk
mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait penelitian,
dalam rangka memperoleh informasi tentang hal-hal yang belum
tercantum dalam observasi. Dalam melakukan wawancara peneliti
menggunakan metode wawancara semiterstruktur, dimana dalam
pelaksanaannya lebih bebas. Tujuan dari wawancara ini adalah
untuk menemukan permasalahan lebih terbuka, dimana pihak yang
diajak wawancara diminta pendapat dan memberi informasi
mengenai Implementasi Perda kota Serang No.10 Tahun 2010
Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) Studi
58
Kasus Tentang Kebersihan dan Keindahan di Alun-alun Kota
Serang. Sebagaimana yang disarankan oleh (Esterberg: 2002)
dalam Sugiyono (2008:73) peneliti akan mendengarkan secara
teliti dan mencatat apa yang akan dikemukakan oleh informan
(Esterberg: 2002) dalam Sugiyono (2008:73)
Wawancara dilakukan dengan cara mempersiapkan terlebih
dahulu berbagai keperluan yang dibutuhkan yaitu sampel informan
kriteria informan dan pedoman wawancara yang disusun dengan
rapih dan terlebih dahulu dipahami peneliti, sebelum melakukan
wawancara peneliti terlebih dahulu melakukan hal-hal sebagai
berikut:
a. Menerangkan kegunaan serta tujuan dari penelitian.
b. Menjelaskan alasan informan terpilih untuk diwawancarai.
c. Menentukan strategi dan taktik berwawancara.
d. Mempersiapkan pencatat data wawancara.
Peneliti menyusun pedoman wawancara mengenai hal-hal yang
nantinya menjadi acuan dalam wawancara kepada informan untuk
mendapatkan informasi yang akurat. Secara garis besar pedoman
wawancara yang digunakan untuk memperoleh informasi, yaitu
sebagai berikut:
59
Tabel 3.1
Pedoman Wawancara
No Tahap Indikator Informan
1 Standard dan sasaran
kebijakan
a. Standar atau tolak ukur
tingkat keberhasilan
kebijakan (K-3)
b. Para agen pelaksana
mengetahui tujuan kebijakan
yang dilaksanakan
c. Isis kebijakan dipahami oleh
para agen pelaksana (K-3)
I1, I2, I3, I4, I5
2 Sumber daya a. Dana yang memadai
b. Tersedianya perallatan dan
perlengkapan dalam
menjalankan kebjakan (K-3)
c. Sumber daya manusia yang
memadai
I1, I2, I3, I4, I5
3 Karakteristik
organisasi pelaksana
a. Prilaku aparatur
b. Struktur organisasi yang
sederhana
I1, I2, I3, I4, I5
4 Sikap para pelaksana a. Kemampuan pegawai
b. Pemahaman pelaksana
kebijakan
c. Harapan yang dimiliki agen
pelaksana
I1, I2, I3, I4, I5
5 Komunikasi antar
organisasi
a. Terjalinnya komunikasi
internal
b. Terjalinnya komunikasi
eksternal
I1, I2, I3, I4, I5
60
6 Lingkungan Sosial,
ekonomi, dan politik
a. Keadaan ekonomi
b. Keadaan social
c. Keadaan politik
I1, I2, I3, I4, I5
(Sumber: Peneliti, 2015)
3.4.2 Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder merupakan sumber data yang
diperoleh melalui kegiatan studi kepustakaan dan dokumentasi
mengenai data yang diteliti.
1. Studi Kepustakaan
Pengumpulan data ini diperoleh dari berbagai referensi
yang relevan dengan penelitian yang dijalankan dan teknik
ini berdasarkan text books maupun jurnal ilmiah.
2. Dokumentasi
Menurut Guba dan Lincolin (1981) dalam Moleong
(2007:161) dokumentasi adalah setiap bahan tertulis atau film
dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya
permintaan dari seorang penyelidik. Analisis dokumen
dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari
arsip dan dokumen. Dokumen merupakan cataatan peristiwa
yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar,
atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen
yang berbentuk tulisan misalnya catatan-catatan, peraturan,
kebijakan, laporan-laporan. Dokumen yang berbentuk
gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.
61
Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan
metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif
(Sugiyono, 2012:82).
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer
dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diambil
secara langsung dari informan penelitian yaitu melalui observasi
dan wawancara. Sedangkan data sekunder merupakan data yang
diambil secara tidak langsung dari informan yaitu melalui data-data
dan dokumen yang relevan mengenai masalah yang diteliti.
3.5 Instrumen Penelitian
Irawan (2006:15) menjelaskan bahwa satu-satunya
instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu
sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk
mengumpulkan data, seperti tape recorder, video kaset, atau kamera.
Tetapi alat-alat ini benar-benar tergantung pada peneliti untuk
menggunakannya. Selain itu, konsep human instrument atau manusia
sebagai instrumen sendiri menurut Satori & Komariah (2010:61),
dipahami sebagai alat yang dapat mengungkap fakta-fakta lapangan
dan tidak ada alat yang paling elastis dan tepat untuk mengungkapkan
data kualitatif kecuali peneliti itu sendiri.
Peneliti sebagai key instrumentjuga harus “divalidasi” seberapa
jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya turun ke
62
lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi
validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan
wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk
memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya.
Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri
seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori
dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal
memasuki lapangan. Peneliti kualitatif sebagai human instrument,
berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai
sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data, menafsirkan
data, dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2010: 22).
Penelitian mengenai “Implementasi Perda kota Serang No.10
Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3)
pada Pasal 29 Studi Kasus Tentang Kebersihan dan Keindahan di
Alun-alun Timur Kota Serang”, instrumen yang digunakan adalah
peneliti sendiri. Dalam penelitian ini peneliti menempatkan diri
sebagai observer. Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam
penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Peneliti
sebagai key instrument dalam penelitian karena peneliti dapat
merasakan langsung, mengalami, melihat sendiri obyek atau subyek
yang sedang diteliti. Selain itu, peneliti juga mampu menentukan
kapan penyimpulan data telah mencukupi, data telah jenuh, dan kapan
penelitian dapat dihentikan. Peneliti juga dapat langsung melakukan
63
pengumpulan data, melakukan refleksi secara terus-menerus dan
secara gradual membangun pemahaman yang tuntas mengenai sesuatu,
dalam hal ini Implementasi Perda kota Serang No.10 Tahun 2010
Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29
Studi Kasus Tentang Kebersihan dan Keindahan di Alun-alun Timur
Kota Serang.
Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data
primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu data-
data yang didapat berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang
diamati dari hasil wawancara dan observasi lapangan. Sedangkan data-
data sekunder yang didapatkan berupa dokumen tertulis berupa catatan
atau dokumentasi tentang Dinas Tata Kota – Kota Serang, seperti
profil instansi, kepegawaian, struktur organisasi, dan data lainnya yang
berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun alat-alat
tambahan yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah
pedoman wawancara, alat perekam, buku catatan dan kamera.
Teknik pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan
masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan
memengaruhi penentuan teknik pengumpulan data. Banyak masalah
yang telah dirumuskan tidak dapat dipecahkan dengan baik, karena
teknik untuk memperoleh data yang diperlukan tidak dapat
menghasilkan data yang diinginkan (Satori & Komariah, 2010:103).
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk
64
mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian mengenai
“Implementasi Perda kota Serang No.10 Tahun 2010 Mengenai
Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 Studi
Kasus Tentang Kebersihan dan Keindahan di Alun-alun Timur Kota
Serang”, dengan menggunakan beberapa macam teknik, diantaranya:
1. Observasi
Observasi menurut Semiawan (2010:112) adalah bagian dalam
pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung
dari lapangan. Dalam tradisi kualitatif, data tidak akan diperoleh di
belakang meja, tetapi harus terjun ke lapangan, tetangga, organisasi,
dan komunitas. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang
sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, dan keseluruhan interaksi antar
manusia. Data observasi juga dapat berupa interaksi dalam suatu
organisasi atau pengalaman para anggota dalam berorganisasi.
Metode observasi yang digunakan dalam penelitian mengenai
“Implementasi Perda kota Serang No.10 Tahun 2010 Mengenai
Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 Studi
Kasus Tentang Kebersihan dan Keindahan di Alun-alun Timur Kota
Serang”, yaitu menggunakan metode observasi non-participant. Dalam
hal ini peneliti datang ke lokasi penelitian, namun tidak ikut terlibat
dalam kegiatan yang dilakukan dari subyek penelitian. Artinya peneliti
hanya melakukan pengamatan terkait bagaimana Implementasi
Peraturan Daerah Kota Serang No.10 Tahun 2010 Mengenai
65
Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) di Alun-alun Timur Kota
Serang”, Tujuan penggunaan metode observasi dalam penelitian ini
yakni peneliti dapat mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian,
mendokumentasikan, dan merefleksikannya secara sistematis terhadap
kegiatan dan interaksi dari subyek penelitian. Dengan demikian, maka
data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil teknik pengumpulan
data lainnya, dapat ditriangulasikan dengan menggunakan metode ini.
Hal ini ditujukan untuk mendapatkan data yang valid. Validitas data
sangat diperlukan dalam penelitian ini karena keabsahan data yang
didapat apakah sesuai dengan fakta yang ada di lapangan atau tidak.
2. Wawancara
Wawancara menurut Moleong (2010:186) adalah percakapan
dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak,
yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukam pertanyaan dan
terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan
itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln
& Guba (dalam Moleong 2010:186), antara lain: mengkonstruksi
mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan,
kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-
kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan
kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa
yang akan mendatang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas
informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan
66
manusia (triangulasi); dan memverfikasi, mengubah, dan memperluas
konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan
anggota.
Metode wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian
mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang No.10 Tahun
2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) di Alun-
alun Timur Kota Serang”, yaitu wawancara mendalam yang mana
peneliti melakukannya dengan sengaja untuk melakukan wawancara
dengan informan dan peneliti tidak sedang observasi partisipasi, ia bisa
tidak terlibat intensif dalam kehidupan sosial informan, tetapi dalam
kurun waktu tertentu. Peneliti bisa datang berkali-kali untuk
melakukan wawancara. Sifat wawancaranya tetap mendalam tetapi
dipandu oleh pertanyaan-pertanyaan dalam pedoman wawancara.
Tujuannya yaitu untuk memperoleh data secara jelas, konkret, dan
lebih mendalam. Pada prinsipnya metode ini merupakan usaha untuk
menggali keterangan yang lebih dalam dari sebuah kajian dari sumber
yang relevan berupa pendapat, kesan, pengalaman, pikiran dan
sebagainya yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah
Kota Serang No.10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan
Keindahan (K-3) di Alun-alun Timur Kota Serang”
3. Studi Dokumentasi
Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang
menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan
67
masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah,
dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data
yang sudah ada terkait Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, seperti
profil instansi, kepegawaian, struktur organisasi, dan data lainnya yang
berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Metode ini juga
digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam
catatan dokumen. Dalam penelitian sosial, fungsi data yang berasal
dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan
pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan
wawancara mendalam. Penggunaan metode dokumentasi dalam
penelitian mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang
No.10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan
(K-3) di Alun-alun Timur Kota Serang””, digunakan sebagai data
pendukung terkait masalah penelitian. Dengan adanya data pendukung
tersebut ditujukan sebagai penguat argumentasi dari data-data primer
yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara yang telah
dilakukan peneliti sebelumnya.
3.6 Informan Penelitian
Menurut Denzin & Lincoln (dalam Fuad & Nugroho 2014: 57-58),
seorang peneliti harus bisa menemukan “orang dalam” (an insider), salah
satu anggota partisipan yang ingin menjadi informan dan berperan sebagai
pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya, dan pada saat yang lain,
68
jargon dan bahasa kelompok setempat. Meskipun wawancara dapat
dilakukan tanpa bantuan seorang informan, namun sebaiknya tetap
menggunakan informan yang baik, sebab dengan begitu maka peneliti dapat
menghemat waktu lebih banyak dan dapat menghindarkan kesalahan-
kesalahan selama proses berlangsung. Penelitian mengenai “Implementasi
Perda kota Serang No.10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan
Keindahan (K-3) pada Pasal 29 Studi Kasus Tentang Kebersihan dan
Keindahan di Alun-alun Timur Kota Serang”dalam pemilihan informannya
menggunakan teknik Purposive Sampling (sampel bertujuan) dan Snowball
Sampling (sampel yang mula-mula kecil kemudian membesar). Menurut
Bungin (2011:107), purposive sampling adalah strategi menentukan
kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang
relevan dengan masalah penelitian tertentu. Key informant digunakan sebagai
informan didasarkan pada penguasaan informasi dan secara logika bahwa
tokoh-tokoh kunci dalam proses sosial selalu langsung menguasai informasi
yang terjadi di dalam proses sosial itu. Sedangkan snowball sampling
digunakan untuk mencari dan merekrut “informan tersembunyi”, yaitu
kelompok yang tidak mudah diakses para peneliti melalui strategi
pengambilan informan lainnya yang memungkinkan peneliti menemukan
informan baru, dari satu informan ke informan lainnya, dan membentuk
seperti bola salju yang semakin membesar.
Pemilihan informan penelitian menggunakan teknik Purposive Sampling
yaitu peneliti memilih Dinas Tata Kota –Kota Serang pada bagian
69
pemanfaatan ruang serta Sub Bagian Kebersihan dan juga Pertamanan, yang
mana informan tersebut dipilih karena sangat relevan terkait masalah
penelitian. Selanjutnya, teknik Snowball Sampling dilakukan menentukan
secara garis besar kategori informan dalam penelitian ini. Kemudian, peneliti
mencari informan baru, dari satu informan ke informan selanjutnya untuk
mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan
dengan tujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan sesuai
dengan tujuan dari penelitian itu sendiri dan akan berhenti mencari informan
apabila data yang didapat sudah mencapai titik jenuh, artinya data
berdasarkan hasil jawaban informan sudah tidak bervariasi lagi atau
cenderung sama. Berikut adalah deskripsi informan dalam penelitian
“Implementasi Perda kota Serang No.10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban,
Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 Studi Kasus Tentang
Kebersihan dan Keindahan di Alun-alun Timur Kota Serang”, yang
diantaranya:
Tabel 3.2
Deskripsi Informan Penelitian
No Informan Kode
Informan (I)
Jumlah
1 DINAS TERKAIT
Dinas Pertamanan dan
Pemakaman Kota Serang (DKPP)
Kota Serang
I1 2 Orang
Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Serang (DISPORA) Kota Serang
I2 2 Orang
70
Dinas Tata Kota (DTK) Kota
Serang
I3 1 Orang
Dinas Kebersihan Kota Serang I4 1 Orang
Satuan Polisi Pamomg Praja (Satpol-PP) Kota Serang
I5 1 Orang
Tim Pembersih DTK Kota Serang I7 1 Orang
2 MASYARAKAT Pengunjung/Masyarakat
(Olahraga)
I6 6 Orang
(Sumber: Peneliti, 2015)
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data
3.7.1 Teknik Pengolahan Data
Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (dalam
Moleong 2010:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja
dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi
satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan
menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang
dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang
lain. Dalam menganalisis data penelitian yang diperoleh dari hasil
penelitian di lapangan, maka peneliti menggunakan analisis data model
Miles & Huberman. Model interaktif Miles & Huberman dapat
dipahami dengan gambar dibawah ini:
71
Gambar 3.1 Analisis Data Miles & Huberman
Berikut adalah penjelasan mengenai gambar analisis data menurut
Miles & Huberman (dalam Fuad & Nugroho 2014:16-18), yang
diantaranya:
a. Reduksi Data (Data Reduction), dimaknai sebagai proses memilah
dan memilih, menyederhanakan data yang terkait dengan
kepentingan penelitian saja, abstraksi dan transformasi data-data
kasar dari catatan lapangan. Reduksi data perlu dilakukan karena
ketika peneliti semakin lama di kancah penelitian akan semakin
banyak data atau catatan lapangan yang peneliti kumpulkan. Tahap
dari reduksi adalah memilah dan memilih data yang pokok, fokus
pada hal-hal yang penting, mengelompokkan data sesuai dengan
tema, membuat ringkasan, member kode, membagi data dalam
partisi-partisi dan akhirnya dianalisis sehingga terlihat pola-pola
tertentu.
Data
Collection
Data
Reduction Conclusion:
Drawing/
Verifying
Data
Display
72
b. Penyajian Data (Data Display) berupa uraian singkat, bagan,
hubungan kausal dengan kategori, flowchart dan sejenisnya.
Penyajian data dapat membantu peneliti dalam memahami apa
yang terjadi, merencanakan analisis selanjutnya berdasarkan apa
yang sudah dipahami sebelumnya.
c. Menarik kesimpulan/ verifikasi (Conclusion: Drawing/ Verifying),
merupakan langkah terakhir dalam analisis data menurut Miles dan
Huberman. Berdasarkan pola-pola yang sudah tergambarkan dalam
penyajian data, terdapat hubungan kausal atau interaktif antara data
dan didukung dengan teori-teori yang sesuai, peneliti kemudian
mendapatkan gambaran utuh tentang fenomena yang diteliti dan
kemudian dapat menyimpulkan fenomena tersebut sebagai temuan
baru.
Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian mengenai
“Implementasi Perda kota Serang No.10 Tahun 2010 Mengenai
Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 Studi
Kasus Tentang Kebersihan dan Keindahan di Alun-alun Timur
Kota Serang”, menggunakan teknik analisis data Miles &
Huberman. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan
dengan empat langkah analisis data, yaitu pengumpulan data,
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hal ini
digunakan sebagai alat untuk mempermudah peneliti untuk
menganalisis data yang didapat dari hasil penelitian lapangan dan
73
mendapatkan kesimpulan mengenai penelitian yang dilakukan
peneliti.
3.7.2 Uji Keabsahan Data
Uji keabsahan data dapat dilakukan dengan triangulasi
pendekatan dengan kemungkinan melakukan terobosan metodologis
terhadap masalah-masalah tertentu yang kemungkinan dapat dilakukan
seperti seperti yang dikatakan Denzin dengan “Triangulasi”. Istilah
penggabungan metode ini dikenal lebih akrab di kalangan pemula
dengan istilah „meta-metode‟ atau „mix-method‟, yaitu metode
campuran, dimana metode kuantitatif dan kualitatif digunakan
bersama-sama dalam sebuah penelitian (dalam Bungin 2010:257).
Metode ini digunakan sebagai alat untuk menguji apakah data hasil
penelitian yang telah dikumpulkan terdapat perbedaan atau tidak,
sehingga dapat diketahui data tersebut dianggap absah atau
tidak.Penelitian mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Kota
Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan
Kendahan (K3) pada Pasal 29 di Alun-alun Timur Kota Serang”,
menggunakan dua teknik triangulasi pendekatan untuk menguji
keabsahan data dari hasil penelitian lapangan. Berikut adalah teknik
triangulasi pendekatan yang digunakan peneliti, yang di antaranya:
a. Triangulasi sumber, dapat dilakukan dengan mengecek data yang sudah diperoleh dari berbagai sumber. Data dari berbagai sumber tersebut kemudian dipilah dan dipilih dan disajikan dalam bentuk tabel matriks. Data dari sumber yang
74
berbeda dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, berbeda dan mana yang lebih spesifik.
b. Triangulasi teknik, dapat dilakukan dengan melakukan cek data dari berbagai macam teknik pengumpulan data. Misalnya dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data dari ketiga teknik tersebut dibandingkan, adakah konsistensi. Jika berbeda, maka dapat dijadikan catatan dan dilakukan pengecekkan selanjutnya mengapa data bisa berbeda (Fuad & Nugroho, 2014:19-20).
Berdasarkan pemaparan di atas, dalam menguji keabsahan data,
peneliti menggunakan dua teknik triangulasi pendekatan. Dengan
menggunakan teknik triangulasi sumber, peneliti memperoleh dari
sudut pandang pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Sedangkan,
teknik triangulasi teknik, peneliti melakukan cek data dari berbagai
sumber, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hal ini
dijadikan dasar oleh peneliti, untuk mengetahui apakah data yang
didapatkan terdapat perbedaan atau tidak. Dan jika terdapat perbedaan,
maka selanjutnya peneliti dapat melakukan pengecekkan ulang di
lapangan, mengapa data yang diterima berbeda, dan digunakan sebagai
catatan penelitian. Selain itu, peneliti juga menggunakan member
check dalam menguji keabsahan data. Member check dilakukan dengan
melakukan pengecekkan data yang diperoleh kepada informan
penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang
diperoleh telah sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh informan
penelitian, sehingga data yang didapat merupakan data yang valid dan
kredibel (dapat dipercaya) sesuai dengan yang telah disesuaikan dan
75
disepakati oleh informan penelitian yang kemudian ditandatangani
sebagai bukti autentik bahwa peneliti telah melakukan member check.
3.8 Jadwal Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisisImplementasi Perda kota
Serang No.10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan
(K-3) pada Pasal 29 Studi Kasus Tentang Kebersihan dan Keindahan di
Alun-alun Timur Kota Serang. Waktu penelitiannya dimulai dari bulan
Oktober 2014 hingga Februari 2016.
76
Tabel 3.3
Jadwal Penelitian
No
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
2014 2015 2016 Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Fe Feb
1 Pengumuman Judul
2 Observasi Awal
3 Bab I Pendahuluan
4 Bab II Deskripsi Teori
5 Bab III Metode Penelitian
5 Seminar Proposal
6 Revisi Bab I-III
7 Pengumpulan Data
8 Bab IV Pembahasan
9 Revisi Bab IV
10 Bab V Penutup
11 Revisi Bab V
12 Sidang Hasil
(Sumber, Peneliti 2015)
77
BAB IV
HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian
Deskripsi penelitian menggambarkan mengenai objek penelitian yang
meliputi lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi, tugas pokok dan
fungsi pada lokasi penelitian, serta hal lainnya yang berhubungan dengan
penelitian yang dilakukan.
4.1.1 Gambaran Umum Kota Serang
Kota Serang yang berdiri pada tahun 2007 berdasarkan Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang pada
tanggal 2 November 2007. Kota Serang merupakan hasil pemekaran
wilayah Kabupaten Serang dan menjadi salah satu daerah
kabupaten/kota di Provinsi Banten yang mempunyai kedudukan
sebagai pusat pemerintahan Provinsi Banten. Kota Serang adalah salah
satu dari tujuh kabupaten/kota di Provinsi Banten yang mempunyai
kedudukan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Banten dengan jarak
±70 Km ke Kota Jakarta, Ibukota Negara Indonesia.
78
Gambar 4.1
Peta Kota Serang
Luas wilayah Kota Serang ± 266,74 Km², secara administrative
terdiri dari 6 Kecamatan (Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok
Jaya, Keacamatan Taktakan, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Curug,
dan Kecamatan Walantaka), serta 20 Kelurahan dan 46 Desa.
Batas administrasi Kota Serang Sebelah Utatra dibatasi dengan
Laut Jawa (Teluk Banten), sebelah Timur dibatasi Kabupaten Serang
(Kecamatan Ciruas). Sebelah Barat dibatasi oleh Kabupaten Serang
(Kecamatan Kramatwatu), dan Sebelah Selatan dibatasi oleh
Kabupaten (Kecamatan Baros).
Slogan Kota Serang Madani yiatu “Masyarakat Madani adalah
masyarakat yang telah mengenal, menghormati dan melindungi hak-
hak dasar manusia (human rights) warganya, ini yang kemudian
dikenal dengan hak-hak sipil (civil rights). Ada dua ciri society.
Pertama, merupakan suatu bentuk dari societal self organization yang
memungkinkan setiap individu mengaktualisasikan aspirasi politiknya
tanpa intervensi dari luar. Kedua, bebas dari control berlebihan
79
terhadap individu dan pembatasan otonomi moral sebagai konsekuensi
dari keswakarsaan individu, keanggotaan seseorang dalam kelompok-
kelompok social menjadi sukarela” (Rumadi dalam bukunya,
“Paradigma Masyarakat Madani Versus Civi Siciety).
Slogan kota serang madani menegaskan tujuan pemerintahan
Kota Serang untuk mewujudkan Kota Serang yang Madani, yang pada
dasarnya mempunyai prinsip sebagai berikut:
1) Menghormati kebebasan beragama (5 agama yang diakui
pemerintah dalam undang-undang)
2) Menjaga persaudaraan antar umat beragama
3) Menjaga perdamaian dan kedamaian
4) Menjaga persatuan
5) Etika politik yang bebas dan bertanggung jawab
6) Pemerintahan yang melindungi hak dan kewajiban warga negara
(masyarakat)
7) Konsistensi penegakan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan
8) Terciptanya masyarakat yang demokratis
9) Menghormati hak-hak azasi individu
10) Selalu ada dalam koridor agama
80
Semua itu diharapkan bisa terwujud dalam pemerintahan kota yang
bersih, adil, bertanggung jawab, agung dan berwibawa. Sehingga bisa
menciptakan masyarakat Kota Serang sejahtera di semua bidang
(social, politik, budaya dan pendidikan).
Kota Serang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Banten memiliki
potensi daerah yang sangat besar. Dilihat dari aspek suber daya alam
dan kewilayahannya. Kota Serang memiliki potensi pada bidang jasa
perdagangan, wisata dan pendidikan. Tahun 2014 jumlah penduduk
Kota Serang berjumlah 631.101 jiwa dengan tingkat kepadatan
penduduk terbesar
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang
1. ALAMAT DINAS TATA KOTA KOTA SERANG
Jalan Jenderal Sudirman Kawasan Serang Baru (KSB) Kota
Serang Provinsi Banten
2. DASAR HUKUM
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9
Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas
Daerah dan terakhir sudah diubah lagi dengan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2014.
81
3. LUAS WILAYAH KOTA SERANG
Luas wilayah Kota Serang seluas 266,74 km2, dibagi kedalam 6
(enam) kecamatan dan 66 (enam puluh enam ) kelurahan . Adapun
luas wilayahnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.1
Luas Wilayah Kecamatan Di Kota Serang
NO KECAMATAN
LUAS WIAYAH
Km %
1. KEC. SERANG 2.588 9,70
2. KEC. CIPOCOK JAYA 3.154 11,82
3. KEC. TAKTAKAN 4.788 17,95
4. KEC. KASEMEN 6.336 23,75
5. KEC. CURUG 4.960 18,59
6. KEC. WALANTAKA 4.848 18,18
TOTAL 266,74 100,00
(Sumber : Bappeda Kota Serang)
Secara administratif Kota Serang berbatasan dengan Laut Jawa
(Teluk Banten) di Wilayah Utara, Kec. Baros Kab. Serang di Wilayah
Selatan, Kec. Ciruas Kab. Serang di Wilayah Timur dan Kec.
Kramatwatu Kab. Serang di Wilayah Barat. Selain itu juga posisi Kota
Serang sangat Strategis karena berada di jalur utama penghubung lintas
Jawa Sumatra di lintasi Jalan Negara dan Tol Jakarta – Merak serta ada
pada jalur lintas kereta api Jakarta – Merak.
82
4. GAMBARAN UMUM DINAS TATA KOTA KOTA SERANG
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Serang Nomor 14
Tahun 2011tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota
Serang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Dinas Daerah Kota Serang Dinas Tata Kota – Kota
Serang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dalam
melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang
Tata Ruang, Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman, Kepala
Bidang Kebersihan dan Kepala UPT Pemadam Kebakaran. Dinas
Tata Kota merupakan unsure pelaksana otonomi daerah, dipimpin
oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
4.1.2.1 Struktur Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Tata Kota Kota Serang terdiri dari:
1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat
Sekertaris membawahi 3 (tiga) unit organisasi, yaitu :
a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b) Sub Bagian Keuangan;
c) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
a) Bidang Perumahan dan Pemukiman
83
Bidang Perumahan dan Pemukiman membawahi :
a. Seksi Perencanaan perumahan dan permukiman;
b. Seksi Pembangunan dan pengendalian perumahan &
permukiman;
c. Seksi Energi dan PJU
b) Bidang Penataan Ruang
Bidang Penataan Ruang membawahi :
a. Seksi Perencanaan tata ruang;
b. Seksi.Pemanfaatan Tata Ruang;
c. Seksi Pengendalian Pemnafaatan Tata Ruang.
c) Bidang Kebersihan
Bidang Kebersihan membawahi :
a. Seksi Operasional dan Angkutan;
b. Seksi Pengawasan dan Peran Serta Masyarakat;
c. Seksi Peralatan dan Perbengkelan
d) Bidang Pertamanan dan Pemakaman
a. Seksi Taman dan RTH
b. Seksi Registrasi dan Pemeliharaan Pemakaman
c. Seksi Penataan dan Pengendalian Pemakaman
4. Unit Pelaksana Teknis
Pada Dinas Tata Kota unit Pelaksanaan Teknis yang ada hanya
Unit Pelayanan Teknis Daerah Pemadam Kebakaran dan UPT.
TPAS Cilowong dengan susunan struktur sebagai berikut :
84
I. Kepala UPTD
II. Kepala Subag Tata Usaha
Selanjutnya struktur organisasi Dinas Tata Kota Kota
Serang diilustrasikan dalam bagan (terlampir).
4.1.2.2 Tugas dan Fungsi Pokok Tata Kota Kota Serang
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Serang
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang, tugas pokok
dan fungsi Dinas Daerah Kota Serang yaitu:
1. Tugas Pokok
Dinas Tata Kota - Kota Serang mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penataan
Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Kebersihan
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Tata
Kota menyelenggarakan fungsi :
1) Penyusunan perencanaan di bidang Tata Ruang, Perumahan
dan Permukiman, Kebersihan serta Pertamanan dan
Pemakaman
85
2) Perumusan kebijakan teknis di bidang Tata Ruang,
Perumahan dan Permukiman, Kebersihan serta
Pertamanan dan Pemakaman
3) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang Tata Ruang, Perumahan dan
Permukiman,Kebersihan serta Pertamanan dan
Pemakaman;
4) Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi
pelaksanaan kegiatan di bidang Tata Ruang, Perumahan
dan Permukiman, Kebersihan serta Pertamanan dan
Pemakaman;
5) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas
6) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas
7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
4.1.2.3 Sumber Daya Dinas Tata Kota Kota Serang
SDM yang merupakan Personalia di Dinas Tata Kota -
Kota Serang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon
Pegawai Negri Sipil (CPNS) dengan jumlah personil yang ada di
Dinas Tata Kota sebanyak 81 orang.Data pegawai (PNS) di
lingkungan Dinas Tata Kota - Kota Serang, apabila dilihat
86
berdasarkan jenjang pendidikannya dapat dilihat dalam tabel di
bawah ini :
Tabel 4.2
Data Pegawai DTK Kota Serang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2014
Sedangkan, apabila dilihat berdasarkan jenjang kepangkatan/ golongan
dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :
Tabel 4.3
Data Pegawai DTK Kota Serang
Berdasarkan Jenjang Kepangkatan Tahun 2014
Pendidikan Terakhir Jumlah (Org) Sekolah Dasar (SD) 2 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
10
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 29 Diploma III 3 Diploma IV 1 Sarjana Strata -1 26 Sarjana Strata -2 11
TOTAL 82
Pangkat/ Golongan Jumlah (Org)
Pembina / Golongan. IV 3 Penata / Golongan. III 33 Pengatur/ Golongan. II 34 Juru / Golongan. I 12
TOTAL 82
87
4.1.2.4 VISI DAN MISI DINAS TATA KOTA KOTA SERANG
VISI
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan. Visi harus menggambarkan
bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh suatu
daerah/organisasi pada akhir periode perencanaan, Visi
memegang peranan penting dalam menentukan tujuan SKPD
dimasa yang akan datang. Maka berdasarkan visi PemerintahaN
Kota Serang 2014-2018, yang mempunyai keterkaitan terhadap
Visi Dinas Tata Kota – Kota Serang untuk tahun 2014-2018,
yakni : ”Terwujudnya Tata Kota yang Berkualitas MenujU Kota
Serang Madani “.
MISI
Misi Dinas Tata Kota Kota Serang Tahun 2014-2018 meliputi:
1) Misi 1 : Meningkatkan Tata Kelola kelembagaan yang
berkualitas dan sumber daya aparatur yang professional
2) Misi 2 : Meningkatkan pendayagunaan penataan ruang.
3) Misi 3 : Meningkatkan sarana dan prasarana perumahan,
permukiman, penerangan jalan umum dan pengelolaan
energi lainnya
88
4) Misi 4 : Meningkatkan kualitas pengelolaan pertamanan
dan pemakaman
5) Misi 5 : Meningkatkan pelayanan kebersihan dalam
mendukung keindahan dan kenyamanan kota
6) Misi 6 : Meningkatkan pelayanan pemadam kebakaran
4.1.2.5 Tujuan Dinas Tata Kota Kota Serang
1) Meningkatkan Tata Kelola Kelembagaan yang Berkualitas
dan Sumber Daya Aparatur yang Profesional;
2) Meningkatkan Pendayagunaan Penataan Ruang
3) Meningkatkan sarana dan prasarana perumahan,permukiman,
penerangan jalan umum dan pengelolaan energi lainya
4) Meningkatkan kualitas pengelolaan pertamanan dan
pemakaman
5) Meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan
6) Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
4.1.2.6 Sasaran Dinas Tata Kota Kota Serang
1) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan
administrasi perkantoran
89
2) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana
kerja
3) Meningkatnya kualitas disiplin Sumber Daya Aparatur
4) Meningkatnya kualitas kualitas pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
5) Meningkatnya kualitas pengendalian pemanfaatan tata ruang
6) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perencanaan tata
ruang
7) Meningkatnya kualitas pemanfaatan tata ruang
8) Meningkatnya pengelolaan air minum dan air limbah
9) Meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan
10) Meningkatnya rumah layak huni
11) Menurunnya kawasan lingkungan permukiman kumuh
12) Meingkatnya kawasan perumahan sehat
13) Pengendalian bencana banjir
14) Peningkatan jaringan listrik perdesaan
15) Meningkatnya kualitas pelayanan pemakaman umum
90
16) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
17) Meningkatnya pelayanan persampahan
18) Menurunnya tingkat kejadian kebakaran.
4.1.2.7 Strategi Dinas Tata Kota Kota Serang
1) Peningkatan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran
2) Peningkatan ketersediaan dan kualitas dan sarana prasarana
kerja
3) Peningkatan kualitas disiplin aparatur
4) Peningkatan kualitas kapasitas Sumber Daya Aparatur (SDA)
5) Peningkatan kualitas pelaporan capaian kerja dan keuangan
6) Peningkatan kelembagaan perangkat daerah
7) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi SKPD
8) Peningkatan Sistem Informasi dan database intrastruktur kota
untuk perencanaan dan pengendalian tata ruang
9) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
penataan ruang
91
10) Peningkatan kualitas dan ketersediaan dokumen perencanaan
tata ruang
11) Peningkatan kualitas dan ketersedian dokumen pemanfaatan
tata ruang
12) Peningkatan kualitas dan ketersediaan pemanfaatan tata ruang
13) Pembangunan dan pemeliharaan kualitas jembatan dan jalan
lingkungan
14) Peningkatan Pengendalian bencana banjir di perumahan dan
permukiman
15) Pengelolaan pembangunan perumahan akibat bencana
16) Peningkatan pengelolaan air bersih dan air limbah
17) Peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan
18) Peningkatan pembangunan rumah layak huni
19) Revitalisasi kawasan lingkungan permukiman kumuh
20) Peningkatan kawasan perumahan yang sehat
21) Peningkatan jaringan listrik perdesaan dan jaringan energy
22) Peningkatan penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pemakaman
23) Peningkatan penataan dan pemeliharaan pertamanan
92
24) Peningkatan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
25) Peningkatan pelayanan persampahan pada komunitas
perumahan permukiman dan non perumahan permukiman
26) Peningkatan pengembangan kinerja dan sarana prasarana
pengelolaan persampahan
27) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
persampahan/kebersihan lingkungan
28) Peningkatan pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana
serta SDM pemadam kebakaran
4.2 Deskripsi Data
Data yang disajikan dibawah ini merupakan data yang sudah di reduksi.
Deskripsi data menjelaskan hasil penelitian yang telah di olah dari data
mentah dengan menggunakan teknik analisis data yang relevan. Dalam
penelitian ini peneliti menggunakan teori Van Meters dan Van Horn. Dalam
teori ini menjelaskan suatu implementasi kebijakan itu sendiri. Mengingat
bahwa jenis dan analisis data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk
kata dan kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi lapangan serta data
atau hasil dokumentasi lainnya.
Berdasarkan teknik analisis data kualitatif mengikuti konsep yang
diberikan oleh Miles dan Huberman, data-data tersebut dianalisis selama
proses penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil penelitian
lapangan melalui: wawancara, dokumentasi, maupun observasi dilakukan
93
reduksi untuk mencari tema dan polanya dan diberikan kode-kode pada aspek
tertentu berdasarkan jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan dengan
pembahasan masalah penelitian serta dilakukan kategorisasi. Dalam
penyusunan jawaban penelitian, peneliti memeberikan kode pada beberapa
aspek yaitu;
1. Kode Q1, Q2, Q3 … menandakan daftar pertanyaan
2. Kode I1-1, I1-2, I2-1, I2-2, I3 … menandakan daftar urutan informan
Setelah meberikan kode-kode pada aspek pertama yang berkaitan dengan
masalah penelitian sehingga tema dan polanya ditemukan, maka dilakukan
kategorisasi berdasarkan jawaban-jawaban tersebut dan mencari data-data
penunjang yang meperkuat hasil penemuan lapangan. Mengingat penelitian
ini adalah penelitian kualitatif dengan tidak menggeneralisasikan jawaban
penelitian, maka semua jawaban-jawaban yang dikeukakan oleh informan
dipaparkan dalam pembahasan penelitian yang disesuaikan dengan teori
penelitian. Berdasarkan ketegori-kategori tersebut, berikut ini adalah
kategori-kategori yang telah disusun oleh peneliti berdasarkan hasil
penelitian lapangan, yaitu:
1. Standard dan sasaran kebijakan
a) Standar atau tolak ukur tingkat keberhasilan kebijakan (K-3)
b) Para agen pelaksana mengetahui tujuan kebijakan yang dilaksanakan
c) Isis kebijakan dipahami oleh para agen pelaksana (K-3)
2. Sumber daya
a) Dana yang memadai
94
b) Tersedianya perallatan dan perlengkapan dalam menjalankan
kebjakan (K-3)
c) Sumber daya manusia yang memadai
3. Karakteristik organisasi pelaksana
a) Prilaku aparatur
b) Struktur organisasi yang sederhana
4. Sikap para agen pelaksana
a) Kemampuan pegawai
b) Pemahaman pelaksana kebijakan
c) Harapan yang dimiliki agen pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi
a) Terjalinnya komunikasi internal
b) Terjalinnya komunikasi eksternal
6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik
a) Keadaan ekonomi
b) Keadaan social
c) Keadaan politik
Berdasarkan kategori di atas, maka peneliti mambuat matrik agar data-
data yang ada dari hasil kategorisasi dapat dibaca dan dipahami secara
keseluruhan. Kemudian dilakukan analisis kembali untuk mencari
kesimpulan yang signifikaan selama sisa waktu penelitian dengan mencari
kembali data dan informasi yang didapatkan bersifat jenuh, artinya telah
95
ada pengulangan informasi maka kesimpulan tersebut dapat di ambil untuk
dijadikan jawaban dalam membahas masalah penelitian.
4.2.1 Data Informan Penelitian
Informan dalam penelitian ini adalah stakeholder (semua pihak)
yang terkait dengan Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota
Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan, dan
Keindahan pada Pasal 29d (Studi Kasus di Alun-alun Kota Serang).
Berikut ini daftar informan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :
Tabel 4.4
Tabel Informan
No Kode
Informan Nama Informan Pekerjaan/Jabatan Informan
1 I1-1 Abdul Kodir, S.H, M.Si Kasi Pertamanan Dinas Tata
Kota – Kota Serang
2 I1-2
M. Fajri, S.E Prasarana Bidang
Pertamanan Dinas Tata Kota
– Kota Serang
3 I2-1
Amirul Mukminin, S.Sos,
M.Si
Pelaksana Bidang
Keolahragaan Dinas Pemuda
Olahraga dan Pariwisata
4 I2-2 Sumardi, S.E Seksi Kelembagaan dan
Sarana Prasarana Olahraga
5 I3
Sigit Julian Kasi Pemanfaatan Ruang
Dinas Tata Kota – Kota
Serang
6 I4 Wasid, S.Pd, MM Kasi Operasional dan
96
Angkutan Bidang
Kebersihan Dinas Tata Kota
– Kota Serang
7 I5
Bambang Gartika Thoyib Kepala Bidang Penegakan
Perundang-undangan Satpol-
PP Kota Serang
8 I6-1 Azzam M.D Mahasiswa/Guru TPA
(Pengunjung Alun-alun)
9 I6-2 Ayatullah Humaini Wiraswasta (Pengunjung
Alun-alun)
10 I6-3 Jaka Putra Mahasiswa (Pengunjung
Alun-alun)
11 I6-4 Bulzam Firdad Helper Safety/Karyawan
(Pengujung Alun-alun)
12 I6-5 Gilang Senja K Karyawan (Pengunjung
Alun-alun)
13 I6-6 Akhmad Atqo Karyawan (Pengunjung
Alun-alun)
14 I7 Hasan Tim Penyapu/Pembersih
Bidang Kebersihan Kota
Serang
4.2.2 Analisis DataPenelitian
Setelah melakukan penelitian ke lokasi penelitian baik melalui
wawancara maupun observasi lapangan, peneliti mendapatkan data-data
yang kompleks. Namun setelah melakukan proses reduksi data maka
97
didapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Data-data tersebut
akan dipaparkan yang terdiri dari :
4.2.2.1 Standar dan sasaran kebijakan
Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan
tujuan kebijakan adalah penting. Implementor bisa jadi gagal dalam
melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak
mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.
Dari hasil wawancara penelti dapat diketahui bahwa pada
dasarrnya Perda Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang
Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota Serang adalah untuk
mewujudkan visi Kota Serang dan Dinas Tata Kota – Kota Serang
sebagai salah satu dari pelaksana Perda tersebut. Untuk menjadikan
Kota Serang menjadi Kota Madani dan menjunjung tinggi
ketertiban, kebersihan dan keindahan. Maka dilakukan pengaturan
dan penataan wilayah Kota Serang. Meski belum sepenuhnya
memenuhi kebutuhan masyarakat namun pemerintah telah berusaha
untuk menciptakan ruang public yang nyaman dan aman untuk
masyarakat Kota Serang. Hal ini diungkapkan oleh I3:
“Pemerintah sudah berusaha untuk menyediakan ruang public untuk masyarakat Serang, walaupun belum cukup untuk menampung dan meenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat yang nyaman untuk berkumpul namun pemerintah tetap terus berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk tujuan bersama seperti Visi Kota Serang bersama Bapak Walikota” (Wawancara oleh Bpk.Sigit
98
Julian selaku Kasi DTK Kota Serang pada tanggal 25 November 2015, jam 11:17 WIB di Dinas Tata Kota – Kota Serang.) Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui standar dan
sasaran dari suatu kebijakan harus dipahami oleh seluruh pelaksana
yang terlibat dalam kebijakan Perda tersebut. Dalam hal ini standar
dan sasaran dari Perda Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban,
Kebersihan dan Keindahan (K-3) sudah cukup dipahami dan
dimengerti oleh para implementor. Seperti yang diungkapkan oleh
I1-1 :
“Kalau menurut saya yang namanya Undang-Undang, kebijakan atau peraturan lainnya yang sudah sah, bagaimanapun juga harus mengetahui apa saja isi dan tujuan dari Perda tersebut. Walaupun pelaksana belum pernah membaca dari kebijakan tersebut. Tetapi mereka dituntut untuk mengetahui dan mencari tahu serta memahami isi serta tujuan dari kebijakan yang sudah dibuat” (Wawancara oleh Bpk. Abdul Khodir selaku Kasi Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang, Pada tanggal 8 Oktober 2015, jam 11:35 WIB di Kantor Bidang Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang) Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa
undang-undang atau kebijakan yang sudah dibuat para implementor
harus mengetahui isi dan tujuan dari kebijakan tersebut dengan
mencari tahu dan juga memehami isi dan juga sasaran dari
peraturan yang sudah sah. Hal yang sama juga diungkapkan I2-1 dan
I2-2:
“Kalau untuk pemhaman kita hanya mengetahui mengenai apa yang harus dilakukan saja, untuk pemehaman lebihnya ada di Dinas Tata Kota – Kota Serang. Sedangkan Dispora sendiri hanya pngelolaan
99
fasilitasnya saja. Tapi sejauh ini kami sudah memahami”. (Wawancara oleh Bpk Sumardi pada tanggal 23 November 2015, jam 14:43 WIB di Kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang)
Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa
pemahaman isi dari kebijakan Perda K-3 telah dipahami dan
dijalankan oleh Dispora, namun untuk pemahaman lebih
mendalamnya dipahami di Dinas Tata Kota –Kota Serang. Hal
tersebut juga disampaikan oleh I5:
“Untuk pemehaman K-3 itu sendiri sudah cukup paham, mengingat perda ini sudah berjalan mulai dari tahun 2011. Dan kami juga termasuk salah satu penegak dari kebijakan tersebut”. (Wawancara oleh Bpk. Bambang Gartika Toyib selaku Kabid Penegakan Satpol-PP Kota Serang pada tanggal 27 November 2015 jam 10:53 WIB di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang)
Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Satpol-PP
sebagai penegak kebijakan sudah cukup paham mengenai K-3.
Karena sudah berjalan cukup lama yaitu mulai dari tahun 2011.
Standar dan tujuan kebijakan juga dapat dilihat dari kinerja
para pelaksana implementasi yaitu penilalian atas tingkat
tercapainya standar dan sasaran tujuan tersebut dan sudah sejauh
mana tindakan para pelaksana terkait dalam mencapai tujuan dari
Peraturan tersebut. Hal ini di ungkapkan oleh I2.1 :
“Secara teknis untuk Dispora sendiri sudah melakukan yang terbaik, secara pengelolaannya, kita berangkat dari landasan hukum tentang status penggunaan barang milik daerah Kota Serang, pada Surat Keputusan Walikota No.031/Kep.45-Hub/2009 tentang penetapan status penggunaan barang milik daerah Kota Serang pada Dispora Kota Serang. Tetapi dalam kasus alun-alun
100
Timur ini ada juga spot-spot yang menjadi tanggung jawab Dinas Tata Kota. Secara De Jure pengelolaan fasilitas tersebut menjadi kewenangan kami, kami sangat memperhatikan keamanan dan kenyamanan. Oleh karena itu secara rutin dan berkala kami melakukan monitoring. Fasilitas yang berada di alun-alun Timur Kota Serang dibuat untuk digunakan bersama sebagai fasilitas public”. (Wawancara oleh Bpk Amirul Mukminin pada tanggal 19 November 2015, jam 13:49 WIB di Kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang)
Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa
kepemilikan fasilitas yang ada di alun-alun Timur Kota Serang
dimiliki oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang.
Fasilitas tersebut dibuat untuk kepentingan bersama dan
pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan
Pariwisata.
Hal yang sama juga ditanggapi oleh Dinas Pertamanan dan
Pemakaman Kota Serang dalam melaksanakan peran dan tanggung
jawabnya sebagai pelaku pelaksana dalam Peraturan Daerah Kota
Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan
dan Keindahan (K-3) di alun-lun Timur Kota Serang I1-1:
“ Sejauh ini kami sudah melakukan yang terbaik karena DKP hanya mengurusi pemeliharaan tamannya saja, namun untuk sarana prasarana yang ada di alun-alun Timur Kota Serang merupakan kepunyaan Dispora, bahkan untuk alat permainan yang ada disana secara fisik fasilitas yang ada disana sebagian besar dimiliki oleh Dispora, kita hanya merawat tanaman sekitarnya saja, adapun kekurangan mengenai perawatan fasilitas kita tidak bisa ikut campur karena tidak mempunyai hak dan dananya. Seperti tugu pahlawan yang berada di tengah alun-alun Barat dan alun-alun Timur yang sudah tidak sehat lagi fisiknya, namun kami tidak bisa mengecatnya walaupun bisa, karena tugu tersebut kepunyaan TNI jadi
101
kita hanya bisa merapikan taman dan tanaman di sekitar tugu saja agar tidak terlihat kumuh dan berbau tidak sedap. Termasuk juga kolam yang ada di alun-alun Timur Kota Serang merupakan kepunyaan Dispora namun mau tidak mau kita juga yang merawatnya karena kondisi fisiknya yang mencemaskan. Jadi kamilah yang merawatnya dari Dinas Pertamanan Kota Serang”. (Wawancara oleh Bpk Abdul Kodir pada tanggal 8 Oktober 2015 jam 11:35 WIB di Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang)
Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa
Dinas Pertamanan Kota Serang bertanggung jawab atas perawatan
pertamanan dan tanaman yang ada di alun-alun Timur Kota Serang.
Untuk perawatan fasilitas Dinas Pertamanan Kota Serang tidak bisa
ikut campur dalam menanganinya karena diluar tanggung jawab
mereka. Seperti tugu pahlawan yang fisiknya sudah tidak sehat lagi
dan juga kolam-kolam yang ada di alun-alun Timur Kota Serang.
Bisa diperbaiki namun tidak memiliki kuasa dan dana untuk
membenahi dan memperbaikinya. Berikut adalah gambaran kondisi
tugu yang ada di alun-alun Kota Serang.
Gambar 4.2
Tugu Pahlawan di Alun-alun Kota Serang
102
Gambar diatas diambil oleh peneliti di alun-alun Kota
Serang, seperti inilah kondisi tugu yang ada. Berlumut dan banyak
coretan di setiap sisinya. Dan jika lebih didekati lagi akan tercium
aroma yang tidak sedap akibat perbuatan masyarakat yang tidak
bertanggung jawab.
Dari wawancara kedua Pelaksana Perda (K-3) tersebut
diatas dapat kita temukan perbedaan pendapat ditiap badan
pelaksana, yang sama-sama mengatakan bahwa sudah melakukan
yang terbaik. Namun pada kenyataannya ada saja pelaksana yang
benar-benar melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar
dan ada juga yang tidak. Sedangkan kekurangan dari pelaksana lain
tertutupi oleh pelaksana lainnya, yang seharusnya bukan bagian
dari tanggung jawabnya secara financial maupun pelaksanaannya.
Hal ini juga di temukan di agen pelaksana lainnya, yang
diterangkan oleh I4 :
“Sejauh ini Dinas Kebersihan Kota Serang sudah melakukan pencapaian sebaik mungkin, karena kita hanya bertanggung jawab atas kebersihannya saja. Setiap hari kami melakukan penyapuan jalan juga termasuk alun-alun Kota Serang. Kemudian di kumpulkan di TPSA. Untuk alun-alun sendiri terbagi menjadi 2 SKPD, alun-alun Barat dari kebersihan Pemerintah Kabupaten Serang, dan alun-alun Timur dari kebersihan Pemerintah Kota Serang. Walaupun berbeda nemun pembuangan tetap ke kontainer yang dimiliki Pemerintah Kota Serang. Karena setiap Sabtu dan Minggu dari pihak kebersihan Pemerintah Kabupaten Serang libur namun dari kebersihan Pemerintah Kota Serang tidak ada hari libur, sehinga untuk hari libur dari Kebersihan Pemerintah Kota Serang juga ikut membersihkan alun-alun Barat yang setiap weekend selalu ada acara dan
103
pasar malam. Untuk alun-alun Timur Kota Serang kami memiliki tim khusus. Sedangkan untuk sanksi membuang sampah sembarangan dikenakan denda sebesar Rp 50.000-, namun tidak ada ketegasan. Untuk penindakan sanksi tersebut oleh Satpol-PP, namun hingga saat ini tidak ada ketegasan dan sanksi yang tegas dari Satpol-pp. Masyarakat umumnya membuang sampah sembarangan saat subuh sedangkan Satpol-PP datangnya dan mulai beroperasi saat pagi menjelang siang. Jelas saja pelanggar tersebut tidak terkena sanksi dan terus melakukannya berulang-ulang kali”. (Wawancara oleh Bpk Wasid selaku Kasi Operasional dan Angkutan Kebersihan Kota Serang pada tanggal 26 November 2015 jam 10:45 WIB di Kantor Bidang Kebersihan Kota Serang – DTK Kota Serang) Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa
Dinas Kebersihan Kota Serang sudah berupaya penuh untuk
melaksanakan tugasnya. Mereka juga memiliki tim khusus untuk
membersihkan alun-alun Timur Kota Serang. Karena terdapat 2
(Surat Keputusan Pemerintah Daerah) SKPD di wilayah yang sama
namun Dinas Kebersihan Kota Serang tetap ikut menjaga dalam
hal kebersihan yang ada di Kota Serang. Dari wawancara tersebut
juga kita temukan bahwa terdapat denda sebesar Rp 50.000 -, untuk
pelanggar sanksi kebersihan seperti buang sampah sembarangan
yang dilaksanakan oleh Satpol-PP Kota Serang.
Dalam hal penegakan sanksi dikatakan Oleh I5 :
“Sejauh ini kami dari Satpol-PP Kota Serang sudah berusaha yang terbaik, mulai dari penataan para PKL yang ada disekitar alun-alun Kota Serang hingga merapikan bangunan-bangunan tak layak ataupun tak memiliki izin resmi dari pemerintah setempat. Namun untuk penegakan pelanggaran atau sanksi bagi para masyarakat yang membuang sampah sembarangan dengan mengenakan denda sebesar Rp 50.000-, belum
104
bisa kami laksanakan. Sejauh ini kami hanya akan memberikan sanksi berupa teguran saja, dikarenakan sanksi tersebut tidak bisa diterima oleh masyarakat yang akhirnya akan melawan petugas. Sedangkan untuk menjaga para PKL yang membandel di sekitar alun-alun Timur Kota Serang mereka memperainkan para petugas kami. Kita jaga di bagian Barat mereka datang dari bagian Selatan. Kita juga tidak bisa menjaga 24 jam nonstop disetiap bagian alun-alun karena masih ada wilayah yang harus kami jaga dan bereskan, sehingga kami tidak bisa maksimal mengawasi PKL yang membandel di sekitar alun-alun Timur Kota Serang”. (Wawancara oleh Bpk Bambang Gartika Toyib selaku Kabid Penegakan Satpol-PP Kota Serang pada tanggal 27 November 2015 jam 10:53 WIB di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang)
Dari hasil wawancara tersebut dapat kita pahami bahwa
Satpol-PP Kota Serang sebagai penegak Peraturan Daerah Kota
Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan
dan Keindahan (K-3) yang mempunyai wewenang untuk
memberikan sanksi bagi pelanggar peraturan seperti buang sampah
sembarangan belum mampu memberikan denda Rp 50.000-, untuk
para pelanggar, selama ini sanksi yang digunakan hanya sebatas
sanksi ringan seperti teguran. Para PKL yang ditertibkan pun tetap
saja membandel dan selalu memiliki cara untuk kembali. Berikut
adalah tabel sanksi/denda dari pelanggaran Perda Kota Serang
No.10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan:
105
Tabel 4.5
Ketentuan Pidana Perda Kota Serang No.10 Tahun
2010Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan
NO URUT
PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN, KEHARUSAN
DAN LARANGAN
SANKSI/DENDA
1. Kewajiban memelihara bangunan dan perkarangan dengan cara mengapur, mengecat pagar, benteng, bangunan bagian luar secara berkala dan berkesinambungan.
Rp 50.000-, (Lima Puluh Ribu Rupiah)
2. Membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu sekitar
Rp 50.000-, (Lima Puluh Ribu Rupiah)
3. Mengotori permukaan jalan, drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya
Rp 100.000-, (Seratus Ribu Rupiah)
4. Berusaha atau berdagang ditrotoar, jalan atau badan jalan, taman jalur hijau dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya
Rp 100.000-, (Seratus Ribu Rupiah)
5. Mendirirkan kios dan berjualan di trotoar, taman dan jalur hijau
Rp 2.000.000 -, (Dua Juta Rupiah)
(Sumber : Perda Kota Serang No.10 Tahun 2010)
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap pelanggaran
terhadap Perda Kota Serang No.10 Tahun 2010 Tentang K-3 pada
Pasal 29 mempunyai sanksi/denda dari masing-masing pelanggran
yang sudah ditetapkan.
Dari hasil wawancara peneliti dapat diketahui bahwa tiap
pelaksana sudah memaksialkan pelaksanaan Perda dengan caranya
masing-masing. Karena banyaknya para implemetor yang terlibat
dalam melaksanakan kebijakan ini maka diperlukannya kesamaan
pendapat dalam pelaksanaan dalam Peraturan mengenai (K-3) ini
106
untuk mewujudkan dan juga mensukseskan tujuan dari kebijakan
yang dimaksud.
Untuk melakukan pengawasan dan perbaikan di alun-alun
Timur Kota Serang dibutuhkan 5 petugas dari tim pembersih Dinas
Kebersihan Kota Serang, yang dimana 2 petugas untuk menyapu
bagian dalam alun-alun. Dan 3 petugas lainnya menyapu bagian
luar dari alun-alun. Di butuhkan 3-5 petugas dan 1 armada siram
dari dinas Kebersihan Pertamanan Kota Serang untuk merawat dan
menyiram tanaman yang ada di alun-alun Timur Kota Serang.
Kemudian 1 petugas kontroling untuk fasilitas yang ada di Alun-
alun Timur dari Dispora Kota Serang. Dan 2-3 petugas dari Satpol-
PP Kota Serang untuk mengawasi kawasan alun-alun Timur di
Kota Serang.
4.2.2.2 Sumber Daya
Sumber daya adalah hal yang penting. Sumber daya yang
digunakan untuk memperlancar administrasi implementasi suatu
kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tegantung
dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
Seperti yang di katakan oleh I1-1 :
“Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai serta pengawasan yang tidak maksimal selama 24 jam, kurangnya sumber daya ini membuat banyak taman-taman dan tanaman yang rusak dan mati. Dan tingkat kesadaran manusia yang rendah juga membuat masalah ini menjadi semakin serius…” (Wawancara oleh Bpk.
107
Abdul Khodir selaku Kasi Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang, Pada tanggal 8 Oktober 2015, jam 11:35 WIB di Kantor Bidang Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang)
Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa
kurangnya sumber daya dan pengawasan yang tidak maksimal di
alun-alun Timur Kota Serang membuat beberapa tanaman dan
sebagian taman yang rusak dan mati karena terinjak-injak. Berikut
adaah gambaran kondisi tanaman di alun-alun Timur Kota Serang :
Gambar 4.3 Kondisi di Alun-alun Timur Kota Serang
Gambar diatas diambil oleh peneliti di alun-alun Kota
Serang, kondisinya seperti yang terlihat di gambar beberapa
tanaman rusak dan layu, pipa saluran air yang pecah dan coretan di
beberapa bangku taman akibat terinjak-injak dan ulah pengunjung
yang tidak bertanggung jawab. Hal ini juga di sampaikan oleh I4
dan I5:
“Sumber daya sangat penting sebagai penunjang pelaksanaan kita di lapangan, kali ini sumber daya yang kami miliki belum cukup banyak masih banyak kekurangan jadi hasilnya kurang masksimal”
108
(Wawancara oleh Bpk Wasid selaku Kasi Operasional dan Angkutan Kebersihan Kota Serang pada tanggal 26 November 2015 jam 10:45 WIB di Kantor Bidang Kebersihan Kota Serang – DTK Kota Serang)
Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa
sumber daya sangatlah penting dalam menunjang pelaksaan di
lapangan. Dan sumber daya yang dimiliki oleh Bidang Kebersihan
Kota Serang belum cukup serta masih banyak kekurangan sehingga
hasilnya belum cukup maksimal. Hal yang sama juga disampaikan
oleh I5:
“Kurangnya sumber daya di Satpol-PP ini bukan berarti alasan kami berkinerja buruk, kita sudah punya target-target yang ingin dicapai dan bagamana caranya, kurangnya sumber daya ini tidak menghambat pekerjaan kami” (Wawancara oleh Bpk Bambang Gartika Toyib selaku Kabid Penegakan Satpol-PP Kota Serang pada tanggal 27 November 2015 jam 10:53 WIB di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang)
Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa sumber
daya tidak menjadi penghambat untuk Satpol-PP dalam
menjalankan tugasnya, karena mereka telah memiliki target-target
yang harus dicapai serta tidak sesuainya sumber daya tidak
menghambat pekerjaan mereka. Hal ini diperkuat oleh I1-2 :
“ Armada yang kita punya cukup terbatatas, terutama untuk armada siram. Armada siram untuk menyiram tanaman, tidak hanya alun-alun saja tapi juga tanaman yang ada di pinggir jalan Kota Serang. Tidak hanya faktor sarana prasarana saja namun juga cuaca dan juga lingkungan sekitar…” (Wawancara oleh Bpk. M. Fajri selaku Prasarana Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang, Pada tanggal 17 November 2015, jam 12:50 WIB di Kantor Bidang Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang)
109
Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa tidak hanya
sumber daya manusia saja namun juga finansial dan juga waktu
ikut serta dalam mensukseskan implementasi kebijakan. Faktor
cuaca dan juga lingkungan tempat kebijakan dan sasaran berada
pun tidak luput dari perhatian agar dapat mensukseskan
implementor dalam menjalankan tugasnya.
jalan Kota Serang. Hal ini juga diungkapkan oleh I3 :
“…. sumber daya sangat penting untuk menunjang pelaksanaan, namun karena anggaran yang terbatas dan harus dibagi-bagi untuk beberapa tempat sehingga ada beberapa tempat yang belum maksimal, karena kebutuhannya juga berbeda-beda di setiap tempat”. (Wawancara oleh Bpk Sigit Julian selaku Kasi DTK Kota Serang pada tanggal 25 November 2015, jam 11:17 WIB di Dinas Tata Kota – Kota Serang.)
Dari hasil wawancara tersebut dapat di ketahui bahwa
sumber daya sangatlah penting, terbatasnya anggaran dan jumlah
perawatan tempat yang bertambah sesuai dengan kebutuhn
masyarakat membuat pemeliharaan menjadi tidak maksimal
sehingga banyak tempat yang masih terlihat kumuh dan tidak
terawat. Hal yang sama juga di ungkapkan oleh I2-2 :
“Sumber daya secara teknis khususnya untuk sumber daya manusia kami sudah mempunyai tim untuk mengontrol, sehingga jika ada kerusakan kami bisa mengetahuinya..” (Wawancara oleh Bpk Sumardi selaku Sarana dan Prasarana Olahraga Dispora Kota Serang pada tanggal 11 Desember 2015 jam 11:49 WIB di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang)
110
Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dari
segi SDM Dispora sudah menyiapkan tim kontroling untuk
memeriksa fasilitas yang ada di alun-alun Timur Kota Serang,
sehingga jika terjadi kerusakan maka akan segera diketahui oleh
Dispora. Sedangkan dalam sumber dana Kasi Bidang Keberihan
Kota Serang menjelaskan I4 :
“Untuk sumber dana kami semua berasal dari PAD Kota Serang, tidak ada tambahan atau pemasukan lain, hal ini juga termasuk salah satu kesulitan kami” (Wawancara oleh Bpk Bambang Gartika Toyib selaku Kabid Penegakan Satpol-PP Kota Serang pada tanggal 27 November 2015 jam 10:53 WIB di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang)
Dari wawancara peneliti dapat diketahui bahwa sumber
daya finansil dalam hal ini adalah anggaran, di peroleh dari
(Pendapatan Anggaran Daerah) PAD Kota Serang. Hal yang sama
juga disampaikan oleh I2-2:
“Dana kita dari PAD Kota Serang saja tidak ada tambahan atau pemasukan lainnya, namun beberapa bulan yang lalu ada penambahan fasilitas olahraga baru yang ada di alun-alun, itu merupakan hibahan dari BPJS Serang”. (Wawancara oleh Bpk Sumardi selaku Sarana dan Prasarana Olahraga Dispora Kota Serang pada tanggal 11 Desember 2015 jam 11:49 WIB di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang)
Dari hasil wawancara peneliti dapat diketahui bahwa dana
fasilitas yang ada di alun-alun Timur Kota Serang berasal dari
PAD Kota Serang tidak ada pemasukan tambahan lainnya. Dan
fasilitas olahraga baru yang saat ini berada di alun-alun Timur Kota
Serang berasal dari BPJS Serang.
111
Hal tersebut juga disampaikan oleh I4:
“Anggaran yang selama ini kita terima berasal dari PAD Kota Serang, walaupun jumlahnya tetap dan tidak bertambah namun hal ini kami usahakan agar tidak menghambat pelaksanaan dan kewajiban kita…” (Wawancara oleh Bpk Wasid selaku Kasi Operasional dan Angkutan Kebersihan Kota Serang pada tanggal 26 November 2015 jam 10:45 WIB di Kantor Bidang Kebersihan Kota Serang – DTK Kota Serang)
Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa
sumber dana yang diterima oleh Bidang Kebersihan Kota Serang
berasal dari PAD Kota Serang, walaupun tidak ada penambahan
dana namun hal tersebut tidak menjadi penghambat pelaksanaan
dan kewajiban Bidang Kebersihan Kota Serang.
Selama ini tiap pelaksana sudah sering mengajukan
permohonan mengenai penambahan baik itu armada maupun
sarana lainnya. Tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang
diharapkan hal ini diungkapkan oleh I4 :
“… Kami sudah pernah mengajukan permohonan untuk penambahan armada, karena truk yang ada saat ini tidak cukup untuk mengangkut semua sampah yang ada di Kota Serang termasuk sampah yang berasal dari alun-alun. Namun hasilnya sulit dipercaya, kami mengajukan 10 unit namun ditolak dan hanya 3 unit saja yg di acc dengan alasan dinas kami belum layak. Saya pribadi bingung dari mana nilai ketidak layakan itu, sedangkan permintaan pengangkutan sampah meningkat dari mulai perumahan, sekolah, gedung perkantoran dan juga pertokoan. Permintaan tidak sebanding dengan armada kita saat ini, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena sudah keputusan dari atas…”. (Wawancara oleh Bpk Wasid selaku Kasi Operasional dan Angkutan Kebersihan Kota Serang pada tanggal 26 November
112
2015 jam 10:45 WIB di Kantor Bidang Kebersihan Kota Serang – DTK Kota Serang)
Hal yang sama juga diungkapkan oleh I5 :
“…. dengan tugas kami dalam menindak pelanggar kebijakan namun disisi lain kami kekurangan armada , selain armada kami juga kekurangan anggota tim untuk berjaga dan menindak. Selama ini kami hanya memiliki 3 unit untuk berpatroli. Jumlah armada yang ada tidak cukup untuk kita melakukan operasi. Kita juga sudah mengajukan sejumlah 5 unit tambahan namun ditolak dan hanya 1 unit kendaran yang disetujui. Sejujurnya kami juga agak kesulitan dengan minimnya sarana, tapi saya tidak mau alasan tersebut menjadi penghambat tugas dan kewajiban kami yang sudah ada”. (Wawancara oleh Bpk Bambang Gartika Toyib selaku Kabid Penegakan Satpol-PP Kota Serang pada tanggal 27 November 2015 jam 10:53 WIB di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang)
Dari hasil wawancara tersebut peleliti dapat menganalisis
bahwa selama ini baik Dinas Kebersihan dan juga Satpol- PP Kota
Serang sudah mengajukan penambahan armada dan juga sarana
yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan. Namun
ditolak dan hanya sebagain kecil saja yang disetujui, dan jumlah
yang disetujui masih sangat jauh dari cukup mengingat banyaknya
permintaan dan pengawasan yang harus dilakukan tempat yang
berbeda dan jumlahnya terus bertambah. Berikut adalah tabel
jumlah armada dan jumlah sampah yang diangkut :
113
Tabel 4.6 Armada Dinas Kebersihan Kota Serang
No Armada Jumlah Unit 1 Dump Truck 18 Unit 2 Arm Roll 8 Unit 3 Kontainer 16 Unit 4 Cator 18 Unit 5 Gerobak Sampah 40 Unit 6 Kereta Dorong 30 Unit 7 Sepeda Motor 9 Unit 8 Tong Sampah Bulat 302 Unit 9 Tong Sampah Roda 100 Unit 10 TPSS 26 Unit 11 TPST 8 Unit Jumlah 575 Unit
(Sumber : DTK – Kota Serang)
Tabel 4.7 Jumlah Sampah yang Di Angkut
Perkiraan Timbunan Sampah
Jumlah penduduk 600.000 jiwa x 0,002 M3 1.200.000 M3
Sampah dalam kota (Kec.Serang dan
Kec.Cipondoh) 60% x 976,91 M3
624 M3/hari
Jumlah Sampah Terangkut
Dump Truck, 18 Unit x 8 M3 x 2 Rit 288 M3/hari
Amroll Truck, 18 Unit x 6 M3 x 4 Rit 144 M3/hari
Cator (Beca Motor) 17 Unit
Sampah Pasar Rau (diangkut sendiri) 56 M3/hari
Sampah dari Kab.Serang (15 Truk x 8 M3 x 2) 240 M3/hari
Jumlah 512 M3/hari
Jumlah Sampah Tidak Terangkat
Timbunan Sampah 624 M3/hari
Jumlah Sampah Terangkut 512 M3/hari
Jumlah 112 M3/hari*
(* : Tercecer di TPSS Liar)
(Sumber : DTK – Kota Serang)
114
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masih ada 112 M3
sampah yang belum bisa terangkut setiap harinya karena kurangnya
armada Dinas Kebersihan Kota Serang.
4.2.2.3 Karakteristik Organisasi Pelaksana
Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat
dalam suatu kebijakan tertentu dan saling berkaitan keputusan-
keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan
implementasi. Dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan
pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat
dan disiplin juga diperlukannya pelaksana yang demokratis dan
persuasive. Hal ini diungkapkan oleh I3 dan I1-2:
“Hambatan yang ditemukan sepertinya kurang sarana dan prasarana penunjang untuk kebutuhan lapangan, selain itu juga faktor cuaca dan kesadaran masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan sekitar” (Wawancara oleh Bpk Sigit Julian selaku Kasi DTK Kota Serang pada tanggal 25 November 2015, jam 11:17 WIB di Dinas Tata Kota – Kota Serang.)
Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa
hambatan yang ditemukan selama ini mulai dari sarana dan
prasarana sebagai penunjang kebuuhan lapangan, dan juga faktor
cuaca serta kesadaran masyarakat untuk ikut peduli menjaga
lingkungan sekitar. Hal yang sama juga di ungkapkan oleh I1-2:
“Hambatan yang sering kami temukan di lapangan pertama kurangnya armada siram, kedua kurangnya SDM untuk orang-orang lapangan, dan yang ketiga kurang dana karena sarana dan prasarana kami belum
115
cukup dan masih kurang”. (Wawancara oleh Bpk. M. Fajri selaku Prasarana Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang, Pada tanggal 17 November 2015, jam 12:50 WIB di Kantor Bidang Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang) Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa hambatan
yang sering ditemukan Bidang Pertamanan Kota Serang di
lapangan seperti kurangnya armada siram, kurangnya SDM untuk
orang-orang lapangan dan dana dalam emenuhi semua sarana dan
prasarana penunjang. Hambatan yang ada tidak hanya dari Sumber
daya maupun sumber dana hal ini diungkapkan oleh I2-1 :
“….. sejauh ini yang kita tahu kebijakan yang sedah dikeluarkan dan juga disahkan, kami usahakan semaksimal mungkin untuk menjalankannya, akan tetapi balik lagi kepada si pengguna dalam kasus ini penguna fasilitas adalah masyarakat. Apakah mereka selama ini ikut terus serta menjaga dan memelihara fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah? sebelumnya di alun-alun Timur ada beberapa permainan tradisional seperti bakiak dan juga enggrang namun sekarang rusak dan hilang entah kemana”. (Wawancara oleh Bpk Amirul Mukminin pada tanggal 19 November 2015, jam 13:49 WIB di Kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang)
Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa
terdapat juga permainan tradisional yang disediakan pemerintah
untuk alun-alun Timur Kota Serang untuk sarana permainan namun
keberadaan permainan tersebut tidak jelas, sebagian rusak dan
hilang. Menurut informan I2-1 masyarakat belum bisa ikut serta
dalam menjaga dan merawat sarana dan prasarana umum. Hal yang
sama juga di ungkapkan oleh I1-1:
116
“Respon untuk kebijakan ini bagus, dari pihak kami sendiri pun kebijakan yang dibuat sejalan dengan tugas kami. Jadi tugas kami sesuai dengan tujuan Perda” (Wawancara oleh Bpk. Abdul Khodir selaku Kasi Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang, Pada tanggal 8 Oktober 2015, jam 11:35 WIB di Kantor Bidang Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang)
Dari hasil wawancara peneliti dapat diketahui bahwa respon
dari Perda K-3 ini sudah cukup bagus, dan kebijakan Perda K-3
sesuai dengan tugas dari Bidang Pertamanan. Hal ini juga
disampaikan oleh I2-2:
“Peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan, sudah kami laksanakan dengan sebaik mungkin, Perda K-3 ini juga suda ditetapkan mulai dari tahun 2011. Kami juga sudah berusaha untuk melakukannya dengan sebaik mungkin”. (Wawancara oleh Bpk Sumardi selaku Sarana dan Prasarana Olahraga Dispora Kota Serang pada tanggal 11 Desember 2015 jam 11:49 WIB di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang)
Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa
peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan diaksanakan dengan
sebaik mungkin oleh Dispora, karena Perda K-3 ini sudah
ditetapkan dari tahun 2011 dan Disopra sudah berusaha untuk
melakukan sebaik mungkin. Hal ini juga di tanggapi oleh I3:
“Isi perda harus dipahami agar para pelaksana mangetahui tugas dari masing-masing pihak, supaya tidak ada ketimpangan tupoksi dan tanggung jawab” (Wawancara oleh Bpk Sigit Julian selaku Kasi DTK Kota Serang pada tanggal 25 November 2015, jam 11:17 WIB di Dinas Tata Kota – Kota Serang.)
Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa isi
Perda harus dipahami agak pelakasana mengetahui tugas dari
117
masing-masing pihak, supaya tidak terjadi ketimpangan tupoksi
dan tanggung jawab. Hal yang sama juga diungkapkan oleh
pengunjung alun-alun Timur Kota Serang I6-3 :
“Saya datang ke alun-alun untuk rekreasi, menurut saya alun-alun ini kurang pemeliharaan dan perawatan. Dilihat dari kolam-kolam ini saja sayang sekali tidak terawat dan menjadi tempat sarang nyamuk seperti ini, sehingga tidak enak dilihat saat siang hari. Barusan saja saya melihat anak kecil yang jatuh karena ayunan tiba-tiba miring, sangat berbahaya sekali jika dibiarkan terus seperti itu” (Wawancara oleh Jaka Putra tanggal 11 November 2015, jam 18.00 WIB di Alun-alun Timur Kota Serang)
Dari hasil wawancara pengunjung alun-alun oleh Jaka Putra
mengatakan bahwa alun-alun Timur Kota Serang kurang
pemeliharaan dan perawatan. Dilihat dari kolam yang kotor dan
menjadi sarang nyamuk yang tidak pernah dibersihkan dan juga
ayunan yang sudah tidak layak pakai dan sangat berbahaya. Berikut
adalah gambaran salah satu fasilitas alat bermain di alun-alun
Timur Kota Serang yang kondisinya tidak lagi layak di gunakan.
Gambar 4.4
Fasilitas Alat Bermain di Alun-alun Timur Kota Serang
118
Gambar diatas diambil oleh peneliti pada saat berada di
Alun-alun Timur Kota Serang. Salah satu fasilitas alat bermain
ayunan anak-anak ini kondisinya sangat memperihatinkan dan
tidak layak lagi digunakan, karena anak-anak kecil yang bermain
dengan permainan tersebut sering terjatuh akibat ayunan yang
miring dan katrol ayunan yang sudah berkarat. Hal ini juga
diungkapkan oleh pengunjung lainnya I6-1 :
“Saya datang kesini untuk rekreasi, sebenarnya alun-alun ini sudah cukup komplit ada trek jogging, fasilitas olahraga, rekreasi dan taman bermain. Disini masyarakat tertarik untuk datang pada pagi hari, sore dan malam, tapi penerangannya sangat kurang. Didekat kolam sama sekali tidak ada pencahayaan jika malam hari sehingga digunakan untuk tempat pacaran, sedangkan banyak anak-anak kecil juga datang kesini sehingga menjadi contoh yang tidak baik.” (Wawancara oleh Azzam M.D tanggal 11 November 2015 jam 18.38 WIB di Alun-alun Timur Kota Serang) Dari hasil wawancara pengunjung oleh Azzam M.D
mengatakan bahwa Alun-alun Tiur Kota Serang ini sudah lengkap
ada track jogging, fasilitas olahraga dan juga rekreasi taman
bermain. Masyarakat banyak berkunjung ke alun-alun pada saat
pagi, sore dan juga malam hari. Namun pada saat malam hari
pencahayaan disekitar kolam sangatlah kurang, dan hal tersebut
dimanfaatkan oleh anak-anak muda dengan kegiatan negative
seperti pacaran. Hal ini menjadi contoh yang sangat buruk jika
dilihat oleh anak-anak kecil yang dating kesana.
119
Pembuatan alun-alun Timur Kota Serang melibatkan
beberapa dinas. Awalnya alun-alun ini dibuat untuk memenuhi
sarana public saja sebagai taman rekreasi, namun Walikota Kota
Serang mengusulkan untuk menambahkan beberapa sarana dan
prasarana juga RTH didalamnya. Hal ini di ungkapkan oleh I3 :
“Karena fungsi alun-alun Timur KotaSerang seagai RTH dan Olahraga, untuk RTH sendiri tentu belum cukup di Kota Serang keberadaannya hanya di beberapa tempat seperti Ciceri dan alun-alun Timur saja. Pemerintah harus menyediakan hutan kota. Dan untuk sarana olahraga seharusnya setiap kecamatan mempunyi sarana dan prasarana olahraga umum untuk masyarakatnya karena perasarana olahraga yang ada di alun-alun juga terbatas”. (Wawancara oleh Bpk Sigit Julian selaku Kasi DTK Kota Serang pada tanggal 25 November 2015, jam 11:17 WIB di Dinas Tata Kota – Kota Serang.)
Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menganalisi
bahwa para pelaksana mempunyai harapan yang sama dalam
menanggapi dan meyelesaikan masalah K-3 yang ada, baik di Kota
Serang mupun alun-alun Timur Kota Serang ini. Dapat dilihat dari
sarana dan prasarana yang disediakan oleh para pelaksana dan juga
keterlibatan mereka dalam mengawasi dan mengontrol fsilitas yang
tersedia. Berikut adalah ketentuan (Ruang Terbuka Hijau) RTH
Kota Serang, yang ada dalam Perda No.6 Tahun 2011 Tetang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030
Bagian Kedua Mengenai Kebijakan pada poin o yang menyebutkan
bahwa :
120
Tabel 4.8
Perda Kota Serang No.6 Tahun 2011 Tetang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030
m. pengelolaan dan penataan ruang untuk sektor informal;
n. penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana; penyediaan pedestrian di pusat kota; o. penetapan RTH sebesar 30% (tiga puluh persen)
dari luas wilayah Kota Serang;dan p. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan
dan keamanan Negara. Sumber : Perda Kota Serang No.6 Tahun 2011
Dari gambaran RTH Kota Serang dapat diketahui bahwa
30% dari wilayah kota Serang merupakan penetapan Ruang
Terbuka Hijau (RTH).
Hal ini juga diungkapkan oleh I1-2 :
“Menurut saya dinas yang terkait dalam kebijakan ini sudah tepat, semua dengan porsinya masing-masing. Sesuai dengan karakter dan kemampuannya masing-masing dibidangnya. Tinggal bagaimana disesuaikan saja kerjasama yang dapat memajukan kebijakan ini…”. (Wawancara oleh Bpk. M. Fajri selaku Prasarana Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang, Pada tanggal 17 November 2015, jam 12:50 WIB di Kantor Bidang Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang)
Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa karakter dan ciri
dari para agen pelaksana yang terilbat sudah sesuai dengan
kebijakan yang berlaku. Semua agen pelaksana mempunyai
tanggung jawab dan keahlian dibidangnya masing-masing dalam
menangani dan melaksanakan perda K-3 ini. Hal yang sama juga
diungkapkan oleh I4 :
121
“ Saya rasa semuanya juga bersikap yang sama dalam menanggapi kebijakan ini, saya rasa tidak etis untuk menilai apakah karakter mereka sudah tepat dalam keterlibatan perda K-3 ini. Namun sejauh yang saya ketahui dan sudah hampir lima tahun Perda ini berjalan pelaksana yang terlibat sudah cukup sesuai dengan Perda K-3 terlebih lagi yang brada di alun-alun Kota Serang”. (Wawancara oleh Bpk Wasid selaku Kasi Operasional dan Angkutan Kebersihan Kota Serang pada tanggal 26 November 2015 jam 10:45 WIB di Kantor Bidang Kebersihan Kota Serang – DTK Kota Serang)
Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa dalam
pelaksanaan K-3 ini agen pelaksana yang terlibat sudah sesuai
dengan pencapaian Perda. Dimulai dari pembuatan perda K-3
sudah lima tahun berjalan dan para agen pelaksana yang terlibat
memenuhi kriteria untuk ikut mensukseskan dan menjadi bagian
dari pelaksana Perda ini. Hal yang sama juga dikatakan oleh I3:
“Menurut saya pelaksana kebijakan yang terlibat sudah cukup sesuai dengan apa yang igin dicapai dari perda ini. hanya saja masih kurang dalam pemisahan tupoksinya antara agen pelaksana”. (Wawancara oleh Bpk Sigit Julian selaku Kasi DTK Kota Serang pada tanggal 25 November 2015, jam 11:17 WIB di Dinas Tata Kota – Kota Serang.)
Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pelaksana
yang terlibat sudah cukup sesuai dengan keinginan yang ingin
dicapai dari perda K-3 ini. Hanya saja kejelasan tupoksi dari
masing-masing pelaksana masih kurang tegas.
Berdasarkan analisis hasil wawancara dapat diketahui
bahwa para agen pelaksana yang terlibat dalam Peraturan Daerah
Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 mengenai Ketertiban,
122
Kebersihan dan Kindahan (K-3) ini sudah cukup tepat dan sesuai
dengan karakter serta tujuan dari Peraturan Daerah Kota Serang
No.10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan juga
Keindahan (K-3).
4.2.2.4 Komunikasi
Komunikasi dalam rangka penyampaian informasi kepada
para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan
harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.
Dengan kejelasan seperti itu, para pelaksana kebijakan dapat
ngetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang dilakukan.
Hal tersebut juga di sampaikan oleh I2-1 :
“Komunikasi antar pelaksana sejah ini lanncar saja, kami mempunyai rapat lintas sektoral dalam pengelolaan karena sudah jelas, masing-masing dengan tanggung jawabnya. Selama ini tidak ada masalah…”. (Wawancara oleh Bpk Amirul Mukminin pada tanggal 19 November 2015, jam 13:49 WIB di Kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang)
Dari hasil wawancara ini dapat kita ketahui bahwa
komunikasi antar agen pelaksana dalam pelaksanaan K-3 ini tidak
ada masalah dan lancar. Hal yang sama juga di ungkapkan oleh I3 :
“Untuk komunikasi antar pelaksana kita tidak ada masalah, namun kalau kooordinasi rutin sejauh ini belum, kami hanya rapat koordinasi jika ada masalah. Dan tiap tahun kita memang selalu ada rapat yang dipimpin langsung oleh Bapak Walikota..” (Wawancara oleh Bpk Sigit Julian selaku Kasi DTK Kota Serang pada tanggal 25 November 2015, jam 11:17 WIB di Dinas Tata Kota – Kota Serang.)
123
Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa
komunikasi antara agen pelaksana sejauh ini lancar dan dengan
kordinasi yang baik. Namun untuk rapat rutin koordinasi bersama
pelaksana untuk Perda K-3 belum ada. Hanya ada rapat koordinasi
dengan Bapak Walikota Kota Serang saja.
Dalam analisis implementasi Perda No 10 tahun 2010
Tentang (K-3) ini komunikasi terbagi menjadi dua yaitu
komunikasi internal dan juga komunikasi internal :
1) Komunikasi Internal
Komuniaksi Internal merupakan komunikasi yang
terjalin dalam lingkungan kantor atau organisasi.
Komunikasi ini bisa terjadi antara karyawan dengan
karyawan, karyawan dengan atasan dan atasan dengan
atasan. Komunikasi yang terjalin oleh para pelakasana
implementasi perda K-3 ini di ungkapkan oleh I4 :
“Untuk komunikasi antar karyawan lancar karena selama ini tugas yang diberikan dapat di selesaikan dengan baik dan sesuai dengan harapan, sedangkan untuk komunikasi antar bawahan dan juga atasan ada sedikit masalah pengertian, karena kebanyakan pekerja kita dsini adalah Pekerja Harian Lepas (PHL) yang pendidikannya minim sehingga sedikit susah untuk memberikan penjelasan dengan bahasa yang formal, untuk komunikasi antara atasannya juga sudah cukup baik karena sama-sama saling mengetahui, kendalanya komunikasi kami dengan diatas kami yang sedikit susah”. (Wawancara oleh Bpk Wasid selaku Kasi Operasional dan Angkutan Kebersihan Kota Serang pada tanggal 26 November 2015 jam 10:45 WIB di Kantor
124
Bidang Kebersihan Kota Serang – DTK Kota Serang)
Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui
bahwa komunikasi internal dari Dinas Kebersihan sudah
cukup baik dan terkordinasi dengan baik. Hambatan yang
ditemui karena sebagian pekerja dari Dinas Kebersihan
adalah Pekerja Harian Lepas (PHL) yang berpendidikan
minim sehingga penyampaian secara formal sulit untuk
diterima oleh para PHL tersebut. Kemudian komunikasi
antar atasan dengan atasan juga sudah cukup baik, kendala
yang ditemukan yaitu komunikasi antara atasan dengan
atasannya yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Hal
ini juga di tanggapi oleh I7:
“Untuk tim pembersih di alun-alun ini di bagi jadi dua, yang untuk di dalam alun-alun Timur ini ada 3 orang. Sisanya di luar alun-alun sekitaran pinggir jalan alun-alun hingga alun-alun Barat ada 5 orang”.(Wawancara oleh Hasan (Tim Penyapu/Pembersih Bidang Kebersihan Kota Serang), pada tanggal 02 Februari 2016, jam 13:38 WIB di Alun-alun Timur Kota Serang)
Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa Tim
Pebersih/Tim Sapu Bidang Kebersihan Kota Serang
membagi anggotanya menjadi tim pembersih untuk didalam
alun-alun dan ada tim pembersih untuk sekitaran jalan alun-
alun Timur hingga alun-alun Barat. Hal yang sama juga
diungkapkan oleh I5 :
125
“Komunikasi kami selama ini baik-baik saja karena sudah saling mengetahui dan mengerti tugasnya masing-masing baik itu bawahan dan juga atasan. Kami berkomunikasi dengan baik dan juga lancar tidak terlalu bersekat antara bawahan dan juga atasan…” (Wawancara oleh Bpk Bambang Gartika Toyib selaku Kabid Penegakan Satpol-PP Kota Serang pada tanggal 27 November 2015 jam 10:53 WIB di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang)
Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui
bahwa komunikasi sudah berjalan dengan baik diantara
atasan juga bawahan dari segi komunikasi internal.
2) Komunikasi Eksternal
Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang
berlangsung antara organisasi atau perusahaan dengan pihak
masyarakat atau public yang diluar organisasi atau
perusahaan tersebut. Dalam hal ini adalah komunikasi
antara agen pelaksana dengan masyarakat dengan
sosialisasi. Hal ini di ungkapkan oleh I5 :
“Sebenarnya tidak hanya tidakan saja namun juga sosilaisasi juga sangat penting untuk diberikan sebagai informasi dan pengetahuan bagi masyarakat. Walaupun para dinas sudah melakukakan yang terbaik dalam pelaksanaan dan juga tindakannya, namun jika sebelumnya tidak disosialisasikan terlebih dahulu hasilnya akan nihil. Tidak ada bantuan dari masyarakat sehingga hal ini menjadi pekerjaan sepihak saja, sedangkan ini untuk kepentingan bersama. Sejauh ini saya kurang dan belum mengetahui kalau ada salah satu pelaksana yang sudah mensosialisakian perda mengenai K-3 ini ke masyarkat bahkan dari pihak kami sendiri mengingat kami hanya sebagai penindak saja dan biasanya sejenis baliho atau
126
papan pengumuman sudah disediakan dari pihak lain”. (Wawancara oleh Bpk Bambang Gartika Toyib selaku Kabid Penegakan Satpol-PP Kota Serang pada tanggal 27 November 2015 jam 10:53 WIB di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang)
Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa
para agen pelaksana yang terlibat sejauh ini belum ada yang
mengeluarkan himbauan atau pemberitahuan umum
mengenai K-3 untuk masyarakat. Tanpa sosialisasi
pelaksanaan kebijakan apapun tidak akan berhasil karena
ada pihak yang tidak tahu mengenai kebijakan tesebut.
Melihat kebijakan atau peraturan daerah ini dikeluarkan
untuk tujuan dan menyangkut kepentingan orang banyak.
Hal yang sama juga di ungkapkan oleh I4 :
“Untuk sosilisasi secara umum sepertinya sudah, sedangkan sepengetahuan kami sudah mensosiliasasikan perda K-3 ini ke tiap-tiap kelurahan, karena Kota Serang ini memiliki 66 Kelurahan di 6 Kecamatan maka penyuluhan atau sosialisasi mengenai K-3 ini dilakuakan di 10 Kecamatan seetiap tahunnya secara berkala hingga merata…”. (Wawancara oleh Bpk Wasid selaku Kasi Operasional dan Angkutan Kebersihan Kota Serang pada tanggal 26 November 2015 jam 10:45 WIB di Kantor Bidang Kebersihan Kota Serang – DTK Kota Serang)
Hal yang sama juga di ungkapkan oleh I2-2:
“Sosialisasi selama ini kita sudah lakukan di tiap-tiap Kecamatan yang ada di Kota Serang. Kita lakukan secara berkala dan merata. Kalau untuk sosialisasi secara umum ditempat umum sepertinya belum ada, tetapi mungkin ada yang
127
sudah memasang balihonya di tempat-tempat strategis. Kalau sosialisasi media kita focus terhadap fasilitas yang ada di alun-alun. Karena sosialisasi melalui kecamatan sudah cukup untuk memeberitahukannya kepada masyarakat karena pendekatannya lebih aktif …” (Wawancara oleh Bpk Sumardi selaku Sarana dan Prasarana Olahraga Dispora Kota Serang pada tanggal 11 Desember 2015 jam 11:49 WIB di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang)
Dari hasil wawancara diatas dapat kita lihat bahwa
sejauh ini sosialisasi mengenai perda K-3 sudah dilakukan
di tiap-tiap Kecamatan yang ada di Kota Serang. Dengan 66
Kelurahan di 6 Kecamatan sosialisasi dilakukan dengan 10
kelurahan terlebih dahulu secara berkala dan merata hingga
selesai. Namun untuk sosliasasi media seperti baliho, papan
pengumuman atau selembaran belum ada agen pelaksana
yang melakukannya. Hal ini juga diungkapkan oleh I1-2:
“Sosialisasi secara media sepertinya belum, tidak ada papan petunjuk atau larangan yang ada di alun-alun Timur Kota Serang, balik lagi kepada masyarakat untuk tetap menjaga keberrsihan dan ikut merawat fasilitas yang tersedia. Tanpa himbauan pun saya rasa masyarakat juga sudah mengetahuinya” (Wawancara oleh Bpk. M. Fajri selaku Prasarana Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang, Pada tanggal 17 November 2015, jam 12:50 WIB di Kantor Bidang Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang)
Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa
sosialisasi secara media seperti papan petunjuk atau papan
larangan belum dilakukan oleh para pelaksana. Kesadaran
masyarakat sangat diperlukan ketika kekurangan dalam
128
implementasi kebijakan terjadi, untuk ikut menjaga dan
juga merawat fasilitas yang tersedia tanpa adanya
himbauan.
Hal yang sama diungkapkan oleh I6-2 :
“Saya datang kesini untuk jogging, alun-alun ini sebenarnya sudah cukup bagus akan tetapi kurang papan-papan petunjuk dan larangan saja, sedangkan untuk fasilitas yang sudah bertahun-tahun dibiarkan begitu saja yaitu kolam ini, yang penuh dengan lumut dan juga sampah. Dan saya baru mengetahui tentang K-3 ini setelah di jelaskan oleh anda…” (wawancara oleh Ayatullah Humaini tanggal 11 November 2015 jam 18.38 WIB di Alun-alun Timur Kota Serang) Dari hasil wawancara pengunjung alun-alun Timur
Kota Serang yang bernama Ayatullah Humaini yang datang
dengan tujuan untuk olahraga di alun-alun Timur Kota
Serang, menurutnya fasilitas yang ada tidak terawat salah
satunya yaitu kolam yang ada di tengah alun-alun Timur
Kota Serang yang penuh dengan sampah dan berlumut. Dan
baru mengetahui tentang Perda K-3 setelah dijelaskan oleh
peneliti. Berikut adalah gambaran keadaan kolam yang ada
di alun-alun Timur Kota Serang.
129
Gambar 4.5
Keadaan Kolam yang ada di Alun-alun Timur
Kota Serang
Gambar diatas diambil oleh peneliti pada saat siang
hari di alun-alun Timur Kota Serang. Karena pada saat
malam hari sangat minim pencahayaan sehingga air dalam
kolam tersebut jarang terlihat. Kondisi dari kolam ini sudah
berlangsung kurang lebih selama dua tahun. Dengan kondisi
air mancur yang sudah tidak berfungsi lagi dan air yang
berubah warna menjadi warna hijau kekuning-kuningan
karena lumut dan sampah yang ada disana.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh I6-4 :
“Saya datang kesini untuk rekreasi menemani saudara, fasilitas disini sudah cukup banyak namun kurang perawatannya saja dan kurang lebar. Saya pernah dengar soal K-3 tetapi bukan mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan melainkan soal keselamatan. Saya baru mengetahui jika ada perda seperti itu, tidak ada sosialisasinya sama sekali. Papan pemberiahuan ataupun balihonya saya tidak pernah lihat…” (Wawancara oleh Bulzam Firdad pada tanggal 30 November 2015 jam 17.15 WIB di Alun-alun Timur Kota Serang)
130
Dari hasil wawancara oleh Bulzam Firdad yang
datang ke alun-alun untuk rekreasi mengatakan bahwa
fasilitas yang ada di alun-alun sudah cukup baik namun
kurang perawatan dan juga alun-alun yang kurang luas. Ia
mengatakan bahwa belum pernah mendengar mengenai K-3
Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan yang ia tahu K-3
mengenai keselamatan saja karena berprofesi sebagai helper
safety, dan belum pernah melihat sosialisasi media
mengenai Perda Kota Serang mengenai K-3 Lingkungan.
Dari wawancara peneliti tersbut diketahui bahwa
komunikasi internal para agen pelaksana sudah cukup baik
mulai dari karyawan dengan karyawan, atasan dengan
bawahan, maupun atasan dengan atasan. Kendalanya yang
ditemukan yaitu komunikasi antar atasan yaitu pemimpin
organisasi atau pelaksana dengan pemerintah daerah.
Sedangkan untuk komunikasi eksternal dalam hal ini adalah
sosialisasi media dari banyaknya agen pelaksana yang
terlibat belum ada satupun pelaksana yang mengeluarkan
atau membuat sosialisasi melaui media. Sejauh ini sosilisasi
yang dilakukan dengan cara penyuluhan ditiap-tiap
Kelurahan yang ada di Kota Serang secara berkala.
Namun nyatanya sosialisasi tersebut masih sangat
minim diketahui oleh masyarakat hingga saat ini. Tidak
131
adanya sosialisasi melalui media membuat masyarakat
awam tidak tahu mengenai Perda dan K-3 itu sendiri.
Sosialisasi media juga sangat penting mengingat
masyarakat yang datang ke Kota Serang dan juga alun-alun
Timur Kota Serang tidak hanya dari penduduk lokal saja
namun juga pengunjung dan pendatang dari luar Kota
Serang. Dalam hal ini setiap kebijakan harus bisa
diberitahukan dan dipahami oleh seluruh lapisan
masyarakat tidak hanya masyarakat lokal saja namun juga
pendatang dari daerah lain sehingga mereka bisa ikut
berpartisipasi dalam mensukseskan perda di wilayah
tersebut.
4.2.2.5 Sikap Para Pelaksana
Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana
kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan
implementasi kebijakan public. Sebaliknya, penerimaan yang
menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan
diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan
kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar
terhadap kebehasilan implementasi kebijakan. Hal ini seperi yang
diungkapkan oleh I1-1:
132
“Untuk Perda Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai K-3 ini saya rasa semua pihak setuju dengan kebijakan tersebut, kerena manfaatnya juga dapat kita rasakan bersama…” (Wawancara oleh Bpk. Abdul Khodir selaku Kasi Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang, Pada tanggal 8 Oktober 2015, jam 11:35 WIB di Kantor Bidang Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang)
Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa para agen
pelaksana yang terlibat dalam perda K-3 ini setuju dengan
kebijakan tersebut, karena manfaatnya dapat dirasakan bersama.
Dalam hal ini tidak hanya sikap menerima dan menolak dari
para agen pelaksana saja. Namun juga dilihat dari kemampuan
pegawai dalam menjalankan tugas, pemahaman pelaksana
kebijakan dan juga mengetahui harapan yang ingin dicapai
bersama.
1) Kemampuan Pegawai
Dalam hal ini kemampuan pegawai sangatlah
penting untuk dapat melaksanakan tugas yang diberikan
agar berjalan lancar dan tepat sasaran. Hal ini disampaikan
oleh I6-1 :
“Kami menempatkan orang-orang yang cukup kompeten untuk masalah kebersihan, jadi tiap tim pembersih ini mempunyai mentor yang bertanggung jawab langsung atas anak buahnya di lapangan termasuk juga di alun-alun Timur Kota Serang ada tim pembersih kami disana…” (Wawancara oleh Bpk Wasid selaku Kasi Operasional dan Angkutan Kebersihan Kota Serang pada tanggal 26 November 2015 jam 10:45 WIB di Kantor Bidang Kebersihan Kota Serang – DTK Kota Serang)
133
Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui
bahwa Dinas Kebersihan memliliki tim pembersih dan
untuk setiap timnya mempunyai mentor yang bertanggung
jawab langsung kepada anak buahnya termasuk juga tim
pembersih yang ada di alun-alun Timur Kota Serang. Hal
ini juga ditanggapi oleh I7:
“Kami bekerja setiap hari, mulai dari jam 14:00 WIB hingga sore sekitar jam 16:00 WIB. Walaupun cuaca hujan kami tetap kerja. Untuk upah, kami dibayar sebesar Rp 1juta per bulannya, karena kita PHL jadi jika tidak bekerja, tidak akan bisa mendapatkan gaji”. (Wawancara oleh Hasan (Tim Penyapu/Pembersih Bidang Kebersihan Kota Serang), pada tanggal 02 Februari 2016, jam 13:38 WIB di Alun-alun Timur Kota Serang)
Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa
Tim Pembersih dari Bagian Kebersihan Kota Serang
bekerja setiap harinya untuk membersihkan dan menyapu
dalam alun-alun Timur mulai dari 14:00 WIB hingga 16:00
WIB, walapun cuaca turun hujan mereka tatap bekerja.
Upah yang diterima oleh PHL setiap bulannya adalah
sebesar Rp 1 juta rupiah, karena tim pembersih adalah PHL
jika mereka tidak bekerja maka tidak akan mendapatkan
upah.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh I2-1 dan I1-2 :
“Kami memiliki tim kontroling atau monitoring untuk mengecek fasilitas yang menjadi tanggung jawab kai di alun-alun Timur Kota Serang, jadi
134
tim monitoring kami ini akan melaporkan keadaan yang ada disana dan melaporkannya…” (Wawancara oleh Bpk Amirul Mukminin pada tanggal 19 November 2015, jam 13:49 WIB di Kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang)
Sedangkan menurut I1-2 :
“Tim perawatan dari kami biasanya akan melaporkan kondisi yang ada disana apa saja yang rusak, yang perlu diganti dan dibersihkan. Untuk fasilitas yang rusak tim kami juga akan melaporkannya pada yang bertanggunng jaawab dalam pengelolaannya yaitu Dispora…”. (Wawancara oleh Bpk. M. Fajri selaku Prasarana Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang, Pada tanggal 17 November 2015, jam 12:50 WIB di Kantor Bidang Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang)
Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui
bahwa kemampuan pegawai yang dimiliki oleh para agen
pelaksana sudah cukup baik. Masing-masing pelaksana
juga memiliki tim dan kelompok khusus untuk
membersihkan, merawat dan memonitoring keadan yang
ada di alun-alun Timur Kota Serang
2) Pemahaman Pelaksana kebijakan
Pemahaman pelaksana kebijakan penting dimiliki
oleh tiap agen pelaksana dalam melaksanakan dan
menjalankan tugasnya. Hal yang sana juga diungkapkan
oleh I4 :
“Memahami perda yang telah dibuat akan membantu pelaksanaan implementasi perda, dalam kondisi ini semua lapisan terutama para
135
agen pelaksna perda ini harus mengerti…” (Wawancara oleh Bpk Wasid selaku Kasi Operasional dan Angkutan Kebersihan Kota Serang pada tanggal 26 November 2015 jam 10:45 WIB di Kantor Bidang Kebersihan Kota Serang – DTK Kota Serang)
Dari hasil wawancara tersebut dapat kita diketahui
bahwa pemahaman sangatlah penting untuk membantu
pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Hal yang sama
juga diungkapkan oleh I5 :
“Setiap peraturan atau kebijakan yang sudah dibuat kami pasti selalu dapat mengetahui apa saja isi dari kebijakan tersebut dan tujuan dari kebijakan tersebut, tidak hanya kami saja namun kami juga memberikan informasi tersebut kepada bawahan kami yang berada di lapangan agar dapat mengkondisikan situasi khususnya di alun-alun, karena biasanya ada saja PKL yang membandel dari relokasi sebelumnya… “ (Wawancara oleh Bpk Bambang Gartika Toyib selaku Kabid Penegakan Satpol-PP Kota Serang pada tanggal 27 November 2015 jam 10:53 WIB di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang)
Dari hasil wawancara di tersebut dapat kita ketahui
bahwa setiap kebijakan yang telah di buat oleh pemerintah
akan diinformasikan dan diberitahukan kepada anggota
lapangan agar dapat mengkondisikan sesuai dengan perda
yang berlaku terutama di kawasan alun-alun yang sering
menjadi lahan PKL yang membandel.
136
3) Harapan yang dimiliki agen pelaksana
Harapan-harapan yang dimiliki oleh para agen
pelaksana untuk mensukseskan perda sangatlah penting.
Karena untuk tujuan yang sama diperlukan harapan dan
usaha yang sesuai dan sejalan. Seperti yang di ungkapkan
oleh I1-1 :
“Harapan kami semoga tahun depan kami dapat merealisasikan pos jaga pertamanan untuk mengawasi taman yang ada di alun-alun Timur Kota Serang agar keindahan alun-alun tetap terjaga dan juga penambahan trotoar untuk sekitar tugu dan alun-alun Barat agar lebih rapih”. (Wawancara oleh Bpk. Abdul Khodir selaku Kasi Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang, Pada tanggal 8 Oktober 2015, jam 11:35 WIB di Kantor Bidang Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang) Dari hasil wawancara tersebt dapat kita lihat bahwa
harapan dari Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman
Kota Serang memiliki tujuan yang sama dengan tujuan dari
perda Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban,
Kebersihan dan Keindahan (K-3) di alun-alun Timur Kota
Serang. Untuk menambahkan pos jaga dan juga trotoar
untuk mengawasi dan menjaga keindahan yang ada di alun-
alun Timur Kota Serang. Hal yang sama diungkapkan oleh
I5:
“Semoga tidak hanya pelaksana saja yang ikut menjaga dan mensukseskan kebijakan ini, namun juga dukungan dan keikutsertaan masyarakat dalam mengontrol lingkungan agar tidak
137
bertindak yang tidak sesuai dengan peraturan. Karena control masyarakat sangatlah berperan untuk menekan para pelanggar peraturan” (Wawancara oleh Bpk Bambang Gartika Toyib selaku Kabid Penegakan Satpol-PP Kota Serang pada tanggal 27 November 2015 jam 10:53 WIB di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang) Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa
harapan dari penegak kebijakan yaitu tidak hanya pelaksana
kebijakan saja yang menjaga dan mensukseskan kebijakan.
Namun juga dukungan dari masyarakat dalam mengontrol
lingkungan agar tidak melakukan pelanggaran. Karena
control masyarakat sangat berperan untuk menekan para
pelanggar peraturan. Hal ini juga diungkapkan oleh I3:
“Harapan untuk kebijakan ini agar semua para pelaksana dapat saling berkoordinasi dengan baik dalam menangani alun-alun Timur Kota Serang. karena alun-alun ini juga termasuk salah satu icon Kota Serang jadi kita harus menjaga dan merawatnya sebaik mungkin, sebagai salah satu tujuan untuk mensukseskan Perda K-3” (Wawancara oleh Bpk Sigit Julian selaku Kasi DTK Kota Serang pada tanggal 25 November 2015, jam 11:17 WIB di Dinas Tata Kota – Kota Serang.)
Dari hasil wawancara peneliti dapat diketahui
bahwa harapan DTK untuk kebijakan ini agar semua agen
pelaksana dapat saling berkoordinasi dengan lebih baik lagi
dalam menangani alun-alun Timur Kota Serang. Semua
pihak ikut merawat dan juga menjaga fasilitas yang sudah
138
tersedia untuk mensukseskan tujuan dari Perda K-3. Hal ini
juga di tanggapi oleh I4:
“Semoga pemerintah juga dapat membantu kami dalam mensukseskan perda ini, dengan melihat kendala-kendala dan segala kekuranganya. Karena bagaimanapun kami juga ingin mensukseskan peraturan ini dengan menciptakan lingkungan yang sehat dan juga bersih seperti slogan dari Kota Serang” (Wawancara oleh Bpk Wasid selaku Kasi Operasional dan Angkutan Kebersihan Kota Serang pada tanggal 26 November 2015 jam 10:45 WIB di Kantor Bidang Kebersihan Kota Serang – DTK Kota Serang)
Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa
pemerintah juga harus ikut serta dalam membantu
pelaksanaan dan mensukseskan Perda yang sudah dibuat
dengan melihat kendala dan kekurangan para pelaksana.
Karna para agen pelaksana juga ingin mensukseskan dan
mewujudkan Perda tersebut untuk menciptakan lingkungan
yang sehat dan juga bersih seperti slogan Kota Serang.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh I2-2 :
“Kami berharap masyarat mau ikut bekerja sama dalam menjaga kebesihan dan mensukseskan tujuan perda K-3 ini, karena di alun-alun Timur banyak masyarakat yang datang tidak hanya berasal dari Kota Serang saja namun juga dari kota lain, mengingat alun-alun manjadi icon Kota Serang dibutuhkan kerjasama untuk mencapai tujuan perda ini seperti visi dari Bapak Walikota Kota Serang”. (Wawancara oleh Bpk Sumardi selaku Sarana dan Prasarana Olahraga Dispora Kota Serang pada tanggal 11 Desember 2015 jam 11:49 WIB di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang)
139
Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui
bahwa harapan yang sama untuk mencapai tujuan perda K-3
sebagai salah satu perwujudan dari visi Kota Serang.
Diperlukan kerjasama dengan masyarakat agar dapat
mensukseskan tujuan bersama. Berikut gambaran alun-alun
Timur Kota Serang sebagai icon Kota Serang :
Gambar 4.6
Gardu Alun-alun Timur Kota Serang
Gambar diatas diambil oleh peneliti di alun-alun
Timur Kota Serang. Gambar tersebut merupakan gardu
alun-alun Timur Kota Serang dan sebagai salah satu icon
Kota Serang yang dikenal oleh pengunjung dari luar Kota
Serang. Hal ini juga diungkapkan oleh I7:
“Harapan saya untuk kedepannya semoga masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan, ikut menjaga kebersihan dan juga keindahan alun-alun. dan prasarana kebersihannya juga ditambah agar kami bisa menyelesaikan tugas dengan lebih cepat” (Wawancara oleh Hasan (Tim Penyapu/Pembersih Bidang Kebersihan Kota
140
Serang), pada tanggal 02 Februari 2016, jam 13:38 WIB di Alun-alun Timur Kota Serang)
Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui
bahwa harapan tim pebersih yang ada di alun-alun tidak
jauh berbeda dengan pelaksana lainnya. Agar masyarakat
ikut turut serta menjaga kebersihan alun-alun dan juga
penambahan sarana untuk mengefisienkan waktu.
Hal ini juga diungkapkan oleh I6-6 :
“Saya datang kesini untuk berolahraga, saya sering kesini saat malam hari bersama-sama teman saya untuk bermain basket. Harapan saya untuk alun-alun kedepannya semoga lebih diperhatikan lagi fasilitasnya, diperluas lagi lahannya karena saat malam Minggu lebih banyak lagi masyarakat yang datang dan penambahan pencahayaan di lapangan dan juga di area kolam yang saat ini kondisinya semakin memprihatinkan karena beberapa ubinnya retak-retak”. (Wawancara oleh Gilang Senja Tanggal 30 November 2015, Jam 18.45 WIB di Alun-alun Timur Kota Serang)
Dari hasil wawancara dengan pengunjung alun-alun
Timur Kota Serang mengatakan bahwa harapannya untuk
alun-alun Timur Kota Serang kedepannya dapat lebih
memperhatikan lagi fasilitas-fasilitas yang teah disediakan,
memperluas lahan alun-alun karena pada saat hari libur
akan lebih banyak lagi masyrakat dan pengunjung yang
akan datang, dan juga penambahan pencahayaan untuk
lapangan dan juga sekitar kolam karena sangat gelap saat
malam hari, dan pembenahan keramik-keramik yang sudah
141
mulai retak-retak karena dapat membahayakan pengunjung.
Berikut adalah gambaran tempat duduk taman yang tersedia
di alun-alun Timur Kota Serang.
Gambar 4.7
Gambaran Tempat Duduk Taman yang ada di Alun-
alun Timur Kota Serang
Gambar diatas diambil oleh peneliti di alun-alun
Tiur Kota Serang. Dari gambar ini terlihat jelas bagaimana
kondisi dari tempat duduk taman yang mulai retak bahkan
beberapa ubin disana sudah tidak berada di tempatnya.
Kondisi ini juga semakin memprihatinkan karena
kurangnya pencahayaan saat malam hari.
Harapan yang sama juga diungkapkan oleh I6-5 :
“Saya datang kesini untuk rekreasi, harapan saya kedepan untuk alun-alun Timur Kota Serang ini semoga dapat menyediakan tempat sampah diluar alun-alun karena saya sempat kebingungan membuang tempat es dan puntung rokok saat diluar, dan penempatan fasilitasnya semoga lebih terkoordinir lagi karena sepertinya kurang tepat jika alat olahraga ini ada diatas tribun berkeramik” (Wawancara oleh Akhmad Atqo
142
tanggal 30 November 2015, jam 19.10 WIB di Alun-alun Timur Kota Serang) Dari hasil wawancara oleh Akhmad Atqo
mengatakan bahwa harapannya untuk alun-alun kedepan
yaitu dapat membuat tempat sampah diluar alun-alun,
karena sebagian masyrakat maupun pengunjung lainnya
mengalami kesulitan menemukan tempat sampah dan
membuang sampah milik mereka yang akhirnnya dibuang
sembarangan. Dan fasilitas olahraga yang baru saja
diberikan penempatannya kurang tepat karena berada di
tribun yang berkeramik, yang biasanya disana banyak
digunakan pengunjung yang bemain laptop dan internetan.
Alat tersebut dapat membuat keramik-keramik menjadi
tidak kuat penopang dan retak.
Hal ini ditanggapi oleh I2-2:
“Untuk alat olahraga yang baru, alat olahraga yang ada di tribune itu adalah hibahan dari BPJS Serang. Kami kira mereka ingin memberikan alat-alat outdoor. Namun ternyata alat-alat indoor, yang kemudian kami letakkan disana untuk menjaganya agar tetap terawat dan tidak cepat rusak terkena hujan dan panas matahari” (Wawancara oleh Bpk Sumardi selaku Sarana dan Prasarana Olahraga Dispora Kota Serang pada tanggal 11 Desember 2015 jam 11:49 WIB di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang)
Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa
alat olahraga baru yang diberada di tribune alun-alun Timur
143
Kota Serang merupakan hibahan dari BPJS Serang, untuk
menjaga alat-alat olahraga indoor tersebut agar tidak cepat
rusak karena hujan dan panas matahari oleh karena itu
ditempatkan di tribune. Berikut gambaran fasilitas olahraga
yang ada di tribune alun-alun Timur Kota Serang:
Gambar 4.8
Fasilitas Olahraga dari BPJS Serang
Gambar diatas diambil oleh peneliti di alun-alun
Timur Kota Serang. Dari gambar diatas dapat diketahui
bahwa fasilitas alat olahraga dari BPJS diletakkan diatas
tribune alun-alun Timur Kota Serang yang sering digunakan
pengunjung untuk bermain laptop.
Dapat dilihat dari analisis wawancara peneliti bahwa
kemampuan pegawai sudah sangat cukup untuk
melaksanakan Perda K-3 ini, pemahaman pelaksana
kebijakan oleh para agen pelaksana juga sudah dipahami
dan dimengerti oleh seluruh pegawai dan juga pelaksana
144
lainnya. Harapan para agen pelaksana juga sudah sesuai
dengan visi Kota Serang dan juga tujuan dari Perda K-3.
Dalam hal ini sikap para pelaksana merespon dengan baik
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010
Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) di
alun-alun Timur Kota Serang.
Namun ada beberapa aspek yang mungkin masih
luput dari perhatian para pelaksana yang juga dampaknya
dirasakan oleh beberapa masyarakat dan pengunjung karena
mereka yang secara langsung merasakan. Harapan
masyarakat juga sejalan dengan harapan para pelaksana
untuk mewujudkan keindahan dan juga kenyamanan ruang
public dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10
Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan
(K-3) di Alun-alun Timur Kota Serang.
4.2.2.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik
Upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi
lingkungan eksternal yang kondusif. Lingkungan Sosial, Ekonomi
dan Politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari
kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Hal ini diungkapkan
juga oleh I4 :
145
“Kendala dari lingkungan ekternal lebih banyak ke masyarakatnya. Kebanyakan yang kurang dan tidak ingin bekerjasama dalam penertiban dan juga kurang peka terhadap lingkungan”. (Wawancara oleh Bpk Wasid selaku Kasi Operasional dan Angkutan Kebersihan Kota Serang pada tanggal 26 November 2015 jam 10:45 WIB di Kantor Bidang Kebersihan Kota Serang – DTK Kota Serang)
Dari wawancara tersebut dapat kita lihat bahwa kendala
ekternal lebih banyak kepada masyarakat yang tidak mau dan
kurang berkerjasama dalam penertiban dan juga menjaga
keindahan. Sebagaimana yang telah di atur dalam Peraturan Daerah
Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai K-3 dalam
larangannya pada pasal 29. Banyak masyarakat yang melakukan
larangan dari perda tersebut. Hal ini di tanggapi oleh I1-1:
“Pengaruh dari lingkungan politik sepertinya tidak ada untuk alun-alun Timur Kota Serang, kalau untuk dukungan dari lingkungan sosial sendiri lebih banyak bagaimana cara masyarakat ikut bekerjasama untuk mensukseskan kebijakan ini, karena kebijakan ini di buat juga untuk kemajuan masyarakat”. (Wawancara oleh Bpk. Abdul Khodir selaku Kasi Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang, Pada tanggal 8 Oktober 2015, jam 11:35 WIB di Kantor Bidang Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang)
Dari hasil wawancara peneliti diketahui bahwa pengaruh
dari lingkungan politik sepertinya tidak ada untuk alun-alun Timur
Kota Serang ini mengingat alun-alun Timur digunakan untuk ruang
terbuka public, sedangkan untuk dukungan sosial lebih banyak
tertuju pada para pengunjung alun-alun untuk ikut bekerjasama
mensukseskan kebijakan tersebut. Karena perda tersebut di buat
146
untuk kemajuan masyarakat. Hal yang sama juga ditanggapi oleh
I2-1:
“Dukungan dan juga tanggapan dari lingkungan sosial sangatlah berperan dalam hal ini,suatu kebijakan tidak akan sempurna jika masyarakatnya tidak ikut berkerjasama. Dalam hal ini masyrakat masih kurang bekerjasama. Sedangkan untuk lingkungan ekonomi dan politik bisa dilihat sendiri dalam ruang lingkup kebijakan dari perda tersebut” (Wawancara oleh Bpk Amirul Mukminin pada tanggal 19 November 2015, jam 13:49 WIB di Kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang)
Dari hasil wawancara diketahui bahwa dukungan dan juga
tanggapan dari lingkungan sosial sangatlah berperan, suatu
kebijakan tidak akan bisa sempurna jika masyarakatnya tidak ikut
bekerjasama. Namun dalam hal ini masyarakat masih kurang
bekerjasama, sedangkan untuk lingkungan politik dan juga
ekonomi bisa dilihat dalam ruang lingkup kebijakan tersebut.
Hal yang sama juga dikatakana oleh I5 :
“Untuk dukungan dari lingkungan sudah cukup baik, walaupun masih saja banyak masyarakat yang egois dan tidak peduli. Di alun-alun ini ada banyak sekali masyarakat yang datang, dimana ada orang berkumpul disana pasti ada PKL, dan PKL-PKL ini jika dibiarkan akan terus menjamur keberadaannya, mau ditertibkan seperti apapun jika masih ada yang membeli dan ada konsumen yang mendatangkan untung PKL ini tidak akan jera akibatnya datang lagi terus seperti itu walaupun sudah ditertibkan. Masyarakat juga seharusnya dalam hal ini bisa ikut bekerjasama untuk mengatasi hal tersebut..”. (Wawancara oleh Bpk Bambang Gartika Toyib selaku Kabid Penegakan Satpol-PP Kota Serang pada tanggal 27 November 2015 jam 10:53 WIB di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang)
147
Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa
dukungan lingkungan sosial dari masyarakat masih kurang. Dalam
hal ini permasalah yang terjadi akibat kurangnya kerjasama
masyarakat dengan para pelaksana menyebabkan kesemerautan
PKL-PKL yang datang untuk berjualan di alun-alun Kota Serang
hal ini menyebabkan berkurangnya estetika keindahan pada alun-
alun Timur Kota Serang. Dan juga banyaknya timbunan sampah
akibat transaksi jual beli oleh para pembeli dan pedagang PKL
membuat alun-alun Timur menjadi kotor. Hal yang sama
diungkapkan oleh I2-1:
“Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saya rasa saat ini sudah cukup, sering kita melakukan control atau cek alat-alat yang ada disana. Tinggal bagaimana masyarakat menggunakannya saja”. (Wawancara oleh Bpk Amirul Mukminin pada tanggal 19 November 2015, jam 13:49 WIB di Kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang)
Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa untuk
saat ini kebutuhan masyarakat atas ruang public sudah cukup
terpenuhi. Dari pihak Dispora sering melakukan kontrol atau cek
alat-alat yang ada di alun-alun, selebihnya bagaimana masyarakat
menggunakan fasilitas yang sudah tersedia.
Hal ini juga diungkapkan oleh I5 :
“Perda K-3 ini sangat banyak manfaatnya tidak hanya bagi kami saja namun juga bagi masyarakat, kami menyediakan sarana umum dan juga fasilitas public untuk memenuhi kebutuhan mereka, seharusnya mereka juga ikut bekerjasama dengan merawat dan menjaga fasilitas yang ada. Karena mereka butuh maka kami
148
sediakan” (Wawancara oleh Bpk Bambang Gartika Toyib selaku Kabid Penegakan Satpol-PP Kota Serang pada tanggal 27 November 2015 jam 10:53 WIB di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang)
Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa dari Perda K-
3 ini sangatlah banyak manfaatnya tidak hanya untuk para
pelaksana kebijakan saja namun juga bagi masyarakat dan Kota
Serang.
Dapat dilihat dari wawancara peneliti bahwa kurangnya
lingkungan sosial yang mendukung membuat perda ini sulit
dilaksanakan. Kurang kesadaran masyarakat untuk peduli
lingkungan dan minimnya rasa kepimilikan akan penggunaan
fasilitas public ini membuat K-3 di alun-alun Timur Kota Serang
menjadi sulit terlaksana. Pemerintah telah menyediakan fasilitas
secara geratis dan juga dalam rangka memenuhi kebutuhan
masyarakat akan adanya RTH, ruang public, dan juga rekreasi.
Sudah suatu keharusan bagi masyarakat agar ikut turut serta
bekerjasama dan saling menjaga unutk mewujudkan visi Kota
Serang yang indah dan bersih.
4.3 Pembahasan
Pembahasan merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang di
dapatkan peneliti di lapangan. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori Van
Meter dan Van Horn. Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10
Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan pada Pasal 29d,
149
di Kawasan Alun-alun Timur Kota Serang belum maksimal, setelah
melakukan penelitian di lapangan dapat dilihat dari :
1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan pada
dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian suatu
kebijakan. Implementasi suatu kebijakan bisa menjadi gagal ketika
para pelaksana tidak menyadari dan memahami standar dan tujuan
kebijakan. Dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun
2010 mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, sejauh ini para
agen pelaksana kebijakan telah memahami isi dan tujuan yang ingin
dicapai dalam kebijakan tersebut. Semua pelaksana terkait telah
berupaya semaksimal mungkin dalam mewujudkan tujuan yang dapat
memberikan manfaat dan kenyamanan untuk masyrakat. Namun
karena terbenturnya wilayah wewenang seperti alun-alun Barat yang
masih dipegang oleh Kabupaten Serang dan alun-alun Timur Kota
Serang yang berdampingan membuat para pelaksana kebijakan
menemukan kesulitan dalam upaya tindakannya. ketidak sinambungan
antar pelaksana dalam pencapaian tujuan bersama juga menjadi
habatan dalam mensukseskan Perda tersebut.
2. Sumber daya yang digunakan. Suber daya tidak hanya terbatas pada
sumber daya manusia saja namun juga sumber daya financial dan
waktu. Kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai
dan kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya terebut agar tidak
menghambat pelaksanaan perda. Untuk mendukung pelaksanaan
150
kebersihan Dinas Tata Kota – Kota Serang Bidang Kebersihan masih
sangat minim sarana dan prasarana yang hanya mempunyai 8 Arm
Roll untuk mengangkut sampah dari seluruh Kota Serang termasuk
Alun-Alun Barat dan alun-alun Timur Kota serang. Jumlah ini sangat
sedikit mengingat pertumbuhan penduduk Kota Serang yang semakin
bertambah. Sedangkan untuk berpatroli penindakan dalam Peraturan
Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 pada pasal 29 Satpol-PP
Kota Serang hanya mempunyai 3 unit mobil patroli, dan 1 unit
Dalmas Saja. Selain prasarana yang minim Satpol-PP Kota Serang
juga kekurangan SDM untuk membagi timnya dalam berpatroli
dibeberapa titik termasuk alun-alun Timur kota Serang.
3. Karakteristik organisasi pelaksana. Implementasi kebijakan akan
sangat di pengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen
pelaksananya. Karena beberapa kebijakan menuntut pelaksana yang
ketat dan disiplin untuk mencapai keberhasilan dari kebijakan tersebut.
Sejauh ini para agen pelaksana yang terlibat dalam Peraturan Daerah
Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 mengenai Ketertiban, Kebersihan
dan Keindahan (K-3) pada pasal 29 sudah cukup tepat. Dengan
struktur organisasi yang sederhana dapat menyentuh ke sasaran
kebijakan tersebut. Namun tanggung jawab para pelaksana dalam porsi
masing-masing tindakan belum cukup maksimal. Karena banyak
melibatkan beberapa para agen pelaksana untuk Perda (K-3) di
kawasan alun-alun ini sehingga beberapa pelaksana yang tidak
151
melakukan tanggung jawabnya dengan baik akan sedikit banyak
tertutupi dengan pelaksana lainnya yang melakukan tanggung
jawabnya dengan maksimal. Selain itu pelaksana penegakan sanksi
terhadap Peraturan Daerah Kota Serang masih lemah, Satpol-PP Kota
Serang masih belum berani menindak secara langsung sesuai sanksi
yang berlaku terhadap masyrakat yang melanggar aturan.
4. Sikap Para Pelaksana. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen
pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan
implementasi kebijakan public. Sikap mereka dipengaruhi oleh
pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh
kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasi dan
kepentingan pribadinya. Kemampuan para pegawai pelaksana yang
cukup bagus dalam pemahaman kebijakan Perda (K-3) membuat
implementasi dapat dijalankan dengan tepat. Namun beberapa
pelaksana banyak yang melakukan dengan caranya sendiri yang
kurang sistematis. Seperti penyediaan Tempat Pembuangan Sampah
(TPS) yang tidak sesuai dengan wilayah alun-alun Timur Kota Serang.
Dapat dilihat keberadaan TPS hanya berada di dalam alun-alun saja
namun disepanjang jalan protokolnya tidak ada TPS, dari Dinas
Kebersihan sendiri kekurangan penyediaan TPS dan untuk penempatan
TPS itu ditempatkan dari segi estetika saja secara logika dimana
penempatan TPS yang cocok. Ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan
152
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berlaku setiap jarak 50 - 100 meter
sarana maupun bangunan terdapat tempat sampah.
5. Komunikasi antar organisasi. Koordinasi dan komunikasi merupakan
mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik
koordinasi komunikasi diantara pihak-piak yang terlibat dalam
implementasi kebijakan maka kesalahan akan semakin kecil begitu
juga sebaliknya. Komunikasi dalam pelaksanaan Perda (K-3) ini belum
cukup untuk mencapai target dari tujuan kebijakan. Setiap tahun para
agen pelaksana melakukan rapat koordinasi maupun rapat lintas
sektoral yang di pimpin oleh Walikota Kota Serang selama ini
komunikasi yang terjalin rutin hanya kumunikasi internal saja,
komunikasi ini belum cukup baik dalam merealisasikan tujuan perda
dan mensosialisakan pelaksanaannya. Minimnya papan tanda maupun
larangan dan bahkan perda itu sendiri membuat masyarkat menjadi
tidak peka terhadap pelaksanaan kebijakan yang sedang dilakukan.
Sosialisasi yang mereka lakukan selama ini hanya pada tingkat
kelurahan saja, namun untuk sosialisasi di tempat umum seperti baliho
atau papan tanda lainnya mengenai Perda (K-3) para pelaksana saling
melemparkan pendapat dan tanggung jawab kepada pelaksana lainnya.
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Lingkungan sosial, ekonomi,
dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari
kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu upaya
implemntasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal
153
yang kondusif. Sejauh ini lingkungan eksternal belum cukup kondusif.
Dilihat dari keberadaan alun-alun Barat dan alun-alun Timur yang
bersebelahan namun memiliki hak kewenangan yang berbeda.
Walaupun Pemkab Serang telah mendirikan papan himbauan namun
tetap saja alun-alun Barat Kabupaten Serang tampak berbeda dengan
alun-alun Timur Kota Serang, indikasi adanya aparat yang mengambil
keuntungan atau Pungli dari para pelanggar himbauan ini menjadi
hambatan para pelaksan Perda Kota Serang Mengenai (K-3) di
kawasan alun-alun Timur Kota Serang mengalami kesulitan. Ditambah
dengan kondisi beberapa masyarakat yang kurang peduli lingkungan
membuat faktor lingkungan ekternal ini menjadi salah satu
penghambat yang cukup besar dalam mencapai tujuan kebijakan
tersebut.
Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van
Meter & Van Horn karena masalah yang ada dapat disingkronkan
dengan 6 variabel yang ada di dalam teori tersebut. Mulai dari sasaran
dan standar dari kebijakan yang belum jelas, sumber daya yang tidak
memadai, sikap para pelaksana yang memiliki pandangan yang
berbeda-beda untuk keberhasilan Perda, komunikasi anatar organisasi
yang kurang koordinasi, karakteristik agen pelaksana yang berbeda-
beda karena implementor yang terlibat dalam Perda ini cukup banyak,
dan Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang kurang mendukung
dalam keberhasilan Perda.
154
Permasalahan yang terjadi mengenai Analisis Iplementasi
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai
Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan pada Pasal 29 (Studi Kasus
Mengenai Kebersihan dan Keindahan di Kawasan Alun-alun Timur
Kota Serang) dari hasil penelitian dan analisis data peneliti yang akan
di paparkan dalam gambar 4.9 sebagai berikut:
Gambar 4.9
Pola Permasalahan yang Ditemukan Dari Hasil Penelitian
Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa permasalahan dari
Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010
Kurangnya sarana penunjang
Lemahnya pengawasan dan sanksi terhadap pelaksanaan Perda
Kurangnya sosialisasi Perda
Rendahnya tingkat kepedulian Masyarakat
Gambaran Kebesihan dan
Keindahan Alun-alun Timur Kota
Serang
155
Tentang ketertiban, Kebersihan dan Keindahan pada Pasal 29d (Studi Kasus
Mengenai Kebersihan dan Keindahan di Kawasan Alun-alun Timur Kota
Serang) adalah kurangnya sarana penunjang yang menjadi salah satu alasan
yang membuat instansi terkait sulit mengoptimalkan kinerja mereka dan
lemahnya sosialisasi juga pengawasan terhadap pelasanaan perda. Para
instansi sudah berusaha menambahkan armada juga prasarana yang telah
diajukan ke pemerintah daerah setempat namun cenderung ditolak dengan
alasan instansi tersebut kurang memadai. Karena hal tersebut mengakibatkan
masyarakat yang kurang nyaman dan rendahnya kepedulian untuk ikut
menjaga dan mensukseskan kebijakan yang telah dibuat. Sehingga
berpengaruh terhadap kondisi kebersihan dan keindahan alun-alun Timur Kota
Serang sebagai ruang public.
Menurut Presman dan Wildavsky (2006), implementasi sebuah
kebijakan diperlukan konrol urutan tahap dalam sebuah sistem, yang
tujuannya untuk meminimalkan pelanggaran dan memaksimalkan pelaksanaan
kebijakan. Dalam hal ini terkait Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang
Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan pada
Pasal 29, dimana dalam aturan tersebut disebutkan bahwa, mempergunakan
ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum, megotori permukaan jalan,
drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya, berusaha atau berdagang di
trotoar, jalan atau badan jalan, taman jalur hijau yang bukan peruntukannya,
mendirikan kios dan berjualan di trotoar, taman, jalur hijau atau dengan cara
apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan kelengkapan tman, bunga, atau
taan lainnya, berdiri, duduk menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur
156
hijau dan pagar taman dilarang tanpa mendapat izin dari walikota dan atau
pemerintah setempat.
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Ketertiban, kebersihan dan Keindahan pada Pasal 29 ini belum terlaksana
secara maksimal, kurangnya sumber daya, lingkungan ekternal dan lemahnya
pengawasan terhadap pelaksanaan Perda tersebut menghambat sasaran dan
tujuan yang diinginkan.
157
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan temuan lapangan yang telah peneliti paparkan diatas, maka
peneliti menyimpulkan bahwa dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota
Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan
Keindahan (K-3) pada Pasal 29 Studi Kasus Mengenai Kebersihan dan
Keindahan di Kawasan Alun-alun Timur Kota Serang belum dilaksanakan
dengan maksimal. Dikarenakan masih banyaknya hal-hal yang belum sesuai.
Mulai dari pembagian tupoksi dari tiap-tiap agen pelaksana yang terlibat
hingga pengimplementasian perda tersebut di kawasan alun-alun Timur Kota
Serang belum bisa memenuhi penilaian yang baik karena dari hasil pebahasan
peneliti ditemukan beberapa kendala dan usaha yang dilakukan belum mampu
untuk memenuhi enam indikator teori implementasi kebijakan publik. Mulai
dari tahapan dan standar yang belum jelas, kemudian sumber daya yang
kurang untuk mendukung pelaksanaan implementasi, karakteristik organisasi
pelaksana yang beranega ragam, sikap para pelaksana yang mempunyai
pandangan berbeda-beda untuk mencapai tujuan, kurangnya komunikasi dan
juga koordinasi, dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang kurang
mendukung dalam mensukseskan kebijakan.
158
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah di dapatkan mengenai pelaksanaan
Implemntai Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang
Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29d (Studi Kasus
Mengenai Kebersihan dan Keindahan di Alun-alun Timur Kota Serang), maka
peneliti mencoba memberikan saran sebagai masukan untuk pelaksanaan
kebijakan selanjutnya, yaitu :
1. Perlu adanya sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah melalui
media publikasi seperti; selembaran baliho, spanduk, ataupun poster
yang di tempatkan di pinggir jalan ataupun tempat strategis yang
banyak dikunjungi dan dilihat oleh warga masyarakat.
2. Perlunya keberanian dan ketegasan dalam memberikan sanksi
hukuman untuk para pelanggar peraturan sebagaimana yang berlaku
dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang
Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3)
3. Dukungan yang besar dari pemerintah dalam memberikan sarana dan
prasarana. Mengingat Kota Serang yang cukup luas dan pertumbuhan
penduduk yang semakin meningkat di perlukannya peremajaan
personil dan juga sarana penunjang lainnya.
4. Diperlukannya sikap persuasisif, disiplin dan demokratis setiap agen
pelaksana untuk melakasanakan implementasi kebijakan sesuai dengan
tanggung jawab dan tupoksi yang dimliki masing-masing pelaksana.
159
5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi sesama pelaksana kebijakan
dalam menangani perawatan dan peremajaan fasilitas yang ada
sehingga kekurangan dapat diatasi dengan tepat dan sesuai.
DAFTAR PUSTAKA
Buku : Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijikan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Fuad, Anis & Kandung Sapto Nugroho. 2014. Panduan Praktis Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys Yogyakarta: Gava Media.
Irawan, Prasetya. 2006. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia.
Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. Nugroho, D. Riant. 2003. Kebijakan Publik “Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi”. Jakarta:PT Elex Media Komputindo.
Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
_________ 2012. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Wahab, Abdul Solichin. 2008. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Impkementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
Widodo. 2007. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: PT.Bayu media. Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Edisi Revisi. Jakarta:
PT.Buku Kita. ____________ 2014. Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus). Jakarta: PT. Buku Seru.
Web :
ppid.serangkota.go.id
www.serangkota.go.id
www.dprd-bantenprov.go.id
www.humasprotokol.bantenprov.go.id
Sumber Lain :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Daera Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan
Keindahan (K-3)
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Serang Tahun 2010-2030
Skripsi :
Dewi, Silviana R.2012. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang
No.10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal
29d (Studi Kasus Mengenai Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Royal Kota Serang),
Univeritas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).
Shalikhah, D Amana. 2011. Rencana Strategi Dinas Tata Ruang Kota Dalam
Merevitalisasi Alun-alun Utara Surakarta. Universitas Sevelas Maret (UNS).
PEDOMAN WAWANCARA
Analisis Implementasi Peraturan Kota Serang Nomor 10 tahun 2010,
Mengenai Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29
(Studi Kasus Kebersihan dan Keindahan di Alun-alun Timur Kota Serang)
Penelitian ini dilakukan dalam rangkka penyususnan SKRIPSI sebagai salah satu syarat untuk
menempuh Ujian Sarjana (S-1), pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara. FISIP
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang – Banten.
Identitas Informan
Nama :
NIP :
Pekerjaan/Jabatan :
Pertanyaan
(Para Pelaksana Perda Kota Serang No.10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan, dan
Keindahan (K-3))
A. Standar dan Sasaran Kebijakan
1. Bagaimana pemahaman pelaksana kebijakan mengenai Peraturan Daerah
Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan
Keindahan (K-3) pada Pasal 29?
2. Sudah sejauh mana tindakan dari pelaksana kebijakan dalam mencapai tujuan
dari Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai
Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29?
B. Sumber Daya
1. Dari mana sumber dana dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang
Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-
3) ini ?
2. Apakah sumber daya baik dana, financial maupun waktu dalam melaksanakan
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban,
Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29d di alun-alun Timur Kota
Serang sudah sesuai ?
C. Karakteristik Organisasi Pelaksana
1. Apakah kebijakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010
Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 di alun-
alun Timur Kota Serang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini ?
2. Apakah Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai
Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) sudah tersosialisasi dengan baik
kepada masyarakat?
D. Komunikasi
1. Bagaimana komunikasi dan kerjasama para pelaksana kebijakan dalam
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban,
Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 di alun-alun Timur Kota
Serang ?
2. Apa saja hambatan yang sering di alami dalam melaksanakan Peraturan
Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan
dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 di alun-alun Timur Kota Serang?
E. Sikap Para Pelaksana
1. Bagaimana respon para pelaksana kebijakan dalam menerima dan
melaksanakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010
Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) ?
2. Apakah para pelaksana kebijakan yang terlibat sudah sesuai dengan Peraturan
Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan
dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 di alun-alun Timur Kota Serang?
F. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik
1. Bagaimana dukungan dan tanggapan dari lingkungan sosial, ekonomi dan
politik terhadap Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010
Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 di alun-
alun Timur Kota Serang ?
2. Apa harapan yang ingin di capai oleh para pelaksana dalam Peraturan Daerah
Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan
Keindahan (K-3) pada Pasal 29 di alun-alun Timur Kota Serang ?
PEDOMAN WAWANCARA
Analisis Implementasi Peraturan Kota Serang Nomor 10 tahun 2010,
Mengenai Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29
(Studi Kasus Kebersihan dan Keindahan di Alun-alun Timur Kota Serang)
Penelitian ini dilakukan dalam rangkka penyususnan SKRIPSI sebagai salah satu syarat untuk
menempuh Ujian Sarjana (S-1), pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara. FISIP
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang – Banten.
Identitas Informan
Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Usia/Umur :
No Tlp/Hp :
Pertanyaan
(Masyarakat Pengunjung Alun-alun Timur Kota Serang)
1. Bagaimana sosialisasi mengenai Perda Kota Serang tentang Ketertiban,
Kebersihan dan Keindahan (K-3) di alun-alun Timur Kota Serang?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai Perda Kota Serang tentang
Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) di alun-alun Timur Kota
Serang?
3. Bagaimana harapan masyarakat dalam Ketertiban, Kebersihan dan
Keindahan (K-3) untuk alun-alun Timur Kota Serang?
MATRIKS HASIL WAWANCARA
(Pelaksana Perda Kota Serang No.10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) )
A. Standar dan Sasaran Kebijakan
I
Q1
Bagaimana pemahaman pelaksana kebijakan mengenai Peraturan
Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban,
Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29?
I1 “Kalau menurut saya yang namanya Undang-Undang, kebijakan atau
peraturan lainnya yang sudah sah, mau tidak mau dan harus mengetahui apa
saja isi dan tujuan dari Perda tersebut. Walaupun pelaksana belum pernah
membaca dari kebijakan tersebut. Tetapi mereka di tuntut untuk tau dan
mencari tau serta memahami isi serta tujuan dari kebijakan yang sudah di
buat”
I4 “Kalau untuk pemhaman kita hanya mengetahui mengenai apa yang harus di
lakukan saja, untuk pemehaman lebihnya itu ada di Dinas Tata Kota – Kota
Serang. Kalau Dispora sendiri cuma pngelolaan fasilitasnya saja. Tapi
sejauh ini kita memahami kok…”
I5 “Pemerintah sudah berusaha untuk menyediakan ruang public untuk
masyarakat Serang, walaupun belum cukup untuk menampung dan memenuhi
kebutuhan masyarakan akan tempat yang nyaman untuk berkumpul namun
pemerintah tetap terus berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk tujuan
bersama seperti Visi Kota Serang bersama bapak walikota”
I7 “Untuk pemehaman K-3 itu sendiri sudah cukup paham saya rasa, mengingat
perda ini juga sudah berjalan dari tahun 2011 kalau tidak salah. Dan kami
juga termasuk salah satu penegak dari kebijakan tersebut”.
I
Q2
Sudah sejauh mana tindakan dari pelaksana kebijakan dalam mencapai
tujuan dari Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010
Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29?
I1 “ Sejauh ini kami sudah melakukan yang terbaik karena DKP hanya
mengurusi pemeliharaan tamannya, namun untuk sarana prasarana yang ada
di alun-alun Timur Kota Serang kepunyaan Dispora, bahkan untuk alat
permainan yang ada disana juga secara fisik fasilitas yang ada disana
sebagian besar dimiliki oleh Dispora kita hanya merawatnya saja, adapun
kekurangan mengenai perawatan fasilitas kita tidak bisa ikut campur karena
tidak ada dananya. Seperti tugu pahlawan yang ada di tengah alun-alun
Barat dan alun-alun Timur yang sudah tidak sehat lagi fisiknya, kami tidak
bisa mengecatnya walaupun bisa, karena tugu tersebut kepunyaan TNI jadi
kita hanya bisa merapikan taman dan tanaman di sekitar tugu saja agar tidak
terlihat kumuh dan berbau pesing. Termasuk juga kolam yang ada di alun-
alun Timur Kota Serang itu kepunyaan Dispora namun mau tidak mau kita
juga yang merawatnya karena kondisi fisiknya yang mencemaskan. Jadi lagi-
lagi kami yang merawatnya dari Dinas Pertamanan Kota Serang”.
I3 “Secara teknis untuk Dispora sendiri sudah melakukan yang tebaik mungkin
secara pengelolaannya, kita berangkat dari landasan hukum tentang status
penggunaan barang milik daerah Kota Serang, pada Surat Keputusan
Walikota No.031/Kep.45-Hub/2009 tentang penetapan status penggunaan
barang milik daerah Kota Serang Pada Dispora Kota Serang. Tetapi dalam
kasus alun-alun Timur ini ada juga spot-spot yang menjadi tanggung jawab
Dinas Tata Kota. Secara De Jure pengelolaan fasilitas tersebut menjadi
kewenangan kami, kami sangat memperhatikan keamanan dan kenyamanan.
Oleh karena itu secara rutin dan berkala kami melakukan monitoring.
Fasilitas yang berada di alun-alun Timur Kota Serang dibuat dengan cuma-
cuma untuk di gunakan bersama sebagai fasilitas public”.
I5 “Dari Dinas Tata Kota sendiri untuk tindakan mengenai alun-alun Timur
Kota Serang sudah di serahkan kepada Dinas Pertamanan, kebersihan,
Dipora dan juga Satpol-P. Memang dulunya untuk pengawasan alun-alun
DTK yang memegang dari pembuatan namun tahun ini sudah di serahkan
kepada penanggung jawab masing-masing dalam bidangnya termasuk K-3
yang ada di alun-alun Timur Kota Serang”.
I6 “Sejauh ini Dinas Kebersihan Kota Serang sudah melakukan pencapaian
sebaik mungkin, karena kita hanya bertanggung jawab atas kebersihannya
saja. Setiap hari kami melakukan penyapuan jalan juga termasuk alun-alun
Kota Serang. Kemudian di kumpulkan di TPSA. Untuk alun-alun sendiri
terbagi menjadi 2 SKPD, alun-alun Barat dari kebersihan Pemerintah
Kabupaten Serang, dan alun-alun Timur dari kebersihan Pemerintah Kota
Serang. Walaupun berbeda nemun pembuangan tetap ke kontainer yang
dimiliki Pemerintah Kota Serang. Karena setiap Sabtu dan Minggu dari
kebersihan Pemerintah Kabupaten Serang libur namun dari kebersihan
Pemerintah Kota Serang tidak, sehinga untuk hari libur tersebut dari
Kebersihan Pemerintah Kota Serang juga ikut membersihkan alun-alun Barat
yang setiap weekend selaku ada acara dan pasar malam. Untuk alun-alun
Timur Kota Serang kami memiliki tim khusus.Untuk sanksi membuang
sampah sembarangan itu dikenakan denda sebesar Rp 50.000-, namun tidak
ada ketegasan. Untuk penindakan sanksi tersebut oleh Satpol-PP namun
hingga saat ini tidak ada ketegasan dan sanksi yang tegas dari Satpol-pp.
Masyarakat umumnya membuang sampah sembarangan saat subuh
sedangkan Satpol-PP datangnya dan mulai beroperasi saat pagi menjelang
siang. Jelas saja pelanggar Perda tersebut tidak terkena sanksi dan
melakukannya berulang-ulang kali”.
I7 “Sejauh ini kami dari Satpol-PP Kota Serang sudah berusaha yang terbaik,
mulai dari penataan para PKl yang ada disekitar alun-alun Kota Serang
hingga merapikan bangunan-bangunan tak layak ataupun tak memiliki izin
resmi dari pemerintah. Namun untuk penegakan pelanggaran atau sanksi
bagi para masyarakat yang membuang sampah sembarangan dengan
mengenakan denda sebesar Rp 50.000-, belum bisa kami laksanakan. Sejauh
ini kami hanya akan memberikan sanksi berupa teguran saja, di karenakan
sanksi tersebut tidak bisa diterima oleh masyarakat yang akhirnya akan
melawan petugas penegakan Perda itu sendiri. Sedangkan untuk menjaga
para PKL yang membandel di sekitar alun-alun Timur Kota Serang mereka
selalu bermain kucing-kucingan dengan para petugas kami. Kita jaga di
bagian Barat mereka datang dari bagian Selatan. Kita juga tidak bisa
menjaga 24 jam nonstop di setiap bagian alun-alun karena masih ada
wilayah yang harus kami jaga dan bereskan sehingga kami tidak bisa
maksimal mengawasi PKL yang membandel di sekitar alun-alun Timur Kota
Serang”
B. Sumber Daya
I
Q3
Dari mana sumber dana dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan
Keindahan (K-3) ini ?
I2 “Dana kita berasal dari PAD Kota Serang, sedangkan armada yang kita
punya cukup terbatas, terutama untuk armada siram. Armada siram untuk
menyiram tanaman, tidak hanya alun-alun saja tapi juga tanaman yang ada
di pinggir jalan Kota Serang. Tidak hanya faktor sarana prasarana saja
namun juga cuaca dan juga lingkungan sekitar…”
I4 “Dana kita dari PAD Kota Seranghanya itu saja tidak ada tambahan atau
pemasukan lainnya, namun kemarin fasilitas olahraga baru yang ada di alun-
alun itu, itu merupakan hibahan dari BPJS Serang”.
I6 “Anggaran yang selama ini kita terima berasal dari PAD Kota Serang,
walaupun hanya segitu-gitu saja namun hal ini kami usahakan agar tidak
menghambat pelaksanaan dan kewajiban kita…”
I7 “Untuk sumber dana kami semua berasal dari PAD Kota Serang, tidak ada
tambahan atau pemasukan lain, ini juga termasuk salah satu kesulitan kami
sebenarnya”
I
Q4
Apakah sumber daya baik dana, financial maupun waktu dalam
melaksanakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010
Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 di
alun-alun Timur Kota Serang sudah sesuai ?
I1 “Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai serta pengawasan yang
tidak bisa maksimal selama 24 jam, juga kurangnya sumber daya ini
membuat banyak taman-taman dan tanaman yang rusak dan mati. Dan
tingkat kesadaran manusia yang rendah juga membuat masalah ini menjadi
semakin serius…”
I4 “Sumber daya secara teknis khususnya untuk sumber daya manusianya kami
sudah mempunyai tim untuk mengontrol, jadi jika ada kerusakan kami bisa
mengetahuinya..”
I5 “…. sumber daya sangat penting untuk menunjang pelaksanaan, tapi karena
anggaran juga terbatas dan mesti dibagi-bagi untuk beberapa tempat jadi
ada beberapa tempat yang belum maksimal, karena kebutuhannya juga
berbeda-beda di tiap tempat”.
I6 “Sumber daya sangat penting sebagai penunjang pelaksanaan kita di
lapangan, kali ini sumber daya yang kami miliki belum cukup banyak masih
banyak kekurangan jadi hasinya juga kurang masksimal”
I7 “Kurangnya sumber daya di Satpol-PP ini bukan berarti alasan kami
berkinerja buruk, kita sudah punya target-target yang ingin di capai dan
bagamana caranya kurangnya sumber daya ini tidak menghambat pekerjaan
kami”
C. Karakteristik Organisasi Pelaksana
I
Q5
Apakah kebijakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010
Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 di
alun-alun Timur Kota Serang sudah sesuai dengan kebutuhan
masyarakat saat ini ?
I1 “Untuk Perda Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai K-3 ini saya rasa semua
pihak setuju dengan kebijakan tersebut, kerena manfaatnya juga dapat kita
rasakan bersama…”
I3 “Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saya rasa saat ini sudah cukup ya,
sering kita melakukan control atau cek alat-alat yang ada disana. Tinggal
bagaimana masyarakat menggunakannya saja”.
I5 “Karena fungsi alun-alun Timur Kota Serang sebagai RTH dan Olahraga,
untuk RTH sendiri tentu belum cukup di Kota Serang keberadaannya hanya di
beberapa tempat seperti Ciceri dan alun-alun Timur saja. Pemerintah harus
menyediakan hutan kota. Dan untuk sarana olahraga seharusnya setiap
kecamatan mempunyi sarana dan prasarana olahraga umum untuk
masyarakatnya karena perasarana olahraga yang ada di alun-alun juga
terbatas”.
I
Q6
Apakah Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010
Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) sudah
tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat?
I2 “Sosialisasi secara media sepertinya belum, tidak ada papan petunjuk atau
larangan yang ada di alun-alun Timur Kota Serang, balik lagi kepada
masyarakat untuk tetap menjaga keberrsihan dan ikut merawat fasilitas yang
tersedia. Tanpa himbauan pun saya rasa masyarakat juga sudah tahu”
I4 “Sosialisasi selama ini kita sudah lakukan di tiap-tiap Kecamatan yang ada
di Kota Serang. Kita lakukan secara berkala dan merata. Kalau untuk
sosialisasi secara umum di tempat umum sepertinya belum ada, tetapi
mungkin ada yang sudah memasang balihonya di tempat-tempat strategis.
Kalau sosialisasi media kita focus terhadap fasilitas yang ada saja dulu yang
ada di alun-alun. Karena sosialisasi melalui kecamatan sudah cukup untuk
memeberitahukannya kepada masyarakat karena pendekatannya lebih aktif
…”
I6 “Untuk sosilisasi secara umum sepertinya sudah, tapi kita sudah
mensosiliasasikan perda K-3 ini ke tiap-tiap kelurahan, karena Kota Serang
ini memiliki 66 Kelurahan di 6 Kecamatan maka penyuluhan atau sosialisasi
mengenai K-3 ini di lakuakan di 10 Kecamatan seetiap tahunnya secara
berkala hingga merata…”.
I7 “Sebenarnya tidak hanya tidakan saja namun juga sosilaisasi juga sangat
penting untuk di berikan sebagai informasi dan pengetahuan juga bagi para
masyarakat. Walaupun para dinas msudah melakukakan yang terbaik dalam
pelaksanaan dan juga tindakannya namun jika sebelumnya tidak di
sosialisasikan terlebih dahulu hasilnya akan nihil. Tidak ada bantuan dari
masyarakat sehingga ini akan menjdi pekerjaan sepihak saja, sedangkan ini
untuk kepentingan bersama. Sejauh ini saya kurang tau dan belum tau kalau
ada salah satu pelaksana yang sudah mensosialisakian perda mengenai K-3
ini ke masyarkat bahkan dari kami sendiri mengingat kami hanya untuk
sebagai penindak saja dan biasanya sejenis baliho atau papan penguman
sudah di sediakan dari pihak lain”.
D. Komunikasi
I
Q7
Bagaimana komunikasi dan kerjasama para pelaksana kebijakan dalam
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai
Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 di alun-alun
Timur Kota Serang ?
I3 “Komunikasi antar pelaksana sejah ini lanncar saja, kami mempunyai rapat
lintas sektoral dalam pengelolaan karena sudah jelas masing-masing dengan
tanggung jawabnya. Selama ini tidak ada masalah…”.
I5 “Untuk komunikasi antar pelaksana kita tidak ada masalah, namun kalau
kooordinasi rutin sejauh ini belum, kami cuma rapat koordinasi jika ada
masalah. Dan tiap tahun kita memang selalu ada rapat yang dipimpin
langsung oleh Bapak Walikota..”
I6 “Untuk komunikasi antar karyawan lancar karena selama ini tugas yang
diberikan dapat di selesaikan dengan baik dan sesuai dengan harapan,
sedangkan untuk komunikasi antar bawahan dan juga atasan ada sedikit
masalah pengertian, karena kebanyakan pekerja kita dsini adalah Pekerja
Harian Lepas (PHL) yang pendidikannya minim jadi agak susah untuk
memberikan penjelasan dengan bahasa yang formal, untuk komunikasi antara
atasannya juga sudah cukup baik karena sama-sama tau, kendalanya
komunikasi kami dengan di atas kami itu yang agak susah”.
I7 “Komunikasi kami selama ini baik-baik saja karena sudah pada tau dan
mengerti tugasnya masing-masing baik itu bawahan dan juga atasan. Kami
berkomunikasi dengan baik dan juga lancar tidak terlalu bersekat antara
bawahan dan juga atasan…”
I14 “Untuk tim pembersih di alun-alun ini di bagi jadi dua, yang untuk di dalam
alun-alun Timur ini ada 3 orang. Sisanya di luar alun-alun sekitaran pinggir
jalan alun-alun sampe alun-alun Barat juga ada 5 orang”.
I
Q8
Apa saja hambatan yang sering di alami dalam melaksanakan Peraturan
Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban,
Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 di alun-alun Timur Kota
Serang?
I2 “Hambatan yang sering kami temukan di lapangan pertama kurangnya
armada siram, kedua kurangnya SDM untuk orang-orang lapangan kita, dan
yang ketiga kurang dana karena sarana dan prasarana kita belum cukup dan
masih kurang”
I3 “….. sejauh ini yang kita tahu kebijakan yang sedah dikeluarkan dan juga
disahkan kami berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankannya, akan
tetapi balik lagi kepada si pngguna dalam kasus ini penguna fasilitas ialah
masyarakat. Apakah mereka selama ini ikut terus serta menjaga dan
memelihara fasilitas yang sudah di sediakan oleh pemerintah? Tadinya di
alun-alun Timur itu ada beberapa permainan tradisional seperti bakiak dan
juga enggrang namun sekarang rusak dan hilang entah kemana”.
I5 “Hambatan yang ditemukan selama sepertinya kurang sarana dan prasarana
penunjang untuk kebutuhan lapangan, selain itu juga faktor cuaca dan
kesadaran masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan sekitar”
I6 “… Kita sudah pernah mengajukan permohonan untuk penambahan armada,
karena truk yang ada saat ini tidak cukup untuk mengangkut semua sampah
yang ada di Kota Serang termasuk sampah yang berasal dari alun-alun.
Namun hasilnya sulit dipercaya, kami mengajukan 10 unit namun ditolak dan
hanya di acc 3 unit saja dengan alasan dinas kami belum layak. Saya pribadi
bingung dari mana nilai ketidak layakan itu, sedangkan permintaan
pengangkutan sampah meningkat dari mulai perumahan, sekolah, gedung
perkantoran dan juga pertokoan. Permintaan tidak sebanding dengan armada
kita saat ini, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sudah keputusan dari
atas…”
I7 “…. dengan tugas kami dalam menindak pelanggar kebijakan namun disini
kami kekurangan armada selain armada kami juga kekurangan anggota tim
untuk berjaga dan menindak. Selama ini kami hanya memiliki 3 unit untuk
berpatroli. Jumlah armada yang ada tidak cukup untuk kita melakukan
operasi. Kita juga sudah mengajukan sejumlah 5 unit tambahan namun
sepertinya di tolak dan hanya di acc 1 unit kendaran. Sejujurnya kami juga
agak kesulitan dengan minimnya sarana, tapi saya tidak mau alasan tersebut
menjadi penghambat tugas dan kewajiban kami yang sudah ada”.
I14 “Hambatan kami dalam melaksanakan tugas ini pertama karena faktor
cuaca,dan karena sering hujan jadi hampir setiap hari kami bekerja diguyur
hujan, kemudian daun-daun kering dari pohon-pohon tinggi yang sering jatuh
ke tanah dan juga sampah-sampah seperti botol-botol bekas minuman dan
rokok dari pengunjung yang datang”
E. Sikap Para Pelaksana
I
Q9
Bagaimana respon para pelaksana kebijakan dalam menerima dan
melaksanakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010
Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) ?
I1 “Respon untuk kebijakan ini bagus, dari pihak kami sendiri pun kebijakan
yang dibuat sejalan dengan tugas kami. Jadi tugas kamis sesuai dengan
tujuan perda”
I3 “Perda K-3 ini sangat banyak manfaatnya tidak hanya bagi kami saja namun
juga bagi masyarakat, kami menyediakan sarana umum dan juga fasilitas
public untuk memenuhi kebutuhan mereka, seharusnya mereka juga ikut
bekerjasama dengan merawat dan menjaga fasilitas yang ada. Karena
mereka butuh maka kami sediakan”
I4 “Peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan kami melaksanakan dengan
sebaik mungkin, Perda K-3 ini juga sudah telah di tetapkan mulai dari tahun
2011. Kami juga sudah berusaha untuk melakukannya dengan sebaik
mungkin”.
I5 “Isi perda harus dipahami agar para pelaksana mangetahui tugas dari
masing-masing pihak, supaya tidak ada ketimpangan tupoksi dan tanggung
jawab”
I6 “Memahami perda yang telah dibuat akan membantu pelaksanaan
implementasi perda, dalam kondisi ini semua lapisan terutama para agen
pelaksna perda ini harus mengerti…”
I7 “Setiap peraturan atau kebijakan yang sudah dibuat kami pasti selalu dapat
apa saja isi dari kebijakan tersebut dan tujuan dari kebijakan tersebut, tidak
hanya kami saja namun kami juga memberikan informasi tersebut kepada
bawahan kami yang berada di lapangan agar dapat mengkondisikan situasi
khususnya di alun-alun itu biasanya ada saja PKL yang bandel dari relokasi
sebelumnya… “
I
Q10
Apakah para pelaksana kebijakan yang terlibat sudah sesuai dengan
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai
Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 di alun-alun
Timur Kota Serang?
I2 “Tim perawatan dari kami biasanya akan melaporkan kondisi yang ada
disana apa saja yang rusak, yang perlu di ganti dan dibersihkan. Untuk
fasilitas yang rusak tim kami juga akan melaporkannya pada yang
bertanggunng jaawab dalam pengelolaannya yaitu Dispora…”.
I3 “Kami memiliki tim kontroling atau monitoring untuk mengecek fasilitas yang
menjadi tanggung jawab kami di alun-alun Timur Kota Serang, jadi tim
monitoring kami ini akan melaporkan keadaan yang ada disana dan
melaporkannya…”
I5 “Menurut saya pelaksana kebijakan yang terlibat sudah cukup sesuai dengan
apa yang igin dicpai dari perda ini. hanya saja masih agak sedikit kurang
dalam pemisahan tupoksi antar agen pelaksana ini”
I6 “Kami menempatkan orang-orang yang cukup kompeten untuk masalah
kebersihan, jadi tiap tim pembersih ini mempunyai mentor yang bertanggung
jawab langsung atas anak buahnya di lapangan termasuk juga di alun-alun
Timur Kota Serang ada tim pembersih kami disana…”
“ Saya rasa semuanya juga bersikap yang sama dalam menanggapi kebijakan
ini, saya rasa tidak etis untuk menilai apakah karakter mereka sudah tepat
dalam keterlibatan perda K-3 ini. Namun sejauh yang saya tau dan sudah
hampir lima tahun perda ini berjalan pelaksana yang terlibat sudah cukup
sesuai dengan perda K-3 apa lagi fokusnya di alun-alun Kota Serang”.
I14 “Kami bekerja setiap hari, mulai dari jam 2pm hingga sore sekitar jam 4pm.
Walaupun cuaca hujan juga tetap kerja. Untuk upah kami sebesar 1juta per
bulannya, karena kita PHL jadi kalau tidak kerja tidak bisa dapat gaji”.
F. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik
I
Q11
Bagaimana dukungan dan tanggapan dari lingkungan sosial, ekonomi
dan politik terhadap Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun
2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal
29 di alun-alun Timur Kota Serang ?
I1 “Pengaruh dari lingkungan politik sepertinya tidak ada untuk alun-alun
Timur Kota Serang, kalau untuk dukungan dari lingkungan sosial sendiri itu
lebih banyak bagaimana cara masyarakat ikut bekerja sama untuk
mensukseskan kebijakan ini, karena kebijakan ini di buat juga untuk
kemajuan masyarakat”
I3 “Dukungan dan juga tanggapan dari lingkungan sosial sangatlah berperan
dalam hal ini, suatu kebijakan tidak akan sempurna jika masyarakatnya tidak
ikut berkerjasama. Dalam hal ini masyrakat masih kurang bekerjasama.untuk
lingkungan ekonomi dan politik bisa dilihat sendiri dalam ruang lingkup
keijakan dari perda tersebut”
I6 “Kendala dari lingkungan ekternal lebih banyak ke masyarakatnya.
Kebanyakan yang kurang dan tidak mau kerjasama dalam penertiban juga
kurang peka terhadap lingkungan”.
I7 “Untuk dukungan dari lingkungan sudah cukup baik, walaupun masih saja
banyak masyarakat yang egois dan tidak peduli. Di alun-alun ini ada banyak
sekali masyarakat yang datang, dimana ada orang berkumpul disana pasti
ada PKL, dan PKL-PKL ini jika dibiarkan akan terus menjamur
keberadaannya, mau ditertibkan seperti apapun dimana masih ada yang
membeli dan masih ada konsumen yang mendatangkan untung PKL ini tidak
akan jera akibatnya datang lagi terus seperti itu walaupun sudah di tertibkan.
Masyarakat juga seharusnya dalam hal ini bissa ikut bekerjasama untuk
mengatasi masalah ini..”.
I
Q12
Apa harapan yang ingin di capai oleh para pelaksana dalam Peraturan
Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban,
Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 di alun-alun Timur Kota
Serang ?
I1 “Harapan kami semoga tahun depan kami dapat merealisasikan pos jaga
pertamanan untuk mengawasi dan mengontrol tanaman yang ada di alun-
alun Timur Kota Serang agar keindahan alun-alun tetap terjaga dan juga
penambahan trotoar untuk sekitar tugu dan alun-alun Barat supaya lebih
rapih”.
I4 “Kami berharap masyarat mau ikut bekerja sama dalam menjaga kebesihan
dan mensukseskan tujuan perda K-3 ini, karena di alun-alun Timur banyak
masyarakat yang datang tidak hanya berasal dari Kota Serang saja namun
juga dari kota lain, mengingat alun-alun manjadi icon Kota Serang
dibutuhkan kerjasama untuk mencapai tujuan perda ini seperti visi dari
Bapak Walikota Kota Serang”.
I5 “Harapan untuk kebijakan ini agar semua para pelaksana dapat saling
berkoordinasi dengan baik dalam menangani alun-alun Timur Kota Serang
ini. karena alun-alun ini juga termasuk salah satu icon Kota Serang jadi kita
harus menjaga dan merawatnya sebaik mungkin untuk mensukseskan Perda
K-3’
I6 “Semoga pemerintah juga dapat membantu kami dalam mensukseskan perda
ini, dengan melihat kendala-kendala dan segala kekuranganya. Karena
bagaimanapun kami juga ingin mensukseskan peraturan ini dengan
menciptakan lingkungan yang sehat dan juga bersih seperti slogan dari Kota
Serang”
I7 “Semoga tidak hanya pelaksana saja yang ikut menjaga dan mensukseskan
kebijakan ini, namnun juga dukungan dan keikutsertaan masyarakat dalam
mengontrol llingkungan agar tidak bertindak yang tidak sesuai dengan
peraturan yang ada. Karena control masyarakat sangatlah berperan untuk
menekan para pelanggar peraturan”
MATRIKS HASIL WAWANCARA
(Masyarakat Pengunjung Alun-alun Timur Kota Serang)
I
Q1
Bagaimana sosialisasi mengenai Perda Kota Serang tentang
Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) di alun-alun
Timur Kota Serang?
I8 “Saya pernah mendengar mengenai K-3 tapi saya belum pernah lihat
sosialisasi via media di jalan-jaan protocol atau di alun-alunnya”
I9 “Saya datang kesini untuk jogging sebenarnya alun-alun ini sudah cukup
bagus akan tetapi kurang papan-papan petunjuk dan larangan saja,
sedangkan untuk fasilitas yang sudah bertahun-tahun dibiarkan begitu saja
yaitu kolam ini, yang penuh lumut dan juga sampah. Dan saya baru tau
mengenai K-3 ini setelah di jelaskan oleh anda…”
I10 “Saya belum pernah mendengar mengenai Perda K-3 ini dan sepertinya
belum pernah saya temukan pamphlet atau balihonya”
I11 “ Saya pernah dengar soal K-3 tapi bukan soal Ketertiban, Kebersihan dan
Keindahan melainkan soal keselamatan. Saya baru tau kalau ada perda
seperti itu, tidak ada sosialisasinya sama sekali. Papan pemberiahuan
ataupun balihonya saya tidak pernah lihat…”
I12 “Saya pernah mendengar soal K-3 tapi hanya sebatas tau saja apa itu K-3,
tapi saya tidaj tahu k-3 itu apa dan perda yg anda sebutkan barusan…”
I13 Saya belum pernah mendengar soal K-3, belum pernah liat spanduk atau
iklan balihonya di jalan. Cuma denger dari orang-orang saja itupun hanya
menyebutkan K-3 saja. Tapi saya tidak pernah tahu…”
I
Q2
Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai Perda Kota
Serang tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3)
di alun-alun Timur Kota Serang?
I8 “Saya datang kesini untuk rekreasi, sebenarnya alun-alun ini sudah cukup
komplit ada trek jogging, fasilitas olahraga, rekreasi juga buat taman
bermain. Disini masyarakat tertarik untuk datang pada pagi hari, sore dan
malam, tapi sayang sekali penerangannya sangat kurang. Di dekat kolam
sama sekali tidak ada pencahayaan jika malam hari jadinya digunakan untuk
tempat pacaran banyak anak-anak kecil juga datang kesini jadi contoh yang
tidak baik.”
I9 “Saya datang kesini untuk jogging tadi sore sekalian rekreasi, menurut saya
semunya sudah cukup kumpul disini. Hanya satu yang belum ada yaitu papan
petunjuk atau papan laraangan di alun-alun ini. Sedangkan fasilitas alun-
alun seperti kola mini sudah dibiarkan bertahun-tahun seperti ini sampai
berlumut dan juga penuh sampah”
I10 “Saya datang ke alun-alun untuk rekreasi, menurut saya alun-alun ini kurang
pemeliharaan dan perawatan. Dilihat dari kolam-kolam ini saja sayang sekali
tidak terawat dan jadi tempat sarang nyamuk seperti ini jadi tidak enak
dilihat kalau ada matahari. Barusan saja saya lihat anak kecil jatuh karena
ayunannya tiba-tiba miring sangat berbahaya sekali jika dibiarkan terus
seperti itu”
I11 “Saya datang kesini untuk rekreasi menemani saudara saya yang datang dari
Bandung, menurut saya fasilitas yang ada disini sudah cukup banyak tapi
kurang tearawat saja dan kurang lebar”
I12 “Saya datang kesini untuk berolahraga, saya sering kesini saat malam hari
bersama-sama teman saya untuk bermain basket. Menurut saya alun-alun itu
sudah cukup baiklah hanya ada beberapa saja yang masih kurang dan perlu
ditambahkan lagi”
I13 “Saya datang kesini untuk rekreasi. Alun-alun ini sudah cukup bagus, juga
lengkap tapi masih ada yang kurang, kurang tempat sampahnya. Kalau di
dalam ada tempat sampahnya tapi di luar tidak ada sama sekali. Kalau kita
mau buang sampah harus ke dalam alun-alun dulu kan tidak mungkin.
Akhirnya sampahnya dibuang sembarangan atau diselipkan di pager”
I
Q3
Bagaimana harapan masyarakat dalam Ketertiban,
Kebersihan dan Keindahan (K-3) untuk alun-alun Timur Kota
Serang?
I8 “Semoga alun-alun bisa lebih rapih lagi”
I9 “Semoga pemerintah lebih teliti lagi untuk merawat alun-alun, sayang sekali
fasilitas alat-alatnya sudah cukup banyak, tp banyak yg rusak dan tidak
terawatt”
I10 “Semoga pemerintah daerah seemat dapat lebih memperhatikan keadaan
alun-alun ini, karena alun-alun ini juga salah satu dari asset daerah Kota
Serang. Jadi sudah selayaknya dapat perhatian lebih, apa lagi alun-alun ini
digunakan oleh banyak masyarakat”
I11 “Semoga alun-alun ini bisalenih di perluas lagi, sepertinya sudah tidak bisa
menampung orang-orang Serang yang datang kesini. Terlalu kecil dan
terbatas tempatnya tapi yang datang banyak”
I12 “ Harapan saya untuk alun-alun kedepannya semoga lebih diperhatikan lagi
fasilitasnya, diperluas lagi lahannya karena saat malam Minggu lebih banyak
lagi masyarakat yang datang dan juga untuk penambahan pencahayaan di
lapangan dan juga di daerah kolam yang saat ini kondisinya seamakin
memprihatinkan karena beberapa ubinnya retak-retak”.
I13 “saya datang kesini untuk rekreasi, harapan saya kedepan untuk alun-alun
Timur Kota Serang ini semoga dapat menyediakan tempat sampah di luar
alun-alun karena saya sempat kebingungan membuang tempat es dan
puntung rokok saat diluar, dan penempatan fasilitasnya semoga lebih
terkoordinir lagi karena sepertinya kurang tepat kalau alat olahraga ini ada
di atas tribun berkeramik”
KATEGORISASI DATA
No Kategori Rincian Isi kategori
1 Standar atau tolak ukur tingkat
keberhasilan kebijakan (K-3)
a. Standar atau tolak ukur tingkat keberhasilan
K-3 beberapa tahun ini sudah sangat baik
b. Tingkat keberhasilan K-3 sejauh ini baik dan
memiliki kemajuan dari segi fasilitas yang
ada di alun-alun Timur Kota Serang
2 Pengetahuan tujuan kebijakan
yang dilaksanakan
a. Tujuan kebijakan diketahui oleh para
pelaksana dalam menjalankan kebijakan K-3
b. Tujuan kebijakan sejalan dengan slogan dari
Kota Serang yang Madani
3 Pemahaman isi kebijakan yang di
pahami pelaksana (K-3)
a. Isi dari kebijakan di pahami oleh para
implementor yang berkaitan dengan K-3
b. Isi kebijakan belum sepenuhnya dipahami
oleh para pegawai implementor
c. Isi kebijakan dipahami oleh seluruh
pelaksana K-3
4 Dana yang memadai a. Dana berasal dari APBD Kota Serang
b. Dana yang diterima kurang lebih 180-200
juta per tahun
c. Anggaran yang diterima berbeda ditiap-tiap
agen pelaksana dalam menjalankan tugas dan
pelaksanaannya
d. Anggaran harus bisa menutupi pengeluaran
pelaksanaan dalam melaksanakan tugasnya
5 Ketersediaan peralatan dan
perlengkapan dalam menjalankan
kebijakan
a. Ketersediaan sarana dan prasarana tidak
memadai
b. Keterbatsan prasarana menghambat
pelaksanaan kebijakan
c. Perawatan sarana dan prasaran yang kurang
baik karena minimnya anggaran
d. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan
masih belum cukup untuk memaksimalkan
pelaksanaan kebijakan
6 Sumber Daya Manusia a. Sumber Daya Manusia cukup memadai
dalam melaksanakan implementasi, para agen
sudah sesuai dalam menjalankan pelaksanaan
K-3.
b. Sumber Daya Manusia/pegawai di tiap-tiap
agen pelaksana sudah cukup memadai mulai
dari PNS maupun honorer.
c. Sumber Daya Manusia/PHL belum cukup
untuk menjalankan tugas, para pelaksana
masih membutuhkan orang-orang lapangan
lebih banyak untuk monitoring maupun
kontroling untuk mencakup titik-titik yang
belum tercapai.
7 Prilaku aparatur pelaksana a. Beberapa agen pelaksana sudah cukup
bertanggung jawab dalam tugasnya untuk
mewujudkan K-3
b. Beberapa agen pelaksana yang kurang
bertanggung jawab dalam melaksanakan
tugasnya tertutupi oleh kinerja para agen
pelaksana yang bertanggung jawab
c. Hasil monitoring dan kontroling dari
lapangan langsung dilaporkan kepada atasan
8 Struktur Organisasi yang
sederhana
a. Struktur organisasi yang sederhana di tiap
agen pelaksana memudahkah koordinasi dan
komunikasi
b. Struktur organisasi sederhana di tiap bidang
memudahkan pelaksana dalam bertindak
9 Kemampuan pegawai a. Kemampuan pegawai dalam memahami dan
pengetahuan mengenai isi kebijakan belum
cukup baik
b. Kemampuan pegawai dalam melaksanakan
tugasnya dilapanngan sudah cukup baik
c. Kamampuan pegawai dalam memahami
keinginan dari tujuan kebijakan sudah cukup
baik
10 Pemahaman Pelaksana Kebijakan a. Pemahaman para agen mengenai isi
kebijakan
b. Pemahaman para pegawai dan pelaksana
dalam mewujudkan tujuan kebijakan
11 Harapan Pelaksana Kebijakan a. Dapat mensukseskan kebijakan pemerintah
dalam K-3
b. Dapat mewujudkan slogan Kota Serang yang
Madani
c. Dapat meciptakan lingkungan yang nyaman,
bersih dan indah untuk Kota Serang
d. Dapat mewujudkan masyarakat Kota Serang
yang aman dan sejahtera
e. Para Agen pelaksana dan masyarakat dapat
ikut serta berperan mensukseskan kebijakan
pemerintah
12 Komunikasi Internal a. Komunikasi antar para agen pelaksana
melalui rapat lintas sektoral
b. Komunikasi antar karyawan lancar karena
tanggung jawab yang diberikan dapat
dilaksanakan dengan baik
c. Komunikasi berjalan dengan baik antara
bawahan dan atasan
d. Komunikasi dengan PHL sedikit terhambat
karena cara komunikasi atau penyampaian
yang berbeda dengan karyawan lain
dikarenakan perbedaan tingkat pengetahuan
dan pendidikan
13 Komunikasi Eksternal a. Komunikasi eksternal dalam hal ini
sosialisasi kebijakan kepada masyrakat
b. Belum adanya komunikasi melalui media
sosial seperti baliho, poster, ataupun spanduk
c. Sosialiasasi hanya dilakukan ditingkat
Kecamatan dan Kelurahan Kota Serang saja
14 Keadaan Ekonomi a. Perda K-3 tidak banyak menyentuh keadaan
ekonomi Kota Serang, akan tetapi beberapa
PKL masih sering terlihat bertransaksi di
sekitar alun-alun Timur Kota Serang
walaupun sudah ditertibkan oleh petugas
Satpol-PP Kota Serang
15 Keadaan Sosial a. Keberadaan alun-alun Timur Kota Serang
sebagai ruang public dalam memenuhi
keinginan masyarakat untuk hiburan dan
rekreasi
b. Masyarakat yang kurang berkerja sama dalam
mensukseskan kebijakan pemerintah
menghambat kesuksesan K-3
c. Lemahnya pengawasan dan sanksi atas
pelanggaran yang terjadi membuat PKL dan
masyarakat tidak jera dalam melanggar
peraturan
16 Keadaan Politik a. Perda K-3 di alun-alun Timur Kota Serang ini
tidak menyentuh keadaan politik Kota Serang
WAWANCARA DENGAN KASI OPERASIONAL DAN ANGKUTAN BIDANG KEBERSIHAN DINAS TATA KOTA -
KOTA SERANG
WAWANCARA DENGAN KASI PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN DINAS TATA KOTA – KOTA SERANG
WAWANCARA DENGAN PELAKSANA BIDANG OLAHRAGA DI DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN
OLAHRAGA KOTA SERANG
WAWANCARA DENGAN KABID PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN SATPOL-PP KOTA SERANG
WAWANCARAA DENGAN SARANA DAN PRASARANA BIDANG OLAHRAGA DI DINAS PARIWISATA
PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SERANG
WAWANCARAA DENGAN MASYRAKAT/PENGUNJUNG ALUN-ALUN TIMUR KOTA SERANG
WAWANCARAA DENGAN MASYRAKAT/PENGUNJUNG ALUN-ALUN TIMUR KOTA SERANG
FASILITAS ALAT OLAHRAGA BARU DI ALUN-ALUN TIMUR KOTA SERANG
TIM PEMBERSIH / TIM SAPU DI ALUN-ALUN TIMUR KOTA SERANG
Daftar Riwayat Hidup
DATA DIRI Nama : Lilla Mujiani
Tempat dan Tanggal Lahir : Tangerang, 11 Oktober 1993
Alamat : Jl. Jati II Blok EI/No.26, RT.07/RW.06,
Pondok.Rejeki, Kel.Kutabaru, Kec.Pasar Kemis
Tangerang-Banten
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Moto Hidup : “It Always Seems Impossible Until It’s DONE”
Hobby : Listening Music, Reading, Browsing, and
Photography
KONTAK No. Kontak/HP : 083871991715
E-mail : [email protected]
Perguruan Tinggi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
NIM : 6661110752
Riwayat Pendidikan Tahun Jenjang Pendidikan Nama Institusi Pendidikan
2011 - 2016 Strata 1 (S1) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2008 – 2011 Sekolah Menengah Atas SMA YUPPENTEK 1 Tangerang
2005 – 2008 Sekolah Menengah Pertama SMP AL-IJTIHAD 2 Kutabaru
1999 – 2005 Sekolah Dasar SD AL-IJTIHAD 2 Kutabaru 1998 – 1999 Taman Kanak-Kanak TK Dian Islami
Organisasi
Tahun Jenis / Nama Organisasi
2014 KeMangteer Serang
2013 BEM KBM UNTIRTA
2011-2015 UKM Jurnalistik Untirta