Download - ILMU POLITIK !!!
-
7/29/2019 ILMU POLITIK !!!
1/23
ILMU POLITIK
MAKALAHUNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH
Wawasan IPS
yang dibina oleh bapak I Wayan Legawa
oleh
Vinny Aprilia Pratiwi : 120731435866
Mochammad Aulia R. : 120731435868
Wiga Rafita : 120731435968
Rico Anggi Pranata : 120731435993
Dimas Indranata : 120731435995
Aditya Wicaksono : 120731435998
Novia Isniyawati : 120731436001
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULITAS ILMU SOSIAL
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAHSEPTEMBER 2012
-
7/29/2019 ILMU POLITIK !!!
2/23
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu
sosial yang memiliki dasar, rangka, focus, dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat
dikatakan bahwa ilmu politik masih mudah usianya karena baru lahir pada akhir abad
ke-19. Pada tahap itu ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan
cabang-cabang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan
psikologi, dan dalam perkembangan ini mereka sangat mempengaruhi.
Akan tetapi, apabila ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu
pembahasan secara rasional dari berbagai aspek Negara dan kehidupan politik, maka
ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya. Bahkan ia sering dinamakan ilmu
sosial tertua di dunia. Pada taraf perkembangan itu ilmu politik banyak bersandar pada
ilmu sejarah dan filsafat.
Di Indonesia kita mendapati beberapa karya tulis yang membahas masalah
sejarah dan kwarganegaraan, seperti misalnya Nagarakratagama yang ditulis pada
masa majapahit sekitar abad ke-13 dan ke-15 masehi dan abad tanah jawi. Sayangnya
di Negara-negara Asia tersebut kesusatraan yang mencakup bahasan politik mulai
akhir abad ke-19 telah mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran barat
yang dibawa oleh Negara-negara seperti Ingris, Jerman, Amerika Serikat dan Belanda
dalam rangka imperialism.
-
7/29/2019 ILMU POLITIK !!!
3/23
B. Rumusan masalah
a. Apakah yang dimaksud dengan ilmu politik?
b. Apa saja metode-metode dalam politik?
c. Ilmu bantu apa saja yang dapat digunakan dalam ilmu politik?
d. Apa kegunaan ilmu politik?
e. Bagaimana hubungan ilmu politik dengan ilmu lain?
f. Bagaimana Subyektivitas dan Obyektivitas ilmu politik?
g. Apa saja konsep-konsep dari ilmu politik?
C. Tujuan
a. Dapat mengetahui difinisi ilmu politik
b. Bisa mengerti dan mengetahui metode-metode ilmu politik
c. Mengetahui ilmu bantu politik
d. Mengetahu tujuan ilmu politik
e. Bisa menghungkan ilmu politik dengan ilmu lain
f. Untuk memahami subyektivitas da obyektivitas ilmu politik
g. Bisa menyebutkan konsep-konsep ilmu politik
-
7/29/2019 ILMU POLITIK !!!
4/23
BAB II
PEMBAHASAN
A. Definisi ilmu politik
Jika dianggap bahwa ilmu politik mempelajari poliktik, maka perlu kiranya dibahas dulu
istilah politik itu. Di dalam kepustakaan ilmu politik ada bermacam-macam definisi
Pada umumnya dapat diaktakan bahwa Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu
sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan
melaksanakan tujuan-tujuan itu. (Budiardjo, 2006:8).
Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik ataupolitics. Yang diartikan sebagai usaha-
usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.
Pengambilan kepustakaan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu
menyangkut seleksi antara beberapa alat alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-
tujuan yang telah dipilih itu. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu di tentukan
kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengatura dan pembagian atau alokasi dari
sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan itu perlu dimilikikekuasaan dan kewenangan, yang akan dipakai baik untuk membina kerjasama maupun untuk
menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakai dapat
bersifat persuasi dan jika perlu dapat bersifat paksaan. Tanpa unsur paksaan kebijakan ini
hanya merupakan perumusan kegiatan belaka.
Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat, dan bukan tujuan pribadi
seseorang. Lagipula politik menyangkut kegiatan berbagai-bagai kelompok termasuk partai
politik dan kegiatan seorang (individu). Perbedaan-perbedaan dalam definisi yang kita
jumpai, disebabkan karena setiap sarjana meneropong hanya satu aspek atau unsur dari politik
saja.
-
7/29/2019 ILMU POLITIK !!!
5/23
B. Metode-metode Ilmu Politik
1. Metode induksi
Serangkaian strategi ataupun prosedur-prosedur penarikan kesimpulan umum yang
diperoleh berdasarkan proses pemikiran setelah mengkaji peristiwa-peristiwa yang
bersifat khusus atas dasar fakta-fakta teoritis yang khusus ke yang umum. Biasanya
penggunaan metode induksi ini lebih banyak digunakan dalam penelitian kualitatif.
Menururt Iswara (1974:57). Yang termasuk metode induksi :
Metode deskriptif
Sebagai prosedur pengkajian masalah-masalah politik untuk memberikan
gambaran-gambaran terhadap pernyataan yang ada sekarang ini secara akurat.
Metode analisis
Lebih menekankan pada penelaahan secara mendalam terhadap masalah-masalah
politis yang disusun secara sistematis dengan memperlihatkan hubungannya fakta
satu dengan lainnya.
Metode evaluatif
Serangkaian usaha penelaahan fenomena-fenomena politik yang bersifat
menentukan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan dengan dasar pada norma-
norma ataupun ide-ide yang abstrak.
Metode klasifikasi
Metode yang melandaskan pada penggolongan atau pengelompokan objek-
objeknya secara teratur yang masing-masing menunjukkan hubungan timbal balik.
metode perbandingan
metode kajian politik yang menitik beratkan pada study persamaan dan perbedaan
atas dua objek telaahan dengan maksud untuk memperdalam maupun menambah
pengetahuan tentang objek kajian politik tersebut.
2. Metode deduksi
-
7/29/2019 ILMU POLITIK !!!
6/23
Serangkaian strategi ataupun prosedur dengan penarikan kesimpulan dari keadaan
yang umum ke khusus, dan biasanya penelitian yang demikian banyak dilakukan
dalam pendekatan kuantitatif.
C. Ilmu Bantu dalam Ilmu Politik
Adapun ilmu bantu yang digunakan dalam kajian ilmu polotik adalah sebagai berikut:
1. Ilmu Sejarah
Ilmu sejarahsangat diperlukan dalam ilmu politik, mengingat dalam sejarah itu memberikan
fakta-fakta masa lampau untuk dikaji lebih lanjut. Memang terdapat perbedaan mendasar
antara ilmu sejarah dan politik. Ilmu sejarah selalu meneropong masa lampau, sedangkan ilmu
politik lebih berorientasi ke depan (future oriented). Namun demikian tanpa kontribusi ilmu
sejarah, maka ilmu politik hanya akan berupa narasi ataupun nalar belaka jika tanpa didukung
oleh fakta-fakta yang akurat. Untuk memperoleh legitimasi keilmiahannya itulah fakta itu
mutlak diperlukan. Apalagi peran sejarah kontemporer, hal itu sangat dibutuhkan oleh para
ilmuwan politik dalam kajian-kajiannya yang lebih holistik.
2. Filsafat
Filsafat juga berperan dalam ilmu politik, terutama filsafat politik Yaitu suatu bagian darifilsafat yang mengungkap kehidupan politik seperti sifat hakiki, asal-mula nilai dan negara.
Dalam filsafat politik keberadaan manusia dan negara merupakan kajian kosmologi yang
tidak dapat dipisah-pisahkan. Begitun juga dalam pandangan Yunani kuno, filsafat politik
juga mencakup dan erat hubungannya dengan moral philosophy atau etika (ethics).
3. Antropologi
Antropologi, merupakan ilmu Bantu dalam ilmu politik. Hal ini mengingat dalam antropologi
memberikan kontribusi besar dalam pengertian-pengertian dan teori-teori tentang kedudukan
serta peranan satuan-satuan sosial-budaya yang lebih kecil dan sederhana. Antropologi dan
-
7/29/2019 ILMU POLITIK !!!
7/23
sosiologi saling mempengaruhi baik dalam obyek penelitian maupun dalam pembinaan teori-
teori. Belakangan ini perhatian sarjana ilmu politik terhadap antropologi menjadi makin
meningkat, sejalan dengan bertambahnya perhatian dan penelitian tentang kehidupan serta
usaha modernisasi politik di negara-negara baru maupun berkembang.
4.Sosiologi
Sosiologi, juga merupakan paling pokok dan umum sifatnya. Mengingat sosiologi banyak
membantu usahanya memahami latar-belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari
pelbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Dengan menggunakan pengertian-
pengertian dan teori-teori sosiologi, sarjana ilmu politik dapat mengetahui sampai di mana
susunan dan stratifikasi sosial mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh oleh misalnya
keputusan kebijaksanaan (policy decisions), corak dan sifat keabsahan politik (politicallegitimacy), sumber-sumber kewenangan politik (sources of political authority), pengendalian
sosial (social control), dan perubahan sosial atau social change (Budiadjo, 2000:20).
5. Pisikologi Sosial
Psikologi Sosial, dalam hal ini menitik beratkan pada hubungan timbal balik antara manusia
dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam
ikatan kelompok atau golongan. Jika sosiologi mempelajari tentang kegiatan kehidupan
sosial, sedangkan psikologi umum memusatkan perhatian terhadap kehidupan orang
perorangan, maka psikologi sosial dalam analisis politik jelas dapat kita ketahui apabila kita
sadar bahwa analisis sosial politik secara makro diisi dan diperkuat dengan analisis-analisis
yang bersifat mikro (individu) dalam kaitannya dengan kelompok-kelompok.
6. Ilmu Ekonomi
Ilmu Ekonomi, memiliki sejarah yang kuat akan keterkaitan dua disiplin tersebut. Pada masa
silam ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan suatu bidang ilmu tersendiri yang dikenal
dengan ekonomi politik (political economy), yaitu pemikiran dan analisis kebijaksanaan yang
hendak digunakan guna memajukan kekuatan dan kesejahteraan negara Inggris khususnya
dalam menghadapi saingan-saingannya seperti Portugal, Spanyol, Perancic, Jerman dan
sebagainya. Ilmu ekonomi modern, dewasa ini sudah memiliki teori, rung-lingkup, serta
metodologinya yang begitu ketat dan terperinci. Justru karena tingginya keketatan disiplin
ilmu ini memiliki tingkat prediksi-prediksi untuk perhitungan masa kini maupun mendatang.
Inilah sumbangan besar ilmu ekonomi dalam kaitannya dengan ilmu politik.
7. Ilmu Hukum
-
7/29/2019 ILMU POLITIK !!!
8/23
Ilmu Hukum, juga merupakan ilmu bantu dalam ilmu politik. Hal ini dapat dipahami karena
sejak dahulu terutama di Eropa barat ilmu hukum dan politik memang sudah demikian erat.
Kedua-duanya memiliki persamaan daya mengatur dan memaksakan undang-undang (law
enforcement) yang merupakan salah satu kewajiban negara yang begitu penting.
8. Ilmu Geografi
Ilmu geografi, juga termasuk ilmu Bantu dalam ilmu politik. Terutama faktor-faktor yang
berdasarkan seperti; lokasi (location), perbatasan strategis (strategic frontiers), desakan
penduduk (population pressures), daerah pengaruh (sphere of influence) mempengaruhi
politik. Montesquieu, seorang cendekiawanPrancis, orang yang pertama kali membahas
bagaimana faktor-faktor ilmu georafi mempengaruhi konstelasi politik suatu negara.
D. Tujuan Ilmu Politik
Pertama, perspektif intelektual: Sebagaimana kita maklumi bahwa sebenarnya tujuan
politik adalah tindakan politik. Untuk mencapai itu diperlukan pembelajaran untuk
memperbesar kepekaan pembelajar sehingga ia dapat bertindak. Agar dapat bertindak dengan
baik secara politik, orang perlu mempelajari azas dan seni politik, nilai-nilai yang dianggap
penting oleh masyarakat. Seperti, bagaimana nilai-nilai itu diwujudkan dalam
lembagalembaga, serta taktik ataupun strategi apa yang digunakan untuk bertindak? Dengan
demikian orang belajar, bagaimana kekuasaan dapat dijinakkan oleh Prometheus, dan
diabdikan kepada tujuan manusia yang positif. Sebagai contoh, Plato dan Aristoteles di
akademi-akademi Yunani, tetapi juga mereka sangat terlibat dalam politik praktis. Begitu juga
sebelumnya Socrates sebagai lambing guru politik yang aktif, ia juga meninggal karena
tekanan-tekanan politik praktis penguasa Yunani kuno.
Metode pembelajarnnya-pun sudah mengenal metode yang bersifat kritis. Tujuannya
tidak lain adalah untuk menelaah kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh para penguasa dan
berusaha untuk mengurangi ketidaktahuan dari mereka yang dikuasai.. Walaupun ajaran kritis
tersebut pada prinsipnya bersifatintelektual, tetapi dapat menimbulkan hal-hal yang bersifat
praktis. Itulah sebabnya mengapa tradisi intelektual dapat dengan mudah menjadi subversif
terhadap penguasa dan merangsang timbulnya perdebatan politik. Dengan demikian tidak
bisa dihindari bahwa pembelajarn politik bersifat politis, dan guruguru politik merupakan
aktivis. Jadi, perspektif intelektual dalam politik adalah perspektif yang mempergunakan
-
7/29/2019 ILMU POLITIK !!!
9/23
diri-sendiri sebagai titik tolak. Sebab perspektif itu bertolak dan dibangun berdasarkan apa
yang dianggap salah oleh individu, maka pemikiran individu itu yang memperbaikinya.
Kedua, perspektif politik. Maksudnya adalah bahwa pandangan intelektual mengenai
politik, tidak banyak berbeda dengan pandangan politisi. Bedanya terletak jika politisi lebih
bersifat segera (yang ada kini dan di sini, daripada hal-hal yang teoretis). Sedangkan
intelektual dapat menjadi politisi jika ia ammpu memasukkan masalah politik dalam
pelayanan suatu kepentingan ataupun tujuan. Sebagai contoh, sebuah kasus dengan adanya
sistem pemilihan lanagsung di Indonesia, banyak intelektual yang bersedia menjadi calon
legislatif dan eksekutif pusat dan daerah. Dengan kampanye yang bergaya orator mendadak,
dalam waktu singkat mereka mempersiapkan dan menggunakan strtegi itu dari yang biasanya
sangat teoretik mendadak berubah ke dalam suatu kerangka kerja yang bersifat praktik. Hal
ini mirip dengan apa yang dinyatakan Robert Dahl (1967: 1-90), bahwa dalam waktu singkat
mereka telah menjadi politisi.Singkatnnya, dunia politisi adalah dunia hari ini, dan hari esok
yang dekat.Sedangkan kaum intelektual menaruh perhatian dalam tiga dimensi; hari
kemarin,hari ini, dan hari esok. Keputusan-keputusan dari politisi diuji dalam kenyataan
tanggapan publik yang keras. Suara lebih dahulu, sedangkan azas belakangan. Jika tujuan
pertama pilisi adalah memperoleh kekuasaan, maka kaidah kedua adalah mempertahanakan
kekuasaan. Juga tidak usah heran sebagian politisi termasuk yang terbaik dan tercerdik
sekalipun sering melakukan hal-hal yang mengerikan. Karena itu tidak usah heran pula jika
politisi adalah orang yang selalu optimis yang senantiasa tergugah oleh kemungkinan-
kemungkinan yang dapat diperoleh dari kekuasaan (Apter, 1996: 20).
Ketiga, perspektif ilmu politik. Dalam hal ini politik dipandang sebagai ilmu. Ia
menilai politik dari sisi intelektual dengan pertimbangan kritis serta mempunyai criteria yang
sistematis. Pendirian ini memandang memndangnya terhadap kebutuhan ke depan, untuk
meramalkan akibat tindakan politik maupun 18 kebijaksanaan para politisi. Jika para politisi
memandang politik sebagai pusat kekuasaan publik, maka kaum intelektual memandang
politik sebagai perluasan pusat moral dari diri. Dengan demikian politik sebagai ilmu
menaruh perhatian pada dalil-dalil, keabsahan, percobaan, hukum, keragaman, pembentukan
asas-asas yang universal (Apter, 1996: 21).
E. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu lain
1. Sejarah
-
7/29/2019 ILMU POLITIK !!!
10/23
Seperti diterangkan di atas maka sejak dahulu kala ilmu ilmu poitik erat hubunganya
dengan sejarah dan filsafat. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik,
yaitu data data dan fakta dari masa yang lampau, untuk diolah lebih lanjut, perbedaan antara
ahli sejarah dan sarjana politik ialah bahwa ahli sejarah sellu meneroong msa yang lampau,
sedangkan sarjan ilm politik biasanya lebih melihat ke depan ( future oriented ); bahan
mentah yang dihasilkan oleh ahli sejarah, teristimewa sejarah kontemporer, oleh sarjana ilmu
politik hanya dipakai untuk menemukan pola-pol ulangan (recurrent patterns) yang data
membantunya untuk menentukan suatu proyeksi untuk masa depan. Sarjana ilmu politik tidak
uas hanya mencatat sejarah, tetapi ia akan selalu mencoba menemukan dalam sejarah ola-pola
tingkah laku politik ( patternsof political, behavior) yang memungkinkannya untuk, dalam
batas-batas tertentu, menyusun suatu pola perkembangan untuk masa depan dan member
gambaran bagaimana suatu keadaan diharapkan berkembang dalam suatu keadaan tertentu.
Di Indonesia mempelajari ejarah dunia dan sejarah idonesia khususnya merupakan
suatu keharusan. Sejarah kita pelajari untuk ditarik pelajarinya, agar dalam menyusun masa
depn kita tidak terbentur pada kesalahan-kesalahan yang sama. Misalnya, perlu kita pelajari
revolusi-revolusi yang telah mengguncangkan dunia, yaitu revolusi perncis, amerika, rusia,
dan china, supaya gejala revolusi yang kita alami sendiri dapat lebih kita mengerti dan ditarik
manfaatnya. Begitu pula, misalnya, perlu kita pelajari factor-faktor yang telah mendorong
PKI untuk menyelenggarakan pemberontakan madiun dalam tahun 1948 dan G. 30 S. dalam
tahun 1965, supaya peristiwa-peristiwa semacam itu tidak akan terulang lagi. Usaha kita
untuk meneliti sejarah kontemorer kita secara ilmiah masih sanga terbatas. Sarjana ilmu
politik asing banyak menulis mengenai sejarah kontemporer Indonesia, seperti misalnya,
George Mc .T. Kahin, Nationalism and revolution in Indonesia, yang membahas masa 1945
sampai pengakuan kedaulatan dalam tahun 1949, dan Herbert Feith, The Decline of constitul
democracy in Indonesia, yang membahas tahun 1949 sampai 1959 dan Daniel Lev, The
Transition to guided Democracy, yang membahas masa peralihan ke masa demokrasiterpimpin. Tkoh-tokoh kita sampai sekarang membatasi diri pada penulisan sejarah secara
memoirs (kenang-kenangan), seperti sukarno, An Autobiography as told to cindy Adams;
Moh. Hatta, sekitar proklamasi; Adam Malik, Riwayat proklamasi; Sewaka, Dari Zaman Ke
Zaman; T.B Simatupang, Laporan dari banaran, dan sebagainya.
2. Filsafat
-
7/29/2019 ILMU POLITIK !!!
11/23
Suatu ilmu pengetahuan lain yang erat sekali hubunganya dengan ilmu politik ialah
filsafat. Filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau
jawaban aas persoalan-persoalan yang menyangkut universe (alam semesta) dan kehidupan
manusia.
Ilmu politik terutama sekali erat hubunganya dengan filsafat olitik, yaitu bagian dari
filsafat yang menyangkut kehidupan politik terutama megenai sifat hakiki, asal mula dari nilai
(value) dari Negara. Negara dan manusia di dalamnya dianggap sebagai sebagian dari alam
semesta. Dalam pandangan filsuf yunani kuno, filsafat politik jug mencangkup dan erta
hubunganya moral philosophy atau ethika (ethics). Etika membahas persoalan-persoalan yang
mencangkup norma-norma baik/buruk seperti misalnya tindakan apakah yang boleh
dinamakan manusia baik/buruk , manusi apakah yang boleh dinamakan manusia baik/buruk;
apakah yang dinamakan adil/tidak adil. Penilaian semacam ini , kalau diterapkan pada politik
menimbulkan pertanyaan sebagai berikut; apakah seharusnya tujuan dari Negara; bagaimana
seharusnya sifat sistim pemerintah yang terbaik untuk mencapai tujuan-tujuan
tersebut;bagaimana seorang pemmpin harus bertindak untuk keselamatan Negara dan
warganya. Dengan demikian kita sampai kpada bidang filsafat politik, yang membahas
persoalan-persoaln politik dengan berpdoman ada suatu sistim nilai (value system) dan
norma-norma tertentu.
3. Sosiologi
Di antara ilmu-ilmu social, sosiologilah yang paling pokok dan umum sifatnya.
Sosiologi membantu sarjana ilmu politik dalam usahannya memahami latar belakang,
susunan, dan pola kehidupan social dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat.
Dengan menggunakan pengertian-pengertian dari teori-teori sosiologi, sarjana ilmu politik
dapat mengetahui sampai dimana susunan dan stratifikasi social mempengaruhi ataupun
dipengaruhi misalnya oleh keputusan kebijaksanan ( political legitimacy), corak dan sifat
keabsahan politik (political legitimacy), sumber-sumber kewenangan politik (sources of
political), pengndalian social( social control), dan perubahan social (social change).
Mengenai masalah perubahan dan pembaharuan, sosiologi menyumbangkan
pengertian akan adanya perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Apabila dalam
masyarakat timbul golongan-golongan atau kelompok-kelompok baru yang yang memajukan
kepentingan-kepentingan baru, maka nilai-nilai kebudayaan masyarakat secrara keseluruhan
akan menunjukkan perubahan-perubahn dalam pola-pola kehidupan politik. Perkembangan
-
7/29/2019 ILMU POLITIK !!!
12/23
pertambahan penduduk dengan sendirinya akan mengakibatkan perubahan dalan stratifikasi
social, hubungan antar-kelas ketegangan-ketegangan politik dan menngkatnya masalah-
masalah organisasi social dan politik.
Baik sosiologi maupun ilmu politik mempelajari Negara. Akan tetapi sosiologi
menganggap Negara sebagai salah satu lembaga yang pengendalian sosia (agent of osial
control). Sosiologi mengagambarkan bahwa pada masyarakat yang sederhana maupun
kompleks senantiasa terdapat kecenderungan untuk tmbul proses pengaturan atau pola-pola
pengendalian tertentu yang formil. Selain itu sosiologi mlihnt Negara juga sebagai salah satu
asosiasi dalam masyarakat dan memperhatiakan bagaimana sifat dan kegiatan anggota
asoaiasi itu mempengaruhi sifat dan kegiatan Negara. Jadi, llmu politik dan sosiologi sama
dalam pandanganya bahwa Negara dapat dianggap sebagai asosiasi (kalau meliht manusia)
maupun sebagai sistim pengendalian (system control).
4. Anthropologi
Apabila jasa sosiologi terhadap perkembangan ilmu politik adalah terutama dalam
memberikan analisa kehidupan social secara umum dan menyeluruh, maka anthropologi
menyumbangkan pengertian-pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan
satuan-satuan social budaya yang lebih kecil dan sederhana. Mula-mula anthropologi lebih
banyak memusatkan perhatian pada masyarakat dan kebudayaan di desa-desa dan pedlman,
sedangka sosiologi memusatkan perhatian pada kehidupan masyarakat kota ang jau lebih
banyak dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan tehnologi modern. Lambat laun
anthropologi dan sosiologi saling mempengaruhi baik dalam obyek penelitian maupun dalam
pembinaan teori-teori, sehingga pada saat ini batas-batas antara kedua ilmu social tadi telah
menjadi kabur.
Perhatian sarjana ilmu politik terhadap anthropologi makin meningkat sejalan dengan
bertambahnya perhatian dan penelitian tetang kehidupan serta usaha modernisasi politik di
Negara-negara baru. Mula-mula penellitian tentang Negara-Negara baru berkisar pada
masalah-masalah yang bersifat macro seperti pengaruh kolonialisme perjuangan kemerdekaan
kedudukan dn peran elite nasional, masalah-masalah yang dihadapi pemerintah pusat Negara-
negara baru, nation-building dan sebagainya. Semua ini didasarkan pada anggpan bahwa
masalah-masalah daerah, terpencarnya berbagai bentuk desa di pedalaman, perbedan suku-
suku bangsa dan agama pada akhirya akan dapat diatasi oleh perkembangan kehidupa tingkat
nasional. Anthropologi menunjukkan betapa rumit dan sukarnya membina kehidupan yang
-
7/29/2019 ILMU POLITIK !!!
13/23
bercorak nasional dari masyarakat yang trdisiolnil; betapa kebudayaan daerah, sistim warisan
hata kekayaan serta pola-pola kehidupan tradisional lainnya yang mempunyai daya tahan
yang kuat terhadap usaha-usaha pembinaan kehidupan corak nasional terebut; betapa dalam
beberapa situasi factor-faktor social budaya tersebut malah menjadi lebih kuat dan lebih sadar
melakukan perlawanan terhadap usaha-usaha nation building, apabila cirri-ciri serta sifatnya
tidak lebih dahulu diperhitungka lebih seksama.
Bagi seorang sarjana ilmu politik, kesadaran akan kenyataan ini memungkinkan
untukmelaksanakan beberapa penelitian yang khusus, seperti : besar kecilnya pengaruh
pemikiran dan pergerakan politik di berbagai daerah yang berbeda suku, agama, serta
kehidupan sistim-sosialnya (factor-faktor perasaan iktan-ikata primodial dalamkehidupan
politik Indonesia).
Cara penelitian semacam ini memaksa sarjana ilmu politik untuk meneliti gejala-
gejala kehidupan social dari dalam masyarakat yang menjadi objek peelitianya. Dengan
hasil-hasil yang diperolehya dari praktek kerja semacam ini, sarjana ilmu politik dapa
mengembangkan pembinaan teori-teori aas dasar kenyataan-kenyataan konkrit ang dialami
dan diamatinya sendiri.
5. Ilmu Ekonomi
Pada masa silam, ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan suatu bidang ilmu
tersendiri, yang dikenal sebagai ekonomi politik (political economy), yaitu pemikiran dan
analisa kebijasanaan yang hendak digunakan guna memajukan kekuatan dan mensejahteraan
Negara inggris dalam menghadapi saingan-sainganya seperti portugis, spanyol, perancis,
jerman, dan sebagainya. Pada abad ke-18 dan ke-19. Denga berkembnnya ilmu pengetahuan
pada umumnya, ilmu tersebut kemudian memisahkan diri menjadi dua lapangan yang
mengkhususkan perhatian terhadap tingkah laku yang berbeda : ilmu politik (political
science ) dan ilmu ekonomi ( economics ).
Ilmu ekonomi modern dewasa ini sudah menjadi salah satu cabang ilmu social yang
memiliki teori, ruang lingkup metodelogi yang relatif ketat dan tererinci. Imu ekonomi
termasuk ilmu social yang sering digunakan untuk menyusun perhitungaan-oerhitungan ke
muka . sarjana ekonomi boeh dikatakan sepakat akan pengunaan istilah-istilah serta pegertian-
pegertian dasar yang diperlukan untuk mencapai kesergaman anlisa, hal mana yang
memudahkan mereka bertukar fikiran tentang tujuan umum ilmu, yaitu usaha manusia
mengembangkan serta membagi sumber-sumber yang langka untuk kelangsungan hidupnya.
-
7/29/2019 ILMU POLITIK !!!
14/23
Pemikiran yang berpangkal tolak pada faktor kelangkaan (scarcity) menyebabkan ilmu
ekonomi berorientasi kuat terhadap kebijaksanaan yang rasionil, khususnya penentuan
hubungan antara tujuan dan cara mencapai tujuan yang telah ditentukan, oleh karena itu ilu
ekonomi dikenal sebagai ilmu social yang sangat planning-oriented. Pengaruh mana meluas
pada ilmu politik sebagaimana pengertian pembangunan ekonomi ( economic development ).
Oleh karena pilihsn-pilihan tentang kebijaksanan yang harus ditmpuh seringkali terbatas
sekali adanya, maka ilmu ekonom dikenal pula sebagai ilmu sosial yang bersifat choice-
oriented. Hal mana telah berpengaruh pada kekhususan penelitian mengenai decicion-making
dalam ilmu politik modern.
Dengan pesatnya perkembangan ilmu ekonomi modern, khususnya ekonomi
internasional, kerjasama antara ilmu ekonomi makin dibutuhkan untuk mnganalisis siasat-
siasat pembangunan nasional. Seorang sarjana ilmu politik tidak dapat lagi mengabaikan
pengaruh dan pranan perdagangan luar negri, bantuan luar negri serta hubungan ekonomi luar
negri pada umumnya terhadap usaha-usaha pembangunan dalam negri.
6. Psykhologi sosial
Psykhologi adalah pengkhususan psykhologi yang mempelajari hubungan timbal-balik
antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk
berperan dalam ikatan kelompok atau golongan. Kalau sosiologi mempelajari kegiatan
kehidupan sosialdan psykhologi umum memusatkan perhatian terhadap kehidupan orang
perorangan, maka psykologi sosial berusaha untuk menyusun kerangka analisa yang dapat
menghubungkan kedua tingkat tersebut. Kegunaan psykologi sosial dalam analisa ilmu politik
jelas dapat kita ketahui apabila kita sadar bahwa analisa sosial-politik secara macro dan
diperkuat dengan analisa yang bersifat micro.
Psykhologi sosial mengamati kegiatan manusia dari segi-segi ekstern ( lingkungan
sosial, fisik; peristiwa-peristiwa, gerakan-gerakanmasa) maupun dari segi intern ( kesehatan
fisik perorangan, semangat, emosi ). Dengan menggunakan kedua macam analisa ini, ilmu
politik dapat menganalisa secara lebih mendalam makna dan peranan orang-orang kuat,
kondisi-kondisi sosial ekonomi serta cirri-ciri kepribadian yang memungkinkannya
memainkan peranan besar itu. Psyikologi sosial juga dapat menjelaskan bagaimana
kepemimpinan tidak resmi (informal leadership) turut menentukan suatu hasi putusan dalam
kebijaksanaan politik dan kenegaraan; bagaimana sikap (attitude) dan harapan (expectation)
-
7/29/2019 ILMU POLITIK !!!
15/23
masyarakat dapat melahirkan tindakan-tindakan serta tingkah laku yang berpegang teguh pada
tuntutan-tuntutan social ( conformity ).
Selain member pandangan-pandangan baru dalam penelitian tentang kepemimpinan ,
psyikologi social dapat pula menerangkan sikap dan reaksi kelompok terhadap keadaan yang
dianggap nya baru, asing ataupun berlawanan dengan konsesus masyarakat mengenahi suatu
gejala sosial tertentu. Psyikologi sosial menjelaskan pula kondisi-kondisi apa yang akhirnya
dapat meredakan sikap dan reaksi masyarakat terhadap gejala baru yan dihadapinya itu.
7. Ilmu bumi
Faktor-faktor yang berdasrkan geografi, seperti perbatasan strategis ( strategic
frontiers), desakan penduduk ( population preassures), daerah pengaruh (sphere of influence)
mempengaruhi politik Montesquieu, seorang sarjana perancis, untuk pertama kali membahas
bagaimana faktor-faktor ilmu bumi mempengaruhi konstelasi politik suatu Negara.
Dalam masa sebelum perang dunia II suatu cabang ilmu bumi mendapat perhatian
besar, yaitu Geopolitikatau Geopolitics, ysng basanya dihubungkan dengan seorang swedia
bernama Rudolf kiellen ((1864-1933). Ia menganggap bahwa disamping faktor ekonomi dan
antropologis ilmu ilmu bui mempengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat dn
karena itu mutlak harus diperhitungkan dalam menyusun politik luar negri dan politik
nasional. Dengan kalahya nazi jerman yang banyak memakai argumentasi berdasarkan
geopolitik ( seperti faktor ras, lebens raum, faktor ekonomi dan sosial) untuk politik
expansinya, geopolitik kurang mengalami perkembangan.
8. Ilmu hukum
Terutama dalam Negara-negara benua eropa ilmu hokum sejak masa lalu banyak hubunganya
dengan ilmu politik, oleh karena mengatur dan memaksakan undang-undang (law
enforcement) merupakan salah satu kewajiban Negara yang penting. Cabang-cabang ilmu
hokum yang khususnya meneropong Negara ialah hukum tata-negara (staatsrecht, public law)
dan ilmu Negara (staatslehre, general theory of the state ).
-
7/29/2019 ILMU POLITIK !!!
16/23
Analisa-analisa mengenai hukum serta hubunganya serta hubunganya dengan Negara mulai
diperkembangkan dalam abad ke-19, tetapi pada taraf itu terbatas pada penelitian mengenai
ngara-negara barat saja.
Fungsi Negara ialah menyelenggarakan penertiban, tetapi oleh ilmu hukum penertiban itu
dipandang semata-mata sebagai tata-hukum. Manusia dilihat sebagai mahkluk yang mejadi
objek dari sistim hukum, dan dianggap ebagai pemegang hak dan kewajiban politik semata-
mata. Ilmu hukum tidak melihat manusia sebagai mahlkuk yang terpengaruh faktor sosial,
psykologi dan lebudayaan. Akibatnta ialah bahea ada kecederungan pada ilmu hukum untuk
mremehkan kekuatan-kekuata sosial dan kekuatan-kekuatan lainnya yang berada diluar
bidang hukum.
Kalau seorang ahli ilmu hukum melihat Negara semata-mata sebagai lembaga atau organisasihukum, maka seorang ahli ilmu politik lbih cenderung untuk, disamping itu menganggap
Negara sebagai system of controls, juga memandang Negara sebagai suatu asosiasi, atau
kelompok manusia yang bertindak untuk mencapai beberapa tujuan bersama. Selain itu ilmu
huum sifatya normative dan selalu mencari unsure keadilan. Aliran ini kuat sekali untuk
kupasan-kupasan mengenai Negara hukum (rechtsstaat), yang menekankan bahwa perasaan
keadilan (sense of justice) merupakan basis dari seluruh sistim norma yang mendsari Negara.
System hukum adalah dasar legal dari Negara; seluruh strukutur dan fungsi Negara ditetapkan
oleh hukum.
Aliran iyag ingin meneliti Negara dari sudut hukum semata-mata dipelopoi oleh Paul Laband
(1838-1918) dari jerman; kemudian aliran fikiran ini diteruskan oleh sarjana Australia, hans
kelsen, pendiri mazhab Wina. Hans kelsen yang mengemukakan pandangan yuridis yang
ekstrim menyamakan Negara dengan tata hukum nasional (nasional legal order) dan
berpendapat bahwa problema-problema Negara harus diselesaikan dengan cara normaif. Hans
kelhen menganggap Negara sebagai suatu badan hukum atau Rechtspersoon (juristicperson),seperti misalnya NV atau PT. dalan definisi hans kelhen suatu hukum diperlakukan
sebagai suatu kesatuan, yaitu sebai badanperson yang mempunyai hak dan kewajiban.
Disamping pandagan yang ekstrim yuridis ada juga sarjana hukum yang tidak a-priori
menolak faktor-faktor sosial. George jellink (1815-1911) yang sering disebut bapak ilmu
Negara juga mendasarkan pandanganya atas dasar yuridis, tetapi disamping itu dia
mengemukakan Zweiseiten Theorie, yaitu bahwa Negara perlu dibahas dari dua sudut
yaitu :
a. Sudut yuridis (Allgemeine Staatsrechtslehre),
-
7/29/2019 ILMU POLITIK !!!
17/23
b. Sudut kemasyarakatan (Allgemeine sosial staatsrechtslehre).
Pandangan yang ekstrim yuridis terlal sempit dan kurang memuaskan untuk menganalisa
Negara teristimewa Negara-negara yang sedang berkembang seperti ndonesia. Ia
mendasarkan pandangan atas suatu masyarakat yang kiranya sudah teratur, yang homogeny
sifatnya dan yang sudah berjalan beberapa lama. Hanya dalam masyarakat yang tidak ada
perbedaan yang mencolok antar golongan-golongan kelas sosial di bidang ekonomi, sosial,
budaya, seperti di Negara-negra Eropa barat sebelum perang dunia II , daatlah timbul
angagapan bahwa Negara merupakan penjelmaan dari suatu orde yang semata-mata bersifat
hukum.
Mengenai perbedaan-perbedaan antara ilmu politik dan ilmu Negara terdpat bermacam-
macam pendapat. Herman heller telah menyimulkan berbagai pendapat dalam encyclopedia ofthe sosial scinces:
1. Ada sarjana yang menganggap ilmu politik sebagai suatu ilmu pengetahuan yang
praktis yang ingin membahas keadaan dalam kenyataan (realistis, sedangka ilmu
Negara dinamakn ilmu pengetahuan yangteoritis yang sangat memeningkan segi
normative ( normative berarti memenuhi kaidah-kaidah yang ditetapka).
2. Ada golongan sarjana yang menganggap bahwa ilm politikmementingkan proses
kegiatan dan aktivitas Negara. Subyek ilmu politik ialah gerakan atau kekuatan di
belakang evolusi yang terus menerus itu. Sebaliknya oleh sarjana-sarjana itu ilmu
Negara dianggap lebih mementingkan segi-segi statis dari Negara
3. Dianggap bahwa ilmu Negara lebih tajam konsep-konsenya dan lbih terang
metologinya, tetapi ilmu politik dianggap lebih konkrit dan lebih mendekati realitas.
4. Perbedaan yang praktis ialah bahwa ilmu Negara lebih mendapat perhatian dari ahli
hukum, sedangkan ahli sejarah dan ahli sosiologi lebih trtarik kepada ilu politik.
F. Subyektivitas Ilmu Politik
Subjektivisme dalam politik akan mengakibatkan kekuasaan cenderung mutlak dan
muaranya akan merusak secara mutlak. Alasannya, politik dibataskan pada apa yang berasal
dari pikiran, selera, egoisme, bukan dari sumber-sumber dan kebutuhan-kebutuhan obyektif.
Putusan-putusan politik di luar lingkaran kekuasaan, meskipun sangat demokratis dan adil
tetap tidak mempunyai legalitas formal. Jadi, politik kekuasaan melekat dalam kesadaran
penguasa, serentak tidak mempunyai acuan obyektif di luar lingkaran atau tidak adanya
-
7/29/2019 ILMU POLITIK !!!
18/23
konfirmasidenganrealitassosialmasyarakat. Menguatnya subjektivisme politik kekuasaan
pemguasa akan memunculkan terciptanya putusan-putusan yang didasarkan pada alasan-
alasan emosional psikologis penguasa, tanpa memperhitungkan dukungan obyektif
masyarakat.
Maka kehendak politik yang berkembang di luar kekuasaan akan diakomodasi sejauh
tidak bertentangan dengan kerangka subjektivitas politik penguasa. Artinya, penyimpulan-
penyimpulan politik harus disesuaikan dengan selera mental penguasa. Agar mekanisme
macam ini bisa bertahan, tidak ada cara lain bagi penguasa selain membungkam setiap
tuntutan politik obyektif masyarakat. Dengan segala macam cara tentunya. Dan pada
gilirannya, kekuasaan akan menjadi absolut dan merusak secara absolut.
G. Konsep-Konsep Politik
1. Teori Politik
Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik.
Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain: masyarakat,
kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan,
lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi, dsb.
Menurut ThomasP. Jenkin dalam The Study of Political Theory dibedakan dua macam
teori politik yaitu:
A. Teori-teori yang mempunyai dasar moril dan yang menentukan norma-norma
politik. Karena adanya unsur norma-norma dan nilai maka teori-teori ini boleh
dinamakan valuational(mengandung nilai).
Teori-teori kelompok A dapat dibagi lagi menjadi tiga golongan:
a. Filsafat politik
Pokok pikiran dari filsafat politik ialah bahwa persoalan-persoalan yang
menyangkut alam semesta seperti metaphysika dan episyimologi harus
dipecahkan dulu sebelum persoalan-persoalan politik yang kita alami sehari-hari dapat ditanggulangi.
b. Teori Politik Sistematis
Teori-teori politik ini tidak memajukan suatu pandangan tersendiri mengenai
metaphysika dan epistimologi, tetapi mendasarkan diri atas pandangan-
pandangan yang lazim diterima pada masa itu.
c. Ideologi Politik
Ideologi politik mencakup pembahasan dan diagnose, serta saran-saranmengenai bagaimana mancapai tujuan yang ideal.
-
7/29/2019 ILMU POLITIK !!!
19/23
2. Masyarakat
Masyarakat ialah Interaksi menurut adat tertentu yang berkesinambungan dan
mempunyai tujuan/identitas yang sama. Di dalam kehidupan berkelompok dan dalam
hubungannya dengan manusia yang lain, pada dasarnya setiap manusia menginginkan
beberapa nilai. Dalam mengamati masyarakat di sekelilingnya, yaitu masyarakat
Barat, Harold Lasswell memperinci delapan nilai, yaitu:
a. Kekuasaan
b. Pendidikan/Penerangan
c. Kekayaan
d. Kesehatan
e. Ketrampilan
f. Kasih sayang
g. Kejujuran
h. Keseganan, respek
3. Kekuasaan
Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk
mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa
sehingga tingkah laku itu menjadi kekuasaan itu. Kekuasaan merupakan suatu nilaisuatu nilai yang ingin dimilikinya.Kekuasaan sosial terdapat dalam semua hubungan
sosial dan dalam semua organisasi sosial. Menurut Ossip K. Flechtheimkekuasaan
sosial merupakan dari kemampuan,hubungan-hubungan dan proses-proses yang
menghasilkankekuatan dari fisik lain untuk tujuaqn-tujuan yang ditetapkan oleh
pemegang kekuasaan. Sedangkan menurut Robert M. Maciver kekuasaan sosial
merupakan kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orag lain, baik secara
langsung dengan jalan memberi perintah, maupun secara tidak langsung dengan
mempergunakan segala alat dan cara yang tersedia.
Sumber kekuasaan terdapat dalam berbagai segi yaitu dapat bersumber pada kekerasanfisik dapat juga bersumber pada kedudukan. Diantara banyak bentuk kekuasaan ada
suatu bentuk yang penting yaitu kekuasaan politik. Kekuasaan politik ialah
kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik
terbentuknya ataupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan pemegang kekuasaan
sendiri. Unt6uk menggunakan kekuasaan politik yang ada, harus ada penguasa yaitu
pelaku yang memegang kekuasaan , dan harus ada alat/sarana kekuasaan agar
penggunaan kekuasaan itu dapat dilakukan dengan baik.
Ossip K. Flechtheim membedakkkaaan dua macam kekuasaan politik, yakni:
a. Bagian dari kekuasaan soaial yang terwujud dalam negara.
-
7/29/2019 ILMU POLITIK !!!
20/23
b. Bagian dari kekuasaan soaial yang ditujukan kepada negara.
4. Negara
Negara merupakan Alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur
hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat danmenerbitkan gejala-gejala
kekuasaan dalam masyarakat.
Negara memiliki dua tugas yaitu:
a. Mengendalikanvdan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang
bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang
membahayakan.
b. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan
kearah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya.
5. Definisi mengenai Negara
Dibawah ini disajikan beberapa perumusan mengenai negara.
a. Roger H. Soltau: Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau
mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.
b. Harold J. Laski: Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena
mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung
daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.
c. Max Weber: Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam
penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu wilayah.
d. Robert M. Maclver: Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban
didalam suatu masyarakat dalam dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistim
hukum yang diselenggarakan olehsuatu pemerintah yang untuk maksud tersebut
diberi kekuasaan memaksa.
Jadi, sebagai definisi umum dpat dikatakan bahwa negara adalahsuatu daerah teritorial
yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari
warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melaui penguasaanmonopolistik dari kekuasaan yang sah.
6. Sifat-sifat Negara
Setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli dan sifat mencakup semua.
a. Sifat Memaksa
Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertibandalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah, maka negara memiliki
-
7/29/2019 ILMU POLITIK !!!
21/23
sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik
secara legal.
b. Sifat Monopoli
Dalam hal ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran
politik tertentu dilarang hidup dan disebar luaskan, oleh karena dianggapbertentangan dengan tujuan masyarakat.
c. Sifat Mencakup Semua
Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orangtanpa terkecuali.
Keadaan memang perlu, sebab kalau seseorang dibiarkan berada di luar ruang-
lingkup aktivitas negara, maka usaha negara kearah tercapainya masyarakat yang
dicita-citakan akan gagal.
7. Unsur-unsur Negara
Negara terdiri dari beberapa unsur yang terdiri dari:
a. Wilayah
b. Penduduk
c. Pemerintah
d. Kedaulatan
8. Tujuan dan Fungsi Negara
Menurut Roger H. Soltau tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang
serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin.Dan menurut Harold J. Laski
tujuan negara ialah menciptakan keadaan dimana rakyatnya dapat mencapai
terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal.
Tujuan negara R.I. yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 ialah: Untuk
membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskian kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertian dunia yangberdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan berdasarkan
kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan
indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi
seluruh rakyat indonesia.
Akan tetapi setiap negara, terlepas dari ideologinya menyelenggarakan beberapa
fungsi yang mutlak perlu yaitu:
a. Melaksanakan ketertiban.
b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
-
7/29/2019 ILMU POLITIK !!!
22/23
c. Pertahanan.
d. Menegakkan keadilan.
Sarjana lain, Charles E. Meriiam menyebutkan 5 fungsi negara yaitu: 1) keamanan
ekstern, 2) ketertiban intern, 3) keadilan, 4) kesejahteraan umum, 5) kebebasan.
9. Istilah Negara dan Istilah Sistim Politik
Pada dasarnya konsep sistem politik dipakai untuk keperluan analisa, dimana suatu
sistem bersifat abstrak. Konsep sistem politik di dalam penerapannya pada situasi yang
konkrit seperti negara, mencoba mendasarkan studi tentang gejala-gejala politik dalam
konteks tingkah laku didalam masyarakat.
Salah satu aspek penting dalam sistem politik adalah budaya politik (politic culture)
yang mencerminkan faktor subyektif. Budaya politik adalah keseluruhan daripandangan-pandangan politik, seperti norms-norma, pola-pola orientasi terhadap
politik dan pandangan hidup pada umumnya. Bentuk dari budaya politik dalam suatu
masyarakat dipengaruhi antara lain oleh sejarah perkembangan dari sistem, oleh agama
yang terdapat dalam masyarakat itu, kesukuan, status sosial, konsep mengenai
kekuasaan, status sosial, konsep mengenai kekuasaan, kepemimpinan, dsb.
Dalam sistim politik terdapat variabel:
a. Kekuasaan : sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan antara lain membagi
sumber-sumber di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.
b. Kepantingan: tujuan-tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok
politik.
c. Kebijaksanaan: hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya
dalam bentuk perundang-undangan.
d. Budaya politik: orientasi subyektif dari individu terhadap sistem politik.
-
7/29/2019 ILMU POLITIK !!!
23/23
Daftar Rujukan
http://bangka.tribunnews.com/2012/08/31/selera-politik-penguasa
http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120824183108AA4CGTR
http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/19721024200112
1-BAGJA_WALUYA/PIS/Konsep_dasar_Politik.pdf
Budiarjo Miriam.2003.Dasar-Dasar Politik.Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Umum
Sukarna.1992.Sistem Politik Indonesia.Bandung: Mandar Maju
http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120824183108AA4CGTRhttp://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/197210242001121-BAGJA_WALUYA/PIS/Konsep_dasar_Politik.pdfhttp://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/197210242001121-BAGJA_WALUYA/PIS/Konsep_dasar_Politik.pdfhttp://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120824183108AA4CGTRhttp://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/197210242001121-BAGJA_WALUYA/PIS/Konsep_dasar_Politik.pdfhttp://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/197210242001121-BAGJA_WALUYA/PIS/Konsep_dasar_Politik.pdf