Download - Halaman 49 s.d. 148
49
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
Jalan Hayam Wuruk 7 Jakarta 10120 Telepon: (021) 3841273 email: [email protected] Faksimili: (021) 3855713
Nomor : SE-06.04.0-27/PJFA/2002 Jakarta, 18 Januari 2002 Lampiran : 1 (satu) lembar Perihal : Penjelasan Unsur Pengembangan Profesi, Jam kerja, dan Alokasi Angka Kredit Yang terhormat, 1. Para Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor; 2. Para Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Seluruh Indonesia Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Jabatan Fungsional Auditor secara menyeluruh di seluruh unit pengawasan, maka dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penilaian angka kredit bagi Pejabat Fungsional Auditor, sambil menunggu penyempurnaan aturan-aturan JFA, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme para auditor, maka kenaikan pangkat bagi para Pejabat Fungsional Auditor harus memenuhi sejumlah angka kredit pengembangan profesi sebagaimana diatur di dalam SK Kepala BPKP Nomor : 13.00.00-125/K/1997 tanggal 5 Maret 1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah. Selanjutnya SK Kepala BPKP tersebut di atas ditindaklanjuti dengan SE Kepala BPKP nomor SE-06.04.00-22/K/1999 tanggal 11 Januari 1999 dan SE Deputi Kepala BPKP Bidang Administrasi nomor SE-06.04.00-1485/DI/1999 tanggal 23 Desember 1999. Angka Kredit Pengembangan Profesi untuk keperluan kenaikan pangkat adalah terdiri dari angka kredit dari unsur Diklat dan angka kredit dari unsur Pengembangan Profesi seperti yang dimaksud dalam SK Menpan Nomor 19/1996. Kegiatan diklat yang dapat dikategorikan sebagai unsur Pengembangan Profesi adalah sebagaimana daftar terlampir. Angka kredit kegiatan diklat lainnya diperhitungkan sebagai unsur pengawasan.
2. Perhitungan jam kerja untuk keperluan perhitungan angka kredit adalah didasarkan pada Surat
Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 222/M.PAN/8/2001 tanggal 31 Agustus 2001 perihal Mentaati Ketentuan Jam Kerja disebutkan bahwa jumlah jam kerja dalam 1 (satu) minggu tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari 37 jam 30 menit. Berdasarkan ketentuan tersebut bagi unit kerja yang menggunakan 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu, maka
50
jumlah jam kerja yang dapat dinilai/diberikan angka kreditnya adalah 7,5 jam per hari dan yang menggunakan 6 (enam) hari kerja dalam satu minggu adalah 6,25 jam per hari. Perhitungan angka kredit untuk auditor didasarkan pada jam kerja yang tercantum dalam Surat Tugas. Apabila dalam surat tugas dihitung dalam hari, maka dilakukan konversi terlebih dahulu ke dalam jam kerja sebesar tersebut di atas.
3. Bahwa dalam hal terdapat Auditor ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan Inspektur, Kepala Bidang atau jabatan lainnya, maka atas kegiatan tersbut tidak dapat dinilai/diberikan angka kredit.
4. Bahwa sesuai dengan nafas dari JFA adalah profesionalisme, maka penentuan hari pemeriksaan
diserahkan kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Namun karena perangkat JFA yang belum sempurna maka HP Pengendali Mutu dan Pengendali Teknis diatur sebagai berikut :
a. Setiap Pengendali Teknis diarahkan untuk dapat mengawasi 2 s.d 3 Tim Pemeriksaan. Oleh
karena itu HP Pengendali Teknis untuk setiap penugasan maksimal adalah 1/3 (sepertiga) dari HP Tim yang diawasi /disupervisi.
b. Setiap Pengendali Mutu diarahkan untuk dapat mengawasi 2 s.d 3 Pengendali Teknis. Dengan
demikian HP Pengendali Mutu maksimal 1/10 (sepersepuluh) dari HP Tim yang diawasi.
c. Apabila terdapat Pengendali Teknis yang ditugaskan untuk mengawasi hanya satu tim pemeriksa, maka atas kegiatan tersebut, jumlah hari penugasan yang dapat diberikan/dinilai angka kreditnya adalah maksimal ½ (setengah) dari hari penugasan tim yang bersangkutan.
Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Kepala Pusbin JFA ttd Drs, Salikin Zainal NIP. 060025203
Tembusan : 1. Kepala BPKP sebagai laporan; 2. Pimpinan Unit Pengawasan di seluruh Indonesia.
51
Lampiran Surat Edaran Nomor : SE-06.04.00-27/PJFA/2002 Tanggal : 18 Januari 2002
DAFTAR JENIS DIKLAT YANG DAPAT DAN TIDAK DAPAT DIKATEGORIKAN
SEBAGAI UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI
I. DIKLAT YANG DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI 1 Diklat Fungsional :
a. Sertifikasi Pindah Jalur b. Sertifikasi Penjenjangan Peran Ketua Tim c. Sertifikasi Penjenjangan Peran Pengendali Teknis d. Sertifikasi Penjenjangan Peran Pengendali Mutu e. Diklat Pengembangan Peran ketua Tim f. Diklat Pengembangan Peran Pengendali Teknis g. Diklat Pengembangan Peran Pengendali Mutu
2 Diklat Teknis : a. Diklat Audit BLN b. Diklat Audit Perminyakan c. Diklat Audit Akuntanbilitas d. Diklat Komputer Audit e. Diklat Pemeriksaan Khusus f. Diklat Audit Kinerja g. Diklat Teknis Lainnya yang disepakati antara instansi yang bersangkutan dengan
instansi pembina
II. DIKLAT YANG TIDAK DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI a. Diklat Prajabatan b. Diklat ADUM c. Diklat SPAMA d. Diklat SPAMEN e. Diklat Majerial Pengawasan f. Diklat TOT g. Diklat lainnya yang tidak ada hubungannya dengan tugas auditor
Jakarta, 18 Januari 2002 Kepala Pusbin JFA, ttd Drs. Salikin Zainal NIP. 060025203
52
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
Jalan Hayam Wuruk 7 Jakarta 10120 Telepon: (021) 3841273 email: [email protected] Faksimili: (021) 3855713
Nomor : S-06.04.00-300 / PJFA / 2002 Jakarta, 13 Juni 2002 Lampiran ; - Perihal : Angka Kredit Yang Terhormat Ketua Tim Penilai Angka Kredit Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian di Jakarta
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : S-06.04.00-20 / DI 6 / 2000 tanggal 22 Mei 2002 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Penerjemahan Kontrak Berbahasa Asing Dalam Kegiatan Audit;
Pada dasarnya kegiatan menterjemahkan kontrak dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia tidak dapat diberikan angka kredit karena hal tersebut merupakan satu kesatuan dengan pemeriksaan yang sedang dilakukan. Apabila dipandang bahwa kontrak berbahasa asing tersebut sangat mengganggu dan mempengaruhi waktu pemeriksaan, sebaiknya ditunjuk Auditor untuk menerjemahkan kontrak dimaksud dan dapat diberikan angka kredit “untuk tujuan tertentu” . Di samping itu juga dapat disiasati dengan memperpanjang waktu pemeriksaan. Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan menerjemahkan yang dapat diberikan angka kredit 3 (tiga), sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor : 13.00.00-125/K/1997adalah kegiatan penerjemahan/ saduran dalam pengawasan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan dalam perpustakaan unit organisasi. Dalam kaitan ini kontrak yang diterjemahkan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia bukanlah dokumen BPKP tetapi dokumen dari unit kerja yang diperiksa.
2. Kegiatan Penyusunan LHA atas Pinjaman/ Bantuan Luar Negeri dilakukan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; Kegiatan penyusunan LHA dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tidak dapat diberikan angka kredit 3 (tiga) sebagai pengembangan profesi. Kegiatan tersebut merupakan satu kesatuan dalam pemeriksaan. Apabila dipandang perlu untuk penugasan-penugasan yang laporan hasil auditnya ditulis dalam dua bahasa diterbitkan surat tugas yang relatif lebih lama bila dibandingkan dengan apabila hanya
53
untuk satu bahasa. Dalam hal ini berarti kegiatan penyusunan laporan dalam bahasa Inggris tersebut secara riel telah diberikan angka kredit dari unsur utama, sub unsur pengawasan dan tidak merupakan sub unsur pengembangan profesi.
3. Angka Kredit dalam SK Inpassing; Pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat struktural yang diinpassing ke dalam Jabatan Fungsional Auditor per tanggal 30 Mei 2001 tidak diberikan angka kredit. Dikecualikan dari ketentuan ini adalah Ijazah yang diperoleh pejabat tersebut sebelum tanggal 30 Mei 2001 sepanjang ijazah tersebut belum diakui secara kepegawaian, yaitu belum termaktub dalam SK Kepangkatan.
4. PAK Periode 1 Januari 2001 – 30 Juni 2001 telah ditetapkan tanggal 31 Desember 2001 Terhadap permasalahan sebagaimana Saudara uraikan pada nomor 4, kami sependapat dengan Saudara;
5. Pedoman Penulisan Makalah dan Angka Kreditnya Kami belum dapat memberikan pedoman penilaian makalah sebagaimana yang Saudara usulkan, karena pedoman dimaksud saat ini masih sedang dalam proses penyusunan oleh Tim di Pusbin JFA. Apabila pedoman penilaian makalah tersebut telah selesai , akan kami informasikan kepada Saudara. Sementara menunggu pedoman yang saat ini sedang dalam proses penyusunan, Tim Penilai dipersilahkan untuk menilai makalah yang diajukan oleh para PFA dengan mengacu kepada Keputusan Kepala BPKP Nomor : 13.00.00-125 / K / 1997 halaman 163 sampai dengan 169.
6. Kegiatan Sosialisasi dimaksudkan sebagai PKS Kegiatan Sosialisasi tersebut dapat diakui sebagai PKS . Kami menyadari kesulitan tersebut. Oleh karena itu apabila dipandang perlu Sub Bagian Perbantuan dapat membuat rekapitulasi kegiatan PKS yang diikuti oleh para PFA, sehingga dengan daftar tersebut PFA yang mengikuti sosialisasi ketentuan , baik mengenai JFA, Kepegawaian atau kegiatan lain yang berkaitan dengan pengawasan dapat diberikan angka kredit tanpa harus menyertakan makalah.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Kepala ttd A. Animaharsi NIP. 060060147
54
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
Jalan Hayam Wuruk 7 Jakarta 10120 Telepon: (021) 3841273 email: [email protected] Faksimili: (021) 3855713
Nomor : S-06.04.00-314 /PJFA.2/2002 21 Juni 2002 Lampiran : - Perihal : Penjelasan Unsur Pengembangan Profesi, Jam Kerja dan Alokasi Angka Kredit. Yang Terhormat, Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit Deputi III di- Jakarta Berkenaan surat Saudara nomor : S-06.04.00-050/D.III.5/2002 tanggal 24 April 2002 perihal sebagaimana pada pokok surat dengan ini kami sampaikan hal-hal berikut ini : 1. Angka Kredit Pengembangan Profesi
1) Ketentuan mengenai pengembangan profesi dapat dibaca pada Keputusan Kepala BPKP Nomor: 13.00.00-125/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan APFP romawi VI, halaman 148 sampai dengan 182. Pada halaman 178 angka 8 a.1) dinyatakan bahwa: “Pendidikan dan Pengembangan Profesi berjumlah sekurang-kurangnya 18,75% atau 50 angka kredit”. Sampai dengan tanggal 17 Januari 2002, belum terdapat Surat Keputusan atau Surat Edaran yang mengatur pengelompokkan diklat sebagai unsur pengembangan profesi atau bukan sebagai pengembangan profesi. Dengan demikian Surat Edaran Nomor SE-06.04.00-27/PJFA/2002 tanggal 18 Januari 2002 diharapkan dapat memperjelas maksud dari pernyataan pada halaman 178 angka 8 a.1) sebagaimana maksud di atas.
2) Pengelompokkan suatu diklat ke dalam unsur pengembangan profesi atau bukan sebagai unsur pengembangan profesi mulai diberlakukan untuk diklat, yang sertifikat kelulusannya terbit tertanggal sejak 18 Januari 2002 dan belum diperhitungkan angka kreditnya berdasarkan Sertifikat telah mengikuti.
55
3) Penghitungan diklat sebagai unsur pengembangan profesi dihitung sama dengan cara menghitung angka kredit diklat, yaitu berdasarkan jangka waktu pelaksanaan diklat tersebut. Sebagai contoh, seorang PFA mengikuti diklat (termasuk kelompok pengembangan profesi) dalam waktu 100 jam. Berdasarkan ketentuan dalam SK Menpan Nomor 19/1996, yang bersangkutan dapat diberi angka kredit sebesar 2 (dua).
2. Kegiatan Diklat lainnya diperhitungkan sebagai Unsur Utama Sub Unsur Pendidikan
1) Diklat yang tidak dapat dikategorikan sebagai unsur pengembangan profesi diatur dalam Romawi II Lampiran SE Nomor SE-06.04.00-27/PJFA/2002 tanggal 18 Januari 2002.
2) Diklat-diklat yang tidak dapat dikategorikan sebagai pengembangan profesi dimasukkan sebagai unsur utama, sub unsur pendidikan ( bukan sub unsur pengawasan)
3. Diklat yang dapat dan tidak dapat dikategorikan sebagai unsur pengembangan profesi.
1) Diklat LAKIP dapat diakui sebagai pengembangan profesi; 2) Diklat TOT tidak dapat dikategorikan sebagai pengembangan profesi, karena diklat tersebut
dimaksudkan agar seseorang memiliki kemampuan sebagai pelatih, dan bukan sebagai seorang Auditor.
4. Perubahan Jam Kerja
Kami sependapat dengan beberapa hal yang dikemukakan pada surat Saudara, terutama butir 4. 1), 2) dan 3). Adapun surat kami No.SE-06.04.00-27/PJFA/2002 lebih didasarkan pada pertimbangan banyaknya tugas-tugas lembur yang kenyataannya harus dilakukan oleh para PFA (misalnya ada Pemtak, IKMN, Pemeriksaan DAU dan sebagainya ) sama dengan kewajaran HP, kewajaran jam kerja juga merupakan tanggung jawab atasan langsung.
5. Jam Kerja dalam Surat Tugas.
Bahwa perhitungan angka kredit JFA dihitung berdasarkan jam kerja. Apabila di dalam surat tugas tidak mencantumkan jumlah jam kerja, tetapi mencantumkan jumlah hari pengawasan maka perhitungan angka kredit dilakukan dengan melakukan konversi jumlah hari pengawasan tersebut dengan jam per hari.
6. HP Maksimal Pengendali Mutu dan Pengendali Teknis
Pada dasarnya atasan langsung bertanggung jawab atas kewajaran jumlah HP dalam satu penugasan. Di dalam prakteknya penetapan jumlah HP sangat bervariatif dan para atasan langsung maupun PFA berpendapat hal tersebut wajar. Sebagai contoh ada PFA (bukan PM/ PT) yang mengajukan DUPAK 500 HP per tahun. Kami menyadari banyak PFA yang keberatan dengan ditetapkannya HP Pengendali Teknis dan HP Pengendali Mutu sebagaimana diatur dalam
56
SE-06.04.00-27/PJFA/2002 tanggal 18 Januari 2002. Kami bermaksud akan meninjau ulang surat edaran tersebut khusus yang berkaitan dengan Hari Pemeriksaan ini.
Demikian kami sampaikan, apabila dipandang perlu beberapa ketentuan yang masih belum optimal dapat dibahas lebih lanjut pada Forum Komunikasi Kepegawaian dan JFA bulan September 2002. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Kepala ttd A. Animaharsi NIP. 060060147
57
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
Jalan Hayam Wuruk No.7 Jakarta 10120 Telepon: (021) 3841273 [email protected] Faksimili: (021) 3855713
Nomor : S-373/JF/2/2002 Jakarta, 18 Juli 2002 Perihal : Penetapan Hari Efektif Yth. Kepala Puslitbangwas BPKP di- Jakarta Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor S-06.04.00-292/LB.03/2002 tanggal 3 Mei 2002 perihal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa hasil Forum Komunikasi bulan September 2001 yang hasilnya telah dirangkum dalam Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA, telah disepakati bersama bahwa hari tersedia dalam 1 (satu) tahun adalah 237 hari bagi unit kerja dengan 5 (lima) hari kerja dalam 1 minggu atau 289 hari bagi unit kerja dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 minggu. Untuk masa mendatang, pemberlakuan hari efektif secara khusus yaitu 300 hari dalam 1 tahun bagi PFA di lingkungan Puslitbangwas BPKP sebaiknya ditinjau kembali agar tidak menyimpang dari ketentuan jam kerja yang berlaku. Demikian kami sampaikan, untuk menjadi maklum. Kepala, ttd
A. Animaharsi NIP.060060147
Tembusan: Sekretaris Utama BPKP
58
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
Jalan Hayam Wuruk No.7 Jakarta 10120 Telepon: (021) 3841273 [email protected] Faksimili: (021) 3855713
Nomor : S-374/JF/2/2002 18 Juli 2002 Hal : Angka Kredit Yth. Ketua Tim Penilai Angka Kredit Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian Di - Jakarta Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor S-06.04.00-21/DI.6/2002 tanggal 24 Mei 2002 perihal sebagaimana pada pokok surat dengan ini kami jelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan pertanyaan Saudara sebagai berikut : 1. Kegiatan Seminar
Pada dasarnya seminar yang dapat diberikan angka kredit adalah kegiatan seminar yang ada kaitannya dengan kegiatan pengawasan dan seminar tersebut harus disertai dengan surat tugas dari Pimpinan Unit Kerja. Menurut hemat kami, penugasan seminar sebaiknya diberikan dengan mempertimbangkan manfaatnya bagi peningkatan mutu pelaksanaan tugas pengawasan. Kewenangan untuk memberikan penugasan seminar kepada PFA sepenuhnya merupakan kewenangan pimpinan unit organisasi. Disamping itu dengan beragamnya jenis seminar yang ada pada saat ini, tidak memungkinkan bagi Pusbin JFA untuk menentukan dapat/ tidaknya tiap jenis seminar diberikan angka kredit untuk kegiatan penunjang. Oleh karena itu apabila terdapat keraguan oleh Tim Penilai Angka Kredit terhadap substansi dari suatu seminar, sebaiknya dikonfirmasikan kepada pemberi tugas dan atau PFA dan apabila terdapat perbedaan penilaian angka kredit di antara Tim Penilai, maka perlu diusahakan pemecahan yaitu dibahas dan diputuskan dalam rapat/ sidang pleno Tim Penilai Angka Kredit.
2. Surat Tugas tidak mencantumkan Hari Pemeriksaan
Terhadap surat tugas yang tidak dicantumkan hari pemeriksaannya, kami sependapat dengan Saudara, bahwa seharusnya ditentukan jumlah Hari Pemeriksaan terhadap penugasan-penugasan dimaksud. Apabila dalam surat tugas yang dikeluarkan oleh Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Ditjen Pajak belum mencantumkan hari pemeriksaan, maka sebaiknya unit kerja di BPKP dapat menerbitkan Nota Dinas yang mencantumkan hari pemeriksaan. Selama tidak ada
59
pendukung tentang besarnya hari pemeriksaan maka terhadap usulan angka kredit tersebut tidak dapat dinilai angka kreditnya.
3. Kegiatan PKS.
Mengantisipasi perkembangan yang ada, dimana pembicara pada PKS ataupun seminar seringkali tidak lagi membuat makalah (sebagai bahan/ materi PKS) tetapi menyampaikan foto copy dari print out transparant, maka menurut pendapat kami, sepanjang foto copy transparan tersebut merupakan materi yang dibahas dalam PKS dan persyaratan lainnya telah lengkap seperti daftar hadir, notulen PKS maka kegiatan tersebut dapat diberikan angka kreditnya.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Kepala, ttd A. Animaharsi NIP 060060147 Tembusan : Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian
60
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
Jalan Hayam Wuruk No.7 Jakarta 10120 Telepon: (021) 3841273 email: [email protected] Faksimili: (021) 3855713
Nomor : S-552 /JF.2/2002 Jakarta, 30 Agustus 2002 Hal : Berkas Pendukung Penilaian Angka Kredit Yang terhormat, 1. Deputi Kepala 2. Inspektur 3. Kepala Pusat 4. Kepala Perwakilan Di Lingkungan BPKP Dalam rangka penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Auditor, dengan ini kami sampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Auditor mulai bulan Agustus 2002, yang dapat diberikan angka kredit adalah kegiatan-kegiatan yang didukung / dilampirkan berkas-berkas berikut ini : 1. Kegiatan Pendidikan :
1) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pendidikan yang telah ditandatangani oleh atasan langsungnya:
2) Surat ijin mengikuti pendidikan di luar kedinasan atau surat keputusan penugasan belajar bagi yang tugas belajar:
3) Foto copy ijazah asli yang disahkan oleh pejabat yang berwenang: 4) Surat keputusan Dirjen DIKTI Depdiknas tentang persamaan ijazah yang diperoleh dari luar
negeri: 5) Foto copy dari STTPL asli pelatihan kedinasan yang telah ditandasahkan oleh Pejabat Yang
Berwenang.
Contoh 1 : Seorang Pejabat Fungsional Auditor mengikuti Diklat Sertifikasi Penjenjangan Peran Ketua Tim dan telah memperoleh sertifikat kelulusan. Pada waktu mengajukan angka kredit, yang bersangkutan wajib melampirkan berkas nomor 1) dan 5)
61
Contoh 2 : Seorang PFA telah selesai mengikuti pendidikan di luar kedinasan dan memperoleh Ijazah S1 dari perguruan tinggi di Indonesia. Pada saat yang bersangkutan mengajukan penilaian angka kredit, berkas yang harus dilampirkan adalah berkas nomor 1), 2), dan 3).
2. Kegiatan Penggerakan dan Pembinaan Pengawasan :
1) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penggerakan dan Pembinaan Pengawasan yang telah ditanda tangani oleh atasan langsungnya :
2) Formulir Kendali Mutu: 3) Surat Tugas: 4) Hasil kegiatan ( contoh : laporan Hasil Pengawasan / Routing Slyp atau bukti lain yang
diketahui oleh Pejabat yang ditunjuk ): 3. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan :
1) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan yang telah ditandatangani oleh atasan langsungnya:
2) Formulir Kendali Mutu: 3) Surat Tugas: 4) Hasil kegiatan ( contoh : Laporan Hasil Pengawasan / Routing Slyp ):
4. Kegiatan Pengembangan Profesi di Bidang Pengawasan :
1) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi yang telah ditandatangani oleh atasan langsungnya:
2) Surat Tugas atau persetujuan pejabat yang berwenang 3) Sertifikat dari hasil mengikuti kegiatan pengembangan profesi:
Sertifikat yang dapat dinilai angka kreditnya adalah sertifat asli atau copy sertifikat yang telah ditandasahkan oleh pejabat yang ditunjuk:
4) Materi Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) 5) Apabila pengembangan profesi berasal dari kegiatan PKS, harus dilampirkan berkas-berkas:
Rencana PKS dari Kepala / Pimpinan Unit Organisasi, Notulen hasil PKS, Makalah dan Daftar hadir PKS yang ditandasahkan oleh Kepala Bagian Tata Usaha ayau pejabat lain yang ditunjuk. Dalam hal penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Pusat untuk Pejabat Fungsional Auditor yang memangku jabatan sebagai Auditor Ahli Madya dan Auditor Ahli Utama, keempat berkas tersebut dapat digantikan dengan Surat Keterangan Jumlah Jam PKS yang diketahui oleh pejabat ditunjuk;
6) Buku, artikel, karya tulis ilmiah, dan lain-lain yang berkaitan dengan pengembangan profesi;
Surat Tugas yang dapat diajukan untuk mendukung kegiatan penggerakan dan pembinaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan dan pengembangan profesi dapat berbentuk asli surat tugas atau copy surat tugas yang ditandasahkan oleh pejabat yang ditunjuk.
62
5. Kegiatan Penunjang di Bidang Pengawasan : 1) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang yang telah ditandatangani oleh atasan
langsungnya: 2) Surat keterangan / pernyataan / penghargaan yang disahkan / disetujui oleh Pimpinan Unit
Kerja atau pejabat yang ditunjuk beserta bukti-buktinya; 3) Keanggotaan di organisasi profesi beserta bukti-buktinya; 4) Penugasan dari Pimpinan Unit Kerja
Contoh : Seorang Pejabat Fungsional Auditor mengikuti seminar di bidang pengawasan. Agar seminar tersebut dapat diajukan untuk dinilai angka kreditnya, harus dilengkapi dengan berkas: Sertifikat seminar yang ditandasahkan oleh pejabat yang ditunjuk dan adanya surat penugasan seminar dari Pimpinan Unit Organisasi.
6. Pengajuan angka kredit untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan pada butir 1 sampai dengan 5 di atas tanpa didukung oleh berkas-berkas yang dipersyaratkan tidak dapat diberikan angka kredit.
7. Ketentuan sebagaimana diatur dalam butir 1 sampai dengan 5 diatas adalah kelengkapan berkas
pengajuan angka kredit sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala BPKP Nomor: SE-06.04.00-22/K/1999 tanggal 11 Januari 1999.
Berkenaan dengan hal-hal di atas kami mohon pemberitahuan ini diinformasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja Bapak / Saudara. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Kepala, ttd
A. ANIMAHARSI NIP 060060147
Tembusan: 1. Sekretaris Utama 2. Ketua Tim Penilai Angka Kredit JFA di lingkungan BPKP
63
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
Jalan Hayam Wuruk No.7 Jakarta 10120 Telepon: (021) 3841273 email: [email protected] Faksimili: (021) 3855713
Nomor : S-1089 /JF.1/2002 31 Desember 2002 Lampiran : - Hal : Penilaian Angka Kredit Peserta Diklat SAK Yth. Ketua Tim Penilai Angka Kredit JFA Deputi Bidang Investigasi BPKP Di - Jakarta
Menunjuk surat Saudara Nomor: S-001 / Tim Penilai / D6 / 2002 tanggal 26 Nopember 2002 perihal pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Kegiatan mengikuti Anti Corruption and Fraud Training Program (Domestic Training) dan memperoleh Certificate of Achievement, dapat diberikan angka kredit Diklat Teknis berdasarkan jumlah jam diklat yang diikuti, dan dikelompokkan sebagai unsur Pengembangan Profesi sesuai SE Kepala Pusbin JFA NO. SE-06.04.00-27 / PJFA / 2002 tanggal 18 Januari 2002 perihal Penjelasan Unsur Pengembangan Profesi, Jam Kerja, dan Alokasi Angka Kredit.
2. Sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Kepegawaian dan JFA tahun 2002 yang diselenggarakan tanggal 30 September – 3 Oktober 2002, setiap perolehan sertifikat gelar profesi (misalnya CFE, BAP, CIA, CISA, dll) dan sertifikat UBM, dapat diberikan angka kredit Pengembangan Profesi dengan besaran angka kredit sesuai jenjang jabatannya, yaitu :
No Jabatan Nilai AK Pendidikan
Prosentase Minimal
Pengb. Profesi
Besaran AK untuk Setiap Perolehan
Sertifikat UBM dan Gelar Profesi
1 Auditor Pelaksana 25 6,25% 1,5625 2 Auditor Pelaksana Lanjutan 25 5,00% 1,2500 3 Auditor Penyelia 25 5,00% 1,2500 4 Auditor Ahli Pertama 25 7,50% 1,8750 5 Auditor Ahli Muda 25 10,00% 2,5000 6 Auditor Ahli Madya 25 12,50% 3,1250 7 Auditor Ahli Utama 25 18,75% 4,6875
64
Penegasan mengenai hal ini tercantum dalam Surat Edaran kepala Pusbin JFA No. SE-1079 /JF.1/2002 tanggal 30 Desember 2002 perihal Penegasan Hasil Rakor Kepegawaian dan JFA tahun 2002, dan berlaku sejak perolehan 1 Juli 2002. Dalam rakor tersebut juga disepakati bahwa belajar mandiri untuk mempersiapkan ujian memperoleh sertifikat CFE tidak dapat diberikan angka kredit.
Terhadap perlakuan penilaian angka kredit yang tidak sesuai dengan penjelasan diatas diharapkan agar dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Kepala, ttd A. ANIMAHARSI NIP 060060147 Tembusan Yth : Deputi Bidang Investigasi BPKP.
65
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
Jalan Hayam Wuruk No.7 Jakarta 10120 Telepon: (021) 3841273 email: [email protected] Faksimili: (021) 3855713
Nomor : S-1091/JF.1/2002 31 Desember 2002 Lampiran : 1 (satu) set Hal : Kesepadanan Kegiatan Pengawasan di lingkungan Lembaga Informasi Nasional RI dengan Kegiatan yang Diberikan
Angka Kredit Berdasarkan Keputusan MENPAN No. 19/1996
Yth, Inspektur Lembaga Informasi Nasional RI di Jakarta. Menunjuk surat Saudara Nomor 106/E/K/X/2002 tanggal 1 Oktober 2002 perihal permohonan persetujuan penyepadanan butir-butir kegiatan PFA dan sesuai dengan arahan Kepala BPKP, dengan ini kami sampaikan Daftar Kegiatan PFA di Lingkungan Lembaga Informasi Nasional RI yang dapat disepadankan dengan kegiatan PFA sesuai Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kredit. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
Kepala, ttd
A. Animaharsi NIP : 060060147
Tembusan Yth : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
66
Lampiran Surat
Nomor : S-1091/JF.I/2002
Tanggal : 31 Desember 2002
DAFTAR KESEPADANAN KEGIATAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA INFORMASI NASIONAL ( LIN )
No Kegiatan Pengertian Butir Kegiatan Usulan Kesepadanan Kesepadanan yang Diperkenankan
1. Menyusun Renstra Membantu menyiapkan,
mengumpulkan dan menganalisa
data sebagai bahan masukan
dalam penyusunan renstra
Inspektorat LIN
Menyiapkan perumusan
kebijaksanaan
pengawasan dan
kebijakan lainnya
Menyiapkan Rencana
Induk Pengawasan
(RIP)
2 Menyusun rencana
kerja pengawasan
yang dengan
bahan dari buril
Membantu menyiapkan dan atau
memberi masukan berdasarkan
buril yang di terima
Menyiapkan rencana kerja
pengawasan tahunan
(RKPT)
Menyiapkan rencana
kerja pengawasan
tahunan (RKPT)
3. Membantu
menyusun daftar
OP (satuan Kerja
dan proyek) dan
alokasi anggaran
Membantu, menyiapkan,
mengumpulkan, mengolah data
serta menyusun daftar objek
pemeriksaan dan pengalokasian
anggaran
Menyiapkan rencana kerja
pengawasan tahunan
(RKPT)
Menyiapkan rencana
kerja pengawasan
tahunan (RKPT)
4. Menyiapkan dan
mengolah bahan
PKPT
Membantu menyiapkan dan atau
memberi bahan masukan dalam
rangka penyusunan PKPT
Menyiapkan program
kerja pengawasan
tahunan (PKPT)
Menyiapkan program
kerja pengawasan
tahunan (PKPT)
5. Penyusunan PKPT Membantu mengolah data dan
menganalisa dalam rangka
penyusunan PKPT
Menyiapkan program
kerja pengawasan
tahunan (PKPT)
Menyiapkan program
kerja pengawasan
tahunan (PKPT)
67
No Kegiatan Pengertian Butir Kegiatan Usulan Kesepadanan Kesepadanan yang
Diperkenankan
6. Menyusun program
kerja
Membantu menyiapkan,
mengumpulkan, mengolah data
dalam rangka penyusunan
program kerja guna menjamin
tercapainya pengawasan yang
optimal menyeluruh, dan terpadu
Menyiapkan program
kerja pengawasan
tahunan (PKPT)
Menyiapkan program
kerja pengawasan
tahunan (PKPT)
7. Menyusun
pedoman PKA
(Progran Kerja
Audit)
Mengumpulkan, mengolah data,
dan merumuskan dalam rangka
penyusunan pedoman PKA
Menyusun pedoman dan
atau sistem dibidang
pengawasan
Menyusun pedoman
dan atau sistem
dibidang pengawasan
8. Menyusun Protap
(Prosedur Tetap)
Membantu mengumpulkan,
mengolah data, serta
merumuskan Protap sebagai
pedoman dalam pelaksanaan
pengawasan
Menyusun pedoman dan
atau sistem dibidang
pengawasan
Menyusun pedoman
dan atau sistem
dibidang pengawasan
9. Mereview pedoman
PKA
Evaluasi yang dilakukan
terhadap pedoman PKA untuk
dilakukan penyempurnaan
Memutakhirkan pedoman
dan atau sistem
pengawasan
Memutakhirkan
pedoman dan atau
sistem pengawasan
10. Menyempurnakan
Protap
Evaluasi yang dilakukan
terhadap Protap untuk dilakukan
penyempurnaan
Memutakhirkan pedoman
dan atau sistem
pengawasan
Memutakhirkan
pedoman dan atau
sistem
pengawasan
11. Sosialisasi
pengawasan
Melakukan sosialisasi tentang
pengawasan kepada para
pejabat eselon I dan II
Melaksanakan
penyuluhan dibidang
pengawasan
Melaksanakan
penyuluhan
dibidang pengawasan
12. Menjadi pengamat
dalam proses
lelang
Mengikuti pelelangan yang
dilaksanakan olah unit - unit
kerja LIN sebagai pengamat
Melaksanakan asistensi
dan konsultasi di bidang
pengawasan
Melaksanakan asis-
tensi dan konsultasi
di bidang engawasan
68
No Kegiatan Pengertian Butir Kegiatan Usulan Kesepadanan Kesepadanan yang
Diperkenankan
13 Asistensi
penyusunan LAKIP
Memberi jasa kepada jajaran
LIN dalam proses LAKIP
Melaksanakan asistensi
dan konsultasi di bidang
pengawasan
Melaksanakan
asistensi dan
konsultasi di bidang
pengawasan
14. Membantu
pimpinan unit kerja
lain, memecahkan
permasalahan yang
dihadapi
Kegiatan secara aktif membantu
unit kerja lain di lingkungan LIN
dalam menyelesaikan masalah
yang dihadapi
Melaksanakan asistensi
dan konsultasi di bidang
pengawasan
Melaksanakan
asistensi dan
konsultasi di bidang
pengawasan
15.
Menyusun LAKIP Membantu penyusunan LAKIP
Inspektorat LIN
Membuat Laporan
Akuntabilitas
Membuat Laporan
Akuntabilitas
16. Menyusun laporan
bulanan
/triwulan/tahunan
Kegiatan menyajikan informasi
secara tertulis dan berkala atas
hasil pengawasan oleh APF
Membuat laporan hasil
pengawasan
Membuat laporan
hasil pengawasan
17. Menyusun LHA
kelompok
Kegiatan menyajikan informasi
secara tertulis atas hasil
pengawasan buril sesuai dengan
bidang tugas masing - masing
kelompok auditor Inspektorat LIN
Membuat laporan hasil
pengawasan
Membuat laporan
hasil pengawasan
18. Mengkaji renstra,
program dan
kegiatan Eselon
Menganalisis dan mengevaluasi
rencana kerja dan kegiatan unit
kerja eselon I untuk digunakan
sebagai bahan kebijakan
kegiatan pengawasan yang akan
dilakukan
Mengkaji aspek strategis Mengkaji aspek
strategis
19. Presentasi DHA di
depan forum review
Presentasi hasil audit yang
telah dilakukan Tim Audit di
depan forum review untuk
memperoleh hasil audit yang
optimal
Memaparkan hasil
pengawasan
Sepanjang kegiatan
ini dilakukan dalam
rangka penyusunan
Laporan Hasil Audit,
maka angka kreditnya
termasuk dalam
kegiatan auditdan
tidak diberikan angka
kredit tersendiri
69
No Kegiatan Pengertian Butir Kegiatan Usulan Kesepadanan Kesepadanan yang Diperkenankan
20. Rapat kerja
pengawasan
tahunan
Kegiatan membantu
mengevaluasi keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan
pengawasan serta langkah
langkah perbaikan yang
perlukan.
Gelar pengawasan Gelar pengawasan
21.
Audit terhadap
bendaharawan
Kegiatan audit keuangan yang
dikelola oleh bendaharawan
apakah pelaksanaannya sudah
sesuai dengan peraturan yang
berlaku
Melaksanakan audit
keuangan dan atau
ketaatan
Melaksanakan audit
keuangan dan atau
ketaatan
22.
Melaksanakan
pengawasan
program
Kegiatan audit yang ditujukan
untuk menilai rasionalitas dan
relevansi DUK setiap satker
tupoksinya
Melaksanakan audit
keuangan dan atau
ketaatan
Melaksanakan audit
keuangan dan atau
ketaatan
23. a. Melaksanakan
pengumpulan
data dalam
rangka
persiapan
audit
b. Menyusun
PKA
operasional
dilapangan
c. Mengikuti
pengarahan
teknis
d. Membuat
laporan
a. Pengumpulan bahan untuk
penyusunan PKA berupa
data base obyek audit yang
akan diperiksa
b. Kegiatan menyusun pro-
gram kerja audit lanjutan
atas audit operasional
c. Memperoleh petunjuk teknis
audit dari pimpinan unit kerja
pengawasan dalam rangka
koordinasi kegiatan dan
kesamaan persepsi atas
masalah-masalah yang akan
dihadapi dilapangan
Menyusun informasi secara
tetulis atas hasil pengawasan
yang dilakukan APF
Melaksanakan audit
operasional
Melaksanakan audit
operasional, dengan
catatan bahwa
keempat kegiatan
tersebut merupakan
satu kesatuan
kegiatan yang utuh
70
No Kegiatan Pengertian Butir Kegiatan Usulan Kesepadanan Kesepadanan yang
Diperkenankan
24. Melaksanakan
fraud audit
Kegiatan audit yang tidak
termasuk audit keuangan atau
ketaatan dan audit operasional
atas perintah pimpinan untuk
meneliti adanya penggelapan
yang dilakukan PNS
Melaksanakan audit
khusus
Melaksanakan audit
khusus
25. Post Audit Kegiatan pemeriksaan yang
dilaksanakan setelah berakhir-
nya tahun anggaran untuk me-
ngetahui dampak dari kegiatan
selama tahun berjalan sekaligus
untuk melakukan pengecekan
fisik
Melaksanakan audit
khusus
Audit Operasional
/Audit Keuangan dan
atau Ketaatan
26. Riksus tentang
TP/TGR
Kegiatan audit khusus tentang
Tuntutan Perbendaharaan/Tun-
tutan Ganti Rugi. Biasanya ka-
rena adanya pengaduan atau se-
bagai tindak lanjut audit tertentu
Melaksanakan audit
khusus
Melaksakan audit
khusus
27. Audit Komprehensif Kegiatan audit tugas pokok dan
fungsi atas obyek yang diperiksa
secara menyeluruh dan meliputi
berbagai aspek
Melaksakan audit
akuntabilitas
Melaksakan audit
operasional
28. Melaksanakan
audit buril sesuai
bidang tugasnya
Kegiatan menurut bidang tugas
masing masing berupa me-
meriksa dokumen yang diterima
secara berkala/ sewaktu-waktu
mengenai keuangan, SDM, sa-
rana dan prasarana serta kegi-
atan operasional agar dapat di-
ketahui ketaatan terhadap pe-
raturan perudangan serta
keekonomisan, daya guna dan
hasil guna satker yang
bersangkutan
Mengkaji dan menilai
dokumen (audit buril)
Mengkaji dan menilai
dokumen (audit buril)
71
No Kegiatan Pengertian Butir Kegiatan Usulan Kesepadanan Kesepadanan yang
Diperkenankan
29. Melaksanakan
audit buril sesuai
bidang tugasnya
Kegiatan menurrut bidang tugas
masing-masing berupa
memeriksa dokumen yang
diterima secara berkala atau
sewaktu-waktu mengenai
keuangan, SDM, sarana dan
prasarana serta kegiatan
operasional agar dapat diketahui
ketaatan terhadap peraturan
perundangan serta
keekonomisan, daya guna dan
hasil guna satker yang
bersangkutan
Mengkaji dan menilai
dokumen (audit buril)
Mengkaji dan menilai
dokumen (audit buril)
30. Koreksi LHA oleh
Tim Review
Kegiatan menguji konsep LHA
yang disampaikan oleh Tim Audit
mengenai subtansi laporan dan
bukti-bukti pendukungnya
Mengkaji hasil
pengawasan
Kegiatan tersebut
merupakan bagian
dari penugasan audit
dan tidak dapat dibe-
rikan angka kredit ter-
sendiri. Apabila Tim
Review tidak terma-
suk dalam penugasan
Tiim Audit, terhadap
Tim Review dapat di-
berikan angka kredit
kegiatan mengkaji
hasil pengawasan
31. Evaluasi hasil audit Kegiatan mengevaluasi atas ke-
giatan hasil audit terhadap obyek
audit mengenai hal-hal yang po-
sitif maupun yang negatif yang
hasilnya disampaikan kepada
pimpinan untuk bahan pengam-
bilan kebijakan dimasa yang
akan datang
Mengkaji hasil
pengawasan
Mengkaji hasil
pengawasan
72
No Kegiatan Pengertian Butir Kegiatan Usulan Kesepadanan Kesepadanan yang
Diperkenankan
32. Evaluasi hasil audit Kegiatan mengevaluasi atas
kegiatan hasil audit terhadap
obyek audit mengenai hal-hal
yang positif maupun yang negatif
yang hasilnya disampaikan
kepada pimpinan untuk bahan
pengambilan kebijakan dimasa
yang akan datang
Mengkaji hasil
pengawasan
Mengkaji hasil
pengawasan
33. Mengkaji LHA atas
perintah pimpinan
Kegiatan menganalisis dan
mengevaluasi hasil audit yang
dilakukan, baik LHA intern
maupun LHA ekstern guna
kepentingan/kegunaan tertentu
Mengkaji hasil
pengawasan
Mengkaji hasil
pengawasan
34. Pemantauan
Tindak Lanjut (TL)
Kegiatan pengecekan terhadap
seluruh rekomendasi dalam LHA
guna memastikan apakah
rekomendasi tersebut telah
mendapatkan tindak lanjut
sebagaimana mestinya
Memantau tindak lanjut
hasil pengawasan
Memantau tindak lanjut
hasil pengawasan
35. Pemuktahiran data Kegiatan meneliti dan mengeva-
luasi serta menginventarisasi
beberapa jumlah temuan yang
harus dilakukan tindak lanjutnya,
untuk diketahui berapa temuan
yang telah/belum ditindak lanjuti
Memantau tindak lanjut
hasil pengawasan
Memantau tindak lanjut
hasil pengawasan
36.
Menyiapkan bahan-
bahan audit
tertentu
Kegiatan mengumpulkan bahan-
bahan untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan
pengawasan tertentu
Mempersiapkan bahan
untuk tujuan tertentu.
Mempersiapkan bahan
untuk tujuan tertentu
(dalam rangka
pengawasan .............)
73
No Kegiatan Pengertian Butir Kegiatan Usulan Kesepadanan Kesepadanan yang
Diperkenankan
37. Menyiapkan bahan-
bahan
kepegawaian,
sarana dan
prasarana
Kegiatan mengumpulkan data
kepegawaian antara lain untuk
kepentingan mutasi / promosi
dan mempersiapkan data sarana
dan prasarana untuk
kepentingan penyusunan IKMN.
Mempersiapkan bahan
untuk tujuan tertentu.
Kegiatan mengumpulkan
data kepega-waian antara
lain untuk kepentingan
mutasi / promosi merupa-
kan kegiatan manajerial
dan tidak dapat diberikan
angka kredit. Kegiatan
mempersiapkan data sa-
rana dan prasarana untuk
kepentingan penyusunan
IKMN dapat disepadankan
dengan mempersiapkan
bahan untuk tujuan terten-
tu (dalam rangka penyu-
sunan IKMN)
38. Mengumpulkan
data untuk audit
secara keseluruhan
Kegiatan mengumpulkan data
dan bahan dari unit-unit kerja
lingkup LIN yang akan diperlukan
untuk menyusun program kerja
audit pendahuluan.
Mempersiapkan bahan
untuk tujuan tertentu.
Mempersiapkan bahan
untuk tujuan tertentu
(dalam rangka peren-
canaan pengawasan)
39. Karya tulis ilmiah
populer
Karya Tulis Ilmiah populer yang
disusun baik secara perorangan
maupun kelompok berupa
terjemahan/saduran dibidang
pengawasan dan telah dimuat di
majalah Media Pengawasan
Inspektorat LIN atau Media
massa lainnya
Karya tulis/ karya ilmiah
populer dibidang
pengawasan yang disebar
luaskan melalui media
massa, setiap tulisan yang
merupakan satu kesatuan
Karya Tulis Ilmiah yang
dimaksud dalam Kep.
MENPAN No. 19/1996
adalah merupakan hasil
karya sendiri, bukan terje-
mahan atau saduran. Un-
tuk terjemahan/saduran
diberikan angka kredit Ke-
giatan Terjemahan/ Sadu-
ran dibidang pengawasan
yang dipublikasikan dalam
bentuk artikel pada maja-
lah ilmiah yang disahkan
oleh BPKP atau LIPI
74
No Kegiatan Pengertian Butir Kegiatan Usulan Kesepadanan Kesepadanan yang
Diperkenankan
40. Pengurus di Media
Pengawasan
Aktif dalam pengurusan/tim
penerbitan majalah Inspektorat
LIN yaitu majalah Media
Pengawasan Kepengurusan
tersebut dikukuhkan dengan
surat keputusan pejabat yang
berwenang
Berpartisipasi secara aktif
dalam pener-bitan buku
dibidang pengawasan
sebagai :
Redaktur / editor
Pengurus
Berpartisipasi secara aktif
dalam penerbitan buku
dan majalah ilmiah dibi-
dang pengawasan
sebagai :
Redaktur / editor
Pengurus
41. Diskusi kelompok
untuk memecahkan
berbagai
permasalahan
Merupakan salah satu metode
belajar dimana auditor melatih
diri untuk bekerja sama dalam
berfikir dan memecahkan
masalah yang dihadapi sehingga
tercapai suatu kesimpulan
berdasarkan pendapat sama.
Melakukan PKS sebagai
peserta
Melakukan PKS sebagai
peserta
42. Mengikuti
pemaparan
program Eselon I
pada awal tahun
anggaran
Kegiatan mengikuti presentasi
guna memperoleh dan
mengumpulkan informasi
sebagai bahan pelaksanaan
pengawasan atas unit kerja yang
bersangkutan
Melakukan PKS sebagai
peserta
Melakukan PKS sebagai
peserta
Kepala
Pusat Pembinaan JFA
ttd
A. Animaharsi
NIP. 060060147
75
REPUBLIK INDONESIA
SURAT BERSAMA
SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Jakarta, 14 Maret 1997
NOMOR : S.157/Ortala/III/97
NOMOR : S – 06.04.00-144/K/1997
Perihal : Penundaan inpassing / penyesuaian ke dalam Jabatan fungsional Auditor Yth, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Di Jakarta Dalam Keputusan Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : 10 Tahun 1996, Nomor : 49/SK/S/1996 tanggal 6 Juni 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya pasal 22 dinyatakan : (1) Penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Auditor Trampil atau Auditor Ahli ditetapkan terhitung
mulai tanggal 1 Oktober 1996 dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya 31 Maret 1997.
(2) Terhitung mulai periode kenaikan 1 April 1997, kenaikan pangkat semua Auditor Trampil dan Auditor Ahli sudah disyaratkan dengan angka kredit dan memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 .
Berhubung pelaksanaan penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional Auditor pada Pemeriksa Keuangan Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat Wilayah Propinsi, Inspektorat Wilayah Kabupaten, Inspektorat Wilayah Kotamadya hingga sekarang belum dapat dilakukan, maka kami mengusulkan agar ketentuan pasal 22 tersebut dapat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : (1) Penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Auditor Trampil atau Auditor Ahli ditetapkan terhitung
mulai tanggal 1 April 1987 dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya 30 September 1997.
76
(2) Terhitung mulai periode kenaikan 1 oktober 1997, kenaikan pangkat semua Auditor Trampil dan Auditor Ahli sudah disyaratkan dengan angka kredit dan memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980.
Keterlambatan pelaksanaan inpassing tersebut dikarenakan oleh :
1. Jumlah tenaga auditor yang akan diinpassing berjumlah kurang lebih 16.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia umlah yang besar tersebut mempengaruhi lamanya proses pendataan dan pelaporan dari daerah ke pusat.
2. Sebagian auditor yang akan diinpassing ke dalam Jabatan Fungsional Auditor adalah mereka yang pada saat ini menduduki jabatan struktural .
Apabila mereka diinpassing dalam Jabatan Fungsional Auditor, sedangkan Keppres mengenai Tunjangan Jabatan Fungsioanal Auditor belum keluar, maka mereka akan kehilangan penghasilan (tunjangan) yang mereka peroleh selama ini.
3. Pembentukan Tim Penilai Jabatan Fungsional Auditor perlu disertai dengan penyuluhan dan pemasyarakatan mengenai cara-cara menghitung angka kredit serta tata cara pelaksanaannya.
4. Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Wilayah Propinsi, inspektorat Wilayah Kabupaten, dan Inspektorat Wilayah Kotamadya dipengaruhi kegiatan lain dalam rangka persiapan Pemilu.
Khusus untuk penyesuaian nama dari jabatan fungsional Pengawas Keuangan dan Pembangunan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor telah dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan MENPAN nomor : 19/1996 tanggal 2 Mei 1996 dan Keputusan Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : 10 Tahun 1996, Nomor : 49/SK/S/1996, Nomor : KEP – 386/K/1996, tanggal 6 Juni 1996, yaitu tanggal 1 Oktober 1996. Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih. KEPALA SEKRETARIS JENDERAL BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADANPEMERIKSA KEUANGAN
ttd ttd Drs.SOEDARJONO Drs.BAMBANGTRIADJI NIP. 060028787 NIP. 060015165
77
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : K.26-25/V 6-12/99 Jakarta, 6 Mei 1997 Sifat : Penting Perihal : Perpanjangan masa Kepada Inpassing Auditor yth. 1. Saudara Sekretaris Jenderal BEPEKA 2. Saudara Kepala BPKP di J a k a r t a
1. Berkenaan dengan surat bersama Saudara Sekretaris Jenderal BEPEKA dan Kepala BPKP kepada kami Nomor : S.157/Ortala/III/1997 dan Nomor : S-06.04.00-144/K/1997 tanggal 14 Maret 1997, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dengan ini kami beritahukan sebagai berikut : a. Berdasarkan surat tersebut Sekretaris Jenderal BEPEKA dan Kepala BPKP mengajukan usul
perpanjangan masa inpassing Auditor yang semula terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1996 s/d 31 Maret 1997 diubah menjadi terhitung mulai tanggal 1 April 1997 s/d 30 September 1997, dengan alasan sebagai berikut . 1) Jumlah Auditor yang akan diinpassing 7.877 orang yang menyebar diseluruh Indonesia hal
ini mempengaruhi lamanya proses pendataan dan pelaporan dari daerah ke pusat : b. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil yang akan diinpassing kedalam jabatan Auditor
sebelumnya telah menduduki jabatan Struktural. Ketentuan yang mengatur tentang tunjangan jabatan Auditor saat ini dalam proses dan sampai saat ini mereka masih menerima tunjangan jabatan struktural.
c. Pembentukan Tim Penilai jabatan Auditor perlu disertai dengan penyuluhan dan pemasyarakatan mengenai tata cara pelaksanaannya dan cara perhitungan angka kredit.
2. Memperhatikan permasalahannya dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan
inpassing (penyesuaian) ke dalam jabatan Auditor sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 22 Keputusan Bersama Kepala BAKN, Sekretaris Jenderal BEPEKA dan Kepala BPKP Nomor : 10 Tahun 1996, Nomor 49/SK/S/1996 dan Nomor Kep – 386 /K/ 1996 tanggal 6 Juni 1996, kami dapat
78
menyetujui permintaan Saudara untuk memperpanjang masa inpassing tersebut sampai dengan selambat-lambatnya 30 September 1997 ;
3. Dengan kebijaksanaan perpanjangan masa inpassing tersebut maka :
1) Pegawai Negeri Sipil yang diinpassing sampai dengan 30 September 1997, Kenaikan pangkatnya mulai dengan 30 September 1997. Kenaikan pangkatnya mulai periode 1 Oktober 1997 telah di syaratkan dengan angka kredit , disamping syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku ;
2) Pelaksanaan inpassing dalam jabatan dan angka kredit Auditor hendaknya dapat diselesaikan seluruhnya sampai dengan 30 September 1997.
Demikian dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.
K e p a l a BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
ttd
S O E N A R K O
Tembusan disampaikan kepada yang terhormat : Bapak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
79
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ( B P K P )
___________________
Nomor : S– 06.04.00-648/K/1997 Jakarta,12 September 1997 Hal : Perpanjangan masa Inpassing Auditor
Kepada Yth, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Di Jakarta
Dengan surat Nomor K. 26-25/V 6-12/99 tanggal 6 Mei 1997 perihal yang tersebut diatas, Saudara telah menyetujui perpanjangan masa inpassing auditor yang semula terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1996 s/d 31 Maret 1997 diubah menjadi terhitung mulai tanggal 1 April 1997 s/d 30 September 1997. Salah satu alasan perpanjangan tersebut adalah :
Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil yang akan diinpassing ke dalam jabatan auditor sebelumnya telah menduduki jabatan struktural. Ketentuan yang mengatur tentang tunjangan jabatan auditor saat persetujuan perpanjangan tersebut dalam proses dan sampai saat itu mereka masih menerima tunjangan jabatan struktural.
Ternyata sampai saat ini rancangan Keputusan Presiden yang mengatur tentang jabatan auditor masih juga belum terbit (masih dalam proses di Sekretariat Kabinet) dan mereka masih menerima tunjangan struktural.
Memperhatikan permasalahan tersebut kiranya Saudara sependapat dengan kami tentang perlunya memperpanjang lagi masa inpassing tersebut untuk itu kami usulkan untuk memperpanjang masa inpassing yang semula terhitung mulai tanggal 1 April 1997 sampai dengan 30 September 1997 menjadi terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1997 sampai dengan 31 Desember 1997.
Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Kepala
Ttd
Drs. Soedarjono NIP.060028787
Tembusan : 1. Bapak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 2. Sekretaris Jenderal BEPEKA
80
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
( B P K P ) ___________________
Nomor : R- 060400-757/K/1997 Jakarta, 14 Oktober 1997 Lampiran : - Hal : Inpassing Jabatan Fungsional Auditor ( JFA ) Kepada Yth, Sekretaris Jenderal Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan di – Jakarta Menunjuk surat Saudara nomor B.1018/SJ-Ropeg/97 tanggal 19 September 1997 perihal yang tersebut pada pokok surat diatas, dapat kami beritahukan hal – hal sebagai berikut :
1. Memang benar bahwa sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan inpassing auditor per 30 September 1997 sebagaimana disetujui Kepala BAKN dalam suratnya nomor K.26-25/V.6-12/99 tanggal 6 Mei 1997, ternyata Keputusan Presiden tentang Tunjangan Auditor masih juga belum terbit. Padahal Rancangan Keputusan Presiden tentang Tunjangan Auditor ini telah disampaikan Kepala BAKN kepada Bapak Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 21 Juli 1997 dengan surat nomor K.26-25/V.8-18/18 untuk ditetapkan menjadi keputusan.
2. Berkaitan dengan Rancangan Keputusan Presiden tersebut diatas adalah Rancangan Keputusan
Presiden tentang BPKP selaku Instansi Pembina JFA dari Instansi Pemerintah, yang sama halnya dengan organisasi ITJEN juga belum terbit Keputusan Presiden-nya. Dapat kami informasikan bahwa Rancangan Keputusan Presiden tentang BPKP telah disampaikan Bapak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara kepada Bapak Menteri Negara Sekretaris Kabinet pada tanggal 30 April 1997 dengan surat nomor R-105/I/97.
3. Sehubungan dengan ketidaklancaran penerbitan Keputusan Presoden tentang organisasi dan
tunjangan auditor tersebut di atas maka BPKP dan Forum Komunikasi Sekretaris ITJEN telah
81
menghubungi pejabat dari Menteri Negara Sekretaris Kabinet. Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan untuk mencari kejelasan permasalahannya . Dari pertemuan -pertemuan dengan Kepala Biro Hukum dan Perundang-undanganan diperoleh pertanyaan Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Substansi yang sebenarnya telah dibahas Kantor MENPAN dengan instansi tehnis terkait. Selain itu, instansi yang berwenang serta tepat untuk menjawab pertanyaan –pertanyaan tersebut adalah MENPAN sebagai pengusul Rancangan Keputusan Presiden tentang Organisasi dan BAKN sebagai pengusul rancangan Keputusan Presiden tentang Tujangan Auditor.
4. Kondisi sebagaimana dikemukakan dalam butir 1 dan 2 diatas yang terlibat inpassing bagi jajaran
ITJEN / Aparat Pengawasan BPKP tidak dapat di lakukan dalam masa yang direncanakan semula. Oleh karena itu kami telah meminta Keputusan Kepala BAKN untuk memperpanjang lagi masa inpassing sampai dengan akhir tahun 1997. Namun, sampai saat ini persetujuan perpanjangan inpassing ini belum ada.
Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan di atas,agar tidak merugikan pejabat yang bersangkutan, maka inpassing bagi para pejabat struktural ke JFA sebaiknya ditunda sampai Keputusan Presiden tentang Organisasi dan Tunjangan Auditor terbit.
Demikian agar Saudara maklum.
K e p a l a,
ttd
Drs. SOEDARJONO
NIP. 060028787 Tembusan : 1. Seluruh Sekretaris Jenderal Departemen 2. Deputi Administrasi LPND 3. Kepala BAKN
82
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA Jln. Let.Jend .Sutoyo No.12 Telp.8010321 – 8093008. Fax. 8090421 Jakarta Timur 13640 Nomor : C _ 26-25/V.12-4/74 Jakarta, 31 Oktober 1997 Sifat : Penting Perihal : Perpanjangan masa Kepada
Inpassing Auditor Yth, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
di J a k a r t a Berkenaan dengan surat Saudara Nomor S-06.01.00-648/K/1997 tanggal 12 September 1997 perihal seperti tersebut pada pokok surat ini, kami beritahukan dengan hormat bahwa mengingat alasannya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan diinpasing ke dalam jabatan Auditor masih menerima tunjangan jabatan struktural karena ketentuan yang mengatur tentang tunjangan jabatan Auditor sampai saat ini masih dalam proses, maka
83
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
( B P K P ) ___________________
Nomor : S-06.04.00-177 / K / 2000 Jakarta, 20 April 2000 Hal : Inpassing Ke Dalam Jabatan Fungsional Auditor Di Lingkungan APFP Kepada Yth, Kepala Badan Kepegawaian Negara Di Jakarta Dalam keputusan Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : 10 Tahun 1996, Nomor : 49 / SK / S / 1996, dan Nomor : KEP-386 / K / 1996 tanggal 6 Juni 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya pasal 22 dinyatakan: (1) Penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Auditor Trampil atau Auditor Ahli ditetapkan terhitung
mulai tanggal 1 Oktober 1996 dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya 31 Maret 1997.
(2) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat 1 April 1997, kenaikan pangkat Auditor Trampil dan Auditor Ahli sudah disyaratkan dengan angka kredit dan memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980.
Berhubung pelaksanaan penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat Wilayah Provinsi / Kabupaten, dan Unit Pengawasan Intern LPND sampai sekarang belum dapat dilakukan, diusulkan agar ketentuan Inpassing tersebut dapat diberikan kembali kepada Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) dengan ketentuan sebagai berikut :
84
(1) Penyesuaian dalam Jabatan dan Angka Kredit Auditor Trampil dan Auditor Ahli ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 April 2000 dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya 30 September 2000.
(2) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat 1 Oktober 2000, kenaikan pangkat semua Auditor Trampil dan Auditor Ahli sudah dipersyaratkan dengan angka kredit dan memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980.
(3) Penyesuaian hanya berlaku bagi pegawai di lingkungan APFP yang pada tanggal 31 Maret 2000 telah melaksanakan tugas pemeriksaaan dan berusia maksimal 6 bulan sebelum batas usia pensiun PNS.
Alasan belum dilakukannya inpassing dilingkungan APFP sampai dengan saat ini adalah karena menunggu struktur organisasi yang baru dan karena belum adanya tunjangan jabatan fungsional auditor. Selain hal tersebut di atas, kami mengusulkan pula beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan inpassing dimaksud sebagai berikut : 1. Bagi PNS dengan pendidikan DIII dapat diberikan kebijaksanaan untuk dapat diangkat sebagai
auditor ahli apabila pada saat inpassing telah memiliki pangkat IV/a ke atas. 2. Dalam rangka inpassing tersebut, sebelum ditetapkannya Keputusan Presiden tentang
tunjangan jabatan fungsional auditor, bagi pejabat struktural yang di inpassing ke dalam jabatan fungsional auditor dapat dibayarkan tunjangan peralihan yang sama nilainya dengan tunjangan struktural yang diterima sebelumnya, sehingga tidak merugikan pejabat yang bersangkutan.
3. Pelaksanaan sertifikasi auditor sebagai salah satu syarat untuk dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional auditor akan dilakukan oleh BPKP dalam masa 1 tahun setelah proses inpassing dilaksanakan.
Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.
K e p a l a Ttd Arie Soelendro NIP 060035861 Tembusan Yth: 1. Menteri Negara PAN 2. Menteri Keuangan
85
Nomor : K.26-30 / V.6-53 / 74 Jakarta, 16 Mei 2000 Sifat : Penting Perihal : Inpassing dalam Jabatan Auditor di lingkungan APFP K e p a d a Yth, Saudara Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di J a k a r t a
1. Berkenaan dengan surat Saudara kepada kami Nomor : S-06.04.00-177 / K / 2000 tanggal 20 April 2000, perihal sebagai tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan beberapa hal, sebagai berikut :
a. Setelah mempelajari alasan perpanjangan masa pengangkatan dalam jabatan Auditor melalui
penyesuaian (inpassing), yaitu sebagai upaya penyelesaian akibat perubahan struktur organisasi pengawasan dimana Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) yang selama ini ditetapkan sebagai jabatan struktural diubah menjadi kelompok jabatan fungsional maka secara prinsip kami sependapat dengan Saudara untuk melakukan pengunduran masa inpassing khusus bagi APFP di luar BPKP;
b. Sebagaimana kita pahami bersama, bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Kepala BKN, Sekretaris Jendertal Bepeka dan Kepala BPKP Nomor 10 Tahun 1996, Nomor : 49 / SK / S / 1996 dan Nomor KEP- 386 / K / 1996 tanggal 6 Juni 1996, masa inpassing ke dalam jabatan Auditor telah ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1996 dan harus selesai selambat-lambatnya 31 Maret 1997, namun karena adanya pertimbangan tertentu masa Inpassing tersebut telah diundur sampai 2 (dua) kali, yaitu melalui surat kami kepada Saudara masing-masing : (1) Nomor K.26-25 / V.6-12 / 99 tanggal 6 Mei 1997, diundur selambat-lambatnya sampai
dengan tanggal 30 September 1997 dan (2) Nomor C.26-25 / V.12-4 / 74 tanggal 31 Oktober 1997, diundur kembali sampai dengan
selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 1997.
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
86
2. Mempertimbangkan permintaan pengunduran inpassing Saudara dan dalam rangka tertib administrasi pembinaan Auditor, maka kami dapat menyetujui pengunduran masa Inpassing ke dalam jabatan Auditor menjadi ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 April 2000 dan selambat-lambatnya harus sudah selesai ditetapkan pada tanggal 30 September 2000, dengan ketentuan bahwa :
a. Pelaksanaan inpassing agar tetap mempertimbangkan formasi jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yaitu bahwa pengangkatan dalam jabatan fungsional di samping mempertimbangkan lingkup tugas organisasi dengan rincian tugas jabatan fungsional, harus pula mempertimbangkan beban kerja yang ada yang memberi kemungkinan untuk pencapaian angka kredit bagi pejabat fungsional yang bersangkutan.
b. Untuk tetap menjaga kualitas profesionalisme dan formasi jabatan Auditor, maka dalam
perpanjangan masa Inpassing perlu diatur hal-hal sebagai berikut : (1) Perpanjangan masa inpassing hanya berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya
telah menduduki jabatan struktural sebagai Pengawas. Pemeriksa atau Inspektur Pembantu (APFP) di lingkungan Inspektorat Jenderal, Deputi
Bidang Pengawasan, Inspektorat Wilayah Propinsi dan Inspektorat Wilayah Kabupaten / Kotamadya yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak melakukan pengawasan dan atau pemeriksaan;
(2) Pada tanggal 1 April 2000 usia Pegawai Negeri Sipil yang akan di inpassing setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun atau satu tahun di bawah batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil;
(3) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat Inpassing memiliki pendidikan D3 dan telah menduduki pangkat Pembina golongan ruang IV/a, dapat di Inpassing dalam jabatan Auditor Ahli Madya dan selanjutnya untuk dapat diangkat dalam jabatan Auditor Ahli Utama harus memiliki pendidikan sekolah serendah-rendahnya Sarjana (S1) atau Diploma 4;
(4) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat Inpassing belum memiliki sertifikat jabatan Auditor, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Inpassing ditetapkan wajib telah mengikuti dan lulus sertifikasi jabatan Auditor dan menjadi salah satu persyaratan untuk kenaikan jabatan berikutnya;
(5) Terhitung mulai tanggal inpassing ditetapkan, pembinaan kepangkatan atau kenaikan pangkat Auditor dilakukan melalui kenaikan pangkat pilihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil, antara lain dipersyaratkan angka kredit.
3. Disamping perihal sebagaimana kami uraikan di atas dan untuk tidak merugikanhak kepegawaian,
khususnya tunjangan jabatan struktural yang pernah diterima sebagai pejabat struktural, maka sebagai masa peralihan kami sependapat agar tunjangan jabatan struktural yang pernah diterima tetap dibayarkan sampai dengan tunjangan jabatan fungsional Auditor ditetapkan, dengan
87
ketentuan bahwa besarnya tunjangan jabatan adalah sama dengan yang dibayarkan pada bulan Maret 2000.
4. Untuk kepastian dan kelancaran dalam pembayaran tunjangan jabatan dalam masa peralihan,
kami menyarankan dan memandang perlu agar Saudara sebagai Pimpinan Instansi Pembina melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Direktur Jenderal Anggaran.
Demikian dan atas perhatiannya serta kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Badan Kepegawaian Negara ttd Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto
Tembusan : 1. Bapak Menteri PAN. 2. Saudara Direktur Jenderal Anggaran. 3. Para Inspektur Jenderal / Deputi Bidang Pengawasan.
88
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ( B P K P )
___________________ Nomor : S-05.01.04-932/D1/2000 Jakarta, 4 Agustus 2000 Lampiran : 3 (tiga) set Hal : Petunjuk Pelaksanaan Inpassing Di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah di luar BPKP Yth. Inspektur Jenderal Departemen Inspektur Utama/Inspektur LPND di Jakarta Dalam rangka pelaksanaan Inpassing di lingkungan aparat pengawasan fungsional pemerintah (APFP) di luar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dengan ini disampaikan penjelasan/petunjuk pelaksanaan inpassing ke dalam jabatan fungsional auditor sebagai berikut : 1. Tanggal Berlakunya Jabatan Fungsional Auditor
a. Sebagaimana ditetapkan oleh Kepala BKN melalui surat Nomor: K-26-30/V.6-53/74 tanggal 16 Mei 2000 perihal Inpasing dalam jabatan Auditor di lingkungan APFP, berlakunya jabatan fungsional auditor di lingkungan APFP di luar BPKP adalah terhitung mulai tanggal 1 April 2000 sedangkan proses administrasinya harus sudah selesai pada tanggal 30 September 2000.
b. Ketetapan di atas mengandung pengertian bahwa bagi seluruh pejabat struktural yang di inpasing ke dalam jabatan fungsional auditor berlaku ketentuan Auditor sejak 1 April 2000 walaupun Surat Keputusan Pengangkatan Ke dalam Jabatan Fungsional Auditor baru di tandatangani setelah tanggal 1 April 2000 (misalnya pada tanggal 31 Agustus 2000) oleh Pejabat Yang Berwenang Mengangkat, Memberhentikan, dan Memindahkan PNS sesuai Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1975.
2. Pejabat Struktural Yang Di Inpassing a. Pejabat struktural yang di inpasing adalah pejabat yang telah (bukan pernah) menduduki
jabatan struktural di lingkungan APFP, pejabat yang di angkat di lingkungan pengawasan
89
tersebut tidak dapat dialihkan/ diangkat ke dalam jabatan fungsional auditor melalui inpasing, namun dapat memilih melalui perpindahan atau pengangkatan pertama.
b. Pejabat struktural yang sampai dengan 31 Maret 2000 masih menduduki jabatan di luar unit pengawasan tidak dapat di inpasing ke dalam jabatan fungsional auditor walaupun sebelumnya pernah menjabat di lingkungan unit pengawasan.
c. Pengangkatan pejabat struktural ke dalam jabatan fungsional auditor perlu mempertimbangkan beban kerja dan ruang lingkup kegiatan pengawasan yang tersedia sepanjang tahun di lingkungan pengawasan. Hal ini penting untuk diperhatikan karena terhitung mulai tanggal 1 April 2000, pembinaan kepangkatan atau kenaikan pangkat Auditor dipersyaratkan dengan angka kredit. Angka kredit dapat di peroleh apabila Auditor melaksanakan kegiatan pengawasan.
3. Surat Keputusan Inpassing
a. Surat Keputusan Inpasing Ke Dalam Jabatan Fungsional Auditor ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kolektif dan Petikan Surat Keputusan. Contoh pada lampiran I dan II
b. Surat Keputusan Kolektif setelah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang ditembuskan kepada BPKP, BKN, dan instansi terkait lainnya.
c. Petikan Surat Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan dan instansi terkait lainnya.
d. Dalam Surat Keputusan Kolektif dan Petikannya perlu dicantumkan besarnya angka kredit yang diperoleh.
4. Angka Kredit
a. Angka kredit untuk masing-masing pejabat yang di inpasing ditetapkan dalam lampiran IIIA dan IIIB Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor; 19/1996 tanggal 2 Mei 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. Lihat lampiran III.
b. Angka kredit tersebut merupakan saldo awal angka kredit yang selanjutnya dapat digunakan untuk keperluan kenaikan pangkat/ jabatan.
c. Dalam Surat Keputusan Pengangkatan Kolektif, jumlah angka kredit yang tersedia di lampiran IIIA dan IIIB SK Menpan perlu dibagi dalam 3 kolom. Kolom pertama untuk angka kredit dari unsur pendidikan, kolom kedua untuk angka kredit dari unsur pengawasan, dan kolom ketiga untuk angka kredit dari unsur penunjang. Cara penghitungan angka kredit untuk masing-masing kolom adalah sebagaimana contoh dibawah ini.
Contoh : Drs. Rizky Adi Pranata pada saat di inpassing telah berpangkat Pembina dengan golongan ruang IV/a dengan masa kepangkatan 3 tahun. Sesuai lampiran IIIB-SK Menpan, yang bersangkutan berhak memperoleh angka kredit sebesar 512. Angka kredit tersebut selanjutnya dibagi menjadi 80% untuk unsur utama atau sama dengan 409,6 angka kredit dan 20% untuk unsur penunjang atau sama dengan 102,4 angka kredit. Selanjutnya, angka kredit dari unsur utama dibagi lagi untuk unsur pendidikan sebesar 75 angka kredit karena yang bersangkutan adalah Sarjana dan sisanya sebesar 334,60 [(512 x 80%) – 75] merupakan angka kredit untuk unsur pengawasan.
90
d. Perhitungan dan pembagian angka kredit sebagaimana contoh pada butir c di atas
selanjutnya dicantumkan di dalam SK Inpassing Kolektif dan Surat Petikannya. Lihat lampiran I dan II
e. Perlu dijelaskan bahwa angka kredit sebagaimana tecantum dalam lampiran IIIA dan IIIB – SK Menpan Nomor 19/1996 adalah angka kredit final dalam pengertian terhadap angka kredit tersebut tidak dapat ditambahkan lagi angka kredit dari kegiatan lainnya.
5. Diklat Sertifikasi
a. Pelaksanaan sertifikasi terhitung 1 tahun sejak tanggal 1 Oktober 2000 sampai dengan 30 September 2001
b. Ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing peserta diklat sertifikasi ditentukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP. Untuk itu, diharapkan masing-masing APFP segera berkoodinasi dengan Puskiklat BPKP untuk mengikuti program sertifikasi.
6. Tunjangan
a. Sebagaimana ditetapkan Kepala BKN melalui surat Nomor : K-26-30/V.6-53/74 tanggal 16 Mei 2000, tunjangan jabatan yang diberikan kepada Auditor eks pejabat struktural di lingkungan APFP di luar BPKP, sebelum ditetapkannya Keputusan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor, adalah tunjangan peralihan yang besarnya mengacu kepada tunjangan struktural periode Maret 2000.
b. BPKP telah menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan melaui Surat Kepala BPKP Nomor: S – 06.04.00 – 288/K/2000 tanggal 22 Juni 2000 perihal pembayaran tunjangan jabatan Auditor eks pejabat struktural di lingkungan APFP.
7. Lain-lain
a. Dengan berlakunya jabatan fungsional auditor terhitung mulai tanggal 1 April 2000, kenaikan pangkat/ jabatan selanjutnya ditentukan oleh perolehan angka kredit.
b. Untuk hal dimaksud, disarankan kepada masing-masing APFP untuk segera membentuk/ menyusun perangkat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan jabatan fungsional auditor lain : Organisasi Auditor
Penetapan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Penetapan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Penetapan Pejabat Pengusul
Kegiatan Auditor
Perencanaan kegiatan berdasarkan anggaran waktu kegiatan. Formulir-formulir pencatatan perolehan angka kredit sebagaimana tercantum dalam SKB
Kepala BAKN, Kepala BPKP, dan Sekretaris Jenderal BPK serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor yang ditetapkan dalam SK Kepala BPKP Nomor : 13.00.00 – 125/K/1997 Tahun 1997.
91
Kegiatan pengawasan di lingkungan APFP mengacu kepada 44 butir kegiatan pengawasan yang tercantum dalam Pasal 5 SK Menpan Nomor 19/1996.
Demikian, apabila masih terdapat hal-hal yang belum jelas berkaitan dengan pelaksanaan inpassing ini dapat ditanyakan kepada Biro Kepegawaian dan Organiasasi BPKP c.q. Bagian Organisasi dan Tatalaksana. Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.
Deputi Kepala BPKP Bidang Administrasi
Ttd
Drs. H. M. Chatim Baidaie
NIP 060031597 Tembusan Yth: 1. Kepala BPKP 2. Kepala Pusdiklat Pengawasan BPKP
92
Nomor : K.26-30/V10-47/24 Jakarta, 18 Juni 2001 Sifat : Penting Lampiran : - Perihal : Inpassing Jabatan Auditor Kepada Yth. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) Di J a k a r t a 1. Berkenaan dengan pelaksanaan Inpassing dalam jabatan Auditor bagi Pegawai Negeri Sipil yang
sebelumnya menduduki jabatan Inspektur dan Pemeriksa atau Pengawas di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen atau di lingkungan Unit Pengawasan Intern Pemerintah lainnya baik di Pusat maupun di Daerah, maka dengan ini kami sampaikan dengan hormat perihal sebagai berikut : a. Bahwa sesuai dengan organisasi dan tata kerja Departemen dan Lembaga Pemerintah Non
departemen, khusunya di lingkungan Inspektorat Jenderal dan Unit Pengawasan Intern Pemerintah lainnya telah ditiadakan jabatan Inspektur Pembantu ( eselon III ) dan Pemeriksa atau Pengawas (eselon IV) dan selanjutnya diganti dengan jabatan fungsional Auditor
b. Bahwa sampai dengan diubahnya jabatan Inspektur Pembantu dan Pemeriksa atau Pengawas menjadi jabatan Auditor, sampai dengan sekarang masih banyak mantan Inspektur Pembantu dan Pemeriksa atau Pengawas di lingkungan Inspektorat Jenderal atau Unit Pengawasan Interen Pemerintahan lainnya belum diinpassing dalam jabatan Auditor sesuai dengan maksud surat kami Nomor K.26-30/V6-53/74 tanggal 16 Mei 2000, yaitu inpassing ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 April 2000 dan selambat-lambatnya harus sudah selesai ditetapkan pada tanggal 30 September 2000
c. Adapun pertimbangan atau alasan yang disampaikan kepada kami mengenai belum diinpassing ke dalam jabatan Auditor sesuai surat kami Nomor K.26-30/V6-53/74 tersebut antara lain adalah : (1) belum ditetapkannya tunjangan jabatan Auditor yang menggantikan jabatan struktural
Inspektur Pembantu yang dipersamakan eselon III.a dan Pemeriksa atau Pengawas yang dipersamakan eselon IVa
(2) perubahan organisasi dan tata kerja dilingkungan Inspektorat Jenderal atau Unit Pengawasan Intern Pemerintah lainnya relatif baru selesai ditetapkan setelah Januari 2001
2. Mempertimbangkan perihal sebagaimana kami uraikan diatas dan untuk menjamin kelangsungan karier para mantan Inspektur Pembantu dan Pengawasan atau Pemeriksa yang berubah menjadi
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
93
Auditor, maka apabila Saudara sependapat dengan kami perlu ada perlakuan khusus dalam penetapan inpassing bagi Inspektur Pembantu dan Pemeriksa atau Pengawas tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Inspassing ditetapkan terhitung mulai “tanggal 1 Juli 2001” dan selambat-lambatnya harus
selesai ditetapkan pada akhir bulan “ September 2001”. b. Pegawai Negeri Sipil yang pada saat perubahan jabatan Inspektur Pembantu dan Pemeriksa
atau Pengawas menjadi jabatan fungsional Auditor tidak menduduki jabatan Inspektur Pembantu dan Pengawas atau badan Pemeriksa, tidak dapat diinpassing
c. Pegawai Negeri Sipil yang pada saat di inpassing belum memiliki sertifikat Auditor, selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak inpassing tanggal 1 Juli 2001 harus sudah memiliki sertifikat Auditor.
d. Terhitung mulai periode kenaikan Oktober 2001, karier kepangkatan dan jabatan Auditor yang ada dilingkungan Inspektorat Jenderal dan Unit Pengawasan Intern Pemerintah lainnya, telah disyaratkan angka kredit disamping persyaratan lain yang ditemukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dapat kami sampaikan pula kepada Saudara, bahwa mengingat sampai dengan saat sekarang belum ditetapkan tunjangan fungsional Auditor dan sebagai masa peralihan, maka kami berpendapat tunjangan struktural yang pernah diterima dalam jabatan Inspektur Pembantu dan Pemeriksa atau Pengawas dapat dipertimbangkan untuk tetap dibayarkan, dengan pertimbangan bahwa : a. Secara prinsip luas ruang lingkup tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak jabatan sebagai
Auditor relatif tidak berbeda dengan luas ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak jabatan sebagai Inspektur Pembantu dan Pemeriksa atau Pengawas;
b. Pembayaran tunjangan jabatan tersebut pada dasarnya tidak menambah atau akan membebani keuangan Negara mengingat tunjangan jabatan tersebut telah dibayarkan kepada PNS yang bersangkutan dalam bentuk tunjangan jabatan struktural: dan
c. Akan memberikan motivasi bagi Auditor untuk bekerja secara efektif, efisien dan professional.
Demikian dan atas perhatian serta kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Kepala Badan Kepegawaian Negara ttd Prof. DR. Pujono Tjiptoherijanto Tembusan : 1. Saudara Direktur Jenderal Anggaran Departemen keuangan 2. Para Sekretaris Jenderal Departemen 3. Para Inspektur Jenderal Departemen 4. Para Deputi/Pimpinan Unit Pengawasan Interen pada LPND 5. Deputi III Menpan Bidang Sumber Daya Aparatur.
94
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Jl. Hayam Wuruk No. 7 – Jakarta 10120 Telepon 384 2285, 384 1273 (Hunting) Fax. 348 30645
Nomor : S-06.04.00-370/K/2001 Jakarta, 18 Juni 2001 Lampiran : 1 (satu) lembar Perihal : Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Kepada Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara Di Jakarta Sesuai Surat Kepala BKN Nomor : Nomor K.26-30/V6-53/74 tanggal 16 Mei 2000 perihal Inpassing dalam Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan APFP yang telah kami tindak lanjuti dengan Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Administrasi Nomor: S-05.01.04-932/D1/2000 tanggal 4 Agustus 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Inpassing Di Lingkungan APFP Di Luar BPKP telah ditetapkan tentang tanggal berlakunya Inpassing adalah 1 April 2000 sedangkan proses administrasinya harus sudah selesai pada tanggal 30 September 2000. Pelaksanaan restrukturisasi/reorganisasi Inspektorat Jenderal Departemen/Unit Pengawasan LPND sebagai tindak lanjut atas Keppres Nomor 165/2000 dan Keppres Nomor 166/2000 sampai dengan tanggal 30 September 2000 ternyata masih terdapat beberapa Departemen/ LPND yang belum selsesai sehingga ketentuan batas waktu pelaksanaan inpassing dan proses administrasinya belum dapat dilaksanakan, sebagaimana yang telah ditetapkan. Sehubungan hal tersebut dan dengan memperhatikan hasil rapat Forum Komunikasi Inspektur Jenderal Departemen tanggal 28 Mei 2001, kiranya dapat dipertimbangkan adanya perpanjangan masa pengangkatan eks pejabat struktural di bidang pengawasan sebagai Pejabat Fungsional Auditor melalui penyesuaian (inpassing) bagi instansi yang belum melaksanakan inpassing tersebut diatas, dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Penyesuaian (Inpassing) dalam jabatan dan angka kredit Auditor Ahli dan Auditor Terampil
ditetapkan terhitung mulai tanggal 31 Mei 2001 sedangkan proses administrasinya harus sudah selesai pada tanggal 30 Nopember 2001.
2. Penyesuain hanya berlaku bagi pegawai di lingkungan APFP yang pada saat reorganisasi telah melaksanakan tugas pengawasan dan berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun atau
95
satu tahun dibawah batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Surat Kepala BKN Nomor. K.26-30/V.6-53/74 tanggal 16 Mei 2000 butir 2 (2)
3. Pelaksanaan sertifikasi sebagai salah satu syarat untuk dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional auditor akan dilakukan oleh BPKP dalam masa 1 tahun setelah proses penyesuaian dilakukan
4. Pejabat struktural yang telah di Inpassing untuk kenaikan pangkat periode berikutnya agar menggunakan angka kredit dan memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980. Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.
Kepala,
Ttd
Arie Soelendro NIP. 060035861
96
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
( B P K P ) _______________________________________
Nomor : S-06.04.00-589/SESMA/2001 Jakarta, 27 Juli 2001 Lampiran : - Perihal : Inpassing Jabatan Auditor
Yth Kepala Bawasda Di - Seluruh Indonesia
Menunjuk surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V 10-47/24 tanggal 18 Juni 2001 (terlampir), disebutkan bahwa pelaksanaan inpassing masih dimungkinkan, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2001 dan selambat-lambatnya harus selesai ditetapkan pada akhir bulan September 2001. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta agar Saudara segera memprosesnya, sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-595/K/1996 tanggal 6 September 1996 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya dalam Pelaksanaan Inpassing/ Penyesuaian bagi Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah di Luar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan ketentuan lain yang berlaku. Bila terdapat hal-hal yang belum jelas, Saudara dapat berkonsultasi pada Perwakilan BPKP setempat atau langsung pada:
Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Jalan Hayam Wuruk No. 7
Jakarta – 10130
Berbagai ketentuan dan informasi yang terkait dengan JFA dapat dilihat pada website http://www.bpkp.go.id.
Demikian dan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Sekretaris Utama,
Ttd
Drs. H.M. Chatim Baidaie
NIP 060031597
Tembusan : Kepala Perwakilan BPKP diseluruh Indonesia
97
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Jl. Hawam Wuruk No. 7 – Jakarta 10120
Telepon 384 2285, 384 1273 (Hunting) Fax. 348 30645 Nomor : S-06.04.00-666/SESMA/2001 7 Agustus 2001 Lampiran : 1 (satu) lembar Perihal : Inpassing Jabatan Fungsional Auditor Yth. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan Selaku Ketua Forum Inspektorat Jenderal Departemen Di - Jakarta Sehubungan adanya reorganisasi di lingkungan Departemen/LPND dan berkenaan dengan pelaksanaan inpassing ke dalam jabatan fungsional auditor (JFA), dengan ini kami sampaikan ketentuan diklat dan sertifikasi Pengendali Teknis (PT) dan Pengendali Mutu (PM) sebagaimana diatur dalam Pola Diklat yang sudah ditetapkan bersama oleh BPKP dan beberapa Inspektorat Jenderal Departemen serta Itwilprop sebagai berikut : Untuk Peran Pengendali Mutu (PM)
Bagi mereka yang memperoleh angka kredit kumulatif minimal 775 dapat diusulkan untuk mengikuti matrikulasi (tanpa ujian) untuk seluruh level peran JFA (Ahli Anggora Tim, Ketua Tim, Pengendali Teknis) dan Mengikuti diklat dan Sertifikasi peran PM;
Untuk Peran Pengendali Teknis (PT)
Bagi mereka yang memperoleh angka kredit kumulatif minimal 350 dapat diusulkan untuk mengikuti matrikulasi (tanpa ujian) untuk seluruh level peran JFA (Ahli Anggota Tim dan Ketua Tim) dan mengikuti diklat dan lulus sertifikasi peran PT;
Namun demikian, mengingat persyaratan tersebut dirasakan berat oleh beberapa PFA, menurut hemat kami khusus untuk inpassing sehubungan dengan reorganisasi ini perlu dipertimbangkan beberapa alternatif sebagai berikut :
98
Alternatif I Untuk Peran PM
Bagi mereka yang memperoleh angka kredit kumulatif minimal 550 dapat diusulkan untuk mengikuti ujian bebas matrikulasi (boleh mengulang satu kali) untuk mata ajaran - Kode Etik dan Standar Audit - Penulisan Laporan Hasil Audit - Teknik Penilaian SPM - Review Kertas Kerja Audit - Manajeman pengawasan - Perencanaan Penugasan Audit - Supervisi Audit - Audit Berpeduli Resiko
Bagi mereka yang lulus ujian bebas matrikulasi dapat diusulkan untuk mengikuti diklat peran PM. Bagi mereka yang tidak lulus ujian bebas matrikulasi 2 kali harus mengikuti diklat, dan lulus matrikulasi khusus inpassing dengan 8 mata ajaran tersebut di atas, kemudian dapat diusulkan untuk mengikuti diklat peran PM.
Untuk Peran PT
Bagi mereka yang memperoleh angka kredit kumulatif minimal 300 dapat diusulkan untuk mengikuti ujian bebas matrikulasi (boleh mengulang satu kali) untuk 5 mata ajaran sebagai berikut : - Kode Etik dan Standar Audit - Auditing - Penulisan Laporan Hasil Audit - Teknik Penilaian SPM - Review Kertas Kerja Audit
Bagi mereka yang lulus ujian bebas matrikulasi dapat diusulkan untuk mengikuti diklat peran PT Bagi mereka yang tidak lulus ujian bebas matrikulasi 2 kali harus mengikuti diklat, dan lulus matrikulasi khusus inpassing dengan 5 mata ajaran tersebut di atas, kemudian dapat diusulkan untuk mengikuti diklat peran PT.
Alternatif II Untuk Peran PM
Bagi mereka yang memperoleh angka kredit kumulatif minimal 550 dapat diusulkan untuk mengikuti ujian bebas matrikulasi untuk 8 mata ajaran sama dengan alternatif II. Bagi mereka yang lulus ujian bebas matrikulasi dapat diusulkan untuk mengikuti diklat peran PM. Bagi mereka yang tidak lulus ujian bebas matrikulasi 1 kali harus mengikuti matrikulasi khusus inpassing (tanpa ujian) dengan 8 mata ajaran tersebut di atas, kemudian dapat diusulkan untuk mengikuti diklat peran PM.
99
Untuk Peran PT Bagi mereka yang memperoleh angka kredit kumulatif minimal 300 dapat diusulkan untuk mengikuti ujian bebas matrikulasi untuk 5 mata ajaran sama dengan alternatif II. Bagi mereka yang lulus ujian bebas matrikulasi dapat diusulkan untuk mengikuti diklat peran PT. Bagi mereka yang tidak lulus ujian bebas matrikulasi 1 kali harus mengikuti matrikulasi khusus inpassing (tanpa ujian) dengan 5 mata ajaran tersebut di atas, kemudian dapat diusulkan untuk mengikuti diklat peran PT.
Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dan diskusi kita bersama. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Sekretaris Utama,
ttd
Drs. H.M. Chatim Baidaie
NIP 060031597 Tembusan : Kepala BPKP
100
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Jl. Hawam Wuruk No. 7 – Jakarta 10120
Telepon 384 2285, 384 1273 (Hunting) Fax. 348 30645 Nomor : S-05.01.04-515/K/2001 Jakarta, 24 Agustus 2001 Lampiran : 1 (satu) set Perihal : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inpassing di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah
Yth. Inspektur Jenderal Departemen Inspektur Utama/Inspektur LPND Kepala Badan Pengawas Daerah (Bawasda) / Inspektorat Wilayah Propinsi Kepala Badan Pengawas Daerah (Bawasda) / Inspektorat Wilayah Kabupatan/Kota
Di - Seluruh Indonesia
Dalam rangka pelaksanaan Inpassing dalam jabatan Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen atau di lingkungan unit Pengawasan Intern Pemerintah lainnya, baik di Pusat maupun di Daerah (APFP), dengan ini disampaikan penjelasan/petunjuk pelaksanaan inpassing ke dalam jabatan fungsional auditor sebagai berikut: 1. Tanggal Berlakunya Jabatan Fungsional Auditor
a. Sebagaimana ditetapkan oleh Kepala BKN melalui surat Nomor: K.26-3-/V.10-47/24 tanggal 18 Juni 2001 perihal tentang Inpassing Jabatan Auditor, Inpassing ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2001 dan selambat-lambatnya harus selesai ditetapkan pada akhir bulan September 2001
b. Ketetapan di atas mengandung pengertian bahwa bagi seluruh mantan Inspektur Pembantu dan Pengawasan atau Pemeriksa yang diinpasing kedalam jabatan fungsional auditor berlaku ketentuan auditor sejak 1 Juli 2001 walaupun Surat Keputusan Pengangkatan ke dalam ketentuan auditor baru ditandatangani setelah 1 Juli 2001 (misalnya pada tanggal 31 Agustus 2001) oleh Pejabat Yang Berwenang Mengangkat, Memberhentikan dan Memindahkan PNS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 20 tahun 1975
101
2. Pejabat yang diinpassing a. Mantan Inspektur Pembantu dan Pengawas atau Pemeriksa yang diinpassing adalah pejabat
yang pada saat reorganisasi atau pada saat perubahan jabatan Inspektur Pembantu dan Pemeriksa atau Pengawas menjadi pejabat fungsional auditor menduduki (bukan pernah menduduki) jabatan struktural di lingkungan APFP sesuai surat BKN Nomor: K.26-30/V.10-47/24 tanggal 18 Juni 2001 butir 1b dan 2 b. Dengan demikian pejabat yang pada tanggal tersebut tidak lagi menduduki jabatan Inspektur Pembantu dan Pengawas atau Pemeriksa di lingkungan APFP atau pejabat yang diangkat setelah tanggal tersebut tidak dapat dialihkan/ diangkat ke dalam jabatan fungsional auditor melalui inpassing, namun dapat memilih melalui perpindahan atau pengangkatan pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Pengangkatan pejabat struktural ke dalam jabatan fungsional auditor perlu mempertimbangkan beban kerja dan ruang lingkup kegiatan pengawasan yang tersedia sepanjang tahun di lingkungan unit pengawasan. Hal ini penting untuk diperhatikan karena terhitung mulai tanggal 1 Juli 2001, pembinaan kepangkatan atau kenaikan pangkat auditor dipersyaratkan dengan angka kredit yang diperoleh melalui kegiatan pengawasan.
3. Surat Keputusan Inpassing a. Surat Keputusan Inpassing ke Dalam Jabatan Fungsional Auditor ditetapkan dalam bentuk
Surat Keputusan Kolektif dan Petikan Surat Keputusan. Contoh pada Lampiran I dan II Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-595/K/1996 tanggal 6 September 1996 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya dalam Pelaksanaan Inpassing/ Penyesuaian Bagi APFP (terlampir)
b. Surat Keputusan Kolektif setelah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang ditembuskan kepada BPKP, BKN, dan Instansi terkait lainnya.
c. Petikan Surat Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan d. Dalam Surat Keputusan Kolektif dan Petikannya perlu dicantumkan besarnya angka kredit
yang diperoleh.
4. Angka Kredit a. Penghitungan angka kredit untuk masing-masing pejabat yang diinpassing ditetapkan dalam
lampiran IIIA dan IIIB Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 19/1996 tanggal 2 Mei 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.
b. Angka Kredit tersebut merupakan saldo awal angka kredit yang selanjutnya dapat digunakan untuk keperluan kenaikan pangkat/jabatan
c. Dalam Surat Keputusan Pengangkatan Kolektif sebagaimana tersebut pada butir 3a, jumlah angka kredit perlu dibagi dalam 3 kolom, yaitu angka kredit dari unsur pendidikan, unsur pengawasan, dan unsur penunjang. Cara perhitungan angka kredit untuk masing-masing kolom adalah sebagaiman contoh di bawah ini. Contoh: Drs. Tanusi Pratomo pada saat diinpassing telah berpangkat Pembina golongan
ruang IV/a dengan masa kepangkatan 10 bulan. Sesuai lampiran IIIB SK Menpan, yang bersangkutan berhak memperoleh angka kredit sebesar 400. Angka kredit tersebut selanjutnya dibagi menjadi 80% untuk unsur utama atau sama dengan 320
102
angka kredit dan 20% untuk unsur penunjang atau sama dengan 80 angka kredit. Selanjutnya, angka kredit dari unsur utama dibagi lagi untuk unsur pendidikan sebesar 75 angka kredit karena yang bersangkutan adalah Sarjana, dan sisanya sebesar 245 [{400 x 80%} – 75] merupakan angka kredit untuk unsur pengawasan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran I/I-1/15 SK Kepala BPKP Nomor: 13.00.00-125/1997 tanggal 5 Mrate 997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan APFP.
d. Perlu dijelaskan bahwa angka kredit sebagaimana tercantum dalam lampiran IIIA dan IIIB- SK Menpan Nomor 19/1996 adalah angka kredit final dalam pengertian terhadap angka kredit tersebut tidak dapat ditambahkan lagi angka kredit dari kegiatan lainnya. Sebagai contoh untuk ijazah-ijazah kesarjanaan yang telah diperhitungkan dalam SK Kepangkatan tidak dapat diperhitungkan lagi di dalam perolehan angka kredit selanjutnya.
5. Diklat Sertifikasi a. Pelaksanaan sertifikasi selambat-lambatnya 12 bulan sejak tanggal inpassing b. Diklat sertifikasi diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan
(Pusdiklatwas) bersama-sama dengan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (Pusbin JFA) BPKP. Apabila dipandang perlu, penyelenggaraan Diklat dan Ujian Sertifikasi dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan pertimbangan Pusdiklatwas. Untuk pelaksanaan Diklat Sertifikasi, masing-masing APFP dapat berkoordinasi dengan Perwakilan BPKP setempat atau dengan Pusdiklatwas BPKP, Jl. Pramuka No. 33. Jakarta Timur Telp. (021) 85640003-4, Fax (021) 8199196.
6. Lain-lain a. Dengan berlakunya jabatan fungsional auditor terhitung mulai tanggal 1 Juli 2001, kenaikan
pangkat/ jabatan selanjutnya ditentukan oleh perolehan angka kredit. b. Untuk hal dimaksud, disarankan kepada masing-masing APFP untuk segera membentuk/
menyusun perangkat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan jabatan fungsional auditor, antara lain : Organisasi Auditor • Pejabat yang berwenang Mengangkat, Membebaskan Sementara, dan Memberhentikan
Pejabat Fungsional Auditor. • Penetapan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit • Penetapan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai • Penetapan Pejabat Pengusul Angka Kredit Kegiatan Auditor • Formulir-formulir pencatatan perolehan angka kredit sebagaimana tercantum dalam SKB
Kepala BKN, Kepala BPKP, dan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 10 Tahun 1996, Nomor: 49/SK/S/1996. Nomor: Kep-386/K/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan JFA dan Angka kreditnya serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor yang ditetapkan dalam SK Kepala BPKP nomor: 13.00.00-125/K/1997 Tahun 1997.
104
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Jl. Hayam Wuruk No. 7 – Jakarta 10120
Telepon 384 2285, 384 1273 (Hunting) Fax. 348 30645 Nomor : S-06.04.00-604/K/2001 28 September 2001 Lampiran : 1 (satu) lembar Perihal : Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jl. Letjen Sutoyo No. 12 Jakarta Sesuai dengan surat Saudara Nomor: K.26-30/V/0-47/24 tanggal 18 Juni 2001 perihal Inpassing Jabatan Auditor, kami telah mengeluarkan surat Petunjuk Teknis Inpassing di lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) tanggal 24 Agustus 2001 Nomor: S-05.01.04-515K/2001. Pelaksanaan Inpassing di lingkungan APFP Pusat (BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen, dan Unit Pengawasan LPND) sebagian besar sudah berlangsung; akan tetapi terdapat beberapa Inspektorat Jenderal karena proses reorganisasi belum selesai seperti Inspektorat Jenderal Depdiknas, maka pelaksanaan inpassing belum dilakukan. Selain itu, pelaksanaan inpassing di lingkungan Badan Pengawasan Daerah baik Propinsi, Kabupaten, dan Kota belum dapat dilaksanakan karena reorganisasi belum selesai dan adanya perbedaan struktur organisasi unit pengawasan di Pusat dan di Daerah yang selama ini ada, perbedaan tersebut sebagai berikut:
1. Struktur organisasi Itjen, yang menjalankan tugas-tugas pengawasan adalah Inspektur sebagai Supervisor, Inspektur Pembantu sebagai Ketua Tim, dan Pemeriksa sebagai Anggota Tim
2. Struktur organisasi Inspektorat Wilayah Propinsi, yang menjalankan tugas-tugas pengawasan adalah Inspektur Pembantu sebagai Supervisor, Pemeriksa sebagai Ketua Tim, dan Pemeriksa Pembantu sebagai Anggota Tim
3. Struktur organisasi Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota, yang menjalankan tugas-tugas pengawasan adalah Pemeriksa sebagai Supervisor, Pemeriksa Pembantu sebagai Ketua Tim, dan Staf Pemeriksa sebagai Anggota Tim.
Kecuali Staf Pemeriksa, seluruh jabatan tersebut adalah Jabatan Struktural.
105
Perbedaan struktur organisasi tersebut belum terakomodasikan dalam surat Saudara Nomor: K.26-30/V/0-47/24 dan surat kami Nomor : S-05.01.04-515/K/2001 menyebabkan pelaksanaan inpassing di Bawasda belum dapat dilaksanakan.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kiranya dapat dipertimbangkan adanya perpanjangan masa pengangkatan eks pejabat struktural di bidang pengawasan termasuk mantan inspektur pembantu, mantan pemeriksa, dan mantan pemeriksa pembantu, yang menjalankan tugas pemeriksaan pada Inspektorat Jenderal, eks Inspektorat Propinsi/Kabupaten/ Kota, dan unit APFP lainnya sebagai Pejabat Fungsional Auditor melalui penyesuaian (inpassing) bagi instansi yang belum melaksanakan inpassing tersebut di atas, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Penyesuaian (inpassing) dalam jabatan dan angka kredit Auditor Ahli dan Auditor Trampil ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2001 sedangkan proses administrasinya harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2001
2. Pelaksanaan sertifikasi sebagai salah satu syarat untuk dapat diangkat kedalam jabatan fungsional auditor akan dilakukan oleh BPKP dalam masa 1 (satu) tahun setelah proses penyesuaian dilakukan
3. Pejabat struktural yang telah diinpassing untuk kenaikan pangkat periode berikutnya agar menggunakan angka kredit dan memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 1980.
Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.
Kepala,
ttd
Arie Soelendro
NIP. 060035861
106
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
( B P K P ) ____________________________________
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN NOMOR : KEP.07.02.01-603/K/2001
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BAGI PEJABAT YANG DI-INPASSING DI LINGKUNGAN APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL PEMERINTAH
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pejabat yang diinpasing di lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah baik di pusat maupun di daerah, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan dan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pejabat Yang di Inpassing di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang no 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547)
107
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
5. Keputusan Presiden Nomor 155/M Tahun 1999; 6. Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi, dan
Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
7. Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: 10 tahun 1996, Nomor : 49/SK/1996 dan Nomor: KEP-386/K/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-13.00.00-125/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan angka kreditnya di lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah
11. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pejabat
Yang Diinpassing di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/ujian bebas matrikulasi
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 September 2001 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, ttd ARIE SOELENDRO
108
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR : KEP-07.02.01- 603/K/2001 TANGGAL : 28 September 2001
PETUNJUK PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PEJABAT YANG DI-INGPASSING DI LINGKUNGAN
APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL PEMERINTAH
I. PERSYARATAN PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN A. Pejabat yang diinpassing ke dalam Jabatan Fungsional Auditor dan pernah menduduki jabatan
eselon IV dengan memperoleh angka kredit kumulatif minimal 300, dapat diusulkan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengendali Teknis dan mengikuti matrikulasi (tanpa ujian) Pendidikan dan Pelatihan Ketua Tim dan Pembentukan Auditor Ahli
B. Pejabat yang diinpassing ke dalam Jabatan Fungsional Auditor dan pernah menduduki jabatan eselon IV dengan angka kredit kumulatif kurang dari 300, dapat diusulkan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Ketua Tim dan matrikulasi (tanpa ujian) Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Auditor Ahli
C. Pejabat yang diinpassing ke dalam Jabatan Fungsional Auditor dan pernah menduduki jabatan eselon III dengan angka kredit kumulatif minimal 550, dapat diusulkan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengendalian Mutu dan mengikuti matrikulasi (tanpa ujian) Pendidikan dan Pelatihan Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Pembentukan Auditor Ahli.
D. Pejabat yang diinpassing ke dalam Jabatan Fungsional Auditor dan pernah menduduki jabatan eselon III dengan angka kredit kumulatif kurang dari 550, dapat diusulkan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengendali Teknis dan matrikulasi (tanpa ujian) Pendidikan dan Pelatihan Ketua Tim dan Pembentukan Auditor Ahli.
E. Masing-masing pendidikan dan pelatihan matrikulasi tersebut di atas dapat diganti dengan mengikuti ujian bebas matrikulasi dan lulus.
Pendidikan dan pelatihan selanjutnya dilakukan secara reguler dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-06.04.00-847/K/1998 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Auditor Bagi Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah
II. PERSYARATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (INPASSING) A. Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan peran tertentu (Ketua Tim, Pengendali Teknis atau
Pengendali Mutu), Pejabat Fungsional Auditor harus mengikuti ujian bebas matrikulasi dan atau mengikuti diklat matrikulasi (tanpa ujian) untuk peran-peran di bawahnya.
B. Kesempatan untuk mengikuti ujian bebas matrikulasi diberikan maksimal dua kali (satu kali ujian utama dan satu kali ujian ulangan);
C. Apabila dinyatakan lulus, maka yang bersangkutan dapat diusulkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi sesuai dengan perannya (Pengendali Teknis atau Pengendali Mutu)
109
D. Apabila dinyatakan tidak lulus, maka yang bersangkutan harus mengikuti matrikulasi (tanpa ujian)
E. Ujian bebas matrikulasi dan diklat matrikulasi (tanpa ujian) meliputi mata ajaran (m.a) sebagai berikut : 1. Peran Pengendali Teknis ( 5 m.a )
2) Kode etik dan standar audit 3) Auditing 4) Penulisan laporan hasil audit 5) Teknik Penilaian SPM 6) Review kertas kerja audit
2. Peran Pengendali Mutu ( 8 m.a ) 1) Kode etik dan standar audit 2) Penulisan laporan hasil audit 3) Teknik Penilaian SPM 4) Review kertas kerja audit 5) Manajemen Pengawasan 6) Perencanaan penugasan audit 7) Supervisi audit 8) Audit berpeduli resiko
F. Sebelum mengikuti ujian bebas matrikulasi, kepada calon peserta dibagikan modul mata ajaran tersebut di atas untuk belajar mandiri
G. Soal ujian bebas matrikulasi merupakan rangkuman dan seluruh materi yang diujikan (bukan per mata ajaran)
H. Matrikulasi (tanpa ujian) dilaksanakan setelah 2 kali kesempatan ujian bebas matrikulasi diselenggarakan/diumumkan hasilnya, sehingga tidak merugikan Pejabat Fungsional Auditor yang ikut 2 kali ujian bebas matrikulasi
I. Ujian Bebas matrikulasi tersebut merupakan option bukan kewajiban, dalam arti seorang pejabat Fungsional Auditor boleh memilih untuk tidak mengikuti ujian bebas matrikulasi, tetapi langsung mengikuti matrikulasi (tanpa ujian) atau ikut ujian bebas matrikulasi 1 kali tidak lulus, melepas kesempatan ke dua dan langsung ikut matrikulasi. Namun diharapkan para pejabat Fungsional Auditor memilih ujian bebas matrikulasi karena menghemat waktu dan biaya.
J. Ketentuan dalam huruf A sampai dengan F tidak berlaku bagi pejabat yang diangkat kedalam Auditor Trampil, pendidikan dan pelatihan bagi Auditor Trampil dilakukan secara reguler dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-06.04.00.847/K/1998 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Auditor Bagi Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah.
KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, ttd
ARIE SOELENDRO
110
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
JL. HAYAM Wuruk No. 7 – Jakarta 10120 Telepon 3842285, 3841273 (Hunting) Fax.34830645
Nomor : S. 07.02.01-1096/SESMA/2001 3 Oktober 2001 Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pejabat Yang Diinpassing di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah
Yang terhormat, 1. Para Inspektur Jenderal Departemen 2. Para Inspektur Utama/Inspektur LPND di Seluruh Indonesia Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-07.02.01-603/K/2001 tanggal 28 September 2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pejabat yang Diinpassing di lingkungan Saudara untuk para pejabat yang diinpassing ke dalam Jabatan Fungsional Auditor periode Juli sampai dengan September 2001 dengan mengacu kepada ketentuan tersebut. Usulan calon peserta pendidikan dan pelatihan dimaksud agar segera dikirimkan kepada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor-Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jalan Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta Pusat 10120, telp. (021) 3841273 pesawat 260-261, telp/fax. (021) 3855713. Untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/ujian bebas matrikulasi dapat menghubungi Pusdiklat Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jl. Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120, telp (021) 8199192, fax. (021) 8199196, atau Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor-Badan Pengawasan Keuangan dan
111
Pembangunan pada alamat tersebut diatas. Ketentuan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Inpassing dapat dilihat pada website http://www.bpkp.go.id. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih. SEKRETARIS UTAMA, ttd DRS.H.M. CHATIM BAIDAIE NIP. 060031597 Tembusan :
Kepala BPKP (tanpa lampiran)
112
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
( B P K P ) _____________________________________
Nomor : S-05.01.02-1146/SESMA/2001 Jakarta, 16 Oktober 2001 Lamp : - Perihal : Penetapan Angka Kredit Awal (Inpassing) Bagi Pejabat Fungsional Auditor Yth 1. Para Inspektur Jenderal Departemen 2. Para Pimpinan Unit Pengawasan LPND 3. Para Kepala Bawasda Propinsi 4. Para Kepala Bawasda Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia Sehubungan dengan pelaksanaan inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Auditor yang berakhir pada tanggal 30 September 2001, bersama ini kami mengingatkan bahwa berdasarkan Surat Keputusan MENPAN Nomor: 19/1996 tanggal 2 Mei 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, Surat Keputusan Bersama Kepala BAKN, Sekretaris Jenderal BPKRI, dan Kepala BPKP Nomor: 10 Tahun 1996, Nomor: 49/SK/S/1996, dan Nomor: KEP-386/K/1996 tanggal 6 Juni 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, dan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor : 13.00.00-125/K/1997 tanggal 5 Maret 1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1) Setiap Kantor Inspektorat Jenderal Departemen, Kantor Unit Pengawsan LPND, Kantor Badan
Pengawasan Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota perlu segera membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit.
2) Menetapkan angka kredit bagi para Pejabat Fungsional Auditor per 1 Juli 2001 bagi Pejabat Fungsional Auditor Golongan II B sampai dengan Golongan II D baik untuk Auditor Ahli maupun Auditor Trampil
113
3) Mengajukan usulan Penetapan Angka Kredit Awal per 1 Juli 2001 kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bagi Pejabat Fungsional Auditor Golongan IV A ke atas
4) Berdasarkan Penetapan Angka Kredit Awal sebagaimana tersebut pada nomor 2) dan 3) agar bagi Pejabat Fungsional Auditor yang diangkat dengan Inpassing dengan angka kredit telah mencukupi untuk kenaikan pangkat (mereka yang sudah mempunyai masa kerja lebih dari 4 tahun) mengajukan usulan kenaikan pangkat ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) per 1 Oktober 2001 atau periode kenaikan pangkat berikutnya.
5) Membuat program untuk mengikuti pendidikan dan latihan bagi Pejabat Fungsional Auditor dalam rangka untuk mengikuti ujian sertifikasi Auditor tahun 2002, mengingat bahwa para Pejabat Fungsional Auditor yang diangkat melalui inpassing mempunyai kewajiban untuk memperoleh Sertifikasi Auditor yang sesuai dengan Jabatannya dalam jangka waktu 1 tahun
Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.
Sekretaris Utama,
ttd
Drs. H.M. Chatim Baidaie
NIP 060031597 Tembusan : Kepala BPKP sebagai Laporan
114
Nomor : C.26-30/V.59-1/74 Jakarta, 16 Juli 2002 Lampiran : - Perihal : Inpassing Jabatan Kepada Fungsional Auditor Yth. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP di Jakarta 1. Berkenaan dengan surat Saudara yang ditujukan kepada kami Nomor S-06.04.00-
315/PJFA.2/2002 tanggal 20 Juni 2002, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut : a. Sesuai dengan surat Kepala BKN yang ditujukan kepada Saudara Nomor K.26-30/V10-47/24
tanggal 18 Juni 2001 tentang Inpassing Jabatan Auditor, telah kami sampaikan bahwa untuk menjamin kelangsungan karier para mantan Inspektur Pembantu dan Pengawas atau Pemeriksa yang telah berubah menjadi Auditor dan karena perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal atau unit Pengawasan Interen Pemerintah lainnya relatif baru selesai ditetapkan setelah Januari 2001, maka perlu ada perlakuan khusus dalam penetapan Inpassing bagi Inspektur Pembantu dan Pemeriksa atau Pengawas tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Inpassing ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2001 dan selambat-lambatnya harus
selesai ditetapkan pada akhir bulan September 2001 2) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat perubahan jabatan Inspektur Pembantu dan
Pengawas atau Pemeriksa menjadi jabatan fungsional Auditor tidak menduduki jabatan Inspektur Pembantu dan Pengawas atau Pemeriksa, tidak dapat diinpassing.
b. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka inpassing Inspektur Pembantu dan Pengawas atau
Pemeriksa ke dalam jabatan fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Luar negeri yang dilaksanakan setelah masa Inpassing di atas, masih dapat dipertimbangkan dengan ketentuan : 1) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang akan diinpassing tersebut sampai dengan
ditetapkannya perubahan jabatan Inspektur Pembantu dan Pemeriksa atau Pengawas menjadi jabatan fungsional Auditor, menduduki jabatan Inspektur Pembantu dan Pemeriksa atau Pengawas
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
115
2) Pegawai Negeri Sipil lain yang pada saat perubahan jabatan Inspektur Pembantu dan Pemeriksa atau Pengawas menjadi jabatan fungsional Auditor, tidak menduduki jabatan Inspektur Pembantu dan Pemeriksa atau Pengawas, tidak dapat diinpassing/ disesuaikan dalam rangka angka kredit dan jabatan Auditor
3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf b) di atas, hanya dapat diangkat dalam jabatan Auditor melalui pemindahan jabatan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional lain ke dalam jabatan Auditor sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 19/1996 tanggal 2 Mei 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.
4) Ketentuan huruf b angka 1) di atas berlaku pula bagi pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Luar negeri yang sebelumnya menduduki jabatan eselon I atau eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal.
2. Demikian dan atas perhatian serta kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Direktur Jabatan Karier, ttd Bambang Chrisnadi, SH, M.Si NIP 260002793 Tembusan : 1. Deputi III Menpan Bidang Sumber Daya Aparatur 2. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Luar Negeri
116
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Nomor : C. II. 26 – 20 /V. 112 – 7 / 37 Jakarta, 9 Oktober 2002 Lampiran : -
Perihal : Perlakuan Khusus Pengangkatan Kepada Jabatan Fungsional Auditor. Yth. Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Di
Jakarta 1. Berkenaan dengan surat Saudara kepada kami Nomor PW.00.02/26-KA/IX/2002 tanggal 2
September 2002, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat ini, dengan hormat kami
sampaikan hal – hal sebagai berikut :
a. Sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (1) Keputusan Menpan Nomor 19 / 1996 Tentang
Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil
yang pada saat ditetapkan keputusan ini ( 2 Mei 1996 ) telah bertugas di bidang pengawasan
berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat di angkat dalam jabatan Auditor
Trampil atau Auditor Ahli.
b. Bahwa masa inpassing ke dalam jabatan Auditor bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana
dimaksud pasal 21 ayat (1) di atas, telah berakhir pada akhir September 2001, setelah melalui
tiga kali masa perpanjangan.
c. Untuk melakukan inpassing dalam jabatan Auditor bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu setelah
masa inpassing berakhir, pada dasarnya kami tidak berkeberatan sepanjang :
(1) Semata-mata inpassing dilakukan karena dibentuknya unit baru (Inspektorat);
(2) Telah lulus pendidikan dan pelatihan Auditor atau memiliki sertifikat kompetensi Auditor;
117
(3) Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pendidikan sekolah setingkat Diploma III kebawah
diinpassing dalam jabatan auditor Terampil dan yang memiliki pendidikan sekolah
serendah-rendahnya Sarjana (S1) diinpassing dalam jabatan Auditor Ahli;
(4) Mendapat pertimbangan dari Instansi Pembina Jabatan Auditor (BPKP);
(5) Yang diusulkan untuk diinpssing hanya terbatas 9 (sembilan) orang sebagaimana
dimaksud dalam lampiran surat Saudara.
Demikian dan atas perhatian serta kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
A.n. Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang–undangan
Direktur Jabatan Karier
ttd
Bambang Chrisnadi,SH. M.Si NIP : 260002793
Tembusan : Kepala BPKP, selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.
118
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
Jalan Hayam Wuruk 7 Jakarta 10120 Telepon: (021) 3841273 email: [email protected] Faksimili: (021) 3855713
Nomor : S-1084/JF.I/2002 31 Desember 2002 Lampiran : - Hal : Pengangkatan JFA Bawasda Yth. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Di - Kendari Menunjuk surat Saudara Nomor S-2750/PW.20/1/2002 tanggal 20 Nopember 2002, yang kami terima tanggal 3 Desember 2002, perihal adanya pengangkatan PFA oleh Bupati Kendari yang tidak sesuai dengan ketentuan, dengan ini kami sampaikan bahwa selaku Instansi Pembina, BPKP berkewajiban untuk menegur dan meluruskan permasalahan tersebut sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi para calon PFA lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami harapkan bantuan Saudara untuk dapat menentukan langkah selanjutnya. Apabila permasalahan sudah jelas dan didukung bukti yang kuat, BPKP (Sekretaris Utama) akan menindak lanjuti permasalahan dimaksud kepada Bupati Kendari dan Instansi terkait. Perlu kami tambahkan bahwa mekanisme pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA) sesuai Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 19 tahun 1996 tentang JFA dan Angka Kreditnya dan Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-13.00.00-125/K/1997 tanggal 5 Maret 1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan JFA dan Angka Kreditnya dilingkungan APFP, adalah melalui tiga cara yaitu sebagai berikut : 1. Penyesuaian (Inpassing) dalam JFA sesuai Pasal 21 Keputusan MENPAN 19/1996, dimana masa
Inpassing berdasarkan pasal ini telah berakhir pada akhir September 2001 sesuai surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor. K-26-3-/V.10-47/24 tanggal 18 juni 2001 tentang Inpassing Jabatan Auditor. Pelaksanaan Inpassing berdasarkan surat Kepala BKN tersebut adalah khusus bagi PNS yang sebelumnya menduduki jabatan Inspektur Pembantu dan Pemeriksa atau Pengawas di lingkungan Itjen Departemen atau Unit Pengawasan Intern lainnya baik di Pusat dan Daerah. Hal ini berkaitan dengan reorganisasi berupa ditiadakannya jabatan Inspektur Pembantu (eselon III) dan Pemeriksa atau Pengawas (eselon IV) sesuai organisasi dan tata kerja Departemen dan LPND. Pelaksanaan Inpassing setelah September 2001 dapat diajukan kepada Kepala BKN untuk memperoleh persetujuan, terutama apabila berkaitan dengan terbentuknya unit baru (misalnya Inspektorat pada LPND) atau adanya reorganisasi yang dilakukan setelah September 2001.
119
2. Pengangkatan Pertama ke dalam JFA sesuai dengan Pasal 24 Keputusan MENPAN 19/1996 dan angka IX huruf C Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-13.00.00-125/K/1997 dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Berijazah SLTA, D II atau D III untuk Auditor Terampil, dan serendah-rendahnya Sarjana (S1)
atau D IV untuk Auditor Ahli, dengan kualifikasi yang telah memperoleh Persetujuan Instansi Pembina (Kepala BPKP)
b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk. I (Gol. Ruang II/b) untuk Auditor Terampil, dan Penata Muda (Gol. Ruang III/a) untuk Auditor Ahli.
c. Mengikuti dan lulus sertifikasi auditor yang dipersyaratkan sesuai jenjang jabatannya d. Memiliki Angka Kredit minimal yang ditentukan sesuai dengan pangkat terakhirnya e. Setiap unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam
tahun terakhir f. Mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang (atasan langsung) g. Diusulkan kepada Instansi Pembina (Kepala BPKP) untuk memperoleh persetujuan
3. Perpindahan dari jabatan lain (struktural atau fungsional) ke dalam JFA sesuai Pasal 26 Keputusan MENPAN 19/1996 dan angka IX huruf C Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-13.00.00-125/K/1997 dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Berijazah SLTA, D II atau D III untuk Auditor Terampil, dan serendah-rendahnya Sarjana (S1)
atau D IV untuk Auditor Ahli, dengan kualifikasi yang telah memperoleh Persetujuan Instansi Pembina (Kepala BPKP).
b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk. I (Gol. Ruang II/b) untuk Auditor Trampil, dan Penata Muda (Gol. Ruang III/a) untuk Auditor Ahli.
c. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pengawasan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. d. Sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun PNS berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (perlu kami sampaikan bahwa batas usia pensiunan PFA sebagai PNS, sampai dengan saat ini adalah 56 tahun)
e. Mengikuti dan lulus sertifikasi auditor yang dipersyaratkan sesuai jenjang jabatannya. f. Setiap unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam
tahun terakhir. g. Ada surat pemindahan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku h. Diusulkan kepada Instansi Pembina (Kepala BPKP) untuk memperoleh persetujuan.
Demikian, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih
Kepala,
ttd
A. Animaharsi
NIP 060060147 Tembusan Yth. Sekretaris Utama BPKP, di Jakarta
120
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : C.26-14/V.30-8/07 Jakarta, 28 Februari 2003 Sifat : Perihal : Jabatan Fungsional Auditor Kepada Yth. Inspektur Utama Badan Pengembangan Kebudayaan di Jakarta 1. Berkenaan dengan Surat Saudara kepada kami Nomor DL.107/16/IRTAMA/II-03 tanggal 13
Februari 2003, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : a. Dalam surat kami kepada Kepala BPKP Nomor K.26-30/V10-47/24 tanggal 18 Juni 2001
perihal inpassing dalam jabatan auditor, telah ditentukan masa penundaan penyesuaian/inpassing dalam jabatan Auditor, yaitu ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2001 dan harus selesai selambat-lambatnya pada akhir bulan Nopember 2001.
b. Pertimbangan utama untuk memperpanjang masa penyesuaian/ inpassing dalam angka kredit dan jabatan Auditor tersebut di atas adalah bahwa perubahan organisasi pusat termasuk unit organisasi pengawasan fungsional di lingkungan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata dimana jabatan Inspektur Pembantu dan Pengawas/Pemeriksa yang semula merupakan jabatan struktural di ubah menjadi kelompok jabatan fungsional dan penataan jabatan relatif baru selesai dilaksanakan setelah Januari 2001
c. Sesuai dengan uraian kami tersebut diatas, maka terhadap 8 (delapan) orang PNS di lingkungan unit pengawasan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata yang telah disesuaikan/ inpassing dalam angka kredit dan jabatan Auditor yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 24/KP.408/IX/WK.BPPK/2000 tanggal 26 September 2000, tetap berlaku.
2. Dapat disampaikan kepada Saudara, bahwa bagi PNS lain yang tidak termasuk PNS yang
memenuhi ketentuan penyesuaian/ inpassing sebagaimana dimaksud pada angka I huruf c di atas (8 orang), maka pengangkatan dalam jabatan Auditor dapat dilakukan melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan Auditor, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Bagi PNS yang penah menduduki jabaan Inspektur Pembantu dan Pengawas/ Pemeriksa naik
yang sudah memiliki sertifikat kompentensi jabatan Auditor maupun yang belum memiliki,
121
pengangkatan dalam jabatan Auditor dibebaskan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Keputusan Menkowasbang PAN nomor 19/1996, dengan ketentuan bahwa bagi PNS yang belum memiliki sertifikat kompentensi jabatan Auditor selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak diangkat dalam jabatan Auditor harus sudah lulus diklat kompetensi jabatan Auditor yang ditentukan.
b. Bagi PNS lain yang tidak atau belum pernah menduduki jabatan di lingkungan unit pengawasan fungsional sebagai Inspektur Pembantu dan Pengawas/ Pemeriksa, maka pengangkatan dalam jabatan Auditor sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan Auditor sebagaimana di maksud dalam Pasal 26 Keputusan Menkowasbang PAN Nomor 19/1996.
c. Masa penetapan pengangkatan dalam jabatan Auditor melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain kedalam jabatan Auditor tidak terikat batas waktu penyesuaian/ inpassing tanggal 1 Juli 2001 dan harus selesai ditetapkan pada akhir September 2001, tetapi dapat ditetapkan setiap saat sesuai kebutuhan formasi jabatan Auditor.
d. Untuk menentukan jumlah angka kredit dan jenjang jabatan dalam pengangkatan Auditor melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain kedalam jabatan Auditor sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a dan huruf b di atas, kiranya dapat dikonsultasikan dengan Kepala BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Auditor.
Demikian dan atas perhatian serta kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih
An. Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang- Undangan, ttd H. Banito Anwar, SH NIP 260000680
Tembusan : 1. Kepala BPKP 2. Deputi III Menpan
123
4. Unit Pengawasan Internal Pemerintah Daerah di wajibkan untuk melakukan perampingan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
Atas pelaksanaan inpassing tersebut, kami mengusulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Inpassing ke dalam jabatan fungsional auditor di lingkungan Unit Pengawasan Internal Pemerintah Daerah dillakukan dengan memperhatikan perbandingan antara kebutuhan jumlah auditor dengan beban kerja yang ada.
2. Pegawai Negeri Sipil yang dapat di inpassing adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Unit Pengawasan Internal Pemerintah Daerah yang pada saat penetapan inpassing menjadi pejabat Fungsional Auditor masih melaksanakan tugas/kegiatan di bidang pengawasan dengan masa kerja pengawasan sekurang-kurangnya satu tahun berdasarkan keputusan atau surat pernyataan melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang.
3. Surat Keputusan Inpassing di tanda tangani oleh Gubernur / Bupati / Walikota dan berlaku sejak tanggal di tetapkannya keputusan tersebut. Surat Keputusan Inpassing di tetapkan selambat-lambatnya tanggal 17 Februari 2005. Tembusan Surat Keputusan disampaikan Kepala BKN dan Kepala BPKP.
4. Batas waktu penetapan Surat Keputusan Inpassing tersebut di atas sesuai dengan batas waktu penyesuaian organisasi perangkat daerah, yakni selambat-lambatnya 2 (dua ) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tanggal 17 Pebruari 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
5. Pemenuhan persyaratan Sertifikasi Auditor bagi Pegawai Negri Sipil yang di inpassing di berikan waktu selambat-lambatnya dua tahun sejak tanggal berlakunya surat keputusan inpassing.
6. Dalam proses pelaksanaan inpassing. Unit Pengawasan Internal Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi dengan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor (BPKP) dan Badan Kepegawaian Negara.
7. Pegawai Negri Sipil di lingkungan Unit Pengawasan Internal Pemerintah yang tidak dapat di angkat melalui inpassing karena tidak memenuhi persyaratan di atas dan masih dalam batas kebutuhan jumlah auditor dapat di angkat melalui Prosedur Pengangkatan Pertama atau Perpindahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.
Kepala
ttd
Arie Soelendro
Nip : 060035861 Tembusan Yth. 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 2. Direktur Jendral Anggaran, Departemen Keuangan
124
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : K.26-30/V-64-3/74 Jakarta, 24 Juni 2003 Lampiran : - Perihal : Inpassing Jabatan Fungsional Kepada Auditor di lingkungan Unit Yth. Kepala Badan Pengawasan Pengawasan Internal Pemerintah Keuangan dan Pembangunan Daerah di
Jakarta
1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor S-449/K/JF/2003 tanggal 16 April 2003 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : a. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah, akan dilakukan Penataan kembali organisasi perangkat Daerah, termasuk Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) yang selama ini telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
b. Bahwa sejak ditetapkannya jabatan fungsional Auditor, di lingkungan Bawasda Propinsi/Kabupaten/Kota belum melaksanakan penyesuaian/ inpassing dalam jabatan dan angka kredit Auditor.
2. Mempertimbangkan perihal tersebut di atas, maka kami sependapat dengan saudara untuk
memberikan kesempatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian/ inpassing dalam jabatan- Auditor, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Penyesuaian/ inpassing dalam jabatan Auditor ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober
2003 dan selambat-lambatnya harus sudah selesai ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2004. b. Penyesuaian/ inpassing sebagaimana dimaksud hanya diberlakukan bagi PNS yang sampai
dengan 1 Oktober 2003, telah dan masih melaksanakan tugas sebagai Pemeriksa/ Pengawas pada Bawasda dan tidak berlaku bagi PNS lainnya.
c. PNS lainnya sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b diatas, dapat diangkat dalam jabatan Auditor melalui mekanisme pengangkatan dari jabatan lain ke dalam jabatan Auditor sebagaimana diatur dalam pasal 26 Keputusan Menteri PAN Nomor 19/1996.
d. Dalam pelaksanaan penyesuaian/ inpassing dalam jabatan Auditor agar tetap mempertimbangkan formasi jabatan yang tersedia pada masing-masing Bawasda.
125
3. Dapat kami sampaikan kepada saudara, bahwa apabila sampai dengan akhir Maret 2004 masih terdapat unit kerja Bawasda Propinsi/Kabupaten/Kota belum disesuaikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, maka pengangkatan dalam jabatan Auditor akan diatur lebih lanjut oleh Kepala BKN dan Kepala BPKP.
Demikian atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.
Kepala Badan Kepegawaian Negara, ttd Hardijanto
Tembusan Yth : 1 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. 2 Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan. 3 Semua Gubernur, Bupati dan Walikota. 4 Semua Kepala Kantor Regional BKN.
126
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
( B P K P ) ___________________
Nomor Lampiran Perihal
: : :
S – 772/K/JF/2003 1 (satu) set Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inpassing (Penyesuaian) JFA di Lingkungan Unit Pengawasan Internal Pemerintah Daerah
21 Juli 2003
Yth,
Kepala Badan Pengawas
Propinsi / Kabupaten / Kota
di
Seluruh Indonesia
Menunjuk surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor K.26-30/V-64-3/74
tanggal 24 Juni 2003 perihal Inpassing Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Unit Pengawasan
Internal Pemerintah Daerah, dengan ini disampaikan penjelasan / petunjuk teknis pelaksanaan
inpassing dimaksud, yaitu sebagai berikut:
I. Latar Belakang
Pelaksanaan inpassing ke dalam JFA di lingkungan Unit Pengawasan Internal Pemerintah Daerah
(Pemda) didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
1. Akan dilakukan penataan kembali organisasi perangkat daerah, termasuk Unit Pengawasan
Internal Pemda, sejalan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
2. Secara umum, Unit Pengawasan Internal Pemda belum memanfaatkan kesempatan inpassing
ke dalam JFA sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
127
Negara No. 19 Tahun 1996 tanggal 2 Mei 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka
Kreditnya.
II. Pengertian Dalam surat ini yang dimaksud dengan:
1. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian
dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi
2. Pejabat Fungsional Auditor (PFA), yang selanjutnya dalam surat ini disebut Auditor, adalah
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara
penuh oleh pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan pengawasan pada instansi
pemerintah.
3. Inpassing JFA adalah pengangkatan PNS yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan
melalui penyesuaian ke dalam JFA
4. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir
kegiatan yang harus dicapai oleh Auditor yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk
pengangkatan dan atau kenaikan pangkat dan atau jabatan.
5. Instansi Pembina adalah Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
6. Unit Pengawasan Internal Pemda, adalah lembaga teknis daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
yang memiliki tugas di bidang pengawasan, yang umumnya menggunakan nama Badan
Pengawas, Badan Pengawas Daerah, Badan Pemeriksa Daerah maupun Inspektorat Wilayah.
III. PNS Yang Diinpassing 1. Inpassing ke dalam JFA hanya diberlakukan bagi PNS yang sampai dengan 1 Oktober 2003,
telah dan masih melaksanakan tugas sebagai Pemeriksa / Pengawas di lingkungan Unit
Pengawasan Internal Pemda dan tidak berlaku bagi PNS lainnya. Yang termasuk dalam
pengertian Pemeriksa / Pengawas adalah:
a. Mantan Pemeriksa Pembantu (eselon V) dan mantan Kepala Urusan (eselon V) yang
melaksanakan fungsi pengawasan (misalnya Kaur Perencanaan dan Kaur Pelaporan) di
lingkungan Unit Pengawasan Internal Pemda yang tidak menjabat lagi sehubungan
dengan ditiadakannya jabatan struktural eselon V sesuai dengan Peraturan Pemerintah
No. 100 tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam
128
Jabatan Struktural, sepanjang yang bersangkutan per 1 Oktober 2003 masih
melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Unit Pengawasan Internal Pemda.
b. Mantan Kepala Urusan (eselon V) yang melaksanakan fungsi administrasi (misalnya Kaur
Administrasi dan Kaur Kepegawaian) di lingkungan Unit Pengawasan Internal Pemda yang
tidak menjabat lagi sehubungan dengan ditiadakannya jabatan struktural eselon V sesuai
dengan Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, sepanjang yang bersangkutan mempunyai
pengalaman kerja melaksanakan tugas di bidang pengawasan minimal 2 (dua) tahun dan
per 1 Oktober 2003 masih melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Unit
Pengawasan Internal Pemda
c. Mantan Kepala Bidang (eselon III) dan Kepala Sub Bidang (eselon IV) di lingkungan Unit
Pengawasan Internal Pemda yang tidak menjabat lagi sehubungan dengan adanya
perampingan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2003
tanggal 17 Pebruari 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, sepanjang
yang bersangkutan per 1 Oktober 2003 masih melaksanakan tugas pengawasan di
lingkungan Unit Pengawasan Internal Pemda
d. Staf Pemeriksa yang mempunyai pengalaman kerja melaksanakan tugas di bidang
pengawasan minimal 2 (dua) tahun dan per 1 Oktober 2003 masih melaksanakan tugas
pengawasan di lingkungan Unit Pengawasan Internal Pemda
2. PNS yang telah mendekati usia pensiun dan SK Pensiunnya belum terbit, pada periode
inpassing yang bersangkutan dapat diinpassing apabila SK Pensiunnya belum terbit.
3. PNS yang akan diinpassing ke dalam JFA terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2003, apabila
pada tanggal tersebut yang bersangkutan telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih
dalam pangkat terakhir serta telah memenuhi syarat untuk naik pangkat, maka sebelum
diinpassing ke dalam JFA, terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam
inpassing dapat digunakan pangkat yang terakhir.
4. PNS yang pada saat inpassing per 1 Oktober 2003 telah menduduki pangkat tertinggi
berdasarkan pendidikan yang dimiliki atau jabatannya dan telah memiliki masa kerja 4 (empat)
tahun atau lebih dalam pangkat terakhir, kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dapat
dipertimbangkan mulai periode kenaikan pangkat 1 April 2004.
5. Pelaksanaan inpassing ke dalam JFA, sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, harus
didasarkan pada penghitungan kebutuhan formasi JFA yang tersedia pada masing-masing Unit
Pengawasan Internal Pemda serta memperhatikan ketersediaan anggaran untuk pembayaran
129
tunjangan jabatannya, sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/ 2003 dan Nomor 17 Tahun 2003
tanggal 24 April 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2003.
6. Untuk menjamin pembinaan karier bagi PNS yang diinpassing ke dalam JFA, perhitungan
kebutuhan formasi JFA sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas, agar
mempertimbangkan perolehan angka kredit yang cukup untuk naik pangkat setingkat lebih
tinggi dalam waktu 4 (empat) tahun, yang dapat dicapai apabila Auditor melaksanakan tugas
pengawasan sekurang-kurangnya selama 200 (dua ratus) hari kerja dalam satu tahun.
7. Perhitungan ketersediaan anggaran untuk pembayaran tunjangan JFA, sebagaimana
dimaksud dalam angka 5 di atas, agar berpedoman pada besarnya tunjangan sesuai
Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2002 tanggal 23 April 2002 tentang Tunjangan Jabatan
Fungsional Auditor. Besaran tunjangan JFA sesuai Keputusan Presiden tersebut dapat dilihat
dalam Lampiran VI surat ini.
8. Selain didasarkan pada pertimbangan angka 5 di atas, inpassing ke dalam JFA juga
didasarkan pada penilaian dan pertimbangan pimpinan unit kerja pengawasan yang
bersangkutan. Pemimpin unit kerja mempunyai tanggung jawab terhadap mutu PNS yang akan
diinpassing ke dalam JFA.
9. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Keputusan Bersama Kepala BAKN, Sekjen BPK, dan Kepala
BPKP No: 10 Tahun 1996; No: 49/SK/S/1996; No: Kep-386/K/1996 tanggal 6 Juni 1996
tentang Petunjuk Pelaksanaan JFA dan Angka Kreditnya, pengangkatan PNS ke dalam JFA di
lingkungan Unit Pengawasan Internal Pemda dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan
dari Instansi Pembina.
10. PNS lainnya yang tidak dapat diinpassing, sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, dapat
diangkat dalam JFA melalui mekanisme Pengangkatan Pertama atau Pengangkatan
Perpindahan sesuai dengan Pasal 24 dan Pasal 26 Keputusan MENPAN Nomor 19 tahun
1996.
IV. Waktu Pelaksanaan Inpassing
1. Inpassing ke dalam JFA, sebagaimana dimaksud dalam angka III di atas, ditetapkan
terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2003 dan selambat-lambatnya harus sudah selesai
ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2004.
2. Apabila sampai dengan tanggal 31 Maret 2004, masih terdapat Unit Pengawasan Internal
Pemda yang belum disesuaikan menurut PP Nomor 8 Tahun 2003, maka pengangkatan ke
130
dalam JFA akan diatur lebih lanjut oleh Kepala BKN dan Kepala BPKP (selaku Instansi
Pembina JFA).
V. Jenjang Jabatan Auditor 1. Inpassing ke dalam JFA dilakukan dengan mengangkat PNS yang diinpassing ke dalam
jenjang jabatan Auditor Trampil atau Auditor Ahli berdasarkan pangkat terakhir yang
dimiliki per 1 Oktober 2003. Jenjang jabatan Auditor, sesuai Keputusan MENPAN Nomor
19 tahun 1996 dan Keputusan MENPAN Nomor 17/KEP/M.PAN/4/2002 tanggal 9 April
2002 tentang Penyesuaian Penamaan Jabatan Fungsional Auditor, dapat dilihat pada
Lampiran VI surat ini.
2. Persyaratan pengangkatan ke dalam jenjang jabatan Auditor Trampil dan Auditor Ahli
adalah sebagai berikut:
a. Auditor Trampil: 1) Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau
sederajat dan setinggi-tingginya Sarjana Muda / Diploma III atau sederajat
2) Telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I,
golongan ruang II/b
3) Penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP 3 setiap unsur sekurang-kurangnya
bernilai baik dalam tahun terakhir
b. Auditor Ahli: 1) Berijazah serendah-rendahnya Sarjana / Diploma IV atau sederajat
2) Telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a
3) Penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP 3 setiap unsur sekurang-kurangnya
bernilai baik dalam tahun terakhir
3. PNS yang berpendidikan SLTA/DII/DIII/Sarjana Muda dan telah menduduki jabatan
tertentu di bidang pengawasan serta per 1 Oktober 2003 telah berpangkat Pembina
golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dapat
diinpassing dalam jenjang jabatan Auditor Ahli, sepanjang tidak ada keberatan secara
tertulis dari Pimpinan Unit Pengawasan Internal Pemda.
4. PNS yang telah memperoleh gelar kesarjanaan S1, DIV, atau yang sederajat, akan tetapi
gelar (ijazah) tersebut belum diakui dalam SK Kepangkatan per 1 Oktober 2003, tidak
dapat diinpassing ke dalam jenjang jabatan Auditor Ahli.
131
VI. Pejabat Yang Berwenang Mengangkat (Menandatangani SK Inpassing) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tanggal 17 Pebruari 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta
Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003; dan Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 24 April 2003, Pejabat Yang
Berwenang Mengangkat (Menandatangani SK Inpassing) ke dalam JFA di lingkungan Unit
Pengawasan Internal Pemda adalah sebagai berikut :
1. Presiden, bagi PNS yang diinpassing ke dalam Jenjang Auditor Ahli Utama (Golongan
ruang IV/d – IV/e)
2. Gubernur, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, bagi PNS di
lingkungan Unit Pengawasan Internal Pemda Propinsi yang diinpassing ke dalam Jenjang
Jabatan Auditor Trampil (golongan ruang II/b sampai dengan III/d) dan Auditor Ahli
Pertama sampai dengan jenjang Auditor Ahli Madya (golongan ruang III/a sampai dengan
IV/c)
3. Bupati, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten, bagi PNS di lingkungan
Unit Pengawasan Internal Pemda Kabupaten yang diinpassing ke dalam Jenjang Jabatan
Auditor Trampil (golongan ruang II/b sampai dengan III/d) dan Auditor Ahli Pertama sampai
dengan jenjang Auditor Ahli Madya (golongan ruang III/a sampai dengan IV/c)
4. Walikota, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota, bagi PNS di lingkungan
Unit Pengawasan Internal Pemda Kota yang diinpassing ke dalam Jenjang Jabatan Auditor
Trampil (golongan ruang II/b sampai dengan III/d) dan Auditor Ahli Pertama sampai
dengan jenjang Auditor Ahli Madya (golongan ruang III/a sampai dengan IV/c)
5. Gubernur, Bupati, dan Walikota, dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau
memberi kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menandatangani SK
Inpassing.
VII. Mekanisme Penerbitan Surat Keputusan Inpassing
1. Bagian yang menangani masalah kepegawaian di Unit Pengawasan Internal Pemda
melakukan inventarisasi dan menyusun daftar PNS yang memenuhi syarat untuk
diinpassing ke dalam JFA per 1 Oktober 2003 serta mengumpulkan dokumen-dokumen
yang diperlukan dari calon yang akan diangkat ke dalam JFA sesuai dengan butir IV.1
diatas. Daftar PNS tersebut dituangkan dalam format seperti pada Lampiran IV surat ini.
Dokumen-dokumen yang diperlukan dari calon antara lain:
132
Surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir atau Surat Pernyataan
Melaksanakan Tugas pada Unit Pengawasan Internal Pemda;
Surat keputusan kepangkatan terakhir;
Ijazah terakhir yang tercantum dalam SK kepangkatan terakhir;
DP3 tahun terakhir; dan
Dokumen lainnya yang diperlukan sebagai bukti formal telah terpenuhinya semua
persyaratan untuk diinpassing.
2. Pimpinan Unit Pengawasan Internal Pemda mengajukan Usul Pengangkatan PNS melalui
inpassing ke dalam JFA kepada Kepala BPKP melalui Kepala Perwakilan BPKP setempat
untuk memperoleh persetujuan, yang terdiri dari:
a. Surat usulan pengangkatan, yang didalamnya mencantumkan pernyataan dari
Pimpinan Unit Pengawasan Internal Pemda, bahwa berdasarkan penilaian dan
pertimbangannya, PNS yang diajukan untuk diinpassing dinilai cakap untuk diangkat
dalam JFA dan sesuai dengan kebutuhan formasi JFA serta ketersediaan anggaran
untuk pembayaran tunjangan jabatannya, sesuai format pada Lampiran III surat ini.
b. Draft Surat Keputusan Inpassing Kolektif, sesuai format pada Lampiran I A dan
Lampiran I B surat ini.
c. Daftar PNS yang memenuhi syarat untuk diinpassing dan dokumen-dokumen yang
diperlukan, sebagaimana pada butir 1.
3. Perwakilan BPKP melakukan pengujian administratif terhadap usulan pengangkatan yang
diterima dari Unit Pengawasan Internal Pemda dan meneruskan hasil pengujian tersebut
kepada Kepala BPKP sebagai dasar memberikan persetujuan. Contoh format surat
persetujuan dapat dilihat pada Lampiran V surat ini.
4. Setelah memperoleh persetujuan dari Kepala BPKP, Pimpinan Unit Pengawasan Internal
Pemda mengajukan draft SK Inpassing beserta Daftar PNS yang memenuhi syarat untuk
diinpassing kepada Pejabat Yang Berwenang Mengangkat untuk ditetapkan menjadi
keputusan.
5. Setelah Surat Keputusan Inpassing ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang, Bagian
yang menangani masalah kepegawaian pada Unit Pengawasan Internal Pemda
menyiapkan petikan surat keputusan untuk masing-masing PNS yang diangkat untuk
ditandatangani oleh Pejabat yang diberi wewenang sesuai dengan Peraturan Pemerintah
No. 9 Tahun 2003. Contoh format petikan surat keputusan dapat dilihat pada Lampiran II A
dan II B surat ini.
133
6. Petikan Surat Keputusan disampaikan kepada PNS yang bersangkutan.
7. Surat keputusan inpassing ditembuskan kepada Kepala BPKP, Kepala BKN, dan instansi
terkait lainnya.
8. Dalam Surat Keputusan Kolektif dan Petikannya dicantumkan besarnya angka kredit yang
bersangkutan per tanggal inpassing dan besarnya tunjangan jabatan yang diberikan.
VIII. Angka Kredit Inpassing
1. Penghitungan angka kredit per tanggal inpassing untuk masing-masing PNS yang
diinpassing didasarkan pada Lampiran III A dan III B, Surat Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 / 1996 tanggal 2 Mei 1996 tentang JFA dan
Angka Kreditnya (Tabel Angka Kredit dapat dilihat pada Lampiran VII surat ini)
2. Masa Kerja pangkat terakhir untuk perhitungan angka kredit per tanggal inpassing,
sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, dihitung dalam satuan bulat, yaitu kurang
dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) tahun, 2 (dua) tahun, 3 (tiga) tahun, dan 4 (empat) tahun atau
lebih.
Misalnya:
a. Sukartono, SE, berpangkat Pembina (Golongan ruang IV/a) dan pada saat inpassing
per tanggal 1 Oktober 2003 memiliki masa kepangkatan 2 tahun 9 bulan dalam
pangkat terakhir, maka berdasarkan Lampiran IIIB Keputusan MENPAN Nomor 19
Tahun 1996, yang bersangkutan diberikan angka kredit inpassing sebesar 474 angka
kredit (angka kredit untuk Golongan Ruang IV/a, Ijazah Sarjana, masa kepangkatan 2
tahun).
b. Dra. Dewi Aryanti, berpangkat Penata Tk.I (Golongan ruang III/d) dan pada saat
inpassing per tanggal 1 Oktober 2003 memiliki masa kepangkatan 8 tahun 6 bulan
dalam pangkat terakhir, maka berdasarkan Lampiran III B Keputusan MENPAN Nomor
19 Tahun 1996, yang bersangkutan diberikan angka kredit inpassing sebesar 400
angka kredit (angka kredit untuk Golongan Ruang III/d, Ijazah Sarjana, masa
kepangkatan 4 tahun/lebih).
3. Angka kredit inpassing tersebut merupakan saldo awal angka kredit per 1 Oktober 2003.
Seluruh kegiatan dan prestasi sebelum 1 Oktober 2003 dianggap telah terwakili dalam
angka kredit inpassing, sehingga atas kegiatan dan prestasi tersebut tidak dapat lagi
diberikan angka kredit.
134
4. Dalam Surat Keputusan Inpassing, jumlah angka kredit inpassing dibagi ke dalam sub
unsur Pendidikan, Pengawasan, dan Unsur Penunjang. Cara perhitungan angka kredit
untuk masing-masing Unsur / sub unsur adalah sebagaimana contoh berikut:
Drs. Susanto pada saat inpassing per 1 Oktober 2003 telah berpangkat Pembina,
golongan ruang IV/a dengan masa kerja 10 bulan dalam pangkat terkahir. Sesuai Lampiran
III B Keputusan MENPAN Nomor 19 Tahun 1996, yang bersangkutan berhak memperoleh
angka kredit sebesar 400. Angka kredit tersebut dibagi menjadi 80 % Unsur Utama atau
sama dengan 320 angka kredit, dan 20 % untuk Unsur Penunjang atau sama dengan 80
angka kredit. Selanjutnya, angka kredit dari Unsur Utama dibagi lagi untuk sub Unsur
Pendidikan sebesar 75 angka kredit (besaran angka kredit untuk pendidikan Sarjana / S1),
dan sisanya sebesar 245 [ (400 x 80%) - 75] merupakan angka kredit sub Unsur
Pengawasan. Untuk jelasnya, penetapan angka kredit inpassing bagi Drs. Susanto per 1
Oktober 2003 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:
No Uraian Angka Kredit %
I Unsur Utama
1 Pendidikan 75
2 Pengawasan 245
3 Pengembangan Profesi -
Sub Jumlah 320 80%
II Unsur Penunjang 80 20%
Jumlah 400 100%
5. Angka Kredit untuk sub unsur Pengembangan Profesi diberikan setelah yang
bersangkutan diinpassing ke dalam JFA dan melakukan kegiatan yang memperoleh angka
kredit kegiatan Pengembangan Profesi sesuai Lampiran 1 A dan 1 B, Keputusan MENPAN
Nomor 19 Tahun 1996.
6. Perolehan angka kredit sejumlah tertentu dari sub unsur Pengembangan Profesi
merupakan salah satu persyaratan kenaikan pangkat Pejabat Fungsional Auditor (PFA)
sesuai ketentuan angka VI huruf E Lampiran Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-
13.00.00-125/K/1997 tanggal 5 Maret 1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan
135
pelaksanaan JFA dan Angka kreditnya di lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional
pemerintah.
7. Kenaikan pangkat terhitung mulai tanggal 1 April 2004 bagi PNS yang telah diinpassing,
disyaratkan menggunakan angka kredit dan memenuhi syarat lain sesuai ketentuan yang
berlaku dalam JFA. PNS yang telah diinpassing ke dalam JFA tidak dapat dipertimbangkan
untuk naik pangkat melalui kenaikan pangkat reguler. Persyaratan perolehan angka kredit
sejumlah tertentu dari sub unsur Pengembangan Profesi, sebagaimana dinyatakan dalam
angka 5 di atas, dapat dipertimbangkan untuk belum diberlakukan pada kenaikan pangkat
pertama setelah inpassing.
IX. Diklat Sertifikasi 1. Diklat sertifikasi JFA bagi PNS yang diinpassing dalam JFA di lingkungan Unit
Pengawasan Internal Pemda mengacu pada Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-
07.02.01-603/K/2001 tanggal 28 September 2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Diklat bagi Pejabat yang Diinpassing di lingkungan APFP.
2. PNS yang diinpassing ke dalam JFA diwajibkan untuk memperoleh sertifikat lulus diklat
sertifikasi JFA sesuai dengan jenjang jabatan Auditor yang didudukinya dalam waktu 2
(dua) tahun sejak tanggal inpassing.
3. Berdasarkan Pasal 21 Keputusan Bersama Kepala BAKN, Sekjen BPK, dan Kepala BPKP
No. 10 Tahun 1996; No. 49/SK/S/1996; No. Kep-386/K/1996, apabila dalam masa 2 (dua)
tahun Auditor tidak berhasil memperoleh sertifikat yang diperlukan, maka Auditor tersebut
tidak dapat berperan sesuai dengan jabatannya.
4. Diklat Sertifikasi JFA diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan
(Pusdiklatwas) BPKP, sedangkan seleksi calon peserta diklat dilakukan oleh Pusat
Pembinaan JFA (Pusbin JFA) bekerja sama dengan Perwakilan BPKP di seluruh
Indonesia. Apabila dipandang perlu, penyelenggaraan diklat sertifikasi JFA dapat
dilaksanakan di daerah sesuai kebutuhan. Untuk pelaksanaan diklat sertifikasi JFA,
masing-masing Unit Pengawasan Internal Pemda dapat berkoordinasi dengan Perwakilan
BPKP setempat.
136
X. Lain-lain Untuk kelancaran pelaksanaan ketentuan JFA, agar kepada masing-masing Unit Pengawasan
Internal Pemda segera menyusun draft Keputusan Gubernur / Bupati / Walikota tentang
Pedoman Penerapan JFA di lingkungan masing-masing, terutama menyangkut:
1. Organisasi Auditor, yang terdiri dari:
a. Pejabat Yang Berwenang Mengangkat, Membebaskan Sementara, dan
Memberhentikan Pejabat Fungsional Auditor
b. Pejabat Yang berwenang Menetapkan Angka Kredit
c. Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit JFA
d. Pejabat Pengusul Angka Kredit JFA
2. Pengangkatan, Pembebasan Sementara, dan Pemberhentian dalam / dari JFA
3. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit JFA
4. Kualifikasi Pendidikan PNS yang dapat diangkat dalam JFA
5. Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan JFA
6. Kegiatan PFA yang dapat diberikan angka kredit.
7. Lain-lain ketentuan umum yang diperlukan, sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan
Pemerintah Daerah masing-masing.
Penyusunan pedoman tersebut hendaknya berpedoman pada ketentuan-ketentuan JFA,
antara lain:
1) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2002 tanggal 23 April 2002 tentang Tunjangan
Jabatan Fungsional Auditor
2) Keputusan MENPAN No. 19 / 1996 tanggal 2 Mei 1996 tentang JFA dan Angka
Kreditnya
3) Keputusan MENPAN No. 17/KEP/M.PAN/4/2002 tanggal 9 April 2002 tentang
Penyesuaian Penamaan Jabatan Fungsional Auditor
4) Keputusan Bersama Kepala BAKN, Sekjen BPK, dan Kepala BPKP No: 10 Tahun
1996; No: 49/SK/S/1996; No: Kep-386/K/1996 tanggal 6 Juni 1996 tentang Petunjuk
Pelaksanaan JFA dan Angka Kreditnya
5) Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-13.00.00-125/K/1997 tanggal 5 Maret 1997
tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan JFA dan Angka Kreditnya di
lingkungan APFP
6) Keputusan Kepala BKN Nomor 08 Tahun 2002 tanggal 29 Mei 2002 tentang Tata Cara
Permintaan, Pemberhentian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor
137
7) Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-817/K/JF/2002 tanggal 3 Desember 2002
tentang Prosedur Kegiatan Baku Penilaian dan Penetapan Angka Kredit JFA di
Lingkungan APIP (SOP PPAK).
Demikian, apabila masih terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat
dikoordinasikan dengan Perwakilan BPKP setempat atau kepada:
Pusat Pembinaan JFA BPKP
Jl. Hayam Wuruk No. 7, Jakarta Pusat 10120
Telp. / Facsimili (021) 3855713
E-mail: [email protected]
Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
Kepala,
ttd
ARIE SOELENDRO
NIP 060035861
Tembusan Yth:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
2. Menteri Dalam Negeri
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan
5. Para Gubernur, Bupati, dan Walikota.
6. Kepala Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia
7. Kepala Pusdiklatwas BPKP
138
DAFTAR LAMPIRAN
I. A. Surat Keputusan Inpassing B. Daftar Nama PNS yang Disesuaikan Dalam Jabatan Fungsional Auditor
II. A. Petikan Surat Keputusan B. Daftar Nama Pejabat Fungsional Auditor
III. Surat Pengusulan Pengangkatan ke Dalam Jabatan Fungsional Auditor IV. Daftar Usulan Nama PNS yang Akan Disesuaikan Dalam Jabatan Fungsional Auditor V. Surat Persetujuan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Auditor VI. Jenjang Jabatan, Kepangkatan, dan Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor VII. Tabel Angka Kredit Inpassing
139
Lampiran I.A
KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) PROVINSI/DAERAH*) ...............
NOMOR: ............
TENTANG
PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN ............ PROVINSI/DAERAH*) ...............
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) PROVINSI/DAERAH*) ...............
Menimbang: a. Bahwa nama-nama dan NIP yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini terhitung mulai tanggal dalam lampiran tersebut telah melaksanakan tugas/kegiatan pengawasan pada ............
b. Bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor: 17/2003, nama-nama dan NIP yang tercantum dalam lampiran surat ini dianggap cakap dan mampu untuk menduduki Jabatan Fungsional Auditor.
c. Bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/1996, dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Penyesuaian Jabatan dan Angka Kredit Auditor Ahli dan Auditor Trampil.
Mengingat: a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo.
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil f. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional g. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2002 tentang Tunjangan Jabatan
Fungsional Auditor h. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 19 Tahun
1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya i. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.
17/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Penyesuaian Penamaan Jabatan Fungsional Auditor
j. Keputusan Bersama Kepala BAKN, Sekjen BPK, dan Kepala BPKP No. 10 Tahun 1996; No. 49/SK/S/1996; No. Kep-386/K/1996 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan JFA dan ANgka Kreditnya di Lingkungan APFP.
140
Memperhatikan: a. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: K.26-30/V-64-3/74, tanggal 24 Juni 2003, tentang Inpassing Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Unit Pengawasan Internal Pemerintah Daerah
b. Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: S- 772/K/JF/2003, tanggal 21 Juli 2003, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inpassing JFA di Lingkungan Unit Pengawasan Internal Pemerintah Daerah
MEMUTUSKAN
Menetapkan: PERTAMA: Terhitung mulai tanggal .................. Pegawai Negeri Sipil dengan nama-nama dan
NIP yang tercantum dalam lampiran keputusan ini disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit Auditor Ahli dan Auditor Trampil sebagaimana tercantum dalam lampiran tersebut.
KEDUA: ..................... KETIGA: .................... KEEMPAT: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. ASLI: Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan digunakan untuk pembuatan petikan. TEMBUSAN: 1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Tata Usaha Kepegawaian/Kanwil BKN yang bersangkutan
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit 5. Kepala KTUA yang bersangkutan 6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan 7. Pejabat instansi lain yang berkepentingan
Ditetapkan di ........................ Pada tanggal ........................ ............................................... ............................................... ............................................... NIP ........................................
*) Coret yang tidak perlu
141
Lampiran I.B
DAFTAR NAMA PNS YANG DISESUAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
Angka Kredit Ket.
No. Nama NIP
Pangkat/
Gol.
Ruang
TMT
Kepang
katan
Pen
didik
an
Jabatan
Sebe
lumnya
Unit
Ker
ja
Jabat
an
Audi
tor
Pendi
dikan
Penga
wasan
Penun
jang
Jum
lah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
142
Lampiran II.A
PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) PROVINSI/DAERAH*) ...............
..................................................................................... .....................................................................................
Nama : ................................................. Lampiran : satu berkas .....................................................................................
Memperhatikan : Dst ... Membaca : Dst ... Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran
keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cukup untuk disesuaikan dalam jabatan Auditor .......................
Mengingat : Dst ... Menetapkan: PERTAMA: Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini,
disesuaikan dalam Jabatan Auditor ...................... dengan angka kredit ........... (................................) dan tunjangan sebesar .......................... terhitung mulai tanggal ...........................
KEDUA: ..................... KETIGA: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. ASLI: Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan digunakan untuk pembuatan petikan.
143
SALINAN: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Tata Usaha Kepegawaian/Kanwil BKN
yang bersangkutan 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit 4. Kepala KTUA yang bersangkutan 5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan 6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan
Ditetapkan di ........................ Pada tanggal ........................ ............................................... ............................................... ............................................... NIP ........................................
*) Coret yang tidak perlu
144
Lampiran II.B
DAFTAR NAMA PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR
Angka Kredit
No. Nama NIP
Pang
kat/
Gol.
Ruang
TMT
Kepang
katan
Jabat
an
Auditor
Pendi
dikan
Penga
wasan
Penun
jang
Jumlah Unit
Kerja Ket.
1 s.d ....
... .......... ..... .........
.....
...........
..
.........
....
..........
...
............
.
.........
....
..........
...
...........
..
.............
... dst
145
Lampiran III
...............................................
...............................................
Nomor Lampiran Hal
: : :
...
... Pengusulan Pengangkatan ke Dalam Jabatan Fungsional Auditor
...... .............. 20...
Yang terhormat, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Melalui Kepala Perwakilan BPKP Provinsi .......... Di ...............
Bersama ini kami mengajukan nama-nama berikut beserta kelengkapan persyaratannya (terlampir) untuk mendapatkan persetujuan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Inpassing. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan kami, nama-nama tersebut dinilai cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor dan telah sesuai dengan kebutuhan formasi serta ketersediaan anggaran untuk pembayaran tunjangan jabatannya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.
......................................... ............................... NIP ....................... Tembusan: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta 2. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara di ... 3. Kepala Pusat Pembinaan JFA di Jakarta 4. ... 5. ...
146
Lampiran IV
DAFTAR USULAN NAMA PNS YANG AKAN DISESUAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
Pendidikan Riwayat Jabatan
No.
Nama/
NIP/
Tanggal
Lahir
Jabat
an/
TMT
Pangkat/
Gol.
Ruang/
TMT
Formal Struktural Teknis
Fungsional
Unit
Penga
wasan
Unit Kerja
Lainnya
Nilai DP-
3 Tahun
Terakhir
Diusul
kan
Dalam
Jabatan
Ket.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
147
Lampiran V
...............................................
...............................................
Nomor Lampiran Hal
: : :
...
... Persetujuan Pengangkatan ke Dalam Jabatan Fungsional Auditor
...... .............. 20...
Yang terhormat, Kepala .................................. ................................................ Di ...............
Sesuai dengan surat Saudara Nomor: ....................... tanggal .... ............. 20...... perihal .......................... dan setelah melakukan penelitian kelengkapan berkas persyaratan yang kami terima, maka usulan atas nama-nama Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam lampiran berikut ini kami disetujui untuk diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Auditor. Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor agar tetap memperhatikan kecukupan beban kerja, sehingga para Pejabat Fungsional Auditor dapat memperoleh angka kredit yang cukup untuk kenaikan pangkat berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.
......................................... ............................... NIP ....................... Tembusan: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta 2. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara di ... 3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi ... di ... 4. Kepala Pusat Pembinaan JFA di Jakarta 5. ... 6. ...
148
Lampiran VI
JENJANG JABATAN, KEPANGKATAN, DAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
Jenjang Jabatan
Penyebutan Sesuai Keputusan MENPAN
No. 19/1996
Penyesuaian Penyebutan Sesuai Keputusan
MENPAN No. 17/KEP/M.PAN/4/2002
Kepang katan
Tunjangan Jabatan Sesuai
KEPPRES No. 23/2002
(1) (2) (3) (4)
Jenjang Auditor Ahli Jenjang Auditor Ahli
Auditor Ahli Utama Auditor Ahli Utama IV/d – IV/e Rp. 1.000.000,00
Auditor Ahli Madya Auditor Ahli Madya IV/a – IV/c Rp. 725.000,00
Auditor Ahli Muda Auditor Ahli Muda III/c – III/d Rp. 475.000,00
Auditor Ahli Pratama Auditor Ahli Pertama III/a – III/b Rp. 225.000,00
Jenjang Auditor Trampil
Jenjang Auditor Trampil
Auditor Trampil Muda
Auditor Penyelia III/c – III/d Rp. 350.000,00
Auditor Trampil Pratama
Auditor Pelaksana Lanjutan III/a – III/b Rp. 200.000,00
Auditor Trampil Pemula
Auditor Pelaksana II/b – II/d Rp. 125.000,00
50