HAK-HAK ANAK
DALAM PROSES HUKUM
Daftar Isi
Sistem Peradilan Pidana Anak 01
ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) 06
Pendampingan Anak dalam Proses Hukum 16
Dampak Hukuman Pidana bagi Anak 24
Penting Diketahui Orang Tua/Wali dan 28
Masyarakat
Peran Masyarakat 38
Laporkan 42
Sistem Peradilan
Pidana Anak
01 02
Apa itu Sistem Peradilan
Pidana Anak?
Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah keseluruhan proses
penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.
Mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan
setelah menjalani pidana. Diatur dalam Undang-Undang No. 11
Tahun 2012.
AKU PAHAM HUKUM
03 04
• Dua asas penting dalam SPPA:
1. Utamakan DIVERSI
untuk pendamaian semua pihak dan pemulihan hidup anak.
Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses
di luar peradilan pidana.
2. Penjara adalah pilihan terakhir bagi anak
Dalam kasus apapun, anak umur kurang dari 14 tahun,
tidak boleh ditahan.
AKU PAHAM HUKUM
A B H
(Anak yang
Berhadapan
dengan Hukum)
07 08
Apa Itu ABH?
ABH adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Mereka bisa
menjadi Pelaku, Korban, atau Saksi.
Pelaku Anak 12 – 18 tahun
Anak di bawah 12 tahun belum bertanggung jawab atas pidana sehingga tidak masuk kategori
Pelaku Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
Korban Anak/Saksi Anak
0 – 18 tahun
AKU PAHAM HUKUM
09 10
Hak Anak Dalam Proses Hukum
Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan
sesuai dengan umurnya.
Anak berhak beribadah sesuai agama atau kepercayaannya, mendapat
kunjungan dari keluarga/pendamping, mendapat perawatan rohani
dan jasmani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapat
layanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapat bahan bacaan,
menyampaikan keluhan, serta mengikuti siaran media massa.
Dipisahkan dari orang dewasa.
Anak berhak untuk mendapatkan tempat penahanan, ruang sidang,
dan ruang tunggu sidang khusus anak serta tidak berada dalam satu
tempat/ruangan dengan orang dewasa.
AKU PAHAM HUKUM
11 12
Bebas dari penyiksaan, hukuman atau perlakuan lain yang kejam, Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara GRATIS.
Anak berhak mendapat bantuan dan pendampingan dari
advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum, dan orang
yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di
luar pengadilan.
tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabat.
Anak tidak boleh mendapat perlakuan kasar selama proses
peradilan, misalnya, anak disuruh membuka baju dan lari
berkeliling, anak digunduli rambutnya, anak diborgol, anak disuruh
membersihkan WC, serta anak perempuan disuruh memijat
penyidik laki-laki.
AKU PAHAM HUKUM
13 14
Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir
dan dalam waktu yang paling singkat.
Tidak dipublikasikan identitasnya.
Seluruh identitas anak wajib dirahasiakan dari pemberitaan di media
cetak ataupun elektronik. Hanya inisial nama yang dipublikasikan umum
tanpa menggunakan gambar anak.
BUDI WIRAWAN
Kelahiran Bogor, 11 Juni 2003
Kelas 3 SDN 01 Citatih
BW (12 thn)
Anak di bawah umur 14 tahun, dalam kasus pelanggaran hukum apapun,
tidak boleh ditahan.
Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu
perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
AKU PAHAM HUKUM
SARI PUSPITA
Kelahiran Jakarta, 18 Maret 2003
Kelas 3 SDN 04 Jakarta Utara
SP (12 thn)
Pendampingan Anak Dalam
Proses Hukum
17 18
Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang
dipercaya.
Anak berhak mendapatkan pendampingan oleh orang tua/wali
dan orang yang dipercaya oleh anak selama proses pidana atau
tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
Memperoleh pendampingan (advokasi) sosial.
Selain pendampingan, anak juga berhak memperoleh pendampingan (advokasi) sosial oleh PK Bapas (Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan), Peksos (Pekerja Sosial) Profesional, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.
AKU PAHAM HUKUM
19 20
Menjalani kehidupan pribadi.
Selama menjalani proses peradilan, anak berhak menikmati kehidupan
pribadi. Misalnya anak boleh membawa mainan. Jika anak ditahan di
LP Khusus Anak (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), dia berhak
membawa selimut, bantal, pakaian sendiri, dan diberikan tempat tidur
yang terpisah.
Mendapatkan kegiatan rekreasional
(bermain).
Mendapatkan aksesibilitas, terutama
bagi anak difabel/cacat.
Tidak dijatuhi pidana mati atau
seumur hidup.
AKU PAHAM HUKUM
21 22
Memperoleh pendidikan.
Anak yang masih sekolah, tetap
dapat mengikuti pendidikan formal,
baik yang diselenggarakan oleh
pemerintah maupun swasta.
Mendapatkan layanan kesehatan.
Anak berhak dirawat bila sakit,
mendapatkan pengobatan, dan
layanan kesehatan selama proses
peradilan.
Khusus untuk ABH Korban dan ABH
Saksi, berhak atas:
a. Rehabilitasi sosial dan medis, baik di dalam lembaga maupun di luar
lembaga;
b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan
perkara.
AKU PAHAM HUKUM
Dampak Hukuman Pidana
bagi Anak
25 26
DAMPAK PSIKOLOGIS Hukuman
Pidana bagi Anak
• Rentan tekanan emosional;
• Rentan beban mental/aib seumur hidup;
• Menyita waktu, tenaga, dan emosi anak;
• Anak justru belajar tentang kejahatan dari tahanan dewasa;
• Rentan menjadi korban kekerasan dan pelecehan oleh tahanan
dewasa;
• Rentan tidak percaya diri, cendrung menarik diri dari kehidupan
sosialnya;
• Rentan menjadi sangat agresif, mudah tersinggung, pemarah;
• Rentan merasa terasing dan tersingkir, apalagi dengan cap/label di
masyarakat.
AKU PAHAM HUKUM
Penting Diketahui
Orang Tua/Wali
dan Masyarakat
29 30
Pendamping Anak dalam Proses
Hukum, bisa:
• Orang tua/wali
• Orang dewasa yang dipercaya oleh anak
• Pembimbing masyarakat
• PK Bapas (Pembimbing Kemasyarakatan
Balai Pemasyarakatan)
• Pekerja Sosial (Peksos) profesional
• Tenaga kesejahteraan sosial
AKU PAHAM HUKUM
31 32
Peran Orang Tua/Wali – PAHAMI HAK ANAK
Pahami Sistem Peradilan Pidana Anak serta hak-hak anak dalam
proses hukum, di antaranya:
Peran Orang Tua/Wali
- PENCEGAHAN
• Berikan kasih sayang dan pendampingan agar anak
tidak menjauh dari keluarga dan mendekati
perilaku pidana (kejahatan);
• Ajarkan tentang perbuatan yang baik dan benar.
Tunjukkan perilaku yang baik dan tidak melanggar hukum
agar anak memiliki panutan perilaku yang baik.
• Tidak menjalani pemeriksaan lebih dari 24 jam.
• Penahanan hanya dapat dilakukan bila Anak telah berumur 14
tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan
ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih.
• Mendapat bantuan hukum dan didampingi dalam setiap tingkat
pemeriksaan. Mendapat pemberitahuan mengenai hak
memperoleh bantuan hukum.
• Perkara disidangkan dalam ruang sidang khusus anak, dengan
ruang tunggu sidang terpisah dari ruang tunggu sidang orang
dewasa, dan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum,
kecuali pembacaan putusan.
• ABH Korban dan ABH Saksi berhak tidak didengar langsung di
hadapan hakim dengan pilihan dilakukan dengan audio-visual.
AKU PAHAM HUKUM
33 34
Peran Orang Tua/Wali – PENDAMPINGAN
• Berikan pendampingan ketika anak melanggar hukum (Pelaku).
• Berikan pendampingan bila anak menjadi Korban atau Saksi. Hadir
dalam setiap sidang pemeriksaan mereka.
• Agar anak tidak ditahan, berikan jaminan bahwa anak tidak akan
melarikan diri, tidak menghilangkan atau merusak barang bukti,
dan tidak akan melakukan tindak pidana.
• Terlibat dalam proses Diversi yang dilakukan melalui
musyawarah. Berikan dan tunjukkan dukungan kepada anak
dalam proses Diversi, termasuk menyatakan untuk
mengasuh, mendidik, dan menjaga anak bila diserahkan
kembali kepada orang tua/wali.
Peran Orang Tua/Wali – DIVERSI
• Pahami bahwa Diversi bertujuan:
a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
c. Menghindarkan anak dari penahanan/penjara;
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
AKU PAHAM HUKUM
35 36
Peran Orang Tua/Wali – PENGASUHAN &
PEMBINAAN
• Menerima, mengasuh, mendidik, dan menjaga anak kembali jika
kesepakatan diversi adalah penyerahan kembali ke orang tua/wali.
• Dampingi dan dukung serta awasi anak untuk menjalankan
kewajibannya bilakesepakatan diversi adalah pengembalian
kerugian bagi korban; rehabilitasi medis dan psikososial;
keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga
pendidikan; atau pelayanan masyarakat.
• Berikan juga pendampingan dan dukungan terhadap anak yang
belum berumur 12 tahun yang melakukan tindak pidana yang
diserahkan kembali ke orang tua/wali dan diikutsertakan dalam
program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi
pemerintah atau yang menangani bidang kesejahteraan sosial.
• Mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak pada saat diberi
kesempatan, sebelum hakim menjatuhkan putusan di sidang.
• Berikan pendampingan dan dukungan terhadap anak yang
menjalani tindakan penyerahan kepada orang lain, perawatan;
kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang
diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat
izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.
• Kunjungi secara berkala dan berikan dukungan terhadap anak yang
menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
AKU PAHAM HUKUM
Peran Masyarakat
39 40
Peran Masyarakat Empat Partisipasi Masyarakat:
Semua warga masyarakat memiliki peran dalam pencegahan kekerasan
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).
• Mulai dari tokoh masyarakat seperti lurah, pengurus RT,
pengurus RW;
• Tokoh pendidik seperti guru;
• Tokoh agama, seperti ustad, guru ngaji, guru sekolah minggu,
pendeta, biksu, pandita;
• Juga pihak kepolisian, tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan,
mantri, petugas puskesmas, posyandu), mahasiswa, kaum
profesional, dan lainnya.
1. Memahami Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak
(SPPA) UU No. 11 Tahun 2012.
2. Terlibat dalam musyawarah di tiap tahapan proses peradilan.
3. Menerima kembali anak yang berhadapan dengan hukum
(ABH), termasuk kembali ke sekolah.
4. Melaporkan bila mengetahui terjadinya pelanggaran atas UU
SPPA.
AKU PAHAM HUKUM
Laporkan
43 44
LAPORKAN!
Bila kamu disiksa, dipaksa, tidak didampingi, tidak diberikan bantuan hukum, dan mengalami kekerasan:
• Polisi: 110 • Telepon Sahabat Anak (TESA): 129
• Pelayanan Sosial Anak (TEPSA): 021-8430-1400 • Nomor Bantuan KPPPA: 0821-2575-1234
• KPAI (Pengaduan): 021-31901446
Informasi lembaga layanan lain: Pelindung Anak: www.pelindunganak.org
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Jl.Teuku Umar No. 10 Gondangdia, Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta - Indonesia Telepon: 021-31901556 Email: [email protected] Web: www.kpai.go.id
AKU PAHAM HUKUM
DATANGI/LARI ke klinik, puskesmas, rumah sakit terdekat, Ketua RT, Ketua RW, Bapak/Ibu Lurah, Masjid, Surau/Mushola,
Gereja, Pura,Vihara, dan Kantor Polisi terdekat.