Download - FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
1/60
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
1. Pembentukan Daerah Otonomi Baru
Sejak Indonesia mengalami perubahan dari sistem pemerintahan
Orde Baru menjadi pemerintahan “Orde Reformasi” berbagai hal baru
bermun!ulan. Diantaran"a adalah iklim demokrasi "ang semakin bebas dan
terkadang kebablasan mas"arakat semakin berani menuntut hak dan
mengoreksi pemerintah kebebasan pers "ang sangat leluasa serta relati#
mudahn"a mas"arakat mengajukan pembentukan Daerah Otonomi Baru
$DOB%.
Pembentukan Daerah Otonomi Baru $DOB% menunjukkan
ke!enderungan "ang meningkat. Berbagai &ila"ah di Indonesia "ang merasa
memiliki kemampuan dan potensi sumber da"a manusia dan sumber da"a
alam menginginkan &ila"ah mereka dimekarkan menjadi pro#insi atau
kabupaten'kota bahkan desa dan kelurahan juga.
Pembentukan DOB ini memba&a dampak positif dan negatif. Dari
segi pela"anan publik pembentukan DOB bisa memperpendek jalur
pela"anan administrasi dan birokrasi bagi mas"arakat fokus perhatian
pemerintah daerah terhadap pembangunan dan pemberda"aan bagi
mas"arakat menjadi lebih baik serta porsi anggaran pembangunan bagi
daerah baru tersebut menjadi relatif lebih besar.
Dampak negatif "ang mun!ul juga ada. Ditinjau dari aspek politik
pembentukan DOB memun!ulkan berbagai tarik ulur kepentingan politik
"ang berimbas pada kondisi stabilitas politik di &ila"ah tersebut. (ondisi
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
2/60
2
tersebut !enderung men!iptakan instabilitas se!ara makro berupa terjadin"a
konflik hori)ontal maupun konflik #ertikal pada tataran politik lokal.Pembentukan DOB memi!u terjadin"a persoalan tarik ulur
kepentingan politik dan ekonomi. Persoalan tersebut bisa mengemuka dalam
beragam bentuk misaln"a mengenai penentuan batas &ila"ah antara daerah
induk dengan daerah pemekaran maupun pembagian aset antara daerah
induk dengan daerah pemekaran.
*. Pembentukan daerah Otonomi (ota BimaDasar hukum pembentukan (ota Bima adalah +ndang,+ndang
Republik Indonesia -omor 1 /ahun *00* /entang Pembentukan (ota Bima
Di Pro#insi -usa /enggara Barat "ang di undangkan pada tanggal 10 pril
*00* pada masa Presiden 2ega&ati Soekarnoputri1.
Dilihat dari rentang &aktu sejak diundangkann"a ++ -o. 1 /ahun
*00* sampai tahun *013 ini berarti telah berlangsung selama 14 tahun.
Semestin"a dalam kurun &aktu tersebut segala hal "ang diamanatkan oleh
ketentuan +ndang,+ndang tersebut telah tuntas. -amun dalam
pelaksanaann"a terdapat persoalan "ang berkaitan dengan pen"erahan aset
"ang belum tuntas dari Pemerintah (abupaten Bima kepada Pemerintah
(ota Bima. set "ang se!ara nilai ekonomi dan strategis "ang belum
diserahkan menurut berita media !etak ada tiga "aitu Rumah Sakit Daerah
$RSD% Perusahan Daerah ir 2inum $PD2% dan eks Bangunan (antor
Bupati Bima (antor Instansi #ertikal pusat seperti Badan Pertanahan
-asional .*
1++ -o. 1 /ahun *00* /entang Pembentukan (ota Bima. 5embaran -egara -o 4166.
27arian 5ombok Post 8disi Sabtu * -o#ember *01 7al9 *0.
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
3/60
3
/idak tuntasn"a pen"erahan aset ini menimbulkan dampak se!ara
ekonomi sosial politik dan hukum. Dari aspek ekonomi berlarutn"a
pen"erahan aset ini menimbulkan “masalah” tata kelola aset negara. Se!ara
sosial mas"akarakat sebagai pihak "ang membutuhkan pela"anan
pemerintah dari aset "ang ada tentu menginginkan adan"a kejelasan agar
se!ara administrasi tidak mendapatkan masalah.
Ditinjau dari sudut politik persoalan aset tersebut tentu
menimbulkan akibat se!ara politik pula misaln"a politisasi isu oleh para
pihak "ang berkepentingan. (eadaan ini tentu dapat menimbulkan
instabilitas politik "ang berpengaruh terhadap kehidupan mas"arakat se!ara
umum.
Dampak hukum akibat ketidak jelasan status hukum aset,aset
tersebut tentu ban"ak sekali. 7al ini bisa menjadi persoalan hukum dalam
bentuk gugat menggugat dan atau tuntutan hukum "ang pen"elesaiann"a
panjang. Ini tidak bagus karena akan men"ita &aktu dan tenaga bahkan
bia"a se!ara sia,sia.
Sampai saat ini sebagaian besar status aset penting "ang menjadi hak
Pemerintah (ota Bima belum menemukan pen"elesaian. lasan Pemerintah
(abupaten Bima belum men"erahkan aset,aset tersebut hingga saat ini juga
beragam. Salah satu alasan utama "aitu bia"a penggantian aset,aset tersebut
belum ada dan sumbern"a masih di!ari.
+ntuk mendapatkan dari Pemerintah (ota Bima tentu sulit karena
hal itu harus disiapkan dan diusulkan dalam Ran!angan nggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah $RPBD%. Disisi lain dari nggaran dan
Pendapatan Belanja -egara $PB-% masih belum !ukup.
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
4/60
4
Penafsiran terhadap perintah ++ 1 /ahun *00* dianggap menjadi
salah satu penghambat pengalihan aset dari (abupaten Bima ke (ota Bima.
7ingga kini aset masih menjadi polemik dan belum bisa dituntaskan antara
dua daerah.
Dari uraian latar belakang di atas telah dilakukan suatu penelitian
mengenai “Implementasi Pengalihan Aset Antara Daerah Induk Dengan
Daerah Pemekaran Dari Perspektif Uu No. 13 ahun !""! #$tudi Di
%a&upaten Bima Dan %ota Bima'( sejak bulan 2aret *01 sampai
dengan bulan gustus *01:.
Dengan demikian hasil penelitian mengenai persoalan aset "ang
berlarut,larut pen"elesaiann"a dan menimbulkan akibat hukum dapat
menjadi salah satu pertimbangan para pihak di kedua pemerintah daerah di
Bima.
B. Permasalahan)Isu Hukum
Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut 9
1. pakah pengalihan aset antara Pemerintah (abupaten Bima dan
Pemerintah (ota Bima telah dilakukan sebagaimana diamanatkan oleh
++ -o. 1 /ahun *00* ;
*. pa saja
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
5/60
5
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui9
a. Pengaturan dan Dasar hukum pengalihan set dari Daerah Induk ke
Daerah Otonomi Baru.
b.
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
6/60
6
. 2enggali persoalan mengenai belum tuntasn"a pen"erahan sebagian
aset dari pemerintah (abupaten Bima kepada pemerintah (ota Bima.BAB II
INAUAN PU$A%A
A. $e+arah %ota Bima dan %a&upaten Bima
Sejarah (ota Bima dan (abupaten Bima tidak berdiri sendiri satu
sama lain. (edua &ila"ah pemerintah daerah tersebut se!ara historis
merupakan daerah "ang berasal dari (esultanan Bima. Oleh sebab itu
sejarah kedua daerah tersebut merupakan satu kesatuan "ang tidak
terpisahkan.
Bima atau "ang disebut juga dengan Dana 2bojo telah
mengalami perjalanan panjang dan jauh mengakar ke dalam Sejarah.
2enurut 5egenda sebagaimana termaktub dalam (itab BO $-askah (uno
(erajaan dan (esultanan Bima% kedatangan salah seorang musafir dan
bangsa&an =a&a bergelar Sang Bima di Pulau Satonda merupakan !ikal
bakal keturunan Raja,Raja Bima dan menjadi permulaan masa pembabakan
>aman pra sejarah di tanah ini. Pada masa itu &ila"ah Bima terbagi dalam
kekuasaan pimpinan &ila"ah "ang disebut -!uhi. -ama para -!uhi
terilhami dari nama &ila"ah atau gugusan pegunungan "ang dikuasain"a.4
da lima orang n/uhi "ang tergabung dalam sebuah
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
7/60
7
menguasai &ila"ah Bima bagian /imur dan -!uhi Doro&uni menguasai
&ila"ah +tara. aman
kerajaan. Pada perkembangan selanjutn"a menjadi sebuah kerajaan besar
"ang sangat berpengaruh dalam per!aturan sejarah dan buda"a -usantara.
Se!ara turun temurun memerintah seban"ak 13 orang raja hingga akhir abad
13.3
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
8/60
2asa kesultanan berlangsung lebih dari tiga abad laman"a.
Sebagaimana ombak dilautan kadang pasang dan kadang pula surut. 2asa,
masa kesultanan mengalami pasang dan surut disebabkan pengaruh
imperialisme dan kolonialisme "ang ada di Bumi -usantara. Pada tahun
1:1 2 tepat setelah &afatn"a sultan ke,14 "aitu Sultan 2uhammad
Salahudin Bima memasuki >aman kemerdekaan dan status (esultanan
Bima pun berganti dengan pembentukan Daerah S&apraja dan s&atantra
"ang selanjutn"a berubah menjadi daerah (abupaten.
Pada tahun *00* &ajah Bima kembali di mekarkan sesuai
amanat +ndang,undang -omor 1 tahun *00* melaui pembentukan
&ila"ah (ota Bima. 7ingga sekarang daerah "ang terhampar di ujung timur
pulau Sumba&a ini terbagi dalam dua &ila"ah administrasi dan politik "aitu
Pemerintah kota Bima dan (abupaten Bima. (ota Bima saat ini telah
memliki : ke!amatan dan 6 kelurahan.6
B. Persoalan Aset
Soal aset "ang belum bisa dituntaskan di dua daerah tersebut
dipersoalkan oleh massa 5D( S/ISIP. =ika sehari sebelumn"a mereka
menggelar aksi demo di Pemkot Bima (amis $*1'11% massa 5embaga
Dak&ah (ampus ini kembali menggelar aksi "ang sama di kantor Bupati
Bima.
Sumber: http://bimakota.go.id/post/read/24/S!"#$#%-&'(#-)I*#+ Ibid
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
9/60
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
10/60
1,
2enguatkan pern"ataan 7 bdul Aahab sisten II Setda
(abupaten Bima Ir. 72 /aufik 7( mengatakan tidak ada upa"a
pemerintah menghambat pengalihan aset. Bahkan menurutn"a pemerintah
(abupaten Bima sedang mengin#entaris aset "ang ada.14
*. Pengaturan Pemindahtanganan Aset
1. Pengaturan Pemindahan set
Se!ara formal pengaturan pemindahtanganan aset diatur dalam
beberapa norma hukum positif di negara kita./ata !ara Pelaksanaan Pen"ertaan 2odal Daerah atas /anah dan'atau
Bangunan9
a% Pengelola mengajukan usul pen"ertaan modal Pemerintah Daerah
atas tanah dan'atau bangunan kepada (epala Daerah disertai alasan
pertimbangan serta kelengkapan dataC
b% (epala Daerah membentuk /im untuk meneliti dan mengkaji usul
"ang
disampaikan oleh pengelolaC
!% pabila (epala Daerah men"etujui atas ren!ana pen"ertaan modal
tersebut selanjutn"a (epala Daerah mengajukan permohonan
persetujuan kepada DPRD untuk menghapus'memindahtangankan
aset tersebut "ang akan dijadikan sebagai pen"ertaan modalC
d% Setelah mendapat persetujuan DPRD (epala Daerah menetapkan
penghapusan terhadap aset tersebut selanjutn"a pengelola
men"iapkan ran!angan Peraturan Daerah tentang Pen"ertaan 2odal
DaerahC
14 Ibid4
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
11/60
11
e% Setelah Peraturan Daerah ditetapkan. selanjutn"a dilakukan
pen"erahan barang dengan Berita !ara Serah /erima kepada pihak
ketiga selaku mitra pen"ertaan modal daerahC
f% Pelaksanaan pen"ertaan modal sesuai dengan peraturan perundang,
undangan.
g% 5aporan pemindahtanganan diajukan oleh (epala Daerah kepada
2enteri Dalam -egeri selambat,lambatn"a 1: $lima belas% hari
setelah ditetapkan (eputusan Penghapusan.
*. 2anajemen Pengelolaan set
Sebelum melakukan pen"ertaan modal pemerintah daerah
pemerintah daerah harus melakukan manajemen pengelolaan aset berupa9
a% 2elakukan in#entarisasi aset9
- In#entarisasi
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
12/60
12
- Penetapan -ilai aset sesuai hasil administrasi pen!atatan dan
engelompokan aset "ang ada
- atatan terhadap aset "ang tidak dapat dinilai sesuai dengan
hasil in#entarisasi dan legal audit.
Pengaturan mengenai pengalihan aset diatur dalam “PP -omor 3 /ahun *003”
sebagaimana diuraikan berikut9
. 2elakukan Penilaian atas Barang 2ilik -egara'Daerah
a% Penilaian barang milik negara'daerah dilakukan dalam rangka
pen"usunan nera!a pemerintah pusat'daerah pemamfaatan dan
pemindahtanganan barang milik negara'daerah
b% Penetapan nilai barang milik negara'daerah dalam rangka pen"usunan
nera!a pemerintah pusat'daerah dilakukan dengan berpedoman pada
Standar kuntansi Pemerintahan $SP%
!% Penilaian barang milik negara dilakukan oleh tim "ang ditetapkan
oleh pengelola barang dan dapat melibatkan penilai independen "ang
ditetapkan oleh pengelola barang.
d% Penilaian barang milik negara dilakukan oleh tim "ang ditetapkan
oleh gubernur'bupati'&alikota dan dapat melibatkan penilai
independen "ang ditetapkan oleh gubernur'bupati'&alikota.
e% Penilaian barang milik negara'daerah dilaksanakan untuk
mendapatkan nilai &ajar dengan estimasi terendah menggunakan
-=OP.
f% 7asil penilaian ditetapkan oleh pengelola barang untuk barang milik
negara dan gubernur'bupati'&alikota untuk barang milik daerah.
4. Penghapusan atas Barang 2ilik -egara'Daerah9
a% Penghapusan barang milik negara'daerah meliputi9
1% Penghapusan dari daftar barang pengguna dan'atau kuasa
penggunaC
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
13/60
13
*% Penghapusan dari daftar barang milik negara'daerah.
b% Penghapusan dilakukan apabila barang milik negara'daerah sudah tidak
berada dalam penguasaan pengguna barang dan'atau kuasa pengguna
barang "akniC
1% Penghapusan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari
pengelola barang untuk barang milik negaraC
*% Pengguna barang setelah mendapat persetujuan
gubernur'bupati'&alikota atas usul pengelola barang untuk barang
milik daerah.
% Pelaksanaan atas penghapusan selanjutn"a dilaporkan kepada
pengelola barang.
:. Pemindahtanganan atas Barang 2ilik -egara'Daerah9
a% Pemindahtanganan merupakan tindak lanjut atas penghapusan
barang milik negara'daerah berasal dari pen"ertaan modal
pemerintah pusat'daerah. b% Pemindahtanganan B2D untuk tanah dan'atau bangunan dan selain
tanah dan'atau bangunan "ang bernilai lebih dari Rp
:.000.000.00000 $lima miliar rupiah% setelah mendapat persetujuan
DPRD "ang usulan tersebut diajukakan oleh Eubernur.
!% Pemindahan B2D selain tanah dan'atau bangunan "ang bernilai
sampai dengan Rp. :.000.00000 $lima miliar rupiah% dilakukan oleh
pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur.
3. Pen!atatan set
Pengaturan mengenai pen!atatan set "ang berupa pen"ertaan
modal pemerintah daerah diatur dalam PP Standar kuntasi Pemerintah
sebagaimana berikut ini9
Pen"ertaan 2odal Pemerintah Daerah merupakan aset dalam PP
SP. PP SP men"atakan aset adalah sumber da"a ekonomi "ang
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
14/60
14
dikuasai dan'atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristi&a
masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan'atau sosial di masa depan
diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun mas"arakat
serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber da"a
nonkeuangan "ang diperlukan untuk pen"ediaan jasa bagi mas"arakat
umum dan sumber,sumber da"a "ang dipelihara karena alasan sejarah
dan buda"a. set dikualifikasikan kedalam aset lan/ar dan nonlan/ar.
set lan!ar meliputi kas dan setara kas in#estasi jangka pendek piutang
dan persediaan. set nonlan!ar men!akup aset "ang bersifat jangka
panjang dan aset tak ber&ujud "ang digunakan baik langsung maupun
tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau "ang digunakan
mas"arakat umum. set nonlan!ar diklasifikasikan menjadi in#estasi
jangka panjang aset tetap dana !adangan dan aset lainn"a.
a% Pen!atatan dalam -era!a di kolom set,In#estasi =angka Panjang
,Pen"ertaan 2odal Pemerintah Daerah.
b% Pen!atatan dalam 5aporan rus (as dalam kolom rus (as dari
kti#itas In#estasi rus (as (eluar,Pen"ertaan 2odal Pemerintah
Daerah.
D. Proses dan $tandar Pengelolaan Aset
1. In#entarisasi aset.
In#entarisasi set merupakan kegiatan "ang terdiri dari dua
aspek "aitu in#entarisasi fisik dan "uridis'legal. spek fisik terdiri atas
bentuk luas lokasi #olume'jumlah jenis alamat dan lain,lain. Sedangkan
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
15/60
15
aspek "uridis adalah status penguasaan masalah legal "ang dimiliki batas
akhir penguasaan. Proses kerja "ang dilakukan adalah pendataan
kodifikasi'labelling pengelompokkan dan pembukuan'administrasi sesuai
dengan tujuan manajemen aset.
*. 5egal audit.
Demikian men"angkut legal audit sebagai lingkup kerja
manajemen aset "ang berupa in#entarisasi status penguasaan aset sistem
dan prosedur penguasaann atau pengalihan aset. Selanjutn"a identifikasi
dan men!ari solusi atas permasalahan legal dan strategi untuk meme!ahkan
berbagai permasalahan legal "ang terkait dengan penguasaan dan
pengalihan aset. 2asalah "ang sering dihadapi dalam legal audit
men"angkut status penguasaan "ang lemah aset dikuasai pihak lain
pemindahan aset "ang tidak termonitor dan lain lain.
. Penilaian aset.
(esatuan kerja lanjutan dari manajemen aset "aitu berupa
kegiatan penilaian aset sebagai upa"a penilaian atas aset "ang dikuasai
pemerintah daerah dan biasan"a kegiatan ini dilakukan oleh konsultan
penilaian independent. 7asil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan
untuk mengetahui nilai keka"aan maupun informasi untuk penetapan harga
bagi aset "ang ingin dijual.
4 Optimalisasi aset.
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
16/60
16
Selanjutn"a optimalisasi asset merupakan kegiatan untuk
mengoptimalkan potensi fisik lokasi nilai jumlah'#olume legal dan
ekonomi "ang dimiliki asset tersebut. Dalam kegiatan ini aset,aset "ang
dikuasai Pemda diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset "ang memiliki
potensi dan "ang tidak memiliki potensi. set "ang memiliki potensi dapat
dikelompokkan berdasarkan sektor,sektor unggulan "ang dapat menjadi
tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional baik dalm jangka
pendek menengah maupun jangka panjang. +ntuk menentukan hal tersebut
harus terukur dan trnsfaran sedangkan aset "ang tidak dapat dioptimalkan
harus di!ari faktor pen"ebabn"a apakah faktor permasalahan legal fisik
nilai ekonomi "ang rendah ataupun faktor lainn"a sehingga setiap aset
nantin"a memberikan nilai tersendiri. 7asil akhir dari tahapan ini adalah
rekomendasi "ang berupa sasaran strategi dan program untuk
mengoptimalkan aset "ang dikuasai.
:. Penga&asan dan pengendalian.
(emudian sebagai kegiatan akhir dari manajemen aset "aitu
penga&asan dan pengendalian dan hal ini sering menjadi bahan hujatan
terhadap Pemda saat ini. Sarana "ang paling efektif untuk meningkatkan
kinerja aspek ini adalah pengembanan SI2. 2elalui SI2 transparansi
kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adan"a
kekha&atiran akan penga&asan dan pengendalian "ang lemah. Dalam
SI2 keempat aspek di atas diakomodasi dalam sistem dengan menambah
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
17/60
17
aspek penga&asan dan pengendalian. Demikian setiap penanganan terhadap
suatu aset termonitor jelas mulai dari lingkup penanganan hingga siapa
"ang bertanggungja&ab menanganin"a. 7al ini akan diharapkan
meminimalkan ((- dalam pelaksanaan pela"anan oleh Pemda.
3. (atagori set
Dalam Peraturan Pemerintah -omor *: tahun *00: tentang
Standar kuntansi Pemerintah $SP% pern"ataan nomor 3* aset
dikatagorikan ke dalam aset lan!ar dan non lan!ar. Sesuai kategori dalam
ketentuan ini maka aset tetap dikategorikan sebagai aset non lan!ar. Dalam
pern"ataan 33 disebutkan aset tetap meliputi tanah peralatan mesin gedung
dan bangunan jalan irigasi dan jaringan aset tetap lainn"a dan konstruksi
dalam pengerjaan. Salah satu dari 5aporan Pertanggungja&aban (epala
Daerah adalah -era!a. 2enurut 7alim nera!a adalah laporan keuangan
"ang disusun se!ara sistematis untuk menunjukkan posisi akti#a utang dan
modal perusahaan pada suatu saat tertentu. 2enurut PP -o.11 *001 nera!a
adalah nera!a "ang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah
se!ara bertahap sesuai dengan kondisi masing,masing pemerintah.1:
Sebagai laporan kepala daerah beberapa elemen nera!a terdiri
dari $a% akti#a lan!ar $b% akti#a tetap $!% ke&ajiban lan!ar $d% ke&ajiban
15 %alim 2,11. Sistem elapora &euaga emda 'leh &epala
aerah. embaug ogakarta.
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
18/60
1
jangka panjang $e% ekuitas. =adi akti#a tetap dan persediaan merupakan
elemen penting dalam pen"usunan nera!a.13
kti#a tetap adalah akti#a berujud "ang diperoleh dalam bentuk siap
pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu "ang digunakan dalam
operasi entitas pemerintah tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka
kegiatan normal entitas pemerintah dan mempun"ai masa manfaat lebih
dari satu tahun. 1?
Persediaan adalah semua barang milik entitas pemerintah daerah
"ang disimpan di gudang atau tempat pen"impanan lain oleh entitas
pemerintah daerah "ang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
operasional entitas pemerintah daerah. =enis barang "ang termasuk dalam
kelompok sediaan ini ialah9 $a% sediaan barang $b% sedian barang habis
pakai $!% sediaan suku !adang $d% dan sebagain"a.16
Persediaan adalah barang pakai habis "ang diperoleh dengan
maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Persediaan
di!atat pada akhir periode akuntansi "ang dihitung berdasarkan hasil
in#entarisasi fisik persediaan. Barang Persediaan adalah Barang milik
daerah "ang termasuk barang persediaan adalah barang "ang disimpan
dalam gudang tertutup maupun terbuka atau ditempat pen"impanan
lainn"a
16 )astia 2,,1. era0a &euaga. eerbit ipta "akarta.17 ibid
1 ibid
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
19/60
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
20/60
2,
d% Commonity asset sebenarn"a adalah aset milik pemerintah dimana
penggunaan aset tersebut se!ara terus menerus umur ekonomis atau
umur gunan"a tidak ditetapkan dan terkait pengalihan "ang terbatas
$tidak dapat dialihkan%. ontoh aset ini adalah musium kuburan
rumah ibadah dan sebagain"a.
Sejalan dengan hal tersebut Budisusilo men"ebutkan bah&a
aset tetap adalah aset "ang ber&ujud "ang mempun"ai masa manfaat
lebih dari 1* bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau
dimanfaatkan oleh mas"arakat umum. set tetap "ang tidak digunakan
untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset
tetap dan harus disajikan di pos aset lainn"a.*0
Dapat dijelaskan pula katagori aset operasional sesuai dengan kaidah
internasional adalah 9*1
1% /anah "ang termasuk spesial propertiC
*% Rumah tinggal dinasC
% Perumahan lainn"aC
4% Bangunan kantorC
:% SekolahC
3% PerpustakaanC
?% Eedung olah ragaC
6% 5apangan golfC
% 2essC
2, ibid21 ibid
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
21/60
21
10% 2useumC
11% BengkelC
1*% (uburanC
1% /empat parkirC
14% Peralatan kendaraanC
1:% 2esinC
13% (omputer perabotan dan peralatan kantor.
Pada tahun *00* &ajah Bima kembali di mekarkan sesuai amanat
+ndang,undang -omor 1 tahun *00* melaui pembentukan &ila"ah (ota
Bima. 7ingga sekarang daerah "ang terhampar di ujung timur pulau
Sumba&a ini terbagi dalam dua &ila"ah administrasi dan politik "aitu
Pemerintah kota Bima dan (abupaten Bima. (ota Bima saat ini telah
memliki : ke!amatan dan 6 kelurahan.**
Soal aset "ang belum bisa dituntaskan di dua daerah tersebut
dipersoalkan oleh massa 5D( S/ISIP. =ika sehari sebelumn"a mereka
menggelar aksi demo di Pemkot Bima (amis $*1'11% kemarin massa
5embaga Dak&ah (ampus ini kembali menggelar aksi "ang sama di kantor
Bupati Bima.*
2enja&ab tuntutan massa 5D( S/ISIP Pelaksana /ugas $Plt%
Sekda (abupaten Bima Drs 7 bdul Aahab mengaku berbagai upa"a telah
mereka lakukan men"elesaikan masalah aset tersebut. Bahkan katan"a
22 Sumber: http://bimakota.go.id/post/read/24/S!"#$#%-&'(#-)I*#23 Ibid
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
22/60
22
pemerintah pro#insi sampai turun tangan mempertemukan dua pemerintah.
“Sudah tiga kali pemerintah (abupaten dan (ota Bima berunding. -amun
belum ada titik temu karena beda manfsirkan aturan itu” jelasn"a.*4
2enurut pria "ang juga merangkap sisten I (abupaten Bima ini
Pemerintah (ota menafsirkan pengalihan aset begitu saja tanpa ada
kompensasi. Sementara Pemerintah kabupaten justru menafsirkan
sebalikn"a. “+ntuk men"elesaikan soal aset ini harus ada komitmen antara
dua pemerintah. pakah ada kompensasi atau tidak” katan"a.*:
Bagaimanapun katan"a aset sangat berarti bagi pembangunan
ibukota (abupaten Bima "ang abru. palagi bia"a pembangunan
diperkirakan akan menelan anggaran hingga Rp 600 miliar. Ini "ang perlu
dibi!arakan lebih lanjut” akun"a.*3
(arena persoalan ini belum bisa dituntaskan pemerintah (abupaten
Bima berniat melakukan uji material terhadap ++ tersebut ke 2ahkamah
(onstitusi $2(%. gar masalah aset tidak berlarut larut dan merugikan salah
satu pihak. “(ita akan perjelas dulu tentang penafsiran undang,undang
tersebut” jelasn"a.*?
2enguatkan pern"ataan 7 bdul Aahab sisten II Setda
(abupaten Bima Ir 72 /aufik 7( mengatakan bah&a tidak ada upa"a
pemerintah menghambat pengalihan aset. Bahkan menurutn"a pemerintah
(abupaten Bima sedang mengin#entaris aset "ang ada.*6
24 Ibid25 Ibid
26 7arian 5ombok Post 8disi Sabtu * -o#ember *01 7al9 *0.27 Ibid2 Ibid
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
23/60
23
BAB III
,E0DE PENELIIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif "ang umum dilakukan
pada penelitian,penelitian bidang hukum "akni 2etode -ormatif,8mpiris.
A. enis Penelitian
=enis penelitian ini adalah 8mpiris. 2etode penelitian hukum
empiris adalah suatu metode penelitian hukum "ang berfungsi untuk melihat
hukum dalam artian n"ata dan meneliti bagaimana bekerjan"a hukum di
lingkungan mas"arakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang
dalam hubungan hidup di mas"arakat maka metode penelitian hukum empiris
dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bah&a
penelitian hukum "ang diambil dari fakta,fakta "ang ada di dalam suatu
mas"arakat badan hukum atau badan pemerintah..
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
24/60
24
Penelitian hukum 8mpiris bermula dari ketentuan hukum positif
tertulis "ang diberlakukan pada peristi&a hukum in concreto dalam
mas"arakat sehingga dalam penelitiann"a selalu terdapat gabungan dua
tahap kajian "aitu9*
1% /ahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif "ang berlaku
*% /ahap kedua adalah penerapan pada peristi&a in concreto guna men!apai
tujuan "ang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat di&ujudkan
melalui perbuatan n"ata dan dokumen hukum. 7asil penerapan akan
men!iptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan, ketentuan
hukum normatif "ang dikaji telah dijalankan se!ara patut atau tidak.
B. ,etode Pendekatan
1. 2etode
2etode "ang digunakan dalam penelitian ini adalah 9 melakukan
telaah terhadap implementasi pelaksanaan +ndang,+ndang -o. 1 tahun
*00* tentang Pembentukan (ota Bima
*. 2etode Pendekatan (onseptual
Di dalam penelitian skripsi ini akan menggunakan Pendekatan
(onseptual "aitu melalui pendekatan doktrin,doktrin serta pandang,
pandangan "ang berkembang didalam ilmu hukum "ang ada
hubungann"a dengan tata kelola aset daerah.
. 2etode Pendekatan Sosiologis.
Di dalam penelitian ini akan menggunakan Pendekatan Sosiologis
"aitu melihat hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala,gejala
sosial lainn"a "ang n"ata terjadi di dalam mas"arakat.
*. enis dan $um&er Data
1.=enis Data
a% Data primer
2+ Ibid
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
25/60
25
Data primer "aitu data "ang diperoleh langsung dari sumber
pertama.0
b% Data Sekunder
Data sekunder adalah data "ang diperoleh melalui bahan
kepustakaan. =enis data sekunder dalam penelitian ini "aitu 9
1% Bahan 7ukum Primer
dalah informasi dan data "ang diperoleh dari Pemerintah
(ota Bima serta Pemerintah (abupaten Bima berupa
dokumen resmi dan tidak resmi se!ara tertulis $hard !op"%
maupun digital berupa file. Bahan hukum primer ini
merupakan informasi "ang ada kaitann"a dengan persoalan
aset diantara kedua pihak pemerintahan daerah di (ota Bima
dan (abupaten Bima.
*% Bahan 7ukum Sekunder
Bahan hukum "ang diperoleh dari buku,buku makalah,
makalah hasil seminar majalah,majalah ilmiah referensi
internet dan lain,lainn"a "ang diperoleh dari dokumen resmi
lainn"a.
*. Sumber Data
Dalam penelitian ini sumber data "ang diperoleh bersumber dari 9
a% 7asil Sur#e" dan &a&an!ara 5apangan
Data "ang diperoleh dari penelitian "ang dilakukan di lapangan
"aitu dari para pihak "ang memiliki kompetensi dan otoritas di
Pemerintah (ota Bima dan (abupaten Bima.
b% (epustakaan
Data "ang men!akup dokumen,dokumen resmi seperti buku,
buku hasil penelitian "ang ber&ujud laporan dan sebagain"a.
D. eknik Pengumpulan Data
3,miruddin dan >ainal sikin Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Erafindo
Persada 9 =akarta *004 hlm. 0
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
26/60
26
1. /eknik Pengumpulan Data Primer
Data "ang dikumpulkan oleh peneliti diperoleh dengan !ara 9
a% 2e&a&an!arai birokrat dan mas"arakat "ang dinilai memiliki
kapasitas dan pengetahuan tentang aset "ang pemerintah (ota
Bima dan (abupaten Bima.
b% 2elakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian "ang
merupakan aset "ang dipersoalkan oleh kedua pemerintah
daerah.
*. /eknik Pengumpulan Data Sekunder
Data sekunder diperoleh dengan !ara mengumpulkan data dan
informasi "ang ada di badan arsip daera atau satuan kerja "ang
ber&enang dengan pengelolaan aset daerah dikedua pemerintahan
daerah. Data sekunder juga diperoleh dari sumber,sumber lain "ang
berhubungan dengan objek penelitian.
E. Analisis DataBerdasarkam pokok,pokok masalah "ang menjadi nob"ek penelitian
ini maka materi,materi "ang ada dapat disesuaikan sesuai kebutuhan "ang
substantif dengan orientasiu'sasaran untuk menja&ab atas pokok masalah
tersebut.
7al ini dilihat keterkaitann"a dengan masalah bagaimana pengaturan
pengalihan aset sebagai materi pembahasan "ang dapat menggambarkan
uraian materi antara "ang seharusn"a dengan kenn"ataann"a
Semua data "ang diperoleh di susun dan ditabulasi serta dilakukan
sortir sesuai dengan tujuan penelitian. 7asil sortir dan tabulasi ini kemudian
dilakukan analisa dan pembahasan sehingga diperoleh kesimpulan dan saran
untuk menja&ab permasalahan dalam penelitian ini.
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
27/60
27
BAB I
PE,BAHA$AN
A. Pengaturan Pengalihan Aset
1. Polemik Pen2erahan Aset
Polemik mengenai pen"erahan aset Pemerintah (abupaten Bima
ke Pemerintah (ota Bima "ang kini sudah tiga belas tahun tahun masih
saja belum menemui titik terang. 7ingga saat ini proses pen"erahan aset
se!ara totalitas masih menemui berbagai terkendala meskipun pada a&al,
a&al pembentukan Pemkot Bima sudah ada sebagian aset Pemkab Bima
"ang diserahkan seperti Puskesmas sekolah kantor !amat dan gedung
Paruga -ae. Sedangkan bentuk aset lainn"a seperti kantor Bupati Bima
kantor DPRD kantor Dinas'Badan RS+D Bima dan sejumlah aset tanah
lainn"a belum juga diserahkan. -ampakn"a proses pen"erahan aset ini
tidak semudah membalikkan telapak tangan karena ban"ak aspek "ang
harus dikaji. dan"a pertemuan bersama antara pihak eksekutif maupun
legislatif "ang berada di (abupaten Bima maupun di (ota Bima sangat
diharapkan dalam kerangka membangun komunikasi "ang baik di kedua
pemerintahan tersebut.
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
28/60
2
nggota (omisi B DPRD (ota Bima dari ulkarnain dan membi!arakan pen"erahan aset ini se!ara baik,baik.
Diharapkan agar Aalikota Bima lebih bersikap arif dan bijaksana men"i,
kapi hal ini” harapn"a.
lfian mengibaratkan bah&a (ota Bima adalah Hanak @ dan
(abupaten Bima merupakan Hinduk @,n"a. Se"ogian"a ungkapn"a sebagai
31 a8a0ara #l9a Idra ira8a. #ggota $ )ima. *aret 2,15
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
29/60
2+
anak harus pun"a inisiatif lebih dahulu untuk mengajak dan duduk bersama
agar permasalahan pen"erahan aset ini !epat terselesaikan.
Sementara itu salah satu anggota (omisi III DPRD (abupaten
Bima Drs. 7. 2ustahid 7. (ako juga mengakui bah&a persoalan aset ini
sudah dibi!arakan sejak lama namun belum menemui titik terang. +ntuk
itu katan"a dibutuhkan komunikasi dan koordinasi antara dua
pemerintahan baik (abupaten Bima maupun (ota Bima agar dapat
men"elesaikann"a se!ara baik,baik.”Gang dipikirkan sekarang bagaimanaPemerintah (abupaten Bima segera men"erahkan aset tersebut dengan
ketentuan agar kedua pemerintahan ini bisa saling memberikan kontribusi.
Bupati Bima juga harus pun"a niat baik untuk mau men"erahkan aset
(abupaten se!ara total kepada (ota Bima dengan !atatan saling membe,
rikan konstribusi” u!apn"a. +pa"a pen"erahan aset itu tutur 2ustahid
baru akan ter&ujud apabila kedua pemerintahan ini telah bermediasi dan
duduk bersama. Bahkan untuk memper!epat proses pen"erahan aset ini
kedua pemerintahan bisa saja meminta pihak Pro#insi -/B untuk
memfasilitasi sehingga per!epatan pen"erahan aset ini segera terlaksana.
*. Pendapat Responden 2engenai 2asalah set Gang /idak Diserahkan
Pemerintah (abupaten $Pemkab% Bima dinilai tidak memiliki itikad
baik terhadap Pemerintah (ota $Pemkot% Bima. Pasaln"a hingga saat ini
tahun *01: akhir sejumlah aset milik Pemkab "ang ada di &ila"ah (ota
Bima belum diserahkan sepenuhn"a.”Sejauh ini sa"a belum melihat
Pemkab Bima melakukan upa"a pen"erahan aset kepada Pemkot Bima.
Seharus itu sudah dilakukan” jelas (etua
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
30/60
3,
$
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
31/60
31
Ia berharap Pemkab Bima bisa memahami keinginan Pemkot Bima.
(erena semua itu untuk kemajuan Dana 2bojo sendiri. “Sa"a "akin
kedepan Pemkot Bima juga akan membatu proses permbangunan di
Pemkab Bima” pungkasn"a. :
B. Pengalihan set 2enurut (etentuan PP -o. 3 /ahun *003
dapun pengaturan mengenai pengalihan aset diatur dalam
“PP -omor 3 /ahun *003” se!ara detail memang ban"ak penjelasann"a.
7al ini bisa dimaklumi mengingat Peraturan Pemerintah merupakan
norma hukum "ang berada di ba&ah +ndang +ndang "ang bersifat
menjelaskan se!ara operasional berbagai hal "ang tidak termuat di dalam
ketentuan undang,undang.
(etentuan tata !ara pengalihan aset "ang dibuat dalam undang,undang -o.
1 tahun *00* dijabarkan lebih rin!i dalam PP -o. 3 tahun *003 sebagai
Pengaturan mengenai pen!atatan set "ang berupa pen"ertaan modal
pemerintah daerah diatur dalam PP Standar kuntasi Pemerintah
sebagaimana berikut ini9
Pen"ertaan 2odal Pemerintah Daerah merupakan aset dalam PP
SP. PP SP men"atakan aset adalah sumber da"a ekonomi "ang
dikuasai dan'atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristi&a
masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan'atau sosial di masa depan
diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun mas"arakat serta
dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber da"a nonkeuangan "ang
diperlukan untuk pen"ediaan jasa bagi mas"arakat umum dan sumber,
35 Ibid
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
32/60
32
sumber da"a "ang dipelihara karena alasan sejarah dan buda"a. set
dikualifikasikan kedalam aset lan/ar dan nonlan/ar. set lan!ar meliputi
kas dan setara kas in#estasi jangka pendek piutang dan persediaan. set
nonlan!ar men!akup aset "ang bersifat jangka panjang dan aset tak
ber&ujud "ang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk
kegiatan pemerintah atau "ang digunakan mas"arakat umum. set
nonlan!ar diklasifikasikan menjadi in#estasi jangka panjang aset tetap
dana !adangan dan aset lainn"a.
a. Pen!atatan dalam -era!a di kolom set,In#estasi =angka Panjang
,Pen"ertaan 2odal Pemerintah Daerah.
b. Pen!atatan dalam 5aporan rus (as dalam kolom rus (as dari
kti#itas In#estasi rus (as (eluar,Pen"ertaan 2odal
Pemerintah Daerah.
. In#entarisasi set
1. Pengertian In#entarisasi
In#entarisasi merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan
pen!atatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah
$Permendagri 1?'*00? pasal 1 a"at 1%.
In#entarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan
perhitungan pengurusan pen"elenggaraan pengaturan pen!atatan data
dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian $ Soleh habib
dkk *010 9 160 %.
In#entarisasi aset terdiri atas dua aspek "aitu in#entarisasi fisik
dan "uridis'legal. spek fisik terdiri atas bentuk luas
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
33/60
33
lokasi#olume'jumlah jenis alamat dan lain,lain. Sedangkan aspek
"uridis adalah status penguasaan masalah legal "ang dimiliki batas akhir
penguasaan dan lain, lain. Proses kerja "ang dilakukan adalah pendataan
kodifikasi' labelling pengelompokan dan pembukuan' administrasi
sesuai dengan tujuan manajemen aset $ Siregar *004 9 :16%.
In#entarisasi merupakan kegiatan pen!a!ahan (opname) fisik
dan administratif barang "ang meliputi pendapatan pen!atatan
pendaftaran dan pelaporan hasil in#entarisasi tersebut. In#entarisasi
dilakukan untuk mengetahui jumlah nilai dan kondisi barang milik
negara' daerah pada suatu saat tertentu $ Pusdiklat Spimnas *01 9 *4%.
In#entarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan
perhitungan pengurusan pen"elenggaraan pengaturan pen!atatan data
dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. $Peraturan
2enteri Dalam -egeri -omor 1? /ahun *00?94%
dapun pengertian Barang 2ilik Daerah sebagaimana "ang
diatur dalam Pasal butir 1 huruf ab dan butir * huruf a b ! d
Peraturan 2enteri Dalam -egeri -omor 1? /ahun *00? tentang
Pedoman /eknis Pengelolaan barang 2ilik Daerah bah&a Barang 2ilik
Daerah adalah Barang "ang dibeli atau diperoleh atas beban PBD
barang "ang berasal dari perolehan lainn"a "ang sah. Barang
sebagaimana dimaksud meliputi 9
a% Barang "ang diperoleh dari hibah'sumbangan atau "ang sejenisC
b% Barang "ang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian'kontrakC
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
34/60
34
!% Barang "ang diperoleh berdasarkan ketentuan undang,undangC atau
d% Barang "ang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan "ang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap. $Pasal Peraturan 2enteri
Dalam -egeri -omor 1? tahun *00? 9 3%.
Pada dasarn"a Pejabat Pengelola Barang 2ilik Daerah adalah
(epala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik
daerah ber&enang dan bertanggungja&ab atas pembinaan dan
pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. (epala Daerah dibantu
oleh Sekretaris Daerah selaku pengelola (epala Biro'Bagian
Perlengkapan'+mum'+nit pengelola barang milik daerah selaku
pembantu pengelola (epala S(PD selaku pengguna (epala +nit
Pelaksana /eknis Daerah selaku kuasa pengguna Pen"impan barang
milik daerah dan Pengurus barang milik daerah.
Barang 2ilik daerah dimaksud dapat berupa barang bergerak
dan barang tidak bergerak "ang semua keberadaann"a di semua tempat
tidak terbatas han"a ada pada pemerintah daerah atau lembaga namun
juga "ang berada pada Badan +saha 2ilik Daerah $B+2D% atau bentuk,
bentuk kelembagaan lainn"a "ang belum ditetapkan statusn"a menjadi
keka"aan daerah "ang dipisahkan.
Barang 2ilik Daerah "ang dipisahkan adalah barang daerah
"ang pengelolaann"a berada pada Perusahaan Daerah atau B+2D
lainn"a "ang anggarann"a dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah
atau B+2D lainn"a.
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
35/60
35
*. Pengertian Pentingn"a Penatausahaan Barang 2ilik Daerah
Istilah Barang 2ilik Daerah atau set Daerah sebagaimana ter!antum
pada Peraturan Pemerintah -omor :6 /ahun *00: sering kali digunakan
bergantian dengan istilah lain "aitu keka"aan daerah atau barang milik
daerah. Dengan demikian barang milik daerah atau aset daerah atau
keka"aan daerah adalah semua barang "ang dibeli atau diperoleh atas
beban PBD atau berasal dari perolehan lainn"a "ang sah.
Barang 2ilik Daerah atau aset Daerah merupakan salah satu sumber
pembia"aan daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerintahan
di daerah. Pendapatan sli Daerah $PD% salah satun"a berasal dari hasil
pengelolaan keka"aan daerah "ang tidak dipisahkan.
Penerimaan hasil penjualan keka"aan $aset% daerah "ang dipisahkan
dapat berupa penjualan perusahaan 2ilik Daerah $B+2D% penjualan
aset milik pemerintah daerah "ang dikerjasamakan dengan pihak ketiga
atau hasil di#estasi pen"ertaan modal pemerintah daerah. Oleh karena
barang milik daerah atau aset daerah merupakan salah satu sumber
pembia"aan dan Pendapatan sli Daerah $PD% maka harus dikelola
dengan baik agar dapat memberikan manfaat "ang sebesar,besarn"a
bagi mas"arakat luas.
. 5andasan 7ukum Penatausahaan Barang 2ilik Daerah $B2D%
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
36/60
36
Pedoman Penatausahaan Barang 2ilik Daerah perlu disempurnakan.
Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka
pen"elenggaraan pemerintahan dan pela"anan mas"arakat harus dikelola
dengan baik dan benar "ang pada gilirann"a dapat me&ujudkan
pengelolaan barang milik daerah dengan memperhatikan peraturan,
peraturan sebagai berikut 9
a% Peraturan Pemerintah -omor 03 /ahun *003 tentang Pengelolaan Barang
2ilik -egara ' Daerah.
Dalam Peraturan pemerintah ini diatur pejabat "ang melakukan
pengelolaan barang milik -egara'Daerah. Dalam pengelolaan milik
-egara menteri keuangan adalah pengelola barang menteri'pimpinan
lembaga adalah pengguna barang dan kepala kantor satuan kerja adalah
kuasa pengguna barang. Sedangkan dalam pengelolaan barang milik
daerah gubernur'bupati'&alikota adalah pemegang kekuasaan
pengelolaan barang milik daerah sekretaris daerah adalah pengelola
barang dan kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna
barang.
b% Peraturan 2enteri Dalam -egeri -omor 1? /ahun *00? tentang
Pedoman /eknis Pengelolaan Barang 2ilik -egara'Daerah.
Pengelola barang milik daerah selanjutn"a disebut pengelola adalah
pejabat "ang ber&enang dan bertanggung ja&ab melakukan koordinasi
pengelolaan milik daerah. Pembantu pengelola barang milik daerah
disebut pembantu pengelola adalah pejabat "ang bertanggung ja&ab
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
37/60
37
mengkoordinir pen"elenggaraan pengelolaan barang milik daerah "ang
ada pada satuan kerja perangkat daerah.
Peraturan 2enteri Dalam -egeri -omor 1? /ahun *00?
tentang pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah
agar pelaksanaan pengelolaan asset daerah dapat dilakukan dengan baik
dan benar sehingga dapat di!apai efekti#itas dan efisiensi pengelola asset
daerah hendakn"a berpegang teguh pada asas, asas sebagai berikut 9
a%
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
38/60
3
Selanjutn"a dikemukakan bah&a maksud dikeluarkann"a pedoman
teknis tersebut adalah untuk men"eragamkan langkah dan tindakan "ang
diperlukan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan barang daerah sesuai
dengan peraturan perundang,undangan.
Pentingn"a pengelolaan barang milik daerah agar dapat diketahui
kejelasan status kepemilikan B2D in#entarisasi keka"aan daerah dan masa
pakai B2D optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan untuk peningkatan
PD antisipasi kondisi B2D dalam fungsi pela"anan publik pengamanan
barang daerah dasar pen"usunan nera!a serta ke&ajiban untuk melaporkan
kondisi dan nilai B2D se!ara berkala.
2anfaat pengelolaan Barang 2ilik Daerah adalah guna
meningkatkan pengurusan dan akuntabilitas meningkatkan manajemen
la"anan meningkatkan manajemen resiko "aitu menganalisis kemungkinan
dan konsekuensi dari kegagalan aset dan meningkatkan efisiensi keuangan.
D. Daftar Aset Pemerintah %a&upaten Bima
set "ang dimiliki oleh Pemerintah (abupaten Bima terdiri atas
beberapa ma!am "ang bisa dikelompokkan pada kriteria9 in#entaris tanah
dan bangunan rumah dinas kantor dan berbagai aset lainn"a "ang tersebar
diberbagai &ila"ah ke!amatan "ang ada termasuk "ang masih berada di
&ila"ah (ota Bima.
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
39/60
3+
Daftar aset Pemerintah (abupaten Bima "ang berada di &ila"ah
hukum Pemerintah (ota Bima berdasarkan jenis penggunaan tanah sangat
ban"ak sebagai berikut93
1.(antor Bupati (abupaten Bima
*.Rumah =abatan Bupati Bima
.Rumah =abatan Sekda
4.Eedung Islami! enter
:.Eedung ip Room Bandara
3.Eedung (antor (orpri
?.Eedung Olah Raga Raba
6.Eedung (oni Bima
.Eedung Paruga -ae
10.Eedung Aisma Daerah'2ess Pemda
11.Eedung Dharma Aanita (ab. Bima Prop. -tb
1*.Eedung (antor BPD abang Bima
1.Eedung (antor Sekretariat P((
14.Eedung Eedung (&artir Daerah Pramuka
1:.Bumi Perkemahan Eatot Suherman
13.Pemb. (antor Dpd Eolkar 1?.Pemb. (antor Sekretariat Ba)is (ab. Bima Prop. -tb
16.Eedung 5apangan Pa!uan (uda
1.Pemb. Rumah Dinas Pega&ai Pengadilan -egeri
*0.Bekas SP2 5ama Dan /anah /empat Praktek
*1.Rumah Dinas Pengadilan -egeri
**.Eedung Smik (ab. Bima Prop. -tb
*.Eedung +ma 2eJe 8K. Pasanggrahan Palibelo
*4.Eedung 5umbung Perkreditan $5(P%
*:.2akam Pahla&an (ab. Bima Prop. -/B
*3.Eedung museum si 2bojo
*?.Eedung Aisma (omodo
*6.7otel 5a&ata dan lain,lain pantai 5a&ata
*./empat Rekreasi
0.Pasanggrahan Aa&o
1.Rumah adat lengge Aa&o
*.Pasanggrahan Donggo
.PPI $Pendaratan Pelelangan Ikan% (e!. Sape
36 atar#set I;etaris aerah
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
40/60
4,
4.Rumah Dinas Pemda $7. bdullah /a"eb B%
:.Rumah dinas ditempati (akan Sospol (ab. Bima Prop. -/B Bima
3.Rumah dinas pemda $ketua Pengadilan%
?.Rumah Dinas Pemda (epala B((B-
6.Rumah Dinas Pemda $Palang 2erah Indonesia%
.Rumah Dinas Pemda $Gono'min &akil%
40.Rumah Dinas Pemda $7. bdul Eani'Ibu >aini%
41.Rumah Dinas Pemda $7. +mar'7.. 7usain%
4*.Rumah Dinas Pemda $(osong%
4.Bangunan (antor R(PD (ab. Bima Prop. -/B
44.Rumah Pemda "ang ditempati (epala Pelni
4:.Pasar Penaraga43.8ks. (antor Dinas Pertanian $sekarang masih (osong%
4?.Rumah Dinas Pemda Gang Ditempati 2antan (epala BP-
46.Eedung Permanen 2ilik Pemda
4.Rumah Dinas 2ilik Pemda
:0.Rumah Dinas Gang Dipakai Oleh Sek!am Sape
:1.Rumah Dinas Sek!am
:*.Bangunan Eedung (antor DPRD Dan Eedung Sidang DPRD
:.Bangunan Rumah Dinas (etua
:4.Bangunan Rumah Dinas Aakil (etua::.2ess nggota DPRD (ab. Bima Prop. -/B
:3.Rumah Dinas (epala (antor
:?.Bangunan kantor
:6.+ntuk Bangunan 5B(
:./aman 2akam Pahla&an
3*.Bangunan 5B(
3.Bangunan kantor
34.Bangunan kantor
3:.Bangunan kantor
33.Rumah =P
3?.Rumah Penjaga Dam Rontu
36.Rumah Penjaga Dam
3.Rumah =P
?0.Rumah =P
?1.Sa&ah Per!ontohan
?*.Sa&ah Per!ontohan
?.Sa&ah Per!ontohan
?4./anah (ebun
?:.Rumah =P
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
41/60
41
?3.Sa&ah Per!ontohan
??.Sa&ah Per!ontohan
?6.Sa&ah Per!ontohan
?.Rumah penjaga Pintu ir
60.Rumah penjaga Pintu ir
61.Rumah Aaker
6*.Rumah Aaker
6.Rumah Aaker
64./anah Perkantoran
6:.(antor Pengamat Rasanae
63./anah Pekarangan
6?./anah (ebun66./anah (ebun
6./anah Pekarangan
0./anah (ebun
1./anah Sa&ah
*./anah (ebun
./anah (ebun
4./anah (ebun
:./anah Sa&ah
3./anah Sa&ah?./anah Pekarangan
6./anah Pekarangan
./anah Pekarangan
100./anah Pekarangan
101.Rumah =P
10*.Rumah =P
10.Rumah =P
104.Rumah =P
10:.Rumah =P
103.(ebun
10?.Rumah =P
106.Rumah =P
10.Rumah Dinas (elapa P+ ipta kar"a
110.(antor perpustakaan L rsip Daerah
111.(antor Dinas Perikanan dan (elautan
11*.Rumah Dinas (adis perikanan
11.Eedung kantor pemerintah
114.Eedung kantor pemerintah
11:.Eedung kantor pemerintah
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
42/60
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
43/60
43
1:3.Pasar 7e&an
1:?.(ebun Rumput
1:6.Padang Pengembalaan
1:.(antor Poskes&an
130.(antor Poskes&an
131.(antor Poskes&an
13*.(antor RP7 Bima
13.(antor RP7 Sila
134.(antor Poskes&an Bolo
13:.72/ ' Poskes&an
133.Rumah Dinas
13?.Pasar 7e&an136. Poskes&an
13. Poskes&an
1?0.Poskes&an ' RP7
1?1. Poskes&an
1?*.7olding Eround
1?.72/
1?4.Bangunan (antor
1?:.Pos Pela"anan IB
1?3.Rumah Sakit +mum1??.(antor koperasi
1?6.Rumah Dinas
1?.Rumah =P
160.Rumah =P
161.Rumah =P
16*.Rumah =P
16.Rumah =P
164.(ebun
16:.Rumah =P
163.Rumah =P
16?.Rumah Dinas (elapa P+ ipta kar"a
166.(antor perpustakaan L rsip Daerah
16.(antor Dinas Perikanan dan (elautan
10.Rumah Dinas (adis perikanan
11.Eedung kantor pemerintah
1*.Eedung kantor pemerintah
1.Eedung kantor pemerintah
14.Eedung rumah dinas
1:./ambak per!ontohan
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
44/60
44
13.(antor Dinas
1?./erminal Bus
16.Eedung terminal Bus (umbe
1./erminal Bus =atibaru
*00./erminal Bus
*01./erminal Bus
*0*.(antor Diknas (ab. Bima Prop. -/B
*0.S2+ -8E8RI 1 RB , BI2
*04.S2+ -8E8RI * RB , BI2
*0:.S2+ -8E8RI RB , BI2
*03.S2+ -8E8RI 4 RB , BI2
*0?./anas 2ess (epala Sekolah ' Euru*06.S2(- 1 RB BI2
*0.S2(- * RB BI2
*10.5apangan olle"
*11.Parkir Euru dan Sis&a
*1*.S2(- RB BI2 $S2I(%
*1.(antor Dispenda
*14.(antor pos Retribusi
*1:.Pertokoan
*13.Pasar'Pertokoan*1?.Rumah =P
*16.Rumah =P
*1.Rumah =P
**0.Rumah =P
**1.Rumah =P
***.(ebun
**.Rumah =P
**4.Rumah =P
**:.Rumah Dinas (elapa P+ ipta kar"a
**3.(antor perpustakaan L rsip Daerah
**?.(antor Dinas Perikanan dan (elautan
**6.Rumah Dinas (adis perikanan
**.Eedung kantor pemerintah
*0.Eedung kantor pemerintah
*1.Eedung kantor pemerintah
**.Eedung rumah dinas
*./ambak per!ontohan
*4.(antor Dinas
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
45/60
45
*:.Eedung terminal Bus (umbe #$um&er PPAD %a&upaten Bima
#!"11'
8.
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
46/60
46
memediasi persoalan ini. (emudian dengan meninggaln"a ulkarnain nampakn"a
tidak bersikap dan berkemauan lebih kuat untuk men"elesaikan persoalan
aset ini sehingga Rumah Sakit PD2 Pelabuhan dan beberapa in#entaris
tanah dan bangunan dalam &ila"ah Pemerintah (ota Bima masih menjadi
in#entaris Pemerintah (abupaten Bima.
(ondisi ketidakjelasan status terhadap aset "ang ada harus segera
diselesaikan melalui jalur politik dan hukum. Se!ara politik maksudn"a
harus dilakukan pendekatan melalui kekuatan politik "ang ada di de&an
per&akilan rak"at daerah serta para tokoh politikn"a. Se!ara hukum
maksudn"a harus berpijak kepada aturan pa"ung hukum "ang ada "akni ++
-o. 1 /ahun *00* dan Peraturan Pemerintah -o. 3 /ahun *003. Dan harus
difahami oleh semua pihak bah&a pengabaikan dan tidak patuh terhadap
norma hukum positif di negara Republik Indonesia memiliki akibat hukum
Dengan demikian jika para pihak men"adari hal ini akan dapat dihindari
persoalan hukum terhadap status hukum aset daerah tersebut.
Pada bagian lain Pemerintah (ota Bima Sedang berupa"a kuat
untuk mengembalikan berbagai aset "ang masih diba&ah emerintah
(abupaten Bima sebagai dilansir di media masa berikut ?
37 (ambora e8s #set 5 *iliar #ka Segera itelusuri.13 "uli 2,15
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
47/60
47
Pemerintah (ota Bima telah membentuk /im set. /im itu akan
menelusuri keberadaan sejumlah aset di S(PD senilai Rp : miliar.
“(ami mulai bekerja usai lebaran” ujar (epala Inspektorat (ota Bima
Drs 7 Ramli 7akim 2Si pada Radar /ambora Senin $1'?%.
Dijelaskan tim ini akan menelusuri dan men!atat semua aset bergerak
maupun tidak bergerak di setiap S(PD lingkup (ota Bima. Penelusuran aset
itu sesuai hasil data Bagian set DPP(D (ota Bima.
Dari data itulah aset bisa diketahui posisi terakhirn"a. Bila ditemukan
akan langsung dibuat surat keterangan tentang kondisi aset.
“(ami akan keluarkan surat keterangan tentang kondisi asset itu
apakah rusak hilang atau masih ada” terangn"a mantan kepala Dinas
Pari&isata dan (ebuda"aan (ota Bima ini.
7asil temuan ini lanjutn"a akan dikeluarkan rekomendasikan ke
bagian aset untuk dihapus melalui dilelang. Ini supa"a tidak ada lagi aset
pemerintah kota "ang tidak jelas keberadaann"a.
Ramli menilai penelusuran ini bertujuan untuk mempertahankan opini
&ajar tanpa penge!ualian $A/P% dari BP(P. (arena masalah aset merupakan
salah satu penilaian BP(. “Ini bagian dari upa"a mempertahankan predikat
A/P” pungkasn"a.
E. Solusi /erhadap Persoalan aset.
2elihat dan memahami persoalan "ang terjadi sesuai dengan hasil
penelitian sangat penting para pihak untuk segera menemukan jalan keluar
agar tidak terjadi persoalan hukum "ang akan merugikan ban"ak pihak.
=alan keluar "ang dita&arkan dalam kasus ini adalah9
1%. (edua belah pihak "akni Pemkab Bima dan Pemkot Bima harus segera
melakukan perundingan kembali dengan menghadirkan otoritas
pemerintah pusat "akni (ementerian Dalam -egeri bersama dengan
pihak Pemerintah Pro#insi -/B.
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
48/60
4
*%. Para Aakil Rak"at di (abupaten Bima dan (ota Bima 7arus lego&o
men"elesaikan masalah aset ini dengan menghindari aspek politik dan
politisasi masalah "ang sebenarn"a jelas !ara pen"elesaiann"a.
%. Dalam hal terjadin"a perbedaan penafsiran atas ++ -o. 1 /ahun *00*
serta Peraturan Pemerintah -o. 3 /ahun *003 oleh para pihak di kedua
daerah pemerintahan tersebut harus mengundang pakar hukum
khususn"a akademisi ilmu hukum dari +ni#ersitas 2ataram.
7. Perlu (eterlibatan Pihak Dirjen Pajak +ntuk 2elakukan 8#aluasi Status set
/erlibatn"a pihak Dirjen Pajak terhadap persoalan terhambatn"a
pen"erahan aset dari daerah induk ke daerah pemekaran dipandang penting
khususn"a men"angkut persoalan antara (abupaten Bima dan (ota Bima.
lasan utama agar dengan adan"a kepastian status semua aset bermasalah
tersebut maka pemba"aran dan penarikan pajak sesuai amanat undang,
undang dan segara aturan turunann"a menghindarkan semua pihak dari
persoalan hukum dikemudian hari
Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun *003 tentang Pengelolaan
Barang 2ilik -egara' Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah nomor 6 tahun *006 tentang perubahan atas Peraturan
Pemerintah nomor 3 tahun *003 tentang Pengelolaan Barang 2ilik -egara'
Daerah sebagai legi inferiori merupakan penjabaran lebih lanjut atas
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
49/60
4+
ketentuan perundang,undangan di atasn"a. Di dalamn"a diatur ketentuan
umum pengelolaan B2-'D dan se!ara lebih khususMuntuk hal,hal
men"angkut pengelolaan B2-Mdijabarkan kembali ke dalam peraturan
"ang lebih aplikatif "aitu Peraturan 2enteri (euangan "ang salah satun"a
adalah Peraturan 2enteri (euangan nomor 3'P2(.03'*00? tentang /ata
ara pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan penghapusan dan
Pemindahtanganan Barang 2ilik -egara. (endati se!ara tersirat diatur dalam
+ndang,+ndang nomor 10 tahun *004 bah&a Peraturan 2enteri tidak
termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang,undangan namun
kedudukann"a sebagai aturan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah nomor
3 tahun *003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor
6 tahun *006 tetaplah mengikat sepanjang se!ara ketat sesuai dengan
ketentuan di atasn"a. -ah terkait dengan hal inilah timbul begitu ban"ak
rupa permasalahan dengan pen"elesaian "ang seharusn"a sederhana namun
oleh karena ban"akn"a kepentingan menimbulkan perdebatan "ang tidak
berujung. Salah satu permasalahan "ang riskan timbul adalah dalam hal
ke&enangan penilaian terkait pelaksanaan pen"e&aan B2- oleh pengguna
barang. 7al ini penting mengingat kaitann"a dengan penetapan besaran tarif
se&a "ang berhadapan langsung dengan apa "ang disebut kerugian negara.
/entu perdebatan"a berada pada tataran siapa bertanggung ja&ab atas itu;
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
50/60
5,
Penilaian /erkait Pemanfaatan Sesuai Peraturan Pemerintah
Pada pasal a"at $1% Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun *006
disebutkan bah&a9
“Penilaian barang milik negara berupa tanah dan'atau bangunan dalam
rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal
"ang ditetapkan oleh pengelola barang dan dapat melibatkan penilai eksternal
"ang ditetapkan oleh pengelola barang.”
(emudian pada a"at $4% disebutkan bah&a9
“Dike!ualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada a"at $% bagi
penjualan barang milik negara berupa tanah "ang diperlukan untuk
pembangunan rumah susun sederhana.”
Dari kedua a"at di atas "ang dipetik se!ara utuh dari Peraturan
Pemerintah nomor 6 tahun *006 se!ara jelasMdimaknai sebagaimana tersurat
Mdiatur bah&a ke&enangan penilaian atas pemanfaatan B2- dengan kondisi
apapun berada pada penilai internal "ang ditetapkan oleh pengelola barang dan
dapat melibatkan penilai eksternal "ang ditetapkan pengelola barang ke!uali
atas apa "ang diatur pada a"at $4% di atas. (ondisi apapun disini berarti termasuk
didalamn"a segala #ariasi jenis pemanfaatan sebagimana diatur dalam pasal 1
angka 6 Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun *006 "aitu9
“Pemanfaatan adalah penda"agunaan barang milik negara'daerah "ang
tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
51/60
51
kementerian'lembaga'satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk se&a pinjam
pakai kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna'bangun guna serah
dengan tidak mengubah status kepemilikan.”
Dan termasuk di dalamn"a adalah #arian "ang timbul berdasarkan letak
ke&enangan "akni pada pengelola barang atau pada pengguna barang.
Penilaian /erkait Pen"e&aan B2- Sesuai Peraturan 2enteri (euangan
Pada pasal 11 a"at $*% Peraturan 2enteri (euangan nomor
3'P2(.03'*00? disebutkan bah&a9
“Penilaian Barang 2ilik -egara berupa tanah dan'atau bangunan
dilakukan oleh Penilai "ang ditetapkan oleh pengelola barang.”
Dalam lampiran II Peraturan 2enteri (euangan nomor
3'P2(.03'*00? bagian angka : huruf b disebutkan bah&a9
“Penghitungan nilai Barang 2ilik -egara untuk sebagian tanah
dan'atau bangunan "ang berada pada pengguna barang dilakukan oleh tim "ang
ditetapkan oleh pengguna barang dan dapat melibatkan instansi teknis terkait
dan'atau penilai.”
=ika dimaknai sebagaimana adan"a kedua ketentuan dimaksud
memiliki kaganjilan "ang menggelikan. /entu karena berbeda se!ara jelas
kendati bersumber dari peraturan "ang sama. Pada a"at $*% di atas jelas
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
52/60
52
disebutkan bah&a penilaian B2-Mdalam Peraturan 2enteri (euangan nomor
3'P2(.03'*00? tidak se!ara spesifik diatur mengenai tujuan penilaiann"aM
dilakukan oleh penilai "ang ditetapkan oleh pengelola barang. Bahkan jika
dibandingkan dengan ketentuan di atasn"a $Peraturan Pemerintah nomor 6
tahun *006% kententuan ini lebih umumMkeganjilan keduaMbetapa tidak
ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun *006 "ang seharusn"a
mengatur hal,hal "ang lebih umum justru lebih spesifik mengatur soal penilaian
sampai pada tujuann"a dibandingkan dengan Peraturan 2enteri (euangan
nomor 3'P2(.03'*00?. (eganjilan lainn"a "akni pertentangan aturan "ang
lebih penting justru pada tingkat ke&enangan jika pada petikan pertama $dari
pasal 11 a"at $*% Peraturan 2enteri (euangan nomor 3'P2(.03'*00?% di atas
disebutkan bah&a ke&enangan ada pada penilai "ang ditetapkan oleh pengelola
pada petikan kedua justru disebutkan dilakukan oleh tim "ang ditetapkan oleh
pengguna barang.
Se!ara hukum pertentangan di atas akan sangat merepotkan
dikarenakan oleh pertama bah&a pada umumn"a pihak pengguna barang atau
bahkan pengelola barang dalam memba!a ketentuan untuk kemudian diterapkan
terpaku pada lampiran karena lampiran memuat tata !ara se!ara lebih spesifik
dan runut sehingga dalam hampir semua kondisi "ang diterapkan justru
ke&enangan terhadap hal dimaksud "ang ada pada tim "ang ditetapkan oleh
pengguna barang. (edua hal pertama tadi salah demi hukum oleh karena
bertentangan dengan peraturan di atasn"a Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
53/60
53
*003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun
*006 sehingga penerapan aturan dimaksud tentu !a!at hukum. (etiga oleh
karena "ang kedua tadi maka dimungkinkan sudah ban"ak produk hukum terkait
pen"e&aan B2- "ang !a!at hukum. (eempat dalam hal terdapat kepentingan
terkait proses pen"e&aanMmisaln"a terhadap penetapan nilai se&a oleh
pengguna "ang bagi pengelola terlalu ke!ilMmaka akan timbul masalah terkait
sejauh mana ke&enangan pengelola terhadap besaran nilai dan jika terhadapn"a
ada indikasi kerugian negara sampai kemudian diputuskan adan"a kerugian
negara itu siapa "ang bertanggung ja&ab atas itu;
Dalam menja&ab persoalan sebagaimana diuraikan sebelumn"a tentu
kita tidak bisa lepas dari asas,asas penerapan hukum karena permasalahan
pertentangan antar ketentuan hukum han"a bisa diselesaikan se!ara hukum juga.
Persoalan "ang mesti mendapat ja&aban setidakn"a adalah bagaimana jelasn"a
status ke&enangan ini; Dan solusi apa "ang kiran"a dapat diambil tanpa harus
mengabaikan ketentuan hukum itu sendiri;
2engenai status ke&enangan pertama berangkat dari ken"ataan
bah&a peraturan menteri merupakan penjabaran atas ketentuan "ang ada di
atasn"a harus se!ara ketat memiliki kesesuaian dengan peraturan di atasn"a
atau dengan kata lain tidak mengatur hal,hal "ang se!ara jelas telah tidak diatur
dalam ketentuan di atasn"a maka terhadap pertentangan tersebut se!ara hukum
hal sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan 2enteri (euangan nomor
3'P2(.03'*00? dapat diabaikan untuk selanjutn"a terkait ke&enangan
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
54/60
54
penilaian berpatokan pada Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun *003
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun *006.
(edua jikapun kita berangkat dari ken"ataan bah&a peraturan menteri juga
merupakan sumber hukum maka berdasarkan asas leK superiori derogat legi
inferiori dimana peraturan "ang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan "ang
lebih rendah apabila mengatur substansi "ang sama dan bertentangan maka
jelas kiran"a ketentuan penilaian terkait se&a "ang ke&enangann"a ada pada
pengguna barang sebagaimana diatur dalam Peraturan 2enteri (euangan nomor
3'P2(.03'*00? dapat dikesampingkan demi hukum.
Setelah jelas mengenai status ke&enangan permasalahan selanjutn"a
adalah bagaimana tata !ara se&a "ang ke&enangann"a ada pada pengguna
barang itu disesuaikan. /erkait hal ini dapat dilakukan hal,hal "aitu pertama
dalam hal pengguna barang beren!ana untuk melakukan pen"e&aan B2- maka
"ang bersangkutan pada kesempatan pertama mengajukan permohonan
pelaksanaan penilaian kepada Pengelola Barang. (edua berdasarkan
permohonan dimaksud pengelola barang menetapkan' menugaskan tim untuk
melaksanakan penilaian. (etiga setelah menerima hasil penilaian "ang
disampaikan tim melalui pengelola barang pengguna barang melanjutkan proses
pen"e&aan B2- sesuai ketentuan "ang berlaku termasuk di dalamn"a
memperhitungkan besaran tarif se&a dengan mendasarkan pada nilai &ajar
dengan tetap mempertimbangkan ke&ajaran tarif se&a berdasarkan standar
bia"a se&a pada umumn"a serta besaran nilai jual objek pajak.
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
55/60
55
Permasalahan Dalam Peraturan 2enteri (euangan -omor
3'P2(.03'*00?.
Peraturan 2enteri (uangan nomor 3'P2(.03'*00? menurut hemat
penulis merupakan ketentuan "ang dibuat dengan terburu,buru. Ban"ak bagian
"ang diharapkan merupakan solusi atas pemasalahan justru menjadi masalah itu
sendiri. Permasalahan,permasalahan itu seperti permasalahan terkait
ke&enangan persetujuan se&a oleh pengelola terhadap pelaksanaan se&a oleh
pengguna "ang beberapa tahapann"a masih harus disesuaikan lagi dengan
ketentuan hukum perikatan sesuai (+7Perdata. Selanjutn"a permasalahan
terkait adan"a perbedaan elementer antara ketentuan sebagimana diatur dalam
batang tubuh Peraturan 2enteri (uangan nomor 3'P2(.03'*00? dengan
ketentuan "ang kemudian diuraikan pada bagian lampiran dan lain,lain.
2engingat persoalan,persoalan tersebut sudah sepatutn"a dilakukan
pen"esuaian kembali atas Peraturan 2enteri (uangan nomor 3'P2(.03'*00?
dengan memperhatikan seluruh aspek,aspek "ang terkait dalam pengelolaan
B2-. (arena sejatin"a sumber hukum pengelolaan B2- bukan han"a
Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun *003 sebagimana dirubah dengan
Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun *006 namun juga ketentuan,ketentuan
lain seperti ketentuan mengenai kerugian negara ketentuan mengenai P-BP
dan lain,lain
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
56/60
56
BAB .
PENUUP
A. %esimpulan
Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan "ang
dilakukan maka dapat disimpulkan * $dua% hal sebagai berikut9
1. Implementasi pelaksanaan ++ -o. 1 /ahun *00* tentang
Pembentukan (ota Bima khususn"a oleh Pemerintah (abupaten
Bima terkait pen"erahan aset belum sepenuhn"a dilaksanakan
karena kedua belah pihak pemerintah daerah tidak memiliki
keinginan kuat untuk men"elesaikan persoalan aset.
*. Pembentukan (ota Bima pada /ahun *00* sesuai amanat ++ -o. 1*
/ahun *00* nampakn"a dipaksakan sehingga salah satun"a
berdampak terhadap lambann"a pen"erahan aset sesuai norma "ang
ada akibat daerah induk merasa kehilangan sumber,sumber potensial
pendapatan asli daerah.
B. $aran
gar persoalan pen"erahan aset ini bisa tuntas disampaikan
saran sebagai berikut9
1. Pemerintah (abupaten Bima dan (ota Bima harus mau melaksakan
perintah ++ -o. 1 /ahun *00* agar tidak terjadi pelanggaran
pelaksanaan undang,undang negara.
*. Pemerintah Pusat semestin"a tidak memberika se!ara mudah ijin
pembentukan daerah otonomi baru sebelum dilakukan kajian "ang
mendalam tentang perlu tidakn"a dibentuk sebuah daerah otonomi
baru.
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
57/60
57
DA4A- PU$A%A
. Buku 2akalah dan rtikel
bdulkadir 2uhammad Hukum dan Penelitian Hukum, et. 1P/. itra
dtr"a Bakti 9 Bandung *004
miruddin dan >ainal sikin Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja
Erafindo Persada 9 =akarta *004 hlm. 0
.Bastian *001. -era!a (euangan. Penerbit ipta =akarta.
Budisusilo *00:. (ategoti set. Penerbit Berlian Bandung.
habib Soleh dan 7eru Ro!hmansjah Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daera, !ebua Pendekatan !truktural Manu"u #ata Kelola
Pemerintaan $ang %aik
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
58/60
5
Ronn" 7anitijo Soemitro Metodologi Penelitian Hukum Dan -urimetri
Ehalia Indonesia =akarta 10.Ronn" 7anitijo Soemitro Metodologi Penelitian Hukum dan -urimetri
etakan (elima =akarta 9 Ehalia Indonesia. 14.
Sedarma"anti L S"arifudin 7ida"at Metodologi Penelitian. Bandung 9 .
2andar 2aju. *00*.
Soekanto Soerjono L Sri 2amudji. Penelitian Hukum *ormatif $Suatu
/injauan Singkat% =akarta 9 Raja&ali Pers. *001.
Soekanto Soerjono. Pengantar Peneltian Hukum, +ni#ersitas Indonesia
$+I% Press 9 =akarta. 163.
Sugono Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. =akarta 9 Raja Erafindo
Pustaka. *011
Sudikno 2ertokusumo Penemuan 7ukum9 Sebuah Pengantar 5ibert"
Gog"akarta 13.
Aignjosoebroto Soetand"o. Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika
Masalanya, 8ditor 9 Ifdhal (asim et.al. 8lsam dan 7uma. =akarta.
*00*.
B. Peraturan5Peraturan
Indonesia +ndang,+ndang -o. 1 tahun *00* tentang Pembentukan (ota
Bima.
Indonesia +ndang,+ndang -o. *0 tahun *001 tentang Pemberantasan
/indak
Pidana (orupsi.
Indonesia +ndang,+ndang -omor 3 /ahun 1:6 tentang PembentukanDaerah,Daerah /ingkat II dalam Aila"ah Daerah,Daerah /ingkat I Bali
-usa /enggara Barat dan -usa /enggara /imur ibu kota (abupaten
Bima berkedudukan di Raba.
Indonesia +ndang,+ndang -omor 1 /ahun *00* tentang Pembentukan (ota
Bima di Pro#insi -usa /enggara Barat maka ibu kota (abupaten Bima
perlu dipindahkan dari Raba &ila"ah (ota Bima ke &ila"ah (abupaten
Bima.
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
59/60
5+
Indonesia +ndang,+ndang -omor * /ahun *004 tentang Pemerintahan
Daerah perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang PemindahanIbu (ota (abupaten Bima dari Raba &ila"ah (ota Bima ke (e!amatan
Aoha (abupaten Bima.
Indonesia +ndang,+ndang -omor 3 /ahun 1:6 tentang Pembentukan
Daerah,Daerah /ingkat II dalam Aila"ah Daerah,Daerah /ingkat I Bali
-usa /enggara Barat dan -usa /enggara /imur $5embaran -egara
Republik Indonesia /ahun 1:6 -omor 1** /ambahan 5embaran
-egara Republik Indonesia -omor 133:%.
Indonesia +ndang,+ndang -omor 1 /ahun *00* tentang Pembentukan
(ota Bima di Pro#insi -usa /enggara Barat $5embaran -egara
Republik Indonesia /ahun *00* -omor *3 /ambahan 5embaran
-egara Republik Indonesia -omor 4166%.
Indonesia +ndang,+ndang -omor * /ahun *004 tentang Pemerintahan
Daerah $5embaran -egara Republik Indonesia /ahun *004 -omor 1*:
/ambahan 5embaran -egara Republik Indonesia -omor 44?.
Indonesia +ndang,+ndang -omor 6 /ahun *00: tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti +ndang,+ndang -omor /ahun *00:
tentang Perubahan tas +ndang,+ndang -omor * /ahun *004 tentang
Pemerintahan Daerah 2enjadi +ndang,+ndang $5embaran -egara
Republik Indonesia /ahun *00: -omor 106 /ambahan 5embaran
-egara Republik Indonesia -omor 4:46%C
(eputusan 2enteri (euangan Republik Indonesia -omor 9 01 ' (2. 1* '
*001 tentang Pedoman (apitalisasi Barang 2ilik ' (eka"aan
-egara Dalam sistem kuntansi Pemerintah.
5embaran -egara Republik Indonesia /ahun *00* -omor *3.
Peraturan 2enteri Dalam -egeri -omor 1? /ahun *00? tentang Pedoman
/eknis Pengelolaan Barang milik Daerah.
Peraturan Pemerintah -omor *? /ahun *014 tentang Pedoman /eknis
Pengelolaan Barang 2ilik -egara'Daerah.
Perubahan tas Peraturan pemerintah -omor 03 /ahun *003 /entang
-
8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID
60/60
6,
pengelolaan Barang milik -egara ' Daerah $PP -omor 6 /ahun
*006%.Pusdiklat *019 %aan A"ar Diklat Pengelolaan %arang Milik
*egaraDaera.
*. $um&er Lain
lfian Indra Aira&an. nggota DPRD Bima. Aa&an!ara. 2aret *01:.
7ttp9''bimakota.go.id'post'read'*4'S8=R7,(O/,BI2
7ttp9''&&&.hukumonline.!om'berita'ba!a'hol**00'pro,kontra,remisi,
koruptor.html
7http9''&&&.poskota.!o.id'berita,terkini'*011'11'01
http9''mediagardaasakota.blogspot.!o.id'*011N0N01Nar!hi#e.html
7arian 5ombok Post 8disi Sabtu * -o#ember *01 7al9 *0.
http9''tamborane&s.!om'*01:'01'*4'pemkab,dinilai,tidak,pun"a,itikad,
baik/7ttp9''&&&.koranstabilitas.!om'*01:'04'pemkot,diduga,hendak,
rampok,aset.html
7ttp9''tamborane&s.!om'*01:'0?'1:'aset,rp,:,miliar,akan,ditelusuri'
.