Download - Eksum Arah Perkotaan
-
8/16/2019 Eksum Arah Perkotaan
1/31
PT PROSPERA CONSULTING ENGINEERS
Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan 1
I. PENDAHULUAN
Konsep pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dimaksudkan untuk
meningkatkan kualitas hidup penduduk perkotaan, meliputi komponen lingkungan,
budaya, politik, institusi, sosial, dan ekonomi, tanpa mengurangi kemampuan generasi
mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.
Pertambahan penduduk perkotaan di Negara berkembang termasuk Indonesia
meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Pesatnya pertambahan penduduk
perkotaan seringkali tidak diimbangi dengan penyediaan prasarana dan sarana
perkotaan yang memadai. Hal ini menyebabkan terjadi penurunan kualitas lingkungan
perkotaan sebagai akibat terjadinya kesenjangan antara kebutuhan sarana dan
prasarana serta penyediaan pelayanan.
Berdasarkan pada problematika diatas, maka diperlukan suatu upaya untuk
mengarahkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan
lingkungan. Untuk itu, Pusat Kajian Strategis (Pustra) Departemen Pekerjaan Umum
melaksanakan kegiatan Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan
Berkelanjutan, dengan fokus utama penyelenggaraan pembangunan infrastruktur
sebagai elemen kunci dalam merealisasikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
berkelanjutan.
Kegiatan Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan
dimaksudkan untuk mempromosikan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan
umum (PU) yang berkelanjutan di wilayah perkotaan. Sedangkan tujuan yang ingin
dicapai melalui kegiatan ini adalah untuk menyusun arah kebijakan dan rekomendasi
pembangunan perkotaan berkelanjutan terkait dengan bidang pekerjaan umum (PU).
-
8/16/2019 Eksum Arah Perkotaan
2/31
PT PROSPERA CONSULTING ENGINEERS
Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan 2
II. KONSEP PEMBANGUNAN KOTA DAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN
a. Konsep Pembangunan Berkelanjutan1
Konsep pembangunan berkelanjutan telah didefinisikan oleh berbagai kalangan. Salah
satunya definisi Brudtland Report (1987) yang mendefinisikan pembangunan
berkelanjutan sebagai
“....development that meets the needs of the present without compromising
the ability of future generations to meet own needs” (1987:43).
Definisi ini mempunyai dimensi sosial ekonomi yang sangat kuat diindikasikan dengan
kata “needs” di dalamnya sehingga definisi ini dapat diterima secara global. Akan tetapi
definisi ini tidak memiliki dimensi “spatial ”.
Definisi pembangunan berkelanjutan lainnya disampaikan oleh Holdren, Daily dan
Ehrlich yang menyebutkan bahwa:
“sustainable development process or condition is one that can be
maintained indefinitely without progressive diminution of valued
qualitiesinside and outside the system where the process operates or
the condition prevails” (1999:1)”
Definisi yang ini lebih tepat apabila digunakan dalam konteks pembangunan perkotaan
karena definisi ini secara explisit menyebutkan dimensi spatial yaitu “ the condition
inside and outside the system”.
Terdapat berbagai pihak lain yang merasa perlu untuk mengembangkan lebih lanjut
sasaran-sasaran atau pertimbangan-pertimbangan yang harus secara eksplisit
dimasukkan dalam pembangunan berkelanjutan. Misalnya, United Nations
Development Program mengusulkan bahwa pembangunan terdiri atas lima komponen
yaitu: (i) produktivitas ekonomi (economic productivity ), (ii) keberlanjutan ekologis
(ecological sustainability ), (iii) keadilan sosial (social justice), (iv) peran serta politik
( political participation), dan (v) berkembangnya kebudayaan (cultural vibrant ).
Evolusi konsep pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada Gambar berikut ini:
1 Disarikan dari Wicaksono Sarosa (2002), A Framework for The Analysis of Urban Sustainability, Linking
Theory and Practice, Urban and Regional Development Paper Series 2002 No. 2, URDI, Jakarta, halaman14-19.
-
8/16/2019 Eksum Arah Perkotaan
3/31
PT PROSPERA CONSULTING ENGINEERS
Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan 3
Gambar 1
Transformasi Pemikiran tentang
Komponen Pembangunan Berkelanjutan
Pra Sustainable
Development
Sustainable Development
Tahap-1 Tahap-2 Tahap-3
PRODUKTIVITAS
EKONOMI
(PERTUMBUHAN)
Sebagai tujuan
utama pembangunan
PRODUKTIVITAS
EKONOMI
dan
KEBERLANJUTAN
EKOLOGIS
Perlu dicapai dan
diseimbangkan
dalam
pembangunan
PRODUKTIVITAS
EKONOMI
dan
KEBERLANJUTAN
EKOLOGIS
dan
Keadilan Sosial
Perlu dicapai dan
diseimbangkan
dalam
pembangunan
PRODUKTIVITAS
EKONOMI
dan
KEBERLANJUTAN
EKOLOGIS
dan
Keadilan Sosial
dan
Partisipasi Politik
dan
Berkembangnya
Kebudayaan
Perlu dicapai dan
diseimbangkan
dalam
pembangunan
Sumber: Wicaksono Sarosa, 2002
b. Konsep Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan
Kota dan lingkungan saling mempengaruhi. Pertumbuhan dan kenyamanan kota
sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan setempat. Sebaliknya, pertumbuhan kota
juga sangat mempengaruhi lingkungan alamnya, baik dalam bentuk perubahan
bentang alam, penyerapan sumber daya alam maupun pembuangan limbah dan polusi
-
8/16/2019 Eksum Arah Perkotaan
4/31
PT PROSPERA CONSULTING ENGINEERS
Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan 4
yang selanjutnya dapat mempengaruhi kualitas lingkungan tidak hanya di kota tersebut
tetapi juga di wilayah hinterland sekitarnya.
Upaya penerapan konsep pembangunan yang berkelanjutan (sustainable
development ) secara nasional tidak bisa lepas dari upaya pembangunan kawasan
perkotaan yang berkelanjutan (sustainable urban development ). Dengan demikian,
upaya penerapan konsep sustainable urban development atau kota yang berkelanjutan
(sustainable city ) di setiap kota maupun kawasan perkotaan di kabupaten-kabupaten
menjadi sangat penting.
Dari berbagai tinjauan literatur mengenai konsep pembangunan kota berkelanjutan
Sarosa (2002) menyampaikan sedikitnya ada 2 (dua) model dasar kota berkelanjutan
yang dapat diinterpretasikan dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Kedua model
dasar tersebut adalah:
Kota Berkelanjutan sebagai Kota Mandiri/Kota yang Berdaya Tahan.
Untuk menjaga keberlanjutannya, suatu kota harus mengurangi – bahkan
menghapuskan kalau perlu – semua yang diambil dan dikonsumsi dari luar batas
wilayahnya.
Kota Berkelanjutan dengan fungsi sebagai “thermostats”
Agar kota dapat berkelanjutan dibutuhkan suatu kepedulian mengenai bagaimana
metabolisme kota mempengaruhi dunia yang lebih luas. Dengan kata lain diperlukan
suatu sistem kontrol seperti halnya suatu thermostat yang secara menerus
memonitor dampak terhadap lingkungan lokal dan global.
Berdasarkan literatur yang ada mengenai konsep pembangunan kota berkelanjutan
dan contoh-contoh dari praktek yang baik dalam pembangunan perkotaan memberikan
masukan bagi terbentuknya 5 (lima) atribut dasar kota berkelanjutan sebagai berikut:
(i) didukung oleh komunitas yang berkelanjutan (susta inable comm uni ty ) untuk
menciptakan rasa kepemilikan masyarakat, respek terhadap sosial budaya local,
menciptakan lingkungan layak huni dan mengakomodasi partisipasi yang luas;
(ii) beradaptasi dengan kondisi bio-geofisik lokal – misalnya kondisi iklim,
kerentanan terhadap bencana dan lain-lain;
-
8/16/2019 Eksum Arah Perkotaan
5/31
PT PROSPERA CONSULTING ENGINEERS
Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan 5
(iii) memiliki lingkungan kehidupan yang sehat – dengan tersedianya akses dan
penyediaan infrastruktur perkotaan (air bersih, penanganan limbah, persampahan)
dan fasilitas lainnya;
(iv) mengurangi proses pengolahan material baik dari sisi input dan output yang
dihasilkan – misalnya pemanfaatan energi yang dapat terbarukan, penerapan
konsep compact city , pengembangan jalur pedestrian dan lain-lain;
(v) memaksimalkan daya dukung ekosistem perkotaan – misalnya dengan
mempertahankan ruang terbuka hijau, konservasi sumber air, tata ruang kota yang
baik dan lain-lain.
c. Konsep Kota Harmonis (Harmoniou s Cit ies )
Konsep kota yang harmonis diperkenalkan sebagai tema dalam World Habitat Day
2008. Konsep harmonis diperkenalkan dalam rangka menciptakan keterpaduan kondisi
kota yang cenderung kompleks dan beragam. Kota yang harmonis sendiri berarti
mewujudkan keterpaduan dalam keberagaman (unity within diversity ). Keberagaman
yang dimaksud adalah kompleksitas pembentuk kota, sementara keterpaduan yang
ingin diwujudkan adalah keseimbangan kondisi lingkungan dalam perbedaan tersebut.
Prinsip dasar dari keharmonisan dalam sebuah kota adalah kemerataan (equity ) dan
keberlanjutan (sustainability ).
Konsep Kota yang Harmonis menekankan pada integrasi dan sinkronisasi dari seluruh
elemen kota, yaitu fisik, lingkungan, budaya, sejarah, serta sosial ekonomi. Terdapat
lima konsep pembentuk kota, yaitu kota yang harmonis secara fisik spasial atau
wilayah (spatial or regional harmony), kota yang harmonis secara lingkungan sosial
(social harmony ), kota yang harmonis secara ekonomi (economic harmony ), kota yang
harmonis secara lingkungan (environmental harmony ), kota yang harmonis secara
budaya (cultural and regenerational harmony ), dan kota yang harmonis bagi seluruh
kelompok usia (city for all generation).
d. Konsep Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
Pembangunan infrastruktur berkelanjutan adalah pembangunan infrastruktur dengan
menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Infrastruktur diyakini
merupakan elemen kunci dalam merealisasikan pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan berkelanjutan untuk mencapai sasaran MDG 1 (pengentasan
-
8/16/2019 Eksum Arah Perkotaan
6/31
PT PROSPERA CONSULTING ENGINEERS
Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan 6
kemiskinan) dan MDG 7 (keberlanjutan lingkungan). Kebutuhan yang tak dapat
dipenuhi untuk memenuhi penyediaan prasarana fisik seperti perumahan, transportasi,
energi, dan air bersih dapat menghambat peluang ekonomi dan menjadi halangan bagi
pencapaian target MDG.
Pembangunan infrastruktur yang lebih difokuskan pada isu pendanaan dan teknis
telah mengabaikan aspek lingkungan dan tidak mempertimbangkan konsep eco-
efficiency (creating more value with fewer resources and less waste). Pola
pembangunan infrastruktur akan menentukan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi
yang berwawasan lingkungan. Eco-efficiency harus menjadi kriteria dalam
pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Dalam jangka panjang, penerapan eco-
efficiency akan berdampak pada keberlanjutan ekonomi dan lingkungan hidup. Dalam
pembangunan perkotaan dan penyelenggaraan infrastruktur PU perlu disusun
kebijakan yang memperhatikan aspek lingkungan untuk menjamin keberlanjutan
pembangunan secara ekonomi dan sekaligus keberlanjutan lingkungan secara
ekologis.Gambar berikut menjelaskan secara sederhana bagaimana pembangunan
infrastruktur yang berkelanjutan seperti air, limbah cair, limbah padat dan transportasi
yang sebenarnya dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan hijau (green
growth).
-
8/16/2019 Eksum Arah Perkotaan
7/31
PT PROSPERA CONSULTING ENGINEERS
Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan 7
e. Perubahan Iklim dan Pembangunan Kota
Isu perubahan iklim mulai mendapat perhatian dunia sejak diselenggarakannya
Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, pada tahun 1992. Perubahan
iklim ini diyakini terjadi sebagai akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca akibat
aktivitas manusia menyebabkan meningkatnya radiasi panas (gelombang panjang)
yang terperangkap di atmosfer. Pemanasan global ini mengakibatkan perubahan iklim
berupa perubahan pada unsur-unsur iklim seperti naiknya suhu permukaan bumi,
meningkatknya penguapan di udara, berubahnya pola curah hujan dan tekanan udara
yang pada akhirnya akan mengubah pola iklim di dunia.
Di Indonesia sendiri, isu perubahan iklim belakangan ini mulai mendapat perhatian luas
dari berbagai kalangan. Sebagai negara kepulauan yang terletak di daerah tropis,
Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap ancaman dan
dampak dari perubahan iklim. Letak geografis dan kondisi geologisnya menjadikan
negeri ini semakin rawan terhadap berbagai bencana alam yang terkait dengan iklim.
Menurut laporan IPCC, Indonesia diperkirakan akan menghadapi berbagai ancaman
dan dampak dari perubahan iklim.
Kenaikan permukaan air laut, meluasnya kekeringan dan banjir, menurunnya produksi
pertanian, dan meningkatnya prevalensi berbagai penyakit yang terkait iklim
merupakan beberapa dampak perubahan iklim yang sudah dan akan terjadi di
Indonesia. Sebagian besar, kota-kota di negeri ini yang berpenduduk padat berada di
daerah pesisir pantai. Kota-kota ini beberapa dekade mendatang terancam akan
tenggelam akibat kenaikan permukaan air laut.
Melihat begitu luasnya berbagai dampak dari perubahan iklim yang akan terjadi di
Indonesia, seluruh kalangan di negeri ini harus segera memulai upaya untuk
mengatasinya. Selama ini, dikenal ada dua upaya yang dapat dilakukan untuk
mengatasi perubahan iklim, yaitu:
a. Mitigasi atas perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi
konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, ini dapat dilakukan dengan mengurangi
penggunaan bahan bakar fossil di berbagai sektor, dan perlahan beralih dari
penggunaan energi tak terbarukan ke energi yang terbarukan dan bersih seperti
energi panas bumi, surya, dan bahan bakar nabati.
-
8/16/2019 Eksum Arah Perkotaan
8/31
PT PROSPERA CONSULTING ENGINEERS
Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan 8
b. Adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan upaya penyesuaian yang dilakukan
manusia untuk menanggapi perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi akibat
perubahan iklim.
f. Melbourne Principles: 10 Prinsip Perkotaan yang Berkelanjutan
Melbourne Principles (MP) untuk kota-kota berkelanjutan telah dikembangkan pada
tanggal 2 April 2002 ketika berlangsung pertemuan internasional yang disponsori oleh
UNEP dan ICLEI. Prinsip-prinsip tersebut telah diadopsi pada Local Governance
Session dalam Earth Summit 2002 di Johannesburg sebagai bagian dari komunike
akhir yang dikenal dengan Local Action 21 atau Johannesburg Call.
MP terdiri dari sepuluh pernyataan singkat tentang bagaimana kota-kota dapat lebih
berkelanjutan. Masing-masing prinsip dielaborasi untuk menambahkan infromasi
tambahan terkait pengertian dan aplikasi. Tentunya sebagai suatu prinsip dirancang
untuk dapat dibaca dan dipahami langsung oleh para pengambil keputusan dan
menjadi starting point dalam langkah menuju keberlanjutan dibutuhkan tools tambahan
untuk mengoperasionalisasikan Melbourne Principles.
Melbourne Principles
1. Membuat visi jangka panjang kota yang berlandaskan pada prinsip-prinsip
keberlanjutan seperti intergenerational ; kesetaraan sosial, ekonomi dan politik;serta kepribadian.
2. Mencapai tujuan ekonomi jangka panjang dan keamanan sosial.3. Mengakui keberagaman biodiversity dan eko sistem alam dan melindungi dan
melestarikannya.4. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengurangi tapak ekologis.5. Melaksanakan pembangunan berdasarkan pada eco-system yang ada dan
mempromosikan kota yang sehat dan berkelanjutan.6. Mengidentifikasi dan membangun keberagaman kota yang meliputi manusia dan
kebudayaannya, sejarah dan sistem alamiah,.7. Pemberdayaan masyarakat dan mendorong partisipasi.8. Memperluas dan melakukan kerjasama untuk mencapai pembangunan
keberlanjutan dimasa mendatang.9. Mempromosikan produksi dan konsumsi yang berkelanjutan melalui penggunaan
teknologi ramah lingkungan dan managemen yang efektif.10. Secara terus menerus melakukan perbaikan yang berlandaskan pada akuntabilitas,transparansi dan tata pemerintahan yang baik.
g. Prinsip-Prinsip Kota Berkelanjutan di Indonesia: IDEN - KLH
Melalui proyek Indonesia Decentralized Environmental & Natural Resources
Management Project (IDEN) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bekerjasama
dengan Urban and Regional Development Institute (URDI) merumuskan prinsip-prinsip
-
8/16/2019 Eksum Arah Perkotaan
9/31
PT PROSPERA CONSULTING ENGINEERS
Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan 9
kota berkelanjutan di Indonesia (2004) dengan mengidentifikasi pengalaman-
pengalaman lokal yang telah dan sedang dilakukan di masing-masing kota di
Indonesia. Dari diskusi tersebut didapat suatu pemahaman bersama bahwa kota yang
berkelanjutan (sustainable city ) adalah kota yang memiliki visi dan strategi jangka
panjang serta memiliki target kota yang ingin dicapai.
Kriteria Pengembangan Kota yang Sustainable
1. Pengembangan kota yang baik membutuhkan visi, misi, dan strategi jangkapanjang.
2. Untuk melaksanakan atau merancangnya membutuhkan suatu pimpinan(leaders) yang dapat menjadi panutan, bervisi, kreatif, dan komit sehinggadapat jadi suritauladan setelah itu ditetapkan sistem dan kemudiankaderisasi.
3. Perlu adanya koordinasi dan kerjasama antar lembaga, antar dinas, antarpemerintahan sekitarnya.
4. Perlu pimpinan yang dapat mengkoordinirnya, tidak harus satu orang bisa juga berupa lembaga.
5. Penerapan rewards and punishment .6. Kota tak dapat berdiri sendiri perlu kerjasama dengan surrounding local
governments.7. Citizen / penduduk perlu dicerahkan dengan contoh-contoh, studi banding,
lalu di-empower untuk mengembangkan aspirasinya.8. Perlu diterapkan satu sistem dan mekanisme pengelolaan kota
berkelanjutan.9. Adanya desentralisasi, agar lebih terjamin keberlanjutan kota.10. Untuk desentralisasi agar berhasil, pemerintah pusat masih perlu campur
tangan melalui supervisi, monitor, evaluasi pelaksanaan desentralisasi, danmemberikan rambu-rambu.
11. Perlu menciptakan iklim yang kondusif untuk merangsang perkembanganekonomi lokal yang sustainable, misalnya keamanan, peraturan-peraturan.
h. Tantangan Pembangunan Kota Berkelanjutan di Indonesia
Dalam keynote speech yang disampaikan pada World Urban Forum 2008 di Nanjing,
Cina, Menteri Pekerjaan Umum RI menyampaikan pandangannya mengenai
pembangunan perkotaan di Indonesia.
Pada masa mendatang, dibutuhkan kreatifitas dan inovasi dalam praktek-praktek
pembangunan guna mencapai keberlanjutan. Beberapa hal yang dapat dilakukan
untuk mencapai kota yang harmonis adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah pusat harus meningkatkan kemampuan pemerintah lokal untuk
meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan pembangunan perkotaan
yang berkualitas, yang dapat dilakukan melalui bantuan teknis dari negara-negara
maju.
-
8/16/2019 Eksum Arah Perkotaan
10/31
PT PROSPERA CONSULTING ENGINEERS
Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan 10
2. Pemerintah kota harus mempromosikan partisipasi publik untuk meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya.
3. Pemerintah nasional dan provinsi harus mempromosikan pembangunan kawasan
pedesaan untuk mengurangi tekanan bagi perkotaan yang disebabkan oleh
urbanisasi yang berlebihan.
4. Pemerintah kota harus membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk
melindungi pengusaha kecil dan menengah dan kelompok ekonomi lokal lainnya
dari kapitalisme global.
5. Pemerintah kota harus mempromosikan perencanaan yang ramah pada
lingkungan dengan menyediakan insentif kepada kawasan pedesaan dan juga
masyarakat yang menyediakan ruang terbuka (30% dari luas lahannya).
6. Pemerintah kota harus mempromosikan pembangunan yang seimbang dan
harmonis diantara berbagi sektor pembangunan, kelompok masyarakat dan etnis
yang ada di kota.
7. Kota harus mempromosikan ketahanan masyarakat untuk mencegah kerentanan
dan mitigas bencana alam di kawasana rawan bencana
8. Protokol internasional harus dibangun untuk memfasilitasi bantuan asing yang
terlibat di dalam program penyelamatan dan bantuan bencana.
III. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN
Arah kebijakan pembangunan perkotaan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan
perundangan mulai dari (1). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-
2025; (2). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; (3).
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 494/PRT/M/2005 tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan (KSNP-Kota); (4). Rencana Strategis
Departemen Pekerjaan Umum Tahun 2005-2009 dan Midterm Review Renstra 2005-
2009; (5). Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
IV. KAJIAN BEST PRACTICES DALAM PEMBANGUNAN PERKOTAAN
Dalam rangka menyusun bahan perbandingan pelaksanaan pembangunan perkotaan
yang berkelanjutan di negara lain, maka dilakukan dokumentasi dan kajian contoh-
contoh pengembangan perkotaan yang baik (best practices) dari negara-negara lain.
Kajian ini diharapkan memberikan masukan mengenai implementasi konsep
-
8/16/2019 Eksum Arah Perkotaan
11/31
PT PROSPERA CONSULTING ENGINEERS
Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan 11
pembangunan perkotaan dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Beberapa best
practices yang diambil antara lain: Pengalaman Kota Curitiba Brazil dalam
mewujudkan the Smart Sustainable City, Pengalaman Kota-Kota di Dunia dalam
Mewujudkan Sistem Transportasi yang Berkelanjutan: Singapura, London dan
Kunming, Pengalaman Beberapa Kota/Negara dalam Pembangunan Perumahan dan
Permukiman: Program Baan Mankong CODI di Bangkok dan Permukiman Informal di
Cairo, Program Sanimas di Bali dan upaya mewujudkan kota harmonis di Kigali,
Rwanda.
Dari beberapa contoh yang baik yang dikemukakan di atas, disimpulkan beberapa poin
penting yang menjadi faktor penentu keberhasilan. Faktor penentu keberhasilan ini
menjadi kunci yang harus diberikan perhatian jika ingin melaksanakan suatu program
yang terkait dengan pembangunan perkotaan berkelanjutan.
1. Partisipasi masyarakat . Keterlibatan masyarakat mutlak diperlukan, Kota Kigali
memberi contoh keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan yang
mendukung keberhasilan, keterlibatan penduduk dalam pengawasan langsung
memperlihatkan jaminan keberlanjutan dari kegiatan.
2. Kepemimpinan (Strong Leaderships). Merupakan hal penting yang menentukan
keberhasilan serta keberlanjutan suatu perubahan.
3. Political will. Terutama dari pemerintah kota serta pemerintah pusat juga mutlak
dibutuhkan. Hal ini terutama dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang
memampukan terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik.
V. KONDISI KAWASAN PERKOTAAN DI INDONESIA
Urbanisasi, yang dicirikan dengan konsentrasi penduduk dan kegiatan ekonomi
merupakan transformasi social yang sangat penting dalam sejarah peradabanmanusia. Proses urbanisasi adalah suatu fenomena yang terjadi pada semua tempat di
belahan dunia dan tidak dapat dicegah atau dihindari. Perbandingan antarnegara
menunjukkan bahwa kemajuan pembangunan suatu negara senantiasa diiringi arus
transformasi yang ditandai dengan meningkatnya penduduk perkotaan dan
meningkatnya kontribusi sektor-sektor industri manufaktur dan jasa-jasa.
Perkembangan kawasan perkotaan di Indonesia berkembang dengan pesat dalam
beberapa dekade terakhir, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya penduduk
-
8/16/2019 Eksum Arah Perkotaan
12/31
PT PROSPERA CONSULTING ENGINEERS
Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan 12
yang tinggal pada kawasan perkotaan. Pada tahun 2005 persentase penduduk
perkotaan mencapai 48,3%, kondisinya terus meningkat seperti keadaan tahun 1970
yang hanya sebesar 17,4%, menjadi 22,27% pada tahun 1980 dan pada tahun 1995
menjadi 35,9%. Diperkirakan sebelum tahun 2010, secara nasional jumlah penduduk
perkotaan telah melampaui jumlah penduduk perdesaan (lebih dari 50%), dan pada
tahun 2025 proporsi penduduk perkotaan akan mencapai 65,05%. Sebagai hasil
perubahan demografis tersebut, jumlah penduduk perkotaan akan meningkat sebesar
70% dari 108 juta pada tahun 2005 menjadi 187 juta pada tahun 2025.
Dalam rangka mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, kota-kota di
Indonesia dihadapkan pada tantangan dan permasalahan yang berasal dari eksternal
kota dan internal kota itu sendiri. Tantangan dan permasalahan eksternal dalam
pembangunan perkotaan yang dihadapi antara lain: tingginya tingkat urbanisasi dan
persoalan distribusi penduduk yang tidak merata, adanya dampak globalisasi dimana
aliran investasi, informasi, komoditas dan manusia di tingkat global akan membentuk
suatu pola keterkaitan antarkota di tingkat global, sehingga kota-kota dituntut untuk
memiliki daya saing yang tinggi. Sedangkan tantangan dan permasalahan internal
meliputi: upaya memenuhi peningkatan permintaan terhadap pelayanan publik, seperti
transportasi massal, air bersih dan sanitasi, energi, perumahan dan pekerjaan yang
layak, serta lingkungan yang aman, bersih dan sehat. Kondisi lapangan menunjukkan
bahwa perkembangan kota yang terjadi selalu ditandai dengan dengan meningkatnya
kemacetan, polusi, kriminalitas dan rendahnya mutu pelayanan publik.
VI. ANALISIS KRITERIA PENYUSUNAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KOTA BERKELANJUTAN
Analisis kriteria dilakukan dengan menguraikan dan membandingkan berbagai konsep,
atribut, karakteristik dan prinsip-prinsip dari hasil telaahan literatur untuk selanjutnya
dirumuskan sebagai suatu kriteria dalam menyusun arah kebijakan pembangunan kota
berkelanjutan sebagai berikut:
-
8/16/2019 Eksum Arah Perkotaan
13/31
PT PROSPERA CONSULTING ENGINEERS
Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan 13
Analisis Kriteria Pembangunan Kota
Berkelanjutan
Konsep
SUD
Konsep
HC
Policy Best
Practic
es
Prinsip-
Prinsip
1. Adanya Visi Jangka Panjang DalamPembangunan Kota
V V V
2. Memadukan tujuan ekonomi, sosial,
lingkungan dan budaya
V V V
3. Partisipasi dan Pemberdayaan
Masyarakat
V V V
4. Kerjasama dan Kemitraan Antar Pelaku V V V
5. Meminimalkan Tapak Ekologis dan
Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan
V V
6. Tata Pemerintahan Yang Baik V V V
7. Rasa Aman dan Perlindungan Hukum
serta Hak Publik
V V
8. Pemanfaatan Teknologi Ramah
Lingkungan dan Manajemen
V V V
2. Mewujudkan Kota yang Sehat
3. Keragaman Budaya dan Pelestarian
Warisan Budaya
V V V
4. Menciptakan Pemerataan danMengurangi Kesenjangan
V
5. Kepemimpinan yang Kuat V
6. Produktivitas Ekonomi Lokal dan Daya
Saing
V V
7. Kemampuan Mengurangi Resiko
Bencana dan Perubahan Iklim serta
Kapasitas Beradaptasi
V
Catatan: SUD: Sustainable Urban Developmen, HC: Harmonious City
Sedangkan beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam mempromosikan
infrastruktur eco-efisiensi adalah sebagai berikut:
Menggunakan sumber daya secara efisien, yaitu untuk memperoleh hasil yang
maksimal dengan menggunakan sumber daya yang sedikit dan mengurangi
sampah dan dampaknya.
-
8/16/2019 Eksum Arah Perkotaan
14/31
PT PROSPERA CONSULTING ENGINEERS
Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan 14
Meminimalkan pengaruh ekternalitas, dengan mempertimbangkan kesalahan
pasar, termasuk biaya dan dampak sosial baik positif maupun negatif dari suatu
kebijakan yang diambil, seperti pembangunan jalan tol.
Menggunakan sistem yang baku (juga sistem lainnya) untuk menilai dan
mengurangi dampak lingkungan serta meningkatkan kesadaran bagi pengambil
keputusan dan juga masyarakat.
Mempromosikan penggunaan indikator eco-eff ic iency untuk mengukur
keberlanjutan lingkungan dan pembangunan infrastruktur.
Mempromosikan penggunaan teknologi yang tepat untuk mencapai
infrastruktur yang eco-efisien yaitu teknologi yang berfokus pada lokal dan energi
yang terbarukan, design bangunan yang ramah lingkungan dan mempunyai sistem
pengolahan limbah.
Mempromosikan kemitraan multi stakeholder yang efektif yang melibatkan
semua pihak.
Menggunakan metode keuangan dan lelang yang efektif seperti pembiayaan
bersama dan kemitraan.
Mempromosikan pengelolaan berbasis permintaan (demand-side
management) atau pendekatan pelayanan (service-focu sed approach ) yang
mengutamakan kebutuhan pengguna (users)
VII. PERUMUSAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN
BERKELANJUTAN DAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN
A. Perumusan Pilihan Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan
Pada bagian ini dirumuskan arah kebijakan pembangunan perkotaan berkelanjutan danpembangunan infrastruktur berkelanjutan berdasarkan hasil analisis kriteria yang
ditetapkan dalam bab sebelumnya. Yang dimaksud dengan arah kebijakan disini
adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan
langkah-langkah agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dalam
konteks ini perumusan arah kebijakan didasarkan pada hasil analisis kriteria yang
dikembangkan dari berbagai kajian sebelumnya.
-
8/16/2019 Eksum Arah Perkotaan
15/31
PT PROSPERA CONSULTING ENGINEERS
Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan 15
Analisis Kriteria Pilihan Arah Kebijakan
Adanya Visi Jangka Panjang
Dalam Pembangunan Kota
AK-1: Memastikan pembangunan kota didasarkan
pada visi dan arah pembangunan jangka panjang
yang jelas dan terukur dan serta menjaga
konsistensi pelaksanaannya.
Memadukan tujuan ekonomi,
sosial, lingkungan dan
budaya
AK-2: Memanfaatkan potensi ekonomi lokal untuk
kesejahteraan warganya dan meningkatkan daya
saing daerah
Partisipasi dan
Pemberdayaan Masyarakat
AK-3: Mendorong partisipasi masyarakat dalam
proses pembangunan kota dan mengutamakan
pemberdayaan masyarakat
Kerjasama dan Kemitraan
Antar Pelaku
AK-4: Meningkatkan kerjasama antar daerah dan
antar pelaku serta mengembangkan pola kemitraan
pemerintah, swasta dan masyarakat dalam
pembangunan kota
Meminimalkan Tapak
Ekologis dan Meningkatkan
Daya Dukung Lingkungan
AK-5: Meningkatkan kualitas lingkungan kota
dengan mempertimbangkan daya dukung dan
mengurangi tapak ekologis
Tata Pemerintahan Yang
Baik
AK-6: Mendorong penerapan tata pemerintahan
yang baik dalam pengelolaan perkotaan
(transparansi, akuntabilitas, efisien dan efektif)
Rasa Aman dan
Perlindungan Hukum serta
Hak Publik
AK-7: Meningkatkan keamanan dan ketertiban kota,
memberikan perlindungan hukum dan jaminan
terhadap hak publik
Pemanfaatan Teknologi
Ramah Lingkungan dan
Manajemen
AK-8: Mempromosikan pemanfaatan teknologi
ramah lingkungan dalam pembangunan kota yang
didukung sistem pengelolaan yang handalMewujudkan Kota Yang
Sehat
AK-9: Menyediakan pelayanan dasar yang
memadai dan mempromosikan pola kehidupan
masyarakat yang sehat
Keragaman Budaya dan
Pelestarian Warisan Budaya
AK-10: Mendorong tumbuh berkembangnya budaya
lokal dan menjaga kelestarian peninggalan budaya
serta memanfaatkannya secara produktif
Menciptakan Pemerataan AK-11: Mengurangi kesenjangan antar wilayah dan
-
8/16/2019 Eksum Arah Perkotaan
16/31
PT PROSPERA CONSULTING ENGINEERS
Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan 16
dan Mengurangi
Kesenjangan
antar masyarakat serta memeratakan akses
masyarakat dalam pembangunan kota
Kepemimpinan yang Kuat AK-12: Mendorong kepemimpinan yang visioner,
berpihak pada rakyat dan memiliki kapasitas
dalam mengelola kota secara baik dan konsisten
Produktivitas Ekonomi Lokal
dan Daya Saing
AK-13: Meningkatkan produktivitas ekonomi kota
didukung ketersediaan sarana dan prasarana
yang memadai dan sumber daya pendukung
ekonomi lainnya
Kemampuan Mengurangi
Resiko Bencana dan
Perubahan Iklim serta
Kapasitas Beradaptasi
AK-14: Mendorong upaya mitigasi dan
kesiapsiagaan terhadap bencana dan
meningkatkan kapasitas adaptasi kota dalam
menghadapi bencana dan perubahan iklim
B. Penjabaran Arah Kebijakan kedalam Strategi dan Indikator Keberhasilan
Untuk menguraikan lebij lanjut arah kebijakan diatas selanjutnya dirumuskan kedalam
strategi operasional untuk masing-masing kebijakan diatas.
Arah Kebijakan 1 (AK-1): Memastikan pembangunan kota didasarkan pada visi
dan arah pembangunan jangka panjang yang jelas dan terukur dan serta
menjaga konsistensi pelaksanaannya.
Strategi operasional yang dapat dilakukan antara lain melalui: (i) menyusun kebijakan
dan strategi pembangunan kota yang terpadu dan konsisten antar waktu, (ii)
menetapkan indicator kinerja pembangunan kota, (iii) menerapkan sistem monitoringdan evaluasi secara konsisten dan partisipatif.
Indikator Keberhasilan dapat diukur dari:
Kota-Kota memiliki rencana pengembangan kota jangka panjang dilengkapi
indicator kinerja yang jelas dan secara periodik dilakukan monitoring dan
evaluasi pencapaian kinerja pembangunan.
-
8/16/2019 Eksum Arah Perkotaan
17/31
PT PROSPERA CONSULTING ENGINEERS
Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan 17
Arah Kebijakan 2 (AK-2): Memanfaatkan potensi ekonomi lokal untuk
kesejahteraan warganya dan meningkatkan daya saing daerah
Strategi operasional yang dapat dilakukan antara lain melalui: (i) menyusun strategi
pengembangan ekonomi lokal, (ii) mengembangkan produk/komoditas unggulan dan
dukungan sumber daya, (iii) meningkatkan kapasitas kelembabagaan ekonomi.
Indikator Keberhasilan dapat diukur dari:
Kota-Kota memiliki strategi pengembangan ekonomi lokal didukung
kelembagaan ekonomi masyarakat yang kuat dan meningkatnya pendapatan
serta daya beli masyarakat kota.
Arah Kebijakan 3 (AK-3): Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses
pembangunan kota dan mengutamakan pemberdayaan masyarakat
Strategi operasional yang dapat dilakukan antara lain melalui: (i) peningkatan
efektivitas partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian pembangunan, (ii) peningkatan peran dan fungsi kelembagaan di
masyarakat, (iii) peningkatan kapasitas berbagai komponen dalam masyarakat.
Indikator Keberhasilan dapat diukur dari:
Kota-Kota memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dan proses
partisipasi masyarakat menjadi hal yang biasa serta masyarakat merupakan
subjek/pelaku utama dari pembangunan itu sendiri yang dapat menentukan
‘nasibnya’.
Arah Kebijakan 4 (AK-4): Meningkatkan kerjasama antar daerah dan antar pelaku
serta mengembangkan pola kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat
dalam pembangunan kota
Strategi operasional yang dapat dilakukan antara lain melalui: (i) pengembangan
kelembagaan kerjasama antar daerah untuk isu lintas wilayah, (ii) pengembangan pola
kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam proyek perkotaan, (iii)
pembentukan forum lintas pelaku dalam pembangunan kota untuk memfasilitasi
kerjasama.
Indikator Keberhasilan dapat diukur dari:
-
8/16/2019 Eksum Arah Perkotaan
18/31
PT PROSPERA CONSULTING ENGINEERS
Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan 18
Kota-Kota memiliki hubungan kerjasama antar daerah yang saling
menguntungkan (mutual benefit ) dikelola dalam suatu lembaga kerjasama
antara daerah serta meningkatkan pengelolaan proyek/kegiatan pembangunan
kota yang dilaksanakan melalui pola kemitraan.
Arah Kebijakan 5 (AK-5): Meningkatkan kualitas lingkungan kota dengan
mempertimbangkan daya dukung dan mengurangi tapak ekologis
Strategi operasional yang dapat dilakukan antara lain melalui: (i) pengelolaan
lingkungan perkotaan yang baik (good urban environmental management ), (ii)
penerapan mekanisme insentif dan disinsentif dalam pengelolaan lingkungan kota, (iii)
penerapan pola daur ulang (recycle) dalam semua aspek kehidupan, (iv) pelaksanaan
monitoring dan evaluasi yang konsisten.
Indikator Keberhasilan dapat diukur dari:
Kota-Kota memiliki kualitas lingkungan kota yang baik dimana tingkat polusi dan
pencemaran sangat rendah serta tumbuh dan berkembangnya berbagai inisiatif
yang baik (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam pengelolaan lingkungan
dan metabolisme sirkular dalam pemanfaatan sumberdaya alam.
Arah Kebijakan 6 (AK-6): Mendorong penerapan tata pemerintahan yang baik
dalam pengelolaan perkotaan (transparansi, akuntabilitas, efisien dan efektif)
Strategi operasional yang dapat dilakukan antara lain melalui: (i) penyampaian
informasi pembangunan kota secara transparan, (ii) pengelolaan keuangan daerah
yang akuntabel, (iii) penggunaan dana untuk penyelenggaraan birokrasi pemerintah
yang efisien, (iv) penerapan pola kerja yang berorientasi pada hasil yang optimal.
Indikator Keberhasilan dapat diukur dari:
Kota-Kota memberikan kemudahan akses masyarakat terhadap berbagai
informasi pembangunan secara transparan, pengelolaan keuangan kota dapat
dipertanggung jawabkan dan digunakan secara efisien sesuai standar
keuangan daerah yang berlaku serta pembangunan memberikan hasil nyata
yang efektif dan dinikmati masyarakat.
Arah Kebijakan 7 (AK-7): Meningkatkan keamanan dan ketertiban kota,
memberikan perlindungan hukum dan jaminan terhadap hak publik
-
8/16/2019 Eksum Arah Perkotaan
19/31
PT PROSPERA CONSULTING ENGINEERS
Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan 19
Strategi operasional yang dapat dilakukan antara lain melalui: (i) pencegahan terhadap
potensi ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban kota, (ii)
penanganan tindak kejahatan dan gangguan keamanan dengan memperhatikan hak
asasi manusia, (iii) pemberian jaminan hukum bagi masyarakat miskin kota terutama
dalam keamanan bermukim (secure tenure), (iv) penyediaan pelayanan perlindungan
hukum bagi masyarakat yang tidak mampu.
Indikator Keberhasilan dapat diukur dari:
Kota-Kota memiliki tingkat keamanan dan kenyamanan untuk dihuni,
meningkatnya perlindungan hukum bagi masyarakat miskin perkotaan dan
terbukanya akses pelayanan hukum bagi masyarakat.
Arah Kebijakan 8 (AK-8): Mempromosikan pemanfaatan teknologi ramah
lingkungan dalam pembangunan kota yang didukung sistem pengelolaan yang
handal
Strategi operasional yang dapat dilakukan antara lain melalui: (i) penerapan teknologi
ramah lingkungan dalam penyediaan infrastruktur kota dan lingkungan, (ii) diseminasi
dan kampanye pemanfaatan teknologi ramah lingkungan pada skala kota dan
komunitas, (iii) pengembangan penelitian dan pengembangan teknologi ramah
lingkungan, (iv) fasilitasi transfer/alih teknologi dan pengelolaannya.
Indikator Keberhasilan dapat diukur dari:
Kota-Kota memanfaatkan teknologi ramah lingkungan dalam penyediaan
sarana dan prasarana kota serta pelayanan dasar serta meningkatnya tingkat
pemahaman masyarakat akan pentingnya teknologi ramah lingkungan dan
diukung sistem pengelolaan yang baik.
Arah Kebijakan 9 (AK-9): Menyediakan pelayanan dasar yang memadai dan
mempromosikan pola kehidupan masyarakat yang sehat
Strategi operasional yang dapat dilakukan antara lain melalui: (i) penyediaan fasilitas,
sarana dan prasarana untuk pelayanan dasar secara memadai, (ii) diseminasi dan
kampanye pola hidup sehat, (iii) akses masyarakat miskin kota terhadap fasilitas
pelayanan dasar.
-
8/16/2019 Eksum Arah Perkotaan
20/31
PT PROSPERA CONSULTING ENGINEERS
Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan 20
Indikator Keberhasilan dapat diukur dari:
Kota-Kota memiliki tingkat kesehatan penduduk yang tinggi, persepsi dan
pandangan masyarakat tentang perilaku hidup sehat serta pelayanan dasar
yang inklusif bagi semua orang.
Arah Kebijakan 10 (AK-10): Mendorong tumbuh berkembangnya budaya lokal
dan menjaga kelestarian peninggalan budaya serta memanfaatkannya secara
produktif
Strategi operasional yang dapat dilakukan antara lain melalui: (i) inventarisasi dan
pembinaan budaya lokal, (ii) preservasi dan konservasi bangunan bersejarah, (iii)
pemanfaatan bangunan bersejarah sebagai asset ekonomi kreatif, (iv)
penyelenggaraan festival budaya dan kesenian.
Indikator Keberhasilan dapat diukur dari:
Kota-Kota memiliki jati diri dan identitas budaya yang khas serta mampu
menjaga kelestarian budaya dan mendapatkan manfaat ekonomi.
Arah Kebijakan 11 (AK-11): Mengurangi kesenjangan antar wilayah dan antar
masyarakat serta memeratakan akses masyarakat dalam pembangunan kota
Strategi operasional yang dapat dilakukan antara lain melalui: (i) membuka pusat-pusat
pertumbuhan di daerah yang belum berkembang/tertinggal didukung penyediaan
pelayanan dasar minimal, (ii) pengendalian terhadap kota-kota yang berkembang
pesat (metropolitan dan besar), (iii) pengembangan kota menengah dan kecil, (iv)
akses masyarakat terhadap ruang kota.
Indikator Keberhasilan dapat diukur dari:
Kota-Kota memiliki fungsi yang berjenjang dan tidak terlalu besar kesenjangan
antar kota pada tingkatannya, berfungsi sistem kota-kota secara nasional dan
regional dan tidak adanya kesenjangan masyarakat mengakses ruang kota.
Arah Kebijakan 12 (AK-12): Mendorong kepemimpinan yang visioner, berpihak
pada rakyat dan memiliki kapasitas dalam mengelola kota secara baik dan
konsisten
-
8/16/2019 Eksum Arah Perkotaan
21/31
PT PROSPERA CONSULTING ENGINEERS
Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan 21
Strategi operasional yang dapat dilakukan antara lain melalui: (i) penerjemahan visi
kedalam rencana program yang lebih konkrit, (ii) memastikan konsistensi antara
rencana dan pelaksanaan dengan sistem monitoring yang baik, (iii) melaksanakan
kebijakan pro-rakyat, (iv) melakukan terobosan dan inovasi.
Indikator Keberhasilan dapat diukur dari:
Kota-Kota memiliki pimpinan daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dengan visi
jauh kedepan, diwujudkan dalam pelaksanaan setiap tahun, lebih
mementingkan rakyat dan banyak melakukan terobosa.
Arah Kebijakan 13 (AK-13): Meningkatkan produktivitas ekonomi kota didukung
ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan sumber daya pendukung
ekonomi lainnya
Strategi operasional yang dapat dilakukan antara lain melalui: (i) penyediaan sarana
dan prasarana untuk meningkatkan daya tarik, (ii) promosi dan pengeloaan investasi
secara profesional, (iii) penyederhanaan mekanisme perijinan dan pelayanan usaha.
Indikator Keberhasilan dapat diukur dari:
Kota-Kota memiliki tingkat daya tarik investasi yang tinggi didukung sarana dan
prasarana memadai serta kemudahan perijinan.
Arah Kebijakan 14 (AK-14): Mendorong upaya mitigasi dan kesiapsiagaan
terhadap bencana dan meningkatkan kapasitas adaptasi kota dalam menghadapi
bencana dan perubahan iklim
Strategi operasional yang dapat dilakukan antara lain melalui: (i) peningkatan
kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana, (ii) penerapan upaya mitigasi
pengurangan resiko bencana dan perubahan iklim, (iii) penerapan upaya adaptasi
menghadapi dampak bencana dan perubahan iklim.
Indikator Keberhasilan dapat diukur dari:
Kota-Kota memiliki tingkat kesiapsiagaan yang baik dalam menghadapi
bencana, melakukan upaya mitigasi dan adaptasi terkait bencana dan
perubahan iklim.
-
8/16/2019 Eksum Arah Perkotaan
22/31
PT PROSPERA CONSULTING ENGINEERS
Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan 22
C. Pilihan Arah Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
Pilihan arah kebijakan dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan dapat dilihat
pada tabel berikut ini:
Cakupan Pilihan Arah Kebijakan
Peningkatan
kapasitas dan
Kesadaran
Mempromosikan penerapan sistem atau pendekatan holistik
dalam pembangunan infrastruktur.
Mempertimbangkan pengembangan dan penggunaan
rencana strategis nasional pembangunan infrastruktur
Menyebarluaskan informasi tentang pentingnya dan praktek-
praktek yang baik tentang eco-efisiensi dalam infrastruktur
pembangunan
Membangun jaringan untuk peningkatan kapasitas bagi
pencapaian pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Membuat petunjuk umum untuk mencapai pembangunan
infrastruktur yang eco-efisien.
Sektor-sektorinfrastruktur yang
spesifik
Mengusulkan metodelogi yang bertujuan untuk memperbaikiinfrastruktur yang eco-efisien.
Membangun infrastruktur yang eco-efisien berdasarkan
kondisi ekonomi, fisik/topografi dan demografi.
Mengintegrasikan sector-sektor pembangunan seperti
transportasi dan system tata guna lahan.
Memperbaiki kualiats pelayanan infrastruktur
Memperbaiki implementasi, pengawasan dan evaluasi
proyek infrastruktur
Meningkatkan penggunaan transportasi public dan
menurunkan penggunaan kendaraan dalam upaya untuk
mengurangi konsumsi terhadap bahan bakar dan energi.
Mengembangkan metodelogi untuk mengestimasi
kemacetan, lingkungan dan ongkos sosial.
Pemerintah dan pembuat kebijakan melihat daerah dalam
-
8/16/2019 Eksum Arah Perkotaan
23/31
PT PROSPERA CONSULTING ENGINEERS
Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan 23
Partisipasi
Masyarakat dan
Pendanaan
hubungan dengan stakeholder lain untuk mencapai
berkelanjutan pembangunan infrastruktur.
Mengintegrasikan pengembangan kapasitas dan dukungan
teknis kegiatan untuk meningkatkan kemitraan antara sektor
dan stakeholder.
Melibatkan masyarakat sipil dan LSM dalam merumuskan
kebijakan pemerintah dan implementasinya.
Melakukan kampanye pendidikan dan peningkatan
kesadaran masyarakat untuk menadaptasi praktek-praktek
pembangunan berkelanjutan.
Mempromosikan dialog dan kesepakatan bersama diantara
stakeholder
Memperbaiki kemampuan menejemen lingkungan pada
pelaku local
Pemerintah siap secara bertahap mengalihkan peran
mereka dari pemodal utama dan operator menjadi
pengawas dan regulator
Menggalakkan pengembangan teknologi ramah lingkungan
dan industri lingkungan.
D. Arah Kebijakan Berdasarkan Rencana Struktur Wilayah Nasional
Arah Kebijakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Berdasarkan Rencana
Struktur Wilayah Nasional
Berdasarkan kriteria penetapan kawasan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Bab 5,
maka pola pengelolaan PKN meliputi beberapa hal yaitu:
a. pengembangan fasilitas pendukung kegiatan pelayanan sosial ekonomi berskala
internasional, nasional, dan antar-propinsi; (jasa perbankan, pusat perbelanjaan,
bursa saham, asuransi, ruang perkantoran, convention center, exhibition center ,
pendidikan, rumah sakit)
b. penyediaan prasarana dan sarana transportasi yang berstandar internasional
maupun nasional yang mampu melayani kegiatan ekspor-impor dan pergerakan
antar-propinsi; (jaringan jalan, terminal reg tipe A, stasiun KA, pelabuhan int hub,
int dan/atau nas, bandara pusat penyebaran primer dan sekunder, jaringan jalur
KA)
-
8/16/2019 Eksum Arah Perkotaan
24/31
PT PROSPERA CONSULTING ENGINEERS
Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan 24
c. mengembangkan jaringan telekomunikasi berbasis teknologi tinggi, jaringan
prasarana sumber daya air, dan jaringan transmisi tenaga listrik untuk mendukung
fungsi pelayanan kawasan perkotaan yang berskala internasional, nasional, dan
antar-propinsi;
d. mengembangkan pusat jasa pemerintahan berskala internasional dan nasional
beserta fasilitas pendukungnya.
Berdasarkan kriteria dan pola pengembangan kawasan tersebut maka arah kebijakan
pembangunan kawasan pusat kegiatan nasional yang berkelanjutan adalah sebagai
berikut:
1. Memastikan pembangunan kawasan tersebut didasarkan pada visi dan arah
pembangunan jangka panjang yang jelas dan terukur dan serta menjaga
konsistensi pelaksanaannya.
2. Meningkatkan kerjasama baik antar negara maupun antar daerah. Serta
mengembangkan pola kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam
pembangunan kota.
3. Mendorong penerapan tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan perkotaan
(transparansi, akuntabilitas, efisien dan efektif) untuk mendorong investasi dan
menjamin para pelaku pembangunan memiliki akses yang mudah dalam
menjalankan usahanya.
4. Meningkatkan keamanan dan ketertiban kota, memberikan perlindungan hukum
dan jaminan terhadap hak publik. Kawasan perlu melakukan pencegahan terhadap
potensi ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban kota namun
tetap menjamin hukum dan hak asasi manusia.
5. Mempromosikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan
kota yang didukung sistem pengelolaan yang handal. Penerapan kebijakan ini akan
menjamin terciptanya kawasan nasional yang berkelanjutan.
Arah Kebijakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Berdasarkan Rencana
Struktur Wilayah Nasional
Pola pengelolaan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi:
a. pengembangan fasilitas pelayanan untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi
berskala propinsi;
-
8/16/2019 Eksum Arah Perkotaan
25/31
PT PROSPERA CONSULTING ENGINEERS
Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan 25
b. penyediaan prasarana dan sarana transportasi yang melayani propinsi dan
mendukung kegiatan ekspor-impor; (jaringan jalan, terminal reg tipe B, stasiun KA,
dermaga penyeberangan, bandara pusat penyebaran tersier, jaringan jalur KA)
c. pengembangkan jaringan telekomunikasi, jaringan prasarana sumber daya air, dan
jaringan transmisi tenaga listrik yang mendukung fungsi pelayanan kawasan
perkotaan yang berskala propinsi;
d. pengembangkan pusat jasa pemerintahan berskala propinsi beserta fasilitas
pendukungnya.
Berdasarkan kriteria dalam bab 5 dan pola kegiatan tersebut diatas maka arahan
kebijakan kawasan ini adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas lingkungan kota dengan mempertimbangkan daya dukung
dan mengurangi tapak ekologis.
2. Meningkatkan keamanan dan ketertiban kota, memberikan perlindungan hukum
dan jaminan terhadap hak publik.
3. Mempromosikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan
kota yang didukung sistem pengelolaan yang handal.
4. Mengurangi kesenjangan antar wilayah dan antar masyarakat serta memeratakan
akses masyarakat dalam pembangunan kota.
Arah Kebijakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Berdasarkan Rencana Struktur
Wilayah Nasional
Pola pengelolaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah sebagai berikut :
a. Pengelolaan ruang perkotaan dilakukan secara terpadu dan komprehensif
berdasarkan jumlah penduduk dan dengan pengaturan Zoning Regulation.
b. Pembangunan jaringan infrastruktur dan prasarana perkotaan
c. Mendorong dukungan atau peranserta masyarakat untuk pembangunan
infastruktur dan sentra produksi.
Berdasarkan kriteria dan pola pengelolaan pusta kegiatan tersebut maka arahan
kebijakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah sebagai berikut:
1. Memanfaatkan potensi ekonomi lokal untuk kesejahteraan warganya dan
meningkatkan daya saing daerah
2. Menyediakan pelayanan dasar yang memadai dan mempromosikan pola
kehidupan masyarakat yang sehat.
-
8/16/2019 Eksum Arah Perkotaan
26/31
PT PROSPERA CONSULTING ENGINEERS
Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan 26
3. Mendorong tumbuh berkembangnya budaya lokal dan menjaga kelestarian
peninggalan budaya serta memanfaatkannya secara produktif.
4. Mendorong kepemimpinan yang visioner, berpihak pada rakyat dan memiliki
kapasitas dalam mengelola kota secara baik dan konsisten
5. Mendorong upaya mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan
meningkatkan kapasitas adaptasi kota dalam menghadapi bencana dan perubahan
iklim.
Arah Kebijakan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Berdasarkan
Rencana Struktur Wilayah Nasional
Pola pengelolaan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) meliputi:
a. pengembangan fasilitas pelayanan keimigrasian, kepabean, karantina, dan
keamanan;
b. mendorong pengembangan wilayah di sekitarnya agar tingkat perkembangannya
setara dengan tingkat perkembangan wilayah negara tetangga;
c. mendorong pengembangan wilayah sekitarnya agar tercipta keserasian antara
kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan dengan memperhatikan
kelestarian lingkungan hidup;
d. mendorong kerja sama saling menguntungkan dengan negara tetangga dengan
melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha.
Berdasarkan pola pengelolaan tersebut maka arah kebijakan Pusat Kegiatan Strategis
Nasional (PKSN) adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kerjasama antar daerah dan antar pelaku serta mengembangkan
pola kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan kota.
2. Mengurangi kesenjangan antar wilayah dan antar masyarakat serta memeratakan
akses masyarakat dalam pembangunan kota
-
8/16/2019 Eksum Arah Perkotaan
27/31
PT PROSPERA CONSULTING ENGINEERS
Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan 27
E. Arah Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
Cakupan Pilihan Arah Kebijakan
Peningkatan
kapasitas dan
Kesadaran
Mempromosikan penerapan sistem atau pendekatan holistik
dalam pembangunan infrastruktur.
Mempertimbangkan pengembangan dan penggunaan
rencana strategis nasional pembangunan infrastruktur
Menyebarluaskan informasi tentang pentingnya dan praktek-
praktek yang baik tentang eco-efisiensi dalam infrastruktur
pembangunan
Membangun jaringan untuk peningkatan kapasitas bagi
pencapaian pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Membuat petunjuk umum untuk mencapai pembangunan
infrastruktur yang eco-efisien.
Sektor-sektor
infrastruktur yangspesifik
Mengusulkan metodelogi yang bertujuan untuk memperbaiki
infrastruktur yang eco-efisien. Membangun infrastruktur yang eco-efisien berdasarkan
kondisi ekonomi, fisik/topografi dan demografi.
Mengintegrasikan sector-sektor pembangunan seperti
transportasi dan system tata guna lahan.
Memperbaiki kualiats pelayanan infrastruktur
Memperbaiki implementasi, pengawasan dan evaluasi
proyek infrastruktur
Meningkatkan penggunaan transportasi public dan
menurunkan penggunaan kendaraan dalam upaya untuk
mengurangi konsumsi terhadap bahan bakar dan energi.
Mengembangkan metodelogi untuk mengestimasi
kemacetan, lingkungan dan ongkos sosial.
Pemerintah dan pembuat kebijakan melihat daerah dalam
hubungan dengan stakeholder lain untuk mencapai
-
8/16/2019 Eksum Arah Perkotaan
28/31
PT PROSPERA CONSULTING ENGINEERS
Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan 28
Partisipasi
Masyarakat dan
Pendanaan
berkelanjutan pembangunan infrastruktur.
Mengintegrasikan pengembangan kapasitas dan dukungan
teknis kegiatan untuk meningkatkan kemitraan antara sektor
dan stakeholder.
Melibatkan masyarakat sipil dan LSM dalam merumuskan
kebijakan pemerintah dan implementasinya.
Melakukan kampanye pendidikan dan peningkatan
kesadaran masyarakat untuk menadaptasi praktek-praktek
pembangunan berkelanjutan.
Mempromosikan dialog dan kesepakatan bersama diantara
stakeholder
Memperbaiki kemampuan menejemen lingkungan pada
pelaku local
Pemerintah siap secara bertahap mengalihkan peran
mereka dari pemodal utama dan operator menjadi
pengawas dan regulator
Menggalakkan pengembangan teknologi ramah lingkungan
dan industri lingkungan.
VIII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
a. Kesimpulan
Perkembangan kawasan perkotaan yang tidak diimbangi penyediaan sarana,
prasarana dan pelayanan memadai telah menimbulkan berbagai persoalan sosial-
ekonomi-lingkungan dan bahkan dapat mengancam keberlanjutan kota di masa depan.
Untuk itu diperlukan penerapan konsep pembangunan perkotaan yang berkelanjutan
yang mengutamakan peningkatan kualitas hidup di perkotaan, mencakup komponen
lingkungan, budaya, politik, institusi, sosial, dan ekonomi, tanpa membebani generasi
mendatang karena menipisnya sumber daya alam dan modal.
Berbagai upaya dan rencana tindak sudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak untuk
mewujudkan konsep pembangunan kota yang berkelanjutan. Salah satunya adalah
bagaimana meningkatkan pemahaman dan penguatan kapasitas pemerintah kota
untuk mengembangkan aksi-aksi nyata pembangunan kota berkelanjutan. Upaya
-
8/16/2019 Eksum Arah Perkotaan
29/31
PT PROSPERA CONSULTING ENGINEERS
Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan 29
mewujudkan konsep pembangunan kota berkelanjutan juga harus didukung oleh
adanya kebijakan dan strategi pengembangan kota yang jelas, terarah dan terukur.
Arah kebijakan pembangunan kota berkelanjutan yang dirumuskan dalam pekerjaan ini
merupakan prinsip dan strategi yang perlu diperhatikan bagi kota-kota dalam upaya
mewujudkan keberlanjutan pembangunan kota-nya. Selain itu, arah kebijakan yang
disusun dapat menjadi acuan bagi pemerintah kota dalam merumuskan lebih lanjut
kebijakan dan strategi pembangunan kota yang berkelanjutan sesuai dengan kondisi
dan karakteristik permasalahan yang dihadapinya.
b. Rekomendasi
Pemetaan Isu dan Permasalahan Pembangunan Kota Berkelanjutan untuk
masing-masing tipologi kota
Dalam upaya mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan dibutuhkan
pemahaman menyeluruh mengenai kondisi kota-kota di Indonesia, isu dan
permasalahan yang dihadapi serta sampai sejauhmana kota-kota tersebut sudah
berupaya untuk mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan. Pemahaman
terhadap isu dan permasalahan kota berkelanjutan dapat dirinci menurut besaran
dan/atau tipologi kota.
Untuk itu diperlukan suatu kajian yang lebih mendetail untukk memahami kondisi
dan perkembangan kota-kota di Indonesia dalam upaya mewujudkan
pembangunan kota berkelanjutan.
Penjabaran Prinsip-Prinsip dan Arah Kebijakan Pengembangan Kota
Berkelanjutan (dengan mengambil kasus masing-masing besaran/tipologi
kota)
Prinsip-prinsip dan arah kebijakan pembangunan kota berkelanjutan yang telah
dirumuskan dalam pekerjaan masih bersifat umum dan dapat dijadikan acuan
dalam menyusun dan merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan kota
berkelanjutan di masing-masing tipologi kota.
Untuk mengetahui efektivitas dari prinsip dan arah kebijakan yang telah
dirumuskan dibutuhkan langkah penerapan atau uji-coba dilapangan dengan
mengambil kasus beberapa kota sesuai dengan tipologinya.
-
8/16/2019 Eksum Arah Perkotaan
30/31
PT PROSPERA CONSULTING ENGINEERS
Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan 30
-
8/16/2019 Eksum Arah Perkotaan
31/31
PT PROSPERA CONSULTING ENGINEERS
R R R IIINNNGGGK K K AAASSSAAANNN EEEK K K SSSEEEK K K UUUTTTIIIFFF
Penyusunan rah Kebijakan
Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan