Download - Dokumen Rencana Aksi TA 2015
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah
mencurahkan Rahmat dan Nikmat-Nya, Rencana Aksi Kinerja Tahun 2015
Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
Rencana Aksi Kinerja ini dibuat sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.
Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015
merupakan informasi indikator dan target kinerja dalam pencapaian visi, misi
dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Provinsi Lampung Tahun 2015
berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019. Rencana Aksi Kinerja
selain untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015 juga dapat menjadi
acuan dalam pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015.
Semoga Rencana Aksi Kinerja ini dapat bermanfaat dan dipedomani
sebagai tolak ukur pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun
2015 dan dimasa yang akan datang.
KEPALA BAPPEDA,
Ir. Taufik Hidayat, MM., MEP Pembina Utama Madya
NIP. 19601009 198603 1 011
Halaman
KATA PENGANTAR ....................................................................................................................... i
DAFTAR ISI ......................................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang ................................................................................................... 1
B. Dasar Hukum ....................................................................................................... 2
C. Maksud dan Tujuan........................................................................................... 2
D. Ruang Lingkup...................................................................................................... 3
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH 4
A. Kondisi Geografi................................................................................................ 4
B. Kondisi Demografi ........................................................................................... 8
C. Kondisi Ekonomi.............................................................................................. 10
BAB III RENCANA AKSI TAHUN 2015 38
A. Visi dan Misi ........................................................................................................ 14
B. Kebijakan Pengembangangan Wilayah ....................... ............................ 17
C. Kebijakan Pengelolaan Keungan Daerah .............................................. 18
D. Program Prioritas Daerah ............................................................................... 20
E. Target Indikator Sasaran ............................................................................... 24
F. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2015 ............................................................ 32
BAB IV PENUTUP 43
LAMPIRAN
DAFTAR ISI
R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 1
A. Latar Belakang
Proses perencanaan pembangunan mutlak diperlukan sebagai salah satu
upaya menata daerah secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk itu pemerintah juga telah mengatur tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional melalui Undang-undang Nomor 25 tahun 2004. Dalam
perencanaan pembangunan, pemerintah daerah harus mampu menjamin bahwa
kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran. Dalam
proses pembangunan, pemerintah sebagai induk dalam roda pemerintahan secara
nasional membuat pedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
periode 20 tahun yang merupakan pedoman capaian pembangungan yang
disepakati oleh legislatif dan eksekutif serta seluruh stakholder yang terlibat pada
skala nasional. Selanjutnya RPJP tersebut dijabarkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menjadi pedoman
pemerintah daerah untuk mendukung RPJMN tersebut dalam wadah RPJP dan
RPJMD Provinsi, Kabupaten dan Kota sampai pada perencanaan satuan kerja
perangkat daerah untuk mengaplikasikan visi dan misi rencana pembangunan
daerah.
Dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan
daerah yang ditetapkan melalui RPJMD Provinsi Lampung, maka perlu adanya
konsistensi Program antara Program RPJMD dengan RKPD. Untuk memastikan
konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan dan Tolak ukur Capaian
Indikator Sasaran Pemerintah Daerah, maka sesuai dengan Pedoman Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 dan
Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, perlu disusun Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Provinsi
Lampung Tahun 2015.
BAB I
PENDAHULUAN
R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 2
B. Dasar Hukum
Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Provinsi Lampung Tahun 2015
merupakan implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai
berikut:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Reviu atas Laporan Kinerja
C. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung
Tahun 2015 adalah sebagai bentuk akuntabilitas Penyelenggaraan pemerintahan
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 dan Tolak Ukur pencapaian target
Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2015.
Tujuan penyusunan Rencana Aksi Kinerja Provinsi Lampung Tahun
Anggaran 2015 antara lain :
1. Menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 3
2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas target kerja yang telah
dibuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun
2015-2019 dan telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2015;
3. Sebagai upaya percepatan bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk
meningkatkan kinerja capaian sasaran yang diamanatkan dalam RPJMD
2015-2019.
D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung meliputi
sasaran strategis, indikator target kinerja tahun 2015 sebagaimana yang
tercantum dalam Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah (RPJMD) tahun
2015-2019 serta rencana aksi atas kinerja sasaran tahun 2015.
R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 4
A. KONDISI GEOGRAFI 1. GEOGRAFI
Daerah Provinsi Lampung meliputi areal seluas 3.528.835 ha termasuk pulau
– pulau yang terletak pada bagian sebelah paling ujung tenggara pulau Sumatra, dan
dibatasi oleh :
a. Provinsi Sumatra Selatan dan Bengkulu, di sebelah Utara .
b. Selat Sunda disebelah Selatan.
c. Laut Jawa disebelah timur.
d. Samudera Hindia disebelah Barat.
Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung, yang merupakan
gabungan kota kembar Tanjung Karang dan Telukbetung memiliki wilayah yang
relatif luas, dan menyimpan potensi kelautan. Pelabuhan utamanya bernama
Panjang dan Bakauheni serta pelabuhan nelayan seperti pasar ikan (telukbetung),
Tarahan, Kalianda di Teluk Lampung. Sedangkan di Teluk Semangka adalah Kota
Agung, dan di Laut Jawa terdapat pula pelabuhan nelayan seperti Labuan Maringgai
dan Ketapang. Disamping itu, kota Menggala juga dapat dikunjungi kapal–kapal
nelayan dengan menyusuri sungai Way Tulang Bawang, adapun di Samudra Hindia
terdapat Pelabuhan Krui. Lapangan terbang utamanya adalah “Raden Inten II”, yaitu
nama baru dari “Branti” 28 km dari ibukota melalui jalan negara menuju Kotabumi,
dan lapangan terbang AURI terdapat di Menggala bernama Astra Ksetra.
Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada Kedudukan :
Timur – Barat berada antara : 103° 40’ – 105° 50’ Bujur Timur
Utara – Selatan berada antara : 6° 45’- 3° 45’ Lintang Selatan
BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH
R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 5
2. TOPOGRAFI
Secara topografi daerah Lampung dapat dibagi 5 (lima) unit Topogafi antara
lain sebagai berikut:
- Daerah topografis berbukit sampai bergunung.
- Daerah topografis berombak sampai bergelombang.
- Daerah dataran alluvial.
- Daerah dataran rawa pasang surut.
- Daerah river Basin.
Daerah topografis berbukit sampai bergunung :
Lereng – lareng yang curam atau terjal dengan kemiringan 25 %, dan
ketinggian rata – rata 300 m diatas permukan laut. Daerah ini meliputi Bukit Barisan
dengan puncak tonjolan – tonjolanya berada pada Gunung Tanggamus, Gunung
Pesawaran, dan Gunung Rajabasa. Yang terakhir ini berlokasi di Kalinda dengan
ketinggian rata – rata 1.500 m. Puncak – puncak lainnya adalah Bukit Pugung, Bukit
Pesagi, Sekincau yang terdapat di bagian Utara. Daerah tersebut umumnya ditutupi
oleh vegetasi hutan primer atau sekunder.
Daerah topogarafis berombak sampai bergelombang:
Ciri – ciri khusus daerah ini adalah terdapatnya bukit – bukit sempit,
kemiringannya antara 8 % sampai 15 % dan ketinggian antara 300 m sampai 500
m dari permukaan laut. Daerah ini membatasi daerah pegunungan dengan dataran
alluvial, vegetasi yang terdapat di daerah ini adalah tanaman–tanaman perkebunan
: Kopi, cengkeh, lada dan tanaman pertanian perladangan seperti : Padi, jagung, dan
sayuran. Daerah tersebut meliputi daerah–daerah : Kedaton di daerah kota Bandar
Lampung, Gedong Tataan di Kabupaten Lampung Selatan, Sukoharjo dan pulau
Panggung di Kabupaten Tanggamus serta Kalirejo dan Bangun Rejo di Wilayah
Kabupaten Lampung Tengah.
Daerah dataran Alluvial :
Daerah ini sangat luas meliputi Lampung Tengah sampai mendekati pantai
sebelah Timur, yang merupakan bagian hilir (down streeam) dari sungai–sungai
yang besar seperti Way Sekampung, Way Tulang Bawang, dan Way Mesuji.
Ketinggian daerah ini berkisar antara 25 m sampai 75 m, dengan kemiringan 0%
R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 6
sampai 3% . Pada bagian pantai Sebelah Barat dataran Alluvial menyempit dan
memanjang menurut arah Bukit Barisan.
Daerah dataran Rawa Pasang Surut :
Disepanjang pantai timur adalah merupakan daerah rawa pasang surut
dengan ketinggian ½ m sampai 1 m, pengendapan air menurut naiknya pasang air
laut.
Daerah River Basin:
Daerah Lampung terdapat 5 (lima) River Basin yang utama :
- River Basin tulang bawang.
- River Basin seputih.
- River Basin sekampung.
- River Basin semangka.
- River Basin jepara.
3. GEOLOGI
Punggung sebelah Barat Lampung adalah bagian dari Bukit Barisan yang
merupakan geantiklinal dengan sinklinal yang terdapat disebelah timurnya.
Punggung pegunungan dari zaman kapur (creteccus) ini mengalami dekormas pada
tertier terjadinya gejala-gejala patahan (gaya vertikal) sehingga terjadi fenomena
geologi seperti patahan semangka yang panjang menyusuri Way Semangka dan
Teluk Semangka, gunung–gunung api yang berbentuk opal tanggamus, Rindingan,
Rebang dan lain-lain sekitarnya. Depresi Tektonik seperti lembah Suoh, Gedung
Surian dan way Lima yang ditutupi oleh sedimen–sedimen vulkanis dari celah
fisuves errupion. Pada bagian utara lapisan sedimen ini mengalamin peliputan di
zaman Peistosin Tua yang menghasilkan Lapisan/membawa minyak bumi didalam
4 (empat) seri Lapisan Palembang.
Lapisan Sedimen disebelah Timur ini umumnya tertutup pula oleh endapan
tufa massam bagian hasil dari debu gunung api di Bukit Barisan (zaman peitosin)
yang membentuk dataran Peneplain dibagian Timur Lampung. Lapisan Palembang
yang terdapat di daerah Lampung yakni di daerah Menggala, Kotabumi dan
Sukadana Yang ditandai dengan singkapan endapan tuffa massam Lapisan
Palembang adalah pengantar dari endapan minyak bumi.
R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 7
Sukadana Bosalt yang merupakan “Plateau” diiringi dengan instruksi desit
yang terjadi pada zaman Holassin. Singkapan “plateau” ini tidak merata, sebagian
ditutupi oleh Endapan alluvin seperti pasir Vulkanis, yang berasal dari debu–debu
gunung berapi. Data tentang endapan mineral di daerah Lampung belum banyak
ditemukan sehinga potensi dari endapan bahan tambang ini tidak/belum banyak
diketahui. Dari literatur dan peta Geologi Daerah lampung dapat diinventaris
adanya bahan–bahan tambang (endapan mineral) diantaranya:
- Minyak Bumi.
- Uranium.
- Batubara muda (brown coal).
- Mineral Besi.
- Emas dan Perak.
- Marmer.
- Sumber air panas dan gas bumi.
4. KLIMATOLOGI
a. Arus angin
Lampung terletak dibawah katulistiwa 5O lintang selatan beriklim tropis
hummid dengan angin laut lembah yang bertiup dari samudra hindia dengan dua
musim angin setiap tahunnya.
Dua musim yang dimaksud adalah :
a) Nopember s.d. Maret angin bertiup dari arah barat dan barat laut.
b) Juli s.d. Agustus angin bertiup dari arah timur dan tenggara. Kecepatan angin
rata- rata 2 hingga 3 knot.
b. Temperatur
Rata-rata suhu minimum di Provinsi Lampung antara 21,3 0C pada bulan
Agustus 2008 hingga 23,7 0C pada bulan April. Sedangkan rata-rata suhu
maksimum berkisar antara 31,5 0C hingga 34,0 0C.
c. Kelembaban Udara
Dari stasiun meteorologi Raden Inten II Bandar Lampung, rata-rata
kelembaban udara disekitar 69%-81%, dan ternyata kelembaban udara tertinggi
pada bulan Juni 2008.
R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 8
B. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFI
1. ADMINISTRASI PEMERINTAH
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1964, yang kemudian
menjadi Undang–Undang Nomor 14 tahun 1964 Keresidenan Lampung
ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan ibukota Tanjungkarang-
Telukbetung pada tanggal 18 Maret 1964. Selanjutnya berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 24 tahun 1983 ibukota Tanjungkarang – Telukbetung diganti
namanya menjadi kotamadya BandarLampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983.
Secara administratif Provinsi Lampung dibagi dalam 15 (lima belas)
Kabupaten/kota , dengan luas masing-masing Kab/kota sbb:
Tabel 3. Luas wilayah Kabupaten/kota se provinsi Lampung
No. Kab/Kota Ibu Kota Luas Wilayah
Ha2 1. Lampung Selatan Kalianda 331.904 2. Lampung Tengah Gunung Sugih 380.268
3. Lampung Utara Kotabumi 272.587 4. Lampung Barat Liwa 214.278 5. Pesisir Barat Krui 290.723 6. Tulang Bawang Menggala 319.632 7. Tanggamus Kota Agung 302.064 8. Lampung Timur Sukadana 532.503 9. Way Kanan Blambangan Umpu 392.163
10. Bandar Lampung Bandar Lampung 19.296 11. Metro Metro 6.179 12. Pesawaran Gedong Tataan 224.351 13. Pringsewu Pringsewu 62.500 14. Mesuji Mesuji 218.400 15. Tulang Bawang
Barat Panaragan Jaya 120.100
Jumlah 3.528.835
Sumber : Lampung Dalam Angka tahun 2015
2. PENDUDUK
Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010, penduduk Provinsi Lampung
berjumlah 7.596.115 jiwa. Bila dibandingkan dengan data hasil sensus 2000 yang
tercatat sebesar 6.730.751 jiwa, maka dalam kurun waktu 2000-2010 jumlah
penduduk Provinsi Lampung bertambah sebesar 13,42 persen dengan laju
pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,24 persen. Jumlah Penduduk tersebut
R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 9
meningkat kembali menjadi 8.026.191 jiwa tahun 2014. Dilihat dari distribusi antar
Kabupaten/Kota, tiga Kabupaten yang wilayahnya saling berdampingan yaitu
Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung
Selatan tercatat sebagai daerah dengan penduduk terbanyak yang masing-masing
berjumlah 1 227 185 orang, 998 720 orang, dan 961 897 orang. Ini berarti hampir
40% dari total penduduk Provinsi Lampung bermukim di tiga kabupaten tersebut.
Sebaran penduduk di Provinsi Lampung per Kabupaten/Kota adalah sebagai
berikut:
Tabel 2. 1
Sebaran Penduduk di Provinsi Lampung per Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014
01 Lampung Barat 278 189 281 409 284 492 287 588 290 388
02 Tanggamus 538 418 545 909 553 165 560 322 567 172
03 Lampung Selatan 915 463 927 629 939 390 950 844 961 897
04 Lampung Timur 954 694 966 313 977 537 988 277 998 720
05 Lampung Tengah 1 174 534 1 188 316 1 201 689 1 214 720 1 227 185
06 Lampung Utara 585 973 590 596 594 881 598 924 602 727
07 Way Kanan 407 525 412 897 418 121 423 195 428 097
08 Tulang Bawang 399 291 405 574 411 705 417 782 423 710
09 Pesawaran 400 208 405 711 411 077 416 372 421 497
10 Pringsewu 366 615 370 886 375 098 379 190 383 101
11 Mesuji 188 030 189 673 191 314 192 759 194 282
12 Tulang Bawang
Barat 251 489 254 278 257 136 259 674 262 316
13 Pesisir Barat 142 228 143 815 145 411 146 929 148 412
14 Bandar Lampung 885 363 904 322 923 175 942 039 960 695
15 Metro 145 985 148 586 151 117 153 517 155 992
Lampung 7 634 005 7 735 914
7 835
308
7 932
132
8 026
191
Sumber : BPS Provinsi Lampung
R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 10
3. KONDISI EKONOMI
1. Produk Domestik Regional Bruto
Perekonomian Provinsi Lampung secara umum terus bergerak ke arah
peningkatan. Pada tahun 2014, perekonomian Provinsi Lampung yang diukur
berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga
berlaku mencapai Rp. 231,008 triliun atau meningkat sebesar Rp. 26,608
Triliun dari PDRB tahun 2013 yang sebesar Rp. 204,40 Triliun. Sedangkan
berdasarkan harga konstan Tahun 2010, PDRB Provinsi Lampung meningkat
dari Rp. 180,636 Triliun menjadi Rp. 189,809 Triliun. Peningkatan ini terjadi
pada seluruh lapangan usaha seperti Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 2,019 triliun dari tahun 2014 yang
sebesar Rp. 59,636 triliun. Struktur perekonomian Provinsi Lampung
menurut lapangan usaha tahun 2014 didominasi oleh tiga lapangan usaha
utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (32,69 persen); Industri
Pengolahan (18,03 persen); dan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi
Mobil-Sepeda Motor (11,01 persen).
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)Provinsi Lampung atas dasar
harga berlaku triwulan I-2015 mencapai Rp. 60,923 triliun meningkat jika
dibandingkan triwulan I-2104 yang sebesar Rp. 56,115 triliun. Sedangkan atas
dasar harga konstan 2010, PDRB Provinsi Lampung triwulan I-2015 mencapai
Rp. 48,616 triliun mengalami peningkatan dibanding triwulan I-2014 yang
sebesar Rp. 46,340 triliun. Struktur perekonomian Provinsi Lampung
menurut lapangan usaha pada Triwulan I-2015 masih didominasi oleh tiga
lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (35,13
persen); Industri Pengolahan (18,29 persen); dan Perdagangan Besar-Eceran
dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (10,37 persen).
Peningkatan nilai PDRB Provinsi Lampung ini diikuti pula dengan
peningkatan PDRB perkapita. Meskipun nilai PDRB per kapita belum mampu
menunjukkan peningkatan yang sebenarnya dari daya beli masyarakat, PDRB
per kapita menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum.
Semakin tinggi rata-rata PDRB per kapita suatu wilayah, semakin tinggi pula
tingkat kesejahteraan masyarakatnya. PDRB per kapita Provinsi Lampung
tahun 2014 mencapai Rp 28,78 juta, meningkat dibandingkan tahun 2013
yang sebesar Rp. 25,77 juta.
R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 11
2. Pertumbuhan Ekonomi
Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang bisa
menggambarkan perkembangan kinerja ekonomi suatu daerah selama
periode waktu tertentu. Angka ini menunjukkan laju capaian nilai tambah riil
daerah yang menggambarkan kemajuan perekonomian yang dihasilkan. Di
tengah tren penurunan pertumbuhan ekonomi global, nasional, ekonomi
Provinsi Lampung tahun 2014 tumbuh sebesar 5,08 persen, lebih tinggi dari
petumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,02 persen dan rata-rata
pertumbuhan wilayah Sumatera yang sebesar 4,66 persen.
Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Jasa Pendidikan
merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar
11,07 persen, diikuti oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 8,84 persen,
dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,78 persen. Dari sisi pengeluaran
pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi
Lembaga Non Profit sebesar 6,57 persen.
Perekonomian Provinsi Lampung Triwulan I-2015 dibandingkan
Triwulan I-2014 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,91 persen. Pertumbuhan terjadi
pada seluruh lapangan usaha. Jasa Transportasi dan Pergudangan
merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar
16,01 persen, diikuti oleh Jasa Pendidikan sebesar 12,38 persen, dan
Informasi dan Komunikasi sebesar 12,18 persen. Laju Pertumbuhan sektor
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,84 persen. Sektor Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan memberikan sumbangan 0,66 % dari total
pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung Triwulan I.
Jika dibandingkan triwulan IV-2014, pertumbuhan ekonomi Provinsi
Lampung triwulan I-2015 (q-to-q) sebesar 6,79 persen. Pertumbuhan ini
merupakan pertumbuhan tertinggi provinsi se-wilayah Sumatera yang
tumbuh rata-rata sebesar 0,03 persen. Laju Pertumbuhan sektor Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan triwulan I-2015 terhadap Triwulan IV Tahun
2014 sebesar 38,74 persen.
3. Ekspor-Impor
Pada triwulan III-2014, ekspor dan impor di wilayah Lampung tumbuh
cukup tinggi yaitu sebesar 34,8 persen (yoy) meningkat dibandingkan
dengan triwulan II-2014 yang tumbuh 12,9 persen (yoy). Sejalan dengan
ekspor, impor juga mengalami pertumbuhan dari triwulan sebelumnya yang
R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 12
tumbuh sebesar 29,4 persen menjadi 49,1 persen. Secara total, ekspor
Provinsi Lampung tahun 2014 US$ 3.895,78 juta. Untuk total impor tahun
2014 mencapai US$ 3.440,5 juta. Oleh karena itu, kondisi neraca
perdagangan tercatat surplus sebesar US$ 455,3 juta di tahun 2014.
Perkembangan ekspor pada triwulan I-2015 tumbuh 11,58 persen,
tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu 11,22 persen.
Meningkatnya kinerja ekspor selain didorong oleh meningkatnya
perdagangan antar daerah juga didorong oleh membaiknya ekspor luar
negeri karena meningkatnya permintaan dari negara tujuan dan
meningkatnya harga komoditas global. Sementara itu, impor triwulan I-
2015 mengalami perlambatan yaitu tumbuh 10,84 persen lebih rendah
dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 12,39 persen. Melihat
kondisi ekspor dan impor pada triwulan I-2015, neraca perdagangan
Provinsi Lampung masih mengalami surplus sebesar USD134,0 juta.
Terkait impor, dalam rangka melindungi pengusaha lokal dan
mengendalikan impor di Provinsi Lampung, telah diterbitkan Peraturan
Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pengendalian Distribusi
Produk Impor di Provinsi Lampung, yang berlaku efektif per Januari 2015.
4. Inflasi
Inflasi di Provinsi Lampung tahun 2014 sebesar 8,36 persen setara
dengan inflasi Nasional. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi
tahun 2013 yang tercatat 7,56 persen. Namun demikian, secara nasional
khusus di daerah-daerah penghitungan inflasi mengalami kondisi yang
seragam yakni peningkatan inflasi secara signifikan terkait depresiasi
Rupiah serta kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dan LPG.
Pada triwulan I tahun 2015, inflasi mengalami penurunan
dibandingkan triwulan IV tahun 2014 dari sebesar 8,06 persen (yoy)
menjadi 6,64 persen (yoy). Diharapkan inflasi hingga akhir tahun 2015
tetap terkendali sehingga masih berada pada kisaran sasaran inflasi
Provinsi Lampung sebesar 4±1 persen. Berbagai upaya pengendalian
inflasi serta koordinasi yang semakin kuat dengan pemerintah, baik pusat
maupun kabupaten/kota diyakini mampu membawa pergerakan inflasi ke
level yang rendah dan stabil. Bentuk nyata yang dilakukan diantaranya
adalah penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dimana
Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 13
dalam menentukan kebijakan yang memengaruhi ketersediaan bahan
pangan dan juga perbaikan infrastruktur dalam mendukung proses
distribusi barang.
R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 14
BAB III
RENCANA AKSI KINERJA
TAHUN 2015
A. VISI DAN MISI
Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2015 mengacu pada Peraturan
Gubernur Nomor 6 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019. Dengan mendasarkan
modal dasar Provinsi Lampung, tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke
depan, dan mengacu pada visi pembangunan jangka panjang Indonesia Tahun
2005-2025 dan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-
2025, maka visi dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015—2019 adalah
“LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019 ”.
Misi Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 :
Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung
Tahun 2015-2019, dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah.
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan
sosial.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya
masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran.
4. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang
berkelanjutan.
5. Mendukung supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan
lokal, dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan antisipatif.
Misi 1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat
Kemandirian Daerah
Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (pro
growth) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki Provinsi
R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 15
Lampung dengan memperkuat investasi (pro investment) di berbagai sektor dan
ekonomi yang yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi
yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan trickle down effect yang
tinggi. Investasi baru (dalam dan luar negeri) harus dipacu untuk memperluas
kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya harus bertujuan
untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan
menurunkan jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi tidak
mengeksploitasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan.
Dampak akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan
sosial yang berkeadilan. Kesejahteran dicapai melalui pemberdayaan dan
partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
Misi 2. Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan
Pelayanan Sosial
Misi ini adalah upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas
infrastruktur guna pengembangan ekonomi daerah dan pelayanan sosial. Melalui
misi ini mulai diletakkan dasar pembangunan infrastruktur dasar dan
pengembangan infrastuktur skala tinggi yang bersifat visioner, fungsional,
sekaligus monumental. Pembangunan infrastruktur yang dimaksud juga meliputi
pengembangan cakupan infrastruktur (transportasi, darat, air, sungai, dan udara,
energi, dan telematika) yang berorientasi pada pengembangan ekonomi lokal dalam
bingkai pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur ini
diorientasikan untuk menarik investasi (dalam dan luar negeri) lebih lanjut dalam
rangka pengembangan daerah secara keseluruhan serta untuk meningkatkan
pelayanan sosial bagi kebutuhan dasar masyarakat.
Misi 3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Iptek dan Inovasi, Kesehatan,
Budaya Masyarakat, dan Toleransi Kehidupan Beragama
Misi ini adalah upaya mengembangkan dan memperkuat kualitas sumber
daya manusia (SDM) dengan mengembangkan dan meningkatkan kualitas
pendidikan di semua jalur, jenis, dan jenjang. Pada gilirannya, SDM yang berkualitas
akan mampu menguasai, mengembangkan, memanfaatkan Iptek dan inovasi,
diperkuat ciri yang inovatif dalam berbagai aspek kehidupan. Bagi golongan
R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 16
masyarakat kurang mampu peningkatan kualitas SDM akan didukung oleh
pelayanan kesejahteraan sosial yang memadai.
Misi 4. Meningkatkan Pelestarian SDA dan Kualitas Lingkungan Hidup yang
Berkelanjutan
Misi ini merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara
keberadaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Keseimbangan ini diupayakan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan
kenyamanan kehidupan pada masa kini dan masa depan, serta mengantisipasi
perubahan iklim global. Pemanfaatan ruang diupayakan serasi antara penggunaan
untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, serta upaya konservasi dan
pemanfaatan nilai ekonomis sumber daya alam yang berkelanjutan. Pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan
diperbaiki dengan meningkatkan kelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman
hayati sebagai modal dasar pembangunan.
Misi 5. Menegakkan Supremasi Hukum, Mengembangkan Demokrasi Berbasis
Kearifan Lokal, dan Memantapkan Kepemerintahan yang Baik dan
Antisipatif
Misi ini adalah upaya untuk mendukung pemantapan profesionalisme
aparat keamanan dalam melindungi dan mengayomi masyarakat. Juga
dimaksudkan untuk memantapkan kelembagaan demokrasi yang kokoh,
memperkuat peran masyarakat sipil, menjamin pengembangan dan kebebasan
pers, melakukan pembenahan struktur hukum, meningkatkan kesadaran hukum
dan menegakkan hukum serta memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
juga upaya mewujudkan kepemerintahan daerah yang baik, sehingga terwujud
pemerintah yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab, dan profesional yang
berorientasi pada pelayanan publik yang efektif, efisien dan berkeadilan dengan
berorientasi pada pelayanan publik prima. Sebagai tindak lanjut dan implementasi
Visi dan Misi pembangunan Provinsi Lampung 2015-2019, maka Arah Kebijakan
Umum pembangunan di Provinsi Lampung selama kurun waktu 2015-2019 akan
dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yakni pendekatan Pengembangan Wilayah
dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 17
B. Kebijakan Pengembangan Wilayah
Pendekatan pembangunan melalui Pengembangan Wilayah merupakan cara
pendekatan pembangunan yang sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat.
Dengan demikian, pendekatan kewilayahan merupakan metode pendekatan yang
memungkinkan terjadinya sinergi dan kompatibilitas antara kebijakan Pemerintah
Pusat dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Pengembangan
Wilayah dilakukan dengan cara sebagai berikut:
Pengembangan Ekonomi Wilayah, Tata Ruang, Kawasan, dan
Pelestarian Lingkungan Hidup
Perekonomian wilayah dikembangkan berdasarkan ekonomi kerakyatan
yang bertumpu kepada agribisnis dan pertanian secara umum. Dengan
demikian sektor pertanian akan direvitalisasi sehingga mampu kembali
berkembang sebagai titik tumpu perekonomian rakyat. Pertanian yang telah
mengalami revitalisasi dikembangkan pada kawasan tertentu sesuai dengan
tata ruang dan kawasan tersebut dikembangkan menjadi lahan pertanian abadi.
Revitalisasi Pertanian tersebut akan memungkinkan pengembangan dan
transformasi dari agribisnis menjadi agroindustri. Pengembangan
agroindustri diharapkan mampu mempertahankan ketahanan pangan,
menyerap tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan industri bioenergi.
Pengembangan pertanian secara simultan dilakukan dengan tetap menjaga
lingkungan hidup, serta telah mengantisipasi adanya perubahan iklim dan
pemanasan global dengan adaptasi dan mitigasi yang baik. Dengan demikian,
apa yang dilakukan memungkinkan terjadinya keseimbangan dinamis antara
pemenuhan kebutuhan pangan dan terciptanya ketahanan pangan dengan
pelestarian lingkungan hidup dan ketahanan air.
Lingkungan hidup yang terpelihara, mulai dari pantai, sampai ke gunung,
teluk, dan kepulauan dioptimalkan sebagai objek wisata. Kegiatan pelestarian
alam, baik berupa proses pelestarian maupun hasilnya, juga dapat
dikembangkan sebagai objek wisata baru. Dengan demikian pariwisata
diharapkan dapat tumbuh sebagai sumber pendapatan baru yang melibatkan
R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 18
masyarakat secara langsung, sehingga menjadi implementasi konkret dari
konsep ekonomi kerakyatan.
Pengembangan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial
Infrastruktur berskala tinggi yang akan dikembangkan selain bersifat
visioner dan monumental, juga bersifat fungsional dan mampu berperan
sebagai lokomotif pengembangan perekonomian daerah secara
keseluruhan. Infrastruktur tersebut diantaranya: Infrastruktur Penghubung
Jawa-Sumatra (IPJS); Kota Baru Lampung (KBL); Jalan Tol Bakauheni—Batas
Sumatera Selatan; pengembangan Bandara (Raden Intan II, Bandara Krui, Gatot
Subroto dan Astra Ksetra); Pelabuhan (Bakauheni, Panjang, Kota Agung, Batu
Balai, Krui, Kuala Penet dll); serta Jaringan Kereta Api.
Sifat visioner dan monumental diperlukan sebagai daya tarik, sehingga
infrastruktur yang dikembangkan juga dapat tumbuh sebagai kawasan wisata
baru. Sementara sifat dasar fungsional dari infrastruktur tetap dikembangkan
sebagai core utama, sehingga kombinasi dari berbagai karakter ini diharapkan
mampu mengundang investor. Dengan adanya investor, maka infrastruktur
dapat tumbuh dan berkembang sebagai lokomotif yang mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.
Selain infrastruktur berskala tinggi juga dikembangkan infrastruktur mikro
yang mampu membuka secara luas daerah yang masih terisolir. Infrastuktur
mikro meliputi antara lain: jalan tembus; listrik perdesaan; air bersih
perdesaan; energi matahari; dan jaringan komunikasi.
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Budaya
Pembangunan daerah direncanakan dan akan dilaksanakan oleh seluruh
sumber daya manusia (SDM) yang berada di Provinsi Lampung. Dengan
demikian pengembangan SDM menjadi fokus penting pembangunan dalam
periode 2015-2019. Pengembangan SDM terkait dengan kemampuan, keahlian,
dan kapasitas SDM setempat, sehingga penyiapan SDM dilakukan sejak dini
melalui berbagai proses pendidikan, baik dalam ilmu umum maupun
R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 19
keagamaan, kemudian diikuti dengan berbagai pelatihan peningkatan keahlian.
Kondisi ini menuntut adanya penyiapan berbagai sarana, prasara, tenaga
kependidikan, serta kepelatihan yang baik. Pada beberapa daerah tertentu akan
dikembangkan fasilitas pendidikan dan sistem pendidikan yang berskala
internasional.
Penyiapan SDM didukung dengan penyiapan gizi berkualitas dan pelayanan
kesehatan yang baik. Penyiapan gizi akan terkait dengan pengediaan bahan
makanan lengkap dan berkualitas, namun terjangkau. Sedangkan pelayanan
kesehatan akan berkaitan dengan penyediaan kemudahan layanan kesehatan,
serta tersedianya tenaga kesehatan dan obat-obatanan yang mencukupi.
Pelayanan kesehatan tidak saja bersifat kuratif, namun lebih penting yang
bersifat preventif, terutama terhadap berbagai penyakit yang bersifat pandemik
dan berbahaya seperti Flu Burung, Flu Babi, SARS, dan HIV/AIDS.
Pengembangan SDM Lampung dilakukan dengan tidak melepaskan
aspek budaya lokal. Pengembangan budaya dilakukan dengan menggali,
memperkuat, dan akhirnya mengembangkan lebih lanjut budaya lokal dalam
segala bentuk manifestasinya, baik berupa tata nilai, sistem hidup, arsitektur,
gerak tari, maupun pertanian, dan cara bercocok tanam. Dengan demikian,
proses penyiapan SDM akan menghasilkan generasi yang unggul tanpa
kehilangan jati diri.
Pada sisi lain, pengembangan budaya lokal beserta kreasinya akan mampu
mendukung pengembangan pariwisata budaya. Dengan demikian
pengembangan budaya lokal pada akhirnya mampu berkembang sebagai
sumber pendapatan baru, sebagai pendukung ekonomi kerakyatan yang sedang
dibangun.
R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 20
C. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
Optimalisasi dan Efisiensi Keuangan Daerah
Arah kebijakan umum berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah
yang pertama adalah melalui optimalisasi semua potensi sumber keuangan
daerah dan digunakan secara efisien untuk biaya pembangunan. Optimalisasi
keuangan daerah diikuti dengan tertib administrasi melalui penggunaan
sistem informasi, sehingga memungkinkan terjadinya transparansi dan
akuntabilitas anggaran.
Pengembangan Sumber Pendapatan Baru
Arah kebijakan umum berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah
yang kedua adalah melalui pengembangan sumber pendapatan baru secara
kreatif dan inovatif, seperti pengembangan BUMD infrastruktur;
pengembangan wisata alam berbasis pulau terpencil, wisata kuliner, serta
wisata konservasi, dll. Dengan demikian pengembangan sumber pendapatan
baru tersebut selaras dan sinergis dengan pengembangan perekonomian
daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan.
D. Program Prioritas Daerah
Program Prioritas Daerah ditetapkan sesuai dengan janji Gubernur dan Wakil
Gubernur selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun
berdasarkan bidang pemerintahan daerah yang menjadi prioritas pertama
dalam program pembangunan daerah selama lima tahun. Program Prioritas
Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2015-2019 adalah sebagai
berikut :
1. Bidang Infrastruktur
a. Menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan di seluruh
Lampung untuk memperlancar roda perekonomian rakyat.
b. Membentuk tim khusus yang bertugas memantau kondisi jalan di
seluruh Lampung dan bertindak cepat untuk melakukan perbaikan.
c. Fokus pada jalan-jalan utama yang menjadi jalur distribusi
R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 21
kebutuhan pokok sehingga pasokan tidak terhambat dan harga tetap
stabil.
d. Meningkatkan kualitas dan lebar jalan provinsi yang
menghubungkan dengan Sumatera Selatan dan jalur penyeberangan
menuju pulau Jawa.
e. Membangun jalan alternatif untuk mengurangi kemacetan.
f. Memperbaiki infrastruktur di perdesaan, daerah
terisolasi/tertinggal, sentra produksi, dan kawasan pertumbuhan
baru.
g. Membangun bandara dan pelabuhan laut yang berstandar
internasional.
h. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan telekomunikasi dan
listrik.
2. Bidang Investasi (Perizinan Cepat, Mudah, dan Murah)
a. Menciptakan iklim berinvestasi yang kondusif dengan memberikan
kemudahan perijinan bagi investor-investor baru (cepat, mudah,
dan murah) terutama di sektor industri dan pariwisata sehingga
akan menciptakan banyak lapangan kerja, mengurangi angka
pengangguran, meningkatkan kesejahteraan, dan mengikis
kriminalitas.
b. Memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum, sehingga
investor dapat terus mengembangkan usahanya dan ikut memajukan
perekonomian Lampung.
c. Memberikan informasi potensi peluang usaha dan memfasilitasi
kemitraan yang diinginkan oleh dunia usaha.
d. Fasilitasi dan pengembangan jaringan pemasaran bagi industri
manufaktur, perdagangan dan jasa serta pengembangan Kawasan
Industri.
3. Bidang Reformasi Birokrasi (Bersih, Transparan,Profesional, dan Berjiwa Memberi dan Melayani)
a. Mempercepat dan memperpendek waktu pengurusan ijin dan
mempermudah birokrasi.
R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 22
b. Menyelenggarakan sistem pelayanan publik berlandaskan prinsip
good governance menuju budaya pelayanan prima yang cepat, tepat
dan berkualitas.
c. Menciptakan tata pemerintahan dan mekanisme hubungan antara
pemerintah kabupaten/kota dan provinsi demi terselenggaranya
pembangunan yang terintegratif, efektif dan efisien.
d. Mendukung dan memfasilitasi penyelesaian sengketa hukum.
e. Menyempurnakan sistem dan regulasi hukum daerah Lampung.
f. Membina kesadaran hukum dengan pendekatan keagamaan dan
sosial budaya.
4. Bidang Pertanian
a. Membangun infrastruktur pendukung pertanian dan
mengembangkan kawasan sentra komoditas unggulan pertanian
untuk mencapai swasembada dan ketahanan pangan daerah.
b. Membangun sarana dan prasarana irigasi, normalisasi saluran air
dan bendungan, reklamasi rawa untuk cadangan pangan, dan
membangun tanggul penahan pada daerah rawan banjir.
c. Membantu peminjaman modal pertanian dengan bunga rendah.
d. Penguatan produktivitas UKMK dalam ekonomi kerakyatan
berbasis agro industri- agrobisnis strategis, termasuk di dalamnya
perlindungan terhadap pasar tradisional.
e. Peningkatan peran serta usaha kecil mikro, usaha menengah, dan
koperasi dalam pengembangan berbagai jenis usaha.
f. Fasilitasi dan pengembangan jaringan pemasaran bagi industri
manufaktur, perdagangan dan jasa.
g. Merevitalisasi dan mengembangkan kawasan sentra komoditas
unggulan pertanian dan peternakan.
5. Bidang Kesehatan
a. Meningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan mempermudah
birokrasi.
R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 23
b. Mempermudah serta memperpendek jalur birokrasi pelayanan
kesehatan yang berlaku di rumah sakit pemerintah dan
pembayarannya ditanggung oleh pemerintah.
c. Pendirian dan peningkatan fasilitas rumah sakit untuk mengurangi
overload pasien di rumah sakit daerah.
d. Peningkatan bantuan, infrastruktur, pelayanan puskesmas,
danrumah sakit di kabupaten/kota.
e. Memberi bantuan operasional biaya kesehatan gratis untuk keluarga
miskin.
6. Bidang Pendidikan
a. Meningkatkan kualitas SDM dan melestarikan budaya daerah
Lampung.
b. Melaksanakan amanat Undang-undang dengan
mengimplementasikan pendidikan gratis 12 tahun dan disertai
dengan pengawasan materi pendidikan dan kualitas guru.
c. Memfasilitasi dan memperbaiki infrastruktur pendidikan dasar,
menengah, dan atas, madrasah dan pondok pesantren.
d. Program beasiswa bagi siswa yang kurang mampu.
e. Pengembangan sekolah kejuruan khususnya yang berbasis
agribisnis yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di
daerah tersebut untuk mendukung pembangunan SDM dan
memajukan daerah Lampung.
f. Membina kegiatan kepemudaan, pendidikan ekstra kurikuler, dan
kepramukaan.
g. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah Lampung melalui
pembangunan pusat-pusat kebudayaan dan penyelenggaraan event-
event budaya yang menjadi pendukung utama pariwisata serta daya
tarik bagi masyarakat lokal maupun internasional untuk
meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 24
E. Target Indikator Sasaran berdasarkan Misi Pembangunan Pemerintah Provinsi
Lampung Tahun 2015
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN 2015
Misi Kesatu:
Meningkatkan
Pembangunan
Ekonomi dan
memperkuat
Kemandirian
Daerah
Meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi dan
mengurangi
ketimpangan
pembangunan
daerah
1. Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung;
1. Pertumbuhan Ekonomi
6,00-6,35 %
2. Indeks Gini 0,33
3. PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)
245.330.948
4. PDRB atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)
201.577.645
5. PDRB per kapita (harga berlaku) (Juta rupiah)
30,63
6. Laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
3,69%
7. Nilai Tukar Petani (NTP)
103,53
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN)
113,72
2. Terpenuhinya
kebutuhan
konsumsi pangan
per kapita
masyarakat untuk
memenuhi
kecukupan energi
dan keamanan
pangan
1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
84,1
3. Meningkatnya
pertumbuhan dan
kontribusi sektor
industri
pengolahan
1. Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan
7,48%
R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 25
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN 2015
terhadap PDRB
Provinsi Lampung;
4. Meningkatnya
pertumbuhan dan
kontribusi sub
sektor
perdagangan
terhadap PDRB
Provinsi
Lampung;
1. Laju pertumbuhan sektor perdagangan
2%
2. Pertumbuhan ekspor non migas
6%
5 Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah ;
1. Jumlah Koperasi Aktif
2.945 unit
2. Jumlah UMKM 375.425
unit
6 Peningkatan kontribusi penanaman modal (investasi) terhadap perekonomian daerah ;
1. Laju pertumbuhan investasi (PMTDB) atas dasar harga berlaku
9,94
7. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata pada perekonomian daerah.
1. Jumlah wisatawan nusantara (orang)
4.759.950
2. Jumlah wisatawan mancanegara (orang)
105,081
8. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
1. Pertumbuhan PAD
2,64%
Misi Kedua:
Meningkatkan
Infrastruktur
Untuk
Pengembangan
Ekonomi Dan
Pelayanan
Sosial
Meningkatkan
kuantitas dan
kualitas prasarana,
sarana, dan utilitas
dasar wilayah.
1. Tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegrasi dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang;
1. Kemantapan
jalan provinsi
65,00%
2. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang nasional,
1. Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW
Sesuai
R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 26
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN 2015
provinsi dan kabupaten/kota;
Provinsi Lampung
3. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang;
1. Kondisi jaringan irigasi dan bangunan pelengkap yang terpelihara
65%
2. Pembangunan
embung dan
bangunan
penampung
air lainnya
dari
kebutuhan
yang akan di
bangun
12%
4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah);
1. Tingkat rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak
68,82%
2. Tingkat kawasan permukiman kumuh
2,11%
3. Tingkat rumah tangga yang memiliki Akses terhadap lingkungan permukiman yang sehat (sanitasi layak, drainase, persampahan, air limbah)
50,71%
4. Tingkat rumah layak huni
40%
5. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas
1. Laju Pertumbuhan sektor Per tambangan
2,06
Hal 5.20
R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 27
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN 2015
infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung
2. Rasio elektrifikasi rumah tangga
74,16%
Misi Ketiga:
Meningkatkan
kualitas
pendidikan,
kesehatan,
IPTEK, dan
inovasi, budaya
masyarakat
dan toleransi
kehidupan
beragama
1. meningkatkan
indeks
pembangunan
pendidikan
masyarakat
1. Meningkatnya angka melek huruf
1. Angka melek huruf
96 %
2. Tuntasnya wajib
belajar
pendidikan
9 tahun
1. Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/ Paket A
111,9
2. APK SMP/MTs/ Paket B
96,05
3. Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/
Paket A
95,56
4. APM SMP/MTs/ Paket B
75,50
5. Angka rata-rata lama sekolah
7,50
6. Angka Kelulusan
100%
7. Angka Melanjutkan SMP ke SMA
80%
8. Angka Melanjutkan SMA ke PT
55%
3. Meningkatnya
tingkat
pendidikan
masyarakat ke
jenjang menegah
dan tinggi;
1. APK SMA/SMK/ MA /Paket C
70
2. APM SMA/SMK /MA / Paket C
62
2. Meningkatkan indeks pembangunan dan derajat kesehatan masyarakat
1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.
1. Angka Harapan Hidup
69,75
2. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
32
R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 28
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN 2015
3. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup
341
4. Prevalensi Balita Kurang Gizi (underweight)
18,44
5. Angka penemuan kasus TB (semua tipe yang dilaporkan / case notification rate) per 100.000 penduduk
99
6. Angka Kesakitan Positif Malaria (API) per 1000 penduduk
0,35
7. Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia > dari 15 tahun
0,49
8. Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk
50
3. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya
1. Terinternalisasinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
1. Cagar Budaya dan aset daerah yang bernilai budaya yang dipelihara
1.576
2. Jumlah pengunjung museum
137.987
3. Jumlah sanggar kesenian
903
4. Terwujudnya kualitas pelayanan sosial
1. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan dan
1. Persentase penduduk miskin
13,53%
Hal 5.24
R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 29
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN 2015
kepada masyarakat
rehabilitasi bagi tuna sosial
2. Indeks kedalaman kemiskinan
2,095
3. Indeks keparahan kemiskinan
0,47
4. Jumlah PMKS yang ditangani (jiwa)
8.677
5. Mewujudkan kompetensi dan produktivitas kerja
1. Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja;
1. Rasio ketergantungan
52,55
2. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja
65,75%
3. Tingkat pengangguran terbuka
5,29
6. Mewujudkan pengembangan kawasan transmigrasi
1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan berkembangnya kawasan transmigrasi
1. Penempatan transmigrasi ke luar Lampung
55KK
2. Fasilitas yang dibangun di kawasan KTM sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru
3 lembaga
7. Meningkatkan kualitas pembangunan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1. Meningkatkan pemberdayaan dan kesetaraan gender
1. Jumlah SKPD Provinsi yang mengimplementasikan anggaran responsif gender
3,6%
2. Jumlah perempuan keluarga miskin pedesaan yang diberdayakan melalui kelompok ekonomi kreatif
450 orang
Hal 5.25
Hal 5.26
R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 30
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN 2015
2. Meningkatkan
perlindungan
perempuan dan
anak
1. Jumlah Kab/Kota layak anak se-Provinsi Lampung
1 Kab
2. Penanganan
kasus
perempuan
dan anak
75 Kasus
8. Mewujudkan
kreativitas
pemuda dan
atlet yang
berprestasi
dibidang
olahraga
1. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat;
1. Peringkat pekan olahraga prestasi nasional
8 Besar
2. Kelompok pemuda yang dilatih sebagai kader kewirausahaan
35 Kelompok
9. Mewujudkan
Kualitas
Kehidupan
Kemsyarakatan
dan Keagamaan
yang Toleran
1. Meningkatnya
kualitas kehidupan
beragama
1. Rasio tempat peribadatan per jumlah penduduk
1:291
10.Meningkatkan
kualitas
kebijakan
Pemerintah
Daerah yang
berbasis Riset,
IPTEK dan
Inovasi
1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien dan efektif melalui perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis Riset, IPTEK, dan Inovasi
1. Jumlah rumusan kebijakan (policy paper) pembangunan daerah yang aplikatif
9 policy paper
2. Jumlah
Kabupaten dan
Kota di Provinsi
Lampung yang
telah melakukan
sinkronisasi dan
koordinasi
Roadmap SIDa
4
Kabupaten/
Kota
R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 31
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN 2015
Misi Keempat:
Meningkatkan
Pelestarian
SDA Dan
Kualitas
Lingkungan
Hidup Yang
Berkelanjutan
Mewujudkan
keseimbangan
lingkungan dan
keberlanjutan
pembangunan.
1. Penurunan beban
pencemaran,
pengendalian
kerusakan
lingkungan, serta
perlindungan dan
konservasi SDA;
1. Kelas status mutu sungai utama dan waduk besar
D
2. Jumlah
perusahaan
yang menjadi
peserta PROPER
100
perusahaan
2. Peningkatan
upaya adaptasi
dan mitigasi
perubahan iklim;
1. Tingkat pencemaran air pada sungai utama
45 %
3. Peningkatan
manfaat kawasan
hutan Provinsi
Lampung dari
aspek ekonomis
dan ekologis
1. Luas rehabilitasi hutan dan lahan termasuk mangrove
84.014
Hektar
Misi Kelima: Menegakkan Supremasi Hukum, Mengembangkan Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal, dan Memantapkan Kepemerintahan yang Baik dan Antisipatif
1. Mewujudkan keadilan, Kepastian, dan kemanfaatan hukum.
1. Terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di masyarakat;
1. Jumlah Raperda dan Pergub yang dihasilkan
10 raperda
40 pergub
2. Penyelesaian Kasus Tanah
6
kasus/tahun
2. Mengembangkan pemerintahan yang baik dan antisipatif
1. Meningkatnya kinerja pemerintah ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik melalui pelayanan prima
1. Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
CC
2. Hasil Evaluasi
Laporan
Penyelenggaraa
n Pemerintah
Daerah (LPPD)
Tinggi
2. Meningkatkan Kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik
1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan
WTP
Hal 5.28
Hal 5.29
R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 32
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN 2015
Keuangan Daerah
3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
1. Persentase hasil audit APIP yang terselesaikan
50%
2. Persentase
penurunan
Pelanggaran
terhadap
Standar Atas
Pelaksanaan
tugas SKPD
sesuai aspek
dan Pembinaan
dan
Pengawasan
50%
3. Memperkuat
kapasitas
manajemen
birokrasi
1. Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang memuaskan masyarakat dan kualitas pelayanan yang merata
1. Konsistensi antar dokumen perencanaan
100%
2. Indeks kepuasan masyarakat (skala 1-10)
6,23
3. Akreditasi Kelembagaan Badan Diklat
B
4. Merealisasikan
pembangunan
politik
1. Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai kebebasan, persamaan, keadilan dalam kerangka supremasi hukum.
1. Indeks demokrasi
71,88
F. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2015 (terlampir)
Hal 5.31
R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 43
BAB IV
PENUTUP
Rencana Aksi Kinerja Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Lampung
disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan Sasaran, Indikator
Sasaran serta target kinerja dan kebijakan dalam rangka pencapaian target
kinerja.
Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan
kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan
memperhatikan dinamika dan kebijakan pembangunan daerah.
Semoga Rencana Aksi Kinerja Provinsi Lampung tahun 2015 menjadi
pedoman dan acuan dalam melaksanakan pembangunan daerah dalam
rangka pencapaian target kinerja tahunan sebagai bagian rencana jangka
menengah dalam mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Lampung yaitu
“Lampung Maju dan Sejahtera Tahun 2019”.
R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 44
LAMPIRAN
MATRIK RENCANA AKSI
L a m p i r a n R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 1 | 18
Lampiran. RENCANA AKSI ATAS KINERJA TAHUN 2015 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SASARAN INDIKATOR
SASARAN
Target
Kinerja
Tahun 2015
Target KinerjaSasaran
RENCANA AKSI TR I TR II TR III TR IV
1. Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung;
1. Pertumbuhan Ekonomi (%)
6,00-6,35 6,00-6,35 6,00-6,35 6,00-6,35 6,00-6,35 a. Meningkatkan produksi pertanian tanaman
pangan dan hortikultura, perkebunan, dan
peternakan bermutu melalui ekstensifikasi,
intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi
berbasiskan pada IPTEK dan sumber daya
lokal (kawasan).
b. Meningkatkan produksi dan produktivitas
perikanan budidaya dan tangkap.
c. Pengembangan produksi dan produktivitas hasil hutan untuk memenuhi ketersediaan pangan dan bahan baku industri dalam negeri.
2. Indeks Gini 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33
3. PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)
245.330.948
25% 50% 75% 100%
4. PDRB atas DasarHarga Konstan (Juta Rupiah)
201.577.645
25% 50% 75% 100%
5. PDRB per kapita (harga berlaku) (Juta rupiah)
30,63
25% 50% 75% 100%
6. Lajupertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (%)
3,69 3,69 3,69 3,69 3,69
7. Nilai Tukar Petani (NTP)
103,53 103,53 103,53 103,53 103,53
L a m p i r a n R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 2 | 18
SASARAN INDIKATOR
SASARAN
Target
Kinerja
Tahun 2015
Target KinerjaSasaran
RENCANA AKSI TR I TR II TR III TR IV
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN)
113,72 113,72 113,72 113,72 113,72
2. Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan per kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi dan keamanan pangan
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (skor)
84,1
- - - 84,1 Meningkatkan keanekaragaman konsumsi dan
kualitas pangan, serta menurunnya
ketergantungan terhadap pangan pokok beras,
ketersediaan dan konsumsi sepanjang tahun
sampai tingkat rumah tangga serta kualitas dan
pengendalian keamanan pangan
3. Meningkatnya
pertumbuhan dan
kontribusi sektor
industri
pengolahan
terhadap PDRB
Provinsi Lampung;
Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)
7,48 - - - 7,48 a. Meningkatkan pelayanan terhadap pelaku
usaha IKM serta mendorong tumbuhnya
industri-industri andalan masa depan
(industri agro, industri kreatif dan industri
teknologi informasi komunikasi).
b. Meningkatkan sinergitas pengembangan
industri, penguasaan teknologi industri
terutama industri pengolahan hasil
pertanian/perkebunan, produk
pertanian/perkebunan, industri makanan
dan minuman serta penyerapan tenaga
kerja oleh industri besar
c. Meningkatkan mutu hasil dan menengah yang berbasis eksport dalam rangka peningkatan daya saing era globalisasi
L a m p i r a n R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 3 | 18
SASARAN INDIKATOR
SASARAN
Target
Kinerja
Tahun 2015
Target KinerjaSasaran
RENCANA AKSI TR I TR II TR III TR IV
4. Meningkatnya
pertumbuhan
dan kontribusi
sub sektor
perdagangan
terhadap PDRB
Provinsi
Lampung;
1. Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)
2
2 2 2 2 a. Pengembangan sistem jaringan distribusi
barang kebutuhan pokok masyarakat dan
barang strategis lainnya secara efektif dan
efisien
b. Meningkatkan volume ekspor komoditi
unggulan
c. Meningkatkan pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan terhadap konsumen dan produsen
2. Pertumbuhan ekspor non migas (%)
6 6 6 6 6
5 Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah ;
1. Jumlah Koperasi Aktif (Unit)
2.945 736 736 736 737 a. Memfasilitasi penumbuhan wirausaha baru
dan berdaya saing, serta pengembangan
inkubator bisnis dan UMKM yang
dilaksanakan bersama seluruh
stakeholders, termasuk perguruan tinggi
dan pelaku bisnis.
b. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, akses teknologi tepat guna, akses pasar melalui promosi dan kreasi produk UMKM serta dukungan pendampingan tempat usaha dan permodalan bagi UMKM dengan jaminan kolateral bekerjasama kolateral perbankan dan lembaga keuangan mikro
2. Jumlah UMKM (Unit)
375.425
375.425 375.425 375.425 375.425
6 Peningkatan kontribusi penanaman modal (investasi) terhadap perekonomian daerah ;
Laju pertumbuhan investasi (PMTDB) atas dasar harga berlaku (%)
9,94 9,94 9,94 9,94 9,94 Menciptakan iklim usaha dan investasi yang
kondusif dalam rangka mempertahankan
keberadaan investasi yang ada serta menarik
investasi baru
L a m p i r a n R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 4 | 18
SASARAN INDIKATOR
SASARAN
Target
Kinerja
Tahun 2015
Target KinerjaSasaran
RENCANA AKSI TR I TR II TR III TR IV
7. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata pada perekonomian daerah.
1. Jumlah wisatawan nusantara (orang)
4.759.950
889.635 1.152.384 1.341.850 1.376.102 Meningkatkan keunggulan daya tarik dan
promosi wisata untuk peningkatan daya beli
masyarakat
2. Jumlah wisatawan mancanegara (orang)
105,081 24.694 26.459 25.587 28.340
8. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Pertumbuhan PAD (%)
2,64 - - - 2,64 Pemanfaatan TIK dalam pelayanan dan
pengelolaan pajak dan retribusi daerah
9. Tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegrasi dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang;
Kemantapan jalan provinsi (%)
65,00 - - - 65,00 a. Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan diselaraskan dengan jalan dan jembatan nasional serta jalan dan jembatan kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan konektivitas antar bagian wilayah dalam provinsi untuk mendukung sistem logistik nasional.
b. Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan (darat, laut, sungai dan udara) dalam rangka peningkatan keselamatan dan pelayanan pergerakkan orang, barang, dan jasa
10. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang nasional,
Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi Lampung (Sesuai)
Sesuai - - - Sesuai
Pengembangan kawasan-kawasan strategis,
cepat tumbuh, kawasan andalan, dan kawasan
ekonomi khusus berdasarkan peruntukan
masing-masing kawasan mengacu pada RTRW
L a m p i r a n R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 5 | 18
SASARAN INDIKATOR
SASARAN
Target
Kinerja
Tahun 2015
Target KinerjaSasaran
RENCANA AKSI TR I TR II TR III TR IV
provinsi dan kabupaten/kota;
dan memperhatikan dokumen perencanaan
pembangunan daerah terkait lainnya
11. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya baik pada waktusekarang maupun yang akan datang;
1. Kondisi jaringan irigasi dan bangunan pelengkap yang terpelihara (%)
65
- - - 100
Meningkatkan kapasitas dan kualitas
infrastruktur sumber daya air untuk
mendukung konservasi, pendayagunaan
sumber daya air, serta pengendalian daya
rusak air;
2. Pembangunan
embung dan
bangunan
penampung
air lainnya
dari
kebutuhan
yang akan di
bangun (%)
12
11,9 47,14 73,57 100
12. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan,
1. Tingkat rumah tangga yang memilikiakses terhadap air minum layak (%)
68,82
- - - 68,82 a. Pengembangan perumahan dan kawasan
permukiman untuk menciptakan hunian yang
layak, aman, sehat, nyaman, dan produktif.
b. Meningkatnya kualitas infrastruktur
permukiman perdesaan.
c. Meningkatkan pembangunan dan
pengelolaan bangunan gedung dan rumah 2. Tingkat
kawasan permukiman kumuh (%)
2,11
- - - 2,11
L a m p i r a n R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 6 | 18
SASARAN INDIKATOR
SASARAN
Target
Kinerja
Tahun 2015
Target KinerjaSasaran
RENCANA AKSI TR I TR II TR III TR IV
air bersih, air limbah);
negara yang menjadi aset Pemerintah
Provinsi.
3. Tingkat rumah tangga yang memilikiAkses terhadap lingkungan permukiman yang sehat (sanitasi layak, drainase, persampahan, air limbah) (%)
50,71
15,42 45 72,5 100
4. Tingkat rumah layak huni (%)
40 13,75 50,83 75,42 100
13. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung
1. Laju Pertumbuhan sektor Per tambangan (%)
2,06
2,06 2,06 2,06 2,06 Meningkatkan pasokan, cakupan dan kualitas
pelayanan infrastruktur energi dan
ketenagalistrikan
Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan
untuk mengurangi pemakaian energi fosil 2. Rasio
elektrifikasi rumah tangga (%)
74,16
- - - 74,16
14. Meningkatnya angka melek huruf
Angka melek huruf (%)
96 - - - 96 a. Menuntaskan Lampung bebas buta aksara
melalui perluasan pendidikan formal;
b. Meningkatkan gerakan tingkat provinsi
untuk membuka seluas-luasnya paket A,
Paket B dan Paket C dengan paradigma
L a m p i r a n R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 7 | 18
SASARAN INDIKATOR
SASARAN
Target
Kinerja
Tahun 2015
Target KinerjaSasaran
RENCANA AKSI TR I TR II TR III TR IV
mengedepankan aktivitas proses belajar
mengajar, termasuk pembukaan SMP
terbuka, SMA terbuka secara meluas di
berbagai kabupaten di Provinsi Lampung
15. Tuntasnya wajib
belajar
pendidikan
9 tahun
1. Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/ Paket A (%)
111,9
- - - 111,9 Menuntaskan program pendidikan dasar 9
tahun;
2. APK SMP/MTs/ Paket B (%)
96,05
- - - 96,05
3. Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/
Paket A (%)
95,56
- - - 95,56
4. APM SMP/MTs/ Paket B
75,50 - - - 75,50
5. Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)
7,50 - - - 7,50
6. Angka Kelulusan (%)
100 - 100 - -
7. Angka Melanjutkan SMP ke SMA (%)
80 - - 80 -
L a m p i r a n R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 8 | 18
SASARAN INDIKATOR
SASARAN
Target
Kinerja
Tahun 2015
Target KinerjaSasaran
RENCANA AKSI TR I TR II TR III TR IV
8. Angka Melanjutkan SMA ke PT (%)
55 - - 55 -
16. Meningkatan
tingkat
endidikan
masyarakat ke
jenjang menegah
dan tinggi;
1. APK SMA/SMK/ MA /Paket C
(%)
70
- - 70 - a. Mengembangkan program pendidikan 12
tahun;
b. Memfasilitasi pengembangan akademi
komunitas di kabupaten/kota Provinsi
Lampung
c. Peningkatan kompetensi tenaga pendidikan
dan manajemen kependidikan;
d. Melakukan pemerataan secara proposional
tenaga pendidik diseluruh kabupaten/kota
e. Meningkatkan kualitas dan kualitas sarana
dan prasarana pendukung pendidikan dan
updating teknologi pembelajaran
f. Menyelenggaraan pendidikan berkarakter
melalui pengembangan pendidikan
partisipatif dan berbasis budaya lokal dan
nasional
g. Meningkatkan kemampuan dan budaya baca
masyarakat khususnya pada usia sekolah
2. APM SMA/SMK /MA / Paket C (%)
62 - - - 62
17. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.
1. Angka Harapan Hidup (Tahun)
69,75
69,75 69,75 69,75 69,75 a. Menjamin akses dan mutu pelayanan
kesehatan;
b. Meningkatkan kualitas pola hidup bersih dan
sehat serta makanan yang bergizi;
c. Meningkatkan Kualifikasi Rumah Sakit
Provinsi menjadi Rujukan dan Puskesmas
sesuai standar medik
2. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
32 32 32 32 32
L a m p i r a n R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 9 | 18
SASARAN INDIKATOR
SASARAN
Target
Kinerja
Tahun 2015
Target KinerjaSasaran
RENCANA AKSI TR I TR II TR III TR IV
3. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup
341 341 341 341 341 d. Meningkatkan kecukupan obat dan
perbekalan kesehatan sesuai standar
nasional;
e. Menjamin tersedianya tenaga kesehatan yang
merata dan berkualitas;
f. Mengembangkan sistem pembiayaan
kesehatan masyarakat;
g. Meningkatkan upaya pencegahan,
pemberantasan, dan pengendalian penyakit
menular dan tidak menular;
4. Prevalensi Balita Kurang Gizi (underweight)
18,44 18,44 18,44 18,44 18,44
5. Angka penemuan kasus TB (semua tipe yang dilaporkan / case notification rate) per 100.000 penduduk
99 99 99 99 99
6. Angka Kesakitan Positif Malaria (API) per 1000 penduduk
0,35
0,35 0,35 0,35 0,35
7. Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia > dari 15 tahun
0,49
0,49 0,49 0,49 0,49
L a m p i r a n R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 10 | 18
SASARAN INDIKATOR
SASARAN
Target
Kinerja
Tahun 2015
Target KinerjaSasaran
RENCANA AKSI TR I TR II TR III TR IV
8. Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk
50 50 50 50 50
18. Terinternalisa- sinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
1. Cagar Budaya dan aset daerah yang bernilai budaya yang dipelihara (unit)
1.576
- - - 1.576
a. Meningkatkan pembinaan budaya Lampung
dan budaya multikultur lainnya melalui
peningkatan dan fasilitasi akulturasi
budaya nusantara dan budaya Lampung;
b. Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai
kebudayaan dan kearifan lokal yang relevan
bagi peningkatan kemajuan Provinsi
Lampung 2. Jumlah
pengunjung museum (Orang)
137.987
32.101 55.932 13.859 36.095
3. Jumlah sanggar kesenian (Unit)
903 - - - 903
19. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan dan rehabilitasi bagi tuna sosial
1. Persentase penduduk miskin (%)
14,35%
- - - 14,35 a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas
perlindungan, rehabilitasi, dan
pemberdayaan sosial;
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas
bantuan/jaminan sosial
c. Menyantuni PKRI/Janda PKRI dan Keluarga
pahlawan serta terpeliharanya nilai-nilai
keperintisan, kepahlawanan, kejuangan,
dan kesetiakawanan sosial.
2. Indeks kedalaman kemiskinan (indeks)
2,095
- - - 2,095
3. Indeks keparahan kemiskinan (index)
0,47 - - - 0,47
L a m p i r a n R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 11 | 18
SASARAN INDIKATOR
SASARAN
Target
Kinerja
Tahun 2015
Target KinerjaSasaran
RENCANA AKSI TR I TR II TR III TR IV
4. Jumlah PMKS yang ditangani (jiwa)
8.677 - - 8.677 8.677
20. Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja;
1. Rasio ketergan- Tungan (%)
52,55 - - - 52,55 a. Meningkatkan daya saing tenaga kerja
b. Meningkatkan pengawasan dan
perlindungan ketenagakerjaan, serta
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja
di luar negeri sehingga mereka terhindar
dari perlakuan yang merugikan
c. Mamfasilitasi pemerintah kabupaten/kota
untuk menetapkan upah minimum regional
(UMR).
2. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (%)
65,75 - - - 65,75
3. Tingkat pengangguran terbuka (%)
5,29
- - - 5,29
21. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan berkembangnya kawasan transmigrasi
1. Penempatan transmigrasi ke luar Lampung (KK)
55KK
- - - 55 a. Mengembangkan pusat layanan informasi
ketransmigrasian
b. Mewujudkan kawasan transmigrasi
2. Fasilitas yang dibangun di kawasan KTM sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru (lembaga)
3 lembaga - - - 3
22. Meningkatkan pemberdayaan dan kesetaraan gender
1. Jumlah SKPD Provinsi yang mengimple- mentasikan anggaran responsif gender (%)
13,6%
13,6 13,6 13,6 13,6 Meningkatkan pemberdayaan perempuan
untuk peningkatan ekonomi keluarga melalui
pengembangan ekonomi kreatif dan
penerapan anggaran responsif gender (ARG)
Hal 5.25
L a m p i r a n R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 12 | 18
SASARAN INDIKATOR
SASARAN
Target
Kinerja
Tahun 2015
Target KinerjaSasaran
RENCANA AKSI TR I TR II TR III TR IV
2. Jumlah perempuan keluarga miskin pedesaan yang diberdayakan melalui kelompok ekonomi kreatif (orang)
450 orang - - - 450
23. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
1. Jumlah Kab/Kota layak anak se-Provinsi Lampung (kab)
1 Kab
1 1 1 1 Meningkatkan Pemberdayaan perlindungan
perempuan dan anak melalui pencegahan
kekerasan dalam rumah tangga serta
perdagangan perempuan dan anak.
2. Penanganan
kasus
perempuan
dan anak
(kasus)
75 Kasus - - - 75
24. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup
1. Peringkat pekan olahraga prestasi nasional (peringkat)
8 Besar
- - - 8 a. Mewujudkan pemuda Lampung yang
memiliki semangat dan idealisme
kebangsaan, kewirausahaan,
kepemimpinan, kepeloporan dan
kejuangan;
L a m p i r a n R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 13 | 18
SASARAN INDIKATOR
SASARAN
Target
Kinerja
Tahun 2015
Target KinerjaSasaran
RENCANA AKSI TR I TR II TR III TR IV
dan kehidupan masyarakat;
2. Kelompok pemuda yang dilatih sebagai kader kewirausa- Haan (kelompok)
35 Kelompok - - - 35 b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
yang sehat jasmani dan rohani melalui
olahraga.
c. Terbinanya dan berkembangnya prestasi
atlet
d. Meningkatnya kapasitas kelembagaan
KONI
e. Terbangunnya dan terperiharanya sarana
dan prasarana olahraga
f. Terbinanya organisasi dan anggota
pramuka
g. Terbangunnya sarana dan prasarana
pembinaan pramuka
25. Meningkatnya
kualitas
kehidupan
beragama
Rasio tempat peribadatan per jumlah penduduk
1:291 - - - 1:291 a. Meningkatkan kualitas kerukunan hidup
baik antar umat beragama maupun
antarumat beragama;
b. Mendorong peningkatan kualitas
pendidikan agama dan keagamaan;
26. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien dan efektif melalui perumusan kebijakan
1. Jumlah rumusan kebijakan (policy paper) pembangunan daerah yang aplikatif (buah)
9 policypaper
- 2 3 4 a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas
kelembagaan litbang daerah;
b. Mengembangkan jaringan kelembagaan dan peneliti;
L a m p i r a n R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 14 | 18
SASARAN INDIKATOR
SASARAN
Target
Kinerja
Tahun 2015
Target KinerjaSasaran
RENCANA AKSI TR I TR II TR III TR IV
pembangunan daerah yang berbasis Riset, IPTEK, dan Inovasi
2. Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung yang telah melakukan sinkronisasi dan koordinasi Roadmap SIDa (kab)
4 Kabupaten/
Kota
1 1 1 1
27. Penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, serta perlindungan dan konservasi SDA;
1. Kelas status mutu sungai utama dan waduk besar (kelas status)
D
- - - D Penyusunan perencanaan dan kebijakan
lingkungan hidup
2. Jumlah perusahaan yang menjadi peserta PROPER (unit)
100
perusahaan
10 30 50 10
28. Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
Tingkat pencemaran air pada sungai utama (%)
45 %
- - - 45 a. Peningkatan pengendalian kualitas air,
udara dan tanah
b. Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi
masyarakat
c. Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi
masyarakat dalam pengendalian
pencemaran dan perusakan lingkungan
d. Peningkatan kapasitas SDM dan institusi
lembaga Lingkungan Hidup
L a m p i r a n R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 15 | 18
SASARAN INDIKATOR
SASARAN
Target
Kinerja
Tahun 2015
Target KinerjaSasaran
RENCANA AKSI TR I TR II TR III TR IV
e. Peningkatan kapasitas SDM dan institusi
lembaga Lingkungan Hidup
f. Pengembangan inovasi bidang Lingkungan
Hidup
29. Peningkatan manfaat kawasan hutan Provinsi Lampung dari aspek ekonomis dan ekologis
Luas rehabilitasi hutan dan lahan termasuk mangrove (hektar)
84.014 Hektar
- - - 84.014 Mempertahankan kawasan hutan seluas 30% dari luas Provinsi Lampung
30. Terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di masyarakat;
1. Jumlah Raperda dan Pergub yang dihasilkan (raperda dan pergub)
10 raperda 40
pergub
0 & 10 0 & 10 2& 10 8& 10 a. Mengembangkan kelembagaan/pranata
hukum di masyarakat
b. Meningkatkan sinkronisasi dan
harmonisasi antara produk hukum daerah
dan pusat, dan antar produk hukum daerah
c. Meningkatkan kemitraan dengan aparat
penegak hukum
d. Mengembangkan kemitraan dengan
masyarakat
e. Mewujudkan tertib administrasi
pertanahan
f. Menyelesaikan masalah konflik pertanahan
2. Penyelesaian Kasus Tanah (kasus/tahun)
6 kasus/tahun
- - - 6
Hal 5.29
L a m p i r a n R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 16 | 18
SASARAN INDIKATOR
SASARAN
Target
Kinerja
Tahun 2015
Target KinerjaSasaran
RENCANA AKSI TR I TR II TR III TR IV
31. Meningkatnya kinerja pemerintah ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik melalui pelayanan prima
1. Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
CC
- - - CC a. Menyelenggarakan pemerintahan yang
berbasis teknologi informasi, data, dan
antisiipatif
b. Mengelola pelaksanaan pembangunan yang
dikendalikan oleh aturan-aturan yang
mengikat baik internal pemerintah maupun
masyarakat.
c. Pembaharuan sistem pelayanan publik
berbasis e-Gov (cyber province)
d. Pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui cyber dan iptek
2. Hasil Evaluasi Laporan Penyelengga- raanPemerintah Daerah (LPPD)
Tinggi
- - - Tinggi
32. Meningkatkan Kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik
1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
WTP
- - - WTP a. Penataan kelembagaan dan
ketatalaksanaan
b. Pengembangan SDM birokrasi yang
berkompeten, berintegritas dan
professional
33. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
1. Persentase hasil audit APIP yang terselesaikan (%)
50% - - - 50 Pengawasan internal , eksternal, dan fungsional
dalam upaya pembinaan dan pencegahan tindak
pidana korupsi
a. Pembentukan produk hukum daerah untuk
mendukung penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih
2. Persentase
penurunan
Pelanggaran
terhadap
Standar Atas
50% - - - 50
L a m p i r a n R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 17 | 18
SASARAN INDIKATOR
SASARAN
Target
Kinerja
Tahun 2015
Target KinerjaSasaran
RENCANA AKSI TR I TR II TR III TR IV
Pelaksanaan
tugas SKPD
sesuai aspek
dan
Pembinaan
dan
Pengawasan
(%)
b. Penguatan kelembagaan desa dalam
mengantisipasi penyerahan urusan
pembangunan dan pemerintahan
34. Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang memuaskan masyarakat dan kualitas pelayanan yang merata
1. Konsistensi antar dokumen perencanaan (%)
100%
- - - 100 a. Sinkronisasi, koordinasi, integrasi dan
sinergi perencanaan dan implementasi
pembangunan yang multi sektor dan multi
ruang;
b. Pembenahan pelayanan publik yang
diarahkan untuk peningkatkan kepuasan
masyarakat dan peningkatan kualitas
aparatur pemerintahan yang profesional
c. Membangun basis data daerah yang
terpadu dan valid untuk kepentingan
perencanaan, penyelenggaraan
pemerintahan, dan informasi pembangunan
d. Penatalaksanaan dokumen, arsip, dan aset
daerah bagi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan
e. Penatalaksanaan manajemen
kependudukan dan demografi berbasis
teknologi informasi
f. Penguatan partisipasi masyarakat
pedesaan dalam pembangunan
2. Indeks kepuasan masyarakat (skala 1-10)
6,23
- - - 6,23
3. Akreditasi Kelembagaan Badan Diklat
B
- - - B
L a m p i r a n R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 18 | 18
SASARAN INDIKATOR
SASARAN
Target
Kinerja
Tahun 2015
Target KinerjaSasaran
RENCANA AKSI TR I TR II TR III TR IV
35. Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai kebebasan, persamaan, keadilan dalam kerangka supremasi hukum.
1. Indeks demokrasi
71,88 - - - 71,88 a. Mengembangkan kehidupan demokrasi
yang bermartabat melalui pendekatan
kultural dan pembangunan yang
berkeadilan
b. Meningkatkan pendidikan politik
masyarakat
c. Memantapkan pembinaan kepada
masyarakat dan kelompok sosial
KEPALA, Ir. Taufik Hidayat, MM., MEP Pembina Utama Madya NIP. 19601009 198603 1 011