Disahkan tgl 17 Oktober 2014
Diundangkan tgl 17 Oktober 2014
LN Thn 2014 No. 308, TLN 5613
1
Disampaikan oleh:
KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH
Pada
PERTEMUAN GPP JATENG-DIY
Filosofis
Yuridis
Sosiologis
Ekonomis
Politis
LATAR BELAKANG
2
BAGAIMANA MENGATURNYA ?
BAB JUDUL KETERANGAN
I KETENTUAN UMUM 1 (16 definisi)
II ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN 2-4
III PERENCANAAN 5-10
IV PENGGUNAAN LAHAN 11-18
V PERBENIHAN 19-31
VI BUDI DAYA TANAMAN PERKEBUNAN 32-38
VII USAHA PERKEBUNAN 39-71
VIII PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN 72-80
IX PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 81-85
X SISTEM DAN INFORMASI 86-87
19 Bab
dan
118 pasal
3
SISTEMATIKA
BAB JUDUL KETERANGAN
XI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 88-92
XII PEMBIAYAAN USAHA PERKEBUNAN 93-94
XIII PENANAMAN MODAL 95
XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 96-99
XV PERAN SERTA MASYARAKAT 100-101
XVI PENYIDIKAN 102
XVII KETENTUAN PIDANA 103-113
XVIII KETENTUAN PERALIHAN 114
XIX KETENTUAN PENUTUP 115-118
Lanjutan..........
4
Perkebunan Sgl kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya
manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen,
pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
Tanaman Bun tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan
tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.
Pelaku Ush Bun pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yg mengelola
Usaha Perkebunan.
Pekebun Org perseorangan warga negara indonesia yang melakukan
Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala
tertentu.
Persh Bun Badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum
Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang
mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
Ush Bun Usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
Setiap Org Orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum
maupun yang tidak berbadan hukum.
Psl 1
16 definisi1. KETENTUAN UMUM
5
a. kedaulatan;
b. kemandirian;
c. kebermanfaatan;
d. keberlanjutan;
e. keterpaduan;
f. kebersamaan;
g. keterbukaan;
h.efisiensi-berkeadilan;
i. kearifan lokal; dan
j. kelestarian fungsi lingkungan
hidup.
Psl 22. ASAS , TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN
ASAS
6
TUJUAN
a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat;
b. meningkatkan sumber devisa negara;
c. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan
usaha;
d. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas,
nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
e. meningkatkan dan memenuhi kebutuhan
konsumsi serta bahan baku industri dalam
negeri;
f. memberikan perlindungan kepada pelaku usaha
perkebunan dan masyarakat;
g. mengelola dan mengembangkan sumber daya
perkebunan secara optimal, bertanggungjawab,
dan lestari; dan
h.meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.
Psl 3
7
LINGKUP PENGATURAN:
a. Perencanaan;
b. Penggunaan lahan;
c. Perbenihan;
d. Budi daya Tanaman Perkebunan;
e. Usaha Perkebunan;
f. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
g. Penelitian dan pengembangan;
h. Sistem data dan informasi;
i.. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
j. Pembiayaan Usaha Perkebunan;
k. Penanaman modal;
l. Pembinaan dan Pengawasan; dan
m.Peran serta masyarakat.
Psl 4
8
3. PERENCANAAN PERKEBUNAN
NASIONAL
PROVINSI
KAB/KOTA
a. Rencana pembangunan nasional;
b. Rencana tata ruang wilayah;
c. Keseuaian tanah dan iklim serta
ketersediaan lahan utk ush bun;
d. Daya dukung dan daya tampung
lingkungan;
e. Kinerja pembangunan perkebunan;
f. Perkembangan IPTEK;
g. Kondisi ekonomi dan sosial
budaya;
h. Kondisi pasar dan tuntutan
globalisasi;
i. Aspirasi daerah dengan tetap
menjunjung tinggi keutuhan bangsa
dan negara;
a. wilayah;
b. Tanaman Perkebunan;
c. Sumbser daya manusia;
d. Kelembagaan;
e. Kawasan Perkebunan;
f. Keterkaitan dan keterpaduan hulu-
hilir;
g. Sarana dan prasarana;
h. Pembiayaan;
i. Penanaman modal; dan
j. Litbang iptek
Psl 5-10
9
10
Hak Atas
TanahPerubahan
Status Kawasan
Hutan atau
Tanah Terlantar
Tanah Hak
Ulayat Masy
Hukum Adat
Batasan Lauasan
Maksimum dan
Minimum lahan
Ush BunLarangan
Pemindahan
Hak Atas Tanah
Kewajiban
Pemegang Hak
Atas Tanah
Larangan
Penerbitan IUP
diatas Tanah Hak
Ulayat
Masyarakat Adat
sbl ada
musyawarah
Pengenaan
Sanksi
Admnistratif
1
2
3
4
5
6
7
8
4 PENGGUNAAN
LAHAN
Psl 11-18
5. PERBENIHAN Psl 19-31
Pemerintah Melindungi, memperkaya, memanfaatkan, mengembangkan, dan
melestarikan SDG Tanbun.
Pemerintah
Pemda
Inventarisasi, pendaftaran, pendokumentasian, dan pemerliharaan
SDG Tanbun dengan bekerja sama kepada pelaku ush Bun d/a
masyarakat.
Pemerintah Memfasilitasi pengayaan SDG Tanbun melalu berbagai metode dan
introduksi, dan memberikan kemudahan perizinan dan penggunaan
fasilitas penelitian milik Pemerintah atau Pemda.
Menetapkan SDG Tanbun yg terancam punah dg mempertimbang
kan sifat, jumlah, dan sebarannya.
Pemanfaatan SDG Tanbun yg terancam punah dilakukan dengan izin
Menteri.
Menetapkan jenis benih Tanbun yang pengeluarannya dari dan/atau
pemasukan ke dlm wil neg RI memerlukan izin.
Pemasukan benih dari luar negeri hrs memenuhi standar mutu atau
PTM (Persyaratan Teknis Minimal)
VU Pemuliaan d/a introduksi dari luar negeri
VU hsl pemuliaan atau inroduksi dr luar negeri sbl diedarkan terlebih
dahulu drs dilepas oleh Pemernitah atau diluncurkan oleh pemilik
varietas. 11
6. BUDI DAYA TANAMAN PERKEBUNAN Psl 32-38
1. Pembukaan dan Pengolahan Lahan• Pembukaan dan pengolahan lahan, wajib mengikuti tatacara yg
dpt mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.
• Penggunaan media tumbuh wajib mengikuti tatacara yg dpt
mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup.
2 Perlindungan Tanaman Perkebunan.• pemantauan, pengamatan, dan pengendalian OPT .
• pemilik hrs melaporkan adanya serangan OPT pd tanamannya .
• memilki standar minimum sarana dan prasarana pengendalian
OPT Bun.
• pencegahan masuk ke dalam dan tersebarnya OPT dr satu area
ke area lain di dlm wil neg RI.
• eradikasi OPT.
12
7. USAHA PERKEBUNAN Psl 39-71
1. Pelaku Usaha Perkebunan.
2. Jenis dan Perizinan Usaha Perkebunan.
3. Pemberdayaan Usaha Perkebunan
4. Kemitraan Usaha Perkebunan
5. Kawasan Pengembangan Perkebunan
6. Pengembangan Perkebunan Berkelanjutan
7. Perlindungan Wilayah Geografis Yang Memproduksi Hasil
Perkebunan Spesifik.
8. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup
9. Harga Komoditas Perkebunan
13
PELAKU USAHA PERKEBUNAN
• Pasal 39
(1) Usaha perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah
negara Kesatuan RI oleh pelaku usaha perkebunan dalam
negeri atau penanam modal asing
(3) Penanam modal asing, yang melakukan usaha perkebunan
harus bekerja sama dengan Pelaku usaha Perkebunan dlm
negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia
• Pasal 40
(1) Pengalihan kepemilikan perusahaan perkebunan kepada
penanam modal asing dapat dilakukan setelah
memperoleh persetujuan menteri
JENIS DAN PERIJINAN USAHA
PERKEBUNAN
• Pasal 41
(1) Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman
perkebunan, usaha pengolahan hasil perkebunan dan usaha
jasa perkebunan
(2) Usaha budidaya tanaman perkebunan merupakan serangkai-
an kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman,
pemanenan dan sortasi
(3) Usaha pengolahan hasil merupakan kegiatan pengolahan
yang bahan baku utamanya Hasil Perkebunan untuk
memperoleh nilai tambah
(4) Usaha jasa perkebunan merupakan kegiatan untuk
mendukung usaha budidaya tanaman dan/atau usaha
pengolahan hasil perkebunan
Lanjutan…
• Pasal 42Kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan dan/atau
usaha pengolahan hasil perkebunan, hanya dapat
dilakukan oleh perusahaan perkebunan apabila telah
mendapatkan hak atas tanah dan/atau ijin usaha perkebunan
• Pasal 43
Kegiatan usaha Pengolahan hasil perkebunan dapat didirikan
pada wilayah perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada
usaha pengolahan hasil perkebunan setelah memperoleh hak
atas tanah dan ijin usaha perkebunan
Pasal 44
(1) Usaha budidaya tanaman perkebunan, dapat dilaksanakan
secara terintegrasi dengan unit pengolahan hasil tanaman
perkebunan dan/atau budidaya ternak
(2) Usaha budidaya tanaman perkebunan, dapat dilaksanakan
diversifikasi berupa agrowisata dan atau usaha lainnya
(3) Integrasi usaha budidaya tanaman perkebunan dengan
budidaya ternak dan diversifikasi usaha harus mengutamakan
tanaman perkebunan sebagai usaha pokok
Lanjutan…
Pasal 45
Untuk mendapatkan ijin usaha perkebunan, dengan
persayaratan: ijin lingkungan, kesesuaian dengan rencana tata
ruang wilayah, kesesuaian dengan rencana perkebunan
(2) persyaratan yang lain:
- Usaha budidaya perkebunan harus mempunyai
sarana,prasarana, sistem, dan sarana pengendalian organisme
pengganggu tumbuhan
- Usaha pengolahan hasil perkebunan harus memenuhi
sekurang-kurangnya 20% dari keseluruhan bahan baku yang
dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri
Lanjutan…pasal 44
Pasal 56
(1) Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau
mengolah lahan dengan cara membakar
(2) Setiap pelaku usaha perkebunan berkewajiban memiliki
sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan
dan kebun
KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN
Pasal 57
(1) Untuk pemberdayaan usaha perkebunan, perusahaan
perkebunan melakukan kemitraan usaha perkebunan yang
saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung
jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan
pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar kebun
(2) Kemitraan Usaha dengan Pola kerjasama :
• Penyediaan sarana produksi
• Produksi
• Pengolahan dan pemasaran
• Kepemilikan saham
• Jasa pendukung lainnya
Pasal 58
(1) Perusahaan perkebunan yang memiliki ijin usaha perkebunan
atau ijin usaha budidaya wajib memfasilitasi pembangunan
kebun masyarakat paling rendah 20%
(2) Fasilitasi dapat berupa: pola kredit, bagi hasil, atau bentuk
pendanaan lain yang disepakati sesuai ketentuan
(3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun paling lambat 3
tahun
Pasal 60
Perusahaan yg melanggar dikenai sangsi administrasi, berupa:
a. denda
b. pemberhentian sementara dari kegiatan usaha perkebunan
c. pencabutan ijin usaha perkebunan
8. PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN
Psl 72-80
1. Pengolahan Hasil Perkebunan
2 Pemasaran Hasil Perkebunan
9. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Psl 81-85
Untuk Menghasilkan Iptek Yg Dibutuhkan Dlm Pengembangan Ush
Bun agar dapat memperoleh nilai tambah, berdaya saing tinggi dan
ramah lingkungan dengan menghargai kearifan lokal.
Litbang dpt dilakukan oleh perseorangan, bdn ush, perguruan tinggi,
serta lembaga litbang Pemerintah dan Pemda.
Melakukan kerjasama
Fasilitasi litbang dan pengembangan IPTEK.
22
10. SISTEM DATA DAN INFORMASI Psl 86-87
Pemerintah
d/a Pemda
Berkewajiban membangun, menyusun,
mengembangkan dan menyediakan sistem data dan
informasi Perkebunan yang terintegrasi.
Manfaat Perencanaan, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan
pasokan dan permintaan produk Bun dan
pertimbangan penanaman modal.
Muatan Letak dan luas wilayah, kawasan, dan budidaya Bun,
ketersediaan sarana dan prasarana bun, prakiraan
iklim, izin ush bun dan status hak lahan bun,
varietas tanaman, peluang dan tantangan pasar,
permintaan pasar, prakiraan produksi, pasokan, dan
prakiraan harga.
23
11. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Psl 88-92
1 Aparatur, plk ushbun, dan masy bun.
2 Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan d/a metode pengembangan
lainnya.
3 Untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, profesionalisme,
kemandirian, dan dedikasi.
4 Pengembangan SDM dpt diselenggarakan oleh Pemerintah, pemda,
pelaku ush bun, dan masyarakat bun, baik secara sendiri-sendiri
atau bekerjasama.
5 Pemerintah, Pemda dan pelaku ush bun berkewajban
menyelenggarakan penyuluhan bun, yang dilakukan oleh penyuluh
bersertifikat.
24
12. PEMBIAYAAN USAHA PERKEBUNAN Psl 93-94
1 Pembiayaan ush bun yg dilakukan oleh Pemerintah
bersumber dari APBN, oleh Pemda bersumber dari APBD, oleh
plk ush bersumber dr penghimpunan dana plk ush bun, dana
pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang syah.
2 Penghimpunan dana dr plk ushbun digunakan utk
pengembangan SDM, litbang, promosi bun, peremajaan
tanbun d/a sarana dan prasarana bun.
3 Pemerintah dan pemda mendorong terbentuknya lembaga
keuangan bun berdasarkan kebutuhan dan karakteristik ush
bun.
4 Pembiayaan Pemerintah dan Pemda diutamakan utk
pekebun.
25
13. PENANAMAN MODAL Psl 95
1 Pemerintah mengembangkan Usaha Perkebunan
melalui penanaman modal dengan mengutamakan
penanaman modal dalam negeri.
2 Besaran penanaman modal asing wajib dibatasi
dengan memperhatikan kepentingan nasional dan
pekebun.
3 Pembatasan penanaman modal asing dilakukan
berdasarkan jenis tanbun, skala usaha, dan kondisi
wilayah tertentu.
26
14. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Psl 96-99
1 Pembinaan Ush Bun dilakukan oleh Pemerintah dan Pemda
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan Ush Bun,
pengolahan dan pemasaran hasil bun, penelitian dan
pengembangan, pengembangan SDM, pembiayaan Ush bun
dan pemberian rekomendasi pananaman modal.
2 Pengawasan dilakukan untuk menjamin penegakan hukum
dan terselenggaranya ush bun.
Pengawasan dilakukan melalui pelaporan dr pelaku ush bun
d/a pemantauan dan evaluasi thd pelaksanaan dan hasil ush
bun.
Dlm hal tertentu pengawasan dpt dilakukan melalui
pemeriksaan thd proses dan hasil bun.
27
15. PERAN SERTA MASYARAKAT Psl 100-101
Penyelenggaraan Bun dilaksanakan dengan
melibatkan peran serta masyarakat.
Peran serta masyakat dilakukan dlm hal penyusunan
perencanaan, pengembangan kawasan, penelitian dan
pengembangan, pembiayaan, pemberdayaan,
pengawasan, pengembangan sistem data dan
informasi, pengembangan kelembagaan, dan/atau
penyusunan pedoman pengembangan ush bun.
Peran serta masyarakat dpt dilakukan dalam bentuk
pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan,
saran perbaikan, d/a bantuan.
28
16. PENYIDIKAN
Psl 102-101
Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara RI, pejabat
pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya di bidang Perkebunan diberi
wewenang khsusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil
(sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
KUHA-Pidana.
PPNS di bidang Perkebunan berwenang melakukan
pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yg
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perkebunan.
29
TINDAK PIDANA BIDANG PERKEBUNAN
NO PASAL SUBSTANSI SANKSI
1 103
17 (1)
Pejabat yg menerbitkan IUP di atas
Tanah Hak Ulayat Masy Hkm Adat yg
blm dicapai kesepakatan.
Pdn pjr 5 thn,
atau denda 5 M
alternatif
2 104
23 (1)
Setiap org yg mengeluarkan SDG
Tanaman Bun yg terancam punah
dan/atau yg dpt merugikan
kepentingan nasional dari wil NKRI.
Pdn pjr 5 thn,
dan denda 5 M
komulatif
3 105
47 (1)
Setiap prsh Bun yg melakukan ush
budidaya tanaman bun dg luasan
tertentu d/a ush pengolahan Hasil Bun
dg kapasitas pabrik tertentu yg tdk
memilki IUP.
Pdn pjr 5 thn
dan denda 10 M
komulatif
4 106
50
Menteri, gub, bupati/wali kota yang
berwenang menerbitkan IUP yang:
a. tdk sesuai dg peruntukannya; d/a
b. tdk sesuai dg syarat dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pdn pjr 5 thn
atau denda 5 M
alternatif
17. KETENTUAN PIDANA Psl 103-113
30
NO PASAL SUBSTANSI SANKSI
5 110
77
Setiap org yang dlm pengolahan,
peredaran, d/a pemasaran hasil
perkebunan melakukan:
a. Pemalsuan mutu d/a kemasan hsl Bun;
b. Penggunaan bahan penolong d/a bhn
tambahan utk pengolahan; d/a
c. Pencampuran hasil bun dengan benda
atau bahan lain.
Pdn pjr 5 thn
dan denda 5 M
komulatif
6 111
78
Setiap org yang menadah hasil ush bun yg
diperoleh dri penjarahan d/at pencurian.
Pdn pjr 7 thn
dan denda 7 M
komulatif
7 112
79
Setiap pelaku ush bun yg mengiklankan
hasil usaha perkebunan yang menyesatkan
konsumen.
Pdn pjr 5 thn
dan denda 5 M
komulatif
31
NO PASAL SUBSTANSI SANKSI
8 113 Dalam hal perbuatan Pasal 103, 104, 105,
106, 107, 108 dan Pasal 109 dilakukan oleh
korporasi, selain pengurusnya dipidana
berdarkan Pasal 103, 104, 105, 106, 107, 108,
dan Pasal 109 , korporasinya dipidana dg
pidana denda maksimum ditambah 1/3
(sepertiga) dr pdn dnda dari masing-masig .
Dlm hal perbuatan Pasal 103, 104, 105, 106,
107, 108 dan Pasal 109 dilakukan oleh
pejabat sebagai org yg diperintahkan atau
orang yang karena jabatannya memilki
kewenangan di bdg perkebunan, pejabat
tersebut dipidana sesuai ancaman di tambah
1/3 (sepertiga)
Pdn pjr diperberat
dengan ditambah
1/3.
32
HUKUM FORMIL
peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara memelihara dan
mempertahankan hukum materiil. Oleh karena itu hukum formil
mengatur bagaimana menerapkan sanksi terhadap seseorang yang
melanggar hukum pidana materiil.
Dalam Undang-Undang 39 Tahun 2014 mengikuti ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana, untuk melakukan penyidikan.
33
HUKUM MATERIIL
Merumuskan tentang pelanggaran dan kejahatan serta syarat-syarat apa
yang diperlukan agar seseorang dapat dihukum
(dijatuhi Hukuman pidana)Dirumuskan dalam:
17 (1), 23 (1), 47 (1) 55, 56 (1) 68, 77, 78, 79
UNDANG-UNDANG NOOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN
18. KETENTUAN PERALIHAN
Memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan
hukum yang sdh ada, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
lama, thd peraturan perundang-undangan yang baru, tujuannya untuk
menghindari terjadinya kekosongan hkm, menjamin kepastian hkm,
memberikan perlindungan hkm bagi pihak yg terkena dampak perubahan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengatur hal-hal yang
bersifat transisional atau bersifat sementara.
Prsh bun yg tlh melakukan ush bun sbl UU ini diundangkan dan blm memilki izin
usaha bun, dlm waktu 1 thn terhitung sejak diundangkannya UU ini, wajib
memiliki izin ush bun.
Pers bun yg tlh melakukan ush bun dan tlh memiliki zin ush bun yg tdk sesuai
dengan ketentuan UU ini diberi waktu plg lama 5 th utk melaksanakan
penyesuaian sejak UU ini berlaku.
Untuk penanaman modal asing yg tdk sesuai dg UU ini, PMA wajib menyesuaikan
setelah masa berlaku HGU berakhir.
34
19. KETENTUAN PENUTUP
Mencabut UU 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
Peraturan terkait perkebunan yg telah ada dan tidak bertentangan
dengan UU ini dinyatakan masih tetap berlaku.
Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat
2 (dua) tahun sejak UU ini diundangkan.
Diundangkan di jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014.
35
PERBEDAAN ANTARA UU 18/2004 DNG UU NO 39/2014
1. Pengertian Umum;
2. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Pengaturan
3. Penggunaan Lahan
4. Perbenihan
5. Budi Daya Tanaman Perkebunan
6. Usaha Perkebunan
7. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
8. Sistem Data dan Informasi
9. Pembiayaan Usaha Perkebunan
10. Penanaman Modal
11. Peran Serta Masyarakat
12. Ketentuan Peralihan
PENGERTIAN UMUM
UU No. 18 TAHUN 2004 UU No. 39 TAHUN 2014
1. Perkebunan adalah segalakegiatan yang mengusahakantanaman tertentu pada tanahdan/atau media tumbuhlainnya dalam ekosistem yangsesuai, mengolah danmemasarkan barang dan jasahasil tanaman tersebut, denganbantuan ilmu pengetahuan danteknologi, permodalan sertamanajemen untuk mewujudkankesejahteraan bagi pelakuusaha perkebunan danmasyarakat.
1. Perkebunan adalah segala kegiatanpengelolaan sumber daya alam, sumberdaya manusia, sarana produksi, alat danmesin, budi daya, panen, pengolahan,dan pemasaran terkait TanamanPerkebunan.
Keterangan: UU No. 39 Tahun 2014, Menjelaskan perkebunan sebagaisuatu kesisteman agribisnis yang menyeluruh.
PENGERTIAN UMUM
UU No. 18 TAHUN 2004 UU No. 39 TAHUN 2014
2. Tanaman tertentu adalah tanamansemusim dan/atau tanaman tahunanyang karena jenis dan tujuanpengelolaannya ditetapkan sebagaitanaman perkebunan.
2. Tanaman Perkebunan adalah tanamansemusim atau tanaman tahunan yangjenis dan tujuan pengelolaannyaditetapkan untuk usaha Perkebunan.
Keterangan: UU No. 39 Tahun 2014, Untuk memberikan kepastian sehinggadirumuskan menjadi Tanaman Perkebunan.
10. Perusahaan perkebunan adalahpelaku usaha perkebunan warganegara Indonesia atau badan hukumyang didirikan menurut hukumIndonesia dan berkedudukan diIndonesia yang mengelola usahaperkebunan dengan skala tertentu.
10. Perusahaan Perkebunan adalahbadan usaha yang berbadan hukum,didirikan menurut hukum Indonesiadan berkedudukan di wilayahIndonesia, yang mengelola UsahaPerkebunan dengan skala tertentu.
Keterangan: Memberikan kepastian rumusan antara badan usaha dengan peroranganwarganegara
PENGERTIAN UMUM
UU No. 18 TAHUN 2004 UU No. 39 TAHUN 20149. Hasil perkebunan adalah semua barang
dan jasa yang berasal dari perkebunanyang terdiri dari produk utama, produkturunan, produk sampingan, produkikutan, dan produk lainnya.
11. Hasil Perkebunan adalah semua produkTanaman Perkebunan dan pengolahannyayang terdiri atas produk utama, produkolahan untuk memperpanjang dayasimpan, produk sampingan, dan produkikutan.
Keterangan: Menghapus frasa jasa karena jasa bukan merupakan hasil perkebunan,melainkan termasuk dalam jenis usaha perkebunan.
8. Industri pengolahan hasil perkebunanadalah kegiatan penanganan danpemrosesan yang dilakukan terhadaphasil tanaman perkebunan yangditujukan untuk mencapai nilaitambah yang lebih tinggi.
12. Pengolahan Hasil Perkebunan adalahserangkaian kegiatan yang dilakukanterhadap hasil Tanaman Perkebunan untukmemenuhi standar mutu produk,memperpanjang daya simpan,mengurangi kehilangan dan/ataukerusakan, dan memperoleh hasil optimaluntuk mencapai nilai tambah yang lebihtinggi.
Keterangan: Diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan di bidangperindustrian.
PENGERTIAN UMUM
Pengertian yang baru dalam UU No 39 tahun 2014:
• Tanah
• Hak Ulayat
• Lahan Perkebunan
• Masyarakat Hukum Adat
• Pemerintah Pusat
• Pemerintah Daerah
• Setiap Orang
ASAS, TUJUAN, dan RUANG LINGKUP
Asas:
Dalam UU No. 39 tahun 2014 terdapat penambahan asas berupakedaulatan, kemandirian, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal dankelestarian fungsi lingkungan hidup.
Tujuan:
Dalam UU No. 39 tahun 2014 terdapat penambahan tujuan berupapeningkatan pemanfaatan jasa Perkebunan dan peningkatankesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Ruang Lingkup:
UU No. 18 Tahun 2004 terdiri dari 13 Bab dan 56 Pasal, sedangkan UUNo. 39 tahun 2014 terdiri dari 19 bab dan 118 Pasal terdapatpenambahan 6 bab yang terdiri dari Bab Penggunaan Tanah, perbenihan,budi daya Tanaman Perkebunan, sistem data dan informasi penanamanmodal, peran serta masyarakat.
PENGGUNAAN LAHAN
.
Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakanLahan sebesar 30 % dari luas hak atas tanah palinglambat 3 tahun setelah pemberian hak atas tanahdan paling lambat pada tahun ke-6 wajibmengusahakan seluruh lahannya.
B A R UPASAL 16
DILA
NG
GA
R
Bidang Tanah Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
PERBENIHAN
.
Merupakan Bab Baru dalam UU Bo. 39 Tahun 2014 yang
tidak diatur dalam UU No. 18 tahun 2004
• Pemanfaatan dan Pelestarian SumberDaya Genetik Tanaman Perkebunan
• Pemasukan dan Pengeluaran BenihTanaman Perkebunan
• Penemuan, pemuliaan dan pelepasanvarietas unggul
• Produksi, sertifikasi, pelabelan danperedaran benih
Mengatur
BUDI DAYA TANAMAN PERKEBUNAN
.
Budi daya Tanaman
Perkebunan
Pembukaan dan Pengolahan Lahan
Pelindungan Tanaman Perkebunan
- Pembukaan mencegah kerusakan LH.
- Pengolahan mencegah pencemaran LH.
- Pencegahan masuknya OPT.
- Eradikasi OPT.
Pelaku Usaha Perkebunan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
USAHA PERKEBUNAN
UU No. 18 TAHUN 2004 UU No. 39 TAHUN 2014Pasal 14
Pengalihan kepemilikan badan hukumpelaku usaha perkebunan yang belumterbuka dan/atau mengalami kepailitankepada badan hukum asing, terlebihdahulu harus mendapat saran danpertimbangan dari Menteri.
Pasal 40
Pengalihan kepemilikan PerusahanPerkebunan kepada penanam modal asingdapat dilakukan setelah memperolehpersetujuan Menteri.
Pasal 15
Usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan dan/atau usahaindustri pengolahan hasil perkebunan.
Pasal 41
Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas usahabudi daya Tanaman Perkebunan, usahaPengolahan Hasil Perkebunan, dan usahajasa Perkebunan.
-
Pasal 42Kegiatan usaha budi daya dan/atau usahaPengolahan hanya dapat dilakukan olehPerusahaan Perkebunan apabila telahmendapatkan hak atas tanah dan/atau izinUsaha Perkebunan.
USAHA PERKEBUNAN(Pemberi izin dan syarat izin)
.
izin Usaha Perkebunan
Syaratnya:• izin lingkungan;• kesesuaian dengan rencana tata
ruang wilayah; dan• kesesuaian dengan rencana
Perkebunan
• sarana, prasarana, sistem, dan sarana pengendalian organismepengganggu tumbuhan (izin usaha budi daya)
• memenuhi sekurang-kurangnya 20% dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri (izin usaha Pengolahan)
Gubernur, Bupati/Wali Kota atau Menteri
Pertanian
Pemberi izin
USAHA PERKEBUNAN
UU No. 18 TAHUN 2004 UU No. 39 TAHUN 2014
Pasal 21Setiap orang dilarang:₋ melakukan tindakan yang berakibat pada
kerusakan kebun dan/atau aset lainnya;₋ penggunaan tanah perkebunan tanpa
izin; dan/atau₋ tindakan lainnya yang mengakibatkan
terganggunya usaha perkebunan.
Pasal 55
Setiap Orang secara tidak sah dilarang:a. mengerjakan, menggunakan, menduduki,
dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;b. mengerjakan, menggunakan, menduduki,
dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.
Sanksi PidanaSengaja Penjara 5 thn dan denda 5 MLalai Penjara 2,6 thn dan denda 2,5 M
Sanksi PidanaPenjara 4 tahun atau denda 4 M
USAHA PERKEBUNAN(Fasilitasi kebun masyarakat)
.Perusahaan Perkebunan yang telah
punya IUP atau IUP-B
wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan
oleh Perusahaan Perkebunan
pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan
USAHA PERKEBUNAN(Harga)
.
Pemerintah Pusat berkewajiban menciptakan kondisi yang
menghasilkan harga komoditas Perkebunan yang menguntungkan
bagi Pelaku Usaha Perkebunan
Penetapan harga komoditas Perkebunan tertentu
Penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif
Pengaturan kelancaran distribusi Hasil Perkebunan
Penyebarluasan informasi perkembangan harga
komoditas Perkebunan
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN
(Harga).
Setiap unit Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun
kebun dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah unit pengolahannya beroperasi.
Jenis Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu diatur
dengan Peraturan Pemerintah
SISTEM DATA DAN INFORMASI
(Harga).Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem data
dan informasi Perkebunan yang terintegrasi
letak dan luas wilayah, kawasan, dan budi daya Perkebunan;
ketersediaan sarana dan prasarana Perkebunan;
prakiraan iklim;
izin Usaha Perkebunan dan status hak Lahan Perkebunan;
varietas tanaman;
peluang dan tantangan pasar;
permintaan pasar;
perkiraan produksi;
perkiraan pasokan; dan
perkiraan harga.
Dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh
Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat
PEMBIAYAAN USAHA PERKEBUNAN
UU No. 18 TAHUN 2004 UU No. 39 TAHUN 2014
Pasal 43
Pemerintah, provinsi,kabupaten/kota, dan pelakuusaha perkebunanmenghimpun dana untukpengembangan sumberdaya manusia, penelitiandan pengembangan, sertapromosi Perkebunan.
Pasal 93Penghimpunan dana dariPelaku Usaha Perkebunandigunakan untukpengembangan sumber dayamanusia, penelitian danpengembangan, promosiPerkebunan, peremajaanTanaman Perkebunan,dan/atau sarana danprasarana Perkebunan.
PENANAMAN MODAL
(Harga).
• Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunanmelalui penanaman modal dalam negeri dan penanamanmodal asing yang diutamakan melalui penanaman modaldalam negeri.
• Besaran penanaman modal asing wajib dibatasi denganmemperhatikan kepentingan nasional dan Pekebun.
• Pembatasan penanaman modal asing dilakukanberdasarkan jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha,dan kondisi wilayah tertentu.
• Ketentuan mengenai besaran penanaman modal asing,jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan kondisiwilayah tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.
PERAN SERTA MASYARAKAT
(Harga).
PenyelenggaraanPerkebunandilaksanakan denganmelibatkan peranserta masyarakat
penyusunan perencanaan;
pengembangan kawasan;
penelitian dan pengembangan;
pembiayaan;
pemberdayaan;
pengawasan;
pengembangan sistem data dan informasi;
pengembangan kelembagaan; dan/atau
penyusunan pedoman pengembangan Usaha Perkebunan
Bentuk partisipasi: pemberian usulan,
tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan,
dan/atau bantuan
KETENTUAN PERALIHAN
(Harga).
Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan UsahaPerkebunan sebelum Undang-Undang ini diundangkan danbelum memiliki izin Usaha Perkebunan, dalam jangka waktu 1(satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini, wajib memiliki izin Usaha Perkebunan.
Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan UsahaPerkebunan dan telah memiliki izin Usaha Perkebunan yangtidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini diberiwaktu paling lama 5 (lima) tahun untuk melaksanakanpenyesuaian sejak Undang-Undang ini berlaku.
Untuk penanaman modal asing yang tidak sesuai denganketentuan dalam Undang-Undang ini, penanam modal asingwajib menyesuaikan setelah masa berlaku hak guna usahaberakhir.
56