DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PERIODE 2019/2020
KETETAPAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
TENTANG
UNDANG – UNDANG PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS ILMU BUDAYA TERHADAP BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNDANG–UNDANG MEKANISME PENGAWASAN
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
TERHADAP
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTASILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sekretariat: Fakultas Ilmu Budaya Gedung B
Jl. Veteran, Malang, 65145
MALANG, 18 FEBRUARI 2020
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
Nomor: 002/SKEP/DPM/II/2020
Tentang
UNDANG-UNDANG PENGAWASAN BEM FIB UB
Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, setelah:
Menimbang
Bahwa salah satu tugas Dewan Perwakilan Mahasiswa FIB UB adalah mengesahkan
Undang–undang Pengawasan BEM FIB UB sebagai acuan pelaksanaan program kerja
BEM FIB UB.
Memperhatikan
Anggaran Rumah Tangga LKM FIB UB Pasal 20 ayat 1
Memutuskan dan Menetapkan
Pertama : Mengesahkan Undang–undang Pengawasan BEM FIB UB
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tangal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Sekretariat DPM FIB UB
Hari : Selasa
Tanggal : 18 Februari 2020
Pukul : 20:50
Menyetujui,
Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa
FIB UB
Muhamad Fardhansyah
NIM. 175110800111019
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTASILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sekretariat: Fakultas Ilmu Budaya Gedung B
Jl. Veteran, Malang, 65145
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan:
1. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya yang selanjutnya disingkat
DPM FIB adalah lembaga legislatif di kelembagaan mahasiswa tingkat fakultas.
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya yang selanjutnya disingkat BEM
FIB adalah lembaga eksekutif di kelembagaan mahasiswa tingkat fakultas.
3. Komisi Kelembagaan adalah organ kelembagaan DPM FIB yang mengoordinir fungsi
pengawasan terhadap BEM FIB.
4. Kegiatan BEM FIB adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh BEM FIB baik berupa
program kerja yang telah direncanakan maupun yang tidak direncanakan.
5. Program kerja BEM FIB adalah rancangan usaha-usaha yang akan dijalankan BEM
FIB dalam melaksanakan fungsinya.
6. Pengawasan terhadap kegiatan BEM FIB dengan cara mengamati secara langsung
kegiatan yang dilaksanakan oleh BEM FIB.
7. Program kerja terencana adalah kegiatan yang dibuat di awal kepengurusan.
8. Program kerja insidental adalah kegiatan diluar program kerja terencana.
9. Laporan Pertanggungjawaban program kerja BEM FIB adalah bentuk
pertanggungjawaban dari BEM FIB atas pelaksanaan program-program kerjanya.
Pasal 2
1. Maksud dibuatnya ketetapan ini adalah untuk memberi arahan dan landasan kerja
yang jelas dalam hubungan antara DPM FIB dengan BEM FIB.
2. Tujuan dari Pengawasan ini adalah agar tercipta keselarasan dan kesinambungan
penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan tujuan dan fungsi Keluarga
Besar Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga FIB UB.
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTASILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sekretariat: Fakultas Ilmu Budaya Gedung B
Jl. Veteran, Malang, 65145
BAB II
HUBUNGAN ANTARA DPM FIB DAN BEM FIB
Pasal 3
1. DPM FIB berwenang untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja BEM FIB.
2. DPM FIB dapat menggunakan hak inisiatif, hak angket, hak interpelasi, hak petisi,
dan hak bujet apabila ditemukan ketidaksesuaian program kerja dengan rencana awal
setelah melalui mekanisme Hearing Rutin atau Rapat Koordinasi.
3. BEM FIB berkewajiban memberikan tanggapan atas penggunaan hak inisiatif, hak
angket, hak interpelasi, hak petisi, dan hak bujet yang disampaikan oleh DPM FIB.
4. Apabila setelah digunakan hak inisiatif, hak angket, hak interpelasi, hak petisi, dan
hak bujet, program kerja BEM FIB tersebut terbukti melakukan pelanggaran terhadap
GBHK, maka DPM FIB berhak memberikan sanksi.
5. BEM FIB berkewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada
DPM FIB.
6. DPM FIB berwenang untuk menilai laporan pertanggungjawaban dan memberikan
feedback terhadap laporan pertanggungjawaban BEM FIB.
BAB III
PENGAWASAN DPM FIB TERHADAP BEM FIB
Bagian Pertama
Anggota
Pasal 4
1. Pengawasan setiap kementerian BEM FIB UB dilakukan oleh seluruh anggota DPM
FIB UB
2. Pengaturan bidang pengawasan akan dikoordinir oleh Komisi Kelembagaan DPM
FIB UB
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTASILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sekretariat: Fakultas Ilmu Budaya Gedung B
Jl. Veteran, Malang, 65145
Bagian Kedua
Mekanisme Pelaporan Program Kerja BEM FIB
Pasal 5
1. BEM FIB wajib menyerahkan salinan proposal program kerja terencana yang telah
disetujui oleh kemahasiswaan FIB kepada DPM FIB.
2. BEM FIB wajib memberikan laporan program kerja insidental secara tertulis, selambat-
lambatnya 1 x 24 jam sebelum pelaksanaan kegiatan pada jam kerja DPM FIB.
3. Setiap program kerja yang dilaporkan BEM FIB harus memuat hal-hal berikut:
a. Nama kegiatan
b. Deskripsi kegiatan
c. Tujuan kegiatan
d. Sasaran kegiatan
e. Penanggungjawab kegiatan
f. Waktu pelaksanaan kegiatan
g. Anggaran dana
h. Parameter keberhasilan kegiatan
4. Apabila BEM FIB tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam pasal 5
ayat (1), (2) dan (3), maka BEM FIB dapat dikenakan sanksi.
5. Pengawasan HIMAPRODI dan UKM oleh DPM dapat dilakukan melalui laporan kerja
BEM FIB.
Bagian Ketiga
Bentuk Pengawasan
Pasal 6
Bentuk pengawasan DPM FIB terhadap BEM FIB dapat dilakukan melalui :
1. Rapat Koordinasi DPM FIB dengan BEM FIB
2. Hearing Rutin
3. Turun Lapangan
4. Survei kepada mahasiswa
5. Pengaduan mahasiswa
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTASILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sekretariat: Fakultas Ilmu Budaya Gedung B
Jl. Veteran, Malang, 65145
Bagian Keempat
Mekanisme Pengawasan
Pasal 7
1. Rapat Koordinasi DPM FIB dengan BEM FIB bertujuan untuk :
a. Menjaga kesesuaian nilai antara program kerja yang akan dilaksanakan dengan
nilai-nilai yang telah disepakati dalam GBHK, Undang–undang DPM FIB dan
peraturan lainnya.
b. Mengimplementasikan fungsi koordinatif DPM FIB dengan BEM FIB.
c. Meminta keterangan dan laporan terkait agenda terencana maupun kejadian diluar
agenda terencana BEM FIB UB dan melakukan penyelidikan terhadap pihak-
pihak yang terkait.
2. Rapat koordinasi bersifat tertutup kecuali disepakati dengan konteks tertentu.
Pasal 8
1. Hearing Rutin BEM FIB oleh DPM FIB bertujuan untuk mendapatkan penjelasan
lebih lanjut mengenai kegiatan BEM FIB.
2. Hearing Rutin dapat dilakukan terhadap:
a. Presiden dan/atau wakil presiden BEM FIB
b. Kementrian Koordinator/Kementerian/Biro terkait pelaksana program kegiatan
c. Anggota BEM FIB
d. Panitia kegiatan program kerja BEM FIB
3. Hasil dari Hearing Rutin dilaporkan kepada Komisi Kelembagaan DPM FIB.
4. Hasil dari Hearing Rutin ini dapat digunakan untuk menilai kinerja BEM FIB.
5. Hearing Rutin bersifat terbuka kecuali disepakati dengan konteks tertentu.
Pasal 9
Dalam rapat koordinasi DPM FIB akan membawa berita acara pengawasan sebagai bukti
tindak pengawasan yang ditandatangani oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden BEM FIB.
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTASILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sekretariat: Fakultas Ilmu Budaya Gedung B
Jl. Veteran, Malang, 65145
Pasal 10
1. Turun lapangan dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan BEM FIB.
2. Turun lapangan dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait Kegiatan dan
Program Kerja BEM FIB.
3. Turun lapangan dapat dilakukan tanpa sepengetahuan pihak BEM FIB dan panitia
pelaksana Program Kerja BEM FIB.
4. DPM FIB memiliki hak untuk mengakses seluruh rangkaian kegiatan dari Program
Kerja BEM FIB seluas–luasnya.
5. Turun lapangan harus sepengetahuan Komisi Kelembagaan DPM FIB.
6. Hasil dari turun lapangan dapat digunakan untuk menilai kinerja BEM FIB.
7. Pengawasan turun lapangan terhadap kegiatan BEM FIB dilakukan oleh seluruh
anggota DPM FIB setelah berkoordinasi dengan anggota yang mengawasi
kementerian yang dinaungi.
BAB IV
MEKANISME PENYIKAPAN BEM FIB
Bagian Pertama
Bentuk–bentuk Penyikapan BEM FIB
Pasal 11
Bentuk–bentuk penyikapan yang dapat dilakukan oleh BEM FIB adalah:
1. Aksi, baik aksi demonstrasi dengan pengerahan massa maupun aksi simpatik yang
dilakukan di tempat-tempat strategis di dalam kampus.
2. Mimbar bebas, dengan menggelar orasi, seruan, pernyataan sikap yang dihadiri massa
dan publik figur.
3. Konferensi pers, baik melalui media elektronik maupun media cetak.
4. Tulisan yang dikomunikasikan kepada publik, media massa, maupun pihak-pihak
tertentu yang diharapkan memperhatikan dan memenuhinya.
5. Bentuk-bentuk penyikapan lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi dengan
memperhatikan aturan yang berlaku.
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTASILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sekretariat: Fakultas Ilmu Budaya Gedung B
Jl. Veteran, Malang, 65145
Bagian Kedua
Alur Pelaporan Penyikapan
Pasal 12
1. Pelaporan penyikapan dapat berbentuk surat pemberitahuan dan/atau media
komunikasi lainnya.
2. Pelaporan penyikapan sebagaimana yang dimaksud pasal 12 ayat 1, BEM FIB wajib
menyampaikan pelaporan selambat-lambatnya 2x24 jam sebelum kegiatan
dilaksanakan kepada anggota DPM FIB dan/atau komisi Kelembagaan DPM FIB.
3. Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat 1 memenuhi persyaratan
sebagai berikut :
a. Minimal berisi hari, tanggal, jam pelaksanaan, alasan, tujuan, sasaran, agenda,
jumlah peserta, penanggung jawab, jumlah dan sumber dana.
b. Bila dilakukan bersama elemen dan/atau lembaga lainnya di luar naungan DPM
FIB, maka dalam surat tersebut harus dicantumkan dengan jelas nama elemen atau
lembaga tersebut.
4. Pelaporan penyikapan ditujukan langsung kepada DPM FIB.
Bagian Ketiga
Pengawasan Penyikapan
Pasal 13
1. DPM FIB berhak melakukan Hearing Rutin untuk meminta penjelasan langsung
perihal penyikapan yang dilakukan oleh BEM FIB.
2. Penjelasan dari BEM FIB minimal meliputi hal-hal sebagai berikut, antara lain:
a. Isu dan agenda yang diusung
b. Sikap yang diambil
c. Bentuk penyikapan yang dilakukan
3. Penjelasan dilakukan oleh pengurus BEM FIB sesuai urutan prioritas berikut:
a. Presiden dan/atau Wakil Presiden BEM FIB
b. Kementerian terkait
c. Penanggung jawab/Koordinator lapangan penyikapan
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTASILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sekretariat: Fakultas Ilmu Budaya Gedung B
Jl. Veteran, Malang, 65145
4. Hasil dari Hearing Rutin terkait penyikapan tidak digunakan untuk menilai kinerja
BEM FIB.
BAB V
PENILAIAN BEM FIB
Bagian Pertama
Sumber Penilaian
Pasal 14
Sumber penilaian kinerja BEM FIB berasal dari civitas academica FIB UB yang meliputi :
a. Mahasiswa aktif FIB UB non pengurus LKM
b. Tenaga pendidik dan tenaga kerja FIB UB
c. Pengurus UKM dan Himaprodi
d. DPM FIB
Bagian Kedua
Mekanisme Penilaian
Pasal 15
1. Penilaian kinerja BEM FIB yang dilakukan oleh civitas academica FIB UB difasilitasi
oleh DPM FIB.
2. Hasil penilaian program kerja BEM FIB yang dilakukan oleh civitas academica FIB
UB dapat menjadi pertimbangan DPM FIB dalam menilai kinerja BEM FIB.
3. Penilaian kinerja BEM FIB yang dilakukan oleh DPM FIB berasal dari hasil
pengawasan DPM FIB dan hasil rekapitulasi kuesioner.
4. Penilaian kinerja BEM FIB oleh DPM FIB berdasarkan indikator pencapaian yang
telah disepakati antara DPM FIB dan BEM FIB.
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTASILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sekretariat: Fakultas Ilmu Budaya Gedung B
Jl. Veteran, Malang, 65145
Bagian Ketiga
Indikator Pencapaian
Pasal 16
1. Penilaian kinerja BEM FIB didasarkan pada kriterita-kriteria seperti:
a. Efektivitas kegiatan yang dilaksanakan terhadap pencapaian tujuan jangka pendek
dan jangka panjang.
b. Efektivitas pelaksanaan kerja terhadap proses kerja dan koordinasi, serta
optimalisasi pemanfaatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
c. Ketepatan dalam perencanaan dan pelaksanaan jadwal kegiatan, kesesuaian waktu
dengan situasi dan kondisi, serta kebutuhan mahasiswa.
d. Tertib dalam mengumpulkan dokumen sesuai dengan waktu yang ditentukan.
BAB VI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR KEPENGURUSAN BEM FIB
Bagian Pertama
Jenis Laporan Pertanggungjawaban
Pasal 17
Laporan pertanggungjawaban akhir kepengurusan BEM FIB adalah bentuk
pertanggungjawaban BEM FIB selama satu periode kepengurusan.
Bagian Kedua
Mekanisme Laporan Pertanggungjawaban
Pasal 18
1. Laporan pertanggungjawaban akhir kepengurusan BEM FIB adalah laporan tertulis
yang dibuat oleh BEM FIB pada saat akhir kepengurusan.
2. Laporan pertanggungjawaban akhir kepengurusan BEM FIB dibahas dalam Sidang
Paripurna.
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTASILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sekretariat: Fakultas Ilmu Budaya Gedung B
Jl. Veteran, Malang, 65145
BAB VII
SANKSI
Bagian Pertama
Bentuk Sanksi
Pasal 19
1. Sanksi lisan adalah teguran yang diberikan oleh DPM FIB bilamana ada
pelanggaran/pengabaian yang dilakukan oleh BEM FIB.
2. Sanksi tertulis adalah Surat Peringatan yang diberikan oleh DPM FIB apabila sanksi
teguran lisan diabaikan atau pada suatu pelanggaran yang langsung dapat dikenai
sanksi tertulis karena sifat pelanggaran/pengabaian yang dilakukan oleh BEM FIB.
Bagian Kedua
Mekanisme Pemberian Sanksi
Pasal 20
1. Sanksi lisan diberikan jika BEM FIB:
a. Melanggar ketentuan yang terdapat di dalam Ketetapan ini
b. Melanggar ketentuan lain yang dibuat oleh DPM FIB
c. Tidak kooperatif sehingga mengganggu kinerja DPM FIB dalam melakukan
fungsi pengawasan
2. Pengajuan usul pemberian sanksi lisan dapat dilakukan oleh seluruh anggota DPM
FIB.
3. Pemberian sanksi lisan akan diputuskan melalui Sidang Pleno DPM FIB.
4. Pemberian sanksi lisan dilakukan dengan mengundang Presiden dan/atau Wakil
Presiden BEM FIB.
5. Apabila ayat 4 tidak tercapai, maka pemanggilan kembali dilakukan selambat-
lambatnya 2x24 jam terhitung dari pemanggilan pertama.
6. Apabila pihak terkait tetap tidak hadir setelah periode 2x24 jam berlalu, maka akan
langsung dikenakan sanksi tertulis.
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTASILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sekretariat: Fakultas Ilmu Budaya Gedung B
Jl. Veteran, Malang, 65145
Pasal 21
1. Sanksi tertulis diberikan jika BEM FIB melakukan penyimpangan dari:
a. AD/ART LKM FIB
b. GBHK
c. Kesepakatan–kesepakatan yang dibuat antara DPM FIB dengan BEM FIB
d. Pemberian sanksi lisan
2. Pengajuan usul pemberian sanksi peringatan tertulis dapat dilakukan oleh seluruh
anggota DPM FIB.
3. Pemberian sanksi tertulis akan diputuskan melalui mekanisme Sidang Pleno DPM
FIB.
4. Berkaitan dengan pemberian sanksi tertulis, DPM FIB melakukan rapat koordinasi
dengan BEM FIB.
5. Sanksi tertulis yang ditetapkan, dipublikasikan terhadap mahasiswa FIB UB melalui
cara yang disepakati oleh DPM FIB.
Bagian Kedua
Pembelaan
Pasal 22
1. Sebelum pemberian sanksi, BEM FIB berhak melakukan pembelaan pada saat Rapat
Koordinasi.
2. Pembelaan BEM FIB dapat dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden, dan
Kementerian terkait.
BAB VIII
PENUTUP
Pasal 23
Hal – hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketetapan
DPM FIB.