LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA PERIODE
TAHUN 2013-2019
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KEMANGKON
DESA MUNTANG
2019
KATA SAMBUTAN
Bismillahirrohmannirrohim
Yth. Saudara Ketua BPD beserta Anggota BPD Desa Muntang
Yth. Saudara Ketua LKMD beserta Anggota LKMD Desa Muntang
Yth. Ketua RT/RW Desa Muntang
Yth. Ketua TP- PKK Desa Muntang
Yth. Pemuka Agama Desa Muntang
Yth. Tokoh Masyarakat Desa Muntang
Yth. Perwakilan Perempuan, Perwakilan Pemuda dan
Yth. Hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu pangkat dan jabatannya.
Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.
Yang saya banggakan masyarakat Desa Muntang. Puji dan syukur kehadirat Allah
Subhanahu Wataala atas segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, karena
telah dapat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa
Jabatan Kepala Desa Tahun Anggaran 2014 sampai 2019 kepada Masyarakat Desa
Muntang. Semoga apa yang telah dapat kita perbuat Dari Tahun 2014 sampai Tahun 2019
dicatat oleh Allah SWT sebagai perbuatan ibadah berupa amalan soleh, allahumma amin
ya robbal Alamin.
Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa
Jabatan Kepala Desa ini merupakan perwujudan dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 15 ayat (2), bahwa Kepala Desa mempunyai
kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada
Bupati , memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa
Jabatan Kepala Desa kepada BPD serta menginformasikan Laporan Akhir Masa Jabatan
kepada masyarakat.
Terselenggarannya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta
masyarakat dalam pembangunan desa menjadi harapan kita semua, harapan seluruh
masyarakat. akan tetapi untuk menuju kearah itu semua, bukan merupakan hal yang mudah
seperti kita membalik tangan, namun diperlukan adanya dukungan moril, materiil maupun
finansial serta kebersamaan dari berbagai pihak seluruh lapisan masyarakat.
Pimpinan dan Anggota BPD serta Hadirin yang berbahagia,
Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan
Kepala Desa ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada Badan
Permusyawaratan Desa atau BPD yang merupakan perwakilan dari Masyarakat Desa
tentang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Desa Muntang selama kurun waktu Enam tahun, yaitu dari Tahun 2014 sampai dengan
Tahun 2019. Penting disadari bahwa hasil yang dicapai merupakan kerja keras semua
pihak, baik Pemerintahan Desa Muntang maupun seluruh komponen. pembangunan yang
ada di Desa Muntang, yang belum berhasil dilihat sebagai tantangan untuk diatasi di masa
yang akan datang.
Pimpinan dan Anggota BPD serta Hadirin yang berbahagia,
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
Pemerintah Desa Muntang mendapatkan tambahan penerimaan anggaran yang bersumber
dari APBN yang dikenal dengan Dana Desa (DD) yang digunakan untuk membiayai
Bidang Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Besarnya Dana Desa (DD)
yang didapat Desa Muntang dari tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah :
NO URAIAN TAHUN ANGGARAN
1 DD 2015 2016 2017 2018 2019
285.000.000 627.155.000 800.884.000 730.301.000 838.471.000
Semangat Otonomi Desa tercermin dengan upaya Pemerintahan Desa mengatur dan
mengurus rumah tangga Desa dengan asas musyawarah dan mufakat serta mengedepankan
partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam membangun Desa.
Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan,
Pemberdayaan Masyarakat dan Tak Terduga / Penanggulangan Bencana di Desa Muntang
dapat dikatakan meningkat walopun Pendapatan Asli Desa (PAD) yang didapat masih
mengandalkan pada satu sumber yaitu lelang tanah kas desa. Pendapatan Asli Desa untuk
Tahun 2014 s/d tahun 2019 sebagai berikut :
NO URAIAN TAHUN ANGGARAN
1 PAD 2014 2015 2016 2017 2018 2019
68.600.000 70.000.000 70.000.000 77.388.100 42.745.920 23.282.315
Melalui kesempatan ini, atas nama Pemerintah Desa Muntang, Saya menghaturkan
ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang telah memberikan
bantuan atau mengalokasikan kepada Desa Muntang berupa APBD Kabupaten Purbalingga
melalui ADD dari tahun 2014 sampai tahun 2019 sebagai berikut :
NO URAIAN TAHUN ANGGARAN
1 ADD 2014 2015 2016 2017 2018 2019
122.887.000 314.448.000 357.539.000 358.716.000 346.947.000 362.032.500
Kepada masyarakat Desa Muntang yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan
kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Tak Terduga / Penanggulangan Bencana di Desa Muntang baik secara
moril dan matriil, saya ucapkan terima kasih yang setinggi tingginya semoga amalnya
diterima Allah SWT. Amin.
Sejalan dengan hal tersebut, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya
menyampaikan hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih
yang setulus-tulusnya kepada BPD Desa Muntang yang merupakan mitra Pemerintah
Desa sebagai representasi dari masyarakat, tokoh masyarakat Desa Muntang yang secara
bersama-sama telah ikut serta dalam mewujudkan Desa Muntang yang lebih baik dan
maju dalam segala bidang dan kegiatan.
Pimpinan dan Anggota BPD serta Hadirin yang berbahagia,
Mengakhiri sambutan ini, kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan
Anggota BPD Muntang yang telah bermusyawarah dan bekerja sama selama ini, semoga
apa yang telah kita buat bersama akan membawa Desa kita ke arah kemajuan yang lebih
baik di masa yang akan datang dan memberikan manfaat kepada seluruh lapisan
masyarakat Desa Muntang.
Wassalamualaikum Warohmatullahiwabarokatuh
Muntang, September 2019
Kepala Desa Muntang
P A R Y O N O
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan
Karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Muntang Periode 2013-2019, Kecamatan
Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
Laporan ini kami susun dengan maksud sebagai Laporan Kepala Desa kepada BPD
dan Masyarakat di bidang Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan
Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Tak Terduga / Penanggulangan Bencana
di Desa Muntang yang diselenggarakan mulai Januari 2014 Sampai dengan Agustus 2019.
Disamping itu, Laporan ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi yang
membutuhkan Informasi serta sebagai sarana evaluasi di masa Jabatan Kepala Desa untuk
Pelaksanaan Tugas Kepala Desa yang akan datang.
Kami sadari sepenuhnya, bahwa kami tidak mungkin mampu berbuat apa – apa
tanpa dukungan dan bantuan dari segenap komponen yang ada di desa Muntang, begitupun
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa
Muntang ini juga tidak mungkin dapat berjalan dan terlaksana tanpa peran serta dari semua
pihak.
Oleh karena itu, ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi – tingginya
kami haturkan kepada semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga
proses pembuatan dan Pelaksanaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten
Purbalingga ini dapat kami selesaikan Tepat pada Waktunya.
Akhirnya, Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Petunjuk dan
Bimbingan-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan Rencana, Harapan dan Keinginan
meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik dihari – hari selanjutnya. Amin ……
Muntang, September 2019
Kepala Desa Muntang
P A R Y O N O
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGAKECAMATAN KEMANGKON
DESA MUNTANGDesa Muntang RT 05 RW 02 Kode Pos 53381
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA PERIODE TAHUN 2013 – 2019
BAB I
PENDAHULUAN
Seiring dengan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Purbalingga melalui Visi
dan Misi Kota Perwiranya, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon berusaha
melaksanakan Pemerintahan Desa dengan semangat Otonomi Desa dengan berupaya
mengatur dan mengurus rumah tangga Desa atas dasar musyawarah dan mufakat serta
inisiatif dan prakarsa dari masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan
pembangunan di Desa Muntang serta di Kabupaten Purbalingga.
Sejak dibentuknya Badan Perwakilan Desa ( BPD ) di Desa Muntang pada Tahun
2001 yang kemudian diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tahun
2006 merupakan langkah awal dalam mewujudkan demokrasi dalam pelaksanakan
kegiatan Pemerintahan Desa di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan,
di mana BPD berfungsi sebagai lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat,
membuat peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa
Jabatan Kepala Desa ini merupakan upaya kami dalam memberikan laporan pelaksanaan
kegiatan Pemerintah Desa kepada masyarakat melalui BPD, dan guna memenuhi ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa
yang kami sampaikan ini merupakan laporan hasil kinerja Pemerintah Desa yang terdiri
dari Kepala Desa, Aparat Desa, Kepala Dusun selama Tahun 2014 -2019.
A. DASAR HUKUM :
Adapun dasar hukum dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir
Masa Jabatan Kepala Desa adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembangunan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006
tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007
Perencanaan Pembangunan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 tahun 2016);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Nomor 15 tahun 2015);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16
TAhun 2015);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga kepada
Pemerintahan Desa);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran daerah
Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 49 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun
2014
B. GAMBARAN UMUM DESA
a). Letak
Secara geografis Desa Muntang terletak disebelah Barat Ibu Kota Kecamatan dan
disebelah Selatan Ibu Kota Kabupaten yang merupakan bagian integral dari
wilayah Kabupaten Purbalingga dengan jarak dari Ibu Kota Kecamatan ± 7 Km
dan dari Ibu Kota Kabupaten ± 7 Km , sedangkan dari Ibu Kota Propinsi sekitar
175 Km dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut :
Batas-batas Desa Muntang
Sebelah Utara : Desa Gambarsari
Sebelah Selatan : Desa Pegandekan dan Sungai Klawing
Sebelah Timur : Desa Karangkemiri dan Sungai Klawing
Sebelah Barat : Desa Karangtengah dan Desa Sumilir
b). Luas
Luas Wilayah Desa 158,059 Ha di Kecamatan Kemangkon. yang terdiri dari :
1. Sawah : 98 Ha
2. Tegalan dan Kebun : 3 Ha
3. Pemukiman Penduduk : 50 Ha
4. Tanah Lainnya : 7.059 Ha.
c). Wilayah
Terdiri dari 2 Dusun dan 13 RT dan 4 RW sebagai berikut :
No. Nama Dusun Jml RW Jml RT Nama RT
1 Dusun I 2 5RT 01 s/d RT 03 RW 01
RT 04 s/d RT 05 RW 02
2 Dusun II 2 8RT 06 s/d RT 09 RW 03
RT 10 s/d RT 13 RW 04
d) Kondisi Sosial Budaya
1. Perkembangan Penduduk
➤ Tingkat Kelahiran dan Kematian Penduduk
NO URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 KELAHIRAN 23 32 31 30 23 22
2 KEMATIAN 12 11 18 14 11 8
➤ Perkembangan Jiwa Penduduk
NO URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 LAKI-LAKI 908 921 932 936 951 971
2 PEREMPUAN 896 902 910 905 929 941
JUMLAH 1.804 1.823 1.842 1.841 1.880 1.912
➤ Perkembangan Jumlah Kepala Keluarga (KK)
NO URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 J U M LAH 567 574 576 581 588 594
➤ Klasifikasi penduduk Desa Muntang
1. Penduduk menurut golongan umur sampai Agustus tahun 2019 :
No Golongan Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
1 0 - 4 th. 58 74 1322 5.- 9 45 56 1013 10-.14 65 68 1334 15-19 62 71 1335 20-24 102 96 1986 25-29 100 102 2027 30-34 68 62 1308 35-49 69 87 1569 40-44 67 61 12810 45-49 63 77 14011 50-54 72 55 12712 55-59 52 67 11913 60-64 44 47 9114 65 ke atas 102 20 122
Jumlah 971 941 1.912
2. Penduduk menurut mata pencaharian sampai Agustus tahun 2019
a. Petani : 400 orang
b. Buruh tani : 295 orang
c. Buruh : 580 orang
d. Home Industri : 12 orang
e. Perdagangan : 58 orang
f. Jasa : 11 orang
g. Tukang kayu/ batu : 37 orang
h. TNI, POLRI, PNS : 21 orang
i. Pensiunan PNS, TNI/ POLRI : 22 orang
j. Perantauan : 83 orang
k. Tidak Belum Bekerja : 393 orang
Jumlah 1.912 orang
3. Penduduk menurut tingkat Pendidikan sampai Agustus tahun 2019 :
a. Belum sekolah : 165 orang
b. Masih sekolah di SD/ MI : 190 orang
c. Tamat SD/MI : 653 orang
d. Tidak tamat SD/MI/ Tidak sekolah : 7 orang
e. Masih sekolah di SMP : 45 orang
f. Tamat SMP/ Sederajat : 438 orang
g. Masih sekolah di SLTA : 30 orang
h. Tamat SLTA : 254 orang
i. Masih sekolah di AK/PT : 35 orang
j. Tamat AK/PT : 95 orang
Jumlah 1.912 orang
4. Penduduk menurut tingkat Sosial Ekonomi sampai Agustus tahun 2019:
a. Keluarga prasejahtera : 210 orang
b. Keluarga prasejahtera I : 222 orang
c. Keluarga ekonomi sedang : 920 orang
d. Keluarga ekonomi mampu : 560 orang
Jumlah 1.912 orang.
5. Penduduk menurut Kewarganegaraan dan Agama sampai Agustus
tahun 2019 :
a. Warganegara Indonesia (WNI) : 1.912 orang
b. Warganegara Asing (WNA) : - orang
c. Penduduk beragama Islam : 1.784 orang
d. Penduduk beragama Kristen : 116 orang
e. Penduduk beragama Katolik : 12 orang
C. PEMERINTAHAN DESA MUNTANG
1. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Muntang
No Nama Umur Jabatan Pendidikan Luas(th) Bengkok
1. P A R Y O N O 52 Kepala Desa SLTP 6 ha2. S U S W A N T O 49 Sekretaris Desa SLTA 2,9 ha3. W A R T O Y O 52 Kadus I SLTA 1,43 ha4. SULISTYO ADI 46 Kadus II SLTA 1,43 ha5. R A T I 46 Kasi Pemerintahan SLTA 1,07 ha6. RR. HENDARTI 45 Kasi Pelayanan S 1 1,07 ha7 B A S O R I 50 Kaur Keuangan SLTA 1,07 ha8. S U K I R N O 55 Kaur TU dan Umum SLTA 1,07 ha9. Kasi Kesejahteraan 1,07 ha10. Kaur Perencanaan 1,07 ha
2. Susunan Keanggotaan BPD Desa Muntang
No Nama Umur Jabatan Pendidikan(th)1. SUGIATMO. S.Pd. MM 56 Ketua S 22. S U G E N G 48 Wakil Ketua SLTA3. T R I Y O 38 Anggota S 14. SRI SULASIH 34 Anggota S 15. SARIKHIN 43 Anggota SLTP
D. POTENSI DESA
1. Bidang Pendidikan :
Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting di dalam pembentukan
kepribadian, perilaku, mental, dan akhlak manusia yang berilmu pengetahuan serta
ketrampilan sehingga memiliki kemampuan, kemandirian di dalam
mengembangkan kehidupan.
Lembaga pendidikan yang ada di Desa Muntang :
a. Jumlah PAUD = 1 Unit Daya tampung = 30 anak
b. Jumlah TK = 1 Unit Daya tampung = 30 anak
c. Jumlah SD = 2 Unit Daya tampung = 360 anak
d. Jumlah MI = 1 Unit Daya tampung = 180 anak
2. Bidang Agama
Agama menjadi kekuatan yang sangat penting dan strategis dalam upaya
pembangunan mental sepiritual menuju masyarakat sejahtera lahir batin serta
berakhlak mulia.
Hubungan dan kerja sama pemerintah Desa dengan Alim Ulama, Tokoh Agama,
maupun dengan organisasi keagamaan terjalin dengan baik.Kegiatan Keagamaan
seperti pengajian telah berjalan secara rutin di masjid dan mushola, kelompok-
kelompok yang tempatnya bergiliran maupun kegiatan di hari-hari Agama.
Tempat ibadah yang ada di Desa Muntang :
a. Jumlah Mushola = 8 Unit
b. Jumlah Masjid = 3 Unit
c. Jumlah Gereja = 1 Unit
Organisasi Keagamaan yang ada di Desa Muntang :
a. Nahdhatul Ulama ( NU )
b. Muhammadiyah
3. Bidang Kesehatan
Sebagai dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap program BJPS dari
pemerinatah masyarakat sudah mengikuti program BJPS Mandiri Bagi yang
mampu dan BPJS non mandiri bagi masyarakat yang kurang mampu.
Sebagai pendukung untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah
dilaksanakan kegiatan rutin oleh :
SKD = 1 orang
Kader kesehatan = 22 orang
Posyandu Balita = 4 kelompok
Posyandu Lansia = 2 kelompok
Posbindu PTM = 2 kelompok
Kondisi derajat kesehatan Desa Muntang dari tahun 2014 s/d 2019 :
Jumlah angka kelahiran : L = 89 orang
P = 72 orang
Jumlah = 161 orang
Jumlah angka kematian : L = 32 orang
P = 42 orang
Jumlah = 74 orang
4. Bidang Sosial
Masyarakat Desa Muntang masih mantap menggunakan azas kekeluargaanya
maupun sosial kemasyarakatannya, rasa kebersamaan, kegotong royongan dan
kesetiakawannya tercermin dalam kegiatan sehari-hari.Melalui Program Dana Desa
(DD) telah diupayakan santunan bagi janda, duda dan orang - orang jompo serta
telah direalisasikan bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang
sumber dananya dari DD
5. Bidang Pemuda, Olah raga dan Kesenian
Untuk menyalurkan hobi dan bakat telah tersedia :
Lapangan sepak bola 0,54 ha ( tanah Kas Desa)
Kegiatan olah raga yang menonjol : Sepak bola, dan bidang kesenian yang hidup di
masyarakat berupa kesenian tradisional dan kesenian lainya yang bersifat temporer
kami akui memang belum ditangani dengan baik oleh Pemerintah Desa Muntang.
6. Bidang Keluarga
Upaya untuk menuju keluarga sejahtera bagian yang penting guna menyiapkan
sumber daya masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
Peranan TP PKK Desa sangat mendukung dengan 10 pokok programnya yang telah
dilaksanakan kegiatannya secara rutin dan berkesinambungan.
BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
A. VISI DAN MISI
1. VISI PEMBANGUNAN DESA :
“DESA MUNTANG YANG MANDIRI MENUJU MASYARAKAT YANG
SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA”
2. MISI PEMBANGUNAN DESA :
a. Mewujudkan pemerintahan desa yang tertib dan berwibawa;
b. Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai;
c. Mewujudkan keamanan dan kesejahteraan warga desa.
B. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
a. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
Pangan/pertanian;
Sandang;
Papan;
Pendidikan;
Kesehatan.
b. Pemberdayaan masyarakat
Peningkatan SDM;
Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa;
Penguatan Lembaga Desa;
Peningkatan partisipasi, peran serta masyarakat dalam setiap
kegiatan pembangunan Desa.
c. Peningkatan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan rakyat/ petani /
RTM.
2. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
Secara Umum anggaran Desa Muntang diprioritaskan untuk mendukung
keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
Anggaran Desa Muntang dipergunakan untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan,
Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat,
dan Tak Terduga / Penanggulangan Bencana.
Kebijakan umum anggaran Desa Muntang berpedoman pada prinsip-
prinsip penganggaran yaitu
a. Partisipasi Masyarakat
Yang mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses
penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan
partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan
kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.
b. Transparansi Anggaran
Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka
dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber
pendanaan, jenis objek belanja, manfaat dan dampak yang akan
diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.
c. Disiplin Anggaran, dalam hal ini
1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur
secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
2. Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggipengeluaran.
d. Keadilan Anggaran;
Pungutan desa yang bersifat swadaya atau gotong-royong dibebankan
kepada masyarakat haruslah mempertimbangkan kemampuan masyarakat
untuk membayar ;
e. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat
menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat
sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat.
3. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
Sumber pendapatan Desa Muntang meliputi Pendapatan Asli Desa
(PADes), bagian dana perimbangan ( Dana desa dan Alokasi Dana Desa),
Bantuan pemerintah dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
Pengelolaan anggaran Pendapatan Desa Muntang diarahkan pada upaya
optimalisasi penerimaan desa dalam rangka mencukupi pembiayaan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
kemasyarakatan. Oleh karena itu dalam rangka mencukupi pembiayaan desa
strategi yang dilakukan,yaitu:
a. Tertib pelaksanaan administrasi keuangan desa;
b. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan desa;
c. Optimalisasi pendapatan desa melalui pemanfaatan dan pengembangan
potensi desa.
Adapun potensi pendapatan yang dimiliki Desa Muntang dan masih dapat
dikembangkan meliputi:
a. Pengelolaan Usaha Desa (persewaan mesin jait dan alsintan);
b. Pengelolaan Tanah Kas desa;
c. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah.
4. ARAH PENGELOLAAN BELANJA DESA
Diberikannya kewenangan yang luas kepada desa berupa otonomi desa, hal
ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi desa dalam mengatur dan
mengurus rumah tangga desa menurut prakarsa, kreatifitas serta aspirasi
masyarakat. Belanja desa didasarkan pada prioritas program kegiatan yang
telah direncanakan serta perlu adanya pengawasan yang optimal.
Pengalokasian belanja desa dan belanja pembangunan dilaksanakan
mendasar pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
(Musrenbangdes), sehingga hasilnya mencerminkan aspirasi dan sesuai
kebutuhan masyarakat.
BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
1. Target dan realisasi Pendapatan
Setiap tahun Pemerintah Desa Muntang selalu menargetkan Pendapatan
Desa akan tetapi realisasi pencapaiannya masih rendah khususnya pendapatan
desa yang berasal dari kontribusi dari Pendapatan Asli Desa, selama ini
Kontribusi terbesar untuk Pendapatan Desa masih mengandalkan bantuan
dari Bantuan Pemerintah. Hal ini menunjukan bahwa ketergantungan
APBDesa Desa Muntang masih kepada Pemerintah. Berikut ini gambaran
Target dan Realisasi Pendapatan Desa Muntang periode 2014–2019 dapat
dilihat pada table dibawah ini:
Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2014-2019
No Uraian Tahun Target (Rp)
Realisasi(Rp) %
1. Pendapatan Desa 2014 622.982.000,00 648.982.000,00 104,172015 1.084.928.000,00 1.115.205.500,00 102,82016 1.121.468.702,00 1.116.229.702,00 99,532017 1.284.332.000,00 1.291.720.100,00 100,582018 1.279.510.600,00 1.237.183.770,00 96,72019 1.352.899.348,00 850.343.946,00 62,85
Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2014
No Uraian Target (Rp)
Realisasi(Rp) %
1. Pendapatan Asli Desaa.Bengkok Diuangkan 134.320.000,00 134.320.000,00 100,00b.Hasil Sewa Tanah Kas
Desa68.600.000,00 68.600.000,00 100,00
c.Hasil Gotong-Royong 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00d.Retribusi Pelayanan
Administrasi Desa3.160.000,00 3.160.000,00 100,00
2. Bantuan Keuangan Kepada Desa Dari Propinsi
40.000.000,00 40.000.000,00 100,00
3. RASKIN 46.800.000,00 46.800.000,00 100,004. PPILP 0,00 30.000.000,005. Sumbangan pihak ketiga 30.000.000,00 20.000.000,00 66,676. Alokasi Dana Desa 122.887.000,00 122.887.000,00 100,007. PNPM 117.740.000,00 117.740.000,00 100,008. PTAPD 49.200.000,00 49.200.000,00 100,009. PSPR GAKIN 8.775.000,00 8.775.000,00 100,00
JUMLAH 622.982.000,00 648.982.000,00 104,17
Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2015
No Uraian Target (Rp)
Realisasi(Rp) %
1. Pendapatan Asli Desaa.Bengkok Diuangkan 145.520.000,00 145.520.000,00 100,00b.Hasil Sewa Tanah Kas Desa 68.500.000,00 70.000.000,00 102,19c.Hasil Gotong-Royong 1.500.000,00 11.064.500,00 737,63d.Retribusi Pelayanan
Administrasi Desa3.160.000,00 4.828.000,00 152,78
2. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
17.545.000,00
3. Alokasi Dana Desa 314.448.000,00 314.448.000,00 100,004. Dana Desa 285.000.000,00 285.000.000,00 100,005. Bantuan PSKS 180.000.000,00 180.000.000,00 100,006. RASKIN 46.800.000,00 46.800.000,00 100,007. Bantuan Keuangan Kepada
Desa Dari Propinsi40.000.000,00 40.000.000,00 100,00
JUMLAH 1.084.928.000,00 1.115.205.500,00 102,79
Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2016
No Uraian Target (Rp)
Realisasi(Rp) %
1. Pendapatan Asli Desa 70.000.000,00 67.260.000,00 96,092. Dana Desa APBN 627.155.000,00 627.155.000,00 100,00
3. Bagian hasil pajak daerah dan Retribusi 27.438.000,00 27.438.000,00 100,00
4. Alokasi Dana Desa 357.539.000,00 357.539.000,00 100,00
5. Bantuan Keuangan dari Provinsi 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00
6. Bantuan Pihak Ketiga 2.500.000,00 0,00 0,00
7. Lain-Lain Pendapatan yangsah 31.837.702,00 31.837.702,00 100,00
JUMLAH 1.121.469.702,00 1.116.229.702,00 104,17
Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2017
No Uraian Target (Rp)
Realisasi(Rp) %
1. Pendapatan Asli Desa 70.000.000,00 77.388.100,00 110,552. Dana Desa APBN 800.884.000,00 800.884.000,00 100,00
3. Bagian hasil pajak dan retribusi daerah 19.732.000,00 19.732.000,00 100,00
5. Alokasi Dana Desa 358.716.000,00 358.716.000,00 100,00
6. Bantuan Keuangan dari Provinsi 35.000.000,00 35.000.000,00 100,00
JUMLAH 1.284.332.000,00 1.291.720.100,00 100,58
Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2018
No Uraian Target (Rp)
Realisasi(Rp) %
1. Pendapatan Asli Desa 70.000.000,00 42.745.920,00 61,072. Dana Desa APBN 730.301.000,00 730.301.000,00 100,00
3. Bagian hasil pajak dan retribusi daerah 23.470.000,00 23.470.000,00 100,00
4. Alokasi Dana Desa 346.947.000,00 346.947.000,00 100,005. Bantuan Dari Provinsi 55.000.000,00 55.000.000,00 100,00
Bantuan Dari Kabupaten 50.000.000,00 34.927.250,00 69,856. Pendapatan Lain-lain 3.792.600,00 3.792.600,00 100,00
JUMLAH 1.279.510.600,00 1.237.183.770,00 96,69
Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2019
No Uraian Target (Rp)
Realisasi(Rp) %
1. Pendapatan Asli Desa 70.000.000,00 23.282.315,00 33,262. Dana Desa APBN 838.471.000,00 503.082.600,00 60,00
3. Bagian hasil pajak dan retribusi daerah 23.470.000,00 0,00
5. Alokasi Dana Desa 362.032.500,00 289.626.000,00 80,00
6. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 55.000.000,00 30.000.000,00 54,55
7. Pendapatan Lain-laina.Penerimaan dari Hasil
Kerjasama Antar Desa 3.792.600,00 4.188.650,00 110,44b.Bunga Bank 132.248,00 164.381,00 124,30
JUMLAH 1.352.898.348,00 850.343.946,00 62,85
2. Permasalahan dan penyelesaian
a. Permasalahan:
1) Pendapatan yang bersumber dari Pemerintah terlambat
2) Realisasi pada tahun 2019 belum genap satu tahun anggarn
dikarenakan laporan di susun tiga bulan sebelum masa jabatan
kepala desa habis yaitu pada bulan Agustus 2019
b.Penyelesaian:
1) Optimalisasi Pendapatan Asli Desa, mentertibkan Administrasi
Keuangan
2) Realisasi tetap dilanjutkan sampai akhir anggaran tahun 2019
B. PENGELOLAAN BELANJA DESA1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa menjadi
titik sentral otonomi Desa, Desa mempunyai kewenangan yang
didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan
bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan
penugasan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten,
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan ini berarti Desa diberikan
keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara
bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya.
Sehubungan dengan hal di atas, penyusunan Anggaran Pendapatan dan
BelanjaDesa menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda
pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan
pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik
melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan. Pemerintah Desa Muntang bersama unsur Badan
Permusyawatan Desa (BPD) telah menyusun dan menetapkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Muntang.
2. Target dan realisasi Belanja
Total anggaran Belanja Desa kurun waktu 2014 s/d Tahun 2019
sebesar Rp. 6.881.388.948,00 dengan Realisasi sebesar Rp.
5.796.579.745,00 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di
bawah ini :
Target dan Realisasi Belanja Desa Tahun 2014-2019
No Uraian Tahun Target (Rp)
Realisasi (Rp) %
1.
Belanja Desa
2014 601.666.400,00 628.014.531,00 104,382015 1.084.928.000,00 1.108.235.267,00 102,152016 1.121.694.702,00 1.082.962.829,00 96,552017 1.317.598.873,00 1.275.003.898,00 96,772018 1.329.493.675,00 1.213.832.895,00 91,302019 1.462.232.298,00 488.530.325,00 33,41
JUMLAH 6.881.388.948,00 5.796.579.745,00 84,24
Rincian per bidang belanja dapat dilihat pada penjelasan berikut
Rincian Target dan Realisasi Belanja Tahun 2014
No Uraian Target (Rp)
Realisasi (Rp) %
1. Belanja Langsung 323.866.400,00 350.864.531,00 108,342. Belanja tak langsung 277.800.000,00 277.150.000,00 99,77
JUMLAH 601.666.400,00 628.014.531,00 104,38
Rincian Target dan Realisasi Belanja Tahun 2015
No Uraian Target (Rp)
Realisasi (Rp) %
1.Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa 367.232.800,00 373.857.467,00 101,80
2.Belanja PelaksanaanPembangunan Desa 372.965.500,00 369.806.900,00 99,15
3.Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa 12.930.000,00 74.886.200,00 579,17
4.Belanja PemberdayaanMasyarakat Desa 251.800.000,00 276.263.100,00 109,72
5. Tak Terduga 13.421.600,00 13.421.600,00 100,00
JUMLAH 1.084.928.000,00 1.108.235.267,00 102,15
Rincian Target dan Realisasi Belanja Tahun 2016
No Uraian Target (Rp)
Realisasi (Rp) %
1. Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa 314.052.790,00 314.752.790,00 100,22
2. Belanja PelaksanaanPembangunan Desa 581.232.173,00 554.415.300,00 95,39
3. Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa 43.260.000,00 38.260.000,00 88,44
4. Belanja PemberdayaanMasyarakat Desa 123.133.700,00 117.543.700,00 95,46
5. Tak Terduga 59.791.039,00 57.991.039,00 96,99
JUMLAH 1.121.469.702,00 1.082.962.829,00 96,57
Rincian Target dan Realisasi Belanja Tahun 2017
No Uraian Target (Rp)
Realisasi (Rp) %
1. Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa 366.098.000,00 361.743.681,00 98,81
2. Belanja PelaksanaanPembangunan Desa 613.457.173,00 592.936.517,00 96,65
3. Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa 41.340.000,00 41.340.000,00 100,00
4. Belanja PemberdayaanMasyarakat Desa 295.733.700,00 278.983.700,00 94,34
5. Tak Terduga 970.000,00 0,00 0,00
JUMLAH 1.317.598.873,00 1.275.003.898,00 96,77
Rincian Target dan Realisasi Belanja Tahun 2018
No Uraian Target (Rp)
Realisasi (Rp) %
1. Belanja PenyelenggaraanPemerintah Desa 389.529.075,00 368.371.045,00 94,57
2. Belanja PelaksanaanPembangunan Desa 602.610.900,00 579.300.900,00 96,13
3. Belanja PembinaanKemasyarakatan Desa 36.931.000,00 18.711.000,00 50,66
4. Belanja PemberdayaanMasyarakat Desa 297.672.700,00 247.449.950,00 83,13
5. Tak Terduga 2.750.000,00 0,00 0,00
JUMLAH 1.329.493.675,00 1.213.832.895,00 91,30
Rincian Target dan Realisasi Belanja Sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2019
No Uraian Target (Rp)
Realisasi (Rp) %
1. Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa 443.421.298,00 269.902.555,00 60,87
2. Belanja PelaksanaanPembangunan Desa 664.559.700,00 147.610.270,00 22,21
3. Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa 45.280.000,00 6.840.000,00 15,11
4. Belanja PemberdayaanMasyarakat Desa 269.971.300,00 64.177.500,00 23,77
5.Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa 3.000.000,00 0,00 0,00
JUMLAH 1.426.232.298,00 488.530.325,00 34,25
Realisasi Belanja belum maksimal mengingat laporan
pertanggungjawaban masa jabatan terhitun hanya sampai bulan Agustus
2019
a.PembiayaanPembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya. Pembiayaan desa terdiridari penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan.
Pembiayaan 2014-2019
No Tahun Penerimaan(Rp)
Pengeluaran(Rp) %
12014 3.561.200,00 3.561.200,00 100
2015 20.867.469,00 20.867.469,00 100
2016 31.837.702,00 31.837.702,00 100
2017 33.266.873,00 33.266.873,00 100
2018 49.983.075,00 49.983.075,00 100
2019 73.333.950,00 66.111.200,00 90,15
3. Permasalahan dan penyelesaian
Masih ada Pelaksana Kegiatan yang belum bisa melaksanakan kegiatan
dengan optimal baik itu dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan.
Solusi yang dijalankan adalah dengan Pembinaan Perangkat Desa.
Realisasi Belanja belum maksimal mengingat laporan
pertanggungjawaban masa jabatan terhitun hanya sampai bulan Agustus
2019, pemecahannya untuk realisasi tetap berjalan dengan Pelaksana
Jabatan Kepala Desa
BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA
1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35, dari Tahun 2014 sampai
Tahun 2019 pasal 8 huruf b urusan pemerintah yang diserahkan kabupaten
merupakan tugas desentralisai yang dilaksanakan pemerintah desa meliputi berbagai
bidang yang telah ditentukan dan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan
desa yang disesuaikan dengan kondisi serta kemendesakan kebutuhan masyarakat .
a. Bidang Pertanian Ketahanan Pangan
Pertanian ketahanan pangan merupakan sektor unggulan bagi percepatan
pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat Desa Muntang hal ini
didukung dengan wilayah pertanian berupa sawah, kebun dan .
Usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka peningkatan produksi dan produktipitas
untuk mewujudkan ketahanan pangan yang terkait dengan sistim usaha tani antara
lain :
1. Penyediaan air diwaktu musim kemarau untuk lahan pertanian.
2. Penyediaan sarana dan prasarana hasil produksi untuk nilai tambah bagi
peningkatan pendapatan petani dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
3. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian, dan penyediaan benih unggul.
4. Melakukan pembinaan pada beberapa kelompok tani bekerjasama dengan dinas
pertanian PPL.
5. Pembinaan petani melalui GAPOKTAN.
6. Mengikutsertakan Perempuan melalui kegiatan Kelompok Tani Wanita
b. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
Pendidikan adalah merupakan hak setiap warga negara. kualitas sumber daya
manusia suatu daerah dapat ditentukan dengan parameter tingkat pendidikannya
dan merupakan salah satu indikator bagi keberhasilan pembangunan Oleh karena
itu pembangunan bidang pendidikan merupakan perioritas pembangunan dalam
rangka terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai insan
pembangunan pedesaan .sebagai wujud tanggung jawab pemerintah bersama
masyarakat telah berupaya meningkatkan mutu pendidikan dan aksesibilitas
pendidikan dalam bentuk program dan kegiatan-kegiatan antara lain :
1. Turut serta mensukseskan program wajib belajar 9 tahun dan peningkatan mutu
pendidikan.
2. Mengupayakan pembentukan Perpustakaan Desa , kemudian
mengusahakannya sebagai pusat kegiatan belajar masyarakat .
c. Bidang Kesehatan
Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar bagi masyarakat, dan dalam pelayanan
kesehatan serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat pemerintah pusat
maupun pemerintah kabupaten untuk mewujudkan dilincurkan program sehat dan
cerdas dan lain lain.walaupun demikian gangguan kesehatan masyarakat tidak dapat
dihindari banyak penyakit yang menimpa masyarakat antara lain penyakit
cikungunya, demam berdarah, malaria, muntaber dll.yang sangat perlu mendapat
penanganan yang lebih serius dari pemerintah dan pemerintah desa. Kegiatan
kegiatan yang dilakukan antara lain :
1. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan seperti kelengkapan
pelayanan Poli Klinik Desa (PKD) harus didukung dengan fasilitas yang cukup
dan dengan tenaga yang cukup pula seperti tenaga bidan desa.
2. Peningkatan pelayanan masyarakat meliputi :
Pelayanan kesehatan balita dan ibu hamil di masing masing posyandu;
Pelayanan kesehatan lansia di posyandu lansia;
Pelayanan kesehatan masyarakat miskin;
Pemberian makanan pendamping bagi bayi kurang gizi;
Pengelolaan POSBINDU PTM;
Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) secara rutin;
Pengadaan Jamban dan SPAL keluarga;
Mengupayaka kartu KIS.
3. Mengupayakan dan memperjuangkan insentip kader kesehatan desa.
d. Bidang Sosial
Banyaknya warga masyarakat desa yang tergolong miskin , pengangguran, anak
terlantar, hal ini merupakan dampak dari krisis yang telah menimpa bangsa
Indonesia tahun 1998 yang masih dirasakan sampai dengan saat ini. kita tidak
boleh tinggal diam, melainkan harus bekerja keras agar segera keluar dari
permasalahan tersebut. program dan kegiatan yang dilakukan adalah :
Mengusulkan bantuan rumah sehat ke dinas terkait, serta dari program Dana
Desa dan Bankudes;
Menyalurkan program beras miskin kepada rumah tangga sasaran penerima
manfaat;
Memberikan santunan janda/duda miskin;
Memberikan bantuan alat sekolah bagi anak yatim, yatim piatu yang tidak
mampu.
e. Bidang Pekerjaan Umum
Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan desa urusan pekerjaan
umum adalah satu urusan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung dan
menunjang peningkatan pendayagunaan dan pengelolaan potensi desa yang dimiliki
guna sepenuhnya meningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa .
Dalam upaya meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum
tersebut pemerintah desa telah melaksanakan program-program yang tertuang
dalam RPJMDes.
f. Bidang Perhubungan
Dalam bidang perhubungan kerap kali terjadi permasalahan-permasalahn dalam
urusan lalulintas, sosial kemasyarakatan dan lain-lain, sehingga bidang
perhubungan merupakan salah satu bidang yang sangat strategis dan prospektif
dalam urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan
keamanan, sehingga arahan pembangunan perlu dipokuskan pada terwujudnya
sistim transportasi yang maju dan mampu mewarnai dinamika gerak pembangunan
secara keseluruhan. Langkah-langkah strategis dilakuakn dan yang direncanakan
untuk terciptanya sistem transportasi yang tertib, teratur, lancar, aman dan nyaman.
g. Bidang Lingkungan Hidup
Pelaksanaan urusan lingkungan hidup tidak terlepas dari suatu upaya untuk
pemulihan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam. Pembangunan
lingkungan hidup juga dapat dijadikan sebagai fungsi kontrol pelaksanaan
pembangunan pada bidang lainnya agar terwujud pelaksanaan pembangunan yang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Lingkungan hidup juga berperan dalam
mengembangkan sumber daya alam dan juga dalam menata desa agar tetap indah
dan menarik, maka keseimbangan lingkungan hidup sudah sepatutnya
dipertahankan dan dilestarikan. Urusan lingkungan hidup difokuskan pada
pengawasan dan pengendalian perusakan lingkungan agar tetap lestari.
h. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik
Dalam rangka ketertiban dan ketentraman masyarakat serta menumbuhkan
partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum pemerintah desa telah
berupaya untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan pemerintah pada masyarakat
desa pada umumnya untuk diikuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
i. Bidang Otonomi Desa
Otonomi desa adalah hak, wewenang dan kewajiban desa untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat . dalam hal ini
pemerintah desa telah mengadakan proses regulasi atau penyederhanaan peraturan
peraturan yang ada, melakukan penelitian dan pendataan potensi desa, melakukan
kerjasama antar desa , melakukan penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa
j. Bidang Tugas Pembantuan
Dijelaskan dalam Bab V
k. Bidang Pertanahan
Kegiatan dalam bidang pertanahan antara lain : Memberikan pelayanan pada
masyarakat yang melakukan transaksi jual beli, pembuatan surat keterangan
warisan , hibah dan lain-lain.
1. Memberikan surat keterangan hak atas tanah
2. Memfasilitasi penerbitan akta tanah / setifikat tanah melalui program Sertifikat
masal dan PTSL.
3. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah .
l. Bidang kependudukan dan catatan sipil
Kegiatan yang dilaksanakan dalam bidang kependudukan dan catatan sipil antara
lain :
1. Melakukan registrasi jumlah penduduk sesuai jenis kelamin dan mata
pencaharian dilaksanakan oleh kepala dusun dan sampai saat ini belum selesai.
2. Melakukan registrasi jumlah penduduk menurut hak pilih dalam Pilgub, Pileg,
Pilpres dan Pilkades oleh PPS .
3. Menerbitkan surat pengantar kartu keluarga dan KTP
4. Melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk .
5. Membuat surat keterangan untuk penerbitan akte kelahiran dan kematian .
m.Bidang Kesatuan Bangsa, perlindungan masyarakat dan pemerintahan umum.
Kondisi sosial masyarakat desa Muntang sampai tahun 2019 secara umum masih
relatif aman dan terkendali langkah - langkah yang dilakukan antara lain :
Melakukan kegiatan sambang desa dan mengikuti kegiatan patroli aparat
keamanan ( polisi ) .
Bersama Babinsa dan Babinkantibmas tetap memelihara dan menjaga ketertiban
dan keamanan desa.
n. Bidang perencanaan
Perencanaan pembangunan desa memiliki peran strategis dalam menentukan arah
dan kebijakan serta prioritas pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa
diarahkan pada terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, aspiratif
dan akuntabel. hal ini akan dapat terlaksana apabila perencanaan pembangunan
dilandasi prinsip-prinsip dan mekanisme perencanaan pembangunan yang telah
diatur dalam peraturan daerah maupun peraturan desa. Penyusun perencanaan
pembangunan desa baik rencana pembangunan jangka menengah maupun rencana
pembangunan desa satu tahun disusun dan direncanakan secara bersama sama
dengan melibatkan semua tokoh masyarakat melalui musyawarah rencana
pembangunan desa ( musrenbangdes) setiap tahun.
o. Bidang Penerangan , imformasi dan komunikasi
Menyampaikan atau mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, peraturan
pemerintah , peraturan menteri , peraturan daerah dan kebijakan-kebijakan
pemerintah untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penegakan hukum .
selain dari pada itu juga menyampaikan informasi jenis-jenis pembangunan yang
masuk desa .
p. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Peran perempuan tidak dapat dipisahkan dalam kesuksesan pembangunan,
pemerintah desa menyadari hal tersebut dengan mengikut sertakan perempuan
dalam proses pembangunan seperti pada pelaksanaan musrenbangdes , musrenbang
kecamatan dan juga keikut sertaannya sebagai pelaku dalam pembangunan desa
minimal 30 persen . Melakukan gerakan sayang ibu dan balita , mensosialisasikan
pentingnya kesehatan ibu dan balita sehingga mereka akan tetap memelihara
kesehatannya dan dapat mencegah kematian yang sering menimpa ibu hamil dan
bayinya.
q. Bidang Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
Bekerjasama dengan puskesmas menyampaikan inpormasi pada masyarakat tentang
standar keluarga sejahtera ,makanan sehat bagi balita ,imunisasi dan gizi keluarga ,
mensosialisasikan gerakan sayang ibu , mensosialisasikan tindakan pencegahan
kematian ibu hamil dan melahirkan serta kematian bayi
r. Bidang Pemuda dan olah raga
Pemuda dan olah raga satu kesatuan yang melekat dan tidak dapat dipisahkan
sebagai generasi penerus bangsa.pemuda merupakan harapan bangsa, segala potensi
dan kreatifitasnya perlu dipacu terus menerus agar terbina generasi yang tangguh
dan mandiri serta siap berprestasi baik di tingkat daerah , nasional maupun
internasional. Dalam upaya memacu prestasi pemuda dan keolahragaan , maka
pemerintah desa telah melaksanakan program sebagai berikut:
Peningkatan peran serta kepemudaan dengan pembentukan karang taruna serta
organisasi kepemudan PIKRM kemudian mengusahakan keterlibatannya dalam
pembangunan desa.
Pengadaan sarana dan prasarana olah raga .
Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga .
Menyelenggarakan berbagai kegiatan pertandingan olah raga.
s. Bidang Pemberdayaan masyarakat desa
Melakukan identifikasi sumber daya manusia
Peningkatan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan
Penataan dan pemberdayaan organisasi masyarakat desa
t. Bidang statistik
Bidang statistik sangat penting dan berperan dalam memotret kegiatan kegiatan
pembangunan melalui kumpulan angka angka terhadap pembangunan desa.secara
umum urusan dan kegiatan statistik dilakukan kerjasama dengan badan pusat
statistik kecamatan dan kabupaten Purbalingga. program yang dilaksanakan antara
lain sensus pendataan penduduk, sensus pendataan ekonomi dan lain-lain.
u. Bidang arsip dan perpustakaan
Dokumen-dokumen penting desa adalah aset yang perlu diamankan, dilestarikan
dan dipelihara secara utuh keberadaannya karena memuat sejarah perkembangan
desa.urusan kearsipan berperan penting dalam mengadministrasikan perkembangan
desa setiap tahunnya.guna menunjang tata kearsipan tersebut program program
yang dilaksanakan pemerintah desa adalah: program pelayanan administrasi
perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur , peningkatan pengembangan system pelaporan
keuangan desa, dan program penyelamatan dan pelestarian dokumen atau arsip
desa.
Sementara dibidang perpustakaan seiring dengan semakin berkembangnya ilmu
pengetahuan dan tehnologi dewasa ini keberadaan sarana perpustakaan amat
dibutuhkan, terlebih pula dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat
dalam budaya baca baik dikalangan pelajar maupun masyarakat umum. Sebagai
upaya mendukung urusan perpustakaan tersebut, program yang dilaksanakan adalah
pengembangan budaya baca.
v. Bidang inventaris dan aset desa
Inventaris dan aset desa adalah yang perlu diamankan, dilestarikan,
diadministrasikan dan dipelihara secara utuh keberadaannya karen Aset Desa
adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau
perolehan Hak lainnya yang sah. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian
kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,
pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan,
pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa, berikut
ini tabel pengelolaan inventaris dan aset Desa Muntang sampai dengan 2019 :
BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
1. Dasar Hukum
Pelaksanaan program Pemerintah baik Pusat maupun daerah senantiasa
dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa. Karena salah satu fungsi Pemerintah
desa adalah pelayanan dan perlindungan masyarakat.
Dasar hukum tugas pembantuan ;
a. Undang- Undang Nomor 6 Tahn 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
b. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara No. 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
c. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4587);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran negara
republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 4593 );
f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten
Purbalingga di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 101,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4751);
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Penyelenggaraan pemerintahan Desa tidak lepas dari Pembinaan dari Pihak
Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten. Sesuai dengan kedudukanya Pemerintah
Desa merupakan pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam pelaksanaan
kegiatannya tugas-tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan sesuai kewenanganya, karena
desa sesuai peraturan yang ada merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten
yang melaksanakan penyelenggaraan tugas umum diantaranya pelaksanaan
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan
pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi terkait
3. Pelaksanaan Kegiatan
Dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan, apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal
maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintahan daerah
Kabupaten. Pelaksanaan kegiatan tersebut, di desa Muntang berpedoman pada
kebijakan Pemerintah Kabupaten. Karena pemerintahan desa melaksanakan
kegiatannya mengacu pada Peraturan perundangan Kabupaten Purbalingga.
Sedangkan dalam desa pelaksanaanya mengacu pada Peraturan Desa. Dalam
melaksanakan kegiatan Peraturan Desa kegiatanya tertuang dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dalam melaksanakan suatu Peraturan, permasalahan pasti timbul karena dalam
pelaksanaannya terkadang ada sebagian masyarakat yang belum mengerti dan
memahami peraturan tersebut. Pelaksanaan Kegiatan desa saat ini masih
difokuskan ke Infrastruktur / sarana dan prasarana masyarakat karena kegiatan ini
merupakan Skala prioritas desa. Namun kegiatan sektor Pertanian, ekonomi
masyarakat dan Lingkungan penduduk, juga menjadi perhatian dan tetap
diupayakan dapat berjalan.
Dampak yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan desa biasanya selama ini tidak
pernah menjadi suatu permasalah dalam Masyarakat. Dalam pelaksanaan Program
dan kegiatan desa, kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan
semua kegiatanya.
5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan
Dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, perlu adanya partisipasi dari
seluruh warga masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa
dan kegiatan lainya perlu didukung dengan dana yang diharapkan menjadi
penyangga utama pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Sehingga dalam hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa sumber pendanaanya ditopang
oleh Pemerintah Kabupaten serta sumber pendapatan desa lainya.
Pelaksanaan semua kegiatan pada dasarnya menggunakan data yang ada serta
pembagian tugas yang diberikan oleh instansi yang berkepentingan. Dalam
kegiatannya pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh semua aparat desa sesuai
dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta melibatkan semua lembaga- lembaga
difungsikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.
6. Sarana dan Prasarana
Pembangunan-pembangunan yang telah dilaksanakan ditahun yang lalu masih
banyak yang harus dilanjutkan di tahun berikutnya, hal ini banyaknya sarana dan
Prasarana yang belum mampu didanai dari DD, ADD maupun PAD Desa dan
juga dari sumber lain di tahun yang lalu, sehingga setiap tahun tetap dilanjutkan
agar dapat di selesaikan. Hal ini terjadi karena Sumber dana yang didapat desa
untuk saat ini yang rutin hanyalah dana DD, ADD dan PAD belum mampu di
kelola secara Maksimal.
Pembangunan yang telah direncanakan dalam APBDes di tahun 2014 s/d 2019
semuanya telah dapat diselesaikan dengan target pencapaian kurang lebih 90%.
7. Permasalahan dan Penyelesaian
Pada pekerjaan Pembangunan yang direncanakan di desa terkadang dalam
pelaksanaanya kekurangan dan ketidakcocokan dengan keinginan Masyarakat,
sehingga mengalami permasalahan. Namun hal tersebut tidak berarti suatu
pekerjaan tersebut terkendala. Permasalahan yang timbul biasanya adalah pada
teknis pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan semua anggaran yang telah tertuang
dalam APBDes sering kali mengalami hambatan. Banyak rencana yang
dilaksanakan masih mengalami kekurangan pembiayaan- pembiayaan. Namun hal
tersebut di selesaikan dengan baik walaupun dana yang dipergunakan kurang.
Maka untuk mengatasinya menggunakan langkah-langkah pendekatan dengan
berbagai pihak dalam masyarakat agar ditutupi dengan Swadaya dan sharing dana
dengan Masyarakat dan pihak Ketiga ataupun dari PAD Desa di tahun berikutnya.
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
Dalam kontek penyelenggaraan pemerintahan desa semua pekerjaan yang telah
tertuang dalam APBDesa maupun RPJMDes dalam pelaksanaanya banyak
membutuhkan bantuan informasi dari Instansi terkait. Karena dalam teknis
pelaksanaanya sering sekali informasi tersebut dibutuhkan karena menyangkut bidang
pelayanan pada masyarakat, bahkan juga dana dana yang diperlukan untuk
mendukung pelaksanaan Anggaran dan yang lainya.
1. Dasar hukum kegiatan tersebut diantaranya ;
a) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
b) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara No. 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang
– Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
c) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten
Purbalingga di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 101,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4751);
e) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4587);
f) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran negara
republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan
Pelaksanaan Anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan
belanja pada tahun yang bersangkutan, dalam perencanaan mengandung arti bahwa
anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan
pada tahun yang bersangkutan.
Dalam pelaksanaanya pengawasan diartikan bahwa anggaran desa menjadi
pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk
menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan
sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Anggaran
desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah desa menjadi alat
untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian
desa.
Di Desa Muntang pelaksanaan semua perencanaan dilaksanakan oleh perangkat dan
Lembaga desa yang berkepentingan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut.
Untuk mengantisipasi semua pelaksanaan perencanaan yang tidak berhasil, maka
pihak Pemerintah Desa mengadakan Koordinasi dengan Instansi Pemerintah
Daerah yang berkepentingan untuk mendukung kegiatan desa tersebut.
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
Keuangan desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Serta
dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBDes
yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan desa. Kepala Desa selaku kepala
pemerintah di Desa Muntang adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa.
Kewenangan kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah:
a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
c. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang milik desa;
d. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
e. Menetapkan petugas yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan desa;
f. Menetapkan petugas yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik desa,
Serta Koordinator pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.
BAB VI
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
A. KERJASAMA ANTAR DESA
Untuk kepentingan desa dapat mengadakan kerjasama antar desa sesuai dengan
kewenangan kepala desa atas persetujuan BPD .
Kerjasama yang dilakukan Dari Tahun 2007 sampai Tahun 2019 ini antara lain :
1. Bidang pemberberdayaan masyarakat desa terbentuk BKAD
2. Bidang keamanan dan ketertiban masyarakat ( Forum Kepala Desa ).
B. BATAS DESA
Menurut Permendagri no:27 tahun 2006 pasal 1 ayat 6 batas adalah pemisah antara
desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun berupa batas buatan .batas
alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung , pantai ,danau dan lain-lain yang
menjadi batas desa sedangkan batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti
pilar batas,jalan, rel kereta api,saluran irigasi dan lain sebagainya. Berdasarkan kondisi
serta perkembangan penyelenggaraan pemerintahan Desa Muntang, bahwa batas desa
berupa batas alam yaitu Sungai Kelawing di sebelah Selatan dan Timur, sedangkan
batas-batas yang memang dibuat pemerintah desa adalah berupa patok/tugu yang
terletak di sebelah Utara dan Barat.
C. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Dalam rangka meningkatkan stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat telah
diupayakan melalui upaya preventif dan represif, penegakan aturan .sebagai upaya
penciptaan kehidupan yang kondusif dilakukan melalui patroli sambang desa,
pemberdayaan sistem keamanan lingkungan dan penyuluhan serta himbauan untuk
selalu hidup dalam kerukunan beragama dan saling menghargai sesama masyarakat
dalam suasana yang berbeda tapi satu tujuan yaitu ketentraman dan ketertiban dalam
bermasyarakat .sebuah ilustrasi kegiatan yang dilakukan pemerintah desa adalah
terciptanya keseimbangan hubungan yang harmonis antara Ulama dan Umaro dan
telah dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti sapari jumat , sapari tarawih pada
bulan ramadhan, dan lain-lain. Perlindungan masyarakat dari gangguan keamanan.
BAB VII.
PENUTUP
Sejak dibentuknya BPD di Desa Muntang pada Tahun 2001, merupakan titik awal
dari pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Muntang Kecamatan Kemangkon. Wujud dari
Otonomi Desa sebagaimana tercermin dari upaya Pemerintahan Desa yang terdiri dari
Kepala Desa dan Aparat Desa dengan BPD membuat Peraturan Desa tentang Pungutan
Desa dan Lelang dalam rangka membiayai kegiatan di bidang Pemerintahan,
Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa. Tindak lanjut kegiatan Desa dalam mengatur
dan mengurus rumah tangganya sendiri dituangkan dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, di mana seluruh penerimaan dan pengeluaran
Desa direncanakan selama 1 ( satu ) tahun antara Pemerintah Desa dan BPD setelah
mendengar aspirasi masyarakat.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa
yang Kami sampaikan ini, merupakan tindak lanjut dari Otonomi Desa yakni pelaksanaan
Peraturan Desa yang telah ditetapkan bersama tersebut. Di samping itu Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa ini merupakan
upaya Kami dalam rangka keterbukaan Desa dalam pengelolaan keuangan yang diperoleh
dari masyarakat dan Pemerintah.
Keberhasilan dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa bukan semata-mata hasil
kerja Kepala Desa beserta perangkatnya, namun merupakan keberhasilan semua pihak
yang ada di Desa, dan sebaliknya jika ditemui adanya kekurangan dalam pelaksanaannya
tentunya merupakan tanggung jawab Saya selaku Kepala Desa.
Untuk selanjutnya, saya mengajak semua pihak untuk dapat membangun Desa
Muntang menuju kearah yang lebih baik dalam rangka mendukung Visi dan Misi
Kabupaten Purbalingga Perwira.
Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan
Kepala Desa ini disampaikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa yang akan
datang, atas perhatian dan kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.
Muntang, ...September 2019
Kepala Desa Muntang
P A R Y O N O