KEBIJAKAN DAN STRATEGIPENGURANGAN RISIKO BENCANA
Berton S P Panjaitan, PhDKasubdit Pencegahan
Depok, 17 Juli 2019
2
Kejadian Bencana:- Cenderung meningkat- Menghancurkan
Pembangunan- Pola waktu dan tempat
sulit ditebak- Karakteristik berubah- Dampak semakin besar:
• Karlahut 2015 sebesar221T,
• G. Agung 2018: Rp.19 T,
• Gempa NTB 2018: Rp.18.1T
• Gempa, Tsunami, dan Likuifaksi di Sulteng 2018 Rp.20.89 T
3
Bagaimana menerapkan PRB
dan rencana investasi?
Penanganan bencana di dunia telah mengalamiperubahan paradigma yaitu dari responsifmenjadi preventif, dari sektoral menjadi multisektor, dari tanggung jawab pemerintah sematamenjadi tanggung jawab bersama, darisentralisasi menjadi desentralisasi dan daritanggap darurat menjadi pengurangan risikobencanaPengurangan risiko bencana menjadi sangatpenting karena:• Bencana adalah masalah yang kompleks yaitu
dari faktor lingkungan hingga pembangunan;• Kesiapan secara konvensional perlu, namun
belum lengkap dan menyeluruh;• Pemaduan dan pengarustamaan
pengurangan risiko bencana dalampengambilan keputusan dan kegiatan sehari-hari memberikan kontribusi padapembangunan yang berkelanjutan.
Pembangunan Berpotensi
Meningkatkan Kerentanan
Pembangunan Berpotensi
Mengurangi Kerentanan
Bencana Berpotensi
Memundurkan Pambangunan
Bencana Memberi Potensi Peluang Pembangunan
UN Global Assessment Report 2013, menunjukkan prediksi PDRB Pakistan akan menurun sebesar 25% tanpamenerapkan investasi PRB
waktu
Pembangunan
Disaster
PemulihanPascabencana
Pembangunan Normal
Pembangunan denganmenerapkan PRB
Gap pembangunanyang terhambat, jika tanpa PRB
Gap pembangunan
yang terhambat
DAMPAK BENCANA PADA PEMBANGUNAN
4
• Bencana dikelompokkan kedalam : bencana alam, non alam, sosial (UU No. 24/2007)
• Dalam World Risk Report (2016), Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan tingkat
risiko bencana yang tinggi.
• Hal tersebut disebabkan karena tingginya tingkat keterpaparan (exposure) dan kerentanan
(vulnerability) terhadap bencana
• Semakin penting bagi Indonesia untuk melakukan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi
terhadap risiko bencana dan perubahan iklim
KENAIKAN MUKA AIR LAUTberpotensi menyebabkan banjir dan
hilangnya pulau-pulau kecil
PERUBAHAN CURAH HUJANberpotensi menyebabkan
banjir dan erosi
PEMANASAN SUHU AIR LAUTberpotensi pada peningkatan
kejadian gelombang laut yang
abnormal, dan penurunan
potensi ikan tangkap
KENAIKAN TEMPERATUR berpotensi menyebabkan kebakaran
hutan, kekeringan dan hilangnya
keragaman hayati
KERENTANAN INDONESIA TERHADAP RISIKO BENCANA
6
Lempeng Hindia-Australia
Lempeng Eurasia
Lempeng Pasifik
5-6 cm/thn
12 cm/thn
INDONESIA :
TANAH AIR BETA
Indonesia terletak padalempeng tektonik utamayang aktif yaitu Eurasia, Pasifik, Hindia- Australia. Proses tektonik aktiftersebut menyebabkanIndonesia sering terjadigempa bumi, tsunami, gunung meletus danlainnya.
7
8
KAWASAN PRIORITAS DENGAN
RISIKO TSUNAMI TINGGI
Berdasarkan catatan sejarah dan kejadian Tsunami di Indonesia, teridentifikasi empat kawasan utama yang memiliki risiko dan probabilitas tsunami tinggi. Megathrust Mentawai, Megathrust Selat Sunda dan Jawa bagian Selatan, Megathrust selatan Bali dan Nusa Tenggara, Kawasan Papua bagian Utara.
• UU : UU 24/2007 Penanggulangan Bencana, UU 26/2007 Penataan Ruang, UU 27/2007 PengelolaanWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah
• PERATURAN PEMERINTAH : PP 21/2008 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, PP 22/2008 Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, PP 23/2008 Peran serta Lembaga Internasional danLembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, PP 2/2018 Standar PelayananMinimum Sub Urusan Bencana
• PERATURAN PRESIDEN : Perpres 01/2019 Badan Nasional Penanggulangan Bencana, PERPRES 59/2017 PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
• PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DALAM KEADAAN TERTENTU
• PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 101 TAHUN 2018 PERIHAL STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR STANDAR PELAYANAN MINIMUM SUB URUSAN BENCANA
• PERATURAN KEPALA BNPB : 89 Perka
KEBIJAKAN
TERKAIT
PENANGGULANGAN
BENCANA
Tujuan Konstitusional Indonesia
Pembukaan UUD 1945
,,, melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpa darah Indonesia, …
TANTANGAN
• Pertambahan jumlah penduduk : Kebutuhan lahan meningkat, Eksploitasilingkungan, banyak masyarakat tingal di kawasan rawan bencana
• Pemahaman risiko rendah, informasi ancaman baru terus bertambah (temuanpusat gempa baru)
• Perencanaan Wilayah dan Pembangunan belum sensitive risiko bencana, perluperencanaan pembangunan berbasis analisis risiko
• Upaya PRB dianggap cost, bukan investasi pembangunan (belum dianggapprioritas)
• Bencana dianggap Takdir, dilakukan pendekatan non ilmiah
• Tingkat Ketidakpastian kejadian bencana tinggi
• Perubahan iklim, sering terjadi cuaca ekstrim (anomaly)
• Koordinasi, sinergi dan sinkronisasi kebijakan lintas sector vertical dan horizontal untuk pengurangan risiko bencana
1. Perencanaan pembangunan daerah harus berlandaskan aspek-aspekPRB
2. Pelibatan akademisi dan pakar-pakar kebencanaan secara massif untukmemprediksi ancaman, mengantisipasi, dan mengurangi dampakbencana, serta sosialisasi hasil-hasil kajian dan penelitiannya
3. Gubernur akan secara otomatis menjadi Komandan Satgas Daruratpada saat kejadian bencana, serta Pangdam dan Kapolda menjadiWakil Komandan Satgas.
4. Pembangunan EWS yang terpadu berbasiskan rekomendasidari pakar dikoordinasikan Kepala BNPB
5. Edukasi kebencanaan harus dimulai tahun ini, terutamadidaerah rawan bencana, kepada sekolah melalui guru dan kepada masyarakat melalui para pemuka agama
6. Lakukan simulasi latihan penanganan bencanasecara berkala dan berkesinambungan
6 Arahan Presidendisampaikan saat Rakornas PB di Surabaya, 2 Februari 2019
STRATEGI : PENINGKATAN INDEKS KAPASITAS DI KABUPATEN/KOTA
1.Penguatan Kebijakan danKelembagaan – 6 %
2.Pengkajian Risiko danPerencanaan Terpadu – 6 %
3. Pengembangan SistemInformasi, Diklatdan Logistik – 7,5 %
4. Penanganan Tematik KawasanRawan Bencana – 10,5 %
5.Peningkatan EfektivitasPencegahan dan MitigasiBencana – 21 %
6.Perkuatan Kesiapsiagaandan Penanganan DaruratBencana – 35 %
7. Pengembangan SistemPemulihan Bencana– 14 %
Peta Risiko Bencana,Rencana Penanggulangan Bencana
KEBIJAKAN :Perda PB, BPBD, RPB, Forum PB,
Info PB, Tataruang berbasis PB KELEMBAGAAN :
BPBD, Forum PRB
INFORMASI :Sarana Penyampaian, Pusdalops, Sosialisasi,
Bulan PRB, DiBIDIKLAT:
Pelatihan PB per tahun, Gladi PB per ancaman LOGISTIK :
Manajemen logistik peralatan
Tataruang berbasis PB,Sekolah/Madrasah Aman Bencana,
Rumah sakit/puskesmas AmanBencana,
Desa Tangguh Bencana
PENCEGAHAN :Gerakan PRB, Penegakan Hukum, Restorasi Lahan GambutMITIGASI :Bangunan tahan gempabumi, bangunan break water tsunami dangelombang ektrem, revitalisasitanggul/embung/taman kota
KESIAPSIAGAAN :Rencana Kontijensi per ancaman, SistemPeringatan Dini per ancaman, Rencanaevakuasi per ancaman, jalur dan tempatevakuasi sementara
PENANGANAN DARURAT :Penentuan status tanggap darurat, sistemkomando operasi tanggap darurat, kajicepat bencana, penyelamatan danpertilongan korban (SAR), perbaikandarurat, bantuan masyarakat terjauh
Pelayanan dasar pemerintah, pemulihan infrastruktur penting, perbaikan rumah penduduk, pemulihan livelihood
PEMBAGIAN PERAN PEMERINTAH PUSAT :1) SEDIAKAN
KEBIJAKAN/MODUL/ SOP/JUKNIS
2) SIAPKAN FASILITATOR3) LAKUKAN AKSI4) MONITORING DAN EVALUASI
PENINGKATAN INDEKS KAPASITAS
DI KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAH PROVINSI :1) Siapkan Program2) SIAPKAN FASILITATOR3) LAKUKAN AKSI
PEMERINTAH KAB/KOTA :1) Siapkan Program2) SIAPKAN FASILITATOR3) LAKUKAN AKSI
PERGURUAN TINGGI :1) SIAPKAN FASILITATOR2) LAKUKAN AKSI
DONOR/INGO/NGO :1) SIAPKAN FASILITATOR2) LAKUKAN AKSI
“vertizontal”
PUSAT
PROVINSI
KAB/KOTA
KOMUNITAS
BENCANA
BNPB
KEM PUPR
KEMKES
KEMDAGRI
KEM ESM
KEMDIKBUD
KEM KPPAKEMSOS
BPPT
BMKG
LIPI
KEMLU
BPBD
PROVINSI
BPBD
KAB/KOTA
BNPB
mengkoordinasi
upaya pengurangan
risiko bencana pada
tingkat pusat [dengan
Kementerian/
Lembaga] –
horizontal
BNPB
mengkoordinasikan
pula dengan provinsi,
kabupaten, kota dan
komunitas -- vertikal
23 K/L
34 PROVINSI
496 KAB/KOTA
Sinkronisasi Program K/L DalamPenanggulangan Bencana
MasukanRENAS PB 2020-2024 RENCANA AKSI
• RIPB = Rencana Indeks Penanggulangan Bencana• RENAS PB = Rencana Nasional Penanggulangan Bencana• Rencana Aksi/Masterplan : Adalah rencana aksi spesifik per-ancaman bencana
RPJMN 2020-2024
IRBI 2019
RIPB 2015-2045
RKP 2020
+ RBI 2015 + Kajian Pakar
RENAS PB 2020-2024
MENGURANGI MENINGKATKAN7TARGET
GLOBAL
Sendai Framework for DRR
2015-2030
SFDRR
MEMAHAMI RISIKO BENCANA;
MEMPERKUAT TATA KELOLA RISIKO BENCANA DAN MANAJEMEN RISIKO BENCANA;
INVESTASI DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA UNTUK KETANGGUHAN;
MENINGKATKAN KESIAPSIAGAAN BENCANA UNTUK RESPON YANG EFEKTIF, DAN UNTUK “BUILD BACK BETTER" DALAM PEMULIHAN, REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI.
4PRIORITAS
AKSI
Sendai Framework for DRR
2015-2030
1
2
3
4
SFDRR
Mendorong Pemahaman Risiko Bencana;1
1. Menyusun Kajian Risiko Bencana setiap 5 tahun*)2. Melakukan evaluasi Kajian Kapasitas setiap tahun3. Membangun Sistem Informasi Risiko Bencana dan edukasi
Kebencanaan untuk Masyarakat 4. Melakukan Edukasi Kebencanaan bagi masyarakat tentang potensi
risiko bencana di wilayahnya *)5. Memasang Papan Informasi Kebencanaan
• InaRISK: Sistem informasi Risiko Bencana.
• InaRISK: berisikan Peta Risiko Bencana.
• InaRISK: berbentuk WEB atau Aplikasi HP.
Berbasis WEB&
SmartPhone
http://inarisk.bnpb.go.id @inaRISK
CONTOH TAMPILAN APLIKASI: inaRISK Personal
Tersedia di
- Ditujukan untuk masyarakat- Identifikasi tingkat bahaya
berdasarkan lokasi (koordinat)- Rekomendasi aksi antisipasi
untuk individu
Identifikasi tingkat BahayaUntuk setiap titik di Indonesia
MITIGASI STRUKTURAL BENCANA
TANAH LONGSOR DI INDONESIA
PENAHAN LONGSOR DARI WEBING JUTE DAN
RUMPUT VETIVER DI KAB CILACAP DAN BADUNG
28
Upaya Mitigasi Struktur
• Menanam Vegetasi Pantai sebagai benteng pelindung dari Tsunami, Abrasi
Cemara Udang Mangrouve
KEGIATAN GERAKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI DAERAH
Kab. Dompu
Kab. Wonogiri
Kab Bima
Kab. Bantul
Kota Bima
PEMBUATAN JALUR EVAKUASI DI KAWASAN ITDC BALI
31
SISTEM PERINGATAN DINI TANAH LONGSOR DI INDONESIA
Ekstensometer
Sirine
Rain gauge
Tiltmeter
EWS TSUNAMI
Equipment:
•Self-contained transmitter
•2 autonomous receivers
•CTD for sound-speed profiling
•Acoustic releases for recovery
Fiber optic EWS untuk Mentawai
PERAN PENGINDERAAN JAUH UNTUK STRATEGI PRB
Data Penginderaan Jauh yang digunakan:• Bentuk dan penggunaan lahan serta vegetasi• Perubahan penggunaan lahan• Kondisi topographi, geologi, hirologi dan geomorfologi• lokasi kebakaran hutan, data elemen hancur karena bencana• Data peristiwa kejadian bencana
Dengan bantuan citra penginderaan jauh yang teknologi canggih,data-data yang digunakan untuk pemetaan dapat lebih detil/rincisehingga dapat diproses menjadi peta risiko bencana yang dapatmemperkirakan potensi jiwa terdampak, kerugian ekonomi dan fisikserta kerusakan lingkungan sehignga dapat digunakan untukmenyiapkan strategi pengurangan risiko bencana di suatu daerah.
Penginderaan Jarak Jauh untuk pembuatankajian risiko bencana
Peta Dasar
Peta Geologi 1:50.000
Hazard Map
Peta Densitas PopulasiPeta Pemukiman Penduduk (Bangunan)
PETA RISIKO
4,508,818 Jiwa
49,528,815 Milyar
1,045,312.72 ha
48,229,179 Milyar
Identifikasi potensi natural dam
Stream
Natural Dam: 50 million cubic water
Exposure: 5.227 people 3 death, 32 injured
Way Ela Natural Dam, 2015
Identifikasi potensi bencana
Exposure: 5.227 people 3 death, 32 injured
Sigi, 2018
IdentifikasiDeformasiGunungapi
37
19 Desember 2018 1 Januari 2019 8 Januari 2019 11 Januari 2019
Tanggap Darurat• Identifikasi lokasi terdampak
Sebelum SesudahTsunami Pelabuhan Wani, Palu, 2018
Tanggap Darurat• Identifikasi titik panas
Tanggap Darurat
SebelumSesudah
Tsunami Pelabuhan Wani, Palu, 2018
Fase Rehab Rekon
Patahan Palu Koro Rencana Hunian tetap
Penanggulangan bencana merupakan UrusanBersama, termasuk Pemerintah, PemerintahDaerah dan lembaga usaha
Perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana berbagai sektoryang terintegrasi kedalam perencanaanpembangunan harus dilakukan
• Penguatan kapasitas pelaku dan pemerintah di daerah merupakan kunci untuk mewujudkanKetangguhan Bangsa dalam menghadapi Bencana
• Kesiapsiagaan diperlukan, namun masih belummencukupi. Upaya pencegahan dan mitigasiharus ditingkatkan.
• Mendorong Pemerintah Daerah menetapkan IKU Kebencanaan di daerahnya
• Penggunaan data penginderaan jauh menjadisuatu hal yang penting untuk pemetaan bencanadan mitigasi bencana
PENUTUP
TERIMAKASIH
“mari bersama-
sama mewujudkan
masyarakat yang
tangguh bencana
demi masa depan
yang lebih baik”
, @PRB_BNPB
, PRB_BNPB
, direktorat PRB BNPB