i
DAFTAR ISI
PROGRAM PENDIDIKAN HUKUM LANJUTAN MASTER ADVOKAT [M.Ad]
Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia – Perkumpulan Advokat Indonesia
Daftar Isi ----------------------------------------------------------------------------------------- i & ii
Sekapur Sirih ------------------------------------------------------------------------------------ iii
Kata Pengantar ---------------------------------------------------------------------------------- iv
A. KAJIAN PENDIDIKAN HUKUM BERKELANJUTAN MASTER ADVOKAT (M.Ad)
BAB I : Pendahuluan -------------------------------------------------------------------------- 2
BAB II : Penyelenggaraan Pendidikan Hukum Berkelanjutan Master Advokat (M.Ad)
Selaras Dengan Undang-Undang Advokat Dan Sistem Pendidikan Nasional --------- 5
BAB III : Penutup ------------------------------------------------------------------------------ 13
Bacaan Pustaka ---------------------------------------------------------------------------------- 14
B. PROGRAM PENDIDIKAN HUKUM LANJUTAN MASTER ADVOKAT [M.Ad]
I. Mukaddimah ------------------------------------------------------------------------------ 15
II. Landasan & Dasar ----------------------------------------------------------------------- 15
III. Visi dan Misi serta Tujuan -------------------------------------------------------------- 16
IV. Kurikulum --------------------------------------------------------------------------------- 18
C. MATERI POKOK PROGRAM PERKULIAHAN------------------------------------ 20
D. HISTORIS LPAI – PERADIN ------------------------------------------------------------ 26
LAMPIRAN : LEGALITAS PERADIN dan LPAI
1. Surat Keputusan DPP PERADIN Nomor 11/SK/DPP-PERADIN/II/2017 tentang
Penyelenggaraan Program Pendidikan Hukum Lanjutan Master Advokat [M.Ad].
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No : AHU-00121.60. 10.2014
Tahun 2014 tanggal 20 Mei 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum
Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat PERADIN.
3. Akta Pendirian “Perkumpulan Advokat Indonesia” (PERADIN) Nomor : 05 tanggal
19 Mei 2014.
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. : AHU-0008807-
AH.01.04.Tahun 2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan
Hukum Lembaga Pendidikan Adv Indonesia.
5. Akta Pendirian Yayasan “Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia” (YLPAI) Nomor
01/2015 tanggal 19 Juni 2015.
6. Surat Keterangan Domisili No. : 952/27.1.0/31.73.02.1002/-071.562/ 2015 yang
dikeluarkan Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Provinsi
DKI Jakarta, tanggal 14 Juli 2015.
7. NPWP : 31.193.020.0-036.000 atas nama Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia.
8. Sertifikat Merek.
9. Struktur Organisasi Program Pendidikan Hukum Lanjutan Master Advokat [M.Ad]
10. Denah kantor LPAI-PERADIN.
11. Ijasah Tenaga Pengajar LPAI-PERADIN.
ii
12. Izin Keterangan Terdaftar No. 995/102.24/MS.Tdf/98 dari Dinas Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan, tanggal 15 Juni 1998.
13. Keterangan Terdaftar No. : 2556/102.24/MS/1998 yang diterbitkan dan dikeluarkan
Kantor DEPDIKBUD Kabupaten Bekasi, tanggal 30 Nopember 1998.
14. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
Khusus Ibukota Jakarta No. 1481/PLSM/XII/ 1998 tentang Pemberian Ijin Menyeleng-
garakan Kursus, tanggal 22 Desember 1998.
15. Izin Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan
Masyarakat (DIKLUSEMAS), yang dikeluarkan Kepala Kantor Wilayah DEPDIK-
BUD Provinsi DKI Jakarta, 22 Desember 1998.
16. Ijin Penyelenggaraan Kursus Diklusemas No. : 1615/I01.3g/MS/1998 yang dikeluarkan
Kantor DEPDIKBUD Kota Jakarta Barat tanggal 9 Desember 1998.
17. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
Khusus Ibukota Jakarta No. : 217/PLSM/VI/ 1999 tentang Pemberian Ijin Menyeleng-
garakan Kursus, tanggal 10 Juni 1999
18. Izin Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan
Masyarakat (DIKLUSEMAS), yang dikeluarkan Kepala Kantor Wilayah DEPDIK-
BUD Provinsi Jawa Barat tanggal Bandung, 28 Desember 1998
19. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
Khusus Ibukota Jakarta No. : 535/PLSM/I/ 2000 tentang Pemberian Ijin Menyeleng-
garakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat (DIKLU-
SEMAS), tanggal 4 Januari 2000
20. Izin Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan
Masyarakat (DIKLUSEMAS), yang dikeluarkan Kepala Kantor Wilayah DEPDIKBUD
Propinsi DKI Jakarta, 4 Januari 2000
21. Izin Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan
Masyarakat (DIKLUSEMAS), yang dikeluarkan Kepala Kantor Wilayah DEPDIK-
BUD Provinsi DKI Jakarta, 10 Juni 1999
22. Surat Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat
No. : 1985/074.22 Perihal : Perubahan nama Lembaga, tertanggal 29 Nopember 2008.
23. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor : 3972/-I.851.51 tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan
Kursus, 2 Desember 2008
24. Izin Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan
Masyarakat (DIKLUSEMAS), yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Menengah dan
Tinggi Provinsi DKI Jakarta, tanggal 2 Desember 2008
25. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No. : 1802/2010 tentang
Pemberian Izin Menyelenggarakan Kursus, 27 Desember 2010
26. Izin Menyelenggarakan Kursus Nomor : 8784/-1.851.332, yang dikeluarkan Kepala
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 28 Desember 2010
27. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusu Ibukota Jakarta No. :
159/2013 tentang Pemberian Izin Menyeleng-garakan Kursus, tanggal 28 Januari 2013;
28. Izin Menyelenggarakan Kursus Nomor : 761/-1.851.321 yang dikeluarkan Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tanggal 29 Januari 2013
29. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat
No. : 037/1.19.1/31.73.00.0000/1.851.332/ 2015 tentang Izin Menyelenggarakan Kursus
Pendidikan Non-formal dan Informal, tanggal 21 Agustus 2015
iii
SEKAPUR SIRIH
Sebagai amanat RAPIMNAS, RAKERNAS dan HUT Perkumpulan Advokat Indonesia
(PERADIN) tahun 2016 di Palembang, maka dalam waktu tidak akan terlalu lama PERADIN
akan menyelenggarakan pendidikan hukum berkelanjutan Master Advokat (M.Ad) yang
selaras dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 12 Tahun
2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia.
Untuk itu menyambut baik seraya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan telah
selesainya Legal Research yang merupakan studi kelayakan (Feasibility Study) pendidikan
hukum berkelanjutan (Continuing Legal Study) program Master Advokat (M.Ad) PERADIN
yang akan mendidik peserta didik menjadi Advokat yang utama dan pertama serta dapat
memimpin orang lain dalam tugas dan fungsi profesi Advokat, yang paling tinggi kepan-
daiannya kecakapannya, juara diantara sejawatnya dalam memberi jasa hukum sebagai
penasihat maupun membela perkara di dalam maupun di luar Pengadilan terutama menghadapi
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan globalisasi.
Jakarta 18 November 2016
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA
P E R A D I N
Advokat Ropaun Rambe
Ketua Umum Advokat Budiman B. Sagala, SH., MH
Sekretaris Jenderal
iv
KATA PENGANTAR
Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala
rahmat dan anugrah-Nya sehingga penelitian Studi Kelayakan (Feasibility Study) Pendidikan
Hukum Berkelanjutan Master Advokat (M.Ad) Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN)
selaras dengan Undang-undang Advokat dan Sistem Pendidikan Nasional ini dapat selesai tepat
pada waktunya.
Penelitian hukum (Legal Research) ini merupakan kajian akademis penyelenggaraan
Pendidikan Berkelanjutan Master Advokat (M.Ad) yang akan diselenggarakan oleh PERADIN
yang sesuai dan mampu menjawab tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman
serta meningkatnya tuntutan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan ditengah
masyarakat baik ditingkat nasional maupun internasional, dan yang selaras dengan Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, serta memenuhi kriteria yang ditetapkan
oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Akhir kata, tidak lupa dihaturkan banyak terima kasih kepada Ketua Umum PERADIN
Bapak Advokat Ropaun Rambe dan Sekretaris Jenderal Bapak Advokat Budiman B. Sagala,
S.H.,M.H., atas dorongannya hingga Landasan Akademis Master Advokat (M.Ad) ini segera
selesai, dan juga seluruh Advokat PERADIN di seluruh Indonesia dimanapun berada, Maju
terus Pantang Mundur..!!.
Jakarta, 18 November 2016
PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA
(PERADIN)
Penulis,
Adv. T. Mangaranap Sirait, S.H.,M.H.,Kand. Dr
Halaman 1 dari 27
A .KAJ IAN PENDIDIKAN HUKUM LANJUTAN MASTER ADVOKAT (M.Ad)
SELARAS DENGAN
UNDANG-UNDANG ADVOKAT DAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Oleh Advokat T. Mangaranap Sirait, S.H.,M.H.,Kand. Dr
Runtuhnya era diskriminasi Single Bar profesi Advokat Indonesia karena tidak
mencerminkan semangat demokrasi dan didominasi hanya oleh satu Organisasi
Advokat sejak berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,
kemudian tumbang menjadi Multi Bar tahun 2015 berkat desakan dan perjuangan
terus menerus serta pendekatan konstruktif Perkumpulan Advokat Indonesia
(PERADIN) terhadap Stakeholder yaitu Eksekutif, Yudikatif, Legislatif. Metode
penelitian yang dipergunakan adalah Yuridis Normatif, dengan mengkaji atau
menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder. Terdapat
temuan dan disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan
Master Advokat (M.Ad). yang akan diselenggarakan PERADIN, di mana peserta
didik akan ditempa menjadi yang utama dan dapat memimpin orang lain dalam
tugas fungsi serta paling tinggi kepandaian dan kecakapannya dalam memberi
jasa hukum dalam mengkongkritkan nilai-nilai Officium Nobile Advokat. Karena
itu program M.Ad. sudah sangat urgen untuk diselenggarakan agar Advokat mampu
menjawab tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman serta meningkatnya
tuntutan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan ditengah masyarakat.
Kata kunci: Pendidikan Berkelanjutan, PERADIN, Master Advokat
CONTINUE LEGAL EDUCATION MASTER’S ADVOCATE (M.Ad)
PERADIN IN ACCORDANCE WITH THE LAW OF ADVOCATE
AND NATIONAL EDUCATION SYSTEM
ABSTRACT
The collapse of era discrimination of Indonesian Single Bar Advocates because it
did not reflected the spirit of democracy and it was dominated by only one
organization since the enactment of the Law No. 18 Year 2003 concerning the
Advocates, then fallen into a Multi Bar in 2015 due to insistence and continuous
struggle and constructive approach towards stakeholder PERADIN that the
Executive, Judiciary, Legislature. The research method used is a normative juridical,
to examine or analyze secondary data in the form of legal materials secondar. Its
findings and concluded that the implementation of continuing education Master's
Advocate (M.Ad). which will be held by PERADIN, where learners will be forged
into primary and can lead others in the task as well as the highest function of
knowledge and skill in providing legal services in concretized values Officium
Nobile Advocates. Due the program M.Ad. already very urgent to be held in order
to the advocate able to answer the challenge of the development of science and
the increasing demands of the times and a sense of justice, legal certainty and
benefit in the community.
Keywords: Continue Legal Education, Peradin, Master’s Advocate
Halaman 2 dari 27
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang Permasalahan
Runtuhnya era diskriminasi Single Bar profesi Advokat Indonesia karena dianggap
tidak mencerminkan semangat demokrasi sebab sejak berlakunya Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Undang-undang Advokat) hanya didominasi
oleh satu Organisasi Advokat1, dan kemudian tumbang menjadi Multi Bar di tahun
2015 berkat desakan dan perjuangan yang terus menerus serta pendekatan konstruktif
Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) terhadap stakeholder pemangku
kepentingan baik Eksekutif, Yudikatif maupun Legislatif,2 antara lain seperti;
Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung R.I.,3 Komisi Yudisial,4
KOMNAS HAM,5 termasuk melaporkan masalah ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) tentang terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atas hak untuk
hidup Advokat karena pemberlakuan dan dominasi Single-Bar tersebut di Indonesia.
Kemudian berkat perjuangan dan atas penyertaan dan ridho Tuhan Yang
Maha Esa, maka perjuangan Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) tersebut
telah membuahkan hasil, dan akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui
Surat Ketua Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 Tentang
Penyumpahan Advokat, memberikan kewenangan kepada semua Pengadilan Tinggi
di seluruh Indonesia untuk dapat melakukan penyumpahan Advokat tanpa melihat
asal Organisasi Advokat-nya, sepanjang Advokat yang bersangkutan telah memenuhi
syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Advokat.
Era diskriminasi Single Bar Advokat telah berlalu, kini memasuki era Advokat
yang bebas dan mandiri, sebuah fenomena di mana Organisasi Advokat mulai
menjamur semakin tidak terkendali secara kwantitas dengan beragam variasi
kwalitasnya. Masing-masing organisasi membuat program kerja organisasinya,
ada yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasio teoritis maupun rasio legis
tetapi ada juga yang sulit untuk dapat dipertanggungjawabkan, demikianlah di Indonesia
berlangsung perubahan sosial dengan pergeseran nilai. Sebagaimana dikatakan
Bernard Arief Sidharta, berbagai hubungan antar manusia yang semula bersifat
pribadi (Hubungan Personal) berubah menjadi bersifat lugas, banyak hal yang
1Pada awal kemerdekaan, Indonesia menganut sistem Multi Bar Association yang demokratis yaitu
dengan terbentuknya beberapa Organisasi Advokat seperti PAI (Persatuan Advokat Indonesia) 14
Maret 1963 yang kemudian digantikan PERADIN, tanggal 30 Agustus 1964 terbentuk PUSBADHI
(Pusat Bantuan dan Pengabdi Hukum Indonesia) dan lain-lain, akan tetapi di bulan Desember 2004
dengan mengatasnamakan Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat dibentuklah
wadah tunggal Single Bar yaitu PERADI, yang kemudian di tahun 2015 dibatalkan oleh Mahkamah
Agung dan kembali menjadi Multi Bar karena dianggap paradoks dengan semangat demokrasi,
diskriminatif,dan mencederai hak hidup Advokat yang tidak bersedia bergabung dengan PERADI. 2Forum Organisasi Advokat Indonesia (PERADIN, PAWIN, GERADIN, dan POSBAKUMADIN)
mengirimkan Surat Nomor: 04/FOAI/X/2014, tanggal 21 Oktober 2014, tentang Permohonan
Perlindungan terhadap Diskriminasi Hukum Advokat, Kepada Komisi-III DPR R.I. 3DPP Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) pada tanggal 12 Januari 2014 , mengirimkan
Surat Keseluruh Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia, Perihal: Pengambilan sumpah Advokat
(Lihat, Surat DPP PERADIN Nomor: 002/DPP.PERADIN/I/2015 tertanggal 12 Januari 2014) 4Komisi Yudisial juga mengirimkan surat ke Mahkamah Agung R.I. Nomor 380/P.KY/04/2014,
tertanggal 22 April 2014, Perihal Pelaksanaan Sumpah bagi para Advokat. 5 Pada Tanggal 10 Nopember 2014 DPP Perkumpulan Advokat Indonesia, dengan Nomor Surat
014/DPP.PERADIN/XI/2014, membuat laporan adanya diskriminasi terhadap Advokat kepada
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia R.I., dan kemudian ditanggapi KOMNAS HAM
dengan menerbitkan Surat Nomor 3.541/K/PMT/XII/2014 tertanggal 19 Desember 2014 yang
ditujukan Kepada Mahkamah Agung R.I.
Halaman 3 dari 27
semula bernilai non-komersial bergeser menjadi menjadi bernilai komersial,
berbagai kebutuhan dan kepentingan baru muncul, intensitas pergaulan dengan
berbagai bangsa lain meningkat pada berbagai tataran dan bidang, tatanan
ekonomi bergerak menuju ekonomi dan pasar bebas, dan sebagainya. Di bawah
pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi serta proses globalisasi.6 Pergeseran
nilai ini juga turut mempengaruhi cara kerja dan kinerja para Advokat di seluruh
Indonesia akibat kelemahan dan keterbatasan ilmu pengetahuan (knowledge)
advokat, serta ketidak mampuan organisasi advokat membekali anggotanya untuk
meningkatkan tata cara-kerja (knowhow) advokat dalam menegakkan hukum dan
aturan perundang-undangan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan
rasa keadilan masyarakat yang semakin meningkat.
Advokat yang sejak dari semula ada merupakan sebuah profesi yang sarat
dengan nilai-nilai idealis dan disebut dengan profesi mulia dan terhormat (Officium
Nobile) karena perannya untuk memperjuangkan nilai-nilai hak asasi manusia dan
kepentingan-kepentingan masyarakat dalam bidang hukum, akan tetapi kini karena
segala keterbatasan baik dari internal maupun eksternal, para praktisi Advokat
seringkali tidak mampu mengemban nilai-nilai Officium Nobile tersebut karena
kurangnya kemampuan dan penghayatan Advokat untuk memenuhi standar nilai-
nilai mulia dan terhormat tersebut dalam jabatan profesinya.
Di dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Advokat telah diatur tentang adanya
pendidikan hukum berkelanjutan (Continue Legal Education) yang maknanya
Advokat dalam menjalankan prakteknya dapat mengkhususkan diri pada bidang
tertentu, sesuai dengan persyarat aturan perundang-undangan. Kemudian Sistem
Pendidikan Nasional menetapkan bahwa Indonesia harus mampu menjamin
pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi
manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan
kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan
pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.
Oleh karena itu, setelah mencermati fenomena dalam dunia profesi Advokat
Indonesia yang masih banyak memiliki kelemahan dan keterbatasan knowledge
dan knowhow dalam menjalankan profesinya secara khusus advokat-advokat muda
yang menjalankan tugasnya di seluruh Indonesia, dan sekaligus untuk merespon
perintah Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Advokat dan Undang-undang Nomor
20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Perkumpulan Advokat Indonesia
(PERADIN) melalui RAKERNAS, RAPIMNAS dan HUT PERADIN ke 52 di
bulan September 2016 di Palembang, di mana dalam salah satu butir kesepakatan
hasil Kongres PERADIN di Palembang tersebut, PERADIN memandang perlu
untuk segera berupaya aktif untuk kembali memajukan dan meningkatkan profesi
Advokat serta mengembalikan marwah Advokat sebagai jabatan yang Officium
Nobile melalui program pendidikan tambahan berupa knowledge dan knowhow
khusus bidang Advokat sebagaimana Undang-undang Advokat, segera akan
mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan keberlanjutan Advokat, untuk mana
peserta yang dinyatakan lulus akan menyandang gelar “Master Advokat’ (Master
of Advocate) dengan singkatan M.Ad.
Pendidikan Master Advokat (M.Ad.) adalah pengejawantahan Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Pasal 17 ayat (1) dan ayat
(2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang
6B. Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.
178.
Halaman 4 dari 27
mengatakan bahwa pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah
program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan
persyaratan keahlian khusus yang dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi
dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi
profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
Pendidikan Master Advokat (M.Ad.) juga sekaligus kritikan terhadap program
pendidikan Magister Advokat7 yang akan diselenggarakan oleh sesama Organisasi
Advokat sejawat lain, dan program Sertifikasi Advokat yang diselenggarakan terhadap
anggotanya sebagaimana layaknya seorang pekerja atau buruh. Menurut PERADIN,
Pendidikan dan Sertifikasi Advokat tidak boleh dilakukan oleh lembaga pemerintah
atau yang ditunjuk8 yang tidak memahami dunia Advokat. Penilaian kinerja
Advokat memang diperlukan tetapi harus dilakukan oleh Organisasi Advokat
sendiri, hal mana Organisasi Advokat tersebut yang karena keahliannya yang
mumpuni dapat menghasilkan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung
jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki
kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran,
keadilan, dan hak asasi manusia. “...Profesi hukum merupakan salah satu profesi
yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya, nilai moral itu merupakan
kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur”.9
Pengertian terma atau kata “Master” menurut Kamus Bahasa Indonesia
adalah orang yang memimpin orang lain; yang utama; yang paling tinggi
(kepandaiannya, kecakapannya, dan sebagainya) diantara yang lain; atau dalam
kata lain juara juara dibidangnya.10 Sedangkan Pengertian “Advokat” adalah ahli
hukum yang berwenang bertindak sebagai penasihat atau pembela perkara dalam
pengadilan, juga disebut dengan Pengacara.11 Menurut Undang-undang Nomor
18 Tahun 2003 Tentang Advokat pengertiannya jauh lebih luas lagi, di mana yang
dimaksud dengan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum,
baik di dalam maupun di luar Pengadilan dengan suatu persyaratan tertentu.
Pendidikan Master Advokat (M.Ad.) yang digagas oleh Perkumpulan Advokat
Indonesia (PERADIN) merupakan sebuah wadah para Advokat yang dididik
dalam pendidikan hukum berkelanjutan melalui lembaga pendidikan dibawah
7Prof. Dr. Johannes Gunawan Ketua Tim Revitalisasi Kurikulum Pendidikan Tinggi Kemenristek
Dikti yang mengatakan “mana mungkin ada Magister Advokat, advokat itukan profesi, sedangkan
magister itu akademik” (lihat http:hukum online.co/berita/baca, Dikti menilai Rencana Magister
Advokat Salah Kaprah, diakses 29/10/2016). 8 Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan
Surat Keputusan yang menyesatkan (Fallacy) dengan menerbitkan Surat Keputusan Bernomor
58/LATTAS/III/2016 tentang Registrasi Standar Khusus Bidang Advokat, sehingga jabatan Advokat
sebagai Penegak Hukum yang disumpah berdasarkan UU Advokat, disertifikasi setara dengan
Pekerja/Buruh oleh Badan Sertifikasi Nasional Profesi (BSNP) yang pendiriannya berdasarkan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2004 Tentang BNSP jo Pasal 18 UU No. 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan, padahal menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Peraturan Pemerintah (PP) hierarkinya lebih rendah
dibandingkan dengan Undang-undang (UU). Jadi secara rasio teoritis dan rasio legis SK No.
58/LATTAS/III/2016 tersebut adalah sesat (fallacy) karena tidak mungkin lembaga yang didirikan
oleh PP mensertifikasi Lembaga yang disumpah oleh berdasarkan Undang-undang (UU) terlebih
Advokat bukanlah tenaga kerja/buruh tetapi sebagai profesi penegak hukum yang bebas, mandiri,
dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum tanpa campur tangan dan sertifikasi dari pihak
manapun, terkecuali hal-hal yang telah diatur dalam UU Advokat, dan Konstitusi 9Abdul Kadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Cetakan Ketiga, Citra Adityabakti, Bandung,
2006, hlm. 62. 10Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008,
Hlm. 994. 11Ibid, Hlm. 15.
Halaman 5 dari 27
PERADIN dan atau Lembaga lain affiliasinya, hingga menyandang predikat gelar
Master Advokat (M.Ad.), merupakan sebuah usaha sadar dan terencana yang
diprogramkan oleh PERADIN untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar para Advokat yang menjadi peserta didik secara aktif mengem-
bangkan potensi dirinya hingga menjadi Master Advokat yang memenuhi nilai-
nilai Officium Nobile sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 18 Tahun
2003 Tentang Advokat untuk mengembangkan dan memiliki keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, serta memenuhi Standar Nasional
Pendidikan Tinggi (SNPT) yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12
Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
Rumusan Permasalahan
Berdasarkan uraian-uraian diatas maka rumusan permasalahan yang akan
diangkat dalam studi kelayakan ini adalah sebagai berikut:
Bagaimana Urgensi Penyelenggaraan Pendidikan Berkelanjutan Master Advokat
(Master of Advocate) Dalam Menjawab Tantangan Perkembangan Ilmu Pengetahuan
dan Zaman Serta Tuntutan Rasa Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan
selaras Dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ?
Metode Penelitian
Metode penelitian yang dipergunakan adalah Yuridis normatif,12 dengan mengkaji
atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder
dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor
12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012
Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, serta Undang-undang terkait
lainnya. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan yaitu penelitian
terhadap data sekunder.
BAB II
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN HUKUM LANJUTAN
MASTER ADVOKAT (M.Ad) SELARAS DENGAN UNDANG-
UNDANG ADVOKAT DAN SISTIM PENDIDIKAN NASIONAL
Kongkritisasi Filosofi Profesi Officium Nobile Melalui Pendidikan Master Advokat.
Advokat adalah sebuah istilah yang dapat ditemukan di dalam dunia sistem
peradilan di Indonesia yang dahulu dikenal dengan berbagai peristilahan antara
lain seperti Pembela, Penasehat Hukum, Pengacara, Pokrol Bambu, dan Procereur.
“..Menurut sejarah Advokat di Indonesia, Organisasi Advokat di Indonesia bermula
pada masa kolonialisme. Pada masa itu, jumlah Advokat masih sedikit dan
keberadaannya terbatas pada kota-kota besar yang memiliki Landraad dan Raad
van Justitie. Mereka bergabung dalam Organisasi Advokat yang dikenal sebagai
Balie van Advocaten. Di awal orde baru para Advokat Indonesia memiliki banyak
Organisasi Advokat sebagai warisan dari banyaknya Balie van Advocaten yang
dibentuk pada masa sebelumnya.13 Setelah kemerdekaan semangat untuk tetap
12Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja
Grafindo Persada, 1985, Jakarta, hlm.14-15. 13 Binzaid Kadafi, et all, Pembentukan Organisasi Advokat Indonesia: Keharusan atau
Tantangan?, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia atas kerjasama dengan The Asia
Foundation, Jakarta, 2004, hlm. 1.
Halaman 6 dari 27
bersatu dan saling menghormati sebagai sesama rekan advokat secara demokratis
tetap terjalin dan terpelihara, walaupun para Advokat bernaung di organisasi berbeda
karena terbentuknya berbagai Organisasi Advokat sebagai perlambang dari sistem
Multi Bar Association.
Runtuhnya era Single Bar Association (2005-2015) karena ditenggarai tidak
mencerminkan nilai-nilai historis, dan dianggap telah memperlakukan Advokat
secara diskriminatif kini telah berakhir. Akan tetapi era Multi Bar yang dimulai
sejak terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 bagaikan dua sisi mata
uang juga membawa dampak positif dan dampak negatif, walaupun harus tetap
diakui bahwa dengan segala kelebihan dan kekurangannya telah membawa perubahan
dalam dunia profesi advokat Indonesia. Dilihat dari segi kelebihannya atau dampak
positifnya antara lain Surat Ketua Mahkamah Agung tersebut telah mengembalikan
nilai-nilai demokratis Multi Bar, dan telah menghilangnya sikap diskriminatif
yang tidak sesuai sejarah perjalanan Advokat Indonesia, dan juga mengembalikan
hak hidup dan hak untuk beracara yang terampas oleh Single Bar dalam membela
kliennya di pengadilan terhadap Advokat-advokat yang tidak bersedia untuk bergabung
dan menerima sistem Single Bar tersebut. Kemudian dilihat dari segi kekurangannya
atau dampak negatifnya, antara lain ternyata Organisasi-organisasi Advokat yang
ada, tidak mampu mengantisipasi surat Ketua Mahkamah Agung tersebut, sehingga
dapat membekali Advokat anggotanya seperti yang diharapkan oleh Undang-undang,
dengan pendidikan berkelanjutan yang sesuai dengan standar yang ditentukan oleh
Sistem Pendidikan Nasional dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
Kondisi ini sejak dari awal memang sudah diprediksi oleh PERADIN, sehingga
untuk mengantisipasi hal tersebut maka secara struktur organisasional telah diatur,
bahwa antara Induk Organisasi tempat berkumpul dan bernaungnya para anggota
Advokat yaitu Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) dengan Lembaga
Pendidikan Advokat (DIKPA) PERADIN, walaupun tetap ada benang merahnya
dengan induk organisasi (PERADIN), tetapi pengelolaannya dilaksanakan terpisah,
berdiri sendiri, dan otonom.
Selaras dengan pendapat Prof. Dr. Johannes Gunawan Ketua Tim Revitalisasi
Kurikulum Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti yang berpendapat “mana mungkin
ada Magister Advokat, Advokat itukan profesi, sedangkan Magister itu Akademik”
yang mengkritisi Organisasi Advokat sejawat lain yang akan menyelenggarakan
pendidikan Magister Advokat sebagai salah kaprah, maka PERADIN sepakat
dengan pendapat tersebut, dan dengan berpijak dari prediksi dan antisipasi yang
telah dilakukan Organisasi Advokat PERADIN, maka melalui RAKERNAS ke 52
di bulan September 2016 di Palembang, PERADIN memandang perlu untuk
segera mengkongkritkan dengan berupaya aktif memajukan dan meningkatkan
profesi Advokat serta mengembalikan marwah Advokat sebagai jabatan yang
Officium Nobile melalui upaya pendidikan hukum tambahan berupa knowledge
dan knowhow, dengan mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan hukum
berkelanjutan Advokat, “Master Advokat’ (Master of Advocate)14 dengan singkatan
M.Ad., yang sesuai dengan ketentuan Sistem Pendidikan Nasional.
14Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) juga tidak sepaham dengan rencana Organisasi
Advokat sejawat lain (PERADI dan KAI) dan berbagai pihak untuk membuat pendidikan “Magister
Advokat”, karena Advokat adalah Organisasi Profesi, dan pandangan PERADIN ini juga diperkuat
oleh pendapat Prof. Dr. Johannes Gunawan Ketua Tim Revitalisasi Kurikulum Pendidikan Tinggi
Kemenristek Dikti yang mengatakan “mana mungkin ada Magister Advokat, advokat itukan profesi,
sedangkan magister itu akademik” (lihat http:hukum online.co/berita/baca, Dikti menilai Rencana
Magister Advokat Salah Kaprah, Op.Cit.).
Halaman 7 dari 27
Tugas dan Target dalam Kurikulum Master Advokat (M.Ad)
Berbicara mengenai tugas utama seorang advokat, Soemarno P.Wirjanto
secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut.:15 Sebagai procurator, yaitu
mewakili dan membantu kliennya di dalam segala pekerjaan yang diperlukan untuk
mempersiapkan perkara pengadilan sehingga siap untuk diputus oleh hakim. Sebagai
“pleader” atau “pleiter”, yaitu mengucapkan pledooi, presentasi fakta-fakta,
argumentasi hukum, sehingga hakim dapat mendapatkan pandangan mengenai
fakta-fakta mengenai suatu perkara. Sebagai juris-consult, memberi nasihat hukum di
luar peradilan, membantu dengan atau membuat akta-akta hukum, perdamaian
hukum dan lain-lain.
Adapun fungsi penting advokat sebagai pembela ialah:16 Melindungi hak-hak para
pencari keadilan diperlakukan diluar kemanusian Untuk dapat segera diperiksa dan
diadili jangan sampai berlarut-larut berkepanjangan tanpa adanya kepastian hukum.
Diusahakan hak-hak para pencari keadilan sebagaimana yang telah diberikan oleh
undang-undang telah diperhatikan dan tidak dilalaikan baik oleh aparat penegak
hukum dan juga aparat negara. Dan terakhir dalam mendampingi tersangka atau
terdakwa baik pada tingkat pemeriksaan penyidikan, penuntutan maupun pada
pemeriksaan dalam sidang pengadilan selalu berusaha untuk memberikan perlindungan
hukum sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang
Target yang diharapkan dari seorang yang telah lulus pendidikan profesi
hukum berkelanjutan Master Advokat (M.Ad.) dapat ditilik dari pengertian dari
terma atau kata “Master” menurut Kamus Bahasa Indonesia sebagaimana pendahuluan
di atas, yaitu orang yang memimpin orang lain; yang utama; yang paling tinggi
(kepandaiannya, kecakapannya, dan sebagainya) diantara yang lain; atau dalam
kata lain juara dibidangnya.17 Sedangkan Pengertian dari terma “advokat” adalah
ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasihat atau pembela perkara
dalam pengadilan, juga disebut dengan pengacara.18 Serta di dalam Undang-undang
Advokat pengertiannya jauh lebih luas lagi yaitu orang yang berprofesi memberi
jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan dengan suatu persyaratan tertentu.
Jadi seorang yang telah menyandang gelar tambahan dan mendapat sertifikat
Master Advokat (M.Ad.) adalah seorang Advokat yang utama dan dapat memimpin
orang lain dalam tugas dan fungsi profesi Advokat, yang paling tinggi kepandaiannya
kecakapannya, juara diantara sejawatnya dalam bidang advokat dalam memberi
jasa hukum sebagai penasihat maupun membela perkara di dalam maupun di luar
Pengadilan.
Kurikulum Master Advokat (M.Ad) yang digagas PERADIN bukan saja
kesesuaian masa belajarnya lebih ditingkatkan dari Pendidikan Advokat (DIKPA)
menjadi pendidikan tingkat lanjutan profesi Advokat tetapi sudah disesuaikan
dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sehingga setiap Master Advokat (M.Ad.)
memiliki kemampuan-kemampuan khusus tertentu yang telah sesuai dengan dunia
nyata (market place) baik secara nasional maupun internasional19 antara lain
misalnya Master Advokat (M.Ad) bidang Merger dan Akuisi, M.Ad bidang Sistem
15Djoko Prakoso, Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, Hlm.38. 16Abdussalam & DPM Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung, Jakarta, 2007, Hlm. 370. 17Kamus Bahasa Indonesia, Op.Cit, Hlm. 994. 18Ibid, Hlm. 15. 19Mengantisipasi perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Global diharapkan
Lulusan Master Advokat (M.Ad.) melalui matakuliah yang applicable, sehingga secara profesional
dapat bekerja lintas negara.
Halaman 8 dari 27
Peradilan Pidana Korporasi,20 M. Ad. Bidang Kontrak Tambang, Master Advokat
Tehnik Negosiasi, Master Advokat bidang Pasar Modal, Master Advokat bidang
HAKI, Master Advokat bidang Arbitrase21, dan Master Advokat bidang-bidang lainnya
Kurikulum-kurikulum tersebut dibuat untuk mengantisipasi era Lalu lintas barang,
jasa dan tenaga kerja professional antar negara Asia Tenggara yang semakin terbuka
setelah integrasi melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan globalisasi.
Sehingga profesi advokat harus menyiapkan diri menghadapi persaingan yang
akan semakin kompetitif dan tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
Kritikan Terhadap SK Standar Kompetensi Advokat oleh Dirjen Binalattas
Departemen Tenaga Kerja.
Dengan semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan tuntutan rasa keadilan,
kepastian hukum dan kemanfaatan ditengah masyarakat, terlebih-lebih dengan
semakin berkembangnya hubungan antara negara yang seolah tanpa batas (borderless)
akibat dari semakin canggihnya tehnologi informasi dan tehnologi cyber mengikuti
perkembangan zaman, maka semakin banyaklah teori-teori ilmu pengetahuan yang
bertumbangan terfalsifikasi oleh lahirnya teori-teori baru, yang secara keilmuwan
merupakan sesuatu yang halal untuk dilakukan.
Demikian juga halnya dalam bidang hukum, urusan falsifikasi memfalsifikasi
teori-teori adalah sesuatu hal yang lazim dilakukan sebagai akibat dari adanya
perbedaan-perbedaan paradigma berpikir para pengemban hukum. Akan tetapi
walaupun demikian, ilmu hukum sebagai ilmu hukum normatif dikelompokkan
dengan “Ilmu Suigeneris’.22
Maka karena ilmu hukum adalah ilmu yang suigeneris maka ilmu pengetahuan
tentang hukum juga bersifat mandiri, sehingga hukum harus ditelaah dan dianalisa
secara metodologis dengan mandiri dengan hukum secara normatif, bukan dengan
ilmu-ilmu pengetahuan lainnya terkecuali hanya sebagai alat bantu terapan.
Dengan meningkatnya tuntutan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan
ditengah masyarakat, turut mendorong adanya kebutuhan akan peningkatan kreatifitas
dan kapasitas Advokat dalam mengikuti perkembangan zaman tersebut. Profesi
Advokat yang merupakan sebuah profesi terhormat atau yang disebut dengan
Officium Nobile adalah merupakan salah satu pilar dalam menegakkan suppremasi
hukum dan hak asasi manusia diharapkan selalu bekerja secara terkini (up to date)
dan membumi.
20Di dalam penelitian lain penulis juga sudah menggagas urgensi perluasan pertanggungjawaban
pidana korporasi serta dalam berbagai penelitiannya menggagas dibentuknya Sistem Peradilan Pidana
Korporasi, sehingga diharapkan lulusan M.Ad. memahami seluk-beluk pemidanaan korporasi dimasa
depanuntuk segera memperluas (lihat T. Mangaranap Sirait, “Urgensi Perluasan Pertanggungjawaban
Pidana Korporasi Sebagai Manifestasi Pengejawantahan Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume
13, Nomor 3 September 2016, hlm.660-682). 21 Selama ini Pemerintah masih kesulitan mendapatkan pengacara lokal yang andal beracara di
tingkat internasional seperti dalam forum-forum arbitrase internasional. Pemerintah membutuhkan
pengacara lokal andal saat ada gugatan melalui arbitrase. Dalam iklim investasi sekarang, potensi
gugatan arbitrase internasional kian besar. Untuk itu pemerintah membutuhkan pengacara lokal
yang andal, karena walau sudah menggunakan pengacara lokal yang dianggap punya kualitas terbaik,
tapi tetap saja untuk menghadapi gugatan di arbitrase Pemerintah masih menyewa pengacara dari
luar negeri (lihat,Yasonna, Indonesia Masih Kekurangan Pengacara Anda, lhttp://www.hukumonline.
com/berita/baca/lt56acf1ce3f517/menteri-yasonna--indonesia-masih-kekurangan-pengacara-andal,
hukum online, 31 Januari 2016). 22Sui Generis maksudnya adalah “sebagai ilmu di dalam dirinya sendiri” yang memiliki kualitas
keilmiahan tersendiri. Oleh karena itu menjadi sulit dikelompokkan kedalam salah satu cabang
pohon ilmu, baik cabang ilmu pengetahuan alam, cabang ilmu pengetahuan sosial, maupun
cabang ilmu pengetahuan humaniora (lihat, Philipus M. Hadjon, dalam Widiada Gunakaya SA.,
Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Harapan Baru, Bandung, 2014, hlm. 29).
Halaman 9 dari 27
Implikasi dari tuntutan perkembangan zaman dan perkembangan tuntutan rasa
keadilan masyarakat tersebut, maka setiap organisasi profesi advokat, telah berlomba-
lomba untuk mencoba membuat berbagai program-program yang bertujuan untuk
meningkatkan profesionalisme para anggotanya. Akan tetapi sebagaimana telah
disinggung sebelumnya, banyak program-program organisasi profesi tersebut sulit
untuk dipahami baik secara teoritis, maupun secara legis. Program yang sulit
untuk diterima secara rasio teoritis dan rasio legis antara lain adanya program
sertifikasi yang dilakukan oleh sebuah Organisasi Advokat23 untuk mensertifikasi
anggotanya dengan alas dasar surat Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Keputusan yang secara
keilmuwan menyesatkan (Fallacy) dengan menerbitkan Surat Keputusan Bernomor
58/LATTAS/III/2016 tentang Registrasi Standar Khusus Bidang Advokat, sehingga
jabatan Advokat sebagai Penegak Hukum yang disumpah berdasarkan Undang-
undang Advokat, disertifikasi setara dengan Pekerja atau Buruh oleh Badan
Sertifikasi Nasional Profesi (BSNP) yang pendiriannya berdasarkan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2004 Tentang BNSP jo Pasal 18 UU No. 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Padahal jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Peraturan Pemerintah
(PP) hierarkinya lebih rendah dibandingkan dengan Undang-undang (UU). Jadi
secara rasio teoritis dan rasio legis SK No. 58/LATTAS/III/2016 tersebut adalah
kesesatan berpikir (Fallacy)24 karena menyimpulkan sesuatu berdasarkan premis-
premis yang tidak tepat, yaitu ketidak-tepatan di mana lembaga yang didirikan
oleh Peraturan Pemerintah (PP) bidang ketenagakerjaan, mensertifikasi Lembaga
yang disumpah berdasarkan Undang-undang (UU) lain, terlebih Advokat bukanlah
tenaga kerja/buruh tetapi sebagai profesi penegak hukum yang bebas, mandiri, dan
bertanggung jawab dalam menegakkan hukum tanpa campur tangan dan sertifikasi
dari pihak manapun, terkecuali hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang
Advokat dan Konstitusi.
Kemudian dalam hal ini, jika ditinjau dari dasar pendirian Badan Sertifikasi
Nasional Profesi (BSNP), yaitu Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi
Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata, Peraturan Pemerintah
Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Latihan Kerja Nasional, Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan
PERMENAKERTRANS No. PER.22/MEN/IX/2009. Maka salah satu pasal pendirian
Badan Sertifikasi Nasional Profesi (BSNP) adalah Pasal 18 Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang bunyinya adalah sebagai berikut:
Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti
pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga
pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.
23KAI akan mensertifikasi Advokatnya, dan meminta BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi)
terus melakukan sosialisasi sertifikasi profesi (sumber :http://www.kai.or.id/berita/6104/kai-
sertifikasi-kompetensi-cara-meningkatkan-kemampuan-advokat.html, diakses 29/10/2016). 24 Irving M. Copi dalam bukunya introduction to logic mengatakan ada 2 bentuk argumen yang
sesat yaitu formal fallacy dan informal fallacy, sementara hal di atas adalah merupakan kesesatan
informal fallacy dalam bentuk fallacy of relevance yaitu kesesatan pada argumen yang premis-
premisnya secara logikal tidak relevan dengan kesimpulan (lihat Widiada Gunakaya, Logika Hukum,
STHB Press, Bandung, 2013, hlm. 137-138)
Halaman 10 dari 27
Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
melalui sertifikasi kompetensi kerja.
Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat pula
diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman. Untuk melaksanakan sertifikasi
kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen.
Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4) dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 18 Undang-undang Ketenagakerjaan ini secara jelas mengatakan bahwa yang
disertifikasi adalah “Tenaga Kerja”, sementara menurut Undang-undang Nomor
18 Tahun 2003 Tentang Advokat, profesi Advokat adalah merupakan “Penegak
Hukum” yang setara dengan Polisi, Jaksa, Hakim.
Pensertifikasian advokat sebagai penegak hukum yang disumpah berdasarkan
Undang-undang Advokat oleh lembaga yang didirikan oleh PP adalah merupakan
pelecehan dan pendegradasian terhadap profesi Advokat sebagai “Officium Nobile”.
Basik rasionalitas pensertifikasian advokat sebagaimana layaknya pekerja adalah
merupakan interpretasi sesat (Fallacy) dalam bentuk kesesatan relevansi (Fallacy
Of Relevance) atas hukum dan perundang-undangan. Karena secara filosofis
“bagaimana mungkin jabatan profesi advokat yang sudah ribuan tahun diakui
sebagai jabatan Officium Nobile akan disertifikasi oleh sebuah lembaga yang baru
berdiri tiga belas tahun (setelah tahun 2003), dan bagaimana mungkin jabatan yang
diemban oleh Advokat sebagai pekerjaan “Nobile (mulia)” disertifikasi oleh lembaga
(BNSP) yang tidak pernah diakui sebagai lembaga mulia (Nobile). Sebuah jabatan
“Nobile (mulia dan terhormat)” harus disumpah oleh yang “Yang Maha Mulia
(The God Almighty)” yaitu Tuhan Yang Maha Esa, hal mana jika ditilik dari
perspektif teori hukum kodrat irrasionil diwakili dan dilakoni oleh negara melalui
kekuasaan Judikatif yaitu Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana diatur oleh Undang-
undang Advokat.
Standar Kompetensi Master Advokat (M.Ad)
Di dalam Undang-undang telah diatur tentang standar kompetensi lulusan yang
menjadi acuan dari lulusan Master Advokat (M.Ad), untuk mana standar kompetensi
lulusan adalah merupakan sebuah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan
lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan yaitu penguasaan konsep, teori, metode,
dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui
penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja penstudi Master Advokat,
penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, dan
keterampilan yaitu kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep,
teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran,
pengalaman kerja penstudi, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat
yang terkait pembelajaran yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran
lulusan yang diharapkan dari Master Advokat (M.Ad) yang lulusannya paling sedikit
menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan berkelanjutan dan keterampilan tertentu.
Adapun Keterampilan sebagaimana dimaksud di atas, mencakup:
a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh
setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai
tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh
setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
Halaman 11 dari 27
Standar kompetensi lulusan Master Advokat (M.Ad). yang dinyatakan dalam
rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan
standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran,
standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran,
standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran yang
nantinya diterapkan oleh PERADIN dan atau melalui lembaga pendidikan affiliasinya.
Adapun standar yang akan diterapkan PERADIN dan atau lembaga pendidikan
affiliasinya tersebut sebagaimana Pasal 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi, terdiri atas sebagai berikut:
1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi pembelajaran;
3. Standar proses pembelajaran;
4. Standar penilaian pembelajaran;
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. Standar sarana, prasarana pembelajaran;
7. Standar pengelolaan pembelajaran;
8. Standar pembiayaan pembelajaran.
Kegiatan Kurikuler Master Advokat (M.Ad)
Proses pembelajaran yang dilakukan oleh PERADIN dan atau lembaga pendidikan
affiliasinya, akan dilakukan melalui kegiatan kurikuler yang sistematis dan terstruktur
melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur, yaitu melalui
kegiatan kurikuler yang menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai
dengan karakteristik mata kuliah bidang-bidang dalam Master Advokat (M.Ad)
untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam
rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
Metode pembelajaran Master Advokat (M.Ad) yang akan dilakukan dalam
pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi
kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis
kasus, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat
secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Master Advokat
(M.Ad), dengan satu atau gabungan metode dalam bentuk pembelajaran dapat berupa:
a. Kuliah,
b. Responsi dan Tutorial,
c. Seminar
d. Praktek.
Master Advokat Sebagai Kongkritisasi Filosofi Officium Nobile.
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,25 dan salah
satu cara untuk mencapai cita-cita konstitusi tersebut adalah dengan meningkatkan
kemampuan advokat sehingga benar-benar menjadi advokat yang cerdas, mulia
dan terhormat (Nobile) dalam menjalankan tugasnya (Officium) melalui jalur
pendidikan berkelanjutan dan mampu berkompetisi di tingkat nasional maupun
internasional.
25 Konsiderans Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Halaman 12 dari 27
Sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara bertujuan mewujudkan tata kehidupan
bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan, sangat memerlukan
adanya Advokat-advokat yang handal, karena terbukti secara historis profesi Advokat
sebagai sebuah profesi terhormat atau yang disebut dengan Officium Nobile telah
menjadi salah satu pilar dalam menegakkan suppremasi hukum dan Hak Asasi
Manusia sejak ribuan tahun yang lalu.
Demikian juga halnya untuk menegakkan kekuasaan kehakiman yang bebas
dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, sangat memerlukan profesi
Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya
suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua
pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi
manusia, dan Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab
dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang demi
terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.
Itu jugalah sebabnya, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu
Sistem Pendidikan Nasional, di mana di dalam konsideran Undang-undang Sistem
Pendidikan Nasional yang mengatakan negara harus mampu menjamin pemerataan
kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen
pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan
lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan
secara terencana, terarah, dan berkesinambungan, yang dalam hal ini akan
diselenggarakan oleh PERADIN dan atau lembaga pendidikan affiliasinya. Pada
intinya pendidikan berkelanjutan Master Advokat (M.Ad.) ini adalah merupakan
kongkritisasi filosofi Officium Nobile yang melekat dalam jabatan Advokat sehingga
dapat dirasakan lebih membumi dalam menegakkan nilai-nilai keadilan, kepastian
hukum, dan kemanfaatan secara profesional di dalam ruang lingkup hukum dan
perundang-undangan nasional maupun internasional, sekaligus menghindari Advokat
Indonesia kalah bersaing dengan masuknya Advokat-advokat asing yang akan
merambah ke Indonesia efek globalisasi, maka PERADIN melalui program pendidikan
hukum berkelanjutan Master Advokat (M.Ad) akan menjadikan Advokat Indonesia
tetap menjadi tuan rumah dinegeri sendiri bahkan dapat berkiprah diluar negeri
seperti yang diharapkan pemerintah, karena sebagaimana diketahui selama ini
pemerintah masih menghadapi kesulitan untuk mendapatkan Advokat lokal yang
handal (Master) dalam beracara di tingkat internasional misalnya dalam forum-
forum arbitrase internasional. Pemerintah membutuhkan Advokat lokal yang piawai
(Master) manakala ada gugatan melalui arbitrase. Dalam iklim investasi program
pemerintah sekarang, potensi gugatan arbitrase internasional sangat besar, dan
oleh karena itu pemerintah membutuhkan Advokat lokal yang handal (Master),
karena walau sudah menggunakan Advokat lokal yang dianggap punya kualitas
terbaik, tapi tetap saja untuk menghadapi gugatan di arbitrase Internasional Pemerintah
masih memakai/meminta bantuan advokat dari luar negeri seperti yang dikeluhkan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM).
Halaman 13 dari 27
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapatlah studi kelayakan (Feasibility
Study) ini disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan hukum berkelanjutan
Master Advokat (Master of Advocate) dengan gelarnya M.Ad yang akan dise
lenggarakan PERADIN, merupakan program yang akan mendidik Advokat
menjadi Master Advokat yang utama dan dapat memimpin orang lain dalam tugas
dan fungsi, serta paling tinggi kepandaian dan kecakapannya dalam memberi jasa
hukum, baik sebagai penasihat maupun membela perkara di dalam maupun di luar
Pengadilan dalam tataran nasional dan internasional terutama dalam menghadapi
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan globalisasi. Master Advokat (M.Ad)
adalah pendidikan dan gelar yang sesuai untuk advokat sebagaimana tuntutan
perundang-undangan, dalam mengkongkritisasi nilai-nilai Officium Nobile didalam
jabatan Advokat, dan bukan melalui sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi yang
didirikan oleh Undang-undang Ketenagakerjaan. Maka oleh karena program Master
Advokat (M.Ad) tersebut sudah sangat urgen untuk diselenggarakan sehingga
mampu menjawab tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman serta
meningkatnya tuntutan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan ditengah
masyarakat baik ditingkat nasional maupun internasional, dan yang selaras dengan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, serta memenuhi kriteria
yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
Tinggi, dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional
Halaman 14 dari 27
BACAAN PUSTAKA BUKU:
Abdul Kadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Cetakan Ketiga, Citra Adityabakti,
Bandung, 2006.
Abdussalam & DPM Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung, Jakarta, 2007
B.Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2009.
Binzaid Kadafi, et all, Pembentukan Organisasi Advokat Indonesia: Keharusan
atau Tantangan?, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia atas kerjasama
dengan The Asia Foundation, Jakarta, 2004.
Djoko Prakoso, Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP, Ghalia Indonesia :
Jakarta, 1986.
Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional,
Jakarta, 2008.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985.
Widiada Gunakaya, Logika Hukum, STHB Press, Bandung, 2013.
.........., Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Harapan Baru, Bandung, 2014.
JURNAL
T. Mangaranap Sirait, “Urgensi Perluasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Sebagai Manifestasi Pengejawantahan Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 13,
Nomor 3 September 2016.
ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,
Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015
Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan
Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
2006 tentang Sistem Latihan Kerja Nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi
Profesi (BNSP), dan PerMenakertrans No. PER.22/MEN/IX/2009.
SUMBER LAINNYA:
Hukum Online, Prof. Dr. Johannes Gunawan Ketua Tim Revitalisasi Kurikulum
Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti yang mengatakan “mana mungkin ada Magister
Advokat, advokat itukan profesi, sedangkan magister itu akademik”, tersedia di:
http:hukum online.co/berita/baca, Dikti menilai Rencana Magister Advokat Salah
Kaprah, diakses 29/10/2016.
Hukum Online, Yasonna, Indonesia Masih Kekurangan Pengacara Andal, tersedia di:
http://www.hukumonline. com/berita/baca/lt56acf1ce3f517 /menteri-yasonna--indonesia-
masih-kekurangan-pengacara-andal, hukum online, 31 Januari 2016, diakses,
6/11/2016.
Halaman 15 dari 27
B. PROGRAM PENDIDIKAN HUKUM LANJUTAN
MASTER ADVOKAT [M.Ad]
LPAI PERADIN I. MUKADDIMAH
Dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan kemampuan Sumber Daya Manusia
secara nasional, yang selaras dengan semakin meningkatnya perkembangan ilmu
pengetahuan hukum dan tuntutan rasa keadilan serta harapan masyarakat terhadap
para Pengemban Hukum, baik yang berprofesi Advokat pada khususnya, maupun
yang berada di Instansi Pemerintah serta instansi Swasta pada umumnya, hal mana
jika hanya berpedoman dan mengandalkan Teori Ilmu Hukum yang diperoleh
selama kuliah, tentulah akan menghadapi kesulitan dan kendala-kendala karena
keterbatasan pengalaman empirik maupun terbatasnya kemampuan teoritik sehingga
belum (tidak) mampu menyelesaikan permasalahan hukum sebagaimana diharapkan
masyarakat tersebut. Oleh karena itu perlu segera dicari jalan keluar atas hal dimaksud,
yaitu berupa sarana dan prasarana pendidikan yang mumpuni menunjang penyele
saian permasalahan kesenjangan tersebut.
Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) memandang
sangat mendesak (extrimely urgent) untuk turut serta memperpendek kesenjangan
antara teori dan praktek yang menjadi kendala utama baik Para Advokat, Instansi
Pemerintah serta Swasta yang ingin mengabdikan ilmunya sebagai pengemban hukum
profesi Advokat yang dapat memenuhi kualifikasi unggul dalam memberikan
pelayanan jasa hukum secara optimal bagi masyarakat.
Sebagaimana diketahui perkembangan pembangunan hukum (law develop) yang
begitu pesat memerlukan kemampuan teoritik maupun empirik ilmu hukum yang
profesional, dan oleh karena itu Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia selanjutnya
disebut LPAI ini mutlak harus diselenggarakan Program Pendidikan Master Advokat
[M.Ad], dan dengan ditopang oleh Dosen-dosen yang telah berpengalaman sebagai
Akademisi pengemban hukum teoritis, dan Advokat, Jaksa, Hakim senior dan
berdedikasi tinggi pengemban hukum praktis, akan dapat memberikan bekal kepada
setiap peserta didik dan menjadi terampil menerapkan ilmu hukumnya.
II. LANDASAN & DASAR :
1. Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003;
2. Undang-undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011;
3. Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003;
4. Undang-undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Program Umum PERADIN;
6. Izin Dinas Pendidikan Nasional Pemerintah Prov.DKI Jakarta;
7. Hasil Rapat Kerja Nasional PERADIN 2016;
8. Surat Keputusan DPP PERADIN Nomor 11/SK/DPP-PERADIN/II/2017 tentang
Penyelenggaraan Program Pendidikan Hukum Lanjutan Master Advokat;
9. Surat Keputusan LPAI No. : 001/LPAI-PERADIN/I/2017 tentang Pelaksanaan
Program Pendidikan Hukum Lanjutan Master Advokat [M.Ad];
Halaman 16 dari 27
III. VISI dan MISI serta TUJUAN :
Program Pendidikan Hukum Lanjutan Master Advokat [M.Ad] berupaya
menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian tinggi di bidang
hukum dan Profesi Advokat hubungannya dengan kehidupan sosial budaya,
dan teknologi untuk menghadapi Era Masyirakat Ekonomi Asia (MEA) dan
Arus Globalisasi.
1. Visi
Menghasilkan lulusan yang bermutu sesuai dengan perkembangan zaman,
ilmu dan teknologi dengan integritas kepribadian yang tinggi dicirikan
dengan ketekunan serta keuletan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha
Esa, bermoral luhur yang didasari oleh pengabdian pada profesi menjunjung
tinggi kode etik profesi hukum serta mempunyai kebanggaan dan kecintaan
terhadap organisasinya.
Lulusan bermutu dicirikan oleh integritas kepribadian yang tinggi,
keahlian Profesi Advokat dalam bidang hukum, kemampuan meneliti serta
kemampuan menerapkan ilmunya dalam kehidupan masyarakat, kemampuan
memelihara ilmu pengetahuan secara kompetitif dan komparatif serta
kemampuan mempersiapkan diri untuk mengembangkan Profesi Advokat
dan Pengetahuan Hukum.
2. Misi
a. Memberikan pendidikan hukum lanjutan bagi advokat, yang telah
mengikuti matrikulasi dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan
jenjang Master Advokat [M.Ad] dalam suasana akademik dan menjunjung
tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan mencerminkan masyarakat ilmiah
yang terdidik;
b. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan hukum lanjutan Master
Advokat [M.Ad] berdasarkan prosedur yang rasional, transparan, baku
dengan prinsip akuntabilitas;
c. Menyelenggarakan proses pendidikan hukum lanjutan Master Advokat
[M.Ad] yang efektif dan efisien dalam rangka menghasilkan lulusan yang
bermutu/berkeahlian tinggi di bidang profesi advokat dan hubungannya
dengan kehidupan sosial budaya, ekonomi dan teknologi yang berciri-
kan profesionalisme;
d. Mengembangkan gagasan-gagasan baru sebagai sumbagsih bagi perkem-
bangan dunia Profesi Advokat dan Ilmu Hukum yang berbudi luhur;
3. Tujuan
a. Tujuan umum
1) Menghasilkan lulusan Master Advokat [M.Ad] yang berjiwa
pancasila dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi;
2) Menghasilkan lulusan Master Advokat [M.Ad] yang bersifat
terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu dan
teknologi maupun masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya
yang berkaitan dengan keahliannya;
Halaman 17 dari 27
3) Menghasilkan lulusan Master Advokat [M.Ad] yang mempunyai
kemampuan untuk meningkatkan profesi dengan jalan penelitian
dan pengembangan;
b. Tujuan Khusus
Memberikan pendidikan hukum lanjutan, agar lulusannya dapat
menunjukkan kemampuan yang kuat untuk kemudian mengem-
bangkan keahliannya dalam berbagai bidang ilmu hukum khususnya
Profesi Advokat.
Memperdalam ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan
tentang prinsip-prinsip dan teori ilmu hukum dan profesi advokat
serta memperoleh kemampuan spesialisasi yang diinginkan.
Dapat mengembangkan ilmunya pada masyarakat secara optimal.
Melakukan penelitian-penelitian, memahami teori dan metodologi
ilmu hukum sebagai pendekatan dalam menghadapi berbagai
permasalahan hukum.
Menjadi pendorong pembaharuan hukum dan mengedepankan hukum
dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, dan
Mengimplementasikan Ilmu Hukum yang dimilikinya pada pelak-
sanaan tugas sehari-hari sebagai :
a. Advokat yang berkepribadian baik dan berwatak luhur.
b. Advokat yang mempunyai Kredibilitas Tinggi yang profesional.
c. Advokat yang mempunyai pengabdian tinggi terhadap profesinya.
d. Advokat yang mampu menangani persoalan hukum di tengah masyarakat.
4. Administrasi
1. Ketentuan calon mahasiswa baru :
a. Advokat telah memenuhi persyaratan Undang-undang Advokat
Nomor 18 Tahun 2003.
b. Peserta dari luar negeri (asing) berlaku ketentuan bahwa yang
bersangkutan menguasai bahasa Indonesia dan memperoleh izin
dari Organisasi Advokat.
c. Calon mahasiswa yang telah mengikuti pendidikan Magister Ilmu
Hukum dapat menjadi peserta dengan syarat mengikuti beberapa
mata kuliah matrikulasi yang telah ditentukan oleh program studi.
2. Tes masuk
Penerimaan mahasiswa melalui seleksi yang terdiri dari:
a. Memenuhi persyaratan yang ditentukan Program Studi.
b. Ujian tertulis pengetahuan umum.
c. Ujian tertulis pengetahuan huku.
d. Tulisan/naskah karangan ilmiah hukum (20 halaman kwarto diketik
2 spasi).
3. Registrasi
Peserta yang telah dinyatakan lulus ujian seleksi diharuskan mendaftar
ulang ke sekretariat dengan menyerahkan formulir pendaftaran yang
telah diisi dengan lengkap disertakan dengan :
.
Halaman 18 dari 27
- S.K. Advokat yang bersangkutan;
- foto copy ijazah dan transkrip nilai S1 yang dilegalisir masing-
masing sebanyak 3 lembar;
- daftar riwayat hidup;
- pas foto hitam putih ukuran 4 x 6 dan 2 x 3 masing-masing 4 lembar;
- foto copy KTP sebanyak 1 lembar;
Setiap awal semester baru tiap mahasiswa wajib melakukan registrasi
ulang dengan membayar uang registrasi dan mengisi formulir registrasi
di Sekretariat;
IV. KURIKULUM
1. Distribusi Mata Kuliah Program Pendidikan Hukum Lanjutan Master
Advokat [M.Ad] :
1. Teori Hukum;
2. Filsafat Hukum
3. Sosiologi Hukum
4. Sejarah Hukum
5. Politik Hukum
6. Metodologi Penelitian Hukum
7. Hukum Bisnis
8. Hukum Pidana Umum
9. Hukum Pidana Khusus
10. Hukum Perdata Umum
11. Hukum Perdata Khusus
12. Arbitrase
13. Teknik Praktek Advokat
14. Implementasi Hukum Pidana
15. Implementasi Hukum Perdata
16. Seminar Proposal (Penelitian Hukum)
17. Tesis
2. Deskripsi Mata Kuliah Program Pendidikan Hukum Lanjutan Master
Advokat [M.Ad] :
SEMESTER-1 :
1. Teori Hukum (2 SKS)
Melalui pembacaan dan diskusi yang intensif, seminar, teori hukum akan
mendalami topik-topik antara lain hukum di masyarakat, teori hukum dan
filsafat hukum di Indonesia, peranan hukum di Indonesia, teori hukum di
Indonesia, peranan hukum sipil di Indonesia, prospek perkembangan
hukum di masa depan, dan yang terakhir ini akan diteliti pula teori-teori
hukum yang berkembangan di Negara-negara lain.
2. Sejarah Hukum (2 SKS)
Tujuan mata kuliah sejarah hukum adalah memberikan dasar sejarah
dalam usaha memperdalam ilmu hukum. Untuk itu perlu diekspose suatu
panorama singkat mengenai perkembangan kehidupan kehidupan hukum
(rechtsleven) dalam sejarah Indonesia dari masa pra sejarah hingga kini.
Walaupun pengetahuan di bidang ini boleh dikatakan tidak lengkap, bahkan
boleh dikatakan fragmentasi, namun dapat diuraikan apa yang tercapai melalui
berbagai disiplin, terutama dalam apa yang disebut “ Indonesian Studies”.
3. Filsafat Hukum (2 SKS)
Umumnya mata kuliah filsafat hukum diajarkan secara pasif dengn meninjau
ajaran-ajaran filsafat hukum sebagaimana terdapat di negara-negara Barat.
Di Program Pascasarjana matakuliah filsafat lanjutan akan bertitik tolak
pada suatu asumsi bahwa para peserta telah sedikit banyak mengetahui
ajaran-ajaran tersebut. meninjau ajaran-ajaran tentang filsafat hukum di
dunia yang ada sekarang baik dari barat, maupun dari Amerika Latin, Timur
Tengah dan asia, dan menafsirkan secara konkrit penerapannya dalam
Halaman 19 dari 27
masyarakat Indonesia sejak orang-orang barat pertama kali mengin-akkan
kakinya di bumi Indonesia berdasarkan ajaran-ajaran yang ada atau yang
mempengaruhi keadaan pembangunan di Indonesia masa kini (terutama
pembangunan Ekonomi) dan mencari jalan keluar hukum (legal way out)
apabila dalam proses pembangunan tersebut tercermin hambatan-hambatan.
4. Sosiologi Hukum (2 SKS)
Mempelajari, mendeskripsi dan menganalisis lingkungan sosial dimana
hukum berlaku, melakukan analisa terhadap hubungan antara hukum dengan
gejala hukum lainnya dalam masyarakat. Mempelajari tentang pemahaman
mengenai efektifitas hukum.
Deskripsi analitis mengenai suatu sistem kemasyarakatan dan sub sistem
yang ada dengan segala permasalahannya. Selanjutnya diberikan suatu
ulasan mengenai hubungan antara hukum dengan struktur sosial dan
proses sosial yang dikaitkan dengan efektifitas hukum dalam masyarakat.
5. Politik Hukum (2 SKS)
Permasalahan Politik Hukum, kuantitas peraturan, spesialisasi peraturan,
pertingkatan peraturan, sistematik peraturan, bahasa hukum, adagium-
adagium hukum, pokok-pokok pengarahan politik hukum di dalam UUD
1945, sistem hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis, sistem
UUD bidang pengaturan dan undang-undang sebagai penjabaran UUD
(hukum neraga hukum tertulis).
6. Metode Penelitian Hukum (2 SKS)
Penambahan materi kuliah metode penelitian hukum meliputi langkah-langkah
persiapan untuk penelitian tesis, menyususn rumusan masalah, membuat
kerangka tesis dan kerangka konseptual, metode yang digunakan dari
penelitian, teknik pengumpulan data, pengukuran dan mendiskusikan proposal.
SEMESTER-2 :
7. Hukum Bisnis (4 SKS)
Mempelajari tentang prospek hukum deregulasi ekonomi, realitas dasar hukum
ekonomi, deregulasi sebagai pranata hukum, aspek-aspek hukum tentang
joint venture dan perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).
8. Hukum Pidana Umum (2 SKS)
Mempelajari secara mendalam dan komprehensif tentang hukum pidana
umum, membahas masalah-masalah penegakan hukum pidana, kebijakan
penegakan hukum pidana, tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi pene-
gakan hukum pidana dan kajian Rancangan Undang-Undang KUHP baru.
9. Hukum Pidana Khusus (4 SKS)
Mempelajari secara mendalam dan komprehensif tentang ketentuan hukum
pidana di luar KUHP, eksistensi KUHP terhadap bentuk-bentuk kejahatan
kontemporer. Membahas pengertian dan ruang lingkup kejahatan kontem-
porer, sejarah perkembangan pengaturan tindak pidana di luar KUHP,
karakteristik kejahatan kontemporer, kebijakan kriminal penanggulangan
kejahatan kontemporer dan kajian bentuk-bentuk tindak pidana khusus
(korupsi, money loundring, illegal loging dan kejahatan kontemporer lainnya);
10. Hukum Perdata Umum (2 SKS)
Membahas ruang lingkup pengaturan kepentingan perseorangan yang
berkaitan dengan hukum benda, hukum perikatan, hukum pewarisan dan
hukum pembuktian dan daluwarsa.
Halaman 20 dari 27
11. Hukum Perdata Khusus (4 SKS)
Membahas hubungan hukum keperdataan yang terletak dalam dunia perni-
agaan dengan memahami tujuan pengaturan dan perkembangan hukum
positif tentang hukum perusahaan di Indonesia, hukum investasi, regulasi
dan implementasi tentang perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan
membahas mengenai pengaturan dan pengawasan bank serta prinsip-prinsip
dalam perbankan.
12. Arbitrase (2 SKS)
Membahas aspek-aspek hukum penyelesaian suatu sengketa di luar pera-
dilan umum, tugas arbiter, mendalami model-model penyelesaian arbitrase,
kekuatan mengikat dan akibat hukum putusan arbitrase, Mahkamah Arbitrase
Internasional.
SEMESTER-3 :
13. Teknik Praktek Advokat (4 SKS)
Mendalami praktek Advokat secara komprehensif, mahir menggunakan
teori aplikatif dan prinsip hukum terkait penyusunan dokumen hukum
persidangan, memberikan kemampuan analisis serta kritisasi dalam menja-
lankan profesi Advokat pada semua kompetensi peradilan di Indonesia.
14. Implementasi Hukum Pidana (2 SKS)
Membahas pengertian dan ruang lingkup penerapan hukum pidana (straf-
baarfeit), aspek-aspek penerapan hukum pidana dan penyelenggaraan peradilan
pidana, peradilan pidana sebagai suatu sistem, sub-subsistem peradilan
pidana, model-model peradilan pidana (crime control model dan due process
model) dan sistem peradilan pidana dalam penerapannya.
15. Implementasi Hukum Perdata (2 SKS)
Membahas pengertian dan ruang lingkup penerapan hukum perdata, aspek-
aspek penerapan hukum perdata dan penyelenggaraan peradilan pidana,
peradilan pidana sebagai suatu sistem, sub-subsistem peradilan pidana,
model-model peradilan pidana (crime control model dan due process model)
dan sistem peradilan pidana dalam penerapannya.
SEMESTER-4 :
16. Seminar Proposal Penelitian Hukum (2 SKS)
Materi Seminar Seminar Usulan Penelitian Tugas Akhir dan Penulisan Tugas
Akhir didasarkan pada minat mahasiswa dengan memperhatikan konsentrasi
yang telah diambilnya.
17. TESIS (4 SKS)
Program Master Advokat [M.Ad] diselesaikan dengan karya ilmiah akhir
yang dibuat mahasiswa berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan
metoede dan kaidah keilmuan yang berlaku.
3. MATERI POKOK PERKULIAHAN PROGRAM PENDIDIKAN HUKUM
LANJUTAN MASTER ADVOKAT [M.Ad] :
1. IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA :
a. Teknik Penyidikan.
b. Teknik Penuntutan.
c. Teknik Pembuktian Hukum Pidana.
d. Teknik Menyusun Pembelaan (Pledoi).
e. Upaya Hukum Terhadap Putusan.
f. Studi Kasus.
Halaman 21 dari 27
2. IMPLEMENTASI HUKUM PERDATA :
a. Teknik Menyusun Gugatan dan Intervensi.
b. Teknik Membuat Jawaban/Konklusi.
c. Teknik Hukum Pembuktian Perdata.
d. Teknik Membuat Putusan dan Penetapan.
e. Upaya Hukum Terhadap Putusan.
f. Studi Kasus.
3. PERADILAN MILITER :
a. Teknik Penyidikan.
b. Teknik Penuntutan.
c. Teknik Menyusun Pembelaan (Pledoi)
d. Upaya Hukum Terhadap Putusan.
e. Studi Kasus.
4. PERADILAN ANAK :
a. Teknik Penyidikan Kasus Anak.
b. Teknik Penuntutan Khusus Anak.
c. Teknik Menyusun Pembelaan (Pledoi).
d. Upaya Hukum Terhadap Putusan.
e. Studi Kasus.
5. PERADILAN TATA USAHA NEGARA :
a. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.
b. Menyusun Gugatan.
c. Membuat Jawaban/Konklusi.
d. Upaya Hukum Terhadap Putusan.
e. Studi Kasus.
6. PERADILAN NIAGA :
a. Kompetensi Pengadilan Niaga.
b. Permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
c. Membuat Jawaban/Konklusi.
d. Upaya Hukum terhadap Putusan.
e. Studi Kasus.
7. PERADILAN AGAMA :
a. Kompetensi Peradilan Agama.
b. Menyusun Permohonan dan Gugatan Perceraian.
c. Membuat Jawaban/Konklusi.
d. Upaya Hukum terhadap Putusan.
e. Studi Kasus.
8. PERADILAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
a. Teknik Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
b. Wewenang Pegawai Mediator KEMNAKER.
c. Sidang Penyelesaian oleh Mediator.
d. Sidang Lembaga Penyelesaian Perselisihan Industrial.
9. PERADILAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN
a. Kompetensi Pengadilan Pajak
b. Menyusun Keberatan, Banding dan Gugatan atas Ketetapan Pajak
c. Membuat Jawaban/Konklusi.
d. Upaya Hukum terhadap Putusan.
e. Studi Kasus.
Halaman 22 dari 27
10. PERADILAN HAK ASASI MANUSIA
a. Sejarah Pembentukan Pengadilan H.A.M.
b. Kompetensi Pengadilan H.A.M.
c. Hukum Acara Pengadilan H.A.M.
d. Studi Kasus.
11. PERADILAN PERIKANAN
a. Sejarah Pembentukan Pengadilan Perikanan.
b. Kompetensi Pengadilan Perikanan.
c. Hukum Acara Pengadilan Perikanan.
d. Studi Kasus.
12. PERADILAN PIDANA INTERNASIONAL
a. Sejarah Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional.
b. Kompetensi Mahkamah Pidana Internasional.
c. Hukum Acara Mahkamah Pidana Internasional
d. Studi Kasus.
13. MAHKAMAH KONSTITUSI
a. Sejarah Pengujian Undang-undang.
b. Menyusun Permohonan.
c. Membuat Jawaban/Konklusi.
d. Studi Kasus.
14. HUKUM KEMARITIMAN
a. Dasar Hukum Maritim.
b. Sejarah Pembentukan Mahkamah Pelayaran.
c. Kompetensi Mahkamah Pelayaran.
d. Hukum Acara Mahkamah Pelayaran.
e. Studi Kasus.
15. ALTERNATIF PENYELESAIAN PERSELISIHAN SENGKETA
a. Kompetensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
b. Menyusun Gugatan.
c. Membuat Jawaban/Konklusi.
d. Upaya Hukum terhadap Putusan.
e. Studi Kasus.
16. ETIKA PROFESI HUKUM
a. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
b. Standar Minimum Profesi Jaksa.
c. Kode Etik Profesi Kepolisian.
d. Kode Etik Profesi Advokat.
17. TEKNIK PRAKTEK ADVOKAT
a. Dasar Hukum tentang Advokat.
b. Fungsi dan Peranan Advokat.
c. Etika Profesi Advokat.
18. MANAJEMEN ADVOKASI :
a. Dasar Hukum Organisasi Advokat.
b. Regulasi Bantuan Hukum.
c. Teknik Administrasi dan Keuangan Advokat.
d. Sistem Operasi Advokat.
e. Sumber Daya dan Anggaran Advokat.
f. Organisasi dan Sistem Pengorganisasian Advokat.
Halaman 23 dari 27
3. Ketentuan Akademik
1. Masa Pendidikan
Masa Pendidikan pada Program Pendidikan Hukum Lanjutan Master Advokat
[M.Ad] adalah minimal 4 semester (2 tahun) dan maksimal adalah 10 semester
(5 tahun)
2. Sistem Evaluasi
a. Ujian Tengah Semester
Pada setiap pertengahan semester diadakan ujian, yang waktunya akan diten
tukan oleh program Magister Ilmu Hukum sesuai dengan kalender akademik.
Ujian Tengah Semester dapat dituangkan dalam berbagai bentuk dosen yang
bersangkutan.
Nilai Ujian Tengah Semester diperhitungkan sebagai komponen lain dalam
mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa.
b. Ujian Akhir Semester
Rangkaian Ujian Akhir Semester yang ditetapkan, mencakup pengeahuan
disiplin dasar, fungsional, integratif, kekhususan dan motodologi sesuai
dengan distribusi mata kuliah per semester, dengan kententuan sebagai
berikut :
Pada setiap akhir semester diadakan ujian, yang waktunya akan ditenukan
oleh Program Pendidikan Hukum Lanjutan Master Advokat [M.Ad] sesuai
dengan kalender Akademik.
Ujian Akhir Semester dapat dituangkan dalam berbagai bentuk yang teknis
pelaksanaanya diserahkan sepenuhnya pada dosen yang bersangkutan.
Nilai Ujian Akhir Semester diperhitungkan sebagai komponen lain dalam
mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa.
Pedomen penilaian Ujian Akhir Semester adalah sebagai berikut :
91 - 100 = A+
80 - 90 = A
76 - 79 = B+
70 - 75 = B
66 - 69 = C+
60 - 65 = C
40 - 59 = D
0 - 39 = E
c. Ujian Tesis
Ujian Tesis dilakukan secara terbuka dan dipimpin oleh Ketua Program
Pendidikan Hukum Lanjutan Master Advokat [M.Ad] atau yang mewakilinya.
Penilaian Ujian meliputi :
a. Isi dan bobot tesis;
b. Penyajian isi tesis secara lisan;
c. Kemampuan mempertahankan isi tesis;
d. Kemampuan mempertahankan isi tesis;
e. Kemampuan menjawab pertanyaan.
Panitia penguji tesis terdiri atas sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak
banyaknya lima orang.
Halaman 24 dari 27
Penguji teis adalah mereka yang bergelar sekurang-kurangnya Magister
dan atau Master Advokat dengan kepangkatan Lektor atau mereka yang
dalam lingkungan Program Pendidikan Hukum Lanjutan Master Advokat
[M.Ad] dipandang menguasai bidang lainnya dan pelaksanaanya dikaitkan
dengan jabatan akademik.
Pedoman penilaian ujian tesis adalah sebagai berikut :
3.76 s.d. 4.00 = A+
3.60 s.d. 3.75 = A
3.25 s.d. 3.59 = B+
3.00 s.d. 3.24 = B
2.50 s.d. 2.99 = C+
2.00 s.d. 2.49 = C
1.00 s.d. 1.99 = D
0.00 s.d. 0.99 = E
d. Cuti Kuliah
Syarat Cuti Kuliah
Mahasiswa telah mengikuti kuliah minimal 2 semester.
Cuti dapat dikabulkan jika alasannya adalah sakit, tugas dari instansi atau
hal lain dengan dokumen pendukung. cuti kuliah hanya dapat dilakukan
paling banyak selama 2 semester.
Prosedur Pengajuan Cuti
Mahasiswa mengajukan surat permohonan cuti kepada Ketua Program
disertai dengan alasan dan dokumen pendukungnya pada awal semester.
etelah disetujui oleh Ketua Program maka akan dibuatkan Surat Keputusan
tentang Cuti Akademik untuk satu semester oleh Program Pendidikan
Hukum Lanjutan Master Advokat [M.Ad]. Jika mahasiswa akan cuti untuk
2 semester maka mahasiswa yang bersangkutan harus melaksanakan
prosedur seperti di atas. Mahasiswa yang mengajukan cuti harus telah melunasi
semua beban administrasi atau keuangan pada semester sebelumnya
Masa berlakunya Cuti Kulia
Cuti kuliah hanya boleh dilakukan sebanyak 2 semester. Tiap Surat Kepu-
tusan tentang cuti akademik hanya berlaku untuk satu semester dan jika
mahasiswa tersebut ingin melakukan cuti selama 2 semester maka permo-
honan cuti harus diajukan lagi untuk diproses lebih lanjut.
Hak dan Kewajiban
Mahasiswa yang mengambil cuti akademik tidak memperoleh hak-haknya
seperti mahasiswa yang sedang aktif kuliah. Kewajiban mahasiswa yang
mengambil cuti akademik adalah harus membayar uang kuliah sebesar
10% dari uang kuliah yang berlaku pada semester tersebut.
Putus Kuliah
Mahasiswa yang mengalami putus kuliah (drop out) tidak akan mendapatkan
tanda bukti apapun kecuali surat keterangan pernah kuliah pada Program
Pendidikan Hukum Lanjutan Master Advokat [M.Ad]. Mahasiswa yang telah
berhenti dan tiba-tiba ingin melanjutkan kuliah lagi harus mengajukan
surat permohonan aktif kembali dan mengikuti semua keten-tuan yang ada
pada semester yang sedang berjalan.
Halaman 25 dari 27
3. Sumber Daya Manusia
1. Pimpinan dan Staf
1. Pembina I : Advokat Ropaun Rambe
2. Pembina II : Advokat Budiman B. Sagala
3. Ketua Program Studi : Dr. Moh. Toha, SH, MH
4. Wakil Ketua Program Studi : Dr. Syamsudin M. Sinaga, SH, MH
5. Koordinator Pengajar : Cand. Dr. Hendrizoni, SH, MH
6. Koordinator Lit.Bang : Dr. T. Mangaranap S., SH, MH
7. Ka. Bid. Litigasi & Non Litigasi : Dr. ATH Puji Wahono, SH, MHum
8. Ka. Bid. Akademik/Kemahasiswaan : Dr. AM. Mendrofa, SH, MH
9. Ka. Bid. Lit.Bang : Dr. Yahman, SH, MH
10. Ka. Bag. Administrasi/Keuangan : Nauli Jhansen Rambe, SH
11. Ka. Bag. Akademi/Kemahasiswaan : Gito Indrianto Rambe, SH
12. Ka. Bag. Personalia & Umum : Halim Yeverson Rambe, SH
13. Ka. Bag. Tata Usaha : Tandry Laksana Darisman, SH
2. Tenaga Pengajar :
1. Prof. Dr. Erman Rajagukguk,SH.MH
2. Dr. Syamsuddin Manan Sinaga,SH.MH
3. Dr. Tolkah,SH.MH
4. Dr. A.Th.Pudjiwahono,SH.MH
5. Dr. Yahman,SH.MH
6. Dr. A.M.Mendrofa,SH.MH
7. Dr. Syahlan,SHMH
8. Dr.H. Sirajuddin Sailellah,SH.MHI
9. Dr. Hj. Sri Tutatiek,SH.M.Hum
10. Denny Ocvannes Mulder,SH.MH
11. Syamsul Ma’arif,SH.MH
12. Advoakat Ropaun Rambe
13. Advokat Budiman B.Sagala,SH.MH
14. Stevanus Kusame,SH.MH
15. Erlin C.Sugiarti,SH.MH
16. Rustam Effendi,SH.MH
17. Subagyo Sri Utomo,SH.MH
18. Drs. Basuki, SH., MH., CLa
19. Dwi Seno Wijanarko,SH.MH
20. K.R.H. Badri, SH., MH
21. Drs.Sumaji,SH.MH
22. Gatot Efrianto,SH.MH
2. Sarana dan Prasarana
1. Gedung Perkuliahan
Perkuliahan dilaksanakan di Kampus LPAI Jakarta, Jalan Daan Mogot
No.19-C Grogol Jakarta Barat. Ruang kuliah ber AC, bangku dan
meja yang nyaman, dilengkapi dengan OHP & LCD serta tempat
parkir yang luas.
2. Perpustakaan
Mahasiswa dapat menggunakan fasilitas perpustakaan yang disediakan
oleh Program Pendidikan Hukum Lanjutan Master Advokat [M.Ad] ;
Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Januari 2017
LEMBAGA PENDIDIKAN ADVOKAT INDONESIA
ADVOKAT ROPAUN RAMBE
Pembina ADVOKAT BUDIMAN B. SAGALA, SH., MH
Ketua
Halaman 26 dari 27
D. HISTORIS LPAI – PERADIN
3. LEMDIKLAD IKADIN
Melalui sejarah panjang tentang Organisasi Advokat, belum ada referensi pustaka
(untuk tidak mengatakan tidak ada) yang memposisikan organisasi advokat
menggagas tentang pentingnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan advokat,
namun IKADIN-lah yang tercatat pertama kali menginisiasi tentang hal itu
sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar, Peraturan Rumah Tangga dan Program
Kerja-nya tahun 1995-2000, dengan maksud dan tujuan agar setiap para calon
Sarjana Hukum yang berminat menjadi Advokat mempunyai kredibilitas tinggi
terhadap profesinya, mempunyai pengabdian tinggi terhadap profesinya, mampu
menangani persoalan hukum di tengah masyarakat serta berkepribadian yang baik
dan berwatak luhur.
Sehingga untuk terlaksananya maksud dan tujuan Program Kerja tersebut, pengurus
IKADIN pada saat itu yaitu Bapak Advokat Ropaun Rambe yang menjabat
sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang IKADIN Bekasi telah menyampaikan
pokok pikirannya kepada Dewan Pimpinan Pusat IKADIN tentang Pendirian
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Advokat IKADIN (LEMDIKLAD IKADIN)
yang dibentuk pada tanggal 15 Juni 1995 dan kemudian mengurus legalitasnya
sehingga terbit Izin Keterangan Terdaftar No. 995/102.24/MS.Tdf/98 dari Dinas
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan jo. Keterangan Terdaftar No. : 2556/
102.24/MS/1998 yang diterbitkan dan dikeluarkan Kantor DEPDIKBUD Kabupaten
Bekasi jo. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1481/PLSM/XII/998 tentang
Pemberian Ijin Menyelenggarakan Kursus pada LEMDIKLAD IKADIN dan
melaporkannya secara intensif tentang keberhasilannya menyelenggarakan pendidikan
dan pelatihan advokat antara lain : Angkatan-I dengan jumlah peserta 30 (tiga puluh)
orang dimulai pada tanggal 10 Agustus sampai tanggal 10 Desember 1995 dan
telah dilantik sebagai Advokat di Bandung, Angkatan-II dengan jumlah peserta
sebanyak 40 (empat puluh) orang dimulai pada tanggal 30 Nopember 1995 s.d. 14
April 1996 dengan jumlah peserta sebanyak 40 (empat puluh) orang, dan Angkatan-
III dengan jumlah peserta 40 (empat puluh) orang dimulai pada tanggal 8 Maret
1997 s.d. 14 Juni 1997, dan seterusnya.
Atas keberhasilan Bapak Advokat Ropaun Rambe itu dan terhadap pokok pikirannya
tentang LEMDIKLAD IKADIN tersebut kemudian diakomodir oleh Dewan
Pimpinan Pusat IKADIN melalui Surat No. : 047/DPP/IKDN/II/00 Perihal
LEMDIKLAD IKADIN tanggal 9 Pebruari 2000 yang pada intinya meminta
kepada Pengurus DPC IKADIN seluruh Indonesia untuk berpartisipasi membentuk
dan menyusun personil LEMDIKLAD IKADIN di masing-masing cabang guna
melaksanakan Program Kerja IKADIN untuk mempertinggi ilmu dan keahlian
para anggotanya, membimbing serta menghantar para Sarjana Hukum untuk menjadi
Praktisi Hukum/Advokat yang baik dan untuk pertama kalinya Kantor Pusat
LEMDIKLAD IKADIN diresmikan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2000 oleh
Ketua Umum IKADIN Bapak H. Sudjono, SH sekaligus pembukaan Pendidikan
dan Pelatihan Angkatan ke-VI oleh Sekretaris Jenderal IKADIN Bapak Otto
Hasibuan, SH, MM yaitu bertempat di Jl. Daan Mogot No. 19 C Grogol, Jakarta Barat.
3. Peran LEMDIKLAD IKADIN Dalam Pembangunan Hukum
Selain mewujudkan cita-cita IKADIN sejak awal berdirinya agar dapat mening-
katkan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi para calon Sarjana Hukum dan Sarjana
Hukum untuk mengabdikan ilmunya pada masyarakat mampu secara mandiri, bukan
Halaman 27 dari 27
sebagai pencari kerja dengan menempatkan lulusannya pada Pos Bantuan Hukum
IKADIN Bekasi yang beralamat di Jalan Veteran Dalam No. 1 Kota Bekasi
dan menangani perkara perdata sebanyak 43 kasus dan perkara pidana sebanyak
72 kasus pada tahun 2000, LEMDIKLAD IKADIN tercatat beberapa kali aktif dalam
proses pembangunan hukum di Indonesia antara lain terlibat dalam perumusan
RUU Advokat dan RUU Kejaksaan Revisi dari Undang-Undang Pokok Kejaksaan
Nomor 5 Tahun 1991, dengan memberikan pandangan, pendapat dan tanggapannya
kepada DPR.RI.
Untuk semakin meningkatkan minat pesertanya, LEMDIKLAD IKADIN dalam
penyelenggaraan pendidikannya antara lain melakukan terobosan dengan menjadi-
kan para pesertanya yang telah mengikuti program lengkap (lex specialis) secara
otomatis menjadi anggota Gerakan Supremasi Hukum Indonesia (GESHINDO),
dengan peranannya yang telah menyoal Mahkamah Agung R.I. terkait kevakuman
hukum paska UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
terhadap kedudukan Instruksi Presiden yang memberlakukan Kompilasi Hukum Islam.
3. Perubahan LEMDIKLAD IKADIN Menjadi LPAI
Sejak berlakunya UU Advokat No. 18/2003 yang mengatur antara lain syarat
untuk menjadi advokat adalah sarjana hukum yang telah mengikuti pendidikan
khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat yang menjadi
wadah satu-satunya profesi advokat (pasal 2 ayat 1 jo. pasal 28 ayat 1), LEMDIK-
LAD IKADIN tidak lagi secara masif membuka pendidikannya sampai kemudian
“dihidupkannya” kembali Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) melalui
KONGRES VII PERADIN dengan tema “Semangat PERADIN bangkit kembali”
yang dilaksanakan di Hotel Sultan Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2008 dimana
selanjutnya Bapak Advokat Ropaun Rambe yang menjadi formatur PERADIN
menggiatkan kembali LEMDIKLAD IKADIN dengan merubah namanya menjadi
Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia (LPAI) sebagai “lembaga konsentrasi
PERADIN” dengan Visi “memberikan Pengetahuan dan Kemampuan Profesionalisme
Advokat sebagai Penegak Hukum” dan Misi “menyelenggarakan Pendidikan Khusus
Profesi Advokat yang menjadi pengembangan karakter dan profesi secara mendasar
dan terapan di bidang hukum, berkesinambungan untuk kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi serta kepentingan masyarakat”.
Seiring waktu berjalan (truditur dies dei) LPAI bekerja sama dengan PERADIN
menyelenggarakan pendidikannya di beberapa daerah di Indonesia dan untuk
kepentingan itu, LPAI melengkapi pesertanya dengan buku-buku hukum yang
diterbitkan sendiri dan sebagiannya termasuk ke dalam Katalog Dalam Terbitan
(KDT) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yaitu : 1) Teknik Praktek Advokat,
2) Implementasi Hukum Perdata, 3) Implementasi Hukum Pidana, 4) Hukum
Acara Perdata Lengkap, 5) Aplikasi Kontrak, 6) Implementasi Hukum Islam, 7)
Kitab Kompetensi Kehakiman, 8) Panduan Due Diligence (Legal Audit, Legal
Opinion, Legal Reasoning), dan 9) Regulasi Bantuan Hukum.
Saat ini status LPAI telah ditingkatkan menjadi Yayasan Lembaga Pendidikan
Adv Indonesia dengan Akta Pendirian No. : 01 yang dibuat oleh Edwin, SH, Notaris
di Kota Tangerang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan
HAM R.I. sesuai Keputusan No. : AHU-0008807-AH.01.04. Tahun 2015 tanggal
24 Juni 2015 serta telah mendapatkan Izin Menyelenggarakan Kursus Pendidikan
Nonformal dan Informal sesuai Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat No. : 037/1.19.1/ 31.73.00.0000/1
.851.332/2015 tanggal 21 Agustus 2015 dan LPAI telah meluluskan kurang lebih
5000 (lima ribu) sarjana hukum yang telah dilantik menjadi advokat