CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan
informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama
digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang
telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas
pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk
melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan
kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan.
(a) Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara
periodik.
(b) Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan
dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan
pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.
(c) Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan
pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan
menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan
sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.
1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Pelaporan keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang
bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan
baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :
(a) Memberikan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan
alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
(b) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam
entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
(c) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya
dan mencukupi kebutuhan kasnya.
(d) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan
dengan sumber-sumber penerimaannya.
(e) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah
mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode
pelaporan.
Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi
mengenai pendapatan, belanja, transfer, asset, kewajiban dan ekuitas dana Dinas Sosial Provinsi
Jawa Tengah sebagai suatu entitas pelaporan.
Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :
a) Laporan Realisasi Anggaran
b) Neraca
c) Laporan Operasional
d) Laporan Perubahan Ekuitas
e) Catatan atas Laporan Keuangan
Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber
daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam satu periode
pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan unsur-unsur sebagai berikut :
a) Pendapatan
b) Belanja
c) Transfer
d) Surplus/deficit
e) Pembiayaan
f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan
realisasinya dalam satu periode pelaporan.
Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban,
dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam
aset lancer dan non lancer serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka
pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset
dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan dapat diterima atau dibayar dalam
waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan
diterima atau dibayar dalam wakut lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut :
a) Kas dan setara kas
b) Investasi jangka pendek
c) Piutang pajak dan bukan pajak
d) Persediaan
e) Investasi jangka panjang
f) Aset tetap
g) Kewajiban jangka pendek
h) Kewajiban jangka panjang
i) Ekuitas dana
Catatan atas Laporan Keuangan
Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan
laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan
dengan susunan sebagai berikut :
a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda
APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi
yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan
Realisasi Anggaran dan Neraca.
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Pelaporan keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain :
a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan
Negara;
b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Negara;
d. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
e. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
f. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
g. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2014.
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan
Bab II Ekonomi Makro
2.1 Ekonomi Makro
2.2 Kebijakan Keuangan
2.3 Pencapaian target kinerja APBD
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Bab IV Kebijakan Akuntansi
4.1 Entitas Pelaporan
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar
Akuntansi Pemerintahan
Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Pelaporan Keuangan
5.1.1 Pendapatan
5.1.2 Belanja
5.1.3 Pembiayaan
5.1.4 Aset
5.1.5 Kewajiban
5.1.6 Ekuitas Dana
5.1.7 Komponen-komponen Arus Kas
Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan
Bab VIII Penutup
BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD
2.1 Ekonomi Makro
2.2 Kebijakan Keuangan
2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD
2.3.1 Arah kebijakan yang digunakan dalam pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial adalah :
2.3.1.1 Meningkatkan kualitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
2.3.1.2 Meningkatkan sarana dan prasarana Panti Sosial sehingga mampu melindungi dan
mengembalikan fungsi sosial masyarakat Penyandang Cacat.
2.3.1.3 Meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendayagunakan PSKS dalam usaha
kesejateraan sosial dan penanaman sikap kerelawan, nilai-nilai kepahlawanan,
keperintisan dan kejuangan dalam kehidupan masyarakat.
2.3.1.4 Meningkatkan keberdayaan Lembaga-lembaga Sosial dan Organisasi Sosial dalam
Peningkatan Kesejahteraan.
2.3.1.5 Meningkatkan kesiapan dan tanggap darurat masyarakat dalam menghadapi
Bencana/Bencana Alam secara cepat dan tepat serta mewujudkan dan
memulihkan fungsi sosial bagi para Korban Bencana.
2.3.2 Faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan adalah bahwa :
2.3.2.1 Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan instansi terkait yang ada di
Kabupaten dan Kota
2.3.2.2 Adanya partisipasi dari Kabupaten/Kota di dalam ikut menangani Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial.
2.3.2.3 Di dalam penanganan permasalahan yang sifatnya tidak dapat dikendalikan
(Bencana Alam) didukung penuh baik oleh instansi terkait maupun oleh
masyarakat.
BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KINERJA KEUANGAN
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa
Tengah.
4.2 Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam laporan realisasi anggaran dan basis
akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk laporan realisasi
anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Daerah dan belanja
diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset,
kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau
kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar.
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
4.3.1 Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh
bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa kas UP/GU/TU yang belum disetor ke Kas Daerah
per tanggal neraca. Kas di bendahara pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara
pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas. Kas di bendahara pengeluaran diakui
pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.
4.3.2 Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di bendahara penerimaan merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh
bendahara penerimaan yang berasal dari pendapatan daerah yang belum disetor ke Kas Daerah per
tanggal neraca.
4.3.3 Persediaan
Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya
berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai. Persediaan dinilai
berdasarkan harga pembelian terkahir jika diperoleh dengan pembelian dan harga standar jika
diperoleh dengan memproduksi sendiri.
4.3.4 Pengukuran Aset Tetap secara Umum
a. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi
berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset
tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
b. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset
tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
c. Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan,
pengurangan, pengembangan dan penggantian uatama.
d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau
harga gantinya.
e. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
f. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan
menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga
perolehan yang diestimasikan.
g. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset
tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena penukaran
dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diperoleh atau nilai wajar aset tetap yang diserahkan,
mana yang lebih mudah.
h. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, using, hilang dan
sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang
berlaku.
i. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan
dan penggantian utama.
4.3.5 Tanah
Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai
dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya
untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai
tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk
melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.
4.3.6 Peralatan dan Mesin
Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin
dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi
dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat
digunakan.
Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap digunakan.
Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk
memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya
langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
4.3.7 Gedung dan Bangunan
Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun
gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya
konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.
4.3.8 Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan
dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya
konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan
jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun
instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan
dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi dan
jaringan tersebut siap digunakan.
Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau
membangun irigasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan
biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap
digunakan
4.3.9 Aset Tetap Lainnya
Buku perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk
digunakan. Hewan ternak dan tanaman diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai
dengan hewan ternak dan tanaman tersebut siap untuk dimanfaatkan.
4.3.10 Konstruksi dalam Pengerjaan
Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak
ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan
dibayarkan pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini mencakup biaya bagian dari pembangunan
yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset
tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut selesai dan siap digunakan sesuai
dengan tujuan perolehannya.
4.3.11 Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.
4.3.12 Kewajiban Jangka Panjang
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar
yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
4.3.13 Ekuitas Dana
Ekuitas dana terdiri dari :
Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai
aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.
Ekuitas Dana Investasi
Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah
nilai investasi permanen aset tetap, aset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.
Ekuitas Dana Cadangan
Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan
yang ditransfer dalam periode berjalan.
4.3.14 Pendapatan
a. Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan pusat pertanggungjawaban.
b. Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas daerah.
c. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan
penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran).
d. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang dari kas
yang diterima.
4.3.15 Belanja
a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah.
b. Khusus pengeluaran melalui pemegang kas pengakuannya terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi
verifikasi.
c. Pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas
yang dikeluarkan.
d. Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap.
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar
Akuntansi Pemerintahan pada SKPD
Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
mengacu sepenuhnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening
laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian
untuk penerapan penyusutan aset tetap.
BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
5.1 PENJELASAN POS-POS NERACA
1.1.1 ASET
1.1.1.1 ASET LANCAR
1.1.1.1.1 KAS
1.1.1.1.1.1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
Tidak ada saldo/sisa kas pada Bendahara Pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2014
yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
No Uraian 2014 2013
Kas di Bendahara Pengeluaran - 118.172
1.1.1.1.1.3 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN
Tidak ada saldo/sisa kas pada Bendahara Penerimaan sampai dengan 31 Desember 2014
yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
No Uraian 2014 2013
Kas di Bendahara Penerimaan - -
1.1.1.1.2 BELANJA DIBAYAR DIMUKA
Belanja Dibayar Dimuka adalah aset lancar berupa premi asuransi gedung dan kendaraan roda empat. Masa premi asuransi adalah 5 Agustus 2014 s/d 5 Agustus 2015 sehingga
hak berupa manfaat atas perlindungan asuransi pada tahun 2015 belum diperoleh.
No Uraian 2014 2013
Belanja Dibayar Dimuka 31.001.250,- -
1.1.1.1.3 PERSEDIAAN
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan
untuk mendukung kegiatan operasional Pemda, dan barang-barang yang dimaksudkan
untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2014 dikalikan
dengan harga pembelian terakhir.
1.1.1.1.3.1 Persediaan Bahan Pakai Habis
No Nama/Jenis Persediaan Jumlah Satuan Harga Satuan Nilai Persediaan
1. Alat Tulis Kantor - - 707.600,-
2. Cetak - - 665.500,-
3. Alat Listrik - - 1.373.900.-
4. Materai/Benda Pos - - 39.000,-
5. Alat Kebersihan - - 156.500,-
Jumlah - - 2.942.500,-
1.1.1.1.3.2 Persediaan Obat-obatan
No Nama/Jenis Persediaan Jumlah Satuan Harga Satuan Nilai Persediaan
1. Obat-obatan - - 1.382.625,-
Jumlah - - 1.382.625,-
1.1.1.1.3.3 Persediaan Pakaian Dinas
No Nama/Jenis Persediaan Jumlah Satuan Harga Satuan Nilai Persediaan
1. Pakaian Dinas
- PDH
-
-
7.867.500,-
Jumlah - - 7.867.500,-
1.1.1.3 ASET TETAP
No Uraian 2014 2013
1. Tanah 133.276.642.440,00 133.531.650.440,00
2. Peralatan dan Mesin 30.006.439.227,55 24.929.954.097,55
3. Gedung dan Bangunan 161.898.181.892,00 156.600.977.892,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.596.930.069,00 1.596.930.069,00
5. Aset Tetap Lainnya 1.277.721.901,00 1.275.221.901,00
6. Akumulasi Penyusutan (84.754.862.203,70) (61.623.378.802,50)
Jumlah 243.301.053.325,85 256.311.355.597,05
Rincian Mutasi Aset Tetap terdiri dari :
Penambahan 2014
Koreksi dan Penilaian 44.992.000,00
Reklasifikasi Masuk 1.241.953.000,00
Hibah -
Mutasi Masuk -
Kapitalisasi Non Belanja Modal -
Belanja Modal 11.924.677.709,00
Jumlah 13.211.622.709,00
Pengurangan 2014
Koreksi 300.000.000,00
Reklasifikasi Keluar 1.782.632.420,00
Hibah -
Mutasi Keluar -
Ektrakomtabel 1.007.809.159,00
Penghapusan
Jumlah 3.090.441.579,00
Keterangan Rincian Mutasi Aset Tetap :
1. Tambah Koreksi Nilai
Koreksi tanah sebesar 6 dan 2 bidang tanah yang belum tercatat masing-masing sebesar Rp 2.352.000,- dan Rp 42.640.000,-.
2. Reklasifikasi Tambah Aset Tetap
a. Alat Besar berupa 3 buah Genset senilai Rp 826.013.000,- merupakan
reklasifikasi dari alat kantor dan rumah tangga. No Aset Tetap Reklasifikasi Masuk Reklasifikasi Keluar
1. Alat besar 3 826.013.000
2. Alat kantor dan rumah tangga 3 826.013.000
b. Alat kantor dan rumah tangga berupa 1 buah speaker active senilai Rp
2.500.000,- ; 13 buah LCD proyektor senilai Rp 73.235.000,- ; 9 buah mesin
potong rumput senilai Rp 19.200.000,- ; 15 buah TV senilai Rp 45.360.000,- ; 8 buah handycam senilai Rp 46.905.000,- ; 3 buah layar proyektor senilai Rp
5.250.000,- ; 1 buah home theather senilai Rp 3.450.000,-; dan 22 unit PC
senilai Rp 8.820.000,-. No Aset Tetap Reklasifikasi Masuk Reklasifikasi Keluar
1. Alat pertanian 9 27.400.000
2. Alat kantor dan rumah tangga 72 398.140.000
3. Alat studio dan komunikasi 63 370.740.000
c. Alat studio dan komunikasi berupa 4 buah pesawat telepon sebesar Rp
7.800.000,-. No Aset Tetap Reklasifikasi Masuk Reklasifikasi Keluar
1. Alat kantor dan rumah tangga 4 7.800.000
2. Alat studio dan komunikasi 7 7.800.000
d. Barang bercorak kesenian/kebudayaan berupa 1 unit alat musik band senilai Rp
10.000.000,-. No Aset Tetap Reklasifikasi Masuk Reklasifikasi Keluar
1. Alat kantor dan rumah tangga 1 10.000.000
2. Barang bercorak budaya 1 10.000.000
3. Ektrakomtabel
Berkurang disebabkan barang hasil pengadaan tahun 2014 tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Jateng No. 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, dimana nilai minimum aset
tetap adalah sama dengan atau lebih dari Rp 500.000,-
4. Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap
a. Alat pertanian/peternakan berupa 9 buah mesin potong rumput senilai Rp
27.400.000,- di reklasifikasi ke alat kantor dan rumah tangga. No Aset Tetap Reklasifikasi Masuk Reklasifikasi Keluar
1. Alat pertanian 9 27.400.000
2. Alat kantor dan rumah tangga 9 27.400.000
b. Alat kantor dan rumah tangga berupa 3 buah genset senilai Rp 826.013.000,- di reklasifikasi ke alat besar, 4 buah pesawat telepon senilai Rp 7.800.000,- di
reklasifikasi ke alat studio dan komunikasi. No Aset Tetap Reklasifikasi Masuk Reklasifikasi Keluar
1. Alat besar 3 826.013.000
2. Alat kantor dan rumah tangga 7 833.813.000
3. Alat Studio dan Komunikasi 4 7.800.000
5. Reklasifikasi Keluar ke Aset Lainnya
Alat angkutan berkurang 54 barang senilai Rp 33.300.000,-, alat bengkel dan alat
ukur berkurang 13 senilai Rp 15.404.000,-, alat kantor dan rumah tangga berkurang 440 senilai Rp 473.710.420,-, alat studio dan komunikasi berkurang 10 senilai Rp
10.765.000,-, dan barang bercorak kesenian/kebudayaan berkurang 1 senilai Rp
7.500.000,-. 6. Koreksi Kurang
a. Tanah berkurang 2 bidang antara lain :
a). 1 bidang tanah merupakan koreksi volume dengan penggabungan nilai perolehan 2 bidang tanah menjadi 1 buah sertifikat.
b). 1 bidang tanah merupakan koreksi volume dan nilai perolehan senilai Rp
300.000.000,- karena merupakan aset tanah Pemerintah Kota Semarang
dengan Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 590/8/1991 Tanggal 25 Pebruari 1991.
1.1.1.4 ASET LAINNYA
No Uraian 2014 2013
1. Aset Tak Berwujud 154.250.000,00 53.200.000,00
2. Aset Lain-lain 663.089.420,00 884.403.193,45
Jumlah 817.339.420,00 937.603.193,45
Rincian Mutasi Aset Lainnya terdiri dari :
Penambahan 2014
Koreksi dan Penilaian -
Reklasifikasi Masuk 540.679.420,00
Hibah -
Mutasi Masuk -
Jumlah 540.679.420,00
Pengurangan 2014
Koreksi -
Reklasifikasi Keluar -
Mutasi Keluar -
Penghapusan 660.943.193,45
Jumlah 660.943.193,45
1.1.3 EKUITAS DANA
1.1.3.1 EKUITAS DANA LANCAR
No Uraian 2014 2013
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) - -
2. Kas di PK hutang pihak ketiga (Non SiLPA) - -
3. Pendapatan yang ditangguhkan - 118.172
4. Cadangan Piutang - -
5. Cadangan Persediaan 12.192.625 5.248.040
6. Dana yang harus disediakan untuk
pembayaran utang jangka pendek - -
Jumlah 12.192.625 5.248.040
1.1.3.2 EKUITAS DANA INVESTASI
No Uraian 2014 2013
1. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
- -
2. Diinvestasikan dalam Aset Tetap 243.301.053.325,85 256.311.355.597,05
3. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan)
817.339.420,00 937.603.193,45
Jumlah 244.118.392.745,85 257.248.958.790,50
1.1.3.3 EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN
No Uraian 2014 2013
1. Ekuitas Beban Dibayar Dimuka 31.001.250,00 -
2. Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka - -
3. Ekuitas Perubahan SAL - -
4. RK PPKD - -
Jumlah 31.001.250,00 -
5.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
5.2.1 PENDAPATAN
5.2.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah
No Uraian 2014 2013
1.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah : - Sewa Rumah Dinas - Sewa Ruangan/Aula
- Sewa Lahan/Tanah - Hasil Karya Balai
54.605.000 33.420.000
25.500.000 21.200.000
45.250.000 33.420.000
25.500.000 21.200.000
Jumlah 134.725.000 125.370.000
5.2.1.3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
No Uraian 2014 2013
1.
Penerimaan Lain-lain :
- Pengembalian Gaji & Tunjangan - Setor Kembali Temuan Pemeriksaan - Kelebihan Setor sisa kas di Bendahara
Pengeluaran
7.603.500 - -
1.756.000 - -
Jumlah 7.603.500 1.756.000
5.2.2 BELANJA
5.2.2.1 BELANJA OPERASI
5.2.2.1.1 Belanja Pegawai
Merupakan penjumlahan semua belanja pegawai, baik yang ada pada Belanja
Tidak Langsung maupun Belanja Langsung.
No Uraian 2014 2013
1. Belanja Tidak Langsung 95.182.943.739 65.812.144.710
2. Belanja Langsung :
Honorarium PNS 866.015.000 1.583.622.500
Honorarium Non PNS 8.536.027.000 12.367.484.900
Uang Lembur 339.984.000 327.415.500
Jumlah 104.924.969.739 80.090.667.610
5.2.2.1.2 Belanja Barang
No Uraian 2014 2013
1. Belanja bahan pakai habis 9.521.409.850 9.436.559.804
2. Belanja bahan/material 1.142.417.000 676.543.800
3. Belanja jasa kantor 12.064.911.990 6.066.868.091
4. Belanja premi asuransi 58.407.500 54.023.750
5. Belanja perawatan kendaraan bermotor 1.898.830.760 2.053.282.500
6. Belanja cetak dan penggandaan 1.016.160.900 1.190.839.850
7. Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir 884.611.000 1.242.762.500
8. Belanja sewa sarana mobilitas 332.000.000 317.600.000
9. Belanja pemeliharaan 10.559.946.660 6.897.177.650
10. Belanja sewa perlengkapan dan peralatan
kantor 103.008.000 101.205.000
11. Belanja makanan dan minuman 35.901.141.470 27.970.414.900
12. Belanja pakaian dinas & atributnya 469.222.000 746.060.000
13. Belanja Pakaian Kerja 182.700.000
14. Belanja pakaian khusus dan hari-hari
tertentu 2.355.283.000 2.206.250.000
14. Belanja perjalanan dinas 9.510.789.125 10.455.159.661
15. Belanja kursus2 singkat/pelatihan 245.145.000 182.200.000
17. Belanja barang hibah dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat
9.578.037.400 10.572.387.160
Jumlah 95.824.021.655 80.169.334.666
5.2.2.1.3 Belanja Modal
5.2.2.1.3.2 Belanja Peralatan dan Mesin
No Uraian 2014 2013
1. BM. Pengadaan alat2 angkutan darat bermotor
636.673.000 257.210.000
2. BM. Pengadaan alat2 bengkel 134.273.450 -
3. BM. Pengadaan alat2 pengolahan pertanian dan peternakan
50.900.000 86.500.000
4. BM. Pengadaan Peralatan kantor 320.547.000 380.476.550
5. BM. Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.743.763.800 865.943.000
6. BM. Pengadaan Komputer 788.244.000 546.175.000
7. BM. Pengadaan Meubelair 2.342.890.909 49.600.000
8. BM. Pengadaan Peralatan Dapur 65.450.550 -
9. BM. Pengadaan penghias ruangan rumah tangga
2.000.000 -
10. BM. Pengadaan Alat-alat Studio 528.131.000 45.900.000
11. BM. Pengadaan Alat-alat Komunikasi 7.500.000 -
12. BM. Pengadaan Alat-alat Kedokteran 7.100.000 -
Jumlah 6.627.473.709 2.231.804.550
5.2.2.1.3.3 Belanja Gedung dan Bangunan
Uraian 2014 2013
BM. Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan 5.297.204.000 3.288.480.050
Jumlah 5.297.204.000 3.288.480.050
5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
5.3.1 PENDAPATAN
Pendapatan dalam Laporan Operasional merupakan pendapatan yang telah timbul hak pemerintah untuk menagih selama TA 2014.
5.3.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah
No Uraian 2014
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 142.328.500,00
JUMLAH 142.328.500,00
5.3.2 BELANJA
Belanja dalam Laporan Operasional merupakan belanja yang telah diterbitkannya dokumen
pembayaran yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran dan barang telah diterima.
5.3.2.1 Beban Pegawai
Merupakan beban pegawai yang ada pada Belanja Tidak Langsung maupun
Belanja Langsung.
No Uraian 2014
1. Belanja Tidak Langsung 95.182.943.739,00
2. Belanja Langsung 9.742.026.000,00
JUMLAH 104.924.969.739,00
5.2.3.1.2 Beban Barang dan Jasa
No Uraian 2014
1. Beban Persediaan 60.159.427.035,00
2. Beban Jasa, Pemeliharaan dan Perjalanan Dinas 35.381.503.785,00
3. Beban Penyusutan 4.999.355.589.,31
4. Beban Penghapusan Aset 660.943.193,45
5. Beban Lain-lain 245.145.000,00
JUMLAH 101.446.374.602,76
5.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan pos Ekuitas Awal, Surplus/Defisit
Laporan Operasional serta koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas sehingga
timbul ekuitas akhir. Dimana jumlah ekuitas akhir harus sama dengan Neraca.
BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
6.1 Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa
Tengah dibentuk berdasarkan :
1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
UPT pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 111 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT pada
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Unit Pelaksana Teknis Kegiatan
(UPT) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dimaksud adalah sebagai berikut :
6.2 Sumber Daya Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dan penentu dalam
mengimplementasikan visi, misi, target, sasaran, program dan kegiatan. Jumlah pegawai
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah per 1 Oktober 2013 sejumlah 942 orang terbagi atas
195 orang pegawai bertugas pada kantor Dinas Sosial dan 747 orang pegawai bertugas
pada Balai dan Unit Rehabilitasi Sosial. Secara terperinci kondisi pegawai dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tabel 1. SDM BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
NO. LOKASI
TINGKAT PENDIDIKAN
JML SD SLTP SLTA D III
S1/
DIV S.2
1. Dinas Sosial Prov Jateng 6 12 80 17 93 20 228
a. PNS 5 6 61 15 88 20 195
b. Harian Lepas 1) Masuk Data Base
BKD
2) Tidak Masuk Data Base
BKD/Kontrak
-
1
1
5
4
15
1
1
2
3
-
-
8
25
2. Unit Pelaksana Teknis
(Balai Rehabilitasi Sosial) 57 60 418 52 228 51 868
a. PNS 33 50 360 40 213 51 747
b. Harian Lepas
1) Masuk Data Base
BKD
2) Tidak Masuk Data Base
BKD/Kontrak
16
8
3
8
7
51
1
11
3
12
-
-
29
92
JUMLAH SELURUHNYA 63 72 498 69 321 71 1.096
Tabel 2. SDM BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN
NO. LOKASI PANGKAT/GOLONGAN
JUMLAH I II III IV HARLEP
1. Dinas Sosial Provinsi Jateng 3 29 155 8 32 227
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Dinas Sosial Provinsi Jateng 50 163 490 44 121 868
JUMLAH SELURUHNYA 53 192 645 52 153 1.137
Tabel 3. SDM BERDASARKAN JABATAN
NO LOKASI
STRUKTURAL FUNGSIONAL
JUMLAH ESL.
II
ESL.
III
ESLI
V
PEKSOS
AHLI
PEKSOS
TRAMPIL
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Dinas Sosial
Prov. Jateng 1 5 14 - - 20
2 Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Dinas Sosial
Prov. Jateng
- 27 75 39 84 225
JUMLAH
SELURUHNYA 1 32 89 39 84
245
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah memiliki 27 Balai Rehabilitasi Sosial yang merupakan Unit
Pelaksana Teknis dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, antara lain :
Tabel 4. DAFTAR NAMA BALAI REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL
NO. NAMA JENIS
PELAYANAN LOKASI
1. Balai Rehabilitasi Sosial
“Mardi Utomo” Semarang I
PGOT Jl. Mulawarman, Kramas,
Kota Semarang
2. Balai Rehabilitasi Sosial
“Mandiri” Semarang II
Anak Nakal, Eks
Penyalahguna
Napza, Anjal
Jl. Amposari II/4 Kel.
Sendangguwo, Kec.
Tembalang, Kota Semarang
Unit Rehabilitasi Sosial
“Pucang Gading” Semarang
Lanjut Usia
terlantar
Jl. Plamongan Sari Kota
Semarang
3. Balai Rehabilitasi Sosial
”Margo Widodo” Semarang
PGOT & Tuna
Laras
Jl. Raya Tugu Km. 9 Kota
Semarang
4. Balai Rehabilitasi Sosial
“Wira Adhi Karya”Ungaran
Remaja Terlantar &
Korban Tindak
Kekerasan
Jl. Ki Sarino Mangunpranoto
No. Ungaran, Kab. Semarang
Unit Rehbilitasi Sosial
“Wening Wardoyo” Ungaran
Lanjut Usia
Terlantar
Jl. Kutilang No. 24 Ungaran
Kab. Semarang
5. Balai Rehabilitasi Sosial “
Ngudi Rahayu” Kendal
Tuna Laras (Eks
Psikotik)
Jl. Ds. Salam Sari, Kec. Boja
Kab. Kendal
Unit Rehabilitasi Sosial
“Bina Sejahtera” Kendal
PGOT Jl. Raya Ds. Wonosari
RT.02/RW.07 Kec. Patebon,
Kendal
6. Balai Rehabilitasi Sosial
“Wanodyatama” Kendal II
Eks WTS Jl. Gemuh Km. 1 Cepiring,
Kab. Kendal
Unit Rehabilitasi Sosial
“Pamardi Siwi II” Kendal
Anak Terlantar Jl. Tamtama No. 112 Weleri
Kab. Kendal
7. Balai Rehabilitasi Sosial “
Kasih Mesra” Demak
Anak Terlantar Jl. Bentengan No. 7 Kab.
Demak
Unit Rehabilitasi Sosial
“Pamardi Putra” Demak
Cacat Tubuh Jl. Sunan Kalijogo No. 143
Kab. Demak
8. Balai Rehabilitasi Sosial “
Harapan Bangsa” Rembang I
Anak Terlantar Jl. Raya Blora Km 5 Kab.
Rembang
Unit Rehabilitasi Sosial
“Margo Mukti” Rembang
Lanjut Usia
Terlantar
Jl. Blora Km. 5 Kab.
Rembang
9. Balai Rehabilitasi Sosial
“Pangrukti Mulyo” Rembang
II
Tuna Laras Eks
Psikotik)
Jl. Raya Blora Km. 6 Ds.
Wedung Rejo Kab. Rembang
Unit Rehabilitasi
Sosial“Pamardi Karya” Blora
PGOT Jl. Raya Rembang Km.10
Ds. Ngampel Kab. Blora
10. Balai Rehabilitasi Sosial
“Pendowo” Kudus
Cacat Netra Jl. Melati Lor No. 10 Kab.
Kudus
Unit Rehabilitasi Sosial
“Muria Jaya” Kudus
PGOT Jl. Cenge Ngembalrejo Kab.
Kudus
Unit Rehabilitasi Sosial
“Sono Rumekso” Grobogan
Tuna Laras
(Gangguan Jiwa)
Jl. Letjen S. Parman No. 38
A Kec. Purwodadi, Kab.
Grobogan
11. Balai Rehabilitasi Sosial
“Sunu Ngesti Tomo” Jepara
Anak Terlantar Jl. Pemuda No. 95 Kab.
Jepara
Unit Rehabilitasi Sosial
“Waluyo Tomo” Jepara
PGOT & Tuna
Laras
Jl. Tambaksari Kauman Kab.
Jepara
12. Balai Rehabilitasi Sosial
“Wanita Utama” Surakarta I
Eks WTS Jl. DR. Rajiman No. 624
Kota Surakarta
13. Balai Rehabilitasi Sosial
“Bhakti Chandrasa”
Surakarta II
Cacat Netra Jl. DR. Rajiman No. 624
Kota Surakarta
14. Balai Rehabilitasi Sosial
“Taruna Yodha” Sukoharjo
Remaja Terlantar
(Putus Sekolah)
Jl. Prof. DR. Supomo SH No.
53 Kab. Sukoharjo
Unit Rehabilitasi Sosial “Esti
Tomo” Wonogiri
Anak Terlantar Jl. Dahlia II No. 576 Kab.
Wonogiri
15. Balai Rehabilitasi Sosial “
Pamardi Utomo” Boyolali
Anak Terlantar Jl. Pandanaran No.174 Kab.
Boyolali
Unit Rehabilitasi Sosial
“Hestining Budi” Klaten
Cacat Ganda Jl. Rajawali G4 IV Kel.
Sidomulyo No. 04 Kab.
Klaten
16. Balai Rehabilitasi Sosial
“Dharma Putera” Purworejo
I
Tuna Rungu
Wicara
Jl. Kartini No. 9 Kab.
Purworejo
Unit Rehabilitasi Sosial
“Wiloso Wredho” Purworejo
Lansia Terlantar Jl. Kliwonan I/14 Kec.
Kutoarjo Kab. Purworejo
Unit Rehabilitasi Sosial
“Wira Karya Tama”
Purworejo
Anak Terlantar Jl. Wismo Aji No. 9 Kec.
Kutoarjo Purworejo
17. Balai Rehabilitasi Sosial “
Wiloso Muda Mudi”
Purworejo II
Anak Terlantar Jl. Urip Sumoharjo No. 76
Kab. Purwprejo
Unit Rehabilitasi Sosial
“Mardi Guno” Kebumen
PGOT Jl. Slamet Riyadi No. 4
Prembun Kab. Kebumen
18. Balai Rehabilitasi Sosial “
Martani” Cilacap
PGOT, Tuna Laras
& Lanjut Usia
terlantar
Jl. Wijaya Kusuma No. 43
Ds. Pucong Kec. Kroya Kab.
Cilacap
Unit Rehabilitasi Sosial “
Dewanata” Cilacap
Lansia Terlantar Jl. Raya Slarang No. 119
Kec. Kesugihan Kab. Cilacap
19. Balai Rehabilitasi Sosial “
Budhi Sakti” Banyumas
Anak Terlantar Jl. Karang Sawah
Unit Rehabilitasi Sosial “
Pamardi Raharjo”
Banjarnegara
PGOT Jl. Raya Pucang No. 5 Ds.
Pucang, Kab. Banjarnegara
20. Balai Rehabilitasi Sosial “
Raharjo” Sragen
Tuna Grahita Jl. Raya Sragen Solo Km. 2
Kab. Sragen
Unit Rehabilitasi Sosial “
Pamardi Siwi I” Sragen
Anak Terlantar Jl. RA Kartini No. Kab.
Sragen
21. Balai Rehabilitasi Sosial “
Kartini” Tawangmangu
Anak Nakal, Anak
Jalanan
Jl. Raya Lawu No. 13 Kec.
Twngmangu Kab.
Karanganyar
22. Balai Rehabilitasi Sosial “
Suko Mulyo” Tegal
Anak Terlantar Jl. Dr. Sutomo No. 56. Kota
Tegal
Unit Rehabilitasi Sosial
“Putra Harapan” Slawi Kab.
Tegal
Anak Terlantar Jl. Putra Harapan Kec. Slawi
Kab. Tegal
Unit Rehabilitasi Sosial
“Purbo Yuwono” Brebes
Lansia Terlantar Jl. Raya Klampok No. 69
Kab. Bebes
23. Balai Rehabilitasi Sosial “
Samekto Karti” Pemalang I
PGOT & Tuna
Laras
Jl. Raya Pabrik Comal Baru
Ampel Gading Kec. Comal
Kab. Pemalang
Unit Rehabilitasi Sosial
“Bisma Upakara” Pemalang
Lansia Terlantar Jl. Raya Slarang Kab.
Pemalang
24. Balai Rehabilitasi Sosial “
Distrarastra” Pemalang II
Cacat Netra Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo
No. 4 Kab. Pemalang
Unit Rehabilitasi Sosial
“Karya Mandiri” Pemalang
Anak Terlantar Jl. Brigjen Katamso No. 2
Kab. Pemalang
25. Balai Rehabilitasi Sosial “
Woro Wiloso” Salatiga
Anak Terlantar Jl. Diponegoro No. 85 Kota
Salatiga
Unit Rehabilitasi Sosial
“Wiloso Tomo” Salatiga
Anak & Balita
Terlantar
Jl. Yos Sudarso No. 20 Kota
Salatiga
Unit Rehabilitasi Sosial “
Taman Harapan” Salatiga
Anak Terlantar Jl. Diponegoro No. 85 Kota
Salatiga
26. Balai Rehabilitasi Sosial
“Penganthi” Temanggung
Cacat Netra Jl. Suyoto No. 70 Kab.
Temanggung
Unit Rehabilitasi Sosial
“Mardi Yuwono” Wonosobo
Anak Terlantar Jl. Ahmad Yani No. 84 Kab.
Wonosobo
27. Balai Rehabilitasi Sosial
“Kumuda Putra Putri”
Magelang
Anak Terlantar Jl. Ali Basah Sentot Prawiro
Dirjo No. 940 Kab.
Magelang
6.3 Kebijakan dan Program Kerja SKPD
Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial dapat dipandang sebagai bagian dari investasi
sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia di
Provinsi Jawa Tengah, sehingga mereka mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara
mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan
kesejahteraan sosial ekonomi serta berbagai dampaknya, dimana bila kita abaikan akan mengarah
pada terjadinya disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat masyarakat Jawa
Tengah.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 dan 2 menyebutkan bahwa penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilaksanakan
oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna
memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
Untuk menjamin terlaksananya usaha kesejahteraan sosial secara efektif, efisien, dan akuntabel,
penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara sinergis,
simultan, dan berkelanjutan, serta dirumuskan dalam pendistribusian tugas dan tanggung jawab
bidang-bidang, yaitu :
a. Kesekretariatan
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaran secara terpadu, pelayanan administrasi, dan
pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.
b. Bidang Pemberdayaan Sosial
Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan potensi dan sumber
kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan, keluarga dan
komunitas adat, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelayanan dan rehabilitasi
sosial anak dan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban
penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
d. Bantuan dan Jaminan Sosial
Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan korban bencana alam
dan sosial, perlindungan korban tindak kekerasan dan pekerja migrant, serta pengelolaan
sumber dana dan jaminan sosial.
e. Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengkajian dan
pengembangan kesejahteraan sosial, kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial dan
pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial.
BAB VII
PENUTUP
Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 telah memberikan
informasi yang relevan, akuntabilitas dan transparansi serta bermanfaat bagi para pengguna anggaran.
Berdasarkan entitas pelaporan tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut :
a. Kas yang ada di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan tidak terdapat saldo kas atau
yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
b. Persediaan barang yang masih ada di Petugas Penyimpan Barang telah dikalkulasi secara cermat dan
dicatat berdasarkan hasil inventarisasi serta diakui berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau
terpakai.
c. Aset Tetap yang ada di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah terjadi penambahan dan pengurangan
aset, antara lain :
1) Penambahan
a) Tanah
b) Alat Besar
c) Alat Angkutan
d) Alat Bengkel
e) Alat Pertanian/Peternakan
f) Alat Kantor dan Rumah Tangga
g) Alat Studio dan Komunikasi
h) Alat Kedokteran
i) Bangunan Gedung
j) Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan
2) Pengurangan
a) Tanah
b) Alat Angkutan
c) Alat Bengkel
d) Alat Pertanian/Peternakan
e) Alat Kantor dan Rumah Tangga
f) Alat Studio dan Komunikasi
g) Alat Kedokteran
h) Alat Laboratorium
i) Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan
d. Pendapatan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Tahun 2014 mengalami peningkatan
dibandingkan pada Tahun 2013.
e. Belanja yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung telah dialokasikan dalam
kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah serta untuk mendanai seluruh
kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.