CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan
informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama
digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang
telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas
pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk
melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan
kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan.
(a) Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara
periodik.
(b) Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan
dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan
pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.
(c) Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan
pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan
menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan
sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.
1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Pelaporan keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang
bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan
baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :
(a) Memberikan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan
alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
(b) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam
entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
(c) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya
dan mencukupi kebutuhan kasnya.
(d) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan
dengan sumber-sumber penerimaannya.
(e) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah
mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode
pelaporan.
Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi
mengenai pendapatan, belanja, transfer, asset, kewajiban dan ekuitas dana Dinas Sosial Provinsi
Jawa Tengah sebagai suatu entitas pelaporan.
Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :
a) Laporan Realisasi Anggaran
b) Neraca
c) Laporan Operasional
d) Laporan Perubahan Ekuitas
e) Catatan atas Laporan Keuangan
Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber
daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam satu periode
pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan unsur-unsur sebagai berikut :
a) Pendapatan
b) Belanja
c) Transfer
d) Surplus/defisit
e) Pembiayaan
f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan
realisasinya dalam satu periode pelaporan.
Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban,
dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam
aset lancer dan non lancer serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka
pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset
dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan dapat diterima atau dibayar dalam
waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan
diterima atau dibayar dalam wakut lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut :
a) Kas dan setara kas
b) Investasi jangka pendek
c) Piutang pajak dan bukan pajak
d) Persediaan
e) Investasi jangka panjang
f) Aset tetap
g) Kewajiban jangka pendek
h) Kewajiban jangka panjang
i) Ekuitas dana
Laporan Operasional
Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan
operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan
periode sebelumnya.
Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan
ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO, Koreksi dan Ekuitas Akhir.
Catatan atas Laporan Keuangan
Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan
laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan
dengan susunan sebagai berikut :
a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda
APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi
yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan
Realisasi Anggaran dan Neraca.
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Pelaporan keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain :
a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan
Negara;
b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Negara;
d. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
e. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 69 Tahun 2015 tentang Pedoman Penatausahaan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2016.
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan
Bab II Ekonomi Makro
2.1 Ekonomi Makro
2.2 Kebijakan Keuangan
2.3 Pencapaian target kinerja APBD
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Bab IV Kebijakan Akuntansi
4.1 Entitas Pelaporan
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar
Akuntansi Pemerintahan
Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Pelaporan Keuangan
5.1.1 Pendapatan
5.1.2 Belanja
5.1.3 Pembiayaan
5.1.4 Aset
5.1.5 Kewajiban
5.1.6 Ekuitas Dana
5.1.7 Komponen-komponen Arus Kas
Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan
Bab VIII Penutup
BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD
2.1 Ekonomi Makro
Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh
besaran – besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, tingkat inflasi
dan pertumbuhan sosial ekonomi.
2.2 Kebijakan Keuangan
Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah,
mencakup aspek kebijakan di bidang pengeluaran, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan
pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi
pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan
efektivitas.
2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD
2.3.1 Arah kebijakan yang digunakan dalam pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial adalah :
2.3.1.1 Meningkatkan kualitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
2.3.1.2 Meningkatkan sarana dan prasarana Panti Sosial sehingga mampu melindungi dan
mengembalikan fungsi sosial masyarakat Penyandang Cacat.
2.3.1.3 Meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendayagunakan PSKS dalam usaha
kesejateraan sosial dan penanaman sikap kerelawan, nilai-nilai kepahlawanan,
keperintisan dan kejuangan dalam kehidupan masyarakat.
2.3.1.4 Meningkatkan keberdayaan Lembaga-lembaga Sosial dan Organisasi Sosial dalam
Peningkatan Kesejahteraan.
2.3.1.5 Meningkatkan kesiapan dan tanggap darurat masyarakat dalam menghadapi
Bencana/Bencana Alam secara cepat dan tepat serta mewujudkan dan
memulihkan fungsi sosial bagi para Korban Bencana.
2.3.2 Faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan adalah bahwa :
2.3.2.1 Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan instansi terkait yang ada di
Kabupaten dan Kota
2.3.2.2 Adanya partisipasi dari Kabupaten/Kota di dalam ikut menangani Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial.
2.3.2.3 Di dalam penanganan permasalahan yang sifatnya tidak dapat dikendalikan
(Bencana Alam) didukung penuh baik oleh instansi terkait maupun oleh
masyarakat.
BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KINERJA KEUANGAN
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 secara keseluruhan sebesar Rp.217.487.054.000,00 yang terdiri dari:
No Uraian Anggaran (Rp)
1. Pendapatan Asli Daerah 177.000.000,00
2. Belanja Operasi 213.357.454.000,00
3. Belanja Modal 4.306.600.000,00
Surplus/(Defisit) (217.487.054.000,00)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
berdasarkan kepada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 terdiri dari Anggaran Pendapatan sebesar
Rp 177.000.000,00 dan Anggaran Belanja sebesar Rp.217.664.054.000,00. Realisasi pencapaian
target kinerja keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2016 dapat dirinci sebagai
berikut :
No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1. Pendapatan 177.000.000,00 181.725.000,00 102,67
- Pendapatan Asli
Daerah
177.000.000,00 181.725.000,00 102,67
2. Belanja 217.664.054.000,00 213.181.466.986,00 97,94
- Belanja Operasi 213.357.454.000,00 209.534.537.497,00 98,21
- Belanja Modal 4.306.600.000,00 3.646.929.489,00 84,68
Surplus/(Defisit) (217.487.054.000,00) (212.999.741.986,00) 97,94
Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
3.1.1. Realisasi Belanja Daerah sampai akhir tahun 2016 sebesar Rp. 213.181.466.986,00 atau
97,94 %, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar
Rp.4.482.587.014,00 atau 2,1 persen yang dirinci dalam program-program sebagai berikut:
No URAIAN ANGGARAN REALISASI %
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 123.782.804.000 121.481.148.516 98,14
2. BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat Terpencil
93.881.250.000
53.279.282.000
5.190.919.000
1.313.108.000
2.296.820.000
6.875.797.000
91.700.318.470
52.404.042.493
4.993.529.608
1.303.218.750
2.262.145.000
6.814.387.000
97,68
98,36
96,20
99,25
98,49
99,11
(KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan Perempuan
dan Anak
Program Peningkatan Peran Serta
Anak dan Kesetaraan Gender Dalam
Pembangunan
Program Pembinaan Eks
Penyandang Penyakit Sosial (Eks
Narapidana, PSK, Narkoba dan
Penyakit Sosial Lainnya)
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Program Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana
Program Pendidikan Non Formal
dan Informal
10.680.370.000
1.104.635.000
259.999.000
2.182.854.000
6.555.581.000
1.500.000.000
2.641.885.000
9.962.081.989
1.058.815.100
258.274.000
2.128.065.000
6.480.899.230
1.394.662.300
2.640.198.000
93,27
95,85
99,34
97,49
98,86
92,98
99,94
JUMLAH 217.664.054.000 213.181.466.986 97,94
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
Secara umum berapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi
belanja yang tidak optimal antara lain :
a. Adanya rasionalisasi anggaran dan beberapa perubahan peraturan;
b. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan;
c. Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa
Tengah.
4.2 Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam laporan realisasi anggaran dan basis
akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk laporan realisasi
anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Daerah dan belanja
diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset,
kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau
kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar.
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
4.3.1 Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh
bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa kas UP/GU/TU yang belum disetor ke Kas Daerah
per tanggal neraca. Kas di bendahara pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara
pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas. Kas di bendahara pengeluaran diakui
pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.
4.3.2 Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di bendahara penerimaan merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh
bendahara penerimaan yang berasal dari pendapatan daerah yang belum disetor ke Kas Daerah per
tanggal neraca.
4.3.3 Persediaan
Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya
berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai. Persediaan dinilai
berdasarkan harga pembelian terkahir jika diperoleh dengan pembelian dan harga standar jika
diperoleh dengan memproduksi sendiri.
4.3.4 Pengukuran Aset Tetap secara Umum
a. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi
berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset
tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
b. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset
tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
c. Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan,
pengurangan, pengembangan dan penggantian uatama.
d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau
harga gantinya.
e. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
f. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan
menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga
perolehan yang diestimasikan.
g. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset
tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena penukaran
dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diperoleh atau nilai wajar aset tetap yang diserahkan,
mana yang lebih mudah.
h. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, using, hilang dan
sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang
berlaku.
i. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan
dan penggantian utama.
4.3.5 Tanah
Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai
dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya
untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai
tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk
melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.
4.3.6 Peralatan dan Mesin
Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin
dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi
dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat
digunakan.
Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap digunakan.
Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk
memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya
langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
4.3.7 Gedung dan Bangunan
Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun
gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya
konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.
4.3.8 Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan
dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya
konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan
jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun
instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan
dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi dan
jaringan tersebut siap digunakan.
Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau
membangun irigasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan
biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap
digunakan
4.3.9 Aset Tetap Lainnya
Buku perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk
digunakan. Hewan ternak dan tanaman diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai
dengan hewan ternak dan tanaman tersebut siap untuk dimanfaatkan.
4.3.10 Konstruksi dalam Pengerjaan
Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak
ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan
dibayarkan pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini mencakup biaya bagian dari pembangunan
yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset
tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut selesai dan siap digunakan sesuai
dengan tujuan perolehannya.
4.3.11 Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.
4.3.12 Kewajiban Jangka Panjang
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar
yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
4.3.13 Ekuitas Dana
Ekuitas dana terdiri dari :
• Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai
aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.
• Ekuitas Dana Investasi
Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah
nilai investasi permanen aset tetap, aset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.
• Ekuitas Dana Cadangan
Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan
yang ditransfer dalam periode berjalan.
4.3.14 Pendapatan
a. Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan pusat pertanggungjawaban.
b. Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas daerah.
c. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan
penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran).
d. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang dari kas
yang diterima.
4.3.15 Belanja
a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah.
b. Khusus pengeluaran melalui pemegang kas pengakuannya terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi
verifikasi.
c. Pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas
yang dikeluarkan.
d. Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap.
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar
Akuntansi Pemerintahan pada SKPD
Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
mengacu sepenuhnya pada Peraturan Pemerintah Nomor No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Pengakuan,
pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan
sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan
aset tetap.
BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan
5.1.1.1. Pendapatan Daerah
Total realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 181.725.000,- atau 102,67 % dari target Rp
177.000.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 210.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
2016
% Realisasi 2015
Anggaran Realisasi
Pendapatan Asli daerah 177.000.000 181.725.000 102,67 210.000.000
Pendapatan Transfer - - - -
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah - - - -
Jumlah 177.000.000 181.725.000 102,67 210.000.000
5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah
Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 181.725.000,- atau 102,67% dari target 177.000.000.- dan
untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 210.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
2016
% Realisasi 2015
Anggaran Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah - - - -
Pendapatan Retribusi Daerah 177.000.000 181.725.000 102,67 210.000.000
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - - - -
Jumlah 177.000.000 181.725.000 102.67 210.000.000
5.1.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha
Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 181.725.000,- atau 102,67 % dari target Rp 177.000.000,- dan
untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 210.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
2016
% Realisasi 2015
Anggaran Realisasi
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 177.000.000 181.725.000 102.67 210.000.000
Retribusi Tempat Pelelangan - - - -
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/
Villa - - - -
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - - - -
Jumlah 177.000.000 181.725.000 102,67 210.000.000
5.1.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA
5.1.1.2.1.1. BELANJA OPERASI
Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 209.534.537.497,- atau 98,21 % dari anggaran
213.357.454.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 242.591.678.918,- dengan rincian sebagai
berikut :
2016
% Realisasi 2015
Anggaran Realisasi
Belanja Pegawai 140.026.763.000 137.527.895.356 98,22 136.090.173.354
Belanja Barang & Jasa 63.981.021.000 62.679.646.911 97,97 106.501.505.564
Belanja Bantuan Sosial 9.349.670.000 9.326.995.230 99,75 -
Jumlah 213.357.454.000 209.534.537.497 98,21 242.591.678.918
5.1.1.2.2. Belanja Pegawai
.Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 137.527.895.356,- atau 98,22 % dari anggaran Rp
140.026.763.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 136.090.173.251,- dengan rincian sebagai
berikut :
2016
% Realisasi 2015
Anggaran Realisasi
Belanja Pegawai Tidak Langsung 123.782.804.000 121.481.148.516 98,14 120.069.434.751
Belanja Pegawai langsung 16.243.959.000 16.046.746.840 98.79 16.020.738.500
Jumlah 140.026.763.000 137.527.895.356 98,22 136.090.173.251
5.1.1.2.3. Belanja Barang
Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 72.006.642.141,- atau 98,19 % dari anggaran Rp
73.330.691.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 106.501.505.564,- dengan rincian sebagai
berikut :
2016
% Realisasi 2015
Anggaran Realisasi
Belanja Bahan Pakai Habis 7.293.179.500 7.225.446.975 99,07 12.528.662.066
Belanja Bahan/Material 1.487.752.500 1.470.044.795 98,81 1.534.841.500
Belanja Jasa Kantor 8.814.258.000 8.509.408.188 96,54 12.256.737.040
Belanja Premi Asuransi 138.500.000 135.880.150 98,11 56.282.000
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.540.915.000 1.521.334.608 98,73 2.394.885.077
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.109.562.000 1.070.119.700 96,45 1.221.892.050
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir 1.207.245.000 1.134.606.000 93,98 1.845.154.500
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 144.300.000 144.300.000 100 466.300.000
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor 74.340.000 72.810.000 97,94 104.755.000
Belanja Makanan dan Minuman 28.908.616.000 28.750.107.600 99,45 40.449.896.500
Belanja Pakaian Kerja 785.420.000 785.086.750 99,96 157.500.000
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari
Tertentu 736.038.000 726.300.000 98,68 2.834.395.000
Belanja Perjalanan Dinas 7.544.412.000 7.003.769.545 92,83 10.311.349.956
Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis PNS 100.000.000 65.325.000 65,33 192.370.000
Belanja Pemeliharaan 3.647.383.000 3.628.521.600 99,48 8.157.196.250
Belanja Jasa Konsultasi 415.600.000 403.086.000 96,99 119.836.000
Belanja Hadiah Barang 1.000.000 1.000.000 100 2.500.000
Belanja Bantuan Sosial Barang Yang akan
Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat 9.349.670.000 9.326.995.230 99,76 11.830.702.625
Uang Yang Diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat 32.500.000 32.500.000 100 36.250.000
Jumlah 73.330.691.000 72.006.642.141 98,19 106.501.505.564
5.1.1.2.4. Belanja Modal
Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 3.646.929.489,- atau 84,68 % dari anggaran Rp
4.306.600.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 8.366.557.500,- dengan rincian sebagai
berikut :
2016
% Realisasi 2015
Anggaran Realisasi
Belanja Tanah 214.000.000 63.850.000 29,84 -
Belanja Peralatan dan Mesin 554.600.000 544.155.100 98,12 2.082.757.000
Belanja Gedung dan Bangunan 3.460.000.000 2.961.424.389 85,59 6.270.701.500
Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan - - - 13.099.000
Belanja Aset Tak Berwujud 78.000.000 77.500.000 99,36 -
Jumlah 4.306.600.000 3.646.929.489 84,68 8.366.557.500
5.1.1.2.4.1. Belanja Modal Tanah
Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 63.850.000,- atau 29,84 % dari anggaran Rp 214.000.000,-
dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 0,- dengan rincian sebagai berikut :
2016
% Realisasi 2015
Anggaran Realisasi
Belanja Tanah Perkampungan 214.000.000 63.850.000 29,84 -
Jumlah 214.000.000 63.850.000 29,84 -
5.1.1.2.4.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 544.155.100,- atau 98,12 % dari anggaran Rp 554.600.000,-
dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 2.082.757.000,- dengan rincian sebagai berikut :
2016
% Realisasi 2015
Anggaran Realisasi
Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga 554.600.000 544.155.100 98,12 2.082.757.000
Jumlah 554.600.000 544.155.100 98,12 2.082.757.000
5.1.1.2.4.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 2.961.424.389,- atau 85,59 % dari anggaran Rp
3.460.000.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 6.906.794.000,- dengan rincian sebagai
berikut :
2016 % Realisasi 2015
Anggaran Realisasi
Belanja Gedung 3.460.000.000 2.961.424.389 85.59 6.906.794.000
Belanja Monumen - - - -
Jumlah 3.460.000.000 2.961.424.389 85,59 6.906.794.000
5.1.1.2.4.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 0,- atau 0 % dari anggaran Rp 0,- dan untuk Tahun Anggaran
2015 sebesar Rp 13.099.000,- dengan rincian sebagai berikut :
2016
% Realisasi 2015
Anggaran Realisasi
Belanja Jalan dan Jembatan - - - -
Belanja Bangunan Air (Irigasi) - - - -
Belanja Instalansi dan Jaringan - - - 13.099.000
Jumlah - - - 13.099.000
5.1.1.2.4.5. Belanja Modal Aset Tak Berwujud
Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 77.500.000,- atau 99,36 % dari anggaran Rp 78.000.000,- dan
untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 0,- dengan rincian sebagai berikut :
2016
% Realisasi 2015
Anggaran Realisasi
Belanja Software 78.000.000 77.500.000 99,36 -
Jumlah 78.000.000 77.500.000 99,36 -
5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA
5.2.1. Aset
Total Aset per 31 Desember 2016 sebesar Rp 243.978.765.864,61 turun sebesar Rp
1.991.755.267,90 atau 0,82 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp
245.970.521.132,51.
5.2.1.1. Aset Lancar
Aset Lancar per 31 Desember 2016 sebesar Rp 29.889.166,67 turun sebesar Rp 19.327.645,00
atau 39.27 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 49.216.811,67.
5.2.1.1.1. Kas
Kas per 31 Desember 2016 sebesar Rp 0,- naik/turun sebesar Rp 0,- atau 0 % dibandingkan
saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 0,- dengan rincian sebagai berikut :
2016 2015
Kas di Bendahara Pengeluaran - -
Kas di Bendahara Penerimaan - -
Kas BLUD - -
Jumlah - -
5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran
a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor
Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor merupakan sisa uang persediaan pada
bendahara pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 belum disetor ke
rekening kas daerah dan merupakan bagian dari SiLPA Tahun 2016.
NO URAIAN 2016 2015
1 - - -
2 - - -
Jumlah - -
Saldo Kas tersebut tahun 2017 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :
NO URAIAN Nilai Penyetoran
1 - - -
2 - - -
Jumlah - -
b. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa)
Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31
Desember 2016 belum disetor ke Rekening Kas Daerah.
NO URAIAN 2016 2015
1 BAPELSOS AA KUMUDA PUTRA PUTRI
MAGELANG 103.974 -
2 BARESOS DISABILITAS NETRA PENGANTHI
TEMANGGUNG 7 -
Jumlah 103.981 -
Saldo Kas tersebut tahun 2017 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :
NO URAIAN Nilai Penyetoran
1 BAPELSOS AA KUMUDA PUTRA PUTRI
MAGELANG 103.974 103.974
2 BARESOS DISABILITAS NETRA PENGANTHI
TEMANGGUNG 7 7
Jumlah 103.981 103.981
c. Kas di Bendahara Pengeluaran-Kewajiban Pihak Lain
Kas di Bendahara Pengeluaran (Non Silpa) merupakan saldo kas pada Bendahara
Pengeluaran di SKPD per 31 Desember 2016 yang akan dipergunakan untuk membayar
kewajiban kepada pihak ketiga. Belanja atas kegiatan yang bersangkutan sudah di SPJ kan
dan sudah dimasukan dalam LRA Tahun Anggaran 2016.
NO URAIAN 2016 2015
1 BAPELSOS AA KASIH MESRA DEMAK
(Kekurangan pembayaran TPP) 115.000 -
Jumlah 115.000 -
Saldo Kas tersebut tahun 2017 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :
NO URAIAN Nilai Penyetoran
1 BAPELSOS AA KASIH MESRA DEMAK
(Kekurangan pembayaran TPP) 115.000 115.000
Jumlah 115.000 115.000
5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan
a. Kas di Bendahara Penerimaan-SKPD
Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan SKPD
(baik yang ada di rekening bank maupun brankas) yang berasal dari pendapatan retribusi,
lain-lain PAD yang sah dan jasa giro bendahara yang belum disetor ke rekening kas
umum daerah per 31 Desember 2016.
NO URAIAN 2016 2015
1 - -
2 - -
Jumlah - -
Saldo Kas tersebut tahun 2017 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :
NO URAIAN Nilai Penyetoran
1 - - -
2 - - -
Jumlah - -
b. Kas di Bendahara Penerimaan-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non SiLPA)
Kas di BendaharaPenerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31
Desember 2016 belum disetor ke Rekening Kas Daerah
NO URAIAN 2016 2015
1 - - -
2 - - -
Jumlah - -
Saldo Kas tersebut tahun 2017 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :
NO URAIAN Nilai Penyetoran
1 - - -
2 - - -
Jumlah - -
5.2.1.1.2. Belanja Dibayar Dimuka
Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk
membayar pada Tahun 2015 namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2015
sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa
Asuransi Barang Milik Daerah dan Asuransi Pegawai Non PNS. Beban Dibayar Dimuka per
31 Desember 2016 sebesar Rp 18.126.200,00 turun sebesar Rp 14.705.000,00 atau 44,79 %
dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 32.831.166,67 dengan rincian sebagai
berikut :
2016 2015
Asuransi BMD 18.126.200,00 32.831.166,67
Asuransi Pegawai Non PNS - -
Sewa - -
Jumlah 18.126.200,00 32.831.166,67
5.2.1.1.3. Persediaan
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan
untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk
dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan
diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2016, dikalikan dengan harga
pembelian terakhir. Persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 11.763.000,00 turun
sebesar Rp 4.622.645,00 atau 28,21 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp
16.385.645,00 dengan rincian sebagai berikut :
2016 2015
Persediaan Bahan Pakai Habis 4.803.500 3.871.500
Persediaan Bahan/Material - 5.554.645
Persediaan Cetak - -
Persediaan Pakaian Dinas/Kerja - 6.959.500
Persediaan Makanan dan Minuman - -
Persediaan Hibah 6.959.500 -
Jumlah 11.763.000 16.385.645
5.2.1.1.4. Aset Tetap
Aset Tetap per 31 Desember 2016 sebesar Rp 243.730.023.897.94 turun sebesar Rp
1.980.570.422,90 atau 0,81 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp
245.710.594.320,84 dengan rincian sebagai berikut :
Rincian mutasi aset tetap terdiri dari :
Saldo Awal Rp 335.065.038.407,00
Penambahan
Belanja Modal Rp 3.569.429.489,00
Belanja Barang/Jasa -
Hibah -
Mutasi Masuk -
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap -
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp 388.960.000,00
Koreksi -
Jumlah Rp 3.958.389.489,00
Berkurang
Ekstrakontable Rp 5.900.000,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap -
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya -
Mutasi Keluar -
Koreksi -
Jumlah Rp 5.900.000,00
Grand Total Rp 339.017.527.896,00
5.2.1.1.5. Tanah
Tanah per 31 Desember 2016 sebesar Rp 133.338.140.440,00 naik sebesar Rp
63.850.000,00 atau 0,05 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp
133.274.290.440,00 dengan rincian sebagai berikut :
2016 Bertambah Berkurang 2015
Tanah 133.338.140.440,00 63.850.000,00 - 133.274.290.440,00
Jumlah 133.338.140.440,00 63.850.000,00 - 133.274.290.440,00
Rincian mutasi tanah terdiri dari :
Saldo Awal Rp 133.274.290.440,00
Penambahan
Belanja Modal Rp 63.850.000,00
Belanja Barang/Jasa -
Hibah -
Mutasi Masuk -
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap -
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya -
Koreksi -
Jumlah Rp 63.850.00,00
Berkurang
Ekstrakontable -
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap -
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya -
Mutasi Keluar -
Koreksi -
Jumlah -
Grand Total Rp 133.338.140.440,00
5.2.1.1.6. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 sebesar Rp 31.780.916.705,00 naik/turun
sebesar Rp 927.215.100,00 atau 3,01 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar
Rp 30.853.701.605,00 dengan rincian sebagai berikut :
2016 Bertambah Berkurang 2015
Alat Berat 1.048.966.500,00 1.048.966.500,00
Alat Angkut 7.081.139.480,00 388.960.000,00 6.692.179.480,00
Alat Bengkel dan Ukur 534.673.350,00 534.673.350,00
Alat Pertanian dan
Peternakan 36.220.000,00
36.220.000,00
Alat Kantor dan Rumah
Tangga 22.147.272.046,00 544.155.100,00 5.900.000,00 21.609.016.946,00
Alat Studio dan
Komunikasi 607.378.200,00
607.378.200,00
Alat Kedokteran 212.977.129,00 212.977.129,00
Alat Laboratorium 112.290.000,00 112.290.000,00
Alat Keamanan - -
Jumlah 31.780.916.705,00 933.115.100,00 5.900.000,00 30.853.701.605,00
Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari :
Saldo Awal Rp 30.853.701.605,00
Penambahan
Belanja Modal Rp 933.115.100,00
Belanja Barang/Jasa -
Hibah -
Mutasi Masuk -
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap -
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya -
Koreksi -
Jumlah Rp 933.115.100,00
Berkurang
Ekstrakontable Rp 5.900.000,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap -
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya -
Mutasi Keluar -
Koreksi -
Jumlah Rp 5.900.000,00
Grand Total Rp 31.780.916.705,00
5.2.1.1.7. Gedung dan Bangunan
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 171.055.307.781,00 naik/turun
sebesar Rp 2.961.424.389,00 atau 1,76 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar
Rp 168.093.883.392,00 dengan rincian sebagai berikut :
2016 Bertambah Berkurang 2015
Gedung 170.752.208.781,00 2.961.424.389,00 167.790.784.392,00
Monumen 303.099.000,00 303.099.000,00
Jumlah 171.055.307.781,00 2.961.424.389,00 168.093.883.392,00
Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari :
Saldo Awal Rp 168.093.883.392,00
Penambahan
Belanja Modal Rp 2.961.424.389,00
Belanja Barang/Jasa -
Hibah -
Mutasi Masuk -
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap -
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya -
Koreksi -
Jumlah Rp 2.961.424.389,00
Berkurang
Ekstrakontable -
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap -
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya -
Mutasi Keluar -
Koreksi -
Jumlah -
Grand Total Rp 171.055.307.781,00
5.2.1.1.8. Jalan, irigasi dan Jaringan
Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.610.029.069,00 naik/turun
sebesar Rp 0 atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp
1.610.029.069,00 dengan rincian sebagai berikut :
2016 Bertambah Berkurang 2015
Jalan dan Jembatan 52.859.000,00 52.859.000,00
Bangunan Air/Irigasi 1.449.336.069,00 1.449.336.069,00
Instalasi 25.000.000,00 25.000.000,00
Jaringan 82.834.000,00 82.834.000,00
Jumlah 1.610.029.069,00 1.610.029.069,00
Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari :
Saldo Awal Rp 1.610.029.069,00
Penambahan
Belanja Modal -
Belanja Barang/Jasa -
Hibah -
Mutasi Masuk -
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap -
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya -
Koreksi -
Jumlah -
Berkurang
Ekstrakontable -
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap -
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya -
Mutasi Keluar -
Koreksi -
Jumlah -
Grand Total Rp 1.610.029.069,00
5.2.1.1.9. Aset Tetap Lainnya
Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp 218.852.800,00 naik/turun sebesar
Rp 8.142.800,00 atau 3,86 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp
210.710.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
2016 Bertambah Berkurang 2015
Buku Perpustakaan Rp 450.199.800,- - - Rp 450.199.800,-
Barang Bercorak Kesenian
dan Kebudayaan Rp 782.934.101,-
- - Rp 782.934.101,-
Hewan, Ternak dan
Tanaman -
- - -
Jumlah Rp 1.233.133.901,- - - Rp 1.233.133.901,-
Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari :
Saldo Awal Rp 1.233.133.901,00
Penambahan
Belanja Modal -
Belanja Barang/Jasa -
Hibah -
Mutasi Masuk -
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap -
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya -
Koreksi -
Jumlah -
Berkurang
Ekstrakontable -
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap -
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya -
Mutasi Keluar -
Koreksi -
Jumlah -
Grand Total Rp 1.233.133.901,00
5.2.1.1.10. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 0 naik/turun sebesar Rp 0
atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 0 dengan rincian sebagai
berikut :
Uraian pembangunan 2016 Bertambah Berkurang 2015
- - - -
- - - -
- - - -
Jumlah - - - -
5.2.1.2. Akumulasi Penyusutan
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 95.287.503.998,06 naik sebesar 5.933.059.911,90 atau 6,64 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp
89.354.444.086,16 dengan rincian sebagai berikut :
2016 2015
Alat Besar 483.614.625,00 371.550.500,00
Alat Angkut 5.911.555.542.50 5.215.683.105,07
Alat Bengkel 419.925.870,00 390.327.780,00
Alat Pertanian 30.470.000,00 24.720.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga 19.543.864.126,00 18.000.183.736,00
Alat Studio dan Komunikasi 524.738.200,00 468.297.200,00
Alat Kedokteran 209.137.129,00 207.417.129,00
Alat Laboratorium 112.290.000,00 112.286.250,00
Alat Keamanan - -
Gedung 66.858.641.542,05 63.406.300.110,32
Monumen 117.064.860,00 111.002.880,00
Jalan dan Jembatan 52.859.000,00 52.859.000,00
Bangunan Air dan Irigasi 985.190.003,51 958.757.762,44
Instalasi 19.666.666,67 19.333.333,33
Jaringan 18.486.433,33 15.725.300,00
Jumlah 95.287.503.998,06 89.354.444.086,16
5.2.1.3. Aset Lainnya
Aset Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp 218.852.800,00 naik sebesar Rp
8.142.800,00 atau 3,86 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp
210.710.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
2016 2015
Aset Dikerjasamakan - -
2016 2015
Aset Tak Berwujud 387.430.000,00 309.930.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (168.577.200,00) (99.220.000,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Netto 218.852.800,00 210.710.000,00
2016 2015
Barang Rusak Berat 1.700.007.043,00 2.088.967.043,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (1.700.007.043,00) (2.088.967.043,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Netto 0 0
Jumlah Aset Lainnya 218.852.800,00 210.710.000,00
5.2.1.3.1. Aset Tidak Berwujud
Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 sebesar Rp 387.430.000,00 naik sebesar Rp
77.500.000,00 atau 80 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp
309.930.000,00.
5.2.1.3.2. Amortisasi Aset Tak Berwujud
Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 sebesar Rp 218.852.800,00 turun
sebesar Rp 168.577.200,00 atau 43,51 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar
Rp 387.430.000,00
5.2.2 KEWAJIBAN
Total Kewajiban per 31 Desember 2016 sebesar Rp 0 naik/turun sebesar Rp 0 atau 0 %
dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 0
5.2.3 EKUITAS
Total Ekuitas per 31 Desember 2016 sebesar Rp 30.979.023.878,60 naik sebesar Rp
26.201.308.593,20 atau 548,41 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar (Rp
4.777.715.285,49)
5.2.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
5.2.5 PENDAPATAN-LO
Pendapatan yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah
timbul hak pemerintah untuk menagih selama TA. 2016. Pendapatan-LO per 31 Desember
2016 sebesar Rp 210.000.000,00 naik Rp 28.275.000,00 atau 15,56 % dibandingkan saldo
per 31 Desember 2015 sebesar Rp 181.725.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
2016 2015
Pendapatan Asli daerah 181.725.000,00 210.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah - -
Jumlah 181.725.000,00 210.000.000,00
5.2.5.1.1 Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2016 sebesar Rp 210.000.000,00 naik Rp
28.275.000,00 atau 15,56 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp
181.725.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
2016 2015
Pendapatan Pajak Daerah - -
Pendapatan Retribusi Daerah 181.725.000,00 210.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah - -
Jumlah 181.725.000,00 210.000.000,00
5.2.5.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2016 sebesar Rp 210.000.000,00 naik Rp
28.275.000,00 atau 15,56 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp
181.725.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
2016 2015
Retribusi Jasa Umum - -
Retribusi Jasa Usaha 181.725.000,00 210.000.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu - -
Jumlah 181.725.000,00 210.000.000,00
5.2.6 BEBAN
Belanja yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan
dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima.
Beban per 31 Desember 2016 sebesar Rp 215.167.322.253,90 turun sebesar Rp
35.273.660.595,29 atau 14,1 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp
250.440.982.848,61
5.2.6.1 Beban Operasional
Beban Operasional per 31 Desember 2016 sebesar Rp 215.167.322.253,90 turun sebesar Rp
35.273.660.595,29 atau 14,1 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp
250.440.982.848,61
2016 2015
Beban Pegawai 137.527.895.356,00 136.090.173.354,00
Beban Barang & Jasa 72.025.969.786,00 106.495.482.627,33
Beban Penyusutan dan Amortisasi 5.613.457.111,90 7.780.326.867,28
Beban Lainnya - 75.000.000,00
Jumlah 215.167.322.253,90 250.440.982.848,61
5.2.6.1.1 Beban Pegawai
Beban Pegawai per 31 Desember 2016 sebesar Rp 137.527.895.356,00 naik sebesar Rp
1.437.722.002,00 atau 1,6 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp
136.090.173.354,00
2016 2015
Beban Pegawai Tidak langsung 121.481.148.516,00 120.069.434.854,00
Beban Pegawai Langsung 16.046.746.840,00 16.020.738.500,00
Jumlah 137.527.895.356,00 136.090.173.354,00
5.2.6.1.2 Beban Barang dan Jasa
Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2016 sebesar Rp 72.025.969.786,00 turun sebesar
Rp 34.469.512.841,33 atau 32,37 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp
106.495.482.627,33
2016 2015
Beban Persediaan 49.359.723.695,00 58.722.994.096,00
Beban Jasa 10.414.795.338,00 14.847.234.623,33
Beban Pemeliharaan 10.414.795.338,00 10.552.081.327,00
Beban Perjalanan Dinas 5.149.856.208,00 10.319.069.956,00
Beban Barang & Jasa Lainnya 97.825.000,00 12.054.102.625,00
Jumlah 72.025.969.786,00 106.495.482.627,33
5.2.6.1.3 Beban Penyusutan/Amortisasi Aset
Beban Penyusutan/Amortisasi Aset per 31 Desember 2016 sebesar Rp 5.613.457.111,90
turun sebesar Rp 2.166.869.755,38 atau 27,85 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015
sebesar Rp 7.780.326.867,28
2016 2015
Beban Penyusutan Aset Tetap 5.544.099.911,90 5.633629.824,28
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud 69.357.200,00 2.146.697.043,00
Beban Penyusutan Aset tetap Rusak Berat - -
Jumlah 5.613.457.111,90 7.780.326.867,28
5.2.6.1.4 Beban Lain-Lain
Beban Lain-Lain per 31 Desember 2016 sebesar Rp 0 turun sebesar Rp 75.000.000,00 atau 0
% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 75.000.000,00
2016 2015
Beban Penyisihan Piutang - 75.000.000,00
Beban Diragukan Tertagih Investasi Non Permanen - -
Beban Hibah Aset Tetap - -
Jumlah - 75.000.000,00
5.3 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos
ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung
menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.
BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
6.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
1. Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Penjabaran
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial adalah sebagai berikut:
a. Tugas Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
Pemerintahan Daerah Bidang Sosial berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas
pembantuan.
b. Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial
mempunyai fungsi:
1) Perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial;
3) Pembinaan dan fasilitasi bidang sosial lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
4) Pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial,
bantuan dan jaminan sosial, pengembangan kesejahteraan sosial;
5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
6) Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
2. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan UPT Dinas
Sosial Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah
sebagai berikut:
1.2 Sumber Daya Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dan penentu dalam mengimplementasikan visi,
misi, target, sasaran, program dan kegiatan. Jumlah pegawai Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
per 1 Oktober 2013 sejumlah 942 orang terbagi atas 195 orang pegawai bertugas pada kantor
Dinas Sosial dan 747 orang pegawai bertugas pada Balai dan Unit Rehabilitasi Sosial. Secara
terperinci kondisi pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. SDM BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
NO. LOKASI
TINGKAT PENDIDIKAN
JML SD SLTP SLTA D III
S1/
DIV S.2
1. Dinas Sosial Prov Jateng 6 12 80 17 93 20 228
a. PNS 5 6 61 15 88 20 195
b. Harian Lepas
1) Masuk Data Base
BKD
2) Tidak Masuk Data
Base
BKD/Kontrak
-
1
1
5
4
15
1
1
2
3
-
-
8
25
2. Unit Pelaksana Teknis
(Balai Rehabilitasi Sosial) 57 60 418 52 228 51 868
a. PNS 33 50 360 40 213 51 747
b. Harian Lepas
1) Masuk Data Base
BKD
2) Tidak Masuk
Data Base
BKD/Kontrak
16
8
3
8
7
51
1
11
3
12
-
-
29
92
JUMLAH SELURUHNYA 63 72 498 69 321 71 1.096
Tabel 2. SDM BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN
NO. LOKASI PANGKAT/GOLONGAN
JUMLAH I II III IV HARLEP
1. Dinas Sosial Provinsi Jateng 3 29 155 8 32 227
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Dinas Sosial Provinsi Jateng 50 163 490 44 121 868
JUMLAH SELURUHNYA 53 192 645 52 153 1.137
Tabel 3. SDM BERDASARKAN JABATAN
NO LOKASI
STRUKTURAL FUNGSIONAL
JUMLAH ESL.
II
ESL.
III
ESLI
V
PEKSOS
AHLI
PEKSOS
TRAMPIL
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Dinas Sosial
Prov. Jateng 1 5 14 - - 20
2 Unit Pelaksana
Teknis (UPT)
Dinas Sosial
Prov. Jateng
- 27 75 39 84 225
JUMLAH
SELURUHNYA 1 32 89 39 84
245
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah memiliki 27 Balai Rehabilitasi Sosial yang merupakan Unit
Pelaksana Teknis dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, antara lain :
Tabel 4. DAFTAR NAMA BALAI REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL
NO. NAMA JENIS
PELAYANAN LOKASI
1. Balai Rehabilitasi Sosial
“Mardi Utomo” Semarang I
PGOT Jl. Mulawarman, Kramas,
Kota Semarang
2. Balai Rehabilitasi Sosial
“Mandiri” Semarang II
Anak Nakal, Eks
Penyalahguna
Napza, Anjal
Jl. Amposari II/4 Kel.
Sendangguwo, Kec.
Tembalang, Kota Semarang
Unit Rehabilitasi Sosial
“Pucang Gading” Semarang
Lanjut Usia
terlantar
Jl. Plamongan Sari Kota
Semarang
3. Balai Rehabilitasi Sosial
”Margo Widodo” Semarang
PGOT & Tuna
Laras
Jl. Raya Tugu Km. 9 Kota
Semarang
4. Balai Rehabilitasi Sosial
“Wira Adhi Karya”Ungaran
Remaja Terlantar &
Korban Tindak
Kekerasan
Jl. Ki Sarino Mangunpranoto
No. Ungaran, Kab. Semarang
Unit Rehbilitasi Sosial
“Wening Wardoyo” Ungaran
Lanjut Usia
Terlantar
Jl. Kutilang No. 24 Ungaran
Kab. Semarang
5. Balai Rehabilitasi Sosial “
Ngudi Rahayu” Kendal
Tuna Laras (Eks
Psikotik)
Jl. Ds. Salam Sari, Kec. Boja
Kab. Kendal
Unit Rehabilitasi Sosial
“Bina Sejahtera” Kendal
PGOT Jl. Raya Ds. Wonosari
RT.02/RW.07 Kec. Patebon,
Kendal
6. Balai Rehabilitasi Sosial
“Wanodyatama” Kendal II
Eks WTS Jl. Gemuh Km. 1 Cepiring,
Kab. Kendal
Unit Rehabilitasi Sosial
“Pamardi Siwi II” Kendal
Anak Terlantar Jl. Tamtama No. 112 Weleri
Kab. Kendal
7. Balai Rehabilitasi Sosial “
Kasih Mesra” Demak
Anak Terlantar Jl. Bentengan No. 7 Kab.
Demak
Unit Rehabilitasi Sosial
“Pamardi Putra” Demak
Cacat Tubuh Jl. Sunan Kalijogo No. 143
Kab. Demak
8. Balai Rehabilitasi Sosial “
Harapan Bangsa” Rembang I
Anak Terlantar Jl. Raya Blora Km 5 Kab.
Rembang
Unit Rehabilitasi Sosial
“Margo Mukti” Rembang
Lanjut Usia
Terlantar
Jl. Blora Km. 5 Kab.
Rembang
9. Balai Rehabilitasi Sosial
“Pangrukti Mulyo” Rembang
II
Tuna Laras Eks
Psikotik)
Jl. Raya Blora Km. 6 Ds.
Wedung Rejo Kab. Rembang
Unit Rehabilitasi
Sosial“Pamardi Karya” Blora
PGOT Jl. Raya Rembang Km.10
Ds. Ngampel Kab. Blora
10. Balai Rehabilitasi Sosial
“Pendowo” Kudus
Cacat Netra Jl. Melati Lor No. 10 Kab.
Kudus
Unit Rehabilitasi Sosial
“Muria Jaya” Kudus
PGOT Jl. Cenge Ngembalrejo Kab.
Kudus
Unit Rehabilitasi Sosial
“Sono Rumekso” Grobogan
Tuna Laras
(Gangguan Jiwa)
Jl. Letjen S. Parman No. 38
A Kec. Purwodadi, Kab.
Grobogan
11. Balai Rehabilitasi Sosial
“Sunu Ngesti Tomo” Jepara
Anak Terlantar Jl. Pemuda No. 95 Kab.
Jepara
Unit Rehabilitasi Sosial
“Waluyo Tomo” Jepara
PGOT & Tuna
Laras
Jl. Tambaksari Kauman Kab.
Jepara
12. Balai Rehabilitasi Sosial
“Wanita Utama” Surakarta I
Eks WTS Jl. DR. Rajiman No. 624
Kota Surakarta
13. Balai Rehabilitasi Sosial
“Bhakti Chandrasa”
Surakarta II
Cacat Netra Jl. DR. Rajiman No. 624
Kota Surakarta
14. Balai Rehabilitasi Sosial
“Taruna Yodha” Sukoharjo
Remaja Terlantar
(Putus Sekolah)
Jl. Prof. DR. Supomo SH No.
53 Kab. Sukoharjo
Unit Rehabilitasi Sosial “Esti
Tomo” Wonogiri
Anak Terlantar Jl. Dahlia II No. 576 Kab.
Wonogiri
15. Balai Rehabilitasi Sosial “
Pamardi Utomo” Boyolali
Anak Terlantar Jl. Pandanaran No.174 Kab.
Boyolali
Unit Rehabilitasi Sosial
“Hestining Budi” Klaten
Cacat Ganda Jl. Rajawali G4 IV Kel.
Sidomulyo No. 04 Kab.
Klaten
16. Balai Rehabilitasi Sosial
“Dharma Putera” Purworejo
I
Tuna Rungu
Wicara
Jl. Kartini No. 9 Kab.
Purworejo
Unit Rehabilitasi Sosial
“Wiloso Wredho” Purworejo
Lansia Terlantar Jl. Kliwonan I/14 Kec.
Kutoarjo Kab. Purworejo
Unit Rehabilitasi Sosial
“Wira Karya Tama”
Purworejo
Anak Terlantar Jl. Wismo Aji No. 9 Kec.
Kutoarjo Purworejo
17. Balai Rehabilitasi Sosial “
Wiloso Muda Mudi”
Purworejo II
Anak Terlantar Jl. Urip Sumoharjo No. 76
Kab. Purwprejo
Unit Rehabilitasi Sosial
“Mardi Guno” Kebumen
PGOT Jl. Slamet Riyadi No. 4
Prembun Kab. Kebumen
18. Balai Rehabilitasi Sosial “
Martani” Cilacap
PGOT, Tuna Laras
& Lanjut Usia
terlantar
Jl. Wijaya Kusuma No. 43
Ds. Pucong Kec. Kroya Kab.
Cilacap
Unit Rehabilitasi Sosial “
Dewanata” Cilacap
Lansia Terlantar Jl. Raya Slarang No. 119
Kec. Kesugihan Kab. Cilacap
19. Balai Rehabilitasi Sosial “
Budhi Sakti” Banyumas
Anak Terlantar Jl. Karang Sawah
Unit Rehabilitasi Sosial “
Pamardi Raharjo”
Banjarnegara
PGOT Jl. Raya Pucang No. 5 Ds.
Pucang, Kab. Banjarnegara
20. Balai Rehabilitasi Sosial “
Raharjo” Sragen
Tuna Grahita Jl. Raya Sragen Solo Km. 2
Kab. Sragen
Unit Rehabilitasi Sosial “
Pamardi Siwi I” Sragen
Anak Terlantar Jl. RA Kartini No. Kab.
Sragen
21. Balai Rehabilitasi Sosial “
Kartini” Tawangmangu
Anak Nakal, Anak
Jalanan
Jl. Raya Lawu No. 13 Kec.
Twngmangu Kab.
Karanganyar
22. Balai Rehabilitasi Sosial “
Suko Mulyo” Tegal
Anak Terlantar Jl. Dr. Sutomo No. 56. Kota
Tegal
Unit Rehabilitasi Sosial
“Putra Harapan” Slawi Kab.
Tegal
Anak Terlantar Jl. Putra Harapan Kec. Slawi
Kab. Tegal
Unit Rehabilitasi Sosial
“Purbo Yuwono” Brebes
Lansia Terlantar Jl. Raya Klampok No. 69
Kab. Bebes
23. Balai Rehabilitasi Sosial “
Samekto Karti” Pemalang I
PGOT & Tuna
Laras
Jl. Raya Pabrik Comal Baru
Ampel Gading Kec. Comal
Kab. Pemalang
Unit Rehabilitasi Sosial
“Bisma Upakara” Pemalang
Lansia Terlantar Jl. Raya Slarang Kab.
Pemalang
24. Balai Rehabilitasi Sosial “
Distrarastra” Pemalang II
Cacat Netra Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo
No. 4 Kab. Pemalang
Unit Rehabilitasi Sosial
“Karya Mandiri” Pemalang
Anak Terlantar Jl. Brigjen Katamso No. 2
Kab. Pemalang
25. Balai Rehabilitasi Sosial “
Woro Wiloso” Salatiga
Anak Terlantar Jl. Diponegoro No. 85 Kota
Salatiga
Unit Rehabilitasi Sosial
“Wiloso Tomo” Salatiga
Anak & Balita
Terlantar
Jl. Yos Sudarso No. 20 Kota
Salatiga
Unit Rehabilitasi Sosial “
Taman Harapan” Salatiga
Anak Terlantar Jl. Diponegoro No. 85 Kota
Salatiga
26. Balai Rehabilitasi Sosial
“Penganthi” Temanggung
Cacat Netra Jl. Suyoto No. 70 Kab.
Temanggung
Unit Rehabilitasi Sosial
“Mardi Yuwono” Wonosobo
Anak Terlantar Jl. Ahmad Yani No. 84 Kab.
Wonosobo
27. Balai Rehabilitasi Sosial
“Kumuda Putra Putri”
Magelang
Anak Terlantar Jl. Ali Basah Sentot Prawiro
Dirjo No. 940 Kab.
Magelang
6.3 Kebijakan dan Program Kerja SKPD
Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial dapat dipandang sebagai bagian dari investasi
sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia di
Provinsi Jawa Tengah, sehingga mereka mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara
mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan
kesejahteraan sosial ekonomi serta berbagai dampaknya, dimana bila kita abaikan akan mengarah
pada terjadinya disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat masyarakat Jawa
Tengah.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 dan 2 menyebutkan bahwa penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilaksanakan
oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna
memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
Untuk menjamin terlaksananya usaha kesejahteraan sosial secara efektif, efisien, dan akuntabel,
penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara sinergis,
simultan, dan berkelanjutan, serta dirumuskan dalam pendistribusian tugas dan tanggung jawab
bidang-bidang, yaitu :
a. Kesekretariatan
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaran secara terpadu, pelayanan administrasi, dan
pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.
b. Bidang Pemberdayaan Sosial
Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan potensi dan sumber
kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan, keluarga dan
komunitas adat, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelayanan dan rehabilitasi
sosial anak dan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban
penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
d. Bantuan dan Jaminan Sosial
Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan korban bencana alam
dan sosial, perlindungan korban tindak kekerasan dan pekerja migrant, serta pengelolaan
sumber dana dan jaminan sosial.
e. Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengkajian dan
pengembangan kesejahteraan sosial, kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial dan
pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial.
BAB VII
PENUTUP
Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 telah memberikan
informasi yang relevan, akuntabilitas dan transparansi serta bermanfaat bagi para pengguna anggaran.
Berdasarkan entitas pelaporan tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut :
a. Kas yang ada di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan tidak terdapat saldo kas atau
yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
b. Persediaan barang yang masih ada di Petugas Penyimpan Barang telah dikalkulasi secara cermat dan
dicatat berdasarkan hasil inventarisasi serta diakui berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau
terpakai.
c. Aset Tetap yang ada di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah terjadi penambahan dan pengurangan
aset, antara lain :
1) Penambahan
a) Tanah
b) Alat Kantor dan Rumah Tangga
c) Bangunan Gedung Tempat Kerja
2) Pengurangan
a) Alat Kantor dan Rumah Tangga
d. Pendapatan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Tahun 2016 mengalami penurunan
dibandingkan pada Tahun 2015.
e. Belanja yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung telah dialokasikan dalam
kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah serta untuk mendanai seluruh
kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.