C. MATRIKS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1. Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
I. Meningkatnya peran dan fungsi Prolegnas
II. Termanfaatkannya penelitian hukum sebagai hasil kerjasama antarinstansi pemerintah dan lembaga pengkajian hukum lainnya
Terakomodasi nya pengaturan mengenai peran dan fungsi prolegnas dalam RUU tentang Pembentuk an Peraturan Perundang-undangan
Meningkat nya peran Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam melakukan
Tersusunnya RUU tentang Pembentuk an Peraturan perundang-undangan hasil pembahasan interdep
Meningkat nya kerjasama antara BPHN dengan instansi pemerintah
Dibahasnya RUU tentang Pembentuk an Peraturan Perundang-undangan di DPR
Termanfaat-kannya hasil penelitian hukum sebagai dasar penyusunan Naskah
Ditetapkan nya UU tentang Pembentuk an Peraturan Peraturan Perundangan-undangan
Termanfaat kannya hasil penelitian hukum sebagai dasar penyusunan Naskah Akademis
III - 30
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
III. Meningkatnya jumlah tenaga perancang perundang-undangan yang lebih berkualitas
IV. Ditetapkannya/disempurnakannya Undang-undang di bidang:
penelitian Hukum
Terselengga-rakannya pendidikan dan pelatihan perancangan oleh Depkeh dan HAM
dan lembaga pengkajian hukum lainnya
Terselengga-rakannya pendidikan dan pelatihan perancangan oleh Depkeh dan HAM
Akademis
Terselengga-rakannya pendidikan dan pelatihan perancangan oleh Depkeh dan HAM
Terselengga-rakannya pendidikan dan pelatihan perancangan oleh Depkeh dan HAM
A. HUKUM1. Ditetapkannya UU tentang
Penyempurnaan UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.4 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
3. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Disampaikannya Draft RUU ke DPR
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Ditetapkannya UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang
III - 31
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
4. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I.
5. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara R.I.
6. Ditetapkannya UU tentang penyempurnaan Undang-undang yang terkait dengan HaKI
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Ditetapkan nya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; Undang-
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Ditetapkan nya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
Tersusunnya Draft RUU
Ditetapkan nya UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI
Undang-undang Nomor 15 tentang Merek dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak
Disampaikannya Draft RUU ke DPR
-
-
Mahkamah Agung
Ditetapkan nya UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
-
-
III - 32
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
7. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika
8. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.1 Tahun 1950 tentang Grasi
9. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Cipta
Tersusunnya Draft RUU
Ditetapkan nya UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
-
Disampaikannya Draft RUU tentang
Tersusunnya Draft RUU
-
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004
III - 33
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
10. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN
11. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.33 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
12. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
-
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Perubahan UU Nomor 2 Tahu n 1986 tentang Peradilan Umum ke DPR
Disampaikannya Draft RUU tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ke DPR
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya
tentang Peradilan Umum
Ditetapkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
III - 34
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
13. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer
14. Ditetapkannya UU tentang Hukum Acara Perdata
15. Ditetapkannya UU tentang Kitab Undang-undang Hukum Perdata
16. Ditetapkannya Undang-undang tentang Contempt of Court
17. Ditetapkannya Undang-undang tentang Pembatasan Kasasi
18. Ditetapkannya UU tentang Pengadilan HAM
19. Ditetapkannya UU tentang Kode Etik Hakim
20. Ditetapkannya UU tentang Advokat
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
-
-
Ditetapkan nya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM -
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
-
-
-
-
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
-
-
-
-
Tersusunnya
Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
-
-
-
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
-
-
-
-
-
III - 35
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
21. Ditetapkannya UU tentang Jabatan Notaris
22. Ditetapkannya UU tentang Balai Harta Peninggalan (BHP)
23. Ditetapkannya UU tentang Komisi Ombudsman
24. Ditetapkannya UU tentang Mekanisme Kerja yang Baik antara Pemerintah dan DPR dalam pembuatan Undang-undang
25. Ditetapkannya UU tentang Perlindungan Anak
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU-
-
Tersusunnya Draft RUU
-
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
-
Tersusunnya Draft RUU
-
Tersusunnya Draft RUU
Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
-
Tersusunnya Draft RUU
-
Ditetapkan nya UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Tersusunnya
-
Ditetapkan nya UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Tersusunnya Draft RUU
-
Tersusunnya Draft RUU
-
-
Tersusunnya Draft RUU
-
Tersusunnya Draft RUU
-
-
Tersusunnya
III - 36
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
26. Ditetapkannya UU tentang Hak Milik atas Tanah
27. Ditetapkannya UU tentang Pengambilalihan Lahan untuk Kepentingan Umum
28. Ditetapkannya UU tentang Ketentuan Pokok Peraturan Perundang–undangan (pengganti AB)
29. Ditetapkannya UU tentang Pengangkatan Harta Karun
30. Ditetapkannya UU tentang Yayasan
31. Ditetapkannya UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
-
-
Tersusunnya Draft RUU
-
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya
-
-
Tersusunnya Draft RUU
-
Ditetapkan nya UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
Tersusunnya Draft RUU
Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
-
-
Ditetapkan nya UU Nomor 30 Tahun 2002
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
-
-
Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Ditetapkan nya UU tentang Pembentuk an Peraturan Perundang-undangan
-
-
-
III - 37
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Korupsi
32. Ditetapkannya UU tentang Perlindungan Saksi
Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Tersusunnya Draft RUU
-
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
III - 38
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
B. EKONOMI33. Ditetapkannya UU tentang
Penyempurnaan UU No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
34. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
35. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
36. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan
37. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.18 Tahun 1987 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
-
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya DRfat RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
-
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
-
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
-
III - 39
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
38. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
39. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.1 Tahun 1967 dan UU No.6 Tahun 1968 tentang PMDN
40. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Ditetapkan nya UU No.20 Tahun 2002 tentang Ketenagalis-trikan
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
-
Tersusunnya
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
-
Tersusunnya
III - 40
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
41. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan
42. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No. 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata
43. Ditetapkannya UU tentang Perkreditan Perbankan
44. Ditetapkannya UU tentang Surat Utang/Obligasi
45. Ditetapkannya UU tentang Restrukturisasi Perbankan
46. Ditetapkannya UU tentang Likuidasi Bank
47. Ditetapkannya UU tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Ditetapkannya UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
-
III - 41
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
48. Ditetapkannya UU tentang Perusahaan Daerah
49. Ditetapkannya UU tentang Perdagangan
50. Ditetapkannya UU tentang Keuangan Negara
51. Ditetapkannya UU tentang APBN 2001-2004
52. Ditetapkannya UU tentang Tata Cara Penyusunan APBN
53. Ditetapkannya UU tentang
-
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Ditetapkan nya UU Nomor 02 Tahun 2000 tentang APBN Tahun 2001
-
Tersusunnya Draft RUU
-
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Ditetapkan nya UU Nomor 19 Tahun 2001 tentang APBN Tahun 2002
-
Tersusunnya Draft RUU
-
Tersusunnya Draft RUU
Disampaikannya RUU tentang Keuangan Negara ke DPR
Ditetapkan nya UU Nomor 29 Tahun 2002 tentang APBN Tahun 2003
-
Ditetapkan nya UU No.
-
Tersusunnya Draft RUU
Ditetapkannya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Ditetapkan nya UU Nomor 28 Tahun 2003 tentang APBN Tahun 2004
-
Ditetapkan nya UU No. 25 Tahun
-
Tersusunnya Draft RUU
-
-
-
-
III - 42
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pencucian Uang (Money Laundring)
54. Ditetapkannya UU tentang Pinjaman Luar Negeri
55. Ditetapkannya UU tentang Teknologi Informasi (Cyber Law)
56. Ditetapkannya UU tentang Perbendaharaan Negara (pengganti ICW)
57. Ditetapkannya UU tentang Badan Peradilan Pajak
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya
15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Disampaikannya RUU tentang Perbendaharaan Negara ke DPR
Ditetapkannya UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
2003 tentang Penyempurnaan UU No.15 Tahun 2002
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Ditetapkannya UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaha raan Negara
-
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
-
-
-
III - 43
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
58. Ditetapkannya UU tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara
59. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU yang terkait dengan Perpajakan
Draft RUU
Ditetapkan nya UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang tentang
Draft RUU
-
Pajak
Tersusunnya Draft RUU
-
Disampaikannya RUU tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara ke DPR-
-
III - 44
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
C. POLITIK60. Ditetapkannya UU tentang
Penyempurnaan UU No. 2 Tahun 2000 tentang Partai Politik
61. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No. 9 Tahun 1992
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Ditetapkan nya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
-
Tersusunnya Draft RUU
-
Tersusunnya Draft RUU
III - 45
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
tentang Keimigrasian
62. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum
63. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD
Ditetapkan nya Undang-undang Nomor 4 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
Tersusunnya Draft RUU
-
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
-
Disampaikannya Draft RUU tentang Penyempurnaan UU Nomor 4 Tahun 1999
-
Ditetapkan-nya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR,
-
-
III - 46
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
64. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran
65. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI
66. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI
67. Ditetapkannya UU tentang
Penyempurnaan UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
68. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan
Tersusunnya Draft RUU
-
-
-
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya
Tersusunnya Draft RUU
-
-
-
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD
Ditetapkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
-
-
-
Tersusunnya Draft RUU
DPD, dan DPRD.
-
-
-
-
Tersusunnya Draft RUU
-
-
-
-
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
III - 47
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
69. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
70. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
71. Ditetapkannya UU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
72. Ditetapkannya UU tentang Lembaga Kepresidenan
73. Ditetapkannya Undang-undang tentang Contempt of Parliament
74. Ditetapkannya UU tentang Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota DPR/DPRD
75. Ditetapkannya UU tentang
Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
-
-
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
-
-
Tersusunnya Draft RUU
-
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
-
-
Tersusunnya
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
-
-
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Disampaikannya RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Tersusunnya Draft RUU
-
-
Tersusunnya Draft RUU
-
III - 48
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pemerintahan Pusat
76. Ditetapkannya UU tentang Kepegawaian Daerah (PNS Pusat di Daerah dan PNS Daerah)
77. Ditetapkannya UU tentang Etika Pemerintahan
78. Ditetapkannya UU tentang Peran Serta Masyarakat
79. Ditetapkannya UU tentang Wajib Serah Arsip/Dokumen
80. Ditetapkannya UU tentang Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi
81. Ditetapkannya UU tentang Kepegawaian Polri
82. Ditetapkannya UU tentang
-
Tersusunnya Draft RUU
-
-
Tersusunnya Draft RUU
-
-
Tersusunnya Draft RUU
-
-
Tersusunnya Draft RUU
-
-
Draft RUU
-
Tersusunnya Draft RUU
-
-
Tersusunnya Draft RUU
-
-
-
Tersusunnya Draft RUU
-
-
Disampaikannya RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik
-
-
Tersusunnya Draft RUU
-
-
-
-
-
III - 49
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Hubungan Antar Lembaga Tinggi Negara
D. AGAMA83. Ditetapkannya UU tentang
Penyempurnaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
84. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
85. Ditetapkannya UU tentang Kerukunan Umat Beragama
86. Ditetapkannya UU tentang Hukum Terapan Peradilan Agama
-
-
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
-
-
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
-
-
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
-
-
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
-
-
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
E. PENDIDIKAN87. Ditetapkannya UU tentang
Penyempurnaan UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Disampaikannya RUU tentang Penyempurnaan UU
Ditetapkannya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang
-
III - 50
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Sistem Pendidikan Nasional
F. SOSIAL DAN BUDAYA88. Ditetapkannya UU tentang
Penyempurnaan UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
89. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No. 58 Tahun 1962 tentang Kewarganegaraan RI
90. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
91. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman
92. Ditetapkannya UU yang terkait
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Ditetapkan nya UU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Ditetapkannya UU No.
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
-
III - 51
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
dengan Ketenagakerjaan
93. Ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak perempuan
94. Ditetapkannya UU tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
No.28 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu No.3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 1998 terntang Perubahan berlakunya UU No.25 Tahun 1997 tentang Ketenagaker jaan menjadi undang-undang
Tersusunnya Draft RUU
-
Tersusunnya Draft RUU
-
Tersusunnya Draft RUU
13 Tahun 2003 tentang Ketenagaker jaan
-
Tersusunnya Draft RUU
-
Tersusunnya Draft RUU
III - 52
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
95. Ditetapkannya UU tentang Praktik Kedokteran
96. Ditetapkannya UU tentang Ratifikasi Konvensi internasional yang terkait dengan Ketenagakerjaan
97. Teratifikasinya Konvensi internasional tentang Larangan Perdagangan Perempuan dan Anak
98. Teratifikasinya Konvenasi Internasional tentang Pengesahan “Viena Convention on the Law of Treaties 1969 ( Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian
Tersusunnya Draft RUU
-
Tersusunnya Draft RUU
-
Tersusunnya Draft RUU
-
Tersusunnya Draft RUU
-
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
-
Tersusunnya Draft RUU
Ditetapkannya UU No. 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam industri dan perdagangan
Tersusunnya Draft RUU
-
Tersusunnya Draft RUU
-
Tersusunnya Draft RUU
-
III - 53
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Internasional 1969)”
99. Teratifikasinya konvensi-konvensi (1) Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), (2) the Int. Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR), (3) the Convention on the prevention and Punishment of the Crime of Genocide, (4) The Slavery Convention of 1926, (5) the Int. Convention on the Protection of Migrant in Workers and Their Families, dan (6) the Convention For Suppression of Traffic Persons and of Exploitation of the Prostitution of Others
100. Teratifikasinya konvensi internasional tentang Convention on the Means of Prohibiting and Preventing Illicit Traffic: Import, Export and Transfer of Cultural Heritage (1976)
101. Teratifikasinya Text of the 1951 Convention Relating to the Status
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
III - 54
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
of Refugees
G. PEMBANGUNAN DAERAH102. Ditetapkannya UU tentang
Penyempurnaan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
103. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
104. Ditetapkannya UU tentang Penghapusan, Penggabungan, dan Pemekaran Daerah
Tersusunnya Draft RUU-
Tersusunnya Draft RUU
Ditetapkan nya UU Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentuk an Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat,
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
-
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
Ditetapkan nya UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentu-kan Propinsi Riau
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
-
Tersusunnya Draft RUU
Tersusunnya Draft RUU
-
III - 55
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong
Ditetapkanya UU Nomor 6 tentang Pembentuk-an Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Ditetapkan nya UU No. 23 Tahun 2000
III - 56
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
105. Ditetapkannya UU tentang Otonomi Daerah Aceh
tentang Pembentuk an Propinsi Banten
Ditetapkan nya UU Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentuk an Propinsi Bangka Belitung
Ditetapkan nya UU Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentuk-an Propinsi Gorontalo Tersusunnya Draft RUU
Ditetapkan-nya UU Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi
III - 57
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
106. Ditetapkannya UU tentang Otonomi Khusus Daerah Irian Jaya
Tersusunnya Draft RUU
Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nangroe Aceh Darussalam
Ditetapkan-nya UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua
H. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
107. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan
- - - - -
III - 58
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
108. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU tentang Minyak dan Gas Bumi (Penyempurnaan UU No. 8 Tahun 1971, UU No. 44 PRP Tahun 1960, UU No. 15 Tahun 1962)
109. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (penyesuaian dengan UU No.22 Tahun 1999)
110. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
111. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan
112. Ditetapkannya UU Pokok tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam
-
-
-
-
Tersusunnya Draft RUU
Ditetapkan
Ditetapkan nya UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
-
-
-
Tersusunnya Draft RUU
-
-
-
-
-
Tersusunnya Draft RUU
-
-
-
-
-
Tersusunnya Draft RUU
-
-
-
-
-
Tersusunnya Draft RUU
-
III - 59
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
113. Ditetapkannya UU tentang Perlindungan Varietas Tanaman
114. Ditetapkannya UU tentang Kelautan
115. Ditetapkannya UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
116. Ditetapkannya UU tentang Energi
nya UU No.20 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I. PERTAHANAN DAN KEAMANAN117. Ditetapkannya UU tentang
Penyempurnaan UU No.20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan RI
118. Ditetapkannya UU tentang Keadaan Bahaya
119. Ditetapkannya UU tentang Rahasia Negara
-
-
Tersusunnya Draft RUU
-
-
-
Tersusunnya Draft RUU
-
-
-
Tersusunnya Draft RUU
-
-
-
Tersusunnya Draft RUU
-
-
-
Tersusunnya Draft RUU
-
III - 60
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
120. Ditetapkannya UU tentang Batas Wilayah Negara Kesatuan RI
2 Pemberdayaan Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya
1. Meningkatnya profesionalitas, integritas dan moralitas hakim dan aparat penegak hukum lainnya di dalam melaksanakan tugasnya
- Terselengga ranya berbagai pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri bagi hakim dan aparat penegak hukum lannya
Terselengga ranya berbagai pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri bagi hakim dan aparat penegak hukum lannya; disempurnakannya kurikulum pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembang
Terjalinnya kerjasama dengan Negara-negara donor untuk meningkat-kan kualitas; wawasan; pengetahuan dan profesionalisme hakim dan aparat penegak hukum lainnya;Terbentuk nya Unit Pengawasan di lingkungabn Mahkamah Agung; dan
Tersusunnya draft awal sistem promosi dan rekrutmen hakim dan aparat penegak hukum lainnya yang lebih transparan dan tidak diskriminatif
III - 61
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
an kebutuhan pembangun-an
meningkat nya pengawasan terhadap aparat penegak hukum lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya
2. Meningkatnya gaji dan tunjangan hakim dan aparat penegak hukum lainnya
- - Ditetapkan nya Keppres No. 65 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim menurut PP No. 27 Tahun 2001 ke Dalam Gaji Pokok
- -
III - 62
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pokok Hakim Menurut PP No. 12 Tahun 2003
5. Terwujudnya pembinaan satu atap dari lembaga peradilan oleh Mahkamah Agung
- Tersusunnya draft RUU tentang Perubahan UU tentang Mahkamah Agung; Peradilan Umum; Peradilan Tata Usaha Negara; tentang Kejaksaan
Disempurnakannya RUU tentang Perubahan UU tentang Mahkamah Agung: Peradilan Umum; Peradilan Tata Usaha Negara; Kejaksaan dari pembahasan Interdep-
Disampaikannya RUU tentang Perubahan UU tentang Mahkamah Agung: Peradilan Umum; Peradilan Tata Usaha Negara; Kejaksaan
Di bahas dan ditetapkan nya Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2004; UU Nomor 8 Tahun 2004; U Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 21 Tahun 2004
6. Terbentuknya Komisi Yudisial/Dewan Kehormatan Hakim untuk melakukan fungsi pengawasan
- Tersusunnya Draft Rancangan
Tersusunnya penyempurnaan
Disampaikannya RUU Komisi
Disetujuinya RUU tentang
III - 63
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
UU tentang Komisi Judisial-
Rancangan UU tentang Komisi Judisial
Judisial kepada Presiden oleh DPR
Komisi Judisial oleh DPR dan menunggu pengesahan oleh Presiden
7. Menurunnya jumlah tunggakan perkara terutama di Mahkamah Agung
- Diprosesnya penyusunan Cetak Biru Mahkamah Agung untuk mengantisi-pasi permasala-han tunggakan perkara di Mahkamah AgungDikeluarkannya SE Mahkamah Agung yang membatasi pengajuan
Terselesai-kannya penyusunan Cetak Biru Mahkamah Agung dan dilakukan nya konsultasi public yang membahas antara lain penyelesaian tunggakan perkara di Mahkamah Agung
Tersusunnya rencana tindak untuk mengimplementasikan Cetak Biru Mahkamah Agung yang berisi antara lain langkah-langkah penyelesaian tunggakan perkara di Mahkamah Agung
Tersusunnya prioritas rencana tindak Cetak Biru Mahkamah Agung termasuk untuk menurunkan jumlah tunggakan perkara di Mahkamah Agung
III - 64
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
kasasi ke Mahkamah Agung
8. Termanfaatkannya data jumlah perkara pada tiap pengadilan sebagai bahan pengalokasian jumlah hakim yang berimbang
- - - - -
3 Penuntasan Kasus Korupsi, Kalusi, dan Nepotisme, serta Pelanggaran Hak Asasi Manusia
1. Meningkatnya peran instansi/lembaga pemerintah dan lembaga independen untuk menegakkan hukum dan hak asasi manusia
- Terwujudnya hubungan yang baik antara Lembaga Swadaya Masyarakat dengan lembaga penegak Hukum untuk ikut terlibat dalam proses penegakan hokum
Terjalinnya kerjasama antara lembaga Swadaya masyarakat dengan lembaga peradilan; Kejaksaan Agung; Kepolisian dan Depkeh HAM dalam menyusun berbagai rencana aksi penegakan hukum.
Tersusunnya cetak Biru Mahkamah Agung; tersusunnya Cetak Biru Pembaruan Kejaksaan; tersusunnya cetak Biru Pembaruan Kepolisian;
Terlaksana-nya sebagian dari pelaksanaan Law
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Niaga sebagai upaya meningkatkan peran lembaga peradilan
Terlaksana nya pertemuan antar lembaga penegak
III - 65
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Terwadahi nya komitmen antar lembaga penegak hukum dalam pertemuan Law Summit 2
Summit 2 hukum dan lembaga peradilan dalam Law Summit 3.
2. Meningkatnya jumlah penyelesaian kasus korupsi, kolusi dan nepotisme
- 1.904 kasus sebagai hasil operasi yustisial intelijen, diselesaikan 889 kasus
1.748 kasus sebagai hasil operasi yustisial intelijen dan diselesaikan sebanyak 644 kasus
941 kasus sebagai hasil operasi yustisial intelijen dan diselesaikan sebanyak 735 kasus.
563 kasus sebagai hasil operasi yustisial intelijen dan diselesaikan sebanyak 419 kasus
3. Meningkatnya jumlah penyelesaian kasus pelanggaran HAM
- Di proses dan diselesaikannya kasus
Diproses dan diselesaikannya kasus
Diprosesnya kasus pelanggaran HAM Berat
Sedang dalam penelitian: kasus
III - 66
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
pelanggaran HAM Berat di Timor Timur, 18 orang terdakwa
pelanggaran HAM Berat di Tanjung Priuk, 4 orang terdakwa
di Abepura, 2 terdakwa
pelanggaran HAM Trisakti, Semanggi I dan Semangi II
4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia
Dibentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia dan mulai diprosesnya berbagai kasus pelanggaran HAM Berat
Direvisinya UU tentang Pemberantasan Korupsi dan disidangkannya pelaku pelanggaran HAM Berat di Timor-Timur
Dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dikenakannya hukuman bagi pelaku pelanggaran HAM Berat
Tersusunnya Keanggotaan Komisi Pemberantasan Tipikor dan mulai diprosesnya perkara pelanggaran HAM Berat di Tanjung Priuk.
Tersusunnya Hakim Korupsi dan Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tipikor.Mulai dilakukannya penyidikan kasus korupsi besar oleh KPK
5. Jumlah masyarakat dan aparat penegak hukum yang secara tegas membantu penyelesaian berbagai kasus KKN dan pelanggaran HAM
- - - -
6. Jumlah hakim dan aparat penegak - 123 aparat 231 aparat 179 aparat 33 orang
III - 67
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
hukum yang dijatuhi hukuman dispilin dan/atau pidana dalam kasus KKN beserta pengembalian jumlah kekayaan yang dikorupsi
Kejaksaan yang dikenakan tindakan disiplin dan Rp 1.322.323.851 hasil korupsi yang disetor ke Kas Negara
Kejaksaan yang dikenakan tindakan disiplin dan Rp 25. 978.762.662 hasil korupsi yang disetor ke Kas Negara
Kejaksaan yg dikenakan tindakan disiplin dan Rp 27.906.129.377 hasil korupsi yang disetor ke Kas Negara
Aparat Kejaksaan yang dikenakan tindakan disiplin dan Rp 14.749.745.269 hasil korupsi yang disetor ke Kas Negara
7. Terselesaikannya berbagai kasus pelanggaran hukum dan hak asasi manusia di Propinsi Aceh, Maluku, Irian Jaya, Poso, Lampung dan Tanjung Priok
- - - Perkara Makar GSAB-GAM yang dilimpahkan ke Pengadilan 870 perkara, diputus 699 perkara
Perkara maker GSAB yang dilimpahkan ke Pengadilan 892 perkara, diputus 769 perkara
4 Peningkatan Kesadaran Hukum dan
1. Terumuskannya pendekatan yang lebih bersifat dialogis dalam rangka penyadaran hukum kepada masyarakat
Terevaluasi nya penyuluhan
Tersempurnakan-nya sistem dan
Dihasilkan-nya kajian yang terkait
Terumuskannya sistem dan metode
Dilaksanakannya kegiatan
III - 68
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pengembangan Budaya Hukum
luas dan penerangan hukum.
metode penyuluhan yang lebih komunikatif dan akomodatif.
dengan metode dan sistem penyadaran hukum dan pengembangan budaya hukum yang lebih tepat sasaran.
penyuluhan yang lebih bersifat dialogis dan tepat sasaran.
penyuluhan hukum dengan mengguna-kan sistem dan metode penyuluhan yang lebih bersifat dialogis dan tepat sasaran.
2. Meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya
Tersedianya informasi yang akurat tentang peraturan perundang-undangan yang dapat diakses secara cepat oleh masyarakat.
Meningkat-nya jumlah masyarakat yang menghayati hak dan kewajiban-nya sebagai warga negara.
Meningkat-nya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.
Meningkat-nya jumlah masyarakat yang mengetahui dan memahami berbagai produk hukum dan peraturan perundang-undangan melalui berbagai
Semakin meningkat-nya jumlah masyarakat yang mengetahui dan memahami hak dan
kewajiban-nya.
III - 69
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
media cetak dan elektronik.
4. Meningkatnya rasa memiliki masyarakat terhadap produk hukum dan peraturan perundang-undangan
Meningkat-nya kesadaran masyarakat dalam berperan serta di dalam pembentuk-an produk hukum dan peraturan perundang-undangan.
Meningkat-nya peran serta masyarakat dalam berbagai proses pembentukan produk hukum dan peraturan perundangan-undangan
Bertambah-nya masyarakat yang berpartisipa-si dalam proses pembentukan produk hukum dan peraturan perundang-undangan
Tersalurkannya aspirasi masyarakat dalam produk hukum dan peraturan perundang-undangan.
Semakin meningkat-nya peran masyarakat dalam proses pembentuk-an berbagai produk hukum dan peraturan perundang-undangan
5. Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perumusan berbagai kebijakan pembangunan
Meningkat-nya kesada-ran masyara-kat di dalam berpartisipa-si dalam proses perumusan
Meningkat-nya pemahaman masyarakat akan pentingnya peran serta mereka di dalam
Meningkat-nya keterlibatan masyarakat di dalam proses penyusunan kebijakan pembangu-
Meningkat-nya keikutsertaan masyarakat di dalam proses perumusan kebijakan
Semakin meningkat-nya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan
III - 70
No.Program Pembangunan Nasional (PROPENAS
Indikator Kinerja PROPENAS2000
Pencapaian Indikator Kinerja
2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
kebijakan pembangun-an
proses perumusan kebijakan pembangu-nan
nan pembangu-nan
pembangu-nan.
*) Data terakhir sampai dengan 5 Agustus 2004
III - 71