Download - Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
1/100
i
PEDOMANPENYELENGGARAAN PELAYANAN
KELUARGA BERENCANADALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
Jakarta, 2014
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
2/100
ii
Judul Asli:
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANANKELUARGA BERENCANA DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Copyright 2014 by DITJALPEM BKKBN
Jl. Permata No. 1 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur 13650
Diterbitkan pertama kali dalam Bahasa Indonesia oleh
Penerbit DITJALPEM BKKBN
Jakarta, September 2014ISBN 978-602-14745-3-2
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak
Sebagian atau seluruh isi buku ini
Tanpa izin tertulis dari penerbit
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
3/100
iii
Tim Penyusun
Tim Penulis
- dr. Irma Ardiana, M. Aps
- dr. Fajar Firdawati- dr. Wiwit Ayu Wulandari
- dr. Yuliana Slamet
- dr. Putri Maulidiana Sari
- dr. Umi Salamah
- dr. Tuty Sahara, MSi
- dr. Budi Utami Handajani
- dr. Ari Widiastuti
- M. Iqbal Apriansyah, MPH
- Karnasih Tjiptaningrum, S.Kom, MPH
Kontributors
- I Wayan Sundra, SH., MM (BKKBN)
- Dra. Sri Rahayu, M.Si (BKKBN)
- Drs. Ary Goedadi (BKKBN)
- dr. Wicaksono, M.Kes (BKKBN)
- dr. Ali Sujoko (BKKBN)
- Lalu Rustam,SH, M.Si (BKKBN)
- Drs. E. Agus Sapri, MM. (BKKBN)
- Edi Purwoko, S.Sos, MPH (BKKBN)
- Drs. Eli Kusnaeli, MMPd (BKKBN)- dr. Raymond Nadeak (BKKBN)
- dr. Christina Manurung (Kemenkes)
- dr. Arman (Kemenkes)
- dr. Adi Pamungkas (Kemenkes)
- dr. Diar Wahyu Indriarti, MARS (Kemenkes)
- Dwi Desiawan (BPJS Kesehatam)
- Windiarsih Madinda, S.Psi
- Cicik Agustina, S.Farm.Apt.
Editor- Prof. dr. H. Fasli Jalal, Ph.D., Sp.GK
- dr. Julianto Witjaksono, MGO.,Sp.OG., K.Fer
- Ir. Ambar Rahayu, MNS
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
4/100
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
5/100
v
SAMBUTANMENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang diluncurkan pada tanggal 1Januari 2014 dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat pada
pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu, sehingga tercapai
jaminan kesehatan semesta atau universal health coverage. Untuk maksud
tersebut, setiap penduduk Indonesia berkewajiban untuk menjadi peserta
JKN agar terjadi subsidi silang sehingga hambatan finansial di masyarakat
dalam menjangkau pelayanan kesehatan dapat dihilangkan.
JKN juga dimaksudkan untuk mewujudkan kendali mutu dan kendali biaya
dalam pelayanan kesehatan, memperkuat layanan kesehatan primer dan sistem rujukannya,
serta mengutamakan upaya promotif-preventif. Upaya promotif-preventif yang efektif akan
menekan kejadian penyakit dan berdampak pada berkurangnya jumlah orang sakit serta jumlah
orang berobat sehingga pembiayaan kesehatan lebih efisien. Pelayanan keluarga berencana
adalah bagian dari upaya promotif-preventif.
Buku Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana Dalam Jaminan Kesehatan
Nasional iniditerbitkan untuk dijadikan acuan bagi para pengelola program keluarga berencana di
tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota; para pemangku kepentingan; serta tenaga kesehatan
pelaksana program keluarga berencana di semua tingkat administrasi di seluruh Indonesia.
Saya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam
penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga dengan terbitnya buku ini, pelaksanaan pelayanankeluarga berencana yang bermutu di fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia dapat
diakses oleh segenap peserta JKN dan seluruh lapisan masyarakat dengan mudah, nyaman, dan
tanpa hambatan apapun juga.
MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA
RE
PUB
LIK I NDON
ES
IA
KEM
ENT
ERIAN KESEH
ATAN
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
6/100
vi
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
7/100
vii
SAMBUTANKEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, dengan izin-Nya Penyelenggaran Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN), sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan Nasional, pada tanggal 1 Januari 2014 telah dimulai pelaksanaannya di
seluruh Indonesia serta Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB dan KR)
merupakan bagian dari manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Program Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan dengan tujuan agar setiap peserta
memperoleh pemeliharaan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan
termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB). Dalam pelaksanaannya Jaminan Kesehatan
Nasional diharapkan memberi manfaat penguatan akses dan kualitas pelayanan KB dan
KR yang lebih baik lagi. Untuk itu hal penting yang menjadi perhatian adalah: 1) menjamin
ketersediaan tenaga pelayanan KB dan KR yang kompeten di seluruh fasilitas pelayanan KB, 2)
menjamin ketersediaan sarana penunjang pelayanan KB dan KR, 3) menjamin ketersediaan alat
dan obat kontrasepsi untuk seluruh peserta Jaminan Kesehatan nasional, 4) serta penguatan
sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB dan KR di fasilitas pelayanan kesehatan yang
bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan .
Operasionalisasi BPJS untuk mengemban amanah Undang-Undang tentunya akan berimplikasi
pada kebijakan teknis dan operasional program Keluarga Berencana di Indonesia yang diyakini
dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB. Implikasi ini termasuk dalam hal menjamin
agar setiap pasangan usia subur dapat secara mudah mendapatkan pelayanan kontrasepsi dan
secara sukarela memilih alat dan obat kontrasepsi yang diinginkan. Upaya menjamin tersedianya
pelayanan KB yang berkualitas, adil dan merata merupakan hal penting yang harus diperhatikan
dengan memanfaatkan peluang pelayanan KB bagi peserta BPJS Kesehatan. Isu penting
lainnya dalam pemenuhan jaminan pelayanan kontrasepsi dengan berlakunya program Jaminan
Kesehatan Nasional adalah yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan kontrasepsi yangditanggung pemerintah, kemudahan pasangan usia subur terutama keluarga miskin untuk menjadi
peserta program Jaminan Kesehatan Nasional, tersedianya petugas kesehatan pelayanan KB
yang kompeten secara merata di fasilitas kesehatan.
Agar pelayanan KB yang berkualitas, adil dan merata bisa terwujud dengan memanfaatkan
peluang Program Jaminan Kesehatan Nasional maka diperlukan buku Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan KB dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Buku Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Keluarga Berencana dalam Jaminan Kesehatan Nasional ini merupakan acuan dan panduan
yang dapat digunakan bagi pengelola program KB di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan
Kota, para pemangku kepentingan program KB, dan tenaga kesehatan di semua tingkatan
wilayah. Selanjutnya diharapkan seluruh pasangan usia subur mendapatkan pelayanan KB dan
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
8/100
viii
KR yang mudah, terjangkau, dan berkualitas di era JKN, sehingga akhirnya setiap keluarga
memiliki peluang untuk mengatur jarak kelahiran, mencegah kehamilan resiko tinggi dan sekaligus
membentuk keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Amin.
Jakarta, Juli 2014KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,
Prof. dr. H. FASLI JALAL, PhD, Sp.GK
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
9/100
ix
SAMBUTANDIREKTUR UTAMA BPJS KESEHATAN
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial.
BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan mengemban tugasuntuk memberikan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi
kebutuhan dasar kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan yang terdiri dari Penerima
Bantuan luran, Bukan Penerima Bantuan luran, serta orang asing yang bekerja paling singkat 6
(enam) bulan di Indonesia.
Terhitung sejak BPJS Kesehatan beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014, setiap peserta BPJS
Kesehatan berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan
perorangan baik pelayanan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif, termasuk pelayanan
Keluarga Berencana (KB).
Pelayanan KB yang dijamin oleh BPJS Kesehatan meliputi konseling, kontrasepsi dasar,
vasektomi, tubektomi, termasuk komplikasi KB yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui
kerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana.
Kami menyambut gembira atas terbitnya buku Pedoman Penyelenggaraan Keluarga
Berencana dalam Jaminan Kesehatan Nasional ini. Buku Pedoman ini dapat dijadikan acuan
dan pedoman bagi pengelola dan pelaksana Program KB tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten,
Kota, Pemangku Kepentingan Program Keluarga Berencana serta tenaga kesehatan pelaksana
Program KB di seluruh Indonesia.
Kami sampaikan penghargaan dan terima kasih atas upaya Badan Kependudukan danKeluarga Berencana Nasional yang telah berpartisipasi dalam mendukung Program Jaminan
Kesehatan. Marilah kita ciptakan keluarga berencana yang sejahtera untuk menjadikan Indonesia
lebih sehat.
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
10/100
x
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
11/100
xi
Jakarta, Mei 2014
Deputi Bidang KB dan KR BKKBN
dr. Julianto Witjaksono.AS,MGO,Sp.OG (K-FER.)
KATA PENGANTAR
Assalammualaikum Wr.Wb.
Kami panjatkan Puji Syukur ke hadirat Allah SWT karena atas berkat dan hidayah-Nya maka
buku Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dalam Jaminan Kesehatan
Nasional telah selesai disusun dengan baik.
Proses penulisan buku pedoman ini memerlukan waktu yang cukup panjang karena serangkaian
proses pembahasan, pengembangan konsep, keputusan strategik yang dilakukan oleh seluruh
elemen yang tergabung dalam Tim Penyusun Buku dan seluruh prosesnya dilakukan dengan
penuh dedikasi, ketekunan, keseriusan, keuletan serta komitmen yang tinggi.
Buku pedoman ini akan dijadikan sebagai acuan untuk pelaksanaan pelayanan Keluarga
Berencana dan kesehatan Reproduksi (KB dan KR) di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
bagi pengelola dan pelaksanaan program KB di provinsi, kabupaten, kota diseluruh Indonesia.
Kepada semua pihak yang telah membantu sehingga selesainya buku pedoman ini, kami ucapkan
banyak terimakasih. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan
buku ini, untuk itu kami sangat terbuka terhadap segala masukan yang bermanfaat dan bersifat
konstruktif guna penyempurnaan buku ini di kemudian hari
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
12/100
xii
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
13/100
xiii
DAFTAR AKRONIM
1. ABPK : Alat Bantu Pengambilan Keputusan
2. ADINKES : Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia
3. AKBK : Alat Kontrasepsi Bawah Kulit4. AKDR : Alat Kontrasepsi Dalam Rahim
5. ALOKON : Alat dan Obat Kontrasepsi
6. ANC : Ante Natal Care
7. ASKLIN : Asosiasi Klinik Indonesia
8. APBN : Anggaran Pendapatan Belanja Negara
9. APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
10. BDT TNP2K : Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan
11. BKB : Bina Keluarga Balita
12. BKKBD : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah
13. BKKBN : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional14. BKL : Bina Keluarga Lansia
15. BKR : Bina Keluarga Remaja
16. BP3K : Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi
17. BPJS : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
18. BPS : Badan Pusat Statistik
19. CTU : Contraceptive Technology Update
20. DINKES : Dinas Kesehatan
21. FASKES : Fasilitas Kesehatan
22. FEFO : First Expired First Out
23. FIFO : First In First Out
24. IBI : Ikatan Bidan Indonesia
25. IDI : Ikatan Dokter Indonesia
26. INA-CBGs : Indonesian- Case Based Groups
27. IUD : Intra Uterine Device
28. JKN : Jaminan Kesehatan Nasional
29. Ka UPT : Kepala Unit Pelaksana Teknis
30. KB : Keluarga Berencana
31. KIA : Kesehatan Ibu dan Anak
32. KIE : Komunikasi, Informasi dan Edukasi
33. KIP/K : Komunikasi Inter Personal/Konseling
34. LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat35. MKJP : Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
36. MOW : Metode Operatif Wanita
37. MUPEN KB : Mobil Unit Penerangan Keluarga Berencana
38. MUYAN KB : Mobil Unit Pelayanan Keluarga Berencana
39. PBI : Penerima Bantuan Iuran
40. PRAKTIK BIDAN : Praktik Bidan Mandiri
41. PERSI : Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia
42. PKFI : Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Primer Indonesia
43. PKS : Perjanjian Kerja Sama
44. PLKB : Petugas Lapangan Keluarga Berencana
45. PNC : Post Natal Care
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
14/100
xiv
46. POKJA : Kelompok Kerja
47. POKTAN : Kelompok Kegiatan
48. POLINDES : Pondok Bersalin Desa
49. POSKESDES : Pos Kesehatan Desa
50. PP-IMS : Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Menular Seksual51. PPLS : Pendataan Program Perlindungan Sosial
52. PSA : Public Service Advertisement
53. PUS : Pasangan Usia Subur
54. PUSTU : Puskesmas Pembantu
55. R/R : Recording/Reporting
56. RS : Rumah Sakit
57. SIM : Sistem Informasi Manajemen
58. SIP : Surat Ijin Praktik
59. SISMADUR : Sistem Pengaduan Masyarakat
60. SJSN : Sistem Jaminan Sosial Nasional
61. SKPD KB : Satuan Kerja Perangkat Daerah Keluarga Berencana62. SOP : Standar Operasional Prosedur
63. SPP : Survailan Pasca Pemasaran
64. UGD : Unit Gawat Darurat
65. UPPKS : Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
66. VTP : Vasektomi Tanpa Pisau
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
15/100
xv
DAFTAR ISI
TIM Penusun ...............................................................................................................................iii
Sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ..................................................................v
Sambutan Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional ..................................................................................................v ii
Sambutan Direktur Utama Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan ........................................................................................................ ix
Kata Pengantar ...........................................................................................................................xi
Daftar Akronim .......................................................................................................................... xi ii
Daftar Isi ................................................................................................................................ xv
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional ................................................................................................xvi i
Lampiran Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional .................................................................................................xxi
BAB IPENDAHULUAN ................................................................................................................ 1
A. Latar Belakang ....................................................................................................................1
B. Tujuan .................................................................................................................................. 2
C. Sasaran Pengguna ............................................................................................................ .2
D. Ruang Lingkup ....................................................................................................................2
E. Pengertian dan Batasan Operasional ................................................................................. 2
BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI ..........................................................................................6
A. Kebijakan ............................................................................................................................ 6
B. Strategi ................................................................................................................................. 6
BAB IIIPENYELENGGARAAN PELAYANAN KB DALAM JKN .................................................7
A. Persiapan ............................................................................................................................. 7
B. Pengorganisasian ...............................................................................................................12
C. Pelaksanaan ...................................................................................................................... 16
D. Pembiayaan ....................................................................................................................... 31
E. Pencatatan dan Pelaporan ................................................................................................ 34
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
16/100
xvi
BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI .................................................................................. 38
A. Tujuan dan Mekanisme ...................................................................................................... 38
B. Indikator Keberhasilan ....................................................................................................... 38
BAB V PENUTUP ....................................................................................................................... 41
Lampiran 1. Perjanjian Kerjasama Antara BKKBN dengan PT Askes ........................................ 45
Lampiran 2. Contoh Perjanjian Kerjasama ................................................................................. 51
Lampiran 3. Kode ICD yang berhubungan dengan KB (ICD-9CM & ICD-10) ............................ 55
Lampiran 4. Tarif Pelayanan KB berdasarkan INA CBGS ......................................................... 66
Lampiran 5. Daftar alamat kantor BPJS Kesehatan ................................................................... 69
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
17/100
xvii
PERATURANKEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR : 185/PER/E1/2014
TENTANG
PEDOMANPENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DANKELUARGA BERENCANA NASIONAL,
Menimbang : a. bahwa pelayanan keluarga berencana dalam era Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) merupakan bagian dari Program Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga;
b. bahwa dalam rangka peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluargaberencana sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Kepala tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana
dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
18/100
xviii
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan SosialNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukandan Pembangunan Keluarga; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009, Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5080);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
116; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan
Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Reprublik Indonesia Nomor 5372);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) yang telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
12. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
19/100
xix
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan ;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/
VIII/2013 tentang Formularium Nasional;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 455/MENKES/SK/
XI/2013 tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Keluarga Berencana Nasional Nomor
55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
19. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
20. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Nomor 246/PER/E1/2011 tentang Pembinaan Peserta Keluarga Berencana
Aktif;
21. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Nomor 286/PER/B3/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan,
Penyimpanan dan Penyaluran Alat dan Obat Kontrasepsi;
22. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Nomor 120/PER/G4/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan
Pelaporan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA NASIONAL
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA
BERENCANA DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
KESATU : Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dalam Jaminan
Kesehatan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam lampiran merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
20/100
xx
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : Juli 2014
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,
Prof. dr. H. FASLI JALAL, PhD, Sp.GK
KEDUA : Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dalam Jaminan
Kesehatan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU
digunakan sebagai acuan dan panduan bagi pengelola program KB tingkat pusat,
provinsi, kabupaten dan kota, pemangku kepentingan program KB, dan tenaga
kesehatan di semua tingkatan wilayah dalam melaksanakan PenyelenggaraanPelayanan Keluarga Berencana dalam Jaminan Kesehatan Nasional.
KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
B
AD
ANK
EPENDUDUKA
N
DANKEL
UARGA BERENC
ANANASION
AL
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
21/100
xxi
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
LAMPIRAN
PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR : 185/PER/E1/2014
TENTANG
PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
22/100
xxii
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
23/100
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana
Dalam Jaminan Kesehatan Nasional1
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan merupakan
amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1). Pembangunan
kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat
bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,
sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan
ekonomis. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh,
dan berkesinambungan. Penyelenggaraan upaya kesehatan ini dalam Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan termasuk didalamnya adalah pelayanan KeluargaBerencana (KB) yang juga memperhatikan fungsi sosial, nilai, norma agama, sosial budaya,
moral, dan etika profesi.
Untuk menjamin terpenuhinya hak hidup sehat bagi seluruh penduduk termasuk penduduk
miskin dan tidak mampu, Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di
bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sejalan dengan hal ini, Negara telah bersepakat
dan berkomitmen dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (SJSN) untuk memasukkan jaminan kesehatan sebagai salah satu program
jaminan sosial selain 4 (empat) program jaminan sosial lainnya yaitu jaminan kecelakaan kerja,hari tua, pensiun, dan kematian. Didalam undang-undang ini diatur pula dalam penjelasannya
bahwa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan KB.
Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga dikatakan bahwa penduduk sebagai modal dasar dan faktor
dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan.
Untuk itu dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran sehingga terwujud pertumbuhan
penduduk yang seimbang melalui diantaranya pengaturan kehamilan sebagai upaya untuk
membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak,
dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat dan obat
kontrasepsi.
Dengan telah diterapkannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terhitung mulai 1 Januari 2014,
telah terjadi beberapa perubahan pengaturan sistem pelayanan kesehatan nasional termasuk
didalamnya adalah sub-sistem jaminan pembiayaan, sub-sistem pelayanan kesehatan dan
pengelola pembiayaan pelayanan kesehatan. Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS maka BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan
program jaminan kesehatan. Perubahan ini tentunya juga akan berimplikasi terhadap
kebijakan, strategi dan program KB yang diyakini dapat mengurangi kesenjangan dan unmet
needpasangan usia subur tehadap kebutuhan pelayanan KB.
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
24/100
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana
Dalam Jaminan Kesehatan Nasional2
B. Tujuan
1. Umum :
Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dalam JKN.
2. Khusus :a. Terlaksananya advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi pelayanan KB dan
kesehatan reproduksi;
b. Tersedianya data Fasilitas Kesehatan (Faskes) Tingkat Pertama dan Faskes Masukan
Tingkat Lanjutan terkini dan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan;
c. Terbentuknya Kelompok Kerja KB JKN disemua tingkatan wilayah;
d. Terlaksananya peningkatan pelayanan KB di Faskes Kesehatan Tingkat Pertama dan
Faskes Kesehatan Tingkat Lanjutan;
e. Terlaksananya mekanisme pembiayaan pelayanan KB;
f. Terjaminnya ketersediaan alat dan obat kontraseps, di Faskes;
g. Terlaksananya pencatatan dan pelaporan pelayanan KB;
h. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi.
C. Sasaran Pengguna
1. Pengelola program KB tingkat pusat dan daerah;
2. Pemangku kepentingan program KB;
3. Tenaga Kesehatan;
D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup pedoman penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN meliputi :
1. Penyiapan data sasaran ;
a. Pendataan kepesertaan JKN
b. Pendataan Faskes KB yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
2. Pengorganisasian;
3. Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB dan kesehatan reproduksi;
4. Pembentukan Kelompok Kerja KB JKN di semua tingkatan wilayah;
5. Pelayanan KB di Faskes dan Pelayanan KB bergerak (mobile);
6. Tertib mekanisme pembiayaan pelayanan KB;
7. Penggerakan kesertaan ber-KB;
8. Jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi;
9. Pencatatan dan pelaporan pelayanan KB;
10. Monitoring dan evaluasi pelayanan KB.
E. Pengert ian dan Batasan Operasional
1. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)adalah setiap orang, termasuk orang asing
yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
2. Pelayanan Keluarga Berencana adalah pelayanan dalam upaya mengatur kelahiran
anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan,
dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas
melalui pemberian pelayanan Keluarga Berencana (KB) termasuk penanganan efek
samping dan komplikasi bagi peserta JKN.
3. Kesehatan Reproduksiadalah suatu keadaan sehat baik secara fisik, mental dan sosial
serta bukan semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek
yang berhubungan dengan sistem fungsi dan proses reproduksi.
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
25/100
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana
Dalam Jaminan Kesehatan Nasional3
4. Pelayanan Keluarga Berencana bergerak (mobile) adalah pelayanan KB yang
dilaksanakan di suatu daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi
syarat dan ditetapkan oleh Dinas Kesehatan setempat atas pertimbangan BPJS Kesehatan,
asosiasi fasilitas kesehatan dan lembaga yang membidangi Keluarga Berencana.
5. Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaipeserta program Jaminan Kesehatan Nasional.
6. Kontrasepsi dasar adalah jenis, metode alat dan obat kontrasepsi yang diberikan di
fasilitas kesehatan tingkat pertama dan atau jejaringnya yang meliputi Pil, Suntik, Kondom,
Intra Uterine Device (IUD), dan Implan.
7. Alat dan Obat Kontrasepsi adalah alat dan obat kontrasepsi yang disediakan oleh
pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan formularium nasional.
8. Formularium Nasional adalah daftar obat yang disusun oleh komite nasional yang
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, didasarkan pada bukti ilmiah mutakhir berkhasiat,
aman, dan dengan harga terjangkau yang disediakan serta digunakan sebagai acuan
penggunaan obat dalam jaminan kesehatan nasional.
9. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)adalah metode kontrasepsi yang masaefektifnya relatif lama dan terdiri dari Tubektomi/Metode Operasi Wanita (MOW) dan
Vasektomi/Metode Operasi Pria (MOP); IUD/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)
dengan masa berlaku 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) tahun dan Implan/Alat Kontrasepsi
Bawah Kulit (AKBK) dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun.
10. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif,
kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/
atau Masyarakat yang telah memiliki perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan dan
teregister dalam sistem BKKBN.
11. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah fasilitas kesehatan yang termasuk
didalamnya berupa Puskesmas atau yang setara, praktik dokter, klinik pratama atau yang
setara dan rumah sakit kelas D pratama atau setara.
12. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah Fasilitas Kesehatan yang
termasuk didalamnya berupa klinik utama atau yang setara, rumah sakit umum dan rumah
sakit khusus.
13. Tenaga Kesehatanadalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan,
memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang
memerlukan kewenangan didalam menjalankan pelayanan kesehatan. Dalam pedoman
ini tenaga kesehatan yang dimaksud adalah dokter, bidan, perawat dan tenaga promosi
kesehatan.
14. Pelayanan kesehatan tingkat pertamaadalah pelayanan kesehatan perorangan yangbersifat non spesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
15. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang non
spesialistik yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan
observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. Rawat Inap Tingkat Pertamaadalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non
spesialistik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan
observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana
peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
17. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan
perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat
lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
26/100
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana
Dalam Jaminan Kesehatan Nasional4
18. Pelayanan kesehatan darurat medisadalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan
secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecatatan sesuai dengan
kemampuan fasilitas kesehatan.
19. Sarana medis pelayanan Keluarga Berencana (KB) MKJP adalah sarana medis yang
menunjang pelayanan KB MKJP termasuk IUD kit, implan kit, Vasektomi Tanpa Pisau(VTP) kit, laparoskopi, obgyn bed, minilap kit dan dry sterilization;
20. Sarana non-medis pelayanan KB MKJP adalah sarana non medis yang menunjang
pelayanan KB MKJP termasuk Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) dan Buku
Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi (BP3K);
21. Informed choiceadalah proses pemilihan metode kontrasepsi oleh klien yang didasari
pada pemahaman tentang beberapa pilihan metode KB dan hal-hal yang terkait dengan
metode yang dipilihnya;
22. Informed consentadalah suatu persetujuan tindakan medis tertulis yang menyatakan
kesediaan dan kesiapan klien untuk ber-KB dengan metode suntik KB, IUD, implan,
Tubektomi dan Vasektomi setelah mendapatkan informed choice;
23. KIP/Konseling atau Komunikasi Inter-Personal/Konseling adalah proses komunikasidua arah antara konselor dengan klien yang bertujuan untuk membantu klien dalam
mengambil keputusan secara sukarela untuk memilih dan menggunakan kontrasepsi
yang sesuai dengan kebutuhannya;
24. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi
kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar
iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;
25. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya d isingkat BPJS
Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program
Jaminan Kesehatan;
26. Fasilitas Kesehatan KB Sederhanaadalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan
KB yang meliputi: konseling, pemberian pil KB, suntik KB, kondom, penanggulangan efek
samping dan komplikasi sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan serta upaya
rujukan. Yang termasuk dalam fasilitas kesehatan KB sederhana ini adalah fasilitas
kesehatan tingkat pertama.
27. Fasilitas Kesehatan KB lengkap adalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan
KB seperti pada fasilitas kesehatan KB sederhana ditambah dengan pemberian pelayanan
KB: pemasangan/pencabutan Implan, pemasangan/pencabutan IUD dan atau pelayanan
Vasektomi. Yang termasuk dalam fasilitas kesehatan KB lengkap ini adalah fasilitas
kesehatan tingkat pertama.
28. Fasilitas Kesehatan KB Sempurnaadalah fasilitas yang mampu memberikan pelayananKB seperti pada fasilitas kesehatan KB lengkap ditambah dengan pemberian pelayanan
KB Tubektomi/MOW. Yang termasuk dalam fasilitas kesehatan KB sempurna ini adalah
fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.
29. Fasilitas Kesehatan KB Paripurnaadalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan
KB seperti pada fasilitas kesehatan KB sempurna ditambah dengan pelayanan rekanalisasi
dan penanggulangan infertilitas. Yang termasuk dalam fasilitas kesehatan KB paripurna
ini adalah fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.
30. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur
pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik
vertikal maupun horizontal.
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
27/100
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana
Dalam Jaminan Kesehatan Nasional5
31. Asosiasi fasi li tas kesehatanadalah asosiasi fasilitas kesehatan yang ditetapkan dalam
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 455/MENKES/SK/IX/2013 tentang asosiasi fasilitas
kesehatan yaitu: 1) Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), 2) Asosiasi
Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES), 3) Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN),
4) Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI).32. Klinik Pratamaadalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar.
33. Klinik Utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau
pelayanan medik dasar dan spesialistik.
34. Muyan (Mobil Unit Pelayanan) KB adalah fasilitas pelayanan KB bergerak yang
di pergunakan oleh tim pelayanan KB yang terlatih, mencakup satu unit mobil guna
mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat di daerah
yang sulit atau tidak memiliki fasilitas kesehatan.
35. Stock outalat dan obat kontrasepsiadalah keadaan dimana terjadi kekosongan terhadap
salah satu jenis alat dan obat kontrasepsi di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan
BPJS Kesehatan sesuai kewenangan pelayanan KB yang dimiliki.
36. Kredensialing adalah suatu kegiatan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan untukmelakukan kualifikasi fasilitas kesehatan dan proses evaluasi untuk menyetujui atau
menolak fasilitas kesehatan apakah dapat diikat dalam kerjasama dengan BPJS yang
penilaiannya di dasarkan pada aspek administrasi, teknis pelayanan serta meliputi
peninjauan dan penyimpanan data-data fasilitas kesehatan berkaitan dengan pelayanan
profesinya yang mencakup lisensi, riwayat malpraktek, analisa pola praktek dan sertifikasi.
37. Keluarga sejahtera I (KS I)adalah keluarga dengan kategori 1). Dapat makan 2 kali atau
lebih dalam sehari; 2). Memiliki beberapa lembar pakaian; 3). Rumah dengan kondisi ada
atap, lantai dan dinding; 4). Jika salah satu anggota keluarga ada yang sakit maka ia dapat
dibawa ke fasilitas kesehatan; 5). PUS bersedia untuk ber-KB di klinik KB; 6). Semua
anak-anak yang berumur 7-15 tahun dapat bersekolah.
38. Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS)adalah keluarga yang belum memenuhi satu atau lebih
kategori dari keluarga sejahtera I.
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
28/100
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana
Dalam Jaminan Kesehatan Nasional6
BAB IIKEBIJAKAN DAN STRATEGI
Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN ditetapkan kebijakan danstrategi program KB sebagai berikut.
A. Kebijakan
1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dalam JKN yang merata;
2. Peningkatan kemitraan lintas sektor dan program dalam penyelenggaraan pelayanan KB
melalui JKN;
3. Peningkatan dan penguatan jejaring pelayanan KB dalam JKN baik melalui sektor
pemerintah maupun swasta;
4. Peningkatan dan penguatan jejaring tim jaga mutu dan Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi
(JKK);
5. Peningkatan kualitas rantai pasok alat dan kontrasepsinya(SCM).
B. Strategi
1. Meningkatkan promosi, KIE, konseling dan kualitas pelayanan KB dalam JKN;
2. Menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di seluruh Faskes atau titik layanan
sesuai dengan ruang lingkup pelayanan KB, JKN;
3. Menjamin tersedianya tenaga penggerakan dan tenaga kesehatan yang kompeten dalam
pelayanan KB;
4. Meningkatkan akses pelayanan KB dalam JKN di seluruh Faskes atau titik layanan sesuai
dengan ruang lingkup pelayanan KB JKN;
5. Meningkatkan penggunaan Informed Choicedan informed consent;6. Meningkatkan kualitas pelayanan KB bergerak;
7. Meningkatkan pembinaan peserta KB yang berkesinambungan;
8. Meningkatkan koordinasi/kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembiayaan
KB dalam JKN.
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
29/100
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana
Dalam Jaminan Kesehatan Nasional7
BAB IIIPENYELENGGARAAN PELAYANAN KB DALAM JKN
A. Persiapan1. Penyiapan Data Sasaran Peserta KB
Data sasaran peserta KB dalam JKN mengacu pada data basis yang ada di Bank Data BPJS
Kesehatan. Dari data basis yang ada di BPJS Kesehatan dipilah peserta yang berstatus
Pasangan Usia Subur (PUS). Data sasaran peserta KB dalam JKN meliputi:
a. Pasangan Usia Subur Peserta JKN
1) PUS Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN
PUS PBI JKN meliputi PUS peserta JKN yang tergolong fakir miskin/tidak mampu.
Data tersebut bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diperoleh melalui hasil Pendataan
Program Perlindungan Sosial (PPLS) secara berkala yang dilaksanakan oleh BadanPusat Statistik (BPS). Data tersebut mencakup 40% rumah tangga yang memiliki
tingkat kesejahteraan paling rendah dari seluruh rumah tangga di Indonesia. Data
PUS PBI JKN diperoleh dari indikator PPLS yaitu Wanita Usia Subur (usia 15-49
tahun) yang berstatus kawin.
2) PUS Bukan PBI JKN
PUS Bukan PBI JKN meliputi PUS peserta JKN yang tidak tergolong fakir miskin dan
tidak mampu.
Data sasaran Peserta KB dalam JKN dilakukan secara bertahap, yaitu tahap pertama
meliputi: PUS PBI JKN, PUS anggota TNI/Polri, PUS peserta Askes, PUS pesertaJamsostek, PUS peserta Jamkesda, PUS peserta Jaminan Kesehatan Komersial, dan
PUS peserta asuransi mandiri. Selanjutnya tahap kedua meliputi seluruh PUS yang
belum masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan paling lambat pada tanggal 1 Januari
2019.
b. PUS Bukan Peserta JKN
PUS Bukan Peserta JKN meliputi :
1) PUS yang tidak tergolong fakir miskin dan tidak mampu serta belum mendaftar
sebagai peserta JKN. Bagi PUS bukan peserta JKN dapat mendaftarkan dirinya dan
anggota keluarganya paling lambat tanggal 1 Januari 2019 dengan cara :
a) Mendaftar langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat sesuai dengan domisili,info lokasi BPJS terdekat dapat dilihat di http://www.bpjs-kesehatan.go.id atau
melalui telepon 500400 (bebas pulsa) atau di Rumah Sakit Pemerintah yang
menyediakan fasilitas pendaftaran kepesertaan JKN yang dilakukan oleh BPJS
Kesehatan.
b) Mendaftar secara online melalui http://www.bpjs-kesehatan.go.id. Informasi
lebih lanjut mengenai tata cara/prosedur pendaftaran peserta JKN dapat dilihat
pada web bkkbn (http://www.bkkbn.go.id).
2) PUS yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu atau keluarga prasejahtera atau
sejahtera I agar dapat didaftarkan sebagai peserta JKN melalui Sistem Pengaduan
Masyarakat (Sismadur) yang dikoordinasikan antara SKPD KB Kab/Kota dan DinasSosial, Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Kantor BPJS Kesehatan setempat.
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
30/100
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana
Dalam Jaminan Kesehatan Nasional8
c. Penyiapan Data Faskes KB
Data Faskes KB mengacu pada Daftar Faskes yang bekerjasama dengan BPJS
Kesehatan. Penyelenggara pelayanan KB dalam JKN meliputi semua Faskes yang telah
memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPJS Kesehatan serta telah teregistrasi
dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) BKKBN melalui Kartu Pendaftaran FasilitasKesehatan KB(K/0/KB/13).
Ketentuan pendataan Faskes KB dalam SIM BKKBN:
1) Bagi Faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan namun belum teregistrasi
dalam SIM BKKBN maka BKKBN dan SKPD KB setempat berkewajiban untuk
melakukan registrasi.
2) Bagi Faskes yang sudah teregistrasi oleh BKKBN tetapi belum bekerjasama dengan
BPJS Kesehatan maka BKKBN dan SKPD KB setempat dapat merekomendasikan
Faskes tersebut untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan
ketentuan.
3) Salah satu persyaratan teknis Puskesmas bekerjasama dengan BPJS Kesehatanadalah kesanggupan untuk memiliki jejaring pelayanan bersama dengan Praktik
Bidan.
Pendataan Faskes yang melayani KB dalam JKN dilakukan dengan menggunakan
Formulir Pendaftaran Faskes KB (K/0/KB/13). Untuk Faskes KB yang sudah memiliki PKS
dengan BPJS Kesehatan namun belum teregistrasi dalam SIM BKKBN maka Perwakilan
BKKBN Provinsi dan atau SKPD KB tingkat Kabupaten dan Kota harus segera melakukan
pemberian nomor registrasi kepada Faskes KB tersebut menggunakan Formulir K/0/
KB/13 dengan berkoordinasi dengan Dinkes setempat. Pemutakhiran data Faskes yang
melayani KB dalam JKN dapat dilakukan setiap saat ada pembentukan Faskes KB baru
yang telah memiliki PKS dengan BPJS Kesehatan yang akan dilaporkan setiap enambulan.
Pemuktahiran data Faskes yang bekerjasama degan BPJS Kesehatan dapat diakses
melalui www.bpjs-kesehatan.go.id atau kantor BPJS kesehatan terdekat. Dalam
hal penambahan atau pengurangan jumlah Faskes yang bekerjasama dengan BPJS
kesehatan maka BKKBN atau SKPD KB kabupaten dan kota melakukan koordinasi
dengan kantor cabang BPJS Kesehatan dan Kantor Layanan Operasional BPJS
Kesehatan kabupaten dan kota.
2. Faskes KB
Faskes KB adalah fasilitas yang mampu dan berwenang memberikan pelayanan KeluargaBerencana, berlokasi dan terintegrasi di Faskes tingkat pertama atau rujukan tingkat
lanjutan, yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau swasta (termasuk
masyarakat) meliputi :
a. Faskes Tingkat Pertama
Yang termasuk dalam Faskes Tingkat Pertama terdiri dari:
1) Puskesmas atau yang setara;
2) Praktik Dokter;
3) Klinik Pratama atau yang setara;
4) Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara.
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
31/100
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana
Dalam Jaminan Kesehatan Nasional9
b. Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan
Yang termasuk dalam Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan terdiri dari:
1) Klinik Utama atau yang setara;
2) Rumah Sakit Umum;
3) Rumah Sakit Khusus.c. Dalam hal di suatu kecamatan tidak terdapat Dokter berdasarkan penetapan
Dinkes setempat, maka Faskes KB meliputi:
1) Praktik Bidan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
2) Praktik perawat yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam hal ini hanya
untuk pelayanan KB sederhana.
3) Pelayanan KB Bergerak.
3. Jaringan / Jejaring Faskes KB
Jaringan Faskes KB adalah Fasilitas kesehatan yang menginduk ke Puskesmas pembina
sebagai berikut :
a. Puskesmas Pembantu (Pustu);b. Bidan di desa
c. Puskemas Keliling (Pusling);
Jejaring Faskes KB adalah fasilitas kesehatan yang menginduk ke Puskesmas pembina
setelah melakukan perjanjian kerjasama, yaitu :
a. Praktek Bidan
b. Pos Pelayanan Terpadu (Pustu)
c. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)
d. Pos Bersalin Desa ( Polindes)
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Praktik Bidan sebagai jejaring puskesmas
pembina, terdiri atas:
a. Surat Ijin Praktik (SIP);b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c. PKS antara Praktik Bidan dengan puskesmas pembinanya (terlampir);
d. Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan
KB dalam JKN.
Dalam menetapkan Praktik Bidan sebagai jejaring, puskesmas melakukan seleksi dan
kredensialing dengan menggunakan kriteria teknis sebagai berikut :
a. Lingkup Pelayanan KB Sederhana, meliputi:
1) Sumber daya manusia, memiliki sertifikat pelatihan :
Komunikasi Inter Personal/Konseling (KIP/Konseling) KB.
2) Kelengkapan sarana penunjang pelayanan KB, mempunyai : Materi KIE;
Alat Bantu Pengambil Keputusan (ABPK);
Tensimeter;
SafetyBox;
Formulir, register, kartu pencatatan dan pelaporan Keluarga Berencana.
3) Komitmen pelayanan KB
Adanya jadwal pelayanan KB.
b. Lingkup Pelayanan KB Lengkap, meliputi:
1) Sumber daya manusia, memiliki sertifikat pelatihan
Komunikasi Inter Personal/Konseling (KIP/Konseling) KB
Contraceptive Technology Update(CTU) IUD dan Implan Pelatihan Vasektomi
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
32/100
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana
Dalam Jaminan Kesehatan Nasional10
2) Kelengkapan sarana penunjang pelayanan KB, mempunyai :
Materi KIE;
Alat Bantu Pengambil Keputusan (ABPK);
Tensimeter;
Obgyn Bed; Safety Box;
IUD Kit;
VTP Kit;
Implan Removal Kit;
Sterilisator;
Formulir, register, kartu pencatatan dan pelaporan KB.
3) Komitmen pelayanan KB
Adanya jadwal pelayanan KB.
Faskes KB dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kategori berdasarkan ruang lingkup
pelayanan KB (Tabel 1). Faskes KB merupakan bagian dari Faskes Tingkat Pertama danTingkat Lanjutan dengan perincian sebagai berikut :
a. Faskes Tingkat Pertama terdir i dari :
1) Faskes KB Sederhana.
2) Faskes KB Lengkap.
b. Faskes Tingkat Lanjutan terdiri dari :
1) Faskes KB Sempurna.
2) Faskes KB Paripurna.
Tabel 1.
Klasifikasi Faskes KB Berdasarkan Lingkup Pelayanan
No.Lingkup
Pelayanan
FaskesKB
Sederhana
FaskesKB
Lengkap
FaskesKB
Sempurna
FaskesKB
Paripurna
1. Konseling
2.PemberianKondom
3. Pelayanan Pil KB
4.Pelayanan SuntikKB
5.
Pelayanan
IUD/Implan -
6.PelayananVasektomi/MOP
- -
7.PelayananTubektomi/MOW
- -
8.Rekanalisasi danpenanggulanganInfertilitas
- - -
9.
PenanggulanganEfek Samping(sesuai
kemampuan) danupaya rujukan
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
33/100
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana
Dalam Jaminan Kesehatan Nasional11
Dalam menyelenggarakan pelayanan KB, tenaga kesehatan yang diperlukan di Faskes
tingkat pertama adalah Dokter atau Bidan terlatih yang melaksanakan pelayanan KB.
Tenaga yang diperlukan untuk melayani KB di Faskes Tingkat Lanjutan:
Tabel 2.
Tenaga Untuk Melayani KB di Faskes Tingkat Lanjutan
No Pelayanan Tenaga
1. Tubektomi Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan, DokterSpesialis Anestesi
2. Vasektomi Dokter Spesialis Urologi/ Dokter Spesialis Bedah/Dokter Umum yang mendapat pelatihan untukmelayani vasektomi
3. IUD Dokter/Bidan yang telah mendapat pelatihan CTU IUD4. Implan Dokter/Bidan yang telah mendapat pelatihan CTU
Implan5. Administrasi Tenaga Administrasi peralatan dan pelaporan
pelayanan KB
Tabel 3.
Klasifikasi Faskes KB
Berdasarkan Persyaratan Minimal Tenaga Kesehatan
Klasifikasi Tenaga
Sederhana Dokter/Bidan/Perawat Kesehatan V
Administrasi V/0
Lengkap Dokter/Bidan/Perawat Kesehatan V
Administrasi V/0
Sempurna Dokter VV
Bidan VV
Perawat Kesehatan VV
Administrasi VV
Paripurna Dokter VV
Bidan VV
Perawat Kesehatan VV
Administrasi VV
V : Boleh terisi salah satu atau keduanyaVV : Harus terisi dan tidak bernilai nol 0V/0 : Boleh terisi atau boleh bernilai nol 0
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
34/100
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana
Dalam Jaminan Kesehatan Nasional12
B. Pengorganisasian
Dalam rangka memantapkan Penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN maka diperlukan
suatu pengorganisasian dalam bentuk Kelompok Kerja KB JKN secara berjenjang, yaitu
Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
1. Tugas dan Fungsi Pokja KB JKN
a. Pusat
1) Menelaah usulan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjangpelayanan KB dalam rangka penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN.
2) Memberikan arahan agar peningkatan dan pengembangan program KB dalam JKN
dapat terlaksana dengan baik.
3) Menyiapkan kebijakan, strategi dan pedoman program peningkatan dan
pengembangan program KB dalam JKN.
4) Melakukan advokasi dan sosialisasi program peningkatan dan pengembangan
program KB dalam JKN.
5) Melakukan kerjasama dengan unit sektor terkait/lembaga swadaya/organisasi
masyarakat dalam meningkatkan pelayanan KB dalam JKN.
6) Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pokja provinsi dalam bidang
administrasi berupa monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
Tabel 4.
Klasifikasi Faskes KB
Berdasarkan Persyaratan Minimal Sarana Faskes KBSederhana Lengkap Sempurna Paripurna
Konseling Kit Konseling Kit Konseling Kit Konseling Kit
BP3K BP3K BP3K BP3K
Tensimeter Tensimeter Tensimeter Tensimeter
Timbangan
Berat Badan
Timbangan Berat
Badan
Timbangan Berat
Badan
Obgyn Bed Obgyn Bed Obgyn Bed
IUD KIT IUD KIT IUD KIT
Implant
Removal Kit
Implant Removal
Kit
Implant Removal
Kit
VTP Kit VTP Kit VTP Kit
Minilaparotomi
Kit/Laparoskopi
Minilaparotomi
Kit/Laparoskopi
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
35/100
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana
Dalam Jaminan Kesehatan Nasional13
b. Provinsi
1) Mengusulkan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan
KB ke kantor BKKBN Pusat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan KB dalam
JKN.
2) Memberi fasilitasi kepada kabupaten/kota agar peningkatan dan pengembanganprogram KB JKN dapat terlaksana dengan baik.
3) Menyiapkan dukungan pelaksanaan kebijakan, dan strategi operasional
penyelenggaraan Pelayanan KB dalam JKN.
4) Melakukan upaya peningkatan komitmen operasional dan peran stakeholder dalam
mendukung penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN.
5) Menyiapkan materi dan media KIE, tenaga, serta sarana pelayanan KB dalam JKN.
6) Memfasilitasi kegiatan KIE penyelenggaraan pelayanan KB JKN.
7) Melakukan kerjasama dengan unit sektor terkait/lembaga swadaya / organisasi
masyarakat dalam meningkatkan pelayanan KB dalam JKN.
8) Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pokja kabupaten / kota dalam bidang
administrasi berupa monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
c. Kabupaten dan Kota
1) Mengusulkan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan
KB ke kantor perwakilan BKKBN provinsi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan
KB dalam JKN.
2) Menyiapkan pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan (dokter
dan bidan) dalam penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN.
3) Melaksanakan kebijakan dan strategi operasional penyelenggaraan Pelayanan KB
dalam JKN.
4) Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pokja kabupaten dan kota dalam
bidang administrasi berupa monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.5) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan unit/sektor terkait, LSM/LSOM
untuk membangun komitmen dalam melaksanakan pelayanan KB dalam JKN.
d. Kecamatan
1) Menyusun perencanaan operasional penggerakan dan pelayanan KB di tingkat
Kecamatan.
2) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan unit/sektor terkait, LSM/LSOM
dalam melaksanakan pelayanan KB dalam JKN.
3) Memberikan fasilitasi dan dukungan pelayanan KB dalam JKN kepada peserta
termasuk pemantauan ketersediaan alokon dan sarana penunjang pelayanan KB di
fasilitas kesehatan.4) Mengendalikan operasional penggerakan lini lapangan.
5) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program KB.
e. Desa/Kelurahan
1) Melakukan pemutahiran data keluarga (PUS PBI dan PUS Bukan PBI) dan peta PUS
untuk sinkronisasi sasaran KB dalam JKN.
2) Melakukan pembinaan penggunaan R/I/PUS sebagai dasar pemenuhan kebutuhan
alat dan obat kontrasepsi serta pembinaan kesertaan ber-KB.
3) Menyusun perencanaan operasional penggerakan dan pelayanan KB.
4) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama/kemitraan dengan unit/sektor terkait,
LSM/LSOM dalam melaksanakan pelayanan KB dan rujukan.5) Menyelenggarakan operasional penggerakan lini lapangan (KIE, Pelayanan KB, dan
Pembinaan Institusi Masyarakat).
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
36/100
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana
Dalam Jaminan Kesehatan Nasional14
6) Memfasilitasi pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pelayanan
KB.
7) Memfasilitasi masyarakat yang belum terdaftar menjadi peserta JKN.
2. Susunan Organisasi Kelompok Kerja KB JKN, terdiri dari :
a. Pusat
Pelindung : 1. Menteri Kesehatan RI
2. Kepala BKKBN
3. Direktur Utama BPJS Kesehatan
Penasehat : 1. Deputi Bidang KB dan KR BKKBN
2. Dirjen Bina Upaya Kesehatan,
Kemenkes RI
3 Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan
Ketua I : Direktur Bina Kesertaan KB Jalur
Pemerintah, BKKBN
Ketua II : Direktur Bina Kesehatan Ibu,Kemenkes RI
Ketua III : Direktur Kepesertaan dan
Pemasaran, BPJS Kesehatan
Sekretaris I : Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Swasta,
BKKBN
Sekretaris II : Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan
Kesehatan, Kemenkes RI
Sekretaris III : Kepala Grup Manajemen Pelayanan
Kesehatan Primer BPJS Kesehatan
Anggota : 1. Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus,
BKKBN
2. Direktur Kesehatan Reproduksi, BKKBN
3. Direktur Advokasi dan KIE, BKKBN 4. Direktur Bina Lini Lapangan, BKKBN
5. Direktur Pelaporan dan Statistik, BKKBN
6. Kepala Biro Perencanaan, BKKBN
7. Kepala Biro Keuangan dan BMN, BKKBN
8. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, Kemenkes RI
9. Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan
10. Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan
11. Perwakilan Pengurus Besar IDI
12. Perwakilan Pengurus Besar IBI
13. Perwakilan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)
Pusat 14. Perwakilan Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN) Pusat
15. Perwakilan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES)
pusat
16. Perwakilan Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Primer Indonesia (PKFI) Pusat
17. Organisasi unsur mitra kerja pelayanan KB
Kelompok kerja KB JKN di Tingkat Pusat akan ditetapkan oleh Menko Kesra.
b. Provinsi
Pelindung : Gubernur
Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Provinsi 2. Kepala Divisi Regional BPJS Kesehatan
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
37/100
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana
Dalam Jaminan Kesehatan Nasional15
Ketua I : Kepala Perwakilan BKKBN provinsi
Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Ketua III : Asisten/Kepala Biro yang menangani bidang
kesra Tingkat Provinsi
Sekretaris I : Kepala Bidang KB-KR Perwakilan BKKBN Sekretaris II : Kepala Bidang di Biro Yansos SETDA
Sekretaris III : Kepala Departemen Manajemen Pelayanan
Kesehatan BPJS Kesehatan
Anggota : 1. Kepala SKPD KB Provinsi
2. Eselon III Dinkes Provinsi
3. Eselon III Perwakilan BKKBN Provinsi
4. Eselon III Biro yang menangani Kesra
5. Kepala Departemen Pemasaran dan Kepesertaan BPJS Kesehatan
6. Unsur Perwakilan Bappeda
7. Perwakilan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (ERSI)
Pusat 8. Perwakilan/Pengurus Daerah Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN)
9. Perwakilan/Pengurus Daerah Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh
Indonesia (ADINKES)
10. Perwakilan / Pengurus Daerah Perhimpunan Klinik dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI)
11. Unsur organisasi mitra kerja pelayanan KB Tk Prov (IBI, IDI, Persi, TP
PKK, dll).
Kelompok Kerja KB JKN di Tingkat Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
c. Kabupaten dan Kota
Pelindung : Bupati/Walikota Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota
2. Kepala Cabang BPJS Kesehatan
Ketua : Kepala SKPD KB Kabupaten dan Kota
Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota
Sekretaris I : Kepala Bidang KB SKPD KB Kabupaten dan
Kota
Sekretaris II : Kepala Bidang yang menangani KB di Dinkes
Anggota : 1. Perwakilan dari SKPD Kabupaten dan Kota
2. Unsur Pemda (setda/Biro Kesra/Sosial)
3. Unsur organisasi mitra kerja pelayanan KB Tingkat Kabupaten dan
Kota (IBI, IDI, Persi, TP PKK, dll). 4. Kepala Unit Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan
atau Kepala Layanan Operasional Kabupaten dan Kota
Kelompok Kerja KB JKN di Tingkat Kabupaten dan Kota ditetapkan oleh Bupati dan Walikota.
d. Kecamatan
Pelindung : Camat
Penasehat : Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan
Ketua : Kasi Kesos Kecamatan
Wakil Ketua : Kepala Puskesmas Kecamatan
Sekretaris : PPLKB/Ka.UPT KB/Koordinator KB
Anggota : 1. Unsur Kemenag 2. TP PKK
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
38/100
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana
Dalam Jaminan Kesehatan Nasional16
3. Bidan Koordinator
4. Unsur Toma/Toga.
Kelompok kerja KB JKN di Tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Camat.
e. Desa/Kelurahan Pelindung : Kepala Desa/Lurah
Penasehat : Ketua BPD, Ketua LPM
Ketua : Kaur Kesra
Wakil Ketua : Bidan Desa
Sekretaris : PLKB/PPKBD
Anggota : 1. Aparat terkait
2. IMP
3. TP PKK
4. Toma/Toga
Dukungan pembiayaan rapat koordinasi kelompok Kerja JKN dibebankan pada anggaran
Rakor Desa dan dilaksanakan setiap bulan sekali.
Kelompok Kerja KB JKN di Tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
C. Pelaksanaan
1. Advokasi dan KIE
Advokasi dan KIE merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan
pelayanan KB dalam JKN. Kegiatan Advokasi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan
KB diperuntukkan bagi pembuat kebijakan untuk memastikan semua pemangku
kepentingan (stakeholders), terkait pelayanan KB dalam sistem JKN, baik di pusat, provinsi
dan kabupaten dan kota, memberikan dukungan kebijakan dan komitmen operasional untuk
menunjang pelaksanaan, baik dalam aspek regulasi, infrastruktur, sarana prasarana, SDM,bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta dukungan penganggaran yang memadai.
Sementara komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dalam penyelenggaraan pelayanan
KB dalam JKN dilaksanakan dalam konteks untuk memastikan terjadinya peningkatan
pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat, memiliki kepedulian dan peran
serta dalam program JKN pada umumnya.
a. Advokasi
Kegiatan advokasi diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap dan
mempengaruhi praktek para pembuat kebijakan, (termasuk pemberi layanan kesehatan
dan KB) badan legislatif, tokoh masyarakat, agama dan adat, sehingga mereka mampu
menciptakan lingkungan yang kondusif.1) Tujuan
Tujuan advokasi penyelenggarakan pelayanan KB dalam JKN adalah :
a) Meningkatkan dukungan dan komitmen pemangku kepentingan (eksekutif dan
legislatif) dalam penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN.
b) Meningkatkan sinergitas kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dan
kota dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN.
c) Meningkatkan partisipasi dan kerjasama semua institusi formal dan informal dalam
penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN.
d) Meningkatkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam
penyelenggaraan pelayanan informasi KB dalam JKN.
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
39/100
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana
Dalam Jaminan Kesehatan Nasional17
2) Sasaran
a) Kementerian dan Lembaga di Pusat terkait penyelenggaraan Pelayanan KB.
b) Kepala Pemerintahan dalam semua tingkatan: Gubernur dan Bupati/Walikota,
Camat dan Kepala Desa/Lurah.
c) Lembaga legislatif, baik DPR RI maupun DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten
dan Kota.
d) Pimpinan organisasi massa/kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat,
organisasi profesi, universitas/perguruan tinggi serta tokoh-tokoh agama dan
tokoh masyarakat dalam semua tingkatan.
e) Pimpinan media massa cetak, media elekronik dan jejaring sosial media.
f) Penyedia layanan kesehatan, baik perorangan maupun di fasilitas kesehatan yang
sudah memberikan pelayanan KB maupun yang belum memberikan pelayanan
KB.
3) Pelaksanaan
Advokasi penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN dilaksanakan pada Tingkat
Pusat dan Daerah.a) Pusat
Advokasi diarahkan kepada pengambil kebijakan pemerintah pusat dan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, untuk mendapatkan dukungan terhadap implementasi
penyelenggarakan pelayanan KB dalam JKN.
b) Provinsi
Advokasi diarahkan kepada pengambil kebijakan pemerintah provinsi dan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk mendapatkan dukungan terhadap
implementasi penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN.
c) Kabupaten dan Kota
Advokasi diarahkan kepada pengambil kebijakan pemerintah kabupaten dan kota
serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk mendapatkan dukunganterhadap implementasi penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN yang terkait
pelaksanaan di wilayah kabupaten dan kota, terutama untuk mendekatkan
pelayanan KB ke masyarakat dan meningkatkan komitmen masyarakat dalam
mendukung penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN.
4) Bentuk dan Media Advokasi
Untuk menentukan bentuk dan media advokasi, terlebih dahulu dilakukan analisis
situasi terkait dengan kebijakan dan regulasi penyelenggaraan pelayanan KB JKN.
Selanjutnya memetakan stakeholders kunci yang terkait pelayanan KB, serta isu-isu
yang berkembang terkait pelayanan KB. Bentuk-bentuk advokasi antara lain:
a) Seminar eksekutif dengan sasaran Pemerintah Daerah (Gubernur, Walikota,Bupati, DPRD)
b) Dialog interaktif
c) Lokakarya
d) Kunjungan kerja
e) Audiensi dengan stakeholders, tokoh masyarakat-tokoh agama
f) Kunjungan ke redaksi media dan konferensi pers
g) Lobby
h) Audiensi
i) Pembentukan jaringan ahli dan pemerhati permasalahan pelayanan kesehatan
dan Keluarga Berencana
Selanjutnya, penggunaan media advokasi tergantung dengan permasalahan,
hubungan sebab akibat munculnya masalah dan dimana permasalahan itu berada.
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
40/100
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana
Dalam Jaminan Kesehatan Nasional18
Ketajaman dalam merumuskan masalah mempermudah solusi pemecahan masalah
penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN.
Secara umum, media advokasi penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN adalah:
a) Advokasi kit (berisi VCD multi media,film pendek, lembar paparan, lembar fakta(factsheet) terkait pelayanan KB, kependudukan dan keterkaitan dengan sektor-
sektor lain).
b) Talkshow/ Dialog Interaktif di televisi dan radio
c) Advertorial di koran atau majalah
d) Media luar ruang, seperti billboard atau baliho, untuk membangun kesadaran
bersama dan kepekaan stakeholders
e) TVC (TV Commercial) atau Iklan layanan Masyarakat (PSA)
f) Roundtable discussion
g) Dll
b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KIE mengacu pada intervensi program yang komprehensif, yakni merupakan bagian
integral dari program pembangunan suatu negara, yang bertujuan untuk mencapai
perubahan. KIE menggunakan kombinasi teknologi komunikasi, pendekatan dan proses
secara fleksibel dan partisipatif. Titik awal KIE adalah untuk memberikan kontribusi
dalam pemecahan suatu masalah atau membangun dukungan dari sasaran terhadap
sebuah isu yang terkait dengan sebuah program.
1) Tujuan
Tujuan KIE Pelayanan KB dalam JKN sebagai berikut :
a) Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku individu, keluarga dan masyarakat
yang belum ber-KB sehingga tercapai penambahan peserta KB baru.
b) Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku individu, keluarga dan masyarakatyang sudah ber-KB sehingga tercapai kelestarian kesertaan ber-KB
c) Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku individu, keluarga dan masyarakat
tentang kesehatan reproduksi
2) Sasaran
Sasaran KIE dipilah menjadi sasaran langsung (penerima akhir) dan sasaran tidak
langsung. Sasaran tidak langsung diharapkan dapat meneruskan pesan kepada
sasaran langsung.
Sasaran langsung meliputi :
a) PUS yang belum ber-KB (ibu hamil, ingin anak segera, ingin anak ditunda, dantidak ingin anak lagi)
b) Peserta KB aktif
Sasaran tidak langsung meliputi :
a) Tokoh masyarakat,
b) Tokoh agama
c) Tokoh adat
d) Tokoh partai politik
3) Pelaksanaan
KIE penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN dilaksanakan pada Tingkat Pusatdan Daerah.
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
41/100
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana
Dalam Jaminan Kesehatan Nasional19
a) Tingkat pusat dan daerah lebih banyak memanfaatkan media above the lineyang
menempatkan seluruh individu, keluarga, dan masyarakat sebagai sasaran umum
dengan pesan yang bersifat umum.
b) Tingkat Kabupaten dan Kota dan lini lapangan, lebih banyak memanfaatkan
media below the linedan komunikasi langsung yang memilah individu, keluargadan masyarakat sebagai sasaran spesifik sesuai dengan isi pesan program yang
disampaikan.
4) Bentuk dan Media KIE
Bentuk dan media KIE yang dapat dilakukan dalam Pelayanan KB dalam JKN sebagai
berikut :
a) KIE Massa adalah KIE yang dilakukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar,
heterogen, dan anonim melalui media cetak elektronik atau media tradisional
(pentas seni dan budaya) sehingga pesan yang sama dapat diterima secara
serentak pada waktu yang bersamaan.
b) KIE Kelompok, adalah KIE yang dilakukan kepada sekumpulan orang yangmempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai
tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai
bagian dari kelompok tersebut.
c) KIE Perorangan, adalah KIE yang dilakukan kepada orang/individu langsung
maupun tidak langsung dengan teknik komunikasi interpersonal.
Media KIE yang digunakan dalam Pelayanan KB dalam JKN antara lain :
a) Media Luar Ruang (Billboard, Poster, Mural)
b) Media Massa Cetak (Koran, Majalah, Buku, Tabloid)
c) Media Massa Elektronik (TV, Radio, Radio Komunitas, Internet)
d) Media Jejaring Sosiale) Leaflet dan Brosur
2. Penggerakan Kesertaan Ber-KB
Penggerakan adalah upaya peningkatan kepedulian individu, keluarga dan masyarakat
dalam proses pembangunan menyangkut keikutsertaan dalam meningkatkan kepedulian
individu, keluarga dan masyarakat untuk tahu, mau dan mampu melaksanakan program
KB.
1) Tujuan penggerakan sumber daya program pembinaan kesertaan ber-KB dalam JKN
adalah :
a. untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan peran serta individu, keluarga danmasyarakat dalam setiap kegiatan keluarga berencana
b. untuk meningkatkan partisipasi aktif dari individu, keluarga dan masyarakat itu
sendiri, sehingga menjadi kelompok yang berdaya, bekerja secara mandiri dalam
mengembangkan kapasitas dan sumber daya yang dimilikinya.
2) Sasaran penggerakan dipilah menjadi sasaran langsung (penerima akhir) dan sasaran
tidak langsung. Sasaran tidak langsung diharapkan dapat meneruskan pesan kepada
sasaran langsung.
Sasaran langsung meliputi :
a. PUS yang belum ber-KB (ibu hamil, ingin anak segera, ingin anak ditunda, dan tidak
ingin anak lagi)b. Peserta KB aktif
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
42/100
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana
Dalam Jaminan Kesehatan Nasional20
Sasaran tidak langsung meliputi :
a. Tokoh masyarakat,
b. Tokoh agama
c. Tokoh adat
d. Tokoh partai politik
3) Pelaksanaan
1) Persiapan
a) Pengumpulan Data dan Informasi, yang mencakup sumber daya, kelembagaan,
berbagai kebijakan, sarana dan prasarana, dana sesuai dengan kebutuhan.
b) Identifikasi masalah penggerakan adalah keterkaitan antara masalah satu dengan
yang lain dan dampak pada pencapaian tujuan.
c) Masalah dapat dianalisis berdasarkan kekuatan dan kelemahan, alternatif
pemecahan masalah yang akan dihadapi sehingga dapat dirumuskan upaya
pemecahan, cara mencapai tujuan serta waktu pelaksanaan.
2) Pelaksanaana) Penggalangan Dukungan
Penggalangan dukungan dalam melaksanakan penggerakan kesertaan ber-KB
melalui komitmen yang tinggi di setiap tingkatan khususnya dari lembaga legislatif,
eksekutif, LSOM, pihak swasta maupun perorangan.
b) Keterpaduan Kegiatan
Komitmen operasional yang menumbuhkan kesediaan untuk melaksanakan
penggerakan kesertaan ber-KB dalam JKN yang dilanjutkan dengan kegiatan fisik
operasional di lapangan.
i) Melakukan Sosialisasi
Sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk orientasi, bimbingan, fasilitasi,
pelatihan, penyebaran bahan informasi yang dilakukan secara terus menerussehingga dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan, sikap serta keterampilan
individu, keluarga dan masyarakat.
ii) Mobilisasi Penggerakan
Melakukan mobilisasi penggerakan untuk meningkatkan pemahaman secara
menyeluruh ke semua tempat diberbagai tingkatan. Dari hasil pemahaman
dan kesadaran tersebut selanjutnya dilakukan pelayanan KB. Mobilisasi
penggerakan perlu untuk menyediakan sarana yang dapat menunjang kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan, seperti penyediaan alat dan obat kontrasepsi
untuk pelayanan KB.
Penggerakan dan mobilisasi kelompok masyarakat, dapat dilakukan dengan cara:
1) Melibatkan para tokoh masyarakat dan tokoh agama;2) Mengidentifikasi norma masyarakat, adat dan kebiasaan kelompok masyarakat;
3) Mengidentifikasi bentuk-bentuk kegiatan yang ada di masyarakat untuk
penyebaran informasi;
4) Mengorganisasikan kelompok dalam membantu program KB;
5) Menggerakkan kelompok melalui pertemuan, diskusi kelompok, seni tradisional
dan pertunjukan langsung.
iii) Kegiatan Momentum
Kegiatan momentum yang dapat dimanfaatkan untuk penggerakan antara lain
kerjasama dengan mitra kerja seperti TNI, POLRI, PKK, Organisasi Profesi
(IDI,POGI, IBI,PPNI, dll) dan organisasi keagamaan dan kegiatan lainnya.Untuk mengetahui hasil penggerakan dapat dievaluasi melalui hasil kegiatan
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
43/100
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana
Dalam Jaminan Kesehatan Nasional21
seperti kesertaan ber KB dan pencapaian peserta KB baru.
iv) Pertemuan/Rapat Koordinasi
Pertemuan/rapat koordinasi dimaksudkan untuk melakukan evaluasi koordinasi
dan menyiapkan langkah-langkah untuk membina hasil penggerakan yang
telah dicapai serta melanjutkan kegiatan yang tertunda.
Jenis pembinaan meliputi:
(1) Pembinaan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten dan Kota, Kecamatandan
Tingkat Desa/Kelurahan.
(a) Melalui pertemuan koordinasi pokja dengan komponen terkait yang
dilakukan setiap periode tertentu sesuai rencana kerja (triwulan)
(b) Melalui pertemuan sesuai mekanisme operasional, seperti :
(i) Pertemuan rutin IMP/kader secara berjenjang, staf meeting, pembinaan
dari Pusat ke Provinsi dan Kab/Kota, pertemuan UPT/Koordinator,
pertemuan PLKB/PKB;
(ii) Rakor Desa/Rakor Kecamatan; Rakor Kabupaten dan Kota.(2) Pembinaan Tidak Langsung dapat dilakukan melalui video conference,
internet, umpan balik (feedback) laporan.
(3) Pembinaan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten dan Kota, Kecamatandan
Tingkat Desa/Kelurahan.
(c) Melalui pertemuan koordinasi pokja dengan komponen terkait yang
dilakukan setiap periode tertentu sesuai rencana kerja (triwulan)
(d) Melalui pertemuan sesuai mekanisme operasional, seperti :
(iii) Pertemuan rutin IMP/kader secara berjenjang, staf meeting,
pembinaan dari Pusat ke Provinsi dan Kab/Kota, pertemuan UPT/
Koordinator, pertemuan PLKB/PKB;
(iv) Rakor Desa/Rakor Kecamatan; Rakor Kabupaten dan Kota.(4) Pembinaan Tidak Langsung dapat dilakukan melalui video conference,
internet, umpan balik (feedback) laporan.
3. Pelayanan KB
a. Ruang Lingkup
1) Pelayanan KB di Faskes
Pelayanan KB di Faskes disesuaikan dengan klasifikasi Faskes KB seperti tercantum
di atas. (halaman 10)
2) Pelayanan KB oleh Praktik Bidan atau Praktik Perawat
Apabila di suatu kecamatan tidak tersedia tenaga dokter dengan penetapan dariKepala Dinkes setempat, maka Bidan maupun Perawat dapat bekerjasama dengan
BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan KB.
Ruang lingkup pelayanan :
a) Praktik Bidan mencakup pelayanan KB yang diberikan di Faskes KB sederhana
sampai dengan lengkap (tanpa Vasektomi)
b) Praktik perawat mencakup pelayanan KB yang diberikan di Faskes KB sederhana
3) Pelayanan KB oleh jejaring Faskes KB
Ruang lingkup pelayanan KB oleh jejaring Faskes KB mencakup pelayanan KB yang
diberikan di Faskes KB sederhana sampai lengkap disesuaikan dengan ketersediaan
tenaga kesehatan terlatih dan sarana penunjang pelayanan KB.
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
44/100
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana
Dalam Jaminan Kesehatan Nasional22
b. Prosedur pelayanan 1) Sistem Pelayanan KB
Sistem pelayanan KB di Faskes meliputi:a) Pelayanan KB dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
yang berlaku serta menerapkan pilihan kontrasepsi secara cafetaria.b) Mengisi lembar informed consent untuk setiap pelayanan KB suntik, IUD/ implan,
vasektomi dan tubektomi.c) Pelayanan KB di Faskes dilakukan melalui pendekatan satu atap (one stop service)
artinya setiap klien/calon klien potensial yang membutuhkan pelayanan KB, dapatdilayani kebutuhan KIEnya di beberapa unit terkait, dan setelah dilakukan promosi
dan KIP/Konseling serta pengambilan keputusan mengenai metode kontrasepsiyang dipilih, maka dilakukan pelayanan medis KB di tempat yang telah ditetapkan.
d) Pelayanan dilakukan secara terpadu dengan komponen kesehatan reproduksilainnya, antara lain dengan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), pelayanan
Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Menular Seksual (PP-IMS) danpelayanan kesehatan reproduksi remaja (dalam hal ini pemberian informasi
tentang KB).e) SDM dan sarana prasana yang tersedia harus memenuhi ketentuan.
f) Semua tindakan harus terdokumentasi dengan baik.g) Harus ada sistem monitoring, evaluasi dan umpan balik dari klien dalam rangka
pengendalian kualitas pelayanan.h) Ayoman pasca pelayanan.
2) Sistem Rujukan Pelayanan KB Sistem rujukan diciptakan untuk mengendalikan mutu dan biaya secara terpadu dan
berkesinambungan. Perhatian khusus terutama ditujukan untuk menunjang upayapenurunan angka kejadian efek samping dan komplikasi penggunaan kontrasepsi.
Tata Laksana
Pelayanan KB dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, sesuai kebutuhanmedis. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan hanya dapat diberikan atas
rujukan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan atau pelayanan kesehatan rujukantingkat lanjutan lainnya. Bidan dan perawat hanya dapat melakukan rujukan ke dokter
pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama. Ketentuan sebagaimana dimaksuddiatas dikecualikan pada keadaaan gawat darurat, kekhususan permasalahan
kesehatan klien. Sistem rujukan dapat dilakukan secara vertikal dan horisontal :
a) Rujukan Vertikal Rujukan vertikal sebagaimana dimaksud merupakan rujukan antara pelayanan KB
yang berbeda tingkatan, dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatanpelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya (rujuk balik).
Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan
yang lebih tinggi dilakukan apabila :i) Klien membutuhkan pelayanan KB spesialistik atau subspesialistik.
ii) Perujuk tidak dapat memberikan pelayanan KB sesuai dengan kebutuhan klienkarena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan.
Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih tinggi ke tingkatan pelayananyang lebih rendah dilakukan apabila :
i) Pelayanan KB dapat ditangani oleh tingkatan Faskes yang lebih rendah sesuai
dengan kompetensi dan kewenangannya;ii) Klien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh tingkatan
-
7/25/2019 Buku Pedoman Penyelenggaraan A4.pdf
45/100
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana
Dalam Jaminan Kesehatan Nasional23
Faskes yang lebih rendah dan untuk alasan kemudahan, efisiensi dan pelayananjangka panjang, dan/atau;
iii) Perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhanklien karena keterbatasan sarana, prasarana, peralatan dan/atau ketenagaan.
b) Rujukan Horizontal Rujukan horizontal sebagaimana dimaksud merupakan rujukan antar pelayanan
kesehatan dalam satu tingkatan. Rujukan horizontal dilakukan apabila perujuk tidakdapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan klien karenaketerbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan yang sifatnya sementaraatau menetap. Rujukan horizontal dapat berlangsung sebagai berikut :
i) antara Faskes tingkat pertama dan Faskes tingkat pertama lainnya:
(1) antar internal (antar petugas) di Faskes tingkat pertama;(2) antara puskesmas dan rumah sakit D Pratama atau laboratorium;(3) antara puskesmas dan klinik pratama;
(4) antara puskesmas dan Praktik Bidan atau Praktik Perawat yang bekerjasamadengan BPJS Kesehatan;
(5) antara klinik pratama dan rumah sakit D pratama atau laboratorium;(6) antara rumah sakit D pratama dan Praktik Bidan atau Praktik Perawat yang
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan;(7) antara klinik pratama dan Praktik Bidan atau Praktik Perawat yang
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.ii) antara Faskes tingkat lanjutan dan Faskes tingkat lanjutan lainnya.
(1) antar internal (antar bagian/unit pelayanan) di suatu rumah sakit atau klinikutama;
(2) antara rumah sakit umum dan klinik utama;(3) antara rumah sakit khusus dan klinik utama;
(4) antara rumah sakit umum dan rumah sakit khusus;
Pelaksanaan pelayanan rujukan didasarkan kriteria sebagai berikut :a) Pelayanan KB belum/tidak tersedia pada Faskes tersebut;b) Komplikasi yang tidak bisa ditangani oleh Faskes tersebut;c) Kasus-kasus yang membutuhkan penanganan dengan sarana/teknologi yang
lebih canggih/memadai.
Dalam melaksanakan rujukan harus diberikan :a) Konseling tentan