BSM>BADAN STANDARDISASl NASIONAL
KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASl NASIONAL
NOMOR 3/KEP/BSN/1/2019
TENTANG
PENETAPAN PROSEDUR PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASl NASIONAL
Menimbang
Mengingat
KEPALA BADAN STANDARDISASl NASIONAL,
: a. bahwa untuk mengelola Penerimaan Negara Bukan
Pajak di lingkungan Badan Standardisasi Nasional
dengan baik, perlu menetapkan prosedur
pengelolaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam humf a, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional
tentang Penetapan Prosedur Pengelolaan Penerimaan
Negara Bukan Pajak di Lingkungan Badan
Standardisasi Nasional;
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2-
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5584);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3687);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998
tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara
Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999
tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4353);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005
tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4500);
E:\ANDRI'S WORK\SK & Peraturan Ka BSN\2018\I. Keputusan\03. Uin - Lain\SOP PNBP\SK SOP PNBP BSN 20I8.doc
-3-
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009
tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayargin,
dam Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4995);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010
tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Atas
Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 42);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018
tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2018
tentang Tarif dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4781);
14. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
E:\ANDRrS WORK\SK & Peraturan Ka BSN\2018\I. Keputusan\03. Lain - Lain\SOP PNBP\SK SOP PNBP BSN 20l8.doc
-4-
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
MEMUTUSKAN;
KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI
NASIONAL TENTANG PENETAPAN PROSEDUR
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL.
Menetapkan Prosedur Pengelolaan Penerimaan Negara
Bukan Pajak di lingkungan Badan Standardisasi
Nasional tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala
Badan ini.
Prosedur pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU wajib diacu sebagai pedoman dalam
mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan
Standardisasi Nasional.
Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2019
EPALA N STANDARDISASI NASIONAL,
BAMBANG SETYA
E:\ANDRI'S WORK\SK & PcnUuran Ka BSN\2018\J. Keputusan\03. Lain - Lain\SOP PNBP\SK SOP PNBP BSN 2018.doc
-5
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR : 3/KEP/BSN/1/2019
TENTANG :
PENETAPAN PROSEDUR PENGELOLAAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN BADAN
STANDARDISASI NASIONAL
PROSEDUR PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI
LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
I. Ketentuan Umum
a. Asesmen adalah tinjauan di lapangan sebagai penilaian
kesesuaian terhadap standar yang diacu yang dilakukan
pada kunjungan akreditasi awal atau ulang.
b. Surveilan adsdah kunjungan pengawasan secara berkala
yang dilakukan dalam masa akreditasi.
c. Witness adadah penyaksian langsung Kompetensi Kegiatan
Asesmen.
II. Jenis-Jenis Layanan
a. Jasa Akreditasi terdiri atas:
1) Permohonan Asesmen;
2) Asesmen awal/Ulang/Perluasan Ruang Lingkup;
3) Surveilan; dan
4) Witness.
b. Jasa Pelatihan Standardisasi terdiri atas:
1) Layanan Pelatihan Publik; dan
2) Layanan Pelatihan Ditempat wajib bayar (Inhouse
Training).
E:\ANDRrS WORK\SK & Peraturan Ka BSN\2018\I. Keputusan\03. Uin - Lain\SOP PNBP\SK SOP PNBP BSN 20I8.doc
-6
c. Jasa Layanan Otoritas Sponsor terdiri atas:
1) Permohonan Layanan Otoritas sponsor; dan
2) Kunjungan Pengawasan atas Layanan Otoritas
Sponsor.
d. Jasa Informasi Standardisasi terdiri atas:
1) Layanan Dokumen SNI;
2) Penggandaan NonStandar Koleksi Perpustakaan;
3) Penjualan Standar ISO hasil reproduksi BSN;
4) Penjualan Standar lEC hasil reproduksi BSN;
5) Penjualan Standar ASTM hasil reproduksi BSN; dan
6) Penjualan Standar dan/atau Dokumen Produksi Asli
dari Badan Standar Asing.
e. Jasa Layanan Kalibrasi dan Pengukuran terdiri atas:
1) Kalibrasi/Pengukuran Akustik dan Vibrasi;
2) Kelistrikan Sumber (Source);
3) Kelistrikan (Meter);
4) Kelistrikan daya dan energi bolak-balik (AC Power
and Energy);
5) Kelistrikan (Arus dan voltase tinggi/ High Voltage
and Current);
6) Frekuensi dan waktu (Time and Frequency);
7) Kalibrasi lainnya (Other Calibration);
8) Panjang dan Dimensional;
9) Massa dan Turunannya;
10) Radiometri dan Fotometri; dan
11) Termometri 8b Kelembaban.
111. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
1. Proses penerimaan layanan, pelaksanaan layanan,
penerimaan bukti pembayaran layanan dan penyelesaian
administrasi/penatausahaan terkait layanan menjadi
tanggung jawab sepenuhnya Pusat Layanan sesuai dengan
alur proses setiap layanan.
E:\ANDRrS WORKVSK & Peraturan Ka BSN\2018\I. Keputusan\03. Lain - Lain\SOP PNBP\SK SOP PNBP BSN 2018.doc
-7-
2. Proses pencatatan, pengakuan dan pelaporan PNBP secara
konsolidasi di Laporan Keuangan tahunan Badan
Standardisasi Nasional menjadi tanggung jawab
sepenuhnya Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum.
3. Pendapatan-LO atas layanan akreditasi disikui:
a. Pendapatan atas Permohonan Akreditasi dan luran
Tahunan diakui pada saat wajib bayar melakukan
pembayaran ke kas negara.
b. Pendapatan atas Jasa Asesmen/Ulang/Perluasan
Ruang Lingkup diakui pada saat Asesmen telah
dilakukan.
c. Pendapatan atas jasa Surveilan diakui pada saat
Surveilan telah dilakukan.
d. Pendapatan atas jasa Witness diakui pada saat
Witness telah dilakukan.
4. Pendapatan atas Jasa Pendidikan Standardisasi diakui
pada saat wajib bayar melakukan pembayaran ke kas
negara.
5. Jasa Layanan Informasi Standardisasi diakui pada saat
wajib bayar melakukan pembayaran ke kas negara.
6. Jasa Otoritas Sponsor diakui sebagai pendapatan-LO
pada saat layanan selesai dilaksanakan
7. Pembuatan Kode Billing untuk pembayaran jenis Layanan
PNBP BSN dilakukan oleh masing-masing Pusat Layanan.
8. Setiap penerimaan atas suatu jenis layanan BSN hanya
dapat dialihkan ke jenis layanan yang sama dan tidak bisa
melewati tahun anggaran.
9. Setiap Unit Layanan wajib mencatat dan mengisi Laporan
Layanan setiap bulan dengan format terlampir, serta
menyampaikannya kepada atasan langsung dan Biro
Perencanaan, Keuangan dan Umum paling lambat tanggsd
E:\ANDRrS WORK\SK & Peraturan Ka BSN\20I8\I. Keputusan\03. Lain - Lain\SOP PNBP\SK SOP PNBP BSN 2018.doc
-8-
10 bulan berikutnya, untuk keperluan monitoring,
mempermudah pencatatan dan konsolidasi.
10. Setiap Unit Layanan wajib menyampaikan laporan
pendapatan yang telah diterima tetapi pekerjaan belum
dapat dilakukan pada tahun berjalan atau Pekerjaan telah
dilakukan tetapi pendapatan belum diterima dengan
format terlampir, kepada Biro Perencanaan, Keuangan dan
Umum paling lambat lima hari kerja setelah tahun
berakhir.
11. Unit Layanan Jasa Informasi Standardisasi wajib
melaporkan penjualan standar asing yang telah dilakukan
tetapi royalti belum dibayarkan pada tahun berjalan,
kepada Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum paling
lambat lima hari kerja setelah tahun berakhir.
12. Bendahara Penerimaan dan Petugas Penatausahaan
Layanan melakukan rekonsiliasi pencatatan dan
pengakuan PNBP setiap tiga bulan paling lambat tanggal
15 bulan berikutnya.
STANDARDISASI NASIONAL
^ REPUBLIK INDONESIA,
SETYA
E:\ANDRrS WORK^SK & PcratiiranKa BSN\2018\I. Keputusan\03, Uin - Lain\SOP PNBP\SK SOP PNBP BSN 2018.doc
LAMPIRANI
KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, '
NOMOR 3/KEP/BSN/1/2019
TENTANG
PENETAPAN PROSEDUR PENGELOLAAN PEN
ERIM
AAN NEGARA BUKAN PAJ
AKDI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
2.
5.
6.
7.
8.
Uraian
Petugas Penatausahaan La
yana
n mengumpulkan b
ukti pen
erim
aan PNBP
seperti bu
kti penerimaan ke Kas Neg
ara
Petugas Pe
nata
usah
aan La
yana
n mengisi dan me
ncat
at pen
erim
aan PNBP
di Lap
oran
Pen
erim
aan Pe
mbay
aran
Layanan PNBP di masing
-mas
ing pu
sat
setiap bulan
nya.
SOP PNBP untuk Pel
apor
an dan Konsolidasi
Petu
gas Penatausahaan Layanan
di Pusat Layanan
Kepala P
usat mey
ampa
ikan
tap
eran
tayanan PN8P yan
g di
&uat
Petugas
Laya
nan
ke O
eput
h Bendahara
Ponorima dan
Sif
e PKT
^engan t
efnpifan La
pora
n Be
ndah
ara
Laporan
has!
! re
kons
ilia
si antara
bendahara pe
neri
ma den
gan pe
tuga
s pe
nata
usah
aan masing-masing layanan
kepa
da KPA dan dit
embu
skan
kepada Deputi
Bendahara Pe
neri
ma men
yusu
n LP
J / Laporan PNBP Bulanan
Bendahara
Penerima me
nyam
paik
an LP
J /
Laporan PNBP ke
At
asan
Lang
sung
dan
Kem
entr
ian Ke
uang
an
Atasan Langsung Be
ndah
ara Penerima menyusun
Lapo
ran PNBP Bulanan
dan Triwulan
Atasan Lan
gsun
g Bendahara Pe
neri
ma menyampaikan LP
J / La
pora
n PNBP
ke Kua
sa Pengguna Anggaran, Bi
ro PKT dan Kem
entr
ian Ke
uang
an
Biro
PKT m
elakukan p
enel
itia
n da
n pencocokan p
encatatan PNBP {LP2L
PNBP dan
LPJ
) un
tuk
dica
tat da
n dikcnsolidasikan k
e Lapo
ran Ke
uang
an(L
apor
an Rea
lisa
si Anggaran)
Kementrian
Keuangan
Kuasa Pengguna
Anggaran
Biro PKT
Atasan Langsung I
Peiabat Sfauktural/Kapus
Bendahara Penerima
Pengumpulan Buk
ti
PNBP
Penyusunan laporan
Penerimaan
Pembayaran
Layan3r*/LP2L
PNBP
IP2L^B
P^LP2LPNBP
Penyusunan
LPJ BP
LPJ BP
Penyusunan
Laporan
PNBP
Laporan
PNBP
laporan
Laporan
PNBP
Konsolldas
PNBP
ADAN STANDARDISASI NASIONAL
KEPALA
MBANQPRASETYA
r,. .;1o
LAMPIRANII
KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASINASIONAL
NOMOR 3/KEP/BSN/1/2019
TENTANG
PENETAPAN PROSEDUR PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKDI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
2.
NO URAIAN Pemohon AkreditasI
A A
Pusat Layanan AkreditasI
Sekretariat KAN/ Petugas Layanan AkreditasiPetugas Penatausahaan
Layanan
PPK/ BPP/
Petugas SPM
Bagian Admlnistrasl Pendapatan
Bendahara PenerimaAtasan LangsungBend. Penerima
Kas Negara
Pemohon akreditasi KAN yang mencakup permohonan awal, re-akreditasi danpenambahan ruang llngkup akreditasi, dapat menghubungi Sekretariat KANterkait:
Untuk permohonan akreditasi Lembaga Sertifikasi:Pusat Akreditasi Lembaoa Sertifikasi
Gd. I BPPT Lantai 14, Ji. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340, Teip; 0213927422, Fax: 021 3927527, Website : www.bsn.go.id
(Pendafiaran \Permohonan |
Akreditasi Awal 1melaiui KANMIS j
IPenginformasian akreditasi,penyerahan dokumen fbrmulir
permohonan
PERMOHONAN AKREDITASI
- Pemohon akreditasi / Lembaga Peniiaian Kesesuaian (LPK) akanmendapatkan dokumen serta formulir permohonan akreditasi yang relevanmelaiui KANMiS
- Sekretariat KAN mengirimkan surat tagihan pembayaran biaya permohonanakreditasi.
- Jangka waktu surat tagihan adaiah 10 hari keija, terhitung dari tanggal surattagihan. Apabiia LPK tidak membayar sampai dengan bates waktu yangditentukan, maka permohonan dianggap batal.
LPK membayar biaya permohonan akreditasi sesuai dengan tagihan yangdibuat secara otomatis oieh aplikasi KAN Management Information System(KAN-MIS). Pembayaran diiakukan melaiui Apiikasi Sistem informasi PNBPOnline (SIMPONi). LPK akan menerima kode billing (berlaku 3 hari) dariSekretariat KAN . Setelah menerima kode billing tersebut LPK diwajibkanmembayar ke nomor billing tersebut. Bukti bayar tersebut di upload di KAN-MiSLPK menerima "password" untuk dapat login ke KAN-MiS dan mengunggahseiuruh dokumen dan rekaman yang dipersyaratkan yang menyertaipermohonan akreditasi.
Petugas Penatausahaan Layanan mencatat tagihan dan bukti transferpermohonan akreditasi.Petugas Penatausahaan Layanan menyerahkan saiinan surat tagihan sesuairekapitulasi apiikasi SIMPONi yang diberikan oieh Bendahara Penerimaansebagai dasar rekonsiliasiCatatan:
Pembayaran melaiui LS hanya dapat diiakukan terhadap LPK pemerintahdengan menyerahkan surat pernyataan LSBiaya permohonan tidak dapat dibatalkan, ditarik kembali atau dialihkan.
Pengislan formulirakreditasi di KAN-
MIS
Perminiaan Kode
Billing
PembayaranPermohonan
Akreditasi melaiuiSIMPONI
Konfirmasi
Pembayaran
Penerbitan KodeBilling
Submit dokumen LPK
Menerima konfirmasipembayaran
PengecekkanStatus
Pembayaran
Password approval untukLogin ke "KANMIS"
bayar (bukb triansfer dan data b^arSiMPONlj
- Sekretariat KAN melakukan audit keiayakan/tinjauan peimohonan untukmemeriksa kelengkapan dokumen dan kemampuan KAN dalam meiaksanakanasa akreditasi yang dimlnta. Permohonan akredltasi hanya beriaku selama 1tahun setelah dokumen diterima. Jika hasil audit kelayakan tidak dapatdiselesaikan dalam 1 tahun, maka permohonan dinyatakan gugur dan biayapermohonan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik.
- Bila LPK memetlukan pra-asesmen (bersifat sukarela), dapat mengajukanpermohonan pra-asesmen ke KAN.- KAN akan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan menginformasikantim asesmen dan waktu pelaksanaan serta penetapan biaya pra-asesmen.Pelaksanaan pra-asesmen diiakukan oleh personel yang ditunjuk oieh KAN.- Biaya pra-asesmen ditransfer ke Kas Negara melalui aplikasi SIWIPONI(buktl pembayaran disampalkan ke Sekretariat KAN).- Petugas Penatausahaan layanan mencatat taglhan dan buktl transfer pra-asesmen.
- Petugas Penatausahaan Layanan menyerahkan salinan surattagihansesuai rekapituiasi apiikasi SIMPONi yang diberlkan oleh BendaharaPenerimaan sebagai dasar rekonsiiiasi. Catatan : Proses diiakukan jikaada permintaan kiien untuk pra asesmen oieh LPK. Jika tidak, prosesdiianjutkan ke No.6
Pelaksana^ Audit
Kelayakan
PemenksaanMalengkapi dokumen
Peng^uanpennotionan Pra-
asesmen
Pemberitahuan dmasesmen, waktu
pelaksanaan, dan lagihanbiaya pra-asesmen
Pemnintean Kode
Penerbitan
Kode Billing
IPembayaran
Menerima KonnrmasiKonfirmasiPembayaran
I
H- Validasi/Ok
PembayaranHonor Asesor
PengajuanPUM
Pelaksanaan
Pra-asesmen
bayar (bukfi transfer dan data bayarSIMPONi)
Menerima salinan
Surat Tagihan
doku
men
yang te
lah d
iserahkan k
e Sekretaiiat KAN
terhadap ke
sesuaiannya
dengan per
syar
atan
akreditasi. A
pabila ha
sll a
udit
kecu
kupa
n su
dah di
angg
aple
ngka
p, mak
a dilanjutkan k
e tahap As
esme
n awal.
- Sebelum peiaksanaan Asesmen awal, ak
an dii
nfom
nasi
kan t
im ase
smen
,wa
ktu peiaksanaan a
sesmen la
pang
an dan
tagihan bi
aya a
sesmen paling
iamb
at 1 bulan sebelum pei
aksa
naan
asesmen lapangan.
- LPK
dapat men
gaju
kan keberatan alas ti
m da
n wa
ktu pe
iaks
anaa
n as
esme
ndengan aia
san yang je
las.
Blaya a
sesm
en di
baya
rkan
ke Ka
s Ne
gara
mela
lui A
pllk
asI S
IWIPONI d
ankonflrmasl pembayaran te
rseb
ut ke Sekretarlat K
AN.
- Pet
ugas
Penatausahaan Layanan me
nyer
ahka
n sallnan s
urat ta
gihan
sesu
al re
kapltulasi bu
ktl b
ayar ap
llkasi SI
WIPO
NI yan
g di
berl
kan oleh
Bend
ahar
a Penerimaan seb
agal
das
ar rek
onsl
llas
iPe
mbay
aran
mel
alui
LS hanya d
apat
dlla
kuka
n terhadap L
PK pemerintah
dengan men
yera
hkan
surat p
emyataan LS. Da
lam ha
l pembatalan pe
ketj
aan
asesmen yang disebabkan oleh kes
alah
an/p
erma
sala
h dl L
PK, m
aka bl
aya
ases
men ya
ng te
lah d
ibay
arka
n tid
ak da
pat d
ltarik
kem
ball
atau di
nyatakan
hang
us. S
eballknya, da
lam ha
l pembatalan pe
kerj
aan a
sesmen karena
keadaan kahar (
force majeur) a
tau karena kes
alah
an KAN, ma
ka KAN
akan
mengemballkan biaya a
sesm
en kepada LP
K sesual pr
osed
ur keu
anga
n ya
ngberlaku. Bi
aya as
esme
n tidak d
apat
dialihkan u
ntuk
membayar t
agih
an ia
inny
ate
rkal
t akreditasi.
Bank Per
seps
i/Kas Negara
- liS-
Pusa
t La
yana
n Akreditasi
Bagian Adm
inis
tras
I Pendapatan
PPK/BPP/
Petu
gas SPM
Atasan Langsung
Bend. Penerima
Petu
gas Petnbukuan
Layanan
Bendahara Penenma
Pemohon Akr
edit
asi
Sekretadal KAN
/ Petugas Layanan Ak
redi
tasi
URAIAN
ASESWIEN AWAL/ RE-ASESWIEN
Pembayaran biaya
asesmen mel
alui
Apll
kasi
SIM
PONi
Konf
irma
siPembayaran
Peiaksanaan Asesmen
Lapangan
- Sel
ain asesmen lapangan di
LPK, d
apat
seka
lian
dila
kuka
n pe
nyak
sian
ases
men (
witness) di
LPK
(ada pen
etta
pan ti
m wit
ness
dan penagihan bia
yawi
tnes
s) / Sun
/aie
n.
- Lap
cran
ase
smen
dari
Tim as
esme
n ak
an di
lakukan pe
ngka
jian
oleh
Panitia
Teknis. H
asil
per
timb
anga
n teknis o
leh P
anitia Te
knis
digu
naka
n sebagal sa
lah
satu per
timb
anga
n tek
nis y
ang diberlkan S
ekre
tari
s Jenderal KAN dalam
pengambilan k
eput
usan
oleh Ko
nsil Ak
redi
tasi
. Kon
si! A
kreditasi m
enetapkan
memberikan ata
u tidak memberikan akreditasi k
epad
a LPK.
- Se
rtif
ikat
akreditasi yang diterbitkan d
iser
tai L
ampi
ran ri
ncia
n ruang li
ngkup
akre
dita
si dan berlaku 4 ta
hun sejak t
angg
ai di
tetapkan. LPK
har
us membayar
iuran t
ahun
an sebanyak 4 ka
li se
iama
4 ta
hun ma
sa ak
redi
tasi
LPK
. Pen
agih
aniu
ran t
ahun
an pertama dil
akuk
an setelah kep
utus
an ak
redi
tasi
.
Pemb
entu
kan dan
pemb
erit
ahua
n tim a
sesm
en,
waktu peiaksanaan dan
tagi
han biaya a
sesmen
Mene
rima
bukU ba
yar
Peng
ajua
nPUM
Persiapan
Asesmen Lapangan
Tindakan perbaikan
Pelaporan dari Tim
Asesmen
Veri
fika
si oleh Cm asesmen
Rapat P
aniba Teknis
tPantekl
Rapa
t Ko
nsil
KAN
Penarbitan
Kode
Bill
ing
ValidasI
menerima saiinan
sura
t tag
ihan
;Rekonsiliasi
Rekonsiliasi;
- Su
rat T
agih
an• bu
ktl ba
yar
-SIMPONi
- JiKa r\Mn uuaiv iituiiiueiiKiciii iiMuuiutsi, iiiaiva ur(\ tn;iiiaiv iiiuiiijcijuivaii
banding dengan disertai buktl dan alasan, pengajuan selambatnya 1 bulansesudah keputusan KAN.
PemberianMengajukanbanding
aran luran Tahunan
/ SImponi
Pertiberian SerlikatAkredilasi& Penaglhan luran
Tahunan
NO
10
11
URAIAN
SURVAILEN DAN lURAN
• Selama 4 tahun masa akreditasi, KAN akan melaksanakan Survailen yangterjadwal sebanyak 2 kali. Namun dapal ditambah Survailen lidak rulln/tidakterjadwal apabiia diperlukan seiama masa akreditasi. Sebeium pelaksanaanakan diinformasikan tim survailen, waktu pelaksanaan dan penetapan blaya.LPK dapat mengajukan keberatan alas tim dan waktu pelaksanaan survailen.- Blaya survailen dlbayarkan ke Kas Negara melalui Aplikasi SIMPONI danbukti bayar diserahkan ke Sekretariat KAN.- Petugas Penatausahaan Layanan menyerahkan salinan surat tagihansesuai rekapitulasl bukti bayar aplikasi SIMPONI yang diberikan olehBendahara Penerimaan sebagal dasar rekonsiliasi- iuran tahunan ke-2 ditagihkan bersamaan dengan penagihan biaya survailenke-1. Iuran tahunan ke-3 dan ke-4 ditagihkan bersamaan dengan penagihanbiaya survaiien ke-2.Ketentuan mengenai pengalihan dan pembatalan biaya sun/eilen sama
dengan pengalihan dan pembatalan biaya asesmen.
- Jika ditemukan ketidaksesuaian oleh tim asesmen, LPK harus menindaklanjutitindakan perbaikan. Tim asesmen akan melakukan verifikasi atas tindakanperbaikan.- Jika tindakan perbaikan tidak diselesaikan dalam waktu yang disepakati,maka lingkup akreditasi terkait dapat dibekukan. Konfirmasi status akreditasidipertahankan seteiah tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian yangdilaporkan pada saat Survailen dinyatakan memuaskan.
Pemohon Akreditasi
Tidak
Pusat Layanan Akreditasi
Sekretariat KAN/ Petugas Layanan AkreditasiPelugas Pembukuan
Layanan
Pembayaran biayaSurvailen melalui
aplikasi SIMPONI
Konfirmasi
Pembayaran
Pelaksanaan survailen
Tindaklanjul temuanketidaksesuaian
Akreditasi VDipertahahankan j
O-
Persetujuantim dan waktu
Pemberttukan danpemberilahuan tim asesmen,
waktu pelaksanaan dan tagihanbiaya asesmen
Penerbltan
Kode Billing
Meierima konfirmasi
Pembayaran
Validasi
PengajuanRUM
Persiapan survailen
Laporan surveilen
Pemberilahuan Status
Akredita^ dipertahankan
PPK/ BPP/
Petugas SPM
Baglan Admlnlstrasl Pendapatan
Bendahara PenerimaAlasan LangsungBend. Penerima
Bank Persepsi/Kas Negara
menerima salinan
surat tagihan:Rekonsiliasi
Rekonsiliasi:-Surat Tagihan• bukti bayar-SIMPONI
Catalan:
PertiiUJngan cut-off pada akhirtahun untuk:
1 Akreditasi/re-akreditasi; pelaksanaan kegialan dianggap selesai apabiia leiah dllaksanakan asesmen lapangan.2 Iuran tahunan; perhitungan pembebanan iuran sejak tanggal sertifikat akreditasi diterbitkan adalah sebagai berikut:
- Tanggal sertifikat akreditasi terbit sekilar tanggal 1 -15, maka perhitungan dianggap masuk 1 (satu) bulan di tahun berjaian.-Tanggal sertifikat akreditasi terbit sekitar tanggal 15-31. maka pertiitungan dianggap masuk 1 (satu) bufan di tahun berikutnya.
Standardisasi Nasional
LAMPIRAN III
PERATURAN KERALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 3/KEP/BSN/1/2019
TENTANG
PENETAPAN PROSEDUR PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
JASA AKREDITASI LABORATORIUM DAN LEMBAGA INSPEKSI
Pusat Layanan Akr
edlt
asI
Baglan AdmlnlstrasI Pa
ndap
atan
Perribhon'akre
difasi KAN yan
g mencakup permohonan awa
l, re-
akre
dita
sl
.penambahan rua
ng lin
gkup
akreditasi, dapat menghubungi Sekmlanat KAN ter
kait
:Untuk permohonan akr
edit
asi La
bora
tori
um dan Lembaga Inspeksi:
Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaoa Insoeksi
Gd. Menara Tti
amri
n Lantai 11, Jl.
MH. Thamrin Kav 8, Jak
arta
10340
Pemohon Akreditasi
Pend
afla
ran
Permohonan
Akref&tasiAwal
dan Re Ak
redi
tasi
Sekreteriat KAN/ Pe
taigas Layanan
Akreditasi
Petugas PeneAausahaan
Layanan
Bendahara Penerlma
Langsung
Negara
Bend.
Sega
la biaya yang di
baya
rkan
tanpa adanya tagihan bia
ya dar
i KAN. ti
dak da
pat
dtgunakan untuk melayanai keg
iata
n ak
redi
tasi
apapun.
TPengink)rTnasi3n akreditasi,
Ungg
ah d^umen (o
nnul
irpe
rmoh
onan
PERMOHONAN AKR
EDIT
ASI
- Pemohon akr
edit
asi / Lembaga Pen
ilai
an Kesesuaian (LPK) akan mendapatkan
dokumen serta for
muli
r pe
imoh
onan
akr
edit
asi yang rei
evan
mel
alui
KAN
Manajemen informasi System (KANMiS)
- LPK menerima sur
at tagihan pembayaran biaya permohonan akr
edit
asi vi
a Online
(KANMIS)
- "Biaya permohonan akr
edit
asi merupakan keseluruhan bia
ya yang
dlgunakan untuk admlnistrasi ke
giat
an proses akr
edit
asi yang tid
ak
dita
gihk
an secara mendetail kepada LPK (ti
dak te
rbat
as pada honor audit
kecukupan, panitia te
knis
, dan KAN Kons(i)"
LPK membayar biaya permohonan akr
edit
asi se
suai
dengan tagihan yang dib
uat
seca
ra oto
mati
s oi
eh api
ikas
i KAN Management information Sys
tem (KANMIS).
Pembayaran hams dil
akuk
an ote
h LPK melalui Apiikasi Si
stem
Informasi PNBP
Online (SIMPONi). LPK akan meneiima kode bil
ling
(berlaku 7 hart) dar
iSekretariatKAN. LPK har
us menyampaikan buk
ti bayar ke Sek
reta
riat
KAN untuk
dila
kuka
n va
lida
sl ata
s bu
kli ba
yar tersebul LPK menerima "password" untuk dapat
login ke KAN-MIS dan mengunggah selumh dokumen dan rekaman yang
dipersyaratkan yang men
yert
ai permohonan akreditasi.
Petugas Penatausahaan Layanan mencatat tagihan dan buk
ti tra
nsfe
r permohonan
akreditasi.
Petugas Penatausahaan Layanan menyerahkan salinan sur
at tagihan ses
uai
rekapitulasi apiikasi SIMPONi yang dib
erik
an oie
h Bendahara Penerimaan sebagai
dasar rek
onsi
lias
i
Pembayaran mel
alui
LS hanya dapat dilakukan terhadap LPK pemerintah
dengan menyerahkan surat pernyataan LS
Pengtslsn formulir
akreditasi
Pemb
ayar
anPermohonan
Akreditasi mel
alui
SIMPONI
Mengrirrkan bu
kli
bayar
Subm
itdD
hums
n LPK I
I Men
erim
a buk
ti pe
mbayaran I
Vehfikasl bu
kti ba
yar
Pass
word
approval untuk
Login ks'KANMIS'
- Sek
reta
riat
KAN melakukan aud
it kelayakan/tinjauan pemnohonan unt
ukma
meri
ksa ke
lang
kapa
n dokumen da
n ke
mamp
uan KAN dalam melaksanakan ja
saak
redi
tasi
yang diminta.
Apab
ila da
lam Jangka wak
tu satu ta
hun se
jak pe
mbay
aran
bia
ya per
moho
nan
akre
dita
si proses audit kelayakan belum se
lesa
i, maka per
moho
nan dianggap
hangus dan bia
ya yang sudah ditiansfer ti
dak dapat dikembalikan.
• Bila
LPK memerlukan pra-asesmen (bersifat s
ukareia), dapat me
ngaj
ukan
permohonan pra-asesmen ke KAN.
- KAN akan menindaklanjuti pe
mnoh
onan
ter
sebu
t dengan men
ginf
orma
sika
n ti
masesmen da
n wa
ktu pelaksanaan serta pe
neta
pan bi
aya pra-asesmen. Biaya pra
-asesmen me
nggu
naka
n pa
ket bi
aya su
rvai
len.
Pel
aksa
naan
pra-asesmen dilakukan
oleh per
sone
t ya
ng ditunjukoleh KAN.
- Bi
aya pr
a-as
esme
n di
tian
sfer
ke Ka
s Negara mel
alui
apl
ikas
i SIMPONI (bukti
pembayaran dis
ampa
ikan
ke Sek
reta
rfat
KAN).
- Petugas Pen
atau
saha
an layanan mencatat ta
giha
n da
n bu
kti transfer pra
-asesmen.
Petugas Penatausahaan Layanan me
nyer
ahka
n salinan su
rat t
agihan sesuai
lakapitulasi aplikasi SiMPONI yang dib
erik
an oleh Bendahara Pe
neri
maan
sebagai dasar rekonsiliasi
Pelaksanaan.Audit
"'
Pemedksaan
MelM
S^'^
cKku
nien
Pemb
diwt
umli
iti
pernxmnaaPruK
asesmm
uaya'tki^asesmen
jPr&asesnien'
f^nd
dntb
ulcd
biay
arMe
nerb
nati
ukfb
ayar
.swsEsaBfwew
SIMTONI)
Mene
rima
saSn
an
»«9«9«uR«i»9«(c«iaii9wt94»l
Sura
t Tagihan
Peja
Jcsa
naai
i ■
^-P
raes
esii
nen
C-sswm-tjijw-jju i -
.i.,.j—iu-jo
-12-
2 da
rt 6
URAIAN
ASESMEN AWAL/ RE-ASESMEN- Audit Kecukupan dilakukan setelah tahap 4 dilalui. yaitu petneriksaan dokumenSistem Manajemen Mulu LPK yang telah diserahkan ke Sekretariat KAN terhadapkesesuaiannya dengan persyaratan akreditasl. Apabita hasil audit kecukupan sudahdianggap langkap, maka dilanjutkan ke tahap Asesmen av/al.- Sebelum pelaksanaan Asesmen awal, akan diinformasikan itm asesmen. waktupelaksanaan asesmen lapangan dan biaya asesmen melalui KANMIS-namun surattagihan resmi biaya asesmen akan dikeluarkan sesudah audit kecukupandinyatakan selesai. LPK hanya dapat melakukan pembayaran setelah manerimasurat tagihan resmi dan kode billing dari KAN.
- LPK dapat mengajuken ket>eratan atas lim dan waktu pelaksanaan asesmendengan alasan yang jelas.- Biaya asesmen dibayarkan ke Kas Negara melaiul Apllkasl SiMPONI danbukti bayar diserahkan ke Sekretariat KAN.- Permohonsn akreditasl hanva berlaku selama 1 tahun seiak kontrak
dltetaokan dan disetului. Aoabila dalam waktu 1 tahun selak kontrak disetuiul
Pusat t-ayanan Akreditasl
Pemohon Akreditasl PBtugas^enamusabaan
Pers^ujuantimdan.wakhi..
Pembayersn biayaasesmen mel^uiApDkasi SIMPONI
Menyampaikan buktibayar
PembentiAsn danpembentahuan Hm asesmen,
waklu pelaksanaan dantagihan biaya asesmen
Uenen'ma bukti bayar
Penatausahaan
iayanan:- surat tagihan-^ti bayar
manerima saiiansurat tagihan:Rekonslliasl
RekonsDtasi:•SuratTagihan• bukfi bayar• SIMPONI
Baglan Admlnlstrasl PendapatanI BankPersapsi
Bendahara Penerlma Langsung Bend. NegaraPenehma
fegabjla;iial^'tahap .1asesmertawal. , •^asesin^ri.terdapal "\^ess;'pelaksar^aa'n'feWBs'sdapat, ̂ ■difakul^n temisah dari^,pela^naah asesmendffire.-rsrearanMtuanirar^a'yS'yeng::;'dit.^Itikan pada' . Jpeia^naan 'witness i |edSlah'samaclengan '•!satuan biaya mahdays |^'rvelt^. ■ I
hanaus dan tidak daoat ditarik.
• Petugas Penatausahaan Layanan mencatat tagihan dan bukti transfer asesmenawalfre-akreditasi
- Petugas Penatausahaan Layanan menyerahkan saiinan surat tagihan sesuairekapltulasi bukti bayar apllkasl SIMPONI yang diberikan oleh BendaharaPenerimaan sebagai dasar rekonsiliasi- Pemohon membuat surat pemyataan pembayaran LS untuk diserahkan kepadaBendahara Penerima melalui sekretariat KAN
• Setelah pebayaran dari KPPN diterima Bendahara Penerima menyetorkan ke Kas
Pelaksanaan Asesmen
LapanganPersiapan
Asesmen Lapangan
Pusat Layanan AkredltasI
Psmohon Akredltast
SURVAILEN DAN lURAN TAHUNAN- Selama 4 tahun masa akredttasi, KAN akan melaksanakan Suivailen yangterjadwal sebanyak 2 kali. Namun dapat ditambah Survailen tidak rutin/tldakterjadwal apabila drperlukan selama masa akredttasi. Sebelum pelaksanaan akandilnformasikan tim survailen, waktu pelaksanaan dan penetapan blaya. LPK dapatmengajukan keberatan atas tim dan waktu pelaksanaan survailen.• Biaya paket survailen dibayarkan ke Kas Negara melaiui AplikasI SIMPONIdan buktl bayar diserahkan ke Sekretariat KAN.- Petugas Penatausahaan I^yanan menyerahkan salinan surat tagitian sesual
rekapitulasi bukti bayar apJikasi SIMPONI yang diberikan oleh BendaharaPenerimaan sebagal dasar rekonsiliasi- luran tahunan kel ditaaihkan bersamaan denaan oensaihsn biava
pelaksanaan asesmen atau reasesmen. luran tahunan ke-2 ditaaihkan
bersamaan dengan penagihan biaya survailen ke-1. luran tahunan ke-3 dan ke-4ditagihkan bersamaan dengan penagihan biaya survailen ke-2.
Persetujuantm dan waktu.
Peinbaysan biayaSurvailen tnelalui
aplikasi SIMPONI
Menyampaikan buktibayar
SekretaHat KAN/ Petugas Leyanan AkredltasI
Pe;mbentukan dan ■pemberitatiuan Grii asesrnen,
waktu pelaksanaan dan tagban .biaya asesmen I
Petugas PembukuanLsyaian
Penatausahaanlayanan:
• surat t^Siai- buMi ttayar .
Menerima bukti bayar
menenma saiinan
surat tagihan:Rekonsiliasi
Rrtonsiliasi:• Surat Tagiftan• bukti bayar- SIMPONI
Baaian AdmlnlstrasI Pendapatan _ . _« 11 ^ Slasaii BankPersepsi
Bendahara Peneiima Langsung Bend. Negara
cjitajjbahRah;v~frpSt^
tefdapatj':- 'i,t^^^ess/pelaksariaajV;:Mliiess dapats-^Silr';"'dilakiikari'terpis3h''bailpeis^anaan asesnien^office, Bessra'nl^dliinrnandays.yangij^-.^f = ■,ditagihkan pa'db': ^pelaksanaan ;adaiah^sam'adertgan'satuanjbiaya rnaiidaysl
Pelaksanaan survailenPersi^ai survailai'
PENAMBAHAN RUANG LINGKUP- Selama 4 tahun masa akreditasi, LPK dapat mengajukan penambahan ruanglingkup akreditasi. KAN akan melakukan audit kelayakan tertiadap permohonanpenambahan ruang lingkup yang diajukan. Sebelum pelaksanaan akandiinformasikan tim asesmen, waktu pelaksanaan dan penetapan biaya. LPK dapatmengajukan keberatan atas tim dan waktu pelaksanaan asesmen. Keglatanpenambahan ruang lingkup dapat dilaksanakan bersamaan dengan kegiatansurvailen.
- Biaya penambahan ruang lingkup yang terdiri darl biaya permohonan danbiaya paket survailen dibayarkan ke Kas Negara melaiui Aplikasi SIMPONI
dan buktl bayar diserahkan ke Sekretariat KAN.- Biaya penamt}ahan ruang lingkup yang dilaksanakan bersamaan dengansurvailen terdiri dari biaya permohonan dan biaya paket asesmen dibayarkanke Kas Negara melaiui Aplikasi SIMPONI dan bukti bayar diserahkan keSekretariat KAN.
- Petugas Penatausahaan Layanan menyerahkan salinan surat tagihan sesuairekapitulasi bukti bayar aplikasi SIMPONI yang diberikan oleh BendaharaPenerimaan sebagal dasar rekonsiliasi
Persebjjusntim & waktu
Pembayamh tjiayapenambahan lingkup
melaiui aplikasi SIMPONI
^ Menyampaikan buktibayar
Pelaksanaan asesmen
F^ambahan Bngkup
Pembenlehuan Urn asesmen,waktu pelaks^aan dan tagihan
biaya penambahan lingkup
Menemia bukti bayar
Penatausahaanlayanan;
• surat tagihan-buktibayar ,
menerima salinan
surat tagihan;Rekonsiliasi
Rskonsliasi;
• Surat Tagihan- bukti bayar- SIMPONI
aswmen;;,".|»penarnbahaniiiia^*^^!lingkup teidapat'i .a;witness, pslaksanaan^.jwibies3dapal'„diiakukanlf^iMrtdarflpelakMnaan asesmenjofficsl'Bssaran safuanmanda'ys yang'"p"ditagihkan pada:f|i|psiaksanaah witness;adaiah sama dengan;' 1sali^"'biay8;rn'and^sisufvelian.
. Perslapsn asesmenpenambahan lingkup
•*.. ( WlMl
IVERIFIKASI LAPANGAN ATAU KUNJUNGAN TIDAK TERJADWAL
9 |r
A^6i
t^ai
p&rt
GRah
7KAN
"ak'
anlT
ie!a
Ksan
'^an
'VeH
fik'
as!'
1a^^
Udak
tei
jadw
al. Bi
aya ve
rifi
kasi
lap
anga
n at
au kun
jung
an tidak ter
jadw
ai
. |nienggunakan paket biaya survailen. Pelaksanaan
veri
fika
si lapangan atau
kunjungan tidak tegadwal dil
akuk
an oleh personal yan
g dilunjuk oleh KA
N.r Bi
aya verifikasi lap
anga
n at
au kun
jung
an tidak ter
jadw
ai di
transfer ke Ka
s Ne
gara
,^e
lalu
i aplikasi S
IMPO
NI (b
ukti pe
mbay
aran
disampaikan k
e Sek
reta
riat
KAN
).
\3 Petugas Pe
nata
usah
aan layanan me
ncal
at ta
giha
n dan bukti t
ransfer pr
a-
!asesmen,
i Pe
tuga
s Penata
usah
aan La
yana
n me
nyer
ahka
n saiinan su
rat tagihan se
suar
reka
pitu
lasi
aplikasi SIMPONI yan
g diberikan oleh Bendahara Pen
erim
aan setjagai
dasar rek
onsi
lias
t
Petsetujuan
tvn&waktj
Pemtuyarst bia
yapenambaiian li
ngku
pmelaiui ap
lika
si SIMPONI
Penbentukan dan
pemberitahuan ti
m asesmen.
vaktu peiaksanaan da
n ta
giha
nve
rfli
kasi
lapangan/kunjungan t^
isrjadwal
Menefima buk
ti bay
sr
Penatausaha^
laya
nan:
• surat ta
gSia
n-
bukti t
ayar
.
Menyampaikan buk
tiba
yar
Peiaksanaan asesmen
penati^ahan Sn^up
Persiapan as
esme
npe
namb
ahan
ling
iuip
KEKURANGAN BIAYA ASESMEN, SURVAILEN, PENAMBAHAN LINGKUP
10 - Apabila da
lam penagihan bi
aya asesmen, su
rvarlen maupun pen
amba
han ru
ang
lingkup t
erdapat ke
kura
ngan
bia
ya, ma
ka Sekretariat KAN aka
n menerbilkan surat
tagi
han at
as kek
uran
gan biaya dengan pen
agih
an daiam paket survailen sesuai
jumi
ah Drang/Han.
- Ap
abil
a da
lam penagihan bi
aya ak
redi
tasi
ter
dapa
t kekurangan biaya
permohonan, maka Sek
reta
riat
KAN aka
n menerbilkan surat tegihan biaya
permohonan.
• Ap
abil
a da
lam pe
iaks
anaa
n as
esme
n te
rdap
at tag
ihan
biaya den
gan paket
Orang/Hari ber
juml
ah gan
jli,
maka tag
ihan
biaya men
ggun
akan
kom
bina
si pak
etasesmen dan survailen.
- Ke
kura
ngan
biaya ter
sebu
t di
baya
rkan
ke Ka
s Ne
gara melatui Apl
ikas
iSIMPONi dan bukti bayar dis
erah
kan ke Sekretariat KAN.
- Pet
ugas
Penatausahaan Layanan men
yera
hkan
sai
inan
surat tagihan sesuai
reka
pitu
lasi
buk
ti bayar aplikasi SIMPONI yan
g di
beri
kan oleh Ben
daha
raPenerimaan sebagai dasar rekonsiilasi
Pembayaran kekurangan
biay
a as
esme
n melalul
aplikasi SIM
PONI
Menyampaikan bukti
baya
r
Kekurangan biaya le
ridentifikasi
Mene
rima
bukti bay
ar
Penatausahaan
laya
nan:
• sura
l tag
ihan
• bukli ba
yar
.
I Pei
aksa
naan
ase
smen
Persiapan as
esme
n
NO
11
12
URAtAN
PEMBAYAHAN
Biay
a ak
redi
tasi
dapat dib
ayar
Tra
nsfe
r ke Kas Neg
ara de
ngan
aplikasi SIMPONI
atau LS:
- Tra
nsfe
r me
lalu
f aplikasi SIMPONI; LPK langsung membayar ke Kas negara
melalui ap
lika
si SIMPONI. Buk
ti pembayaran disampaikan ke Pusat Layanan
Akreditasi.
LS; Pemohon akreditasi (
instansi pem
erin
tah)
membuat sur
at pem
yata
anpe
mbay
aran
LS ke Pus
at Layanan Mre
dita
si cq.
Ben
daha
ra Penerlma,
pemb
ayar
an masuk ked
alam
rekening bendahara pe
neri
maan
. Selanjutnya
Bendahara Penerlma membuat Kode Billing untuk pembayaran.
- Pusat Layanan Akr
edit
asi me
nyer
ahka
n dokumen penetapan bia
ya akreditasi dan
bukt
l transfer kepada Bendahara Penenma unt
uk dibuabcan kui
tans
i ra
ngka
p 3
(lem
bar
1 untuk Pemohon Akreditasi; lem
bar 2 untuk Pet
ugas
pembukuan lay
anan
;dan lembar 3 untuk arsip Bendahara Penerlma).
• Be
ndahara Penerima menyelenggarakan pe
mbuk
uan.
Apa
blla
terjadi ieblh bay
ardari yan
g dl
tagl
hkan
, maka petugas lay
anan
akr
edit
asi akan mengkonflrmasi
kepada pemohon akreditasi untuk mengusuikan proses
peng
emba
ilan
/pen
arik
a sesual peraturan yang ber
laku
.- Setiap bul
an pembukuan Bendahara Pen
erlm
a di
reko
nsil
asi de
ngan
pembukuan
layanan.
Bagl
an Admlnlstrasi Pendapatan
Pusat Layanan Akr
edit
asi
Bank Persepsi
/Kas Negara
Pemohon Akreditasi
Petugas Panatausahaan
Layanan
Lang»jng Bend
Bendahara Penenma
Sekrelarlal KAN/ Pet
ugas
Lay
anan
Akreditasi
Pemb
ayar
an ke Ka
sNe
gara
melaluf
aplikasi SIM
PONI
ata
u
Pene
tapa
n bi
aya
suailagihan
Pembuatan
Kode
Blli
ngPemyataan
pembay^ 1^
Rekening
Bend^ara
^nye
tora
tPteKas
lega
ra
Penc
asen
Che
que
keBa
nk Persepsi
Membuai Kode Bi
ting
serta
Menyampaikan buk
tib^
ar
BukU
Peir
baya
ran
Menehma buki
pemb
ayar
anRekons
Penenmean pe
neta
pan
Uaya dan bukb
pembayaran
Permukuan
Layanan
fKvAbnsi
Adminisrtrasi
SIMP
C^il
BSN
Pengecekan
Kwtana
1Psnbuaian
Kwtana
/ Pembukuan
Bendahaa Penenma
Peia
ksan
aan layanan
database
Catatan:
Perh
itun
gan cutoff pada akh
ir tahun unt
uk:
1 Ak
reditasi/re-akreditasl; p
eiaksanaan keg
iata
n di
angg
ap sel
esaf
apablla teiah dll
aksa
naka
n asesmen la
pang
an.
2 luran tahiman; pe
rhit
unga
n pe
mbeb
anan
lur
an sej
ak lan
ggal
sertifikat akreditasi dt
terb
ftka
n ada
lah sebagai berikul:
- langgal se
rtif
ikat
akreditasi le
rbit
sek
itar
tang
gal 1 -1
5. maka pe
rhit
unga
n dianggap masuk 1 (sa
tu) b
uian
di t
ahun
ber
jaia
n.• Tang
gal se
rtif
ikat
akre
dita
si le
rbit
sek
itar
tan
ggal
16-31, maka perhitungan dia
ngga
p masuk 1 (satu) bu
lan di tahun ber
ikut
nya.
3 LPK yang te
lah me
nyet
orka
n bi
aya paket a
sesmen, namun sampai akh
ir ta
hun berjaian iHl
um dil
aksa
naka
n asesmen ia
pang
an, ma
ka se
luruh bi
aya yang
dlsetorkan dianggap ha
ngus
dan LPK dtwajibkan untuk me
mbay
ar Kemabll paket ase
smen
pada ta
hun t>erjkutnya.
?mMBANG
ETYA
lAN STANDARDISASI NASIONAL,
Sdarie
LAMPIRAN rV
KEPUTUSAN
NOMOR 3/KEP/BSN/1/2019
TENTANG
PENETAPAN PROSEDUR PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
JASA PENDIDiKAN STANDARDISASI
NOPemohon Jasa Pusat Layanan Pelatihan Bagian Admlnlstrasi Pendapatan Bank Persepsi/
Kas NegaraURAIAN Pendidikan
StandardisasiPetugas Layanan
Petugas PenatausahaanLavanan
PPK/ BPPBendahara Penerima
Atasan LangsungBendahara Penerima
INFORMASI LAYANAN
Pemohon layanan menghubungi: Sekretariat Pelatihan Standardisasi PusatPendidikan dan Pemasyarakalan Standardisasi - BSNGedung I BPPT Jl. M.H Thamrin No.8, Kebon Sirih, Jakarta
Telp: 021 - 3927422 ext.164. Fax: 021 - 3927527
Host: 081210395089 Email: [email protected]: dlklat.bsn.go.ld
A. In House TrainingJlka Pemohon layanan yang sudah terdaftar sebagai member dapatiangsung ke proses Log In. Jlka belum, pemohon melakukan registrasisebagai member layanan pendidikan BSN melalui websitediklat.bsn.go.idSekretariat akan mengirimkan surat penawaran dan MoU kepadapemohon layanan. Kemudian, jlka menyetujui MoU, pemohonmengirimkan kembali MoU yang telah dl tanda tangani ke sekretariatdiklat BSN. Jika pemohon tidak menyetujui, maka layanan bataldilaksanakan.
Kemudian, sekretariat akan berkoordinasi dengan pemohon untukmenyepakati agenda In House Training. Jika Pemohon MelakukanPembayaran tunai petugas layanan membuatkan Kode BillingSIMPONI, Jika pemohon melakukan pembayaran melalui ISbendahara yang membuatkan Kode Billing SIMPONI adalahBendahara Penerima
•sssgasurat^s
A1. Pembayaran Pelatihan IHT
Dibukuan
Behdaliaia
Rekeningeenddhara
Pembuatan
KbdeBiling
1. • Pemohon la
yana
n yang
telah
mele
ngka
pi persyaratan
diminta
mentransfer bi
aya pelatihan (s
esua
i ta
rif PR No. 62 Th. 2007) mel
alui
sistem SIMPONI. Bukti transfer disampaikan ke
sekretariat dik
tat BSN.
- Sel
anju
tnya
pet
ugas
pen
atau
saha
an layanan met
akuk
an pencatatan.
2. - Sekretariat diklat rtienyerahkan data pemohon layanan dan buktitransfer kepada Bendahara Penerima untuk dibuatkan kuitansirangkap 3 (lembar 1 untuk Pemohon layanan; leml>ar 2 untuk PetugasPenatausahaan Layanan; dan lembar 3 untuk arsip BendaharaPenerima).- Setiap tiga bulan Akun Admin SIMPONI 6SN dlrekonsiiasi denganpetugas penatausahaan layanan.
A2. Proses Pelaksanaan Pelatihan IHT
1. instruktur dan asisten pelatihan datang ke tempat pelatihan. Pelatihandilaksanakan sesuai dengan agenda yang telah disepakati.
A3.|Penyerahan Hash Layanan IHT
1 ITanggal penyerahan hasil layanan berdasarkan tanggal penandatanganans^Bftifikat
o Isertifikat peserta pelatihan dibuat berdasarkan pelatihan yang dllKuti danpredikat hasll pelatihan. Kemudian sekretariat mengirimkan sertifikat dan buktipengeriman dan tanda terima dokumen kepada pesena paling lambat 10 harikerja setetah pelaksanaan pelatihan. Pemohon mengirimkan kemball buktipenglriman dan tanda terima dokumen yang telah di Isl sebagai buKII sertifikattelah diterima dengan baik.
B. Public Training1. Jtka Pemohon sudah terdafiar sebagai member, pemohon dapat
langsung ke proses Log In. Jika belum, pemohon melakukan registrasisebagai member pelatihan BSN melalui website diklat.bsn.go.id
Jlka Pemohon pelatihan menerima konflrmasi sebagai daflar waiting list,maka Pemohon pelatihan akan mendapatkan konfirmasi lebih fanjut apabilaada calon peserta yang mengundurkan dirt.
3. Jlka pemohon pelatihan masuk dalam calon peserta. Sekretariat pelatihanakan melakukan kondlrmesi keikutsertaan.
4. Sekretariat akan mengirimkan surat undangan beserta kode billing
5. Peserta melakukan pembayaran sampai dengan batas waktu yang telahditentukan
6. Jika pembayaran telah dllakukan, maka lakukan konfirmasi pembayarandengan mengirimkan bukti bayar ke alamat email [email protected]
7 - Pemohon yang telah melengkapi persyaratan diminta mentransferbiaya pelatihan (sesuai larif PP No. 62 Th. 2007) melalui sistemSIMPONI. Bukti transfer disampaikan ke sekretariat dikiat BSN.- Selanjutnya petugas penatausahaan layanan melakukan pencatatanlayanan.
6. - Sekretariat dikiat menyerahkan data pemohon pelatihan dan buktitransfer kepada Bendahara Penerima untuk dibuatkan kuitansirangkap 3 (iembar 1 untuk Petugas pembukuan layanan pelatihan;lembar 2 untuk sekretariat dikiat; dan Iembar 3 untuk arsip BendaharaPenerima).- Bendahara Penerima selanjutnya membukukan kvwtansi ke BukuKas Umum.
- Seliap tiga bulan Akun Admin SIMPONI BSN direkonsilasi denganpembukuan layanan.
81. Proses Pelaksanaan Pelatihan Publik1. Peserta datang ke lokasi pelatihan sesuai dengan surat undangan
pelatihan.
B2.|Penverahan Hasil Layanan Publfk1. Tanggal penyerahan hasil pelatihan berdasarkan tanggal penandatanganan
sertinkat
Seni
rika
t pe
sert
a pe
latl
han aibuat berdasarkan pelatlhan yang
diik
uti da
npr
edik
at hasil pel
atih
an. K
emudian sekretariat mengirlmkan se
rtif
ikat
dan
bukli
peng
irim
an dan tanda tehma dokumen kep
ada peserta paling lambat 10 harf
kerja setelah pe
laks
anaa
n pelatihan. Pemohon men
giri
mkan
kem
ball
buktl
peng
irim
an dan tanda terima dokumen yang tei
ah di isi s
ebagai bukti se
rtif
ikat
tela
h di
teri
ma dengan balk.
MONITORING
Kegiatan pel
atih
an dimonitoring ol
eh Ese
lon
II dan
III den
gan ja
dwal
yang
tela
h ditetapkan. Eselon II
atau
III memonitorlng dan mengevaluasi keg
iata
npe
lati
han yang dil
aksa
naka
n se
suai
den
gan prosedur yang berlaku.
Monitoring pen
yera
pan anggaran dan
kegiatan di
laku
kan ol
eh staf pe
ngel
oia
PPK secara berkaia.
PiT^ara'^STfeW
i .
p^tiha'n
1-
BANG PRfeSETYA
PALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
LAMWKAN V
KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
NOMOR 3/KEP/BSN/1/2019
TENTANG
PENETAPAN PROSEDUR PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
JAgA INFORMASI STANDAR
NO URAIANPemohon Informasi
Standar
Pusat Layanan Informasi Standar
Petugas LayananPetugas Penatausahaan
Layanan
PPKIBPP
Bagian Admlnistrasi Pendapatan
Bendahara Penerima
Atasan
LangsungBendahara
Penerima
Kas Negara
INFORMASI
Pemohon yang memerlukan informasi standar bisamendapatkan layanan dengan menghubungi:Sekretariat Lavanan Informasi StandardisasI
Perpustakaan di Layanan Informasi Terpadu (LITe) - BSN,Gedung 1 BPPT Lantai dasar, Jl. M.H. Thamrin No.8, JakartaPusat,
Telepon : 021-3917300 / 021 -3917322E-mail ; [email protected] layanan : Senin - Jum'at, Pukul 08:00-15:00 WIB
Permohonan
infomiasi standar
PENERIMAAN LAYANAN
Pemohon Layanan datang langsung ke Perpustakaan BSN,KLT BSN, email, atau mengunjungi website pemesananstandar online Datang langsung/
Email/ Melalui aplikasiOnline
email un
tuk me
ndap
atka
n rin
cian bia
ya dokumen standar
yang
dibutuhkan.
B. Pemohon dapat mengakses lan
gsun
g ap
lika
si Pemesanan
Standar On
line
dan mem
llth
dokumen SNI yang dlperlukan
C. Unt
uk rin
cian
biaya sta
ndar
non SNI hanya berlaku 14 ti
ari
kale
nder
, apabila melewati batas waktu tersebut, ri
ncia
n bi
aya
kada
luar
sa dan t
iarus me
laku
kan pemesanan ulang.
D. Apa
bila
Pemohon setuju dengan rincian bia
ya dal
ampemesanan, pemohon m
elak
ukan
konfirmasi persetujuan
pembayaran sekaligus permohonan kode bii
ing.
E. Petugas layanan menerbitkan kod
e bi
llin
g berupa 15 di
git
angk
a se
baga
i da
sar pe
mbay
aran
sesuai dengan sur
atpenawaran ya
ng telah dis
etuj
ui. Masa berlaku kod
e billing
adal
ah 10 hari ka
lend
er, setelah it
u nomorakan kadaluarsa
dan Pemohon tid
ak dap
at melakukan pembayaran.
PEMBAYARAN BIAYA LAYANAN
A. Pemohon layanan mel
akuk
an pem
baya
ran me
lalu
iSIMPONI ber
dasa
rkan
kode
billing yang diberikan.
B. Pemohon mengirimkan kon
firm
asi pe
mbay
aran
beserta
kelengkapan pe
rsya
rata
n bi
la dibutuhkan
C. Ap
abila Pemohon Layanan akan melakukan pe
mbay
aran
LS:
Pemohon Layanan membuat su
rat pe
rnya
taan
pem
baya
ran
LS yan
g ditandatangani pejabat yang benvenang ke Pusat
Layanan In
form
asi Standar cq
. Bendahara Penerimaan.
Dokumen standar sud
ah dapat diterima Pemohon Lay
anan
sete
lah te
rbit
SP2D. Copy SP2D dik
irim
kan ke Bendahara
Penerimaan.
Meng
akse
s dan me
mili
hSNI, a&u kwitak via em
ail
Rind
an bia
yapemesanan
Konfirmasi
Pers
etuj
uan
Pembayaran
Permohonan Kode
Pene
rbit
an
Kode Bi
llin
g
Pembayaran
Pernyataan
pembayaran
LS
n
Pembuatan
Kode BSi
ngRekening
Bendahara
Pencairan Cheque ke
Peny^ran
SSBP ke Kas
Nega
ra
Penenmaan
rciuyaa rciiaiauaaiioaM i-ciyciHeiii iiieiiytsueMveumiUldll
pembayaran di aplikasi SIMPONI dan mencetak tanda terimapembayaran. Selanjutnya Petugas Penatausahaan Layananmembuatkan kwitansi pembayaran tunai rangkap 3; lembar 1untuk Pemohon Layanan; lembar 2 untuk dicatat dan diarsipoleh Petugas Penatausahaan Layanan; dan lembar 3diserahkan ke Bendahara Penerimaan (kwitansi untukPetugas Penatausahaan Layanan telah disiapkan olehBendahara Penerimaan).
A
Pembayaran Simponi Pembuaian
Kwitansi
Kwitansi
Penatausahaan
layanan7Rekonsllasi
ke Bendahara
-19
NO URAIAN
PELAKSANAAN LAYANAN
A. Proses penyediaan dokumen standar dapat dilakukanseteiah pembayaran dari Pemohon terkonfirmasi. Petugaslayanan mencetak standar/memesankan dokumen asli/menyediakan efile SNI sesuai pesananB. Untuk pencetakan standar, proses layanan satu dokumenmembutuhkan waktu 35 menit, dokumen selanjutnya 15menit per standar C.Untuk proses dokumen format elektronik akan diterlmaPemohon dalam waktu maksimal 1X24 jam keija seteiahbuktl pembayaran diterima petugas. Apablla terpotong harilibur, maka dokumen akan diklrimkan dl hari keija berikutnyaD. Untuk pembelian dokumen asll/lnden, waktu yangdiperlukan tergantung dari masing- masing Penyedia Standar
PENYERAHAN HASIL LAYANAN
A. Dokumen standar hasil proses reproduksi baik tercetakmaupun elektronik (SNI/reproduksi standar nonSNI/pembelian dokumen asli/inden), diserahkan ke PetugasPenatausahaan Layanan bersama lampiran rincian biaya8. Selanjutnya Petugas Penatausahaan Layananmenyerahkan dokumen standar dan kwitansi pelunasan
pembayaran lembar 1 dengan catatan semua berkaspendukung sudah terpenuhi (contoh Kartu KIM, Mastan,Sertifikat LPK)C. Dokumen standar format elektronik diklrimkan melalui
email.
D. Petugas Penatausahaan Layanan mengarsip kwitansilembar 2 dengan lampiran rincian pemesanan dan buktipendukung yang dibutuhkan (KIM, Kartu mastan, sertifikatLPK)E. Jangka waktu penyimpanan kwitansi adalah 1 tahunseteiah kwitansi inactive
PENATAUSAHAAN LAYANAN
- Petugas Penatausahaan Layanan menyerahkan kuitansirangkap 2 ke Bendahara maksimal satu hari berikutnya.
Pemohon InformasI
Standar
^Dokumen Standar^..
Husat Layanan imormasi standar
Petugas LayananPetugas Penatausahaan
Layanan
PPK/ BPP/
Petugas SPM
Proses layanandokumen standar
data penjualan
Hasilcetakan/efile/standar dokumen
standar
>1^
Penyerahandokumen untuk di
kirim/ email
Bagian Aammisirasi renacipauiii
Bendahara Penerima
Penyetoran lembar ke2 kvritansi
Atasan LangsungBendahara
Penerima
Rekonsilasi
Bank Porsepsi/Kas Negara
Wl^l WvTM \JMWSWHOliaOI
dengan pembitkuan layanan.
Akun Admin atMPONI
-21 -
EPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
BANG
LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KEPAIA BADAN STANDARDISASI NAS
IONA
L,
NOMOR 3/KEP/BSN/1/2019
TENTANG
PENETAPAN PROSEDUR PENGELOLAAN PEN
ERIM
AAN NEGARA BUKAN PAJAK
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
PENERIMAAN LAYANAN ■
- 4- T:.
"
Pemo
hon
info
rmas
i UN
{Is
suer
Identification Num
ber)
dapat
menghubungi:
Pusa
t La
yana
n UN
di Pu
sat Ke
ijas
ama Standardisasi
Gd- BPPT I
, Jl.
M.H. Thamrin No
.S, La
ntai
12
Teie
pon ; 0
21 3927422 Ps
l,148/128 (
Bowo
/Riz
ki/K
etty
). Fax
;021 3927527.
E-ma
il bo
wo@b
sn.g
o.id
/rt2
kira
wati
@bsn
.go.
id/
kett
y.pr
aset
i3nl
y@bs
n go
.id.
Webs
ite : ww
w.bs
n.go
.id
- Pe
moho
n UN
yan
g teiah mengetahui per
syar
atan
dan pro
ses
UN dapat men
gaju
kan surat pe
rmoh
onan
UN.
- Sekretariat La
yana
n Ja
sa UN
akan
melakukan pen
gece
kan
stat
us permohonan
liN. Apa
bila
pem
ohon
UN
tela
h memiliki UN,
maka per
moho
nan ak
an dit
olak
dan inf
orma
si dis
ampa
ikan
ke
pemohon. Sedangkan. bila pem
ohon
bel
um memiliki nomor UN
,maka sekretariat aka
n me
ngin
form
asik
an per
syar
atan
dan form
yang
per
lu di
lengkapi dan
dik
emba
lika
n kepada se
kret
aria
t.
Pusa
t La
yana
n UN
ak
an melakukan
verifikasi dan
vali
dasi
terh
adap
dokumen pen
daft
aran
pem
ohon
UN. Apabila pem
ohon
memenuhi kelentuan dan per
syar
atan
sesuai standar ISOyiEG
7812
na
mun
belu
m le
ngka
p. ma
ka di
mint
a melengkapi.
Sedangkan
bila t
elah
lengkap, maka dapat
dila
njut
kan ke
proses se
lanjulnya
PEMBAYARW KO
NFIRMASI" PEMBAYARAN LAY
ANAN
jj.
- Pe
moho
n la
yana
n UN
ya
ng t
elah melengkapi pe
rsya
rata
ndi
mint
a mentransfer
biay
a permohonan d
an pe
mros
esan
UN
langsung ke rekening Negara sesuai dengan su
rat Pe
mbay
aran
Biay
a Proses Ap
lika
si dan
Kod
e Bi
llin
g dari Sis
tem Pe
mbay
aran
Onli
ne PNBP (SI
MPON
I) Bukti transfer disampaikan ke Pus
atLayanan UN.
- Selanjulnya
petugas
pemb
ukua
n layanan
melakukan
penc
atat
an lay
anan
.
Pemotion UN
Jasa Permohonan Nomor Identlfikasi Bank
Pusa
t La
yana
n IIN
Petu
gas P
embu
kuan
PPK/ BPP
Petu
gas L
ayanan UN
Laya
nan
Bagian Adm
lnls
tras
i Pe
ndap
atan30
Bendahara Penerlma
Bank
Atasan Lan
gsun
e Persepslf
Bendahara Penertma
Kas Negara
'I
,udah Rtemilife
Pets
ecef
can
.'
Status
Befum m
eiTi
iiii
i:
NO
- Pusat Layanan UN menyerahkan data pemohon UN dan buktitransfer kepada Bendahara Penerima untuk dibuatkan kuitansirangkap 3 (iembar 1 untuk Pemohon layanan UN; lembar 2untuk Petugas Penatausahaan Layanan UN; dan lembar 3untuk arsip Bendahara Penerima).- Bendaliara Penerima selanjutnya meiaksanakan pembukuan.- Setiap tiga butan Akun Admin SIMPONI BSN direkonsilasidengan pembukuan layanan.• Pelaksanaan Verifjkasi Lapangan.
Jika hasil verifikasi lapangan dinyatakan memenuhipersyaralan. sekretarian akan meneruskan permohonanpemohon layanan ke American Bankers Association (ABA)selaku registration authority ISO/lEC 7812
PENYERAHAN HASIL LAYANAN,Apabila persetujuan permohonan UN dari ABA telah keluarakan segera diinformasikan kepada pemohon UN berupa Suratpernyalaan perihal nomor UN yang diperoleh apiikan.
BaglanAdtnlnlstrssI Pendapatan Bank
PersepsI/Kas Negara
PusatLayanan UNAtasan Langsimg
Bendahara PenehmaPPK/BPPPetugas Pembukuan
LayananPemohon UN Bendahara Penerima
Petugas Layanan UN
iPa^mpsandala pwahonL- jiRtobukfl trarB%
Pemtxikuanlayanan
sKwitansi 2 RKBend^ara
Pencocokan PeneflmaPemtKatan
Kvdansi..Kwtsid
Pff.lXPbNo>7/!0(B
Akun Admin SIMPONI
PengtE^&VV^'tllPel^csansw^s^• TimVaiSkasI
Lipangw ,r
PengWwm^n keAbiikan
Pelaksanaan
Veritikasl lapangan
Perbaikan TidakC
PemruesahllNkeMa
Persetuju^dariABA
liiformasillNyang
telah diselului
1
Record
KEPALA BADAN STANDA^ISASI NASIONAL
RASETYA