LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA PEMERINTAH
(LAKIP)
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PADANG TAHUN 2016
BAPENDA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2016
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-
Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2016 Dinas Pendapatan Daerah Kota
Padang ini dapat kami susun.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2016 mempunyai arti strategis
karena didalamnya terdapat realisasi dan target berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2016
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dari Tahun-tahun lalu perlu dilakukan
peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2016 ini merupakan dokumen
yang akan menjadi relevan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Kota
Padang sehingga kinerja Dinas Pendapatan kedepannya bisa lebih optimal.
Padang, 2017
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PADANG
ADIB ALFIKRI, SE, M.SI
NIP. 19730413 199703 1 001
BAPENDA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2016
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I Pendahuluan ……………………………………………………………………………………………. 1
A. Gambaran Umum Dinas Pendapatan
Daerah Kota Padang ……………………………….………………………… 1
B. Landasan Hukum …………….…………………………………….………………………….. 4
C. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP…………………………….…………………………… 5
BAB II Perencanaan Strategis dan Perjanjian Kerja……………………………………….………. 7
A. Perencanaan Srategis ……………………………………………………………………...…….. 7
B. Perjanjian Kinerja …………………… …………………………………….…………………. 9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2016 …………….………………………………………... 14
A. Analisis Capaian Kinerja ………………………………………………………………….. 14
B. Akuntabilitas Keuangan ………………………………………………………………….. 23
BAB IV PENUTUP …………………….…………….………………………………………………………….. 28
BAPENDA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2016
1
BAB. I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang
Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang merupakan restrukturisasi organisasi dari Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset yang dilaksanakan pada pertengahan tahun 2015,
berdasarkan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas
Daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang merupakan unsur pelaksana Otonomi
Daerah, urusan pemerintahan bidang pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam
menyelenggarakan urusan pengelolaan Pendapatan. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah yaitu:
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan
pendapatan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pegelolaan pendapatan.
4. Membuat rencana kegiatan/program kerja Dinas.
5. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan serta mengendalikan tugas
bawahan.
6. Memberi petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan kepada bawahan.
7. Merumuskan visi dan misi serta menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana
Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Daerah.
8. Merumuskan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah.
9. Melaksanakan pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat.
10. Menyiapkan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
perubahan APBD Bidang Pendapatan.
11. Merumuskan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Pendapatan.
12. Melakukan koordinasi, evaluasi dan pembinaan pendapatan daerah.
13. Melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dikelola Dinas Pendapatan
Daerah.
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi
Secara rinci tugas dan fungsi masing-masing bidang sebagai berikut :
BAPENDA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2016
2
Kepala Dinas Pendapatan daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengawasi,
mengendalikan, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan
pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas Pendapatan Daerah
membawahi :
1. Sekretariat,
2. Bidang Pendataan dan Penetapan,
3. Bidang Penagihan dan Pengawasan,
4. Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan,
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan.
Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan
administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah
dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan
perencanaan, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, dan pelayanan informasi.
Untuk menyelenggarakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :
a. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakan dan mengendalikan serta
menetapkan kebijakan umum kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pelayanan
informasi pendapatan;
b. Melaksanakan urusan rumahtangga dan urusan perlengkapan;
c. Melaksanakan kegiatan urusan umum, kepegawaian, keuangan, pelayanan dan
informasi;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
e. Melakukan koordinasi dan fasilitasi antar bidang dalam pelaksanaan pengelolaan
pendapatan;
f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan tugas-tugas di bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi yang
dikelola Dinas Pendapatan.
Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :
a. Melakukan penyusunan dan pelaksanaan program kerja bidang pendataan dan
penetapan pendapatan daerah;
BAPENDA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2016
3
b. Mengkoordinir dan melaksanakan pendataan, pendaftaran, penghitungan dan
penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
c. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
d. Mengkoordinasikan dengan bidang terkait hasil pendataan dan penetapan pajak dan
retribusi daerah;
e. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja bidang
pendataan dan penetapan;
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Bidang Penagihan dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan tugas-tugas di bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak dan Retribusi yang
dikelola Dinas Pendapatan, meneliti dan memproses keberatan dan pengurangan pajak dan
retribusi serta melakukan koordinasi dan pembinaan kepada SKPD pengelola pendapatan
daerah.
Bidang Penagihan dan Pengawasan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang penagihan dan
pengawasan;
b. Penyelenggaraan pembukuan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang
dikelola Dinas Pendapatan;
c. Pelaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi penerimaan yang dikelola oleh Dinas Pendapatan
Daerah;
d. Pelaksanaan penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola Dinas
Pendapatan;
e. Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah;
f. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja bidang
penagihan dan pengawasan;
g. Melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala terhadap penerimaan daerah;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan Kota Padang sesuai
dengan lingkup tugas dan fungsinya.
Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam melaksanakan kajian dan pengembangan potensi pendapatan, mengelola system
informasi pendapatan daerah.
Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. menyusun kajian potensi pendapatan daerah;
BAPENDA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2016
4
b. mengelola system informasi teknologi pendapatan daerah;
c. memelihara dan mengembangkan system online pajak daerah;
d. mengkaji dan mengelola SPPT PBB;
e. mengkaji dan menyusun peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan yang menyangkut penerimaan daerah;
f. menyusun rencana program kegiatan Dinas Pendapatan;
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
Bidang pengendalian dan pelaporan pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas dalam menyusun laporan penerimaan dan piutang pajak daerah dan retribusi yang
dikelola Dinas pendatan per bulan, triwulan, semester dan per tahun, mengontrol
perkembangannya untuk dikoordinasikan dan ditidaklanjuti bersama bidang-bidang terkait.
Bidang pengendalian dan pelaporan pendapatan mempunyai fungsi :
a. menyusun laporan penerimaan dan piutang pajak, dan retribusi yang dikelola Dipenda;
b. menindak pelanggaran Perda yang dlakukan wajib pajak;
c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
peraturan yang berlaku;
d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan
fungsinya.
B. Struktur Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :
A. Kepala Dinas
B. Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub. Bagian Keuangan
c. Sub. Bagian Pelayanan Informasi Pendapatan
C. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari :
a. Kasi. Pendataan
b. Kasi. Penetapan
D. Bidang Penagihan dan Pengawasan, terdiri dari :
a. Kasi. Penagihan dan Pengawasan
b. Kasi. Keberatan dan Pengurangan
c. Kasi. Pembinaan Wajib Pajak/Wajib Retribusi
BAPENDA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2016
5
E. Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan, terdiri dari :
a. Kasi. Pembukuan dan Pelaporan
b. Kasi. Evaluasi dan Pengendalian
F. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
a. Kasi. Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan
b. Kasi. Informasi Pendapatan Daerah
c. Kasi. Perencanaan Program
C. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Daerah Kota
Padang disusun berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku, yaitu :
a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah
b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Pencana Pembangunan
c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
e. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
f. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang
Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama
i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
k. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008
Nomor 15);
BAPENDA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2016
6
l. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2016;
m. Peraturan Walikota Padang Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP
Penyusunan LAKIP Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang dimaksudkan untuk :
Mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegiatan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas
Pendapatan Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran, strategi yang dituangkan
dalam kebijakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam APBD Kota Padang
Tahun 2016.
Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi
amanah/mandat.
Sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan
bagaimana proses pencapaiannya
Tujuan penyusunan LAKIP secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas
Instansi kepada pihak yang memberi mandat dan terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas
yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap Pemerintah serta meningkatkan kinerja
Instansi Pemerintah dalam dalam menjalankan visi misi sehingga diharapkan dapat
terciptanya Pemerintahan yang baik (Good Governance).
Sedangkan manfaat Penyusunan Lakip ini adalah :
Meningkatkan akuntabilitas
Umpan balik untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara terus menerus
dan berkesinambungan (sustainable and continuing improvement)
Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab
Mendorong untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan
secara baik
Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel
BAPENDA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2016
7
BAB II.
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
A. PERENCANAAN STRATEGIS
Rencana Strategis merupakan uraian singkat tentang rencana strategis organisasi, mulai dari visi,
misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program organisasi, sedangkan Rencana Kinerja
disajikan rencana pada tahun yang bersangkutan.Terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam
rangkamencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun tersebut dan indikator keberhasilan
pencapaian.
1. Visi
Visi Dinas Pendapatan Daerah adalah :
“Terwujudnya Penerimaan PAD yang Optimal Melalui Pelayanan Prima dan Profesional “
2. Misi
Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan maka Dinas Pendapatan Daerah menetapkan
Misi sebagai berikut :
a. Mewujudkan kemampuan profesional dalam seluruh aktivitas pelayanan
b. Mewujudkan kemampuan pelayanan prima terhadap mitra internal dan eksternal
dipenda
c. Mewujudkan Sistem Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang transparan dan
akuntabel
d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya PAD sebagai
penerimaan daerah
3. Tujuan
Tujuan Dinas Pendapatan Daerah adalah
1. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap profesional seluruh aparatur
pengelolaan pendapatan asli daerah
2. Meningkatkan kemampuan perilaku "melayani" terbaik bagi mitra internal dan eksternal.
BAPENDA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2016
8
3. Menggali sumber-sumber potensi Pendapatan Asli Daerah dengan pola Intensifikasi dan
Ekstensifikasi.
4. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat atas kewajiban terhadap
perpajakan.
4. Sasaran
Sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut
Terwujudnya SDM aparatur yang kompeten dan profesional pada seluruh aparatur
pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
Terwujudnya pelayanan yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif.
Terwujudnya database potensi pajak daerah yang valid, transparan dan akuntabel
Terwujudnya koordianasi dan kerja ayang lebih baik dengan SKPD dan stakeholder
lainnya.
Terwujudnya pemahaman dan kesadaran masyarakat atas kewajiban terhadap perpajakan.
5. PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2016
Rencana Program/Kegiatan yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2016
merupakan Penetapan Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang. Anggaran Dinas
Pendapatan Daerah untuk tahun 2016 sebesar Rp.17.335.233.775,- dan anggaran setelah
perubahan berkurang sebesar Rp. 3.338.318.380,- atau 19.26%. menjadi Rp.13.996.915.395,-
Program/kegiatan yang yang ada sebanyak 6 program dan 35 Kegiatan sedangkan yang
berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2016 2 program dan 11 kegiatan, dengan rincian
sebagai berikut :
No Program/kegiatan Anggaran (Rp)
1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1. Pengembangan Sistem Pajak On line dan Implementasi
859.901.000
2. Pemeliharan Jaringan Aplikasi 688.900.000
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Intensifikasi Pajak Daerah
2. Monitoring dan Evaluasi Pajak/retribusi
716.938.500
407.337.500
BAPENDA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2016
9
3. Pelayanan dan Informasi Pendapatan
4. Pemetaan Reklame
5. Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota
Padang
6. Operasional Pelaksanaan PBB
7. Pemutakhiran data PBB
1.137.313.500
444.383.000
328.270.500
1.924.385.400
1.680.422.500
B. PERJANJIAN KERJA
Penetapan Kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan
dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang
dimiliki oleh instansi pemerintah. Tujuan Penetapan Kinerja dapat dijadikan ukuran yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s.d 5 tahun dan Sasaran Strategis sebagai hasil
yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik,
terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan (biasanya tahunan). Sedangkan
Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan
Penetapan Kinerja ditujukan sebagai alat untuk:
Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi/instansi
Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam LAKIP
Menilai keberhasilan organisasi/instansi
Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan
dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan
dari suatu kegiatan.
Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-
kegiatan dalam suatu program.
BAPENDA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2016
10
Rencana Program/Kegiatan berdasarkan Penetapan Kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama
(Key Performance Indicator) yang dapat menjadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis yang telah ditetapkan.
Berikut Tabel Penetapan Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang tahun 2016 :
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Terwujudnya pelayanan yang transparan, akuntabel, efesien dan efektif
1 Tingkat Kepatuhan Layanan versi ombusmen
70%
2 Indeks kepuasan masyarakat
75%
2 Terwujudnya peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
1 Jumlah penerimaan Pajak Hotel
Rp 26.050.000.000
2 Jumlah penerimaan Pajak Restoran
Rp 26.600.000.000
3 Jumlah Penerimaan Pajak Hiburan
Rp 4.000.000.000
4 Jumlah Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
Rp 86.181.000.000
5 Jumlah Penerimaan Pajak Reklame
Rp 7.500.000.000
6 Jumlah Penerimaan Pajak Parkir
Rp 1.050.000.000
7 Jumlah Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam
Rp 46.876.809.319
8 Jumlah Penerimaan Pajak sarang burung walet
Rp 1.000.000
9 Jumlah Penerimaan BPHTB Rp 46.000.000.000
10 Jumlah Penerimaan Pajak Air Tanah
Rp 1.050.000.000
11 Jumlah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang
Rp 48.000.000.000
12 Jumlah Penerimaan Retribusi pemakaian kekayaan daerah
Rp 500.000.000
13 Jumlah Penerimaan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
Rp 2.260.000.000
Berikut dokumen laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
berdasarkan Indikator Kinerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang :
BAPENDA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2016
11
NO
PROGRAM URAIAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
1 2 3 4 6 7 8
A
PROGRAM PENINGKATAN
DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
1. Intensifikasi
Pajak Daerah
Input : Dana 716.938.500
668.747.100
93.28
Output : Terlaksananya
pendataan wajib
pajak
Outcome :
Meningkatnya Penerimaan Pajak
2.
Monitoring dan
Evaluasi Pajak/Retribusi
Input :
Dana
407.337.500
383.192.050
94.07
Output :
Terlaksananya Monitoring dan
evaluasi penerimaan Pajak
Daerah
Outcome : Meningkatnya
Penerimaan Pajak/
Retribusi daerah
3.
Pelayanan dan Informasi
Pendapatan
Input :
Jumlah dana 1.137.313.500
1.084.142.900
95.32
Output :
Terlaksananya publikasi pelayanan
dan informasi
pendapatan daerah
Outcome :
Terciptanya pelayanan yang
prima kepada
masyarakat
4.
Pemetaan Reklame
Input :
Jumlah dana 444.383.000
444.318.000
99.99
Output :
Terlaksananya
pemetaan pemasangan
Outcome : Terciptanya
pelayanan yang
prima kepada masyarakat
BAPENDA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2016
12
5. Penertiban dan Pembongkaran
Reklame Padang
Input : Jumlah dana 328.270.500
319.971.400 97.47
Output : Terlaksananya
Penertiban dan Pembongkaran
Reklame
Outcome : Tertatanya
pemasangan Reklame baik
6
Operasional
Pelaksanaan PBB
Input :
Jumlah dana 1.924.385.400
1.879.236.110 97.65
Output :
Terlaksananya Penertiban dan
Pembongkaran Reklame
Outcome :
Tertatanya pemasangan
Reklame baik
7 Pemutakhiran
Data PBB
Input : Dana 1.680.422.500
1.574.290.500
93.68
Output : Terlaksananya
Pemutakhiran data PBB
Outcome :
Terbarunya database PBB
B.
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
8 Pengembangan Sistem Pajak On Line dan Implementasi
Input : Dana 859.901.000
745.677.006
86.72
Output : Terlaksananya
Pengembangan Sistem Pajak Online
Outcome :
Pengelolaan Pajak/Retribusi
daerah dapat terlaksana 100%
dengan cepat,
tepat dan akurat
9 Pemeliharaan
Jaringan aplikasi
Input :
Dana 688.900.000
630.512.500 91.52
Output : Terlaksananya
Pengembangan
Sistem Pajak Online
BAPENDA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2016
13
Outcome : Pengelolaan
Pajak/Retribusi daerah dapat
terlaksana 100%
dengan cepat, tepat dan akurat
JUMLAH
8.546.056.425
8.130.786.453
94.41
BAPENDA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2016
14
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA 2016
Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam
melaksanakan mandat yang diberikan oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut
diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolok ukur keluaran dan hasil yang
diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja
diperlukan tolok ukur atau indikator kinerja. Capaian Indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan
dievaluasi tingkat keberhasilannya.
Akuntabilitas Kinerja diukur dari Indikator Kinerja melalui Pengukuran sasaran, digunakan
sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.
Pengukuran dimaksud merupakan suatu penilaian (asessment) yang sistematik dan didasarkan
pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat
dan dampak.
Sistem Akuntabilitas Kinerja (Pengukuran Kinerja) dimulai dari Sistem Pengukuran Kinerja,
kemudian Melaksanakan Kegiatan dan Mengukur Kinerja, Capaian Kinerja (Performance Result)
dan sampai pada Melaporkan Capaian Kinerja.
A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut tidak
dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan,
namun digunakan untuk menilai tingkat efektivitas hasil kerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja
guna meningkatkan kinerja organisasi.
Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab
keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah
kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui
alokasi, distribusi dan regulasi. Oleh karena Pemerintah Kota memiliki ruang lingkup yang dibagi
ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan maka segala pencapaian sasaran –
sasaran Rencana Strategis Daerah tidak dapat dilepaskan dari urusan wajib dan urusan pilihan
tersebut.
BAPENDA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2016
15
Realisasi Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Penetapan Kinerja Dinas Pendapatan
Daerah Kota Padang adalah :
NO SASARAN STRATEGIS
TARGET PROGRAM/
TARGET
REALI-
% INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
SASI
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Terwujudnya pelayanan
yang transparan, akuntabel, efesien dan
efektif
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Tingkat Kepatuhan Layanan versi ombusmen
70%
Pengembangan Sistem Pajak On line dan Implementasi
859.901.000 745.677.006
86.72
Indeks kepuasan masyarakat
75% Pemeliharaan Jaringan aplikasi
688.900.000 630.512.500
91.52
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pelayanan dan Informasi pendapatan
1.137.313.500 1.084.142.900
95.32
2 Terwujudnya peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
Jumlah penerimaan Pajak Hotel
26.050.000.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah penerimaan Pajak Restoran
26.600.000.000 Intensifikasi
Pajak Daerah
716.938.500 668.747.100 93.28
Jumlah Penerimaan Pajak Hiburan
4.000.000.000
Monitoring dan Evaluasi
Pajak/retribusi
407.337.500
383.192.050 94.07
Jumlah Penerimaan Pajak Penerangan
Jalan
86.181.000.000
Jumlah Penerimaan Pajak Parkir
1.050.000.000
Jumlah Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam
46.876.809.319
Jumlah Penerimaan Pajak sarang burung walet
1.000.000
Jumlah Penerimaan BPTHTB
46.000.000.000
BAPENDA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2016
16
Jumlah Penerimaan
Pajak Air Tanah
1.050.000.000
Jumlah Penerimaan Pajak Reklame
7.500.000.000
Pemetaan Reklame
444.383.000 444.318.000 99.99%
Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Padang
328.270.500 319.971.400 97.47%
Jumlah
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang
48.000.000.000
Operasional Pelaksanaan PBB
1.924.385.400 1.879.236.110 97.65%
Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan
1.680.422.500 1.574.290.500 93.68%
Jumlah Penerimaan Retribusi pemakaian kekayaan daerah
500.000.000 Monitoring dan
Evaluasi Pajak/retribusi
407.337.500 383.192.050 94.07%
Jumlah Penerimaan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2.260.000.000
Sasaran I :
Terwujudnya pelayanan yang transparan, akuntabel, efesien dan efektif,
dengan Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :
1. % peningkatan kepatuhan layanan versi ombudsmen sebesar 70 % dan % Indeks Kepuasan
Masyarakat dengan target 75 % pada Program Optimalisasi pemanfaatan Teknologi
Informasidan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
ditargetkan terrealisasi sebesar 76.93 % atau peringkat ke 6 di Pemerintah Kota Padang.
Sasaran II :
Terwujudnya Peningkatan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, dengan
Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :
1. Jumlah penerimaan Pajak Hotel dengan Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah mengalami kenaikan Realisasi sebesar 28.71 %
dibandingkan dengan realisasi ditahun 2015 sebesar Rp 20.459.528.061,- dapat dilihat
pada tabel di bawah ini :
BAPENDA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2016
17
NO.
URAIAN
REALISASI
TAHUN 2015
( Rp )
REALISASI
TAHUN 2016
( Rp )
+/-
2016-2015
( Rp)
%
(2016-
2015)/2015
x 100 % )
1 Pajak Hotel 20.459.528.061 26.332.513.864 5.872.985.803 28.71
Jumlah pencapaian penerimaan Pajak Hotel terealisir Rp. 26.332.513.864 atau 101,08 %
dari target sebesar Rp 26.050.000.000,-
2. Jumlah Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran dengan Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Realisasi sebesar 28.79 %,
dibandingkan dengan realisasi ditahun 2015 sebesar Rp 20.510.457.805,- dapat dilihat
pada tabel di bawah ini :
NO.
URAIAN
REALISASI
TAHUN 2015
( Rp )
REALISASI
TAHUN 2016
( Rp )
+/-
2016-2015
( Rp)
%
(2016-
2015)/2015
x 100 % )
1 Pajak Restoran 20.510.457.805 26.414.816.715 5.904.358.910 28.79
Jumlah Target Pajak Restoran setelah APBD Perubahan mengalami penurunan dikarenakan
penyesuaian potensi sebanyak Rp. 600.000.000,- dari target sebesar Rp. 26.600.000.000,-
menjadi Rp.26.000.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 26.414.816.715,- atau 101.60 %.
3. Jumlah Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan dengan Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah terealisasi sebesar 64.01% dibandingkan
dengan realisasi ditahun 2015 sebesar Rp 2.397.075.799,- dapat dilihat pada tabel di
bawah ini :
NO.
URAIAN
REALISASI
TAHUN 2015
( Rp )
REALISASI
TAHUN 2016
( Rp )
+/-
2016-2015
( Rp)
%
(2016-
2015)/2015
x 100 % )
1 Pajak Hiburan 2.397.075.799 3.931.385.721 1.534.309.922 64.01
BAPENDA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2016
18
Jumlah Target Pajak Hiburan setelah APBD Perubahan mengalami penurunan dikarenakan
penyesuaian potensi sebanyak Rp. 500.000.000,- dari target sebesar Rp.4.000.000.000,-
menjadi Rp.3.500.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 3.931.385.721,- atau 112.33 %.
4. Jumlah Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah terealisasi sebesar 0.54 % dibandingkan
dengan realisasi di tahun 2015 sebesar Rp 83.551.662.586,- dapat dilihat pada tabel di
bawah ini :
NO.
URAIAN
REALISASI
TAHUN 2015
( Rp )
REALISASI
TAHUN 2016
( Rp )
+/-
2016-2015
( Rp)
%
(2016-
2015)/2015
x 100 % )
1 Pajak PPJ 83.551.662.589 84.000.780.169 449.117.580 0.54
Jumlah Target Pajak Penerangan Jalan setelah APBD Perubahan mengalami penurunan
dikarenakan penyesuaian potensi sebanyak Rp. 3.181.000.000,- dari target sebesar
Rp.86.181.000.000,- menjadi Rp.83.000.000.000 dan terealisasi sebesar
Rp. 84.000.780.169,- atau 101.21 %.
5. Jumlah Penerimaan Pajak Reklame dengan Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah terealisasi sebesar 52.21 % dibandingkan dengan realisasi
di tahun 2015 sebesar Rp 5.618.654.300,- dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
NO.
URAIAN
REALISASI
TAHUN 2015
( Rp )
REALISASI
TAHUN 2016
( Rp )
+/-
2016-2015
( Rp)
%
(2016-
2015)/2015
x 100 % )
1 Pajak Reklame 5.618.654.300 8.551.921.216 2.933.266.916 52.21
Jumlah Target Pajak Reklame setelah APBD Perubahan mengalami kenaikan dikarenakan
penyesuaian potensi sebanyak Rp. 1.000.000.000,- dari target sebesar Rp.7.500.000.000,-
menjadi Rp.8.500.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 8.551.921.216,- atau 100.61 %.
BAPENDA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2016
19
6. Jumlah Penerimaan Pajak Parkir dengan Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah terealisasi sebesar 85.33 % dibandingkan dengan realisasi
di tahun 2015 sebesar Rp 598.104.920,- dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
NO.
URAIAN
REALISASI
TAHUN 2015
( Rp )
REALISASI
TAHUN 2016
( Rp )
+/-
2016-2015
( Rp)
%
(2016-
2015)/2015
x 100 % )
1 Pajak Parkir 700.970.800 1.299.075.720 598.104.920 85.33
Jumlah Target Pajak Parkir setelah APBD Perubahan mengalami kenaikan dikarenakan
penyesuaian potensi sebanyak Rp. 200.000.000,- dari target semula sebesar
Rp.1.050.000.000,- menjadi Rp.1.250.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.299.075.720,-
atau 103.93 %.
8. Jumlah Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dengan Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah menurun sebesar 40% dibandingkan
dengan realisasi di tahun 2015 sebesar Rp 2.000.000,- dapat dilihat pada tabel di bawah
ini:
NO.
URAIAN
REALISASI
TAHUN 2015
( Rp )
REALISASI
TAHUN 2016
( Rp )
+/-
2016-2015
( Rp)
%
(2016-
2015)/2015
x 100 % )
1 Pajak Sarang burung walet
2.000.000 1.200.000 (800.000) -40.00
Jumlah target Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- dengan
realisasi sebesar Rp. 1.200.000,- atau 120 %.
9. Jumlah Penerimaan Pajak BPHTB dengan Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah menurun sebesar 50.06% dibandingkan dengan realisasi di
tahun 2015 sebesar Rp 26.504.178.999,- dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
BAPENDA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2016
20
NO.
URAIAN
REALISASI
TAHUN 2015
( Rp )
REALISASI
TAHUN 2016 (
Rp )
+/-
2016-2015
( Rp)
%
(2016-
2015)/2015
x 100 % )
1 Pajak BPHTB 26.504.178.999 29.517.018.195.45 3.012.839.196 11.37
Jumlah Target Pajak BPHTB setelah APBD Perubahan mengalami kenaikan dikarenakan
penyesuaian potensi sebanyak Rp. 12.957.809.319,- dari target semula sebesar
Rp.46.000.000.000 menjadi Rp. 58.957.809.319,- dan terealisasi sebesar Rp.
29.517.018.195,45 atau 50.06 %.
10. Jumlah Penerimaan Pajak Air Tanah dengan Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 37.67% dibandingkan dengan realisasi di tahun
2015 sebesar Rp 420.301.546,- dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
NO.
URAIAN
REALISASI
TAHUN 2015
( Rp )
REALISASI
TAHUN 2016 (
Rp )
+/-
2016-2015
( Rp)
%
(2016-
2015)/2015
x 100 % )
1 Pajak Air Tanah
420.301.546 578.612.286 158.310.740 37.67
Jumlah Target Pajak Air Tanah setelah APBD Perubahan mengalami penurunan
dikarenakan penyesuaian potensi sebanyak Rp. 500.000.000,- dari target semula sebesar
Rp.1.050.000.000 menjadi Rp. 550.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 578.612.286 atau
105.20 %.
11. Jumlah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 10.06% dibandingkan dengan
realisasi di tahun 2015 sebesar Rp 34.952.839.920,- dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
NO.
URAIAN
REALISASI
TAHUN 2015
( Rp )
REALISASI
TAHUN 2016 (
Rp )
+/-
2016-2015
( Rp)
%
(2016-
2015)/2015
x 100 % )
1 Pajak PBB 34.952.839.920 38.467.803.467 3.514.963.547 10.06
BAPENDA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2016
21
Jumlah Target Pajak Bumi dan Bangunan setelah APBD Perubahan mengalami kenaikan
dikarenakan penyesuaian potensi sebanyak Rp. 2.000.000.000,- dari target semula sebesar
Rp.48.000.000.000 menjadi Rp. 50.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.
38.467.803.467 atau 76.94 %.
12. Jumlah Penerimaan Retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan Program Peningkatan
dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah menurun sebesar 32.02% dibandingkan
dengan realisasi di tahun 2015 sebesar Rp 828.307.283,- dapat dilihat pada tabel di bawah
ini:
NO.
URAIAN
REALISASI
TAHUN 2015
( Rp )
REALISASI
TAHUN 2016 (
Rp )
+/-
2016-2015
( Rp)
%
(2016-
2015)/2015
x 100 % )
1 Retribusi pemakaian kekayaan daerah
828.307.283 563.113.685 (265.193.598) -32.02
Jumlah Target Retribusi pemakaian kekayaan daerah setelah APBD Perubahan mengalami
kenaikan dikarenakan penyesuaian potensi sebanyak Rp. 298.360.000,- dari target semula
sebesar Rp.500.000.000 menjadi Rp. 798.360.000,- dan terealisasi sebesar
Rp. 563.113.685 atau 76.94 %.
13. Jumlah Penerimaan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah daerah dengan Program
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah menurun sebesar 63.88%
dibandingkan dengan realisasi di tahun 2015 sebesar Rp 1.407.778.814,- dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:
NO.
URAIAN
REALISASI
TAHUN 2015
( Rp )
REALISASI
TAHUN 2016 (
Rp )
+/-
2016-2015
( Rp)
%
(2016-
2015)/2015
x 100 % )
1 Penerimaan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah daerah
1.407.778.814 2.307.046.465 899.267.651 63.88
BAPENDA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2016
22
Jumlah Target Penerimaan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar
Rp.2.260.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.307.046.465 atau 102.08 %.
Indikator Kinerja 1 sampai dengan 15 di atas dengan Kegiatan Pengembangan Sistem Pajak
On line dan Implementasi, Intensifikasi Pajak Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pajak/retribusi,
Pemetaan Reklame, Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Padang, Operasional
Pelaksanaan PBB, Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan, Monitoring dan Evaluasi
Pajak/retribusi
Peningkatan Pencapaian Pajak di atas disebabkan karena :
Pemungutan dan pengawasan Pajak Daerah (Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame,
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung
Walet, Pajak Mineral Bukan Loagam, dan Pajak BPHTB) dilakukan secara lebih intensif
Gencarnya Promosi Pajak melalui media, baik media cetak ataupun elektronik dan juga
pemilihan Duta Pajak.
Meningkatnya tingkat kesadaran/kepatuhan masyarakat akan wajib pajak
Diberikan reward dan punishment terhadap Wajib pajak dan Petugas Pajak
Meningkatnya pemanfatan IT oleh pengelola pajak
Upaya yang telah dilakukan adalah :
1. Kegiatan Pemutakhiran data PBB masal dilakukan pada Kecamatan Nanggalo dan
Padang Utara tujuannya untuk kevalidan data tahun 2017.
2. Intensifikasi pengawasan pajak daerah dengan peningkatan pengawasan lapangan.
3. Melakukan penagihan tahun berjalan dan tunggakan PBB
4. Melakukan pemasangan stiker dan plang bagi WP PBB yang menunggak dan tidak
ketahui objek/subjek.
5. Melakukan Pemasangan stiker terhadap Wajib Pajak PBB yang lunas dan menunggak
pada tahun berjalan
6. Melakukan pemasangan stiker terhadap WP Restoran dan WP Hotel yang menunggak
7. Melakukan Sosialisasi melalui temu muka, baliho duta pajak, radio dan media masa
8. Pengadaan mobil pelayanan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
untuk pelayanan dan membayar Pajak Daerah secara langsung.
9. Melakukan kerjasama dengan pihak perbankan dalam rangka kegiatan system
integrasi pajak daerah melalui aplikasi elektronik poin of sales (e-POS) sudah
terlaksana untuk 3 Wajib Pajak Restoran (RM Lamun Ombak, Pondok sate Taman Sari
dan RM Bahagia)
BAPENDA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2016
23
10. Melakukan Pengembangan integrasi SIMPBB pada Dipenda dengan INIB pada DTRTB
11. Melakukan pemetaan reklame dengan aplikasi SIG
Berdasarkan tabel di atas, secara total dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja sasaran
( Out Put ) dari semua Program/Kegiatan adalah 87.01 % berada dalam Kategori Capaian "
Sangat Baik karena 85 % ≤ Capaian < 100 %.
No. Rentang Capaian Kategori Capaian
1 Capaian ≥ 100 % Memuaskan
2 85 % ≤ Capaian < 100 % Sangat Baik
3 70 % ≤ Capaian < 85 % Baik
4 55 % ≤ Capaian < 70 % Cukup
5 Capaian < 55 % Kurang
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Sedangkan Berdasarkan Realisasi Keuangan, Penetapan Kinerja adalah sebagai Berikut:
Realisasi Hasil Pencapaian Penetapan Kinerja Tahun 2016 Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang
dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :
NO SASARAN STRATEGIS
TARGET PROGRAM/
TARGET
REALI-
% INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
SASI
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Terwujudnya pelayanan yang
transparan, akuntabel, efesien dan
efektif
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Tingkat
Kepatuhan Layanan versi ombusmen
70%
Pengembangan
Sistem Pajak On line dan Implementasi
859.901.000 745.677.006
86.72
Indeks kepuasan masyarakat
75% Pemeliharaan Jaringan aplikasi
688.900.000 630.512.500
91.52
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
BAPENDA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2016
24
Pelayanan dan Informasi
pendapatan
1.137.313.500 1.084.142.900
95.32
2
Terwujudnya peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
Jumlah penerimaan Pajak Hotel
26.050.000.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah penerimaan Pajak Restoran
26.600.000.000 Intensifikasi
Pajak Daerah
716.938.500 668.747.100 93.28
Jumlah Penerimaan Pajak Hiburan
4.000.000.000
Monitoring dan Evaluasi Pajak/retribusi
407.337.500 383.192.050 94.07
Jumlah Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
86.181.000.000
Jumlah Penerimaan Pajak Parkir
1.050.000.000
Jumlah Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam
46.876.809.319
Jumlah Penerimaan Pajak sarang burung walet
1.000.000
Jumlah Penerimaan BPTHTB
46.000.000.000
Jumlah Penerimaan Pajak Air Tanah
1.050.000.000
Jumlah Penerimaan Pajak Reklame
7.500.000.000
Pemetaan Reklame
444.383.000 444.318.000 99.99%
Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Padang
328.270.500 319.971.400 97.47%
Jumlah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang
48.000.000.000
Operasional Pelaksanaan PBB
1.924.385.400 1.879.236.110 97.65%
Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan
1.680.422.500 1.574.290.500 93.68%
Jumlah Penerimaan Retribusi pemakaian kekayaan daerah
500.000.000 Monitoring dan
Evaluasi Pajak/retribusi
407.337.500 383.192.050 94.07%
BAPENDA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2016
25
Jumlah Penerimaan
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2.260.000.000
JUMLAH
8.187.851.900 7.730.087.566 94.41
Realisasi Capaian Kinerja Berdasarkan Realisasi Keuangan Penetapan Kinerja Dinas Pendapatan
Daerah Kota Padang sebagai SKPD adalah :
Sasaran I :
Terwujudnya Pelayanan yang transparan, akuntabel efesien dan efektif adalah sebagai
berikut :
% Tingkat kepatuhan layanan versi ombudsmen
% Indeks Kepuasan masyarakat
Dengan Program Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan kegiatan sebagai
berikut :
1. Pengembangan Sistem Pajak On Line dan Implementasi dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 745.677.006 ( 86.72 % ) dari anggaran sebesar Rp. 859.901.000,-
2. Pemeliharaan jaringan aplikasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 630.512.500,-
(91.52 %) dari anggaran sebesar Rp. 688.900.000,-
Dengan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan
Kegiatan Pelayana dan Informasi Pendapatan Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
1.084.142.900,- (95.32 %) dari anggaran sebesar Rp. 1.137.313.500,-
Sasaran II :
Terwujudnya peningkatan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai
berikut :
Jumlah Penerimaan Pajak Hotel
Jumlah Penerimaan Pajak Restoran
Jumlah Penerimaan Pajak HIburan
Jumlah Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
Jumlah Penerimaan Pajak Reklame
Jumlah Penerimaan Pajak Parkir
Jumlah Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam
BAPENDA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2016
26
Jumlah Penerimaan Pajak Sarang burung Walet
Jumlah Penerimaan BPHTB
Jumlah Penerimaan Pajak Air Tanah
Jumlah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Jumlah Penerimaan Retribusi pemakaian kekayaan daerah
Penerimaan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah daerah
Dengan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan
Kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah
Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 668.747.100,-
(93.28 %) dari anggaran sebesar Rp. 716.938.500,-
2. Kegiatan Pemetaan Reklame dengan realisasi sebesar Rp. 444.318.000,- (99.99%) dari
anggaran sebesar Rp. 444.383.000,-
3. Kegiatan Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Padang dengan realisasi sebesar
Rp. 319.971.400,- (97.47%) dari anggaran sebesar Rp. 328.270.500,-
4. Kegiatan Operasional Pelaksanaan PBB di Kota Padang dengan realisasi sebesar
Rp. 1.879.236.110,- (97.65%) dari anggaran sebesar Rp. 1.924.385.400,-
5. Kegiatan Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang dengan realisasi
sebesar Rp. 1.879.236.110,- (97.65%) dari anggaran sebesar Rp. 1.924.385.400,-
6. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pajak/retribusi di Kota Padang dengan realisasi sebesar
Rp. 383.192.050,- (94.07%) dari anggaran sebesar Rp. 407.337.500,-
Grafik Realisasi Keuangan Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2016
0
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
1 2 3 4 5 6 7
Target dan Realisasi Tahun 2016
TARGET
REALISASI
BAPENDA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2016
27
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja sasaran ( Out Put )
berdasarkan Akuntabilitas Keuangan dari Program/Kegiatan Total Dinas Pendapatan Daerah Kota
Padang berada dalam "Kategori Sangat Baik" karena pencapaiannya Rp. 7.730.087.566,-
dari target sebesar Rp. 8.187.851.900,- atau 94.41 % berkisar 85 % ≤ Capaian <
100 %.
No. Rentang Capaian Kategori Capaian
1 Capaian ≥ 100 % Memuaskan
2 85 % ≤ Capaian < 100 % Sangat Baik
3 70 % ≤ Capaian < 85 % Baik
4 55 % ≤ Capaian < 70 % Cukup
5 Capaian < 55 % Kurang
Dengan pencapaian Penetapan Kinerja berdasarkan Pengukuran Sasaran Penetapan Kinerja
Tahun 2015 dan berdasarkan Realisasi Keuangan ( 94,41% ), dapat diartikan bahwa
Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang menunjukkan Pengelolaan
Keuangan dan Aset berprediket "Analisis Pencapaian Kinerja Kategori Sangat baik dan
Akuntabilitas Keuangan Kategori Sangat Baik", menggunakan dana secara efisien dan
berupaya mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini terlaksana dengan baik karena adanya
dukungan dari berbagai pihak mulai dari pimpinan, pengelola, pelaksana sampai pada aparatur
pendukung kegiatan baik petugas lapangan, petugas administrasi maupun dari instansi terkait
lainnya.
BAPENDA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2016
28
BAB. IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan merupakan dokumen yang berisi gambaran
perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara
sistematik dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam
memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Lakip ini dinilai
berdasarkan dari Penetapan dan Pengukuran Kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Instansi Pemerintah.
Berdasarkan Analisis Capaian Kinerja yang dilakukan terhadap Indikator kegiatan yang
dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2016 sebesar 86.94 %, berada
pada "Kategori Capaian Sangat Baik ( berkisar Capaian Sangat Baik karena 85 % ≤
Capaian < 100 %) dan Akuntabilitas Keuangan dengan Realisasi Keuangan 94.41 % berada
pada Kategori Capaian Kurang (berkisar Capaian Sangat Baik karena 85 % ≤
Capaian < 100 %.). Dengan ini berarti dalam Tahun Anggaran 2016 Dinas Pendapatan Daerah
berhasil melaksanakan Program dan Kegiatan, baik dari sisi pencapaian Input, Out Put maupun
Outcome.
KEPALA
ADIB ALFIKRI, SE, M. Si Pembina Tk. I/NIP. 19730413 199703 1 001
BAPENDA