Upload File

Download - peraturan.bkpm.go.id · bahwa l*rdasarkan pertimbansan sebasaimana dimaksud dalam ... Kecil adalah kegiatan ekonomi takyat yang *basairnana dalam Undans Nomor 9 Tahun 1995 ... dengan

Transcript
Page 1: peraturan.bkpm.go.id · bahwa l*rdasarkan pertimbansan sebasaimana dimaksud dalam ... Kecil adalah kegiatan ekonomi takyat yang *basairnana dalam Undans Nomor 9 Tahun 1995 ... dengan
Page 2: peraturan.bkpm.go.id · bahwa l*rdasarkan pertimbansan sebasaimana dimaksud dalam ... Kecil adalah kegiatan ekonomi takyat yang *basairnana dalam Undans Nomor 9 Tahun 1995 ... dengan
Page 3: peraturan.bkpm.go.id · bahwa l*rdasarkan pertimbansan sebasaimana dimaksud dalam ... Kecil adalah kegiatan ekonomi takyat yang *basairnana dalam Undans Nomor 9 Tahun 1995 ... dengan
Page 4: peraturan.bkpm.go.id · bahwa l*rdasarkan pertimbansan sebasaimana dimaksud dalam ... Kecil adalah kegiatan ekonomi takyat yang *basairnana dalam Undans Nomor 9 Tahun 1995 ... dengan
Page 5: peraturan.bkpm.go.id · bahwa l*rdasarkan pertimbansan sebasaimana dimaksud dalam ... Kecil adalah kegiatan ekonomi takyat yang *basairnana dalam Undans Nomor 9 Tahun 1995 ... dengan
Page 6: peraturan.bkpm.go.id · bahwa l*rdasarkan pertimbansan sebasaimana dimaksud dalam ... Kecil adalah kegiatan ekonomi takyat yang *basairnana dalam Undans Nomor 9 Tahun 1995 ... dengan
Page 7: peraturan.bkpm.go.id · bahwa l*rdasarkan pertimbansan sebasaimana dimaksud dalam ... Kecil adalah kegiatan ekonomi takyat yang *basairnana dalam Undans Nomor 9 Tahun 1995 ... dengan
Page 8: peraturan.bkpm.go.id · bahwa l*rdasarkan pertimbansan sebasaimana dimaksud dalam ... Kecil adalah kegiatan ekonomi takyat yang *basairnana dalam Undans Nomor 9 Tahun 1995 ... dengan
Page 9: peraturan.bkpm.go.id · bahwa l*rdasarkan pertimbansan sebasaimana dimaksud dalam ... Kecil adalah kegiatan ekonomi takyat yang *basairnana dalam Undans Nomor 9 Tahun 1995 ... dengan
Page 10: peraturan.bkpm.go.id · bahwa l*rdasarkan pertimbansan sebasaimana dimaksud dalam ... Kecil adalah kegiatan ekonomi takyat yang *basairnana dalam Undans Nomor 9 Tahun 1995 ... dengan
Page 11: peraturan.bkpm.go.id · bahwa l*rdasarkan pertimbansan sebasaimana dimaksud dalam ... Kecil adalah kegiatan ekonomi takyat yang *basairnana dalam Undans Nomor 9 Tahun 1995 ... dengan
Page 12: peraturan.bkpm.go.id · bahwa l*rdasarkan pertimbansan sebasaimana dimaksud dalam ... Kecil adalah kegiatan ekonomi takyat yang *basairnana dalam Undans Nomor 9 Tahun 1995 ... dengan
Page 13: peraturan.bkpm.go.id · bahwa l*rdasarkan pertimbansan sebasaimana dimaksud dalam ... Kecil adalah kegiatan ekonomi takyat yang *basairnana dalam Undans Nomor 9 Tahun 1995 ... dengan
Page 14: peraturan.bkpm.go.id · bahwa l*rdasarkan pertimbansan sebasaimana dimaksud dalam ... Kecil adalah kegiatan ekonomi takyat yang *basairnana dalam Undans Nomor 9 Tahun 1995 ... dengan
Page 15: peraturan.bkpm.go.id · bahwa l*rdasarkan pertimbansan sebasaimana dimaksud dalam ... Kecil adalah kegiatan ekonomi takyat yang *basairnana dalam Undans Nomor 9 Tahun 1995 ... dengan
Page 16: peraturan.bkpm.go.id · bahwa l*rdasarkan pertimbansan sebasaimana dimaksud dalam ... Kecil adalah kegiatan ekonomi takyat yang *basairnana dalam Undans Nomor 9 Tahun 1995 ... dengan
Page 17: peraturan.bkpm.go.id · bahwa l*rdasarkan pertimbansan sebasaimana dimaksud dalam ... Kecil adalah kegiatan ekonomi takyat yang *basairnana dalam Undans Nomor 9 Tahun 1995 ... dengan
Page 18: peraturan.bkpm.go.id · bahwa l*rdasarkan pertimbansan sebasaimana dimaksud dalam ... Kecil adalah kegiatan ekonomi takyat yang *basairnana dalam Undans Nomor 9 Tahun 1995 ... dengan

Top Related

peraturan.bkpm.go.id · Standar Pelayanan Minimal Dalam Bidang Kesehatan di KabupaterJKota. MEMUTUSKAN Menetapkan : Pertama ... sampai Saat ini masih dijumpai sejumlah kelemahan yang
peraturan.bkpm.go.id · Standar Pelayanan Minimal Dalam Bidang Kesehatan di KabupaterJKota. MEMUTUSKAN Menetapkan : Pertama ... sampai Saat ini masih dijumpai sejumlah kelemahan yang
SALINAN - peraturan.bkpm.go.id filenegara, dan penerima pensiun/tunjangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka melaksanakan
SALINAN - peraturan.bkpm.go.id filenegara, dan penerima pensiun/tunjangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka melaksanakan
peraturan.bkpm.go.id · akuntansi keuangan yang berlaku (2) Dalam melakukan dan memelihara pencatatan dan/ atau pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), direksi atau pengurus
peraturan.bkpm.go.id · akuntansi keuangan yang berlaku (2) Dalam melakukan dan memelihara pencatatan dan/ atau pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), direksi atau pengurus
peraturan.bkpm.go.id · Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan dalam Rangka berakhirnya Masa Jabatan Kapata Daerah ... Permendagri Nomar 23.24 25 28 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor
peraturan.bkpm.go.id · Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan dalam Rangka berakhirnya Masa Jabatan Kapata Daerah ... Permendagri Nomar 23.24 25 28 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor
peraturan.bkpm.go.id · pelayanan rumah sakit di Indonesia maka akreditasi rumah sakit perlu ... mekanisme kerjanya diatur lebih lanjut di dalam statuta KARS BAB IX ... Anggaran Pendapatan
peraturan.bkpm.go.id · pelayanan rumah sakit di Indonesia maka akreditasi rumah sakit perlu ... mekanisme kerjanya diatur lebih lanjut di dalam statuta KARS BAB IX ... Anggaran Pendapatan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - peraturan.bkpm.go.id · 3. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - peraturan.bkpm.go.id · 3. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
peraturan.bkpm.go.id · (1) (2) Pengawas adalah perusahaan berbentuk badan hukum maupun tenaga ahli perorangan yang tergabung dalam INKINDO. Pasal 2 Peraturan Menteri ini dimaksudkan
peraturan.bkpm.go.id · (1) (2) Pengawas adalah perusahaan berbentuk badan hukum maupun tenaga ahli perorangan yang tergabung dalam INKINDO. Pasal 2 Peraturan Menteri ini dimaksudkan
peraturan.bkpm.go.id file(1) Penanaman modal pada bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebasaimana dalam Pasal 2 harus memenuhi persyantan lokasi sebasaimana diatur dalam peraturan
peraturan.bkpm.go.id file(1) Penanaman modal pada bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebasaimana dalam Pasal 2 harus memenuhi persyantan lokasi sebasaimana diatur dalam peraturan