LAPORAN TAHUNAN
SEKRETARIAT DAERAHKABUPATEN KUTAI BARAT
SEKRETARIAT DAERAHSEKRETARIAT DAERAHSEKRETARIAT DAERAHSEKRETARIAT DAERAHSEKRETARIAT DAERAHSEKRETARIAT DAERAHSEKRETARIAT DAERAHSEKRETARIAT DAERAHSEKRETARIAT DAERAHSEKRETARIAT DAERAHSEKRETARIAT DAERAHSEKRETARIAT DAERAHKABUPATEN KUTAI BARATKABUPATEN KUTAI BARATKABUPATEN KUTAI BARATKABUPATEN KUTAI BARAT
SEKRETARIAT DAERAHSEKRETARIAT DAERAHSEKRETARIAT DAERAHSEKRETARIAT DAERAHSEKRETARIAT DAERAHSEKRETARIAT DAERAHSEKRETARIAT DAERAHSEKRETARIAT DAERAHSEKRETARIAT DAERAHSEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN BAGIAN BAGIAN PENGADAAN PENGADAAN PENGADAAN PENGADAAN BARANG DAN JASABARANG DAN JASABAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
2017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017
LAPORAN TAHUNAN
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASATAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARATSendawar, Januari 2018
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................................. i
DAFTAR ISI ............................................................................................................................. ii
LAMPIRAN ............................................................................................................................. iiI
BAB I. PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang................................................................................................ 1I.2. Tujuan Penyusunan........................................................................................ 4I.3. Ruang Lingkup................................................................................................ 4
BAB II. PERENCANAAN STRATEGISII.1. Visi .................................................................................................................. 6II.2. Misi................................................................................................................. 6II.3. Strategi ........................................................................................................... 6
6II.4. Kebijakan Organisasi Pemerintah Daerah .................................................... 7
BAB III. PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2017
III.1. Program, Kegiatan ………………………..…………................................................ 9III.2. Sumber dana APBD/APBDP Tahun 2017 .................................................... 9
BAB IV. CAPAIAN PROGRAM DAN REALISASI ANGGARAN
IV.1. Realisasi Anggaran ...................................................................................... 11IV.2. Target dan Capaian, Output dan Outcome ................................................. 12IV.3. Realisasi fisik dan Keuangan ...................................................................... 13
BAB V. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
V.1. Permasalahan Internal .................................................................................. 15V.2. Permasalahan Eksternal................................................................................. 15V.3. Solusi Permasalahan Internal ....................................................................... 15V.4. Solusi Permasalahan Eksternal………………………………………………………………….. 16
BAB VI. PENUTUP
Penutup ....................................................................................................... 18
Laporan Tahunan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 2017 ii
LAMPIRAN
Dokumentasi Kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat DaerahKabupaten Kutai Barat Tahun 2017
Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Belanja langsung Dan Belanja Tidak LangsungTahun Anggaran 2017
Laporan Tahunan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 2017 iii
I
PENDAHULUAN
Bab I. Pendahuluan
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
Sejalan dengan kebijakan demokratisasi dan desentralisasi, proses pengadaan(procurement) barang dan jasa di Indonesia kini tidak lagi dilaksanakan secara sentralistis.Diantara jajaran pemerintah pusat, mekanisme pengadaan tidak lagi dilaksanakan olehsebuah departemen teknis saja tetapi dilaksanakan di dalam sebuah sistem yang melibatkanbanyak kementerian dan lembaga yang masing-masing berbeda fungsi dan peranannya.Desentralisasi juga mengharuskan bahwa pengadaan tidak hanya melibatkan perumus kebijakandi jajaran pemerintah pusat tetapi pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota. Diharapkan bahwa dengan sistem yang lebih demokratis, desentralistisdan terbuka ini proses pengadaan akan lebih efektif, efisien dan akuntabel.
Namun sejauh ini tujuan untuk menciptakan sistem pengadaan barang dan jasa yangideal masih jauh dari harapan. Data dan informasi dari data sekunder maupun pengamatanlangsung dalam proses pengadaan menunjukkan bahwa ada banyak hal yang harus dibenahisecara serius. Indonesia Procurement Watch (IPW), misalnya, menunjukkan bahwa 70% kasuskorupsi di Indonesia berbentuk penyimpangan pengadaan barang dan jasa. Persoalan korupsidi bidang pengadaan memang bukan hanya di Indonesia tetapi juga terdapat di kebanyakannegara berkembang lainnya. Kontrak-kontrak yang diberikan oleh pemerintah di dalam proyek-proyek infrastruktur memang merupakan lahan subur bagi berbagai bentuk transaksi di bawahmeja yang melibatkan para politisi maupun para birokrat pemerintah. Masalahnyaadalah bahwa jika angka 70% tersebut memang akurat, tidak dapat dipungkiri bahwaagenda untuk mencegah dan mengurangi korupsi dalam pengadaan barang dan jasamemang demikian berat. Upaya untuk membenahi situasi dengan melaksanakan reformasipengadaan mungkin juga akan menghadapi tantangan dari para politisi atau birokrat yangseringkali mengambil untung dari transaksi pengadaan yang terjadi.
Sementara itu, upaya untuk mendesentralisasikan proses pengadaan di Kabupaten KutaiBarat yang diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan transparansi ternyata sering terbenturpada berbagai masalah di lapangan. Pengawasan yang ketat atas proses pengadaan merupakansesuatu yang mutlak dilakukan untuk mencegah meluasnya korupsi. Namun gencarnya kebijakananti-korupsi di tengah keterbatasan aparat pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat yangmemenuhi syarat kemampuan dan kompetensi mengakibatkan semakin lambatnya prosespengadaan dan daya serap anggaran oleh Instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten KutaiBarat.
Laporan Tahunan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 2017 2
Kebijakan untuk membuat sistem pengadaan yang terdesentralisasi harus bersamaandengan penyiapan sistem kelembagaan yang mendukung pola kerja yang efektif, efisien danterbuka dan sekaligus bertanggungjawab. Mekanisme hubungan antar-Instansi di jajaranpemerintah daerah kabupaten kutai barat relatif lebih terbuka dan demokratis tetapi menjadisangat lemah di dalam sistem koordinasi, minimnya akuntabilitas terhadap publik serta kurangresponsif terhadap kepentingan rakyat yang sesungguhnya. Sementara itu, upaya perbaikanmekanisme pengadaan seringkali juga kurang memperhitungkan institusionalisasi dari fungsi-fungsi pengadaan sejak perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporannya.
Struktur Organisasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah KabupatenKutai Barat ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 29 Tahun 2016 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat DaerahKabupaten Kutai Barat, yang mencakup Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas JabatanStruktural, yaitu sebagai berikut:
a. Sekretaris Daerah;b. Asisten Ekonomi Pembangunan Pembangunan dan SDA;c. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, yang membawahi :
1. Sub Bagian Evaluasi dan Penyelesaian Sanggah;2. Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;3. Sub Bagian Perencanaan dan Pembinaan.
Gambar 1Struktur Organisasi
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat
Laporan Tahunan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 2017 3
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN EKONOMI,PEMBANGUNAN & SDA
KEPALA BAGIANPENGADAAN BARANG DAN
JASA
KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI
DANPENYELESAIAN
SANGGAH
KEPALA SUB BAGIANPERENCANAAN &
PEMBINAAN
KEPALA SUB BAGIANLAYANAN
PENGADAAN BARANG& JASA
KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL
I.2. Tujuan Penyusunan
Tujuan penyusunan Laporan Tahunan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 2017 ini adalahmemberikan gambaran tentang pelaksanaan seluruh kegiatan pada unit kerja di lingkungan BagianPengadaan Barang dan Jasa meliputi; Subbagian Evaluasi dan Penyelesaian Sanggah , SubbagianPerencanaan dan Pembinaan, Subbagian Layanan Pengadaan Barang Jasa. Laporan tahunan ini akandisusun dengan pendekatan capaian kinerja dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing –masing unit kerja lingkup Bagian Pengadan Barang dan Jasa.
I.3. Ruang Lingkup
Laporan Tahunan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 2017 ini memuat informasi mengenai;1) Kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi dalam bidang Kelembagaan,
Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian2) Perencanaan Strategis Bagian3) Hasil Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi4) Sumber Daya Manusia Aparatur5) Pengelolaan Anggaran6) Permasalahan dan Tindak Lanjut
Laporan Tahunan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 2017 4
II
VISI, MISI STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Bab II. Visi, Misi, Strategi
BAB II
VISI, MISI, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
II.1. Visi”Terwujudnya Pengadaan Barang dan Jasa yang menerapakan Prinsip Pengadaan yang
Kredibel, Profesional dan Mensejahterakan Daerah”.
II.2. MisiSesuai visi tersebut di atas, dapat dirumuskan Misi Bagian Pengadaan Barang danJasa:
1. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi Pengadaan Barang dan Jasa dalam
rangka mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah dan dunia usaha
pengadaan yang efesien efektif transparan bersaing dan akuntabel;
2. Meningkatkan sumber daya manusia pengadaan yang menjadi pembaharu pengembangan
pengadaan yang inovatif dan berintegritas;
.
II.3. StrategiStrategi adalah suatu pernyataan yang luas mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan
serta arah yang dituju diwaktu yang akan datang. Adapun strategi Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat yang akan dilaksanakan untuk mencapai
tujuan dan sasaran antara lain :
1. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan / Bimbingan Teknis Kepada Aparatur;
2. Penyusunan Dokumen Pemilihan Penyedia pada OPD;
3. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa dapat berjalan sesuai dengan standar dan
prosedur yang jelas;
4. Meminimalisir terjadinya kesalahan maupun penyelewengan wewenang dalam pengadaan
barang dan jasa;
5. Membuat pengadaan barang dan jasa dilakukan secara profesional dan independen sesuai
aturan yang ada;
6. Melaksanakan Kegiatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga tercapai
hasil akhir yang jelas.
Laporan Tahunan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 2017 6
II.4. Kebijakan OPD
Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, kebijaksanaan yang
dimaksudkan dalam cara pencapaian tujuan dan sasaran harus disusun oleh organisasi dengan
berdasarkan dari pimpinan pucuk organisasi. Adapun kebijakan Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan
sasaran antara lain :
1. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Mengoptimalkan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah yang Mencegah dan Memberantas Korupsi dengan Integrasi Terpusat
Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan;
3. Mewujudkan Pasar Pengadaan efisien yang menghasilkan value for money, mendorong
pertumbuhan daya saing dunia usaha, mendorong inovasi;
4. Reformasi dan Tata Kelola Pemerintahan;
5. Pelaksanaan Kebijakan Proses Pemilihan Penyedia dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah;
6. Mengembangkan kompetensi Pokja dan dan Aparatur Penunjang Proses Pengadaan Barang
dan Jasa.
7. Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi Terkait
Tabel 1Ringkasan Formulasi Stratejik
Laporan Tahunan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 2017 7
III
PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARANTAHUN 2017
Bab III. Program Kegiatan dan Anggaran
BAB III
PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2017
III.1. Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Bagian Pengadaan barang dan Jasa SekretariatDaerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Terdiri dari :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran- Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
2) Program Evaluasi dan Penyelesaian Sanggah pada Pemilihan Penyedia Barang/Jasa- Rapat Koordinasi dan Pelatihan Unit Layanan Pengadaan/Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa
Nasional- Fasilitasi Operasional Pemilihan Penyedia Barang Jasa melalui e-tendering
3) Program Perencanaan dan Pembinaan- Verifikasi Penerimaan dan Evaluasi RUP dan Distribusi Dokummen RPPenyedia dan Retrival
Dokumen Kontrak Penyedia- Fasilitasi dan Monitoring Perencanaan dan Pembinaan Pengadaan Barang Jasa- Sosialisasi terhadap penetapan dan kaji ulang rencana umum pengadaan (RUP) organisasi
perangkat daerah ke sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) Kabupaten Kutai Barat- Penerapan Standar pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada LPSE
III.2. Sumber Anggaran
Sumber Anggaran yang digunakan Bagian Pengadaan barang dan jasa bersumber dariAPBD/APBD Perubahan Tahun 2017, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD ) Sub Unit Organisasi ( 4.01.03.10.01 ) BagianPengadaan Barang dan Jasa Sebesar Rp. 2.545.000 000.
Laporan Tahunan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 2017 9
IV
CAPAIAN PROGRAM DAN REALISASIANGGARAN
IV.1. Realisasi Anggaran
BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2017
IV.1. Realisasi Anggaran
Realisasi Penggunaan Anggaran pada Bagian Pengadaan dan Jasa yang sudah di tetapkanberdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD )Sub Unit Organisasi (4.01.03.10.01) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sebesar Rp. 2.545.000 000.
Tabel 2Tabel : Realisasi Anggaran
Laporan Tahunan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 2017 11
No Kegiatan Anggaran(Rp)
Realisasi Sisa Dana
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 316.135.800,00
- Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran 316.135.800,00 315.985.756,00 150.044,00
2 Program Evaluasi dan Penyelesaian Sanggah pada PemilihanPenyedia Barang/Jasa
1.292.400.000,00
- Rapat Koordinasi dan Pelatihan Unit LayananPengadaan/Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Nasional
144.600.000,00 142.950.306,001.649.694,00
- Fasilitasi Operasional Pemilihan Penyedia Barang Jasamelalui e-tendering
1.147.800.000,00 1.147.797.000,00 3.000,00
3 Program Perencanaan dan Pembinaan 936.464.200,00
- Verifikasi Penerimaan dan Evaluasi RUP dan DistribusiDokummen RPP dan Retrival Dokumen Kontrak Penyedia
316.464.200,00 314.835.678,00 1.628.522,00
- Fasilitasi dan Monitoring Perencanaan dan PembinaanPengadaan Barang Jasa
150.000.000,00 100.005.500,00 49.994.500,00
- Sosialisasi terhadap penetapan dan kaji ulang rencanaumum pengadaan (RUP) organisasi perangkat daerah kesistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP)Kabupaten Kutai Barat
100.000.000,00 5.340.000,00 4.660.000,00
- Penerapan Standar pengadaan barang dan jasa secaraelektronik pada LPSE
370.000.000,00 343.825.635,00 26.174.365,00
Jumlah Keseluruhan 2.545.000.000,00 2.460.739.875,00 84.260.125,00
IV.2. Target dan Capaian, Output dan Outcome
Tabel 3Tabel : Target dan Capaian
Laporan Tahunan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 2017 1 2
No Kegiatan Target/Capaian
Output Outcome
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran- Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi
Perkantoran1 laporan Terlaksananya Administrasi
PerkantoranTerlaksananya PelayananAdministrasi Perkantoran
2 Program Evaluasi dan Penyelesaian Sanggah padaPemilihan Penyedia Barang/ Jasa- Rapat Koordniasi dan Pelatihan Unit Layanan 2 kali Terlaksananya Rapat
Koordinasi dan PelatihanMeningkatnya kapasitasSDM Aparatur
- Fasilitasi Operasional Pemilihan Penyedia BarangJasa Melalui e- Tendering
280 kali Terlaksananya pemilihanpenyedia barang melalui e-Tendering
Tersedianya dokumenpemilihan penyedia barangmelalui e- Tendering
3 Program Perencanaan dan Pembinaan- Verifikasi Penerimaan dan Evaluasi RUP dan
Distribusi Dokumen RPP dan Retrival DokumenKontrak
280 paket Terlaksananya verifikasipenerimaan dan evaluasi RUP
Tersedianya dokumen RUP,RPP, hasil pemilihan dankontrak
- Fasilitasi dan Monitoring Perencanaan danPembinaan Pengadaan Barang dan Jasa
10 laporan Terlaksananya kegiatan terkaitfasilitasi dan monitoringperencanaan dan pembinaanpengadaan barang dan jasa
Meningkatnya pemahamandan kapasitas PPK dan PPTKtentang pengadaan barangjasa pemerintah
- Sosialisasi Terhadap Penetapan dan Kaji UlangRencana Umum Pengadaan (RUP) OrganisasiPerangkat Daerah ke Sistem Informasi Rencanaumum Pengadaan (SIRUP) Kabupaten KutaiBarat
1 laporan Terciptanya materi sosialisasiterkait penyusunan RUP danproses input dalam SIRUPsebagai media sosialisasi
Tersedianya data RUPmasing- masing perangkatdaerah yang terinput keSIRUP Pemkab. Kutai Baratsesuai sosialisasi yangdirancang dalam kegiatan ini
- Penetapan Standar Pengadaan Barang dan JasaSecara Elektronik pada LPSE
1 laporan Terlaksananya penerapanstandar pengadaan barangdan jasa secara elektronikpada LPSE
Pelaksanaan penerapanstandar pengadaan barangdan jasa secara elektronikpada LPSE
IV.3. Realisasi Fisik dan KeuanganTabel 4
Tabel : Realisasi Fisik dan Keuangan
Laporan Tahunan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 2017 13
No Kegiatan Anggaran(Rp)
Bobot(%)
Realisasi Fisik Realisasi KeuanganSisa Dana
(Rp)Fisik(%)
Tertimbang(%)
Keuangan(Rp)
Keuangan(%)
Tertimbang(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I BELANJA TIDAK LANGSUNG - - - - - - - -
II BELANJA LANGSUNG
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 316.135.800,0001.20 Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran 316.135.800,00 12,42 100,00 12,42 315.985.756,00 99,95 12,42 150.044,00
89 Program Evaluasi dan Penyelesaian Sanggah pada Pemilihan PenyediaBarang/Jasa
1.292.400.000,00
89.01 Rapat Koordinasi dan Pelatihan Unit Layanan Pengadaan/Unit KerjaPengadaan
Barang Jasa Nasional
144.600.000,00 5,68 100,00 5,68 142.950.306,00 98,86 5,62 1.649.694,00
89.02 Fasilitasi Operasional Pemilihan Penyedia Barang Jasa melalui e-tendering 1.147.800.000,00 45,10 100,00 45,10 1.147.797.000,00 100,00 45,10 3.000,0091 Program Perencanaan dan Pembinaan 936.464.200,00
91.01 Verifikasi Penerimaan dan Evaluasi RUP dan Distribusi Dokummen RPPdan
Retrival Dokumen Kontrak Penyedia
316.464.200,00 12,43 100,00 12,43 314.835.678,00 99,49 12,37 1.628.522,00
91.02 Fasilitasi dan Monitoring Perencanaan dan Pembinaan Pengadaan BarangJasa
150.000.000,00 5,89 100,00 5,89 100.005.500,00 66,67 3,93 49.994.500,00
91.04Sosialisasi terhadap penetapan dan kaji ulang rencana umum pengadaan
(RUP) organisasi perangkat daerah ke sistem informasi rencana umumpengadaan (SIRUP) Kabupaten Kutai Barat
100.000.000,00 3,93 100,00 3,93 95.340.000,00 95,34 3,75 4.660.000,00
91.05 Penerapan Standar pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada LPSE 370.000.000,00 14,54 100,00 14,54 343.825.635,00 92,93 13,51 26.174.365,00
Jumlah Keseluruhan 2.545.000.000,00 100,00 100,00 2.460.739.875,00 96,69 84.260.125,00
V
PERMASALAHAN DAN SOLUSI
Bab V. Permasalahan Dan Solusi
BAB V
PERMASALAHAN DAN SOLUSI
A. Permasalahan InternalPermasalahan internal merupakan masalah yang timbul dari dalam Perangkat Daerah antaralain:1) Keterbatasan jumlah personil PNS yang ada di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga
kurangnya jumlah personil Pokja ULP yang permanen dan admin LPSE.2) Keterbatasan ruang dan perlengkapan gedung terutama untuk operasional pengadaan
barang dan jasa dan penyimpanan arsip hasil e-tendering;3) Belum adanya Jabatan Fungsional Tertentu bagi Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan
Jasa pada struktur organisasi di Perangkat Daerah.4) Belum teranggarkan keseluruhan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam
Rencana Strategis..
B. Permasalahan EksternalPermasalahan eksternal merupakan permasalahan yang tidak dapat diprediksi dan berasal dariinstansi luar Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kutai Barat, antara lain :1) Belum jelasnya mekanisme pelaksanaan inpassing;2) Pemahaman pihak – pihak terkait Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yang masih minim,
sehinggah masih banyak Perangkat Daerah yang belum mengisi SiRUP secarakeseluruhan/sebagian.
3) Kurang dimanfaatkannya metode Pengadaan selain Pengadaan Langsung dan PemilihanPenyedia melalui e-tendering.
C. Solusi Permasalahan InternalDari permasalahan yang ada maka kami mencoba menyampaikan alternatif solusi masalahantara lain :1) Penambahan personil CPNS/PNS di Bagian PBJ Kab. Kutai Barat baik melalui penerimaan
melalui tes penerimaan CPNS maupun distribusi antar Perangkat Daerah;2) Pengalokasian anggaran untuk pembangunan sarana prasarana gedung kantor khusus
seperti dilaksanakan di Pemerintah daerah lainnya karena kegiatan Pengadaan Barang danJasa rutin dilaksanakan setiap tahun dan menghasilkan arsip aktif 10 tahun sampai denganwaktu pemusnahan;
Laporan Tahunan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 2017 15
3) Perlu adanya penempatan PNS untuk mengisi Jabatan Fungsional Tertentu baik melalui
pengadaan CPNS maupun lewat mutasi PNS untuk disebar pada Perangkat Daerah;
4) Mengingat pentingnya program dan kegiatan yang telah di jabarkan pada Rencana Strategis
(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), di harapkan untuk APBD Tahun Anggaran 2018 maupun
APBD Perubahan 2018 dapat teranggarkan keseluruhan program dan kegiatan skala prioritas
dimaksud.
5) Perlunya penambahan jumlah personil Pokja ULP yang permanen.
D. Solusi Permasalahan Eksternal
Adapun solusi yang dilakukan untuk menghadapi permasalahan – permasalahan eksternal sepertiyang telah disampaikan di atas adalah teus melaksanakan koordinasi dengan pihak – pihakterkait permasalahan, yaitu :
1. Pemerintah perlu membuat acuan/mekanisme yang jelas terkait pelaksanaan Inpassing;2. Melakukan Pelatihan dan Sosialisasi terkait Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagai
kegiatan pembinaan rutin;3. Melakukan sosialisasi bagi Perangkat Daerah yang belum mengisi SiRUP
Keseluruhan/Sebagian.4. Melakukan sosialisasi terkait metode Pengadaan selain Pengadaan Langsung dan Pemilihan
Penyedia melalui e-tendering.
Laporan Tahunan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 2017 16
VI
P E N U T U P
Bab VI. Penutup
BAB VI
PENUTUP
Laporan Tahunan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 2017 disusun sebagai salah satu instrumenpertanggungjawaban dan juga sekaligus sebagai salah satu alat evaluasi dan refleksi dalampenyempurnaan rencana capaian kinerja pada tahun yang akan datang. Laporan tahunan ini berisipertanggungjawaban Hasil Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 yang mengacu pada tugaspokok dan fungsi Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kutai Barat PeraturanBupati Kutai Barat Nomor 29 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerahdan Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2017 secara keseluruhan telah sesuai dengantugas pokok dan fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan telah selaras dengan target kinerjayang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan tahun 2017 merupakan capaian akhir dari rencanakinerja periode 2016 – 2017. Selama periode ini, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa telahbanyak melakukan perubahan di bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan ProsesE-Tendering, dalam upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (GoodGovernance).
Pemantapan yang akan dilakukan pada periode berikutnya meliputi 1) Meningkatkan kualitaspengelolaan administrasi Layanan Pengadaan Barang jasa Pemerintah Secara Elektronik denganmeningkatkan capaian atas sertifikasi peningkatan standarisasi layanan pengadaan secaraelektronik dari LKPP. 2) Terlaksananya proses integratif pemilihan pengadaan barang dan jasapemerintah yang berkualitas sehingga tingkat keberhasilan pengadaan barang dan jasa meningkat.3) Meningkatkan kapasitas dan jumlah Sumber Daya Manusia pengadaan Pokja ULP yangPermanen, Fungsional, dan permanen. 4) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pengadaansebagai agen pembaharu pengembangan pengadaan sehingga terjadi peningkatan efisiensi,efektifitas, dan value for money dalam proses Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah. Dan 5)Meningkatkan kapasitas, jumlah, dan sebaran sumber daya manusia pengadaan pengelolapengadaan barang dan jasa secara fungsional dan/atau profesional. Pemantapan dari beberapakegiatan strategis ini akan diiringi dengan pelaksanaan kegiatan lainnya sesuai dengan dinamikaperubahan peraturan – peraturan dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian yangmungkin terjadi pada periode kedepan.
Laporan Tahunan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 2017 18
LAMPIRANKegiatan Bagian Pengadan Barang dan Jasa Tahun 2017
Dokumentasi :
1. Program Administrasi Perkantorana. Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Gambar 1Dokumentasi Kegiatan Perjalanan Dinas Pelatihan Yang Diikuti
Gambar 2
Sertifikat Pelatihan Yang Diikuti
Gambar 3
Dokumentasi Rapat Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Gambar 4Dokumentasi Kegiatan Menghadiri Pemetaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Daerah di Kantor
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Gambar 5
Persediaan Alat Tulis Kantor Bagian PBJ
2. Program Evaluasi dan Penyelesaian Sanggaha. Rapat Koordinasi dan Pelatihan Unit Layanan Pengadaan/Unit Kerja
Pengadaan Barang Jasa Nasional.
Gambar 6Dokumentasi Kegiatan Pembentukan Calon Pemberi Keterangan Ahli LKPP di Bandung
Gambar 7Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan LKPP di Yogyakarta
Gambar 8Sosialisasi Peraturan Kepala LKPP Tentang Daftar Hitam Penyedia Barang dan Jasa di
Balikpapan
Gambar 9
Sertifikat Kelulusan / Tanda Peserta Pelatihan
b. Fasilitasi Operasional Pemilihan Penyedia Barang Jasa Melalui e-Tendering.
Gambar 10Evaluasi Dokumen e-Tendering Kelompok Kerja
Gambar 11Pembuktian Kualifikasi Kelompok Kerja ULP Dengan Calon Penyedia
Gambar 12Pembuktian Kualifikasi Kelompok Kerja ULP Dengan Calon Penyedia
Gambar 13Pembuktian Kualifikasi Kelompok Kerja ULP Dengan Calon Penyedia
Gambar 14Pengelolaan Arsip Inaktif Yang Telah Dikonsolidasi
3. Program Perencanaan dan Pembinaana. Verifikasi Penerimaan dan Evaluasi RUP dan Distribusi Dokumen RPP dan
Retrieval Dokumen Kontrak Penyedia.
Gambar 15Kegiatan Pembahasan Rencana Umum Pengadaan dan Rencana Pelaksanaan Pengadaan
Bersama Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sekretariat dan Kelompok Kerja ULP
Gambar 16
Dokumen Pemesanan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kegiatan Melalui e-Purchasing
Gambar 17
Proses Verifikasi Pemindaian dan Analisa Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Turunannya
Gambar 18
Himpunan Dokumen Rencana Umum Pengadaan Dan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (Pra-KonsolidasiSebelum E-Tendering Selesai Namun Sudah terbentuk Dokumen Rencana Pemilihan Penyedia – RPPenyedia
sebagai Output Kegiatan)
b. Fasilitasi dan Monitoring Perencanaan dan Pembinaan Pengadaan BarangJasa
Gambar 19
Kegiatan Sosialisasi Maturitas Kelembagaan dan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui ePurchasing
Gambar 20
Proses Konsultansi Desain dan Pembangunan Website Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Gambar 21
Pemanfaatan Website Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
c. Sosialisasi terhadap penetapan dan kaji ulang rencana umum pengadaan(RUP) organisasi perangkat daerah ke sistem informasi rencana umumpengadaan (SIRUP) Kabupaten Kutai Barat.
Gambar 22
Pengumpulan Data Dan Informasi Strategi Sosialisasi Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Percontohan
Gambar 23Produk / Materi Sosialisasi Rencana Umum Pengadaan(Buletin Efisiensi Pengadaan)
Gambar 24
Dokumentasi Distribusi Materi Sosialisasi
Gambar 25
Tanda Terima Bukti Distribusi Materi Sosialisasi Rencana Umum Pengadaan
Gambar 26
Publikasi Materi Sosialisasi Dalam Bentuk Video Pada Website, Dalam PDF Interaktif, dan Media Sosial
d. Penerapan Standar Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik pada LPSE.
Gambar 27
Kondisi Awal Ruang LPSE Baru
Gambar 28
Kondisi Proses Pengerjaan Ruang LPSE
Gambar 29Kondisi Terbaru Ruang LPSE
Gambar 30Sertifikat Personil Inti Yang Mengikuti Training / Pelatihan