i
RENCANA STRATEGIS
BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA
TAHUN 2016-2021
Tahun 2017
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Bagian Administrasi Kerjasama tahun 2016- 2021 ini dapat diselesaikan dengan baik.
Renstra Bagian Administrasi Kerjasama 2016-2021 ini merupakan
tindak lanjut atas Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2016- 2021 sebagai pedoman bagi PERANGKAT DAERAH dalam merencanakan dan menyusun Renstra PERANGKAT DAERAH. Penyempurnaan renstra ini mengakomodasikan pula kebutuhan sesuai dinamika lingkungan strategis Bagian Administrasi Kerjasama Kota Surabaya serta proyeksinya hingga tahun 2021, dalam kerangka mendukung visi dan misi Kota Surabaya.
Lingkup revisi Renstra Bagian Administrasi Kerjasama difokuskan pada
penyesuaian penugasan dan target kinerja berdasarkan tugas dan fungsinya, dengan tetap menjaga komitmen terhadap target kinerja dalam RPJMD Tahun 2016-2021.
Dalam pelaksanaan Renstra dimaksud disyaratkan komitmen dan
kinerja yang semakin baik serta integritas seluruh jajaran Bagian Administrasi Kerjasama untuk menjawab tugas dan tanggung jawab birokrasi pemerintahan serta harapan publik yang semakin besar dimasa mendatang. Renstra Bagian Administrasi Kerjasama tahun 2016-2021 diharapkan dapat menjadi panduan operasional dalam melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan sistematis.
Seiring dengan dinamika pembangunan, maka tentunya kebijakan dan
program pembangunan juga akan berkembang secara dinamis, oleh karena itu kepada semua pihak diharapkan peran aktifnya untuk memberikan sumbangsihnya dalam penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kinerja lembaga yang kita banggakan ini.
Surabaya, Januari 2017
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................... ii DAFTAR TABEL ................................................................................... iv DAFTAR GAMBAR ................................................................................... v BAB I PENDAHULUAN .................... 1 I.1. Latar Belakang .................... 1
I.1.1. Pengertian Renstra Perangkat Daerah .................... 1 I.1.2. Proses Penyusunan Renstra
Perangkat Daerah ................... 1
I.1.3. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
....................
4
I.2. Landasan Hukum .................... 5 I.2.1. Ketentuan tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah
.................... 5
I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran
.................... 5
I.3. Maksud dan Tujuan .................... 6 I.4. Sistematika Penulisan .................... 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .................... 8 II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .................... 8
I. II.1.1. Tugas Perangkat Daerah .................... 8 II. II.1.2. Fungsi Perangkat Daerah .................... 9 II.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .................... 11 II.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .................... 13 II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan Perangkat Daerah .................... 18
BAB III
ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
.................... 19
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
.................... 19
III.2. Perumusan Isu- Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
.................... 20
III.3. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
.................... 21
III.6. Penentuan Isu- Isu Strategis .................... 22 BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
.................... 23
IV.1. Visi dan Misi Bagian Administrasi Kerjasama .................... 23 IV.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Bagian Administrasi Kerjasama .................... 24
IV.3. Strategi dan Kebijakan .................... 25
iv
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
.................... 27
V.1. Program, Indikator Kinerja dan Kegiatan .................... 27
V.2. Kelompok Sasaran .................... 28
BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
.................... 33
BAB VII PENUTUP .................... 34
v
DAFTAR TABEL
Tabel 2.2.1 Pegawai Negeri Bagian Administrasi Kerjasama Berdasarkan Pangkat / Golongan
................................ 11
Tabel 2.2.2 Jumlah Pegawai Negeri Bagian Administrasi Kerjasama Berdasarkan Tingkat Pendidikan
.............................. 12
Tabel 2.2.3 Sumber Daya Aset/ Modal Bagian Administrasi Kerjasama
............................... 12
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Kerjasama Kota Surabaya
............................... 15
Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bagian Administrasi Kerjasama Kota Surabaya
............................... 17
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi Kerjasama Kota Surabaya
............................... 19
Tabel 3.2 Identifikasi Isu- Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
............................... 20
Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota
............................... 21
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
.............................. 24
Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
............................. 26
Tabel 5 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bagian Administrasi Kerjasama Kota Surabaya
............................. 29
Tabel 6 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
.............................. 33
vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah ………………. 3
Gambar 1.2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran..4
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Bagian Administrasi Kerjasama .......................................... 11
1
BAB I PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang I.1.1. Pengertian Renstra Perangkat Daerah
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) yang dapat disebut sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Bagian Administrasi Kerjasama Kota Surabaya tahun 2016-2021 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan secara rinci di bidang kerjasama daerah agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur.
Dijelaskan pula dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 151 ayat (1) yang berbunyi : ”Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD daerah dan bersifat indikatif”. Dan dipertegas lagi dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dalam Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan : ”Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.
Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung cara pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.
Renstra dapat berfungsi sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.
I.1.2. Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam Renstra Bagian Administrasi Kerjasama tahun 2016-2021 ini disusun berdasarkan: a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta
perencanaan dan penganggaran terpadu; b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata
daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.
2
Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah terdiri dari 4 (empat) tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, tahap penyusunan rancangan akhir dan tahap penetapan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1.
Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Renstra
Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah merupakan
tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renstra Perangkat Daerah yang definitif. Dalam penyusunan rancangan Renstra, harus dilaksanakan pengolahan data dan informasi untuk merumuskan isu strategis Perangkat Daerah yang akan menjadi acuan awal perumusan pokok- pokok Renstra Perangkat Daerah. Setelah isu- isu strategis dirumuskan, langkah selanjutnya adalah menentukan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan besaran pagu indikatif selama lima tahun ke depan.
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renstra Perangkat
Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RPJMD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.
Setelah tersusun, rancangan Renstra disampaikan kepada Badan
Perencanaan Pembangunan untuk mendapatkan review dan koreksi. Langkah berikutnya, Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan penyempurnaan terhadap rancangan Renstra dengan berpedoman pada Rancangan Akhir RPJMD. Selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renstra Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada periode lima tahun anggaran.
3
Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
PENYUSUNAN RPJMD
Persiapan Penyusunan
Renstra-SKPD
Analisis Gambaran pelayanan
SKPD
Perumusan Isu-isu
strategis berdasarkan
tusi
Perumusan Strategi dan
kebijakan
Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif berdasarkan
rencana program prioritas RPJMD
Pengolahan data dan informasi
Perumusan visi dan misi
SKPD
Perumusan Tujuan
Perumusan sasaran
Rancangan Renstra-SKPD
· Pendahuluan· Gambaran pelayanan SKPD· isu-isu strategis berdasarkan
tugas pokok dan fungsi· visi, misi, tujuan dan sasaran,
strategi dan kebijakan · rencana program, kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
· indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
Perumusan indikator kinerja
SKPD yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD
SPM
Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/
Kota
SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD dilampiri dengan indikator
keluaran program dan PAGU per SKPD
Penelaahan RTRW
VerifikasiRancangan
Renstra SKPD dgn Rancangan Awal
RPJMD
Rancangan Renstra-SKPD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD
kepada Bappeda
sesuai
Tidak sesuai
Penyusunan Rancangan
RPJMD
Pelaksanaan Musrenbang
RPJMD
Perumusan Rancangan
Akhir RPJMD
Penyempurnaan Rancangan
Renstra-SKPD
Penetapan Renstra-
SKPD
RENSTRA-SKPD
Penyesuaian Rancangan
Renstra-SKPD berdasarkan
hasil verifikasi
PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR PENETAPAN
Verifikasi Rancangan
Akhir Renstra SKPD
Rancangan Akhir Renstra
SKPD
sesuai
Tidaksesuai
PERDA ttg RPJMD
Penelaahan KLHS
Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/
Kota
Renstra-KLdan Renstra SKPD Prov
4
I.1.3. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu sebagai bahan masukan penyempurnaan RPJMD sekaligus implementasi pelaksanaan perencanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) daerah untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.2.
Renstra Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat
Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis dengan memperhatikan RPJMD, RTRW dan Renstra Provinsi atau Kementerian /Lembaga (jika ada). Renstra Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.
Gambar 1. 2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.
5
I.2. Landasan Hukum
I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah 1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009;
2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah;
3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya
I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran 1. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/ Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021.
6
I.3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renstra Bagian Administrasi Kerjasama tahun
2016-2021 adalah: 1. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis
Perangkat Daerah jangka pendek (lima tahun); 2. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan Perangkat
Daerah, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja lima tahun lalu menjadi rencana strategis Perangkat Daerah;
3. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam periode 5 (lima) tahun dimana di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
Adapun tujuan disusunnya Renstra Tahun 2016-2021 adalah untuk: 1. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi
Pemerintah Kota; 2. Menjadi pedoman dalam pelaksaaan pelayanan Perangkat Daerah
dalam jangka lima tahun; 3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Perangkat
Daerah; 4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja; 5. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis
jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
6. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Bagian Administrasi Kerjasama tahun 2016-2021;
I.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 Bagian Administrasi Kerjasama ini disusun menjadi 4 (empat) bab, yaitu:
Bab I Pendahuluan Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah diantaranya Latar Belakang penyusunan Renstra, Dasar Hukum terkait dengan penyusunan Renstra, Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra, dan Sistematika Penyusunan Renstra Bagian Administrasi Kerjasama 2016-2021
Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Bab ini memuat tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah; Sumber Daya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
7
Bab III Isu- Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab ini memuat tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; Perumusan Isu- Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi; Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten Kota; Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu- Isu Strategis
Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab ini memuat tentang Visi dan Misi Perangkat Daerah;
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah serta Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah
Bab V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Bab ini memuat tentang Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelpmpok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah
Bab VI Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Bab ini memuat tentang indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Bab VII Penutup
8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi II.1.1 Tugas Perangkat Daerah
Sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya pada pasal 22, 23 dan 24 Bagian Administrasi Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah di bidang kerjasama luar negeri, kerjasama dalam negeri, dan pelaporan dan evaluasi kerjasamayang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Tugas masing- masing sub bagian:
1. Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri melaksanakan sebagian tugas sebagai berikut: a. menyiapkan bahan pengoordinasian SKPD sesuai urusan
pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kerjasama/kemitraan
pemerintah kota dengan pemerintah daerah dan dengan lembaga di luar negeri;
c. menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kerjasama/kemitraan antara pemerintah kota dengan pemerintah daerah dan dengan lembaga di luar negeri;
d. menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama/kemitraan antara pemerintah kota dengan pemerintah daerah dan dengan lembaga di luar negeri;
e. menyiapkan bahan pelayanan administrasi ijin perjalanan dinas luar negeri;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas sebagai berikut: a. menyiapkan bahan pengoordinasian SKPD sesuai urusan
pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kerjasama/kemitraan
dengan pemerintah daerah, dengan pihak ketiga dan dengan lembaga pemerintah di tingkat kota;
9
c. menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kerjasama/kemitraan dengan pemerintah daerah, dengan pihak ketiga dan dengan lembaga pemerintah di tingkat kota;
d. menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama/kemitraan dengan pemerintah daerah, dan dengan pihak ketiga dan dengan lembaga pemerintah;
e. menyiapkan bahan pembentukan Sekretariat Bersama/Badan Kerjasama Daerah;
f. menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama/kemitraan dalam Sekretariat Bersama/Badan Kerjasama Daerah/Asosiasi Kerjasama antar daerah di dalam negeri;
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Kerjasama mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas sebagai berikut: a. menyiapkan bahan pengoordinasian SKPD sesuai urusan
pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya; b. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi kerjasama pemerintah
kota dengan pemerintah daerah, dengan pihak ketiga di dalam negeri dengan lembaga pemerintah di dalam negeri dan dengan lembaga di luar negeri;
c. menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan kerjasama antar daerah di dalam dan luar negeri kepada provinsi;
d. menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kota dengan pihak ketiga di dalam negeri, dengan lembaga pemerintah di dalam negeri dan dengan lembaga di luar negeri kepada provinsi;
e. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
f. menyiapkan bahan pengadaan dan pemeliharaan sarana perkantoran;
g. menyiapkan bahan pengelolaan pelayanan Rumah Bahasa; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Administrasi Kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsinya.
II.1.2 Fungsi Perangkat Daerah Dalam melaksanakan tugas seperti yang telah disebutkan di sub bab sebelumnya, fungsi yang dijalankan Bagian Administrasi Kerjasama adalah sebagai berikut: a. pelaksanaan pengoordinasian SKPD sesuai urusan pemerintahan
yang menjadi bidang tugasnya; b. pelaksanaan perumusan kebijakan kerjasama/kemitraan pemerintah
kota dengan pemerintah daerah dan dengan lembaga di luar negeri; c. pelaksanaan perumusan kerjasama/kemitraan antara pemerintah kota
dengan pemerintah daerah maupun lembaga di luar negeri;
10
d. pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama/kemitraan antara pemerintah kota dengan pemerintah daerah maupun lembaga di luar negeri;
e. pelaksanaan pelayanan administrasi ijin perjalanan dinas luar negeri; f. pelaksanaan perumusan kebijakan kerjasama/kemitraan dengan
pemerintah daerah, dengan pihak ketiga, dan dengan lembaga pemerintah;
g. pelaksanaan perumusan kerjasama/kemitraan dengan pemerintah daerah, dengan pihak ketiga, dan dengan lembaga pemerintah di tingkat kota;
h. pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama/kemitraan dengan pemerintah daerah dengan pihak ketiga, dan dengan lembaga pemerintah;
i. pelaksanaan pembentukan Sekretariat Kerjasama/Badan Kerjasama Daerah;
j. pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama/kemitraan dalam Sekretariat Kerjasama/Badan Kerjasama Daerah/Asosiasi kerjasama antar daerah di dalam negeri;
k. pelaksanaan penyusunan evaluasi kerjasama pemerintah kota dengan pemerintah daerah, dengan pihak ketiga di dalam negeri, dengan lembaga pemerintah di dalam negeri, dan dengan lembaga di luar negeri;
l. pelaporan pelaksanaan kerjasama antar daerah di dalam dan luar negeri kepada provinsi;
m. pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kota dengan pihak ketiga di dalam negeri, dengan lembaga pemerintah di dalam negeri, dan dengan lembaga di luar negeri kepada provinsi;
n. pelaksanaan pengelolaan pelayanan Rumah Bahasa; o. pelaksanaan penyusunan rencana program, pengelolaan administrasi
umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan; p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten
Perekonomian Dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Maka, berdasarkan penjelasan di atas, struktur organisasi Bagian Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya dipimpin seorang Kepala Bagian yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian, seperti yang tergambar dalam bagan di bawah ini:
11
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Bagian Administrasi Kerjasama
II.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
1. Sumber Daya Manusia Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Bagian Administrasi Kerjasama didukung oleh 21 orang Pegawai Negeri Sipil dan 13 Pegawai Kontrak. Perincian sumber daya manusia di Bagian Administrasi Kerjasama dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 2.2.1 PEGAWAI NEGERI BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA
BERDASARKAN PANGKAT / GOLONGAN
STATUS KEPEG/ PANGKAT
GOL. JML.
MENURUT SUB-BAGIAN
Kepala Bagian Kerjasama
Luar Negeri
Kerjasama Dalam Negeri
Pelaporan dan
Evaluasi Kerjasama
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A. Pegawai Negeri Sipil
1. Pembina Tk. I
IV-b 1 - - -
1
2. Pembina IV-a - - - - -
3. Penata Tk. I
III-d 2 - 1 1 -
4. Penata III-c 3 - 2 1 -
5. Penata Muda Tk. I
III-b 5 2 1 2 -
6. Penata Muda
III-a 4 3 - 1 -
7. Pengatur Tk. I
II-d -
- - -
-
8. Pengatur II-c 4 - 2 2 -
9. Pengatur Muda Tk.1
II-b 1 - - 1 -
Kepala Bagian Administrasi
Kerjasama
Kepala Sub Bagian Administrasi Kerjasama
Dalam Negeri
Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi
Kerjasama
Kepala Sub Bagian Administrasi Kerjasama
Luar Negeri
12
10. Pengatur Muda II-a 1 1 - - -
B. Pegawai Kontrak - 13 1 1 11 -
J U M L A H 34 7 7 19 1
Tabel 2.2.2 JUMLAH PEGAWAI NEGERI BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
STATUS KEPEG / PENDIDIKAN AKHIR
UNIT KERJA
Kerjasama Luar Negeri
Kerjasama Dalam Negeri
Pelaporan dan Evaluasi
Kerjasama
Kepala Bagian
(1) (2) (3) (4) (5)
A. Pegawai Negeri Sipil
1. S-3 - - - -
2. S-2 - 1 1 1
3. S-1 4 3 2 -
4. D-3 1 - - -
5. SLTA / Sederajat 1 2 5 -
6. SLTP / Sederajat - - - -
7. SD / Sederajat - - - -
B. Pegawai Kontrak
1. S-1 1 1 9 -
2. D-3 - - - -
3. SLTA / Sederajat - - 2 -
J U M L A H 7 7 19 1
2. Sumber Daya Aset/Modal
Bagian Administrasi Kerjasama dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang mayoritas adalah peralatan perkantoran sesuai dengan tugas Bagian Administrasi Kerjasama yang lebih banyak terkait dengan urusan administrasi. Sarana dan prasarana tersebut antara lain:
Tabel 2.2.3
Sumber Daya Aset/ Modal Bagian Administrasi Kerjasama
No. Jenis Aset Jumlah
1. Mobil dinas 2
2. Sepeda Motor Dinas 4
3. Mesin Ketik Manual 2
4. Mesin Hitung Elektrik 1
5. Alat Penghancur Kertas 1
7. Filing Kabinet Besi 11
8. Brankas 2
9. Lemari Kaca 6
10. Lemari Souvenir 4
11. Lemari Besi 6
12. Lemari Display 2
13. Lemari Kayu 4
13
14. Kursi Besi 33
15. Kursi Tamu 2
16. Kursi Putar 10
17. Kursi Lipat 20
18. Meja Rapat 3
19. Meja Kerja 24
20. Meja Kecil 2
21. White Board 3
22. Papan Tulis 2
23. Panaboard 1
24. Kamus Elektrik 1
25. Lemari Es 1
26. Radio Tape 1
27. Televisi 1
28. Komputer 21
29. Printer 14
30. Notebook 4
31. LCD Proyektor 3
32. Wireless 1
33. Dispenser 1
34. Telepon 3
35. AC 9
36. Kamera Digital 2
37. Kamera Elektronik 1
38. Layar Proyektor 1
II.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bagian Administrasi Kerjasama merupakan Perangkat Daerah yang
bernaung di bawah Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Surabaya. Tugas utama Bagian Administrasi Kerjasama adalah membentuk atau memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan mitra pemerintah daerah lain baik di dalam maupun di luar negeri serta dengan pihak ketiga di dalam atau luar negeri.
Sebagai bagian dari Sekretariat Daerah, pelayanan Bagian
Administrasi Kerjasama dilaksanakan dalam dua kategori, yaitu pelayanan administratif terhadap aparatur Pemerintah Kota Surabaya dan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan administratif diwujudkan melalui pelayanan kepada Perangkat Daerah lain yang akan membentuk maupun melaksanakan kerjasama daerah. Bagian Administrasi Kerjasama juga memberikan pelayanan kepada pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang akan melaksanakan tugas untuk berpartisipasi dalam kegiatan seminar, workshop ataupun pelatihan yang diselenggarakan oleh mitra kerjasama Kota Surabaya.
14
Sedangkan pelayanan publik diwujudkan melalui pengelolaan Rumah Bahasa yang menyediakan pengajaran bahasa asing secara gratis bagi warga Kota Surabaya. Dengan pengajar sukarelawan dari berbagai lembaga seperti universitas, asosiasi masyarakat asing, mahasiswa yang sedang belajar di Kota Surabaya, karyawan dsb., saat ini ada 13 bahasa yang diajarkan di Rumah Bahasa, diantaranya Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, Bahasa Jepang, Bahasa Jerman, Bahasa Spanyol, Bahasa Thailand, Bahasa Belanda, Bahasa Perancis, Bahasa Arab, Bahasa Rusia, Bahasa Korea, Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa.
Pada periode Renstra tahun 2010-2015, Bagian Administrasi
Kerjasama mendasarkan pelaksanaan kinerja pada Sasaran “Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terpadu” dengan Indikator Kinerja “Persentase MoU kerjasama antar Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan program kerja”. Secara umum, pada setiap tahun di periode tersebut, Bagian Administrasi Kerjasama dapat mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Secara rinci, capaian target indikator kinerja Bagian Administrasi Kerjasama dapat dilihat pada tabel 2.3.1 berikut:
15
Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Kerjasama
Kota Surabaya
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1. Persentase MoU kerjasama antar Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan program kerja
- - - 87.50 %
88.00%
88.88%
94.44%
100%
94.11%
88.89%
88.89%
97.30%
100%
107%
101%
100%
103%
100%
16
Dari tabel yang disajikan di atas, dapat dilihat bahwa rasio capaian Indikator Kinerja Bagian Administrasi Kerjasama selalu berada di angka 100% atau lebih. Beberapa faktor yang mendukung hasil pencapaian tersebut diantaranya: 1. Kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; 2. Koordinasi dan komunikasi yang telah terjalin baik dengan semua mitra
kerjasama; 3. Dukungan dari para stakeholder kerjasama (Perangkat Daerah dan
instansi lain yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama seperti universitas, sekolah, pelabuhan dll)
4. Meningkatnya citra positif Kota Surabaya dalam skala nasional maupun internasional yang berdampak pada meningkatnya penawaran kerjasama dari pemerintah daerah di dalam dan di luar negeri.
Sementara, dalam aspek pengelolaan keuangan, penyerapan
anggaran Bagian Administrasi Kerjasama tidak pernah mencapai 100% meskipun capaian kinerja dapat mencapai 100% (tersaji pada tabel 2.3.2). Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya: 1. Adanya sharing pembiayaan dengan mitra kerjasama dalam
pelaksanaan kegiatan tindak lanjut kerjasama 2. Perpindahan pelaksanaan lokasi kegiatan sehingga anggaran yang
sudah dialokasikan tidak terpakai.
17
Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bagian Administrasi Kerjasama
Kota Surabaya Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
ke- Rata-rata Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Belanja Daerah
Belanja Tak Langsung
1.477. 126.653
2.118. 809.496
2.164. 163.760
2.460. 355.252
2.617. 712.495
1.472. 719.552
1.802. 639.195
2.026. 274.427
2.224. 486.757
2.403. 701.683
99.70%
85.08%
93.63%
90.41%
91.82%
16.42% 13.16%
Belanja Langsung
6.541. 575.411
11.789. 285.698
10.778. 633.720
14.693. 548.212
14.734. 388.965
4.825. 507.733
7.755. 543.658
7.014. 933.676
8.924. 616.678
10.631. 038.754
73.77%
65.78%
65.08%
60.74%
77.31%
27.06% 24.38%
Total 8.018.
702.064 13.908. 095.194
12.942. 797.480
17.153. 903.464
17.352. 101.460
6.298. 227.285
9.558. 182.853
9.041. 208.103
11.149. 103.435
13.034. 740.437
78.54%
68.72%
69.86%
64.99%
84.57%
21.74% 18.77%
18
II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Sejak dibentuk pada tahun 2005, Bagian Administrasi Kerjasama Kota Surabaya telah menunjukkan kinerja yang optimal. Hal ini terbukti dengan bertambahnya jumlah mitra kerjasama daerah Kota Surabaya baik di dalam maupun di luar negeri. Indikator lainnya adalah, Bagian Administrasi Kerjasama turut berperan mempromosikan Kota Surabaya dalam lingkup nasional dan internasional melalui event-event yang dihadiri serta diselenggarakan di Kota Surabaya sehingga semakin banyak kota ataupun lembaga yang tertarik untuk bekerjasama dengan Kota Surabaya. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, peluang- peluang yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Administrasi Kerjasama antara lain: 1. Citra positif dan potensi Kota Surabaya yang bisa dikerjasamakan
(baik oleh Perangkat Daerah dan stakeholder kerjasama lainnya seperti universitas, pelabuhan, sekolah, dll.)
2. Dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN; 3. Banyaknya penawaran kerjasama dari dalam dan luar negeri; 4. Banyaknya penawaran Corporate Social Responsibility (CSR) dari
pihak ketiga. Namun demikian, diantara sejumlah peluang yang mendukung
peningkatan pelaksanaan kerjasama, tidak dapat dipungkiri juga akan adanya beberapa tantangan. Berikut ini diantara tantangan-tantangan yang akan dihadapi dalam rangka meningkatkan kerjasama: 1. Belum sinkronnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan kerjasama; 2. Respon Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti kerjasama yang
telah terbentuk
19
BAB III ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan prioritas pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan hasil evaluasi permasalahan-permasalahan pembangunan.
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Analisis isu strategis dalam sub bab ini dilakukan melalui analisis kondisi pelayanan Perangkat Daerah (seperti yang tercantum dalam BAB II di atas) dan juga pengisian tabel identifikasi masalah sebagai berikut:
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bagian Administrasi Kerjasama Kota Surabaya
Aspek Kajian Capaian/ Kondisi Saat Ini
Standar yang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan
Pelayanan Perangkat
Daerah Internal Eksternal
(Kewenangan Perangkat
Daerah)
(Diluar Kewenangan
Perangkat Daerah)
(1) (2) (3) (4) (5)
Pemerataan kompetensi SDM PNS
Belum optimal -
Tidak semua SDM PNS memiliki kemampuan komunikasi dan diplomasi
Proses rekrutmen PNS
Belum meratanya kompetensi SDM PNS dalam komunikasi dan diplomasi
Jumlah tenaga analis
Kurang secara kuantitas
-
Terbatasnya jumlah SDM yang memiliki kemampuan khusus sebagai tenaga analis
Proses rekrutmen PNS
Terbatasnya jumlah tenaga analis dalam perencanaan dan evaluasi kerjasama
Database dan sistem informasi kerjasama
Belum ada -
Terbatasnya kemampuan pegawai dalam menyusun database dan sistem informasi
Dukungan Perangkat Daerah dalam pengumpulan data
Belum tersedianya database dan sistem informasi kerjasama
Blueprint pengem-bangan kerjasama
Belum ada -
Terbatasnya kemampuan pegawai dalam menyusun blueprint pengembangan kerjasama
Dukungan Perangkat Daerah dalam pengumpulan data
Belum tersusunnya blueprint pengembangan kerjasama
Pengukuran keberhasilan kinerja
Belum ada -
Terbatasnya kemampuan pegawai dalam menyusun pengukuran keberhasilan kinerja
-
Belum tersusunnya pengukuran keberhasilan kinerja kerja-sama dan SOP evaluasi Perangkat Daerah
20
III.2. Perumusan Isu- Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Berdasarkan pada gambaran tugas dan fungsi Bagian Administrasi Kerjasama, sasaran jangka menengah pada Renstra Bagian Administrasi Kerjasama periode sebelumnya, dan identifikasi masalah tersebut di atas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut: 1. Kurang meratanya kompetensi SDM PNS dalam komunikasi dan
diplomasi; 2. Belum tersusunnya database dan sistem informasi kerjasama; 3. Integritas dan soliditas pegawai yang kuat; 4. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk
mempermudah komunikasi dengan mitra kerjasama di dalam dan luar negeri.
Sementara, berdasarkan analisis terhadap lingkungan eksternal yang mempengaruhi Bagian Administrasi Kerjasama dalam melaksanakan tugas dan fungsi, dapat diidentifikasi isu- isu strategis sebagai berikut:
Tabel 3.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
Isu Strategis
Dinamika
Internasional
Dinamika
Nasional
Dinamika
Regional/Lokal Lain-lain
(2) (3) (4) (5)
Dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN
Banyaknya penawaran kerjasama dari dalam negeri
Citra positif dan potensi Kota Surabaya yang bisa dikerjasamakan (baik oleh Perangkat Daerah dan stakeholder kerjasama lainnya seperti universitas, pelabuhan, sekolah, dll.)
Kurangnya respon Perangkat Daerah dalam tindak lanjut kerjasama
Banyaknya penawaran kerjasama dari luar negeri
Ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kerjasama
Banyaknya penawaran Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak ketiga
21
III.3. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Visi pembangunan Kota Surabaya untuk lima tahun ke depan adalah “SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI”. Bagian Administrasi Kerjasama dalam hal ini memiliki peran penting dalam mewujudkan visi tersebut dalam dua misi, yaitu Misi 7: Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional dan Misi 8: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peran serta Bagian Administrasi Kerjasama dalam mewujudkan visi tersebut dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:
Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota
dan Wakil Walikota Visi: Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter
dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi
No Misi dan Program
KDH dan Wakil KDH terpilih
Permasalahan Pelayanan
Perangkat Daerah
Faktor
Penghambat Pendorong
-1 -2 -3 -4 -5
1
Misi 7 : Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional
Belum tersusunnya Blueprint pengembangan kerjasama
Merupakan program baru yang menjadi tanggung jawab Bagian Administrasi Kerjasama
Dalam beberapa MoU kerjasama yang masih berlaku terdapat bidang perdagangan yang dapat ditindaklanjuti
Program: Program Kerjasama Bidang Perdagangan
2
Misi 8 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik
1. Belum meratanya kompetensi SDM PNS dalam komunikasi dan diplomasi
2. Belum tersusunnya pengukuran keberhasilan kinerja kerjasama dan SOP evaluasi Perangkat Daerah
Kompetensi SDM yang tidak merata dan belum terukurnya keberhasilan kinerja kerjasama
Meningkatnya penawaran kerjasama dari pemerintah daerah di dalam dan luar negeri
Program: Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah
22
III.4. Penentuan Isu- Isu Strategis
Berdasarkan pada telaah yang dilaksanakan pada sub bab III.1 s/d sub bab III.5, dan juga penilalian terhadap skor/ bobot setiap faktor, maka didapatkan isu- isu strategis pelayanan Bagian Administrasi Kerjasama sebagai berikut:
1. Kuatnya citra positif dan banyaknya potensi Surabaya yang bisa dikerjasamakan (baik oleh Perangkat Daerah dan stakeholder kerjasama lainnya);
2. Banyaknya penawaran kerjasama dari dalam dan luar negeri; 3. Belum tersusunnya database dan sistem informasi kerjasama.
23
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
IV.1. Visi dan Misi Bagian Administrasi Kerjasama
Visi adalah suatu gambaran di masa akan datang tentang keadaan yang ingin diwujudkan Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra. Perumusan visi mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi serta analisa terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah sekaligus selaras dengan pernyataan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD.
Visi Bagian Administrasi Kerjasama untuk periode tahun 2016-2021 adalah “Terselenggaranya/ terfasilitasinya kerjasama daerah Kota Surabaya (dalam dan luar negeri) yang menguntungkan”. Visi tersebut mengandung maksud antara lain: 1. Menjadikan Bagian Administrasi Kerjasama sebagai satuan kerja yang
mampu menjembatani pelaksanaan kerjasama daerah antara Pemerintah Kota Surabaya dengan mitra kerjasama di dalam maupun luar negeri.
2. Menjadikan Bagian Administrasi Kerjasama sebagai satuan kerja yang responsif terhadap peluang dan kebutuhan akan kerjasama dengan mitra di dalam maupun luar negeri.
3. Menjadikan Bagian Administrasi Kerjasama sebagai satuan kerja yang bekerja secara berdaya guna dan berhasil guna dalam menangani kerjasama dengan mitra di dalam maupun luar negeri.
Sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi Perangkat Daerah.
Misi Bagian Administrasi Kerjasama untuk periode tahun 2016-2021 adalah: 1. Menyelenggarakan/ memfasilitasi kerjasama perdagangan dalam
dan luar negeri dengan mitra pemerintah daerah maupun dengan pihak ketiga/lembaga.
2. Menyelenggarakan/ memfasilitasi kerjasama non perdagangan dalam dan luar negeri dengan mitra pemerintah daerah maupun dengan pihak ketiga/lembaga.
24
IV.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Administrasi Kerjasama
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis Perangkat Daerah yang dihadapi. Tujuan jangka menengah Bagian Administrasi Kerjasama tahun 2016-2021 adalah: 1. Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan
perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi.
2. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik.
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran jangka Menengah Bagian Administrasi Kerjasama tahun 2016-2021 adalah: 1. Terwujudnya kerjasama bidang perdagangan dengan mitra
kerjasama di dalam dan luar negeri. 2. Terwujudnya kerjasama dengan mitra di dalam dan luar negeri yang
saling menguntungkan dan memberikan manfaat.
Rincian tujuan dan sasaran Bagian Administrasi Kerjasama tahun 2016- 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi
Terwujudnya kerjasama bidang perdagangan dengan mitra kerjasama di dalam dan luar negeri
Peningkatan jumlah MoU yang memuat sektor perdagangan yang telah ditandatangani
-
3 MoU
4 MoU
5 MoU
6 MoU
7 MoU
25
2. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
Terwujudnya kerjasama dengan mitra di dalam dan luar negeri yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat
Persentase MOU kerjasama luar negeri yang memberikan manfaat
50%
62,5%
75% 87,5%
87,5%
100%
Persentase MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga yang memberikan manfaat
80%
82% 83% 92% 100% 100%
IV.3. Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi jangka menengah Bagian Administrasi Kerjasama tahun 2016-2021 adalah:
1. Melaksanakan dan meningkatkan jumlah fasilitasi, penjajakan dan tindak lanjut kerjasama dalam dan luar negeri yang memuat bidang perdagangan;
2. Meningkatkan tindak lanjut bidang- bidang kerjasama dalam MoU yang masih berlaku dengan kegiatan yang saling menguntungkan;
3. Meningkatkan jumlah mitra kerjasama dalam bidang non perdagangan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuatitas data dalam penyusunan database kerjasama.
Arah kebijakan jangka menengah Bagian Administrasi Kerjasama tahun 2016-2021 adalah: 1. Berupaya mendorong dan memfasilitasi Perangkat Daerah terkait
sektor perdagangan dalam melaksanakan tindak lanjut kerjasama di bidang perdagangan;
2. Berupaya melaksanakan penjajakan dalam kerjasama bidang perdagangan;
3. Berupaya mendapatkan manfaat dari kerjasama yang telah dijalin dengan mitra baik dari dalam maupun luar negeri;
4. Berupaya melaksanakan penjajakan dalam kerjasama bidang non perdagangan;
5. Berupaya melakukan perbaikan metode dalam pengumpulan dan penyusunan data kerjasama.
Gambaran relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat dalam tabel berikut:
26
Tabel 4.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
VISI : Terselenggaranya/ terfasilitasinya kerjasama daerah Kota Surabaya (dalam dan luar negeri) yang menguntungkan
MISI I : Menyelenggarakan/ memfasilitasi kerjasama perdagangan dalam dan luar negeri dengan mitra pemerintah daerah maupun dengan pihak ketiga/lembaga
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi
Terwujudnya kerjasama bidang perdagangan dengan mitra kerjasama di dalam dan luar negeri
Melaksanakan dan meningkatkan penjajakan, fasilitasi dan tindak lanjut kerjasama dalam dan luar negeri yang memuat bidang perdagangan
1. Berupaya mendorong dan memfasilitasi Perangkat Daerah terkait sektor perdagangan dalam melaksanakan tindak lanjut kerjasama di bidang perdagangan
2. Berupaya melaksanakan penjajakan dalam kerjasama bidang perdagangan
MISI II : Menyelenggarakan/ memfasilitasi kerjasama non perdagangan dalam dan luar negeri dengan mitra pemerintah daerah maupun dengan pihak
ketiga/lembaga
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
Terwujudnya kerjasama dengan mitra di dalam dan luar negeri yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat
Melaksanakan dan meningkatkan fasilitasi, tindak lanjut dan evaluasi kerjasama dalam dan luar negeri di bidang non perdagangan
1. Berupaya mendorong dan memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kerjasama di bidang non perdagangan
2. Berupaya mendapatkan manfaat dari kerjasama non perdagangan yang telah dijalin dengan mitra baik dari dalam maupun luar negeri
3. Berupaya melakukan perbaikan metode dalam pengumpulan data dan penyusunan evaluasi kerjasama
27
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
V.1. Program, Indikator Kinerja dan Kegiatan
A. Tahun 2016 Program yang dilaksanakan pada Tahun 2016 antara lain: 1. Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan
indikator: a. Persentase MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga yang
memberikan manfaat b. Persentase MOU kerjasama luar negeri yang memberikan manfaat c. Persentase MoU yang Dievaluasi
Kegiatan dalam program ini antara lain: 1. Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah 2. Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri 3. Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri 4. Fasilitasi/pembentukan Kerjasama Antar Lembaga 5. Penyusunan Kajian Dan Laporan Kerjasama 6. Fasilitasi Delegasi Internasional Di Dalam Negeri
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan dalam program ini adalah Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan dalam program ini adalah Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
B. Tahun 2017- 2021 Program yang dilaksanakan pada Tahun 2017- 2021 antara lain: 1. Program Kerjasama Bidang Perdagangan dengan indikator kinerja: a. Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan yg telah
ditandatangani b. Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan
tertandatangani yang telah terealisasi
Kegiatan dalam program ini adalah Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Perdagangan 2. Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan
indikator kinerja: a. Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar
pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti
28
b. Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri yang ditindaklanjuti
c. Persentase MoU kerjasama (non perdagangan) yang dievaluasi
Kegiatan dalam program ini antara lain: 1. Fasilitasi Delegasi Internasional di Dalam Negeri; 2. Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama Dalam Negeri non
Perdagangan; 3. Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama Luar Negeri non Perdagangan; 4. Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan ke Luar Negeri; 5. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah; 6. Penyusunan Road Map Kerjasama Daerah.
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan dalam program ini adalah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
4. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan dengan indikator:
a. Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik b. Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana
perkantoran
Kegiatan dalam program ini adalah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral Kegiatan dalam program ini adalah Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
V.2. Kelompok Sasaran
Kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Administrasi Kerjasama Kota Surabaya adalah para Mitra Kerjasama, yang meliputi : 1. Pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) se- Indonesia 2. Pemerintah kota di luar negeri 3. Lembaga, organisasi atau pihak ketiga baik dalam negeri dan luar
negeri 4. Perangkat Daerah teknis di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
Selanjutnya program kerja, indikator kinerja dan pendanaan
indikatif Bagian Administrasi Kerjasama dalam 5 (lima) tahun kedepan diuraikan pada lampiran tabel 5 berikut ini:
29
Tabel 5 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Bagian Administrasi Kerjasama Kota Surabaya
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Peren-canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Loka-si
Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020)
Tahun -6 (2021)
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra Perangkat Daerah
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -21
Meningkat-nya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi
Terwujudnya kerjasama bidang perdagangan dengan mitra kerjasama di dalam dan luar negeri
Peningkatan jumlah MoU yang memuat sektor perdagangan yang telah ditanda-tangani
2.1.2.03.08
Program Kerjasama Bidang Perdagang-an
1. Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan yang telah ditandatangani
0%
N/A
42,86%
283.077.
200
57.14%
288.513.
713
71.43%
302.939.
398
85.71%
318.086.367
100%
333.990
685
100%
333.990.
685
Kota Sura-baya dan kab/ kota mitra
2. Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan tertandatangani yang telah terealisasi
0%
N/A
66,67%
75%
80%
83.33%
85,71%
85.71%
2.1.2.03.08.0001
Fasilitasi/ Pem-bentukan Kerjasama Perdagang-an
Jumlah kerjasama perdagangan yang ditindaklanjuti
N/A
N/A
N/A
2
lembaga
283.077.
200
2
lembaga
288.513.
713
2
lembaga
302.939.
398
2
lembaga
318.086.
367
2
lembaga
333.990.
685
2
lembaga
333.990
685
Kota Sura-baya dan kab /kota mitra
Meningkat-kan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
Terwujudnya kerjasama dengan mitra di dalam dan luar negeri yang saling menguntung-kan dan memberikan manfaat
1. Persentase MOU kerjasama luar negeri yang memberi-kan manfaat
2. Persentase MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga yang
2.1.2.01.02.0029
Program Perencanaan Pembangun-an Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral
N/A
N/A
N/A
100%
-
100%
-
100%
-
100%
-
100%
-
100%
-
Bagi-
an Adm
Kerja-sama
2.1.2.01.02.0029
Penyusunan dan Evaluasi Perencana-an Strategis
Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis
N/A
N/A
N/A
9
dokumen
91.859.
950
9
dokumen
94.125.
984-
9
dokumen
98.832.
283
9
dokumen
103.773.
897
9
dokumen
108.962.
591-
9
dokumen
108.962.
591-
Bagi-
an Adm
Kerja-sama
2.2.2.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi
100% 100% - - - - - - - - - -
-
- - -
30
memberi-kan manfaat
Perkantoran
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
- - - 72% - 74% - 76% - 78% - 80% - 80% - -
1.20. 01. 0042
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
-
100%
904.338.
018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bagi-
an Adm
Kerja-sama
2.2.2.02.01.0012
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah jenis barang dan jasa perkantoran yang disediakan
-
-
-
8 jenis
978.058.
591
8 jenis
1.000. 864.766
8 jenis
1.050.
908.004
8 jenis
1.103. 453.404
8 jenis
1.158. 626.074
8 jenis
1.158. 626.074
Bagi-
an Adm
Kerja-sama
1.20. 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
100%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.20. 02. 0001
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
-
100%
73.203.
000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2.2.02.02
Program Pembangun-an dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
-
-
-
100%
-
100%
-
100%
-
100%
-
100%
-
100%
-
-
2.2.2.02.02.012
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara
-
-
-
19 unit
119.927.
940
19 unit
124.081.
277
19 unit
130.285.
340
19 unit
136.799.
607
19 unit
143.639.
587
19 unit
143.639.
587
Bagi-
an Adm
Kerja-sama
2.1.2.03.07
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Persentase MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga yang memberikan manfaat
100%
42,86%
15.326.
192.229
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kota Sura-baya dan kab/-kota mitra Persentase MOU
kerjasama luar negeri yang memberikan
100%
33,33%
-
-
- -
-
-
31
manfaat
Jumlah MoU yang Dievaluasi
N/A
22,22%
-
-
-
-
-
-
1.Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti
N/A
-
-
42,86%
11.010. 797.671
42,86%
11.045. 684.506
42,86%
11.597. 968.728
42,86%
12.177. 867.164
42,86%
12.786. 760.522
42,86%
12.786. 760.522
2.Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri yang ditindaklanjuti
N/A
-
33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
3.Persentase MoU kerjasama (non perdagangan) yang dievaluasi
N/A
-
42,10%
60%
75%
85%
100%
100%
2.1.2.03.07.0001
Fasilitasi Delegasi Internasional di Dalam Negeri
Persentase Keberhasilan Fasilitasi Delegasi Internasional Di Dalam Negeri
10 lembaga
100%
1.066.
073.027
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kota Sura-baya
Jumlah fasilitasi delegasi internasional di dalam negeri
N/A -
-
10
kegiatan
759.618.
540
10
kegiatan
768.295.
601
10
kegiatan
806.710.
381
10
kegiatan
847.045.
900
10
kegiatan
889.398.
195
10
kegiatan
889.398.
195
Kota Sura-baya
1.20. 25. 0001
Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama Antar Daerah
Persentase Keberhasilan Fasilitasi/Pembentuk-an Kerjasama Antar Daerah
13 kegiatan
100%
1.017. 516.084
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kota Sura-baya dan kab/ kota mitra
1.20. 25. 0004
Fasilitasi/ pembentukan Kerjasama Antar Lembaga
Persentase Keberhasilan Fasilitasi/pembentuk-an Kerjasama Antar Lembaga
8 lembaga
100%
185.104.
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kota Sura-baya
2.1.2.03.07.0002
Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama Dalam Negeri non Perdagangan
Jumlah fasilitasi/pembentuk-an kerjasama dalam negeri non perdagangan
N/A
-
-
16
lembaga
812.504.
314
16
lembaga
816.421.
898
16
lembaga
857.242.
992
16
lembaga
900.105.
141
16
lembaga
945.110.
398
16
lembaga
945.110.
398
Kota Sura-baya dan kab/ kota mitra
1.20. 25. 0002
Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama Luar Negeri
Persentase Keberhasilan Fasilitasi/Pembentuk-an Kerjasama Luar Negeri
14 kegiatan
100%
3.079.
629.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kota Sura-baya dan kota mitra
2.1.2.03.07.
Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama Luar Negeri
Jumlah fasilitasi/pembentu-kan kerjasama luar negeri non
N/A
-
-
4
lembaga
1.196.
435.278
4
lembaga
1.203.
350.630
4
lembaga
1.263.
518.161
4
lembaga
1.326.
694.069
4
lembaga
1.393.
028.772
4
lembaga
1.393.
028.772
Kota Sura-baya dan
32
0003 non perdagangan
perdagangan kota mitra
2.1.2.03.07.0004
Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan ke Luar Negeri
Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri
78 orang
100%
8.856.
879.420
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kota Sura-baya dan kota tujuan pengi-riman dele-gasi pendi-dikan
Jumlah delegasi pendidikan yang difasilitasi ke luar negeri
N/A
-
-
68 orang
7.953.
467.430
68 orang
7.961.
773.229
68 orang
8.359.
861.890
68 orang
8.777.
854.984
68 orang
9.216.
747.733
68 orang
9.216.
747.733
Kota Sura-baya dan kota tujuan pengi-riman dele-gasi pendi-dikan
1.20. 25. 0005
Penyusunan Kajian Dan Laporan Kerjasama
Persentase Keberhasilan Penyusunan Kajian Dan Laporan Kerjasama
6 dokumen
100%
143.449.
280
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bagi-an Kerja-sama
2.1.2.03.07.0005
Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah
Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kerjasama daerah
N/A
-
-
6 dokumen
151.065.
434
6 dokumen
154.711.
505
8 dokumen
162.447.
080
8 dokumen
170.569.
434
8 dokumen
179.097.
905
8 dokumen
179.097.
905
Bagi-an
Adm Kerja-sama
2.1.2.03.07.0006
Penyusunan Road Map Kerjasama Daerah
Jumlah dokumen road map kerjasama daerah
N/A
-
-
1 dokumen
137.706.
675
1 dokumen
141.131.
642
1 dokumen
148.188.
224
1 dokumen
155.597.
635
1 dokumen
163.377.
516
1 dokumen
163.377.
516
Bagi-an
Adm Kerja-sama
33
BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Renstra Bagian Administrasi Kerjasama 2016-2021 disusun dengan berpedoman dan mengacu pada RPJMD Kota Surabaya 2016-2021. Karenanya Bagian Administrasi Kerjasama juga berperan serta dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam RPJMD Kota Surabaya 2016-2021. Tujuan Kota Surabaya yang didukung Bagian Administrasi Kerjasama adalah: 1. Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan
menuju Surabaya; 2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Sedangkan sasaran Kota Surabaya yang didukung oleh Bagian Administrasi Kerjasama adalah: 1. Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan
komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi;
2. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik.
Berdasarkan pada tujuan dan sasaran tersebut, maka indikator kinerja Bagian Administrasi Kerjasama yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Surabaya 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 6 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD
No Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Peningkatan realisasi tindak lanjut MOU bidang Perdagangan (G to G dan G to B)
0% 80 % 83.33 % 83.33 % 85.71 % 100 % 100 %
2 Persentase kerjasama non perdagangan yang ditindaklanjuti
66.67% 73.68 % 80 % 85 % 90 % 100 % 100 %
34
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis Bagian Administrasi Kerjasama Tahun 2016-2021 ini disusun sebagai acuan perencanaan selama 5 tahun yang akan dilaksanakan agar dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Surabaya. Selanjutnya dukungan dari semua pihak akan sangat berperan bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan di Bagian Administrasi Kerjasama.
Kerjasama yang dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya diharapkan akan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat kota Surabaya terutama dalam pembangunan kota dan warga kota. Selain itu dengan koordinasi yang baik di antara stakeholder akan sangat mendukung pelaksanaan kegiatan kerjasama yang akan dilaksanakan.
Masukan dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan agar pelaksanaan kerjasama dapat benar-benar memberikan nilai positif bagi Pemerintah Kota Surabaya khususnya bagi seluruh warga kota Surabaya. Kami juga berharap bahwa Rencana Strategis Bagian Administrasi Kerjasama Tahun 2016-2021 ini dapat menjadi solusi permasalahan yang ada di Kota Surabaya melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan utamanya dalam menjalin dan menindaklanjuti kerjasama dengan instansi/institusi di dalam maupun di luar negeri yang akan difasilitasi oleh Bagian Administrasi Kerjasama Kota Surabaya.