PE
NY
ELE
NG
GA
RA
AN
TU
GA
S U
MU
M P
EM
ER
INT
AH
AN
Hal. 417
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB VI
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. KERJASAMA ANTAR DAERAH
Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk
memaksimalkan segala potensi yang dimiliki. Namun mengingat berbagai keterbatasan
yang ada di setiap daerah, maka hubungan kerjasama antar daerah menjadi sangat
penting. Kerjasama antar daerah yang baik merupakan prasyarat untuk terbentuknya
sinergitas dan sinkronisasi program-program pembangunan secara menyeluruh dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Program pembangunan nasional hanya akan dapat berhasil secara efektif jika
didukung dengan program kerjasama antara daerah yang mengarah pada peningkat
mantapan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain,
keserasian pembangunan daerah, sinergitas pengelolaan potensi antar daerah.
Kerjasama antar daerah yang dapat dilaksanakan dengan baik dapat mengeliminir
kesenjangan antar daerah, khususnya dalam penyelenggaraan dan peningkatan
kinerja pelayanan publik.
Selanjutnya Pemerintah telah mengatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50
Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah serta turunannya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata
Cara Kerjasama Daerah.
Beberapa program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam
rangka peningkatan kerjasama antar daerah antara lain :
1. Kerjasama Kedungsepur
Kerjasama Kedungsepur adalah bentuk kerjasama antara kota Semarang dengan
daerah hinterland-nya, yang mencakup Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak,
Ungaran (Kabupaten Semarang), Kota Semarang, Kota Salatiga dan Purwodadi
(Kabupaten Grobogan). Kerjasama ini telah menjadi komitmen bersama dan telah
diatur dalam Keputusan Bersama No. 30 Tahun 2005, No. 130 / 0975, No. 130 / 02646,
No. 63 tahun 2005, No. 130.1/A.00016, No. 130.1/4382 tanggal 15 Juni 2005 tentang
Kerjasama Program Pembangunan di Wilayah Kedungsepur
Kerjasama ini disepakati dengan tujuan untuk menciptakan pertumbuhan yang
serasi dan selaras antara daerah kota / kabupaten di wilayah Kedungsepur, sehingga
mampu mengurangi ketidakseimbangan pertumbuhan masing-masing daerah,
disamping juga dalam rangka eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya potensial yang
ada, sehingga dapat lebih bermanfaat bagi pertumbuhan wilayah Kedungsepur.
Pemerintah Kota Semarang sebagai salah satu anggota Kedungsepur
menyelenggarakan Workshop Rencana Kerjasama Anter Daerah Bidang Transportasi
PE
NY
ELE
NG
GA
RA
AN
TU
GA
S U
MU
M P
EM
ER
INT
AH
AN
Hal. 418
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
se-Kedungsepur di Kota Semarang yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2016
dilanjutkan dengan kegiatan Observasi Lapangan ke Sarbagita Bali untuk melihat
langsung praktek bidang transportasi yang dikelola oleh Sarbagita Bali. Sedangkan di
lingkup Kedungsepur telah dihasilkan MoU yang saat ini sedang dalam proses
penandatanganan melalui desk to desk.
2. APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia).
APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) merupakan wadah yang
dibentuk oleh Pemerintah Kota dimana anggotanya terdiri dari seluruh Kota di
Indonesia yang berjumlah 98 kota dan saat ini di ketuai oleh Walikota Tangerang
Selatan dengan Direktur Eksekutif APEKSI Pusat sebagai sekretarisnya.
Dalam pengkoordinasiannya, APEKSI terbagi dalam beberapa Komisariat Wilayah
(Komwil), dimana Kota Semarang tergabung dalam Komwil III yang beranggotakan 25
(dua puluh lima) Pemerintah Kota di wilayah Provinsi Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa
Tengah dan DIY. Saat ini Komisariat Wilayah III APEKSI dipimpin oleh Walikota
Bandung sebagai ketuanya.
Kegiatan APEKSI Pusat yang diikuti oleh Pemerintah Kota Semarang yaitu Munas
APEKSI dan Indonesia City Expo yang diselenggarakan pada tanggal 26 – 31 Juli 2016 di
Kota Jambi. Tahun 2016 ini adalah tahun terakhir periode kepengurusan Dewan
Pengurus APEKSI 2012-2016. Melalui Forum Munas V Apeksi inilah, Dewan Pengurus
akan mempertanggungjawabkan kegiatan selama empat tahun atau satu periode
kepengurusan.
PENGURUS APEKSI 2016-2020
PENGAWAS APEKSI PERIODE 2016-2020:
Ketua:
Dr. Ir. GS Vicky Lementut, M.Si., DEA - Walikota Manado
Anggota:
1 Dr. Bima Arya Sugiarto – Walikota Bogor
2 Ir. Sofian Raga – Walikota Tarakan
3 M. Irwansyah Sofyan Rebuin, S.Sos, M.Si – Walikota Pangkalpinang
4 H. Muhammad Idaham, SH, M.Si – Walikota Binjai
5 H. Taufan Pawe, SH – Walikota Parepare
6 H. Mochammad Anton – Walikota Malang
DEWAN PENGURUS APEKSI PERIODE 2016-2020:
Ketua:
Hj. Airin Rachmi Diany, SH, MH – Walikota Tangerang Selatan
Wakil Ketua:
1. Bidang Pemerintahan & Otonomi: Drs. H. T. Dzulmi Eldin S, M.Si. – Walikota
Medan
2. Bidang Pembangunan: H. Syarif Fasha, ME – Walikota Jambi
PE
NY
ELE
NG
GA
RA
AN
TU
GA
S U
MU
M P
EM
ER
INT
AH
AN
Hal. 419
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
3. Bidang Kerjasama: Jonas Salean, SH, M.Si – Walikota Kupang
4. Bidang Kesejahteraan Sosial & Perkotaan: Dr. Burhan Abdurahman, SH – Walikota
Ternate
5. Bidang Ekonomi & Keuangan: HM. Rizal Efendi – Walikota Balikpapan
6. Bidang Informasi, Advokasi & Hukum: H. Moh. Muraz, SH, MM – Walikota
Sukabumi
Sekretaris:
Dr. H. Sarimun Hadisaputra, M.Si – Direktur Eksekutif
Bendahara:
Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal, SE – Walikota Banda Aceh
Kota penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional 2017:
Kota Malang
Cadangan:
Kota Tarakan, Kota Makassar
Adapun forum Munas V APEKSI ini dirangkaikan dengan kegiatan-kegiatan
pendukung lainnya, seperti Indonesia City Expo dan Penampilan Kesenian Daerah
serta Pawai Budaya. Harapannya rangkaian kegiatan ini dapat dijadikan peluang bagi
anggota APEKSI untuk bertukar pengalaman, berpromosi dan bertransaksi antar
daerah sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Sedangkan kegiatan yang diselenggarakan oleh APEKSI Komwil III pada tahun
2016 yaitu:
1. Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Rakerkomwil) III APEKSI Tahun 2016 di Kota
Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 19 – 21 April 2016 dengan tema
Pengembangan Pembiayaan Melalui Skema Kerjasama Pemerintah dengan
Badan Usaha (Public Private Partnership) dalam Upaya Percepatan
Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas serta
Pemenuhan/Ketersediaan Pelayanan Publik di daerah.
2. Rapat Koordinasi Komisariat Wilayah (Rakorkomwil) III APEKSI Tahun 2016 di
Kota Salatiga, Jawa Tengah pada tanggal 23 – 25 November 2016 dengan Tema
Perubahan Perangkat Daerah Berdasarkan UU no. 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan PP no. 18 tahun 2016 Perangkat Daerah terhadap
Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Daerah.
3. Citynet Indonesia dan Citynet Asia Pasific
Tahun 2016 ini Pemerintah Kota Semarang menghadiri seminar dan sharing best
practice dengan tema tentang Kesehatan dan Manajemen Pengelolaan Rumah Sakit
yang diadakan pada tanggal 12 – 14 Oktober 2016 di Kota Banjarbaru, Kalimantan
Selatan.
PE
NY
ELE
NG
GA
RA
AN
TU
GA
S U
MU
M P
EM
ER
INT
AH
AN
Hal. 420
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
Adapun tahun ini Pemerintah Kota Semarang tidak menghadiri kegiatan-kegiatan
yang diselenggarakan oleh Citynet Asia Pasifik.
4. SISTER CITY
Tahun 2016 Pemerintah Kota Semarang telah menandatangani Letter of Intent
(LoI) terkait kerjasama Sister City dengan Kota Nanjing, Provinsi Jiangsu, RRT pada
tanggal 23 Oktober 2016 di Kota Nanjing, Provinsi Jiangsu, RRT. Sehingga kota Sister
City Semarang bertambah satu menjadi enam. Penandatanganan tersebut merupakan
tindak lanjut dari kunjungan Delegasi Pemerintah Kota Nanjing ke Kota Senmarang
pada bulan Juli 2016 dalam rangka penjajagan kerjasama Sister City. Selain itu
Pemerintah Kota Semarang juga telah menandatangani Memorandum of
Understanding (MoU) dengan Pemerintah Jung-Gu, Ulsan Metropolitan City, Korea
Selatan pada tanggal 25 November 2016 di kota yang sama yang telah menjadi Sister
City Kota Semarang sejak tahun 2013.
Adapun dengan kota Sister City lainnya tetap terjalin komunikasi aktif, antara
lain dalam bentuk kunjungan dari Walikota Beihai ke Kota Semarang pada bulan April
2016, undangan-undangan kegiatan dari Pemerintah Kota Fuzhou, RRT dan
Pemerintah Kota Brisbane, Australia namun tidak dihadiri oleh Pemerintah Kota
Semarang.
Pada tahun ini pula Kota Kobe di Jepang bekerjasama dengan JICA melakukan
penjajagan kerjasama di bidang pertanian dan pariwisata dengan Pemerintah Kota
Semarang, tepatnya di bulan Oktober 2016. Kerjasama ini tidak dalam bentuk Sister
City namun lebih kepada kerjasama teknik yang langsung mengarah ke bidang
Pertanian dan Pariwisata. Selain itu ada beberapa kota di Tiongkok yang berminat
untuk membuka hubungan kerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang antara lain
Kota Zhengcheng yang mengirimkan perwakilannya ke Pemerintah Kota Semarang
pada bulan September 2016 yang diterima oleh Sekretaris Daerah Kota Semarang yang
mewakili Bapak walikota Semarang. dan tawaran kerjasama dari Asosiasi Persahabatan
Indonesia - Tiongkok yang berpusat di Macau, Tiongkok.
5. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Lain
Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Semarang telah menandatangani Kesepakatan
Bersama dengan Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor 019.6/326/2016 24 Oktober
2016 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan untuk mensinergikan
penyelenggaraan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di
Kota Semarang dan Kota Banjarmasin. Selain itu juga telah ditandatangani Perjanjian
Kerjasama antara Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dan Pemerintah Kota
Denpasar sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota
Semarang dengan Pemerintah Denpasar Nomor 415.4/658/2015; Nomor
415.4/33/KB/BKS/2015 tentang Jaringan Lintas Perkotaan Kerjasama Bidang
PE
NY
ELE
NG
GA
RA
AN
TU
GA
S U
MU
M P
EM
ER
INT
AH
AN
Hal. 421
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
Perekonomian, Seni Budaya, Manajemen Perkotaan dan Peningkatan Sumber Daya
Manusia. Sedangkan dengan Pemerintah Kota Medan dan Surabaya baru dalam tahap
penjajagan kerjasama.
6. KERJASAMA ANTAR DAERAH / LEMBAGA
NO LEMBAGA KETERANGAN
1. Lembaga Administrasi Negara Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara tentang
Penguatan Kapasitas Pemerintah Kota Semarang melalui Penyelenggaraan
Kegiatan Kajian Kebijakan, Pendidikan dan pelatihan, Inovasi Administrasi
Negara serta Pendidikan Tinggi.
Jangka waktu Kesepakatan Bersama 1 tahun mulai tanggal 20 Desember
2016 s/d 19 Desember 2017
2. Badan Tenaga Nuklir Nasional Perjanjian Kerjasama dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang
Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan teknologi Nuklir untuk Kesejahteraan
Masyarakat Kota Semarang .
Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini 1 tahun mulai tanggal 9 September
2016 s/d 8 September 2016
3. PT Bank Negara Indonesia Perjanjian Kerjasama dengan BNI tentang Pemanfaatan Fasilitas Jasa dan
Layanan Perbankan dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli daerah dan
Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) Kota Semarang.
Jangka waktu 1 tahun mulai tanggal 28 Oktober 2016 s/d 27 Oktober2017
B. KERJASAMA PIHAK KETIGA
1. Kerjasama Pengelolaan Lapangan Gombel Golf Semarang
Pemerintah Kota Semarang sepakat mengadakan kerjasama dengan PT. Askara
Maju Perkasa dalam hal Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan Lapangan Gombel Golf
Semarang Beserta Fasilitasnya Milik Pemerintah Kota Semarang yang Terletak di Jalan
Gombel Lama Nomor 90 Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota
Semarang. Adapun jangka waktu kerjasama adalah sampai dengan ditunjuknya
pengelola tetap atau maksimal 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 22 Januari 2016
s/d 21 Januari 2017. Sedangkan besaran nilai sewa lahan yang ditetapkan adalah Rp.
1.550.000.000,- / bulan.
2. Kerjasama Pembangunan Sky Bridge dan Basement Hotel Tentrem
Dalam rangka pengembangan pengembangan kawasan Central Bussines District
Kota Semarang serta mendukung perkembangan iklim investasi dan perekonomian
perkotaan, maka Pemerintah Kota Semarang bekerjasama dengan PT. Candi Baru
untuk pemanfaatan sebagian lahan jalan di Jalan Pekunden Dalam Kota Semarang
untuk pembangunan Sky Bridge dan Basement sebagai bangunan penghubung antara
Tower Hotel dan Tower Apartement Tentrem. Jangka waktu perjanjian kerjasama
selama 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 3 Mei 2021 dengan nilai sewa sebesar
Rp. 11.786.439.000,00 (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat
Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu rupiah).
3. Kerjasama Pembangunan Menara Telekomunikasi Microcell Kamuflase Sarana
Penerangan Jalan Umum (PJU)
Dalam rangka pengendalian pembangunan menara telekomunikasi serta
memenuhi kebutuhan lampu penerangan jalan umum (PJU), Pemerintah Kota
PE
NY
ELE
NG
GA
RA
AN
TU
GA
S U
MU
M P
EM
ER
INT
AH
AN
Hal. 422
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
Semarang sepakat mengadakan kerjasama dengan beberapa pihak ketiga yaitu PT.
Tower Bersama, PT. Dayamitra Telekomunikasi, dan PT. Balitowerindo dalam hal sewa
menyewa lahan untuk penempatan titik lokasi pembangunan menara telekomunikasi
microcell kamuflase sarana penerangan jalan umum (PJU) titik lokasi di wilayah kota
semarang.
Adapun jangka waktu kerjasama PT. Tower Bersama selama 5 (lima) Tahun
terhitung mulai tanggal 10-05-2016 s/d 09-05-2021 dengan besaran nilai sewa selama
5 tahun sebesar Rp. 2.330.000.000,- sedangkan PT. Dayamitra Telekomunikasi jangka
waktu kerjasama selama 5 (lima) tahun dengan nilai sewa selama 5 ( lima ) tahun
sebesar Rp. 3.000.000.000,-. dan telah lunas dibayar dimuka sebelum penandatangan
perjanjian kerjasama. Dan untuk PT. Tower Bersama Tahap II selama 5 (lima) tahun
dengan besaran nilai sewa sebesar Rp. 1.000.000.000 terhitung sejak 15 Agustus 2016
sampai dengan 14 Agustus 2021, sedangkan PT. Balitowerindo jangka waktu kerjasama
selama 5 tahun dengan nilai sewa sebesar Rp.2.100.000,- yang telah lunas dibayar
dimuka.
4. Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi
Pemerintah Kota Semarang juga melaksanakan kerjasama dengan perguruan
tinggi dalam rangka Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan
mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Semarang dan
Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kerjasama yang dilakukan diantaranya
dengan 9 (sembilan) perguruan tinggi, diantaranya:
1 Universitas Islam Negeri Walisongo
2 Universitas AKI
3 Universitas Muhammadiyah Semarang
4 Universitas Sultan Agung Semarang
5 Universitas Negeri Semarang
6 POLTEKES
7 STIMART AMNI
8 UNPAND
9 UPGRIS
Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :
a. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi :
1) Pendidikan;
2) Penelitian;
3) Pengabdian Masyarakat.
b. Partisipasi dalam penyelesaian permasalahan aktual masyarakat di bidang :
1) Ekonomi;
2) Sosial dan Budaya;
3) Politik dan Pemerintahan;
PE
NY
ELE
NG
GA
RA
AN
TU
GA
S U
MU
M P
EM
ER
INT
AH
AN
Hal. 423
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
4) Infrastruktur;
5) Lingkungan;
6) Teknologi, Informasi dan Komunikasi.
Adapun jangka waktu pelaksanaan kerjasama 5 ( lima ) tahun.
5. Kerjasama dengan Pihak Ketiga Lainnya
Dalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga pada tahun 2016 masih ada
beberapa yang belum terlaksana dikarenakan masih perlu adanya penjajakan dan
kajian teknis untuk proses kerjasamanya, diantaranya, kerjasama pemanfaatan sarana
dan prasarana jalan untuk pemasangan microcell kamuflase PJU.
C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH
1. FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda
adalah forum yang digunakan untuk membahas dan menunjang kelancaran
pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Anggota Forkopimda
kabupaten/kota terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan,
dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
Namun untuk menjaga harmoni penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dan
untuk mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan maka
unsur Forkopimda di Kota Semarang ditambahkan beberapa Instansi Vertikal yang ada
di wilayah Kota Semarang. Penambahan tersebut ditetapkan dalam Keputusan
Walikota Semarang Nomor 130/1/2010 tentang Pembentukan Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah Kota Semarang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
Ketua : Walikota Semarang
Wakil Ketua : Wakil Walikota Semarang
Sekretaris : Sekretaris Daerah Kota Semarang
Anggota : 1. Ketua DPRD Kota Semarang
2. Kapolrestabes Semarang
3. Komandan Kodim 0733/BS Semarang
4. Kepala Kejaksaan Negeri Semarang
5. Ketua Pengadilan Negeri Semarang
6. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
7. Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang
8. Ketua Pengadilan Agama Semarang
9. Komandan Lanal Semarang
10. Kepala Satuan Brimob Daerah Jawa Tengah
11. Komandan Yon Arhanudse 15 Semarang
12. Komandan Denpom IV/5 Semarang
13. Komandan Yonif 400/Raider Semarang
PE
NY
ELE
NG
GA
RA
AN
TU
GA
S U
MU
M P
EM
ER
INT
AH
AN
Hal. 424
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
14. Kepala Detasemen TNI AU Semarang
15. Kepala Kantor Imigrasi Semarang
16. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang.
Hubungan kerja antar Instansi Vertikal diimplementasikan melalui kegiatan
koordinasi pemerintahan daerah. Kegiatan koordinasi ini merupakan upaya untuk
mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun
pelaksanaan tugas serta kegiatan semua Instansi Vertikal, agar tercapai hasil guna dan
daya guna yang sebesar-besarnya.
Dengan demikian kebijakan penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal
di daerah diarahkan untuk mensinergikan dan mengoptimalkan pelaksanaan
pemerintahan di daerah yang merupakan proses komunikasi dan interaksi antar
penyelenggara pemerintahan dan instansi vertikal di daerah.
Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah di arahkan kepada upaya
memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka penyelesaian permasalahan -
permasalahan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
Adapun pelaksanaan kegiatan koordinasi diselenggarakan melalui :
(a) Rapat Koordinasi,
(b) Nara sumber dalam berbagai forum.
(b) Permintaan dan penyampaian data, informasi atau pendapat.
(c) Konsultasi.
Pada tahun 2016 Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah telah beberapa kali
melaksanakan pertemuan formal maupun informal dalam rangka lebih memudahkan
dan mempercepat pengambilan keputusan, mencari formula yang tepat terhadap
berbagai permasalahan yang ada. Melalui kegiatan ini dapat terhimpun segala
informasi dan masukan dari anggota Forkopimda yang memberikan manfaat terhadap
lancarnya penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta dalam rangka menghadapi
kondisi ideologi, sosial politik, sosial budaya, ekonomi dan keamanan.
Adapun kegiatan pertemuan formal atau rapat koordinasi Forkopimda pada
tahun 2016 dilaksanakan sebagai berikut :
DATA HASIL KEGIATAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2016
NO HARI / TANGGAL MATERI
1 Rabu, 21 Desember 2016 Rapat koordinasi Forkominda dalam rangka menyongsong
Natal 2016 dan Tahun Baru 2017 Sumber Badan Kesbangpol Kota Semarang Tahun 2016
Hasil pelaksanaan Rakor Forkominda jelang natal dan tahun baru 2017 pada
tanggal 21 Desember 2016 antara lain :
1) Pembentukan Tim Pantau dan pendirian posko pengamanan natal dan tahun
baru 2017.
2) Monitoring harga kebutuhan pokok masyarakat.
PE
NY
ELE
NG
GA
RA
AN
TU
GA
S U
MU
M P
EM
ER
INT
AH
AN
Hal. 425
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
3) Kunjungan ke gereja pada malam natal.
2. KOORDINASI BIDANG PERTANAHAN
Penyelenggaraan urusan pertanahan memerlukan kerjasama dan koordinasi
antara Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal khususnya Badan Pertanahan
Nasional. Hal ini khususnya dilihat dari proses kegiatan pengadaan tanah untuk
kepentingan umum.
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diperlukan guna mendorong
percepatan pembangunan daerah dengan berpedoman pada azas Kemanusiaan,
Demokratis dan Berkeadilan. Hal ini dimaksudkan agar tetap menjamin kepentingan
hukum pihak yang berhak.
Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dari tahun ke
tahun terus mengalami perubahan seiring perkembangan dan tuntutan kebutuhan
masyarakat, sehingga dilakukan penyempurnaan dengan terbitnya regulasi yang
mengatur antara lain :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya
Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.2/2013 tentang Biaya Operasional
dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;
5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 60 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
PE
NY
ELE
NG
GA
RA
AN
TU
GA
S U
MU
M P
EM
ER
INT
AH
AN
Hal. 426
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
Beberapa kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang
dilaksanakan di Kota Semarang pada Tahun 2016 antara lain:
1) PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BATANG –
SEMARANG.
Proses pengadaan tanah guna pembangunan jalan tol Semarang – Batang
sempat vakum, namun pada Tahun 2016 kegiatan Pengadaan tanah dimaksud
dilanjutkan kembali.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 620/8 Tahun 2015
Tanggal 4 Mei 2015 tentang Persetujuan Pembaharuan Penetapan Lokasi
Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Provinsi Jawa Tengah, kebutuhan lahan
yang akan dibebaskan sejumlah 2.555 bidang dengan luas 1.089.265 M2 yang
tersebar di 2 (dua) kecamatan dan 9 (sembilan) kelurahan.
Adapun Tahapan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
a. Inventarisasi dan Identifikasi data bidang tanah;
b. Pengumuman;
c. Verifikasi Keberatan;
d. Penilaian Bidang Tanah;
e. Musyawarah; dan
f. Pemberian Ganti Rugi.
Berikut realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-
Batang Tahun 2016.
NO. KECAMATAN /
KELURAHAN BIDANG LUAS REALISASI 2016 SISA
KETERANGAN BIDANG LUAS BIDANG LUAS
NGALIYAN
1. Wonosari 245 90.716 228 72.751 17 17.965
2. Podorejo 3 339.869 3 339.869 0 0 Kawasan hutan
3. Gondoriyo 372 143.018 347 125.646 25 17.372
4. Beringin 6 2.994 2 2.707 4 287
5. Ngaliyan 334 116.636 324 95.706 10 20.930
6. Purwoyoso 785 137.622 724 126.726 61 10.896
7. Tambakaji 573 200.608 540 159.251 33 41.357
8. Bambankerep 80 15.563 67 14.796 13 767
SMG BARAT
9. Kembangarum 157 40.063 124 33.446 33 6.617
JUMLAH 2.555 1.089.265 2.359 970.898 196 116.191
PROSENTASE 100% 100% 92% 89% 8% 11%
Sumber Data : Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2016
2) PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN UNDERPASS JATINGALEH
Pengadaan tanah untuk pembangunan underpass Jatingaleh yang dilaksanakan
sejak tahun 214 telah mengacu kepada Undang-undang nomor 2 tahun 2012
tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum.
Pengadaan tanah untuk pembangunan underpass jatingaleh didasarkan pada
Keputusan Walikota Semarang Nomor 591/531/2014 Tanggal 22 Juli 2014
PE
NY
ELE
NG
GA
RA
AN
TU
GA
S U
MU
M P
EM
ER
INT
AH
AN
Hal. 427
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Underpass
Jatingaleh di Kota Semarang.
Lokasi tanah yang akan dibebaskan berada di 3 (tiga) kecamatan dan 4 (empat)
kelurahan dengan kebutuhan 122 bidang dengan luas 8.997 M2. Adapun proses
pengadaan tanah sampai dengan Tahun 2016 sebagai berikut:
NO. KECAMATAN /
KELURAHAN BIDANG LUAS REALISASI S/D 2016 SISA
KETERANGAN BIDANG LUAS BIDANG LUAS
BANYUMANIK
1. Ngesrep 21 1.136 20 859 1 277
2. Tinjomoyo 26 2.127 25 1.673 1 454
CANDISARI
3. Jatingaleh 39 2.569 38 2.545 1 24
GAJAHMUNGKUR
4. Karangrejo 36 2.985 32 2.672 4 313
JUMLAH 122 8.997 115 7.749 7 1.248
PROSENTASE 100% 100% 94% 86% 6% 14%
Sumber Data : Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2016
3. KOORDINASI BIDANG STATISTIK
Koordinasi di bidang Statistik dilaksanakan antara Pemerintah Kota Semarang
dengan Badan Pusat Statistik (BPS), sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16
Tahun 1997 tentang Statistik, khususnya pada Pasal 17 yang menyebutkan bahwa
Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik dilakukan oleh BPS dengan
instansi pemerintah dan masyarakat, di tingkat pusat dan daerah.
Koordinasi di bidang Statistik diperlukan dalam rangka meningkatkan efektivitas
perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Data statistik yang obyektif
dan dapat dipercaya menunjang keberhasilan perencanaan pembangunan.
Bentuk kegiatan koordinasi di bidang statistik yang dilakanakan pada Tahun 2016
antara lain:
1. Penyusunan buku –buku statistik
Kerjasama dalam penyusunan Buku-buku Statistik yang diperlukan dalam
perencanaan dan pengendalian pembangunan di Kota Semarang sudah
dilaksanakan secara rutin tiap tahun dan berlangsung lama. Pada tahun 2016,
buku-buku yang diterbitkan adalah sebagai berikut :
a. Buku Profil Kependudukan Kota Semarang Tahun 2015;
b. Buku Analisis Ekonomi Regional Kota Semarang tahun 2015;
c. Buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Semarang Tahun 2015;
d. Buku Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Tahun 2014/2015;
e. Buku Indeks Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio) dan Pola Konsumsi Kota
Semarang Tahun 2015;
f. Buku Statistik Industri Besar & Sedang Kota Semarang Tahun 2015;
g. Buku Saku Kota Semarang Tahun 2015;
h. Buku Statistik Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang Tahun 2015;
PE
NY
ELE
NG
GA
RA
AN
TU
GA
S U
MU
M P
EM
ER
INT
AH
AN
Hal. 428
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
i. Buku Statistik Kecamatan Kota Semarang Tahun 2015;
j. Buku Statistik Kegiatan Ekonomi Kota Semarang Tahun 2015;
k. Buku Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang Tahun 2015;
l. Buku Statistik Kota Semarang Tahun 2015; dan
m. Buku Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Semarang Tahun 2015.
2. Survei dan sensus
Survei dan sensus yang dilaksanakan merupakan kerjasama dalam rangka data
yang akurat dan valid sebagai bahan perumusan kebijakan di Kota Semarang.
Pada Tahun 2016 dilaksanakan sensus ekonomi yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Pusat (terutama yang dilaksanakan oleh BPS) dengan dukungan dari
Pemerintah Kota Semarang berupa fasilitasi kegiatan sosialisasi dan perekrutan
petugas pendata sensus ekonomi.
D. PENEGASAN BATAS WILAYAH
Penegasan batas wilayah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan
pemerintahan, karena hal ini merupakan salah satu faktor penunjang perkembangan
dari suatu daerah.
Penegasan batas wilayah bertujuan untuk menjaga kepastian terhadap batas
wilayah administrasi daerah. Selain itu penegasan batas dimaksudkan guna menjaga
stabilitas keamanan, sosial dan politik masing – masing daerah. Sehingga akan tercipta
stabilitas dan sinergitas hubungan antara dua wilayah yang berbatasan.
1. Penegasan Batas Antar Daerah
Kegiatan Penegasan Batas Daerah antara Kota Semarang dengan daerah yang
berbatasan telah selesai dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
Penegasan Batas Daerah sebagai berikut:
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2014 tanggal 19 Maret 2014
tentang Batas Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa
Tengah;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2014 tanggal 13 Oktober 2014
Tentang Batas Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa
Tengah; dan
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2015 tanggal 6 Juni 2015
Tentang Batas Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang Provinsi
Jawa Tengah.
Namun demikian bukan berarti bahwa kerjasama penegasan batas daerah benar-
benar telah selesai. Masih terdapat kegiatan pemeliharaan pilar batas yang bertujuan
PE
NY
ELE
NG
GA
RA
AN
TU
GA
S U
MU
M P
EM
ER
INT
AH
AN
Hal. 429
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
untuk menjaga kepastian batas wilayah administrasi melalui keberadaan pilar sebagai
bukti fisik di lapangan.
Selanjutnya pada Tahun 2016 telah disepakati perjanjian kerjasama pemeliharaan pilar
batas antara Kota Semarang dengan kabupaten yang berbatasan sebagai berikut:
a. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten
Kendal Nomor 019.6/128/2016 dan 135.4/004/IV/2016 tanggal 4 April 2016
tentang Pemeliharaan Pilar Batas Daerah Antara Kota Semarang dengan
Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;
b. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten
Demak Nomor 130/129/2016 dan 130/5/2016 tanggal 4 April 2016 tentang
Pemeliharaan Pilar Batas Daerah Antara Kota Semarang dengan Kabupaten
Demak Provinsi Jawa Tengah; dan
c. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten
Semarang Nomor 016.6/179/2016 dan 415.4/04/KJS/2016 tanggal 12 Mei 2016
tentang Pemeliharaan Pilar Batas Daerah Antara Kota Semarang dengan
Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.
2. Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Kota Semarang
Adanya batas wilayah administrasi yang tegas baik di atas peta maupun di
lapangan, akan digunakan sebagai acuan untuk perencanaan pembangunan yang
terpadu bagi masing-masing wilayah administrasi baik kecamatan maupun kelurahan.
Ketegasan tentang keberadaan suatu wilayah administrasi menjadi sangat penting
dalam rangka menjalankan kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri.
Penegasan batas wilayah administrasi berkaitan erat dengan aspek yuridis
administrasi dan teknis dan juga beberapa faktor seperti demografi, politik, sosial
ekonomi dan lain-lain. Untuk membantu penentuan posisi geografis di lapangan,
sangat perlu dan penting adanya tugu batas wilayah administrasi yang berkoordinat.
Keberadaan Pilar Batas wilayah administrasi di Kota Semarang yang dimaksud
nantinya akan mempermudah pengukuran rekonstruksi batas wilayah, terutama
tertuju pada batas kawasan yang dekat dengan permukiman atau rawan perubahan
situasi, kondisi serta cakupan sepanjang garis batas wilayah antar kelurahan yang
dimaksud.
Penegasan batas wilayah administrasi kecamatan telah selesai dilaksanakan pada
Tahun 2015 dengan jumlah keseluruhan 146 pilar. Selanjutnya pada tahun 2016
dilaksanakan kegiatan penegasan batas kelurahan di 3 (tiga ) kecamatan yaitu: Genuk,
Pedurungan dan Semarang Selatan.
Adapun jumlah pilar batas kelurahan yang dipasang sebagai berikut:
Kecamatan Genuk = 15 pilar
Kecamatan Pedurungan = 14 pilar
Kecamatan Semarang Selatan = 2 pilar
PE
NY
ELE
NG
GA
RA
AN
TU
GA
S U
MU
M P
EM
ER
INT
AH
AN
Hal. 430
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
Selanjutnya untuk Kecamatan Semarang Selatan, pemasangan pilarnya akan
dilanjutkan pada tahun 2017.
E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
Kondisi wilayah Kota Semarang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis,
dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh
faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya
korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak
psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan.
Pencegahan dan Penanggulangan Bencana mempunyai tujuan untuk
memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat atas
ancaman bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Perlindungan diberikan kepada masyarakat atas ancaman bencana alam, bencana non
alam dan bencana sosial. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana
dilaksanakan dengan serangkaian upaya meliputi kegiatan mitigasi bencana,
kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan
wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan secara
terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Penyelenggaraan pencegahan dan
penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang
antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan
pelindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan
keputusan.
Sebagai landasan hukum dan pedoman pencegahan dan penanggulangan
bencana adalah Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana (BPBD). Dalam Undang – Undang tersebut diamanatkan
untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota, di Kota Semarang BPPD dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Susunan dan Tata Kerja BPBD Kota
Semarang.
Bencana dibedakan menjadi beberapa, yaitu :
1. Bencana Alam;
Peristiwa bencana alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
rangkaian peristiwa alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan
pohon tumbang.
2. Bencana non alam;
PE
NY
ELE
NG
GA
RA
AN
TU
GA
S U
MU
M P
EM
ER
INT
AH
AN
Hal. 431
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
Peristiwa bencana non alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal
modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
3. Bencana sosial
bencana sosial yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar
kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
Berikut adalah data bencana yang terjadi di Kota Semarang pada Tahun 2016:
1. Data bencana yang terjadi di Kota Semarang (tidak ditetapkan dengan
Pernyataan Bencana oleh Walikota)
NO. JENIS BENCANA JUMLAH
BENCANA
KORBAN TAKSIRAN
KERUGIAN KETERANGAN MENINGGAL
DUNIA
LUKA-
LUKA
1. Banjir 30 4 org - -
2. Tanah longsor 52 2 org - 518.000.000
3. Puting beliung 1 - - -
4. Rumah roboh 14 - - 60.000.000
5. Pohon Tumbang 11 1 org - -
6. Kebakaran 44 - 8 org 2.591.000.000
Jumlah 7 org 8 org 3.169.000.000
Sumber Data : BPBD Kota Semarang Tahun 2016
2. Bencana yang ditetapkan dengan pernyataan bencana oleh Walikota Semarang
DATA BENCANA ALAM DI KOTA SEMARANG TAHUN 2016
( DITETAPKAN DENGAN SURAT PERNYATAAN BENCANA OLEH WALIKOTA SEMARANG )
NO NO. SK STATUS
DARURAT LOKASI JENIS BENCANA ANGGARAN KETERANGAN
1
360/2889 tanggal 17 Juni
2016
Kec. Genuk dan
sekitarnya Banjir 780.875.000
Penanganan darurat
banjir rob di wilayah
Kaligawe Kec. Genuk dan
sekitarnya (sewa
pompa)
360/3061 tanggal 11 Juli
2016
360/3147 tanggal 18 Juli
2016
2
360/5557 tanggal 19
Nopember 2016
Kelurahan Sawah
besar
Kebakaran
pasar waru 1.984.943.000
- Kegiatan : Kegiatan
tanggap darurat
bencana kebakaran
Pasar Waru 360/5817 tanggal 3
Desember 2016.
360/6068 tanggal 17
Desember 2016
- Pekerjaan : Pembuatan
lapak sementara Pasar
Waru
TOTAL 2.765.818.000
Sumber Data : BPBD Kota Semarang Tahun 2016
3. Pada Tahun 2016, peristiwa bencana non alam maupun bencana sosial tidak
terjadi di wilayah Kota Semarang.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Nomor 2008 tentang Pendanaan
dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap
pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang
ditempatkan dalam anggaran BPBD. Dana siap pakai yang dimaksud tersebut adalah
PE
NY
ELE
NG
GA
RA
AN
TU
GA
S U
MU
M P
EM
ER
INT
AH
AN
Hal. 432
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada
saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
Sehingga penggunaan dana siap pakai hanya dapat digunakan setelah ada pernyataan
bencana dari Kepala Daerah pada masa tanggap darurat bencana.
Dana tidak terduga dipergunakan pada masa kedaruratan, rehabilitasi,
rekonstruksi, pertolongan darurat serta untuk membantu masyarakat korban bencana.
Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui BPBD
Kota Semarang dalam rangka pencegahan bencana antara lain:
1) Usaha mengurangi risiko bencana melalui penyadaran dan peningkatan
kemampuan masyarakat menghadapi ancaman bencana. Upaya ini ditempuh
dengan cara membentuk Kelurahan Sadar Bencana (KSB) sebanyak 16 Kelurahan
kemudian masyarakat di Kelurahan tersebut diberikan informasi pemetaan
rawan bencana, pelatihan dan simulasi penanganan bencana. Sehingga apabila
terjadi bencana yang tidak diinginkan masyarakat telah mampu untuk bertindak
secara cepat dan tepat guna mengurangi resiko yang lebih besar.
2) Kesiapsiagaan bencana, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang
tepat guna dan berdaya guna. Upaya ini ditempuh dengan cara menyiapsiagakan
Tim Reaksi Cepat BPBD dan relawan yang tergabung dalam Posko
Penanggulangan Bencana. Tim dan relawan selama 24 jam siap siaga untuk
memantau, menerima laporan masyarakat dan melakukan tindakan pertama
setiap muncul kejadian yang diakibatkan oleh bencana.
3) Gladi lapang penanganan bencana yang diikuti oleh seluruh instansi pemerintah
maupun relawan yang berkompeten terhadap penanganangan bencana yaitu
BPPD Jawa Tengah, BPPD Kota Semarang, Kantor Basarnas Semarang, Kodim
0733 BS, SAR Polretabes Semarang, SAR Brimob Daerah Jateng, Relawan PMI,
Relawan Ubaloka dan unsur masyarakat serta SKPD Pemerintah Kota Semarang
yang berkaitan dengan kebencanaan. Dengan adanya gladi lapang ini masing-
masing unit organisasi telah mengetahui langkah pertama yang dapat dijalankan
secara sistematis dan terpadu apabila terjadi bencana.
Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka penanggulangan bencana
yaitu:
1) Pada saat terjadi bencana yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, maka masa
tanggap darurat bencana diberlakukan. Pada masa tanggap darurat ini
dilaksanakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat
kejadian bencana, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban,
harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi
dan penyelamatan.
PE
NY
ELE
NG
GA
RA
AN
TU
GA
S U
MU
M P
EM
ER
INT
AH
AN
Hal. 433
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
2) Setelah masa tanggap darurat maka tahap selanjutnya adalah rehabilitasi
bencana, yaitu serangkaian kegiatan perbaikan dan pemulihan aspek kebutuhan
dasar masyarakat korban bencana sampai tingkat yang memadai pada wilayah
pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara
wajar aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
Rehabilitasi pasca bencana dilaksanakan melalui pemberian bantuan sosial baik
berupa uang maupun barang kepada masyarakat korban bencana dan kegiatan
SKPD yang difokuskan kepada aspek kebutuhan dasar korban bencana.
Adapun jumlah bantuan sosial akibat bencana yang diberikan kepada korban
bencana sejumlah 144 orang dengan total bantuan sebesar Rp. 767.000.000,-.
F. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang
dan bebas dari gangguan atau kekacauan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat
seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.
ketentraman dan ketertiban umum sangat penting dan menentukan dalam kelancaran
jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan
dalam suatu wilayah atau daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang
diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Mengingat bahwa ketentraman dan ketertiban merupakan salah satu
kebutuhan dasar individu dan atau masyarakat, sudah selayaknya apabila ada
partisipasi aktif dari masyarakat. Dalam rangka menstimulasi masyarakat agar mau
berpartisipasi dalam bidang ketentraman dan ketertiban, diperlukan adanya rasa
saling percaya (trust) antara pemerintah dengan masyarakatserta antar masyarakat.
Tanpa adanya saling percaya, justru akan timbul rasa saling curiga, sehingga akan
mudah dihasut.
Arah dan kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota
Semarang ditujukan kepada penegakan hukum, kepastian hukum dan budaya hukum
serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mentaati hukum. Tujuan
dari penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Semarang adalah
mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib serta guna menciptakan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang kondusif.
Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan oleh Satuan
Polisi Pamong Praja dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Semarang. Tugas dan fungsinya dijabarkan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor
35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan polisi Pamong Praja.
Sesuai dengan peraturan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas pokok
PE
NY
ELE
NG
GA
RA
AN
TU
GA
S U
MU
M P
EM
ER
INT
AH
AN
Hal. 434
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
dalam Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota dan menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
Dalam menjalankan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang bekerja
sama dengan Polrestabes Semarang. Kerjasama sebagaimana dimaksud didasarkan
atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan
mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik profesi
dan birokrasi. Sebagai dasar kerjasama tersebut adalah Kesepakatan Bersama
Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
119/1527SJ tahun 2002, No Pol b/2300/VII/2002 tentang Kerjasama Pembinaan
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan
dan Ketertiban Masyarakat.
Fokus utama penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban adalah penegakan
Peraturan Daerah (Perda), Kota Semarang memiliki Perda yang mengandung sanksi
sebanyak 54 buah. Penegakan perda diutamakan kepada perda yang volume
pelanggaranya tinggi serta mempunyai nilai strategis yang pelanggaranya berdampak
secara langsung keapada kepentingan umum.
Adapun hasil dari penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah
sebagai berikut :
a. Terselenggaranya sosialisasi Perda-perda melalui himbauan langsung,
pengawasan dan pembinaan dilapangan oleh setiap unit Patroli Polisi Pamong
Praja kepada sasaran tertentu sebagai objek tugas Polisi Pamong Praja,
menjadikan pelanggaran Perda pada basis-basis tertentu khususnya di daerah
Pusat Kota Semarang semakin berkurang.
b. Terkendalinya situasi ketenteraman dan ketertiban serta penegakan Perda pada
setiap acara-acara pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pemerintah Kota Semarang
dan Instansi / Lembaga lainnya di Kota Semarang, baik dalam acara Ceremonial,
Hari Besar Keagamaan, Hiburan, Olah Raga dan sebagainya.
c. Terlaksananya peningkatan frekuensi pengawasan dan penertiban pada ruas-
ruas jalan protokol di Kota Semarang baik pada pagi hari, siang dan malam hari
bahkan pada hari – hari libur tertentu, menjadikan pertumbuhan PKL,
Gelandangan Pengemis, dan PSK sementara semakin berkurang dan dapat
ditekan seminimal mungkin.
d. Peningkatan kerjasama dengan masyarakat dan Instansi terkait khususnya
Polrestabes Semarang dalam kegiatan-kegiatan pengawasan, pembinaan dan
penertiban menambah kekuatan dan kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Semarang di lapangan, memperkecil resiko yang tidak diinginkan antara lain
adanya komplain dan bentrok dilapangan antara petugas dan objek/sasaran
penertiban, dan lebih menjamin objektifitas tindakan karena lebih selektif
PE
NY
ELE
NG
GA
RA
AN
TU
GA
S U
MU
M P
EM
ER
INT
AH
AN
Hal. 435
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
berdasarkan informasi/keterangan sebelumnya yang diterima dari berbagai
pihak sebagai hasil kerjasama yang baik.
e. Menjaga disiplin dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah, juga sebagai bentuk
komitmen kuat untuk mewujudkan Kota Semarang yang aman, nyaman, dan
tertib yang selaras dengan upaya besar menarik penanaman modal asing dan
domestik ke Kota Semarang sehingga membuka kesempatan kerja baru bagi
masyarakat.
Adapun salah satu bentuk inovasi yang dikembangkan Satuan Polisi Pamong
Praja (Satpol PP) Kota Semarang dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum adalah dengan meluncurkan kesatuan Fast Respon Unit (FRU), yaitu unit respon
cepat dalam penanganan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) ringan atau tindak
pidana ringan (tipiring). FRU dibentuk sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik.