Download - Bab v Sistem Hk & Perad Int
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
1/47
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
2/47
Pengertian
SISTEM HUKUM
DAN PERADILAN
INTERNASIONAL
Sistem Hk.
Internasional
Hk. Internasional
Hukum
Internasional
Asal Mula
Arti Modern
Asas-asas
Sumber Hukum
Subjek Hukum
Hub. Hukum Internasional dgn Hk. Nasional
Proses ratifikasi Hk. Int menjadi Hk. Nasional
Peradilan Internasional
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
3/47
Pendahuluan
Negara modern sekarang ini, hubungan antar bangsamakin erat. Hal ini dikarenakan :
- Ketergantungan negara yang satu terhadap negara
yang lain makin besar .
- Adanya kemajuan iptek terutama teknologi informasidan transportasi makin pesat sehingga komunikasi
antar bangsa dan individu makin mudah.
- Adanya integrasi perdagangan internasional
(perdagangan bebas) yang dilakukan 0leh beberapa
negara dalam suatu kawasan/negara di dunia.
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
4/47
Fungsi sistem hukum dan pengadilan internasional
al :
Dijadikan pedoman untuk mengatur hubungan antarbangsa / antar subjek hukum internasional.
Untuk menyelesaikan konflik apabila terjadi gesekan
dalam hubungan antar subjek hukum internasionalsehingga dapat diselesaikan dengan cara damai.
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
5/47
1.Sistem Hukum dan Peradilan Internasional
a. Sistem Hukum Internasional
Sistem hukum internasional, adalah satu kesatuan hukum
yang berlaku untuk komunitas internasional (semua negara-
negara di dunia) yang harus dipatuhi dan diataati olehsetiap negara.
Sistem hukum internasional juga merupakan aturan-aturan
yang telah diciptakan bersama oleh negara-negara anggota
yang melintasi batas-batas negara.
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
6/47
b. Pengertian Hukum Internasional
Hukum internasional (HI) adalah bagian hukum yangmengatur aktivitas entitas berskala internasional.
1. J.G. Starke, Hukum internasional, adalah sekumpulan hukum
(body of law) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan
karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antar negara.
2. Wirjono Prodjodikoro, Hukum internasional, adalah hukum yang
mengatur perhubungan hukum antara berbagai bangsa di berbagai
negara.
3. Mochtar Kusumaatmadja, Hukum internasional, adalah
keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengaturhubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara
antara :
negara dan negara
negara dan subjek hukum lain bukan negara atau subjek
hukum bukan negara satu sama lain.
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
7/47
Lanjutan
Boer Mauna, HI adalah suatu kaidah yang mengatur hakdan kewajiban para subjek hukum internasioal.
Sam Suhaedi, HI adalah himpunan aturan,norma danasas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat
internasional. Hugo de Groot/Grotius ( Bapak hukum Internasional )
Hukum dan hubungan internasional didasarkan padakemauan bebas dan persetujuan beberapa/semua
negara.
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
8/47
c. Asal Mula Hukum Internasional
Bangsa Romawi sudah mengenal hukum internasionalsejak tahun 89 SM, dengan istilah Ius Civile(hk yg
mengatur hub antar orang Romawi) Ius Gentium(hukum
antar bangsa).
Ius Gentium yang kemudian berkembang menjadi Ius
Inter Gentiumialah hukum yang diterapkan bagi kaula
negara (orang asing), yaitu orang-orang jajahan atau
orang-orang asing.
Kemudian berkembang menjadiVolkernrecht(bahasa Jerman), Droit des
Gens(bahasa Prancis) dan Law o f Nat ions
atau Intern ational Law(Bahasa Inggis).
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
9/47
Dalam perkembangan berikutnya, pemahamantentang hukum internasional dapat dibedakan dalam
2 (dua) hal, yaitu :
Hukum perdata Internasion al, yaitu hukum
internasional yang mengatur hubungan hukumantar warga negara suatu negara dan warga
negara dari negara lain (antar bangsa).
Hukum Publ ik Internasional, yaitu hukum
internasional yang mengatur negara yang satu dan
negara yang lain dalam hubungan internasional
(hukum antar negara).
Lanjutan .
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
10/47
d. Hukum Internasional Dalam Arti Modern
Terwujudnya Hukum Internasional yang kita kenalsekarang mrp hasil konferensi di Wina 1969.
Hukum Tertulis :
Bahwa ruang lingkup hukum internasional hanyaberlaku utk perjanjian-perjanjian antar negara.
Menghasilkan suatu perjanjian tertulis yangdikenal dengan nama Vienna Convention on the
Law of Treaties.
Perjanjian Internasional tertulis tunduk padaketentuan hukum kebiasaan internasional danyurisprudensiatau prinsip-prinsip hukum umum.
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
11/47
Lanjutan .
Hukum Tidak Tertulis : Masih terdapat hukum kebiasaan internasional (hukum tidaktertulis) yg ruang lingkupnya hanya utk perjanjian antar negara. Perjanjian-perjanjian antar negara dengan subjek hukum lain,ada pengaturan tersendiri seperti perjanjian antar negara dan
organisasi-organisasi internasional. Dalam perjanjian tidak tertulis (International Agreement Not in
Written Form), contohnya adalah Prancis (1973) mengadakanpercobaan nuklir di Atol Aruboa yg banyak menuai protes darinegara lain bahkan, masalahnya diajukan kepada MahkamahInternasional di Den Haag. Selanjutnya negara Prancis tidak lagi melakukan percobaansejenis dan bila ingkar janji, negara lain dapat menuduh,memprotes dan mengadakan tuntutan.
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
12/47
e. Asas-asas Hukum Internasional
Dalam menjalin hubungan antar bangsa, setiap negaraharus memperhatikan asas-asas hukum internasional:
1. Asas Teritorial
2. Asas Kebangsaan3. Asas Kepentingan
UmumAsas lain sebagai berikut :
1. Pacta sunt servanda
2. Egal ity r igh ts
3. Rec ipros i tas
4. Cour tesy
5. R ight s ig s tant ibus
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
13/47
f. Sumber Hukum Internasional
Mochtar Kusumaatmadja, membedakan sumber hukum
dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formal.
SUMBERHUKUM INTERNASIONAL
DALAM ARTI MATERIAL :Adalah sumber hukum
yang membahas dasar
berlakunya hukum suatu
negara.
DALAM ARTI FORMAL :Adalah sumber dari mana kita
mendapatkan atau menemukan
ketentuan-ketentuan hukum
internasional.
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
14/47
Sumber-sumber hukum internasional sesuai Piagam
Mahkamah Internasional Pasal 38, sebagai berikut :
1. Perjanjian Internasional (Traktat = Treaty),
2. Kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbuktidalam praktek umum dan diterima sbg hukum,
3. Asas-asas umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab,
4. Keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran
para ahli hukum internasional dari berbagainegara sebagai alat tambahan untuk menentukanhukum, dan
5. Pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka.
Lanjutan .
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
15/47
g. Subjek Hukum Internasional
1. Negara
2. Tahta Suci
3. Palang Merah Internasional
4. Organisasi Internasional
5. OrangPerseorangan/Individu
6. Pemberontak dan Pihakdalam Sengketa
7. Perusahaan
Multinasional/Transnasional
Hukum
Internasional
Subjek
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
16/47
Mahkamah Internasional Permanen Dan Mahkamah
Internasional
PCIJ (Permanent Court of Internasional Justice)merupakan pendahulu Mahkamah Internasional(International Court Justice/ ICJ) berdasarkan Pasal 14Konvensi LBB 1922.Badan LBB yg membantu berdirinyaPCIJ adalah Dewan/Council LBB.
Sidang pertama Mahkamah 15-2-1922 dipimpin olehLoder ( Presiden PCIJ pertama )
Pecahnya PD II Th1939 PCIJ menjadi bubar
MI merupakan badan hukum/peradilan utama PBB
Presiden pertama ICJ hakim Querrero.
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
17/47
Ketentuan pemilihan Hakim Mahkamah Internasional
MI terdiri dari 15 orang hakim
Dipilih secara terpisah oleh DK dan MU
Khusus pemungutan suara DK hak veto tidak berlaku
Suara terbanyak yg disyaratkan 8 suara
Calon hakim harus memiliki moral yang tinggi
Hakim dipilih tanpa memandang kebangsaannya.Daripraktek kebiasaan tak tertulis berlaku pembagian :
- 5 orang dari negara barat
- 3 orang dari Afrika
- 3 orang dari Asia
- 2 orang dari Eropa Timur dan 2 orang dari Amerika Latin
- 5 orang dari 5 negara anggota tetap DK ( hakim MI)
. Hakim MI jangka waktu 9 tahun
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
18/47
h. Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum
Nasional
Terdapat 2 (dua) aliran (monoisme dan dualisme) yangmemberikan gambaran bagaimana keterkaitan antarahukum internasional dengan hukum nasional :
1. Aliran Monoisme(tokohnya Hanz Kelsen dan GeorgesScelle), bahwa antara hukum internasional dan hukum
nasional merupakan satu kesatuan, disebabkan :
Walaupun kedua sistem hukum itu mempunyai istilah
yang berbeda, tetapi subjek hukumnya tetap sama,yaitu individu-individu yang terdapat dalam suatu
negara.
Sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat.
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
19/47
2. Aliran Dualisme (tokohnya Triepel dan Anzilotti), berang-
gapan bahwa hukum internasional (HI) dan hukum nasio-nal (HN) mrp dua sistem terpisah yg berbeda, karena :
Perbedaan Sumber Hukum, HNbersumber pada hukum
kebiasaan dan tertulis suatu negara, sedangkan HI
berdasarkan pada hukum kebiasaan dan kehendak
bersama negara-negara dlm masyarakat internasional.
Perbedaan Mengenai Subjek, subjek HN adalah
individu-individu yg terdapat dlm suatu negara, sedang-
kan subjek HI adalah negara-negara internasional
Perbedaan Mengenai Kekuatan Hukum, HNmempunyaikekuatan mengikat yang penuh dan sempurna jika
dibandingkan dengan HI yang lebih banyak bersifat
mengatur hubungan negara-negara secara horizontal.
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
20/47
h. Proses Ratifikasi Hukum Internasional menjadi
Hukum Nasional
Dalam UU No. 24 tahun 2000 tentang PerjanjianInternasional, bahwa dalam pembuatan perjanjianinternasional harus didasarkan pada prinsip-prinsip
persamaan, saling menguntungkandanmemperhatikan hukum nasionalatau hukuminternasional yang berlaku.
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
21/47
Tahap-tahap Dalam Pembuatan Perjanjian Internasional
Negara
A
Negara
B,C,D
dst.Penjajakan
Perundingan
Perumusan naskah Penerimaan
Penandatanganan
Penandatanganan suatu perjanjian internasional dapat
merupakan persetujuan atas naskah yang dihasilkan dan
merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara
def ini t i f.
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
22/47
PENGESAHAN
PERJANJIAN
INTERNASIONAL
DENGAN UNDANG-
UNDANGDENGAN KEPUTUSAN
PRESIDEN
Apabila berkenaan dengan :
a. Masalah politik, perdamaian,pertahanan, dan keamanan
negara;
b. Perubahan wilayah atau
penetapan batas wilayah;
c. Kedaulatan negara;
d. Hak asasi manusia dan
lingkungan hidup;
e. Pembentukkan kaidah hukum
baru;
f. Pinjaman atau hibah luar negeri.
Jenis-jenis perjanjian yang
pengesahan pada umumnya
memiliki materi yang bersifatprosedural dan memerlukan
penerapan dalam waktu singkat
di antaranya adalah perjanjian
induk yang menyangkut
kerjasama di bidang Iptek,
ekonomi dan teknik,perdagangan, kebudayaan,
pelayaran niaga, kerjasama
penghindaran pajak berganda,
dll.
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
23/47
Komponen-komponen Lembaga
Peradilan Internasional
1) MahkamahInternasional (TheInternational Court of
Justice)
Komposisi terdiri dari 15 orangHakim dan masa jabatan 9 tahun.Dipilih oleh MU & DK (5 ang dari
negara anggota tetap DK PBB) Berfungsi, menyelesaikan kasus
kasus persengketaaninternasional yang subjeknyanegara.
Yurisdiksi adalah kewenangan MIuntuk memu-tuskan perkara-perkara pertikaian dan memberiopini yang bersifat nasihat.
i. Peradilan Internasional
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
24/47
Di samping pengadilan Mahkamah Internasional,
terdapat juga pengadilan arbitrasi internasional.
Arbitrasi internasional hanya untuk perselisihanhukum, dan keputusan para arbitet tidak perlu
berdasarkan peraturan hukum.
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
25/47
2) Mahkamah Pidana Internasional
(The International Criminal Court)
Komposisi adalah 18orang hakim yang masajabatannya 9 tahun.
Dipilih berdasarkan 2/3suara Majelis Negara
Pihak.
4 JenisKejahatan(Pasal 5-8StatutaMahkamah)
Yurisdiksi adalahkewenangan untukmenegakkan aturanhukum internasional
terhadap pelakukejahatan berat.
Kejahatan terhadap
kemanusiaan Kejahatan perang
Kejahatan agresi
Kejahatan Genosida
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
26/47
3)Panel Khusus dan Spesial Pidana Internasional ( TheInternation al Crim inal Tribunals/ICT)
Berwenang mengadilipara tersangka
kejahatan beratinternasional yang
bersifat tidakpermanen, artinya
setelah selesaimengadili, peradilan
dibubarkan
Contoh : International Criminal
Tribunal for Former
Yugoslavia
Special Court for
cambodia
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
27/47
Sengketa internasional dan faktor penyebabnya
SENGKETAINTERNASIONAL
DAN MAHKAMAH
INTERNASIONAL
Peran
Mahkamah
Internasional
Penyelesaian
Sengketa
ProsedurPenyelesaian
Keputusan
Sengketa
Menjaga
Perdamaian Dunia
Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai
Menghargai Keputusan Mahkamah Internasional
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
28/47
1. Penyebab Timbulnya Sengketa
Internasional oleh Mahkamah Internasionala. Sengketa Internasional dan Faktor Penyebabnya
Sengketa internasional adalah sengketa atau
perselisihan yang terjadi antar negara baik yangberupa masalah :
Wilayah,
Warganegara,
Hak Asasi Manusia,
Terorisme, dll.
Faktor pol i t isatau
perbatasan w ilayah,mrp
faktor potensial timbulnya
ketegangan dan sengketa
internasional yg dapat
memicu terjadi perang
terbuka.
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
29/47
Faktor-faktor penyebab timbulnya sengketa
internasional yang lain :
Pengembangan senjata Nuklir / Biologi,mis Korut danIran
Permasalahan Terorisme,mis serangan AS terhadapAfganistan,Irak,dan Somalia
Ketidakpuasan terhadap Rezim yg berkuasa,mis muslimMoro di Filipina
Hegemoni(pengaruh kekuatan AS),mis penyeranganterhadap Afganistan,Irak dan Somalia
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
30/47
Penyebab timbulnya sengketa dari kawasan
regional dan internasional
Contoh masalah regional :
- Agresi militer Belanda I dan II
- Penyanderaan 11 orang penyidik Indonesia,Belanda dan
Inggris di Irya oleh GPK- Perebutan pulau sipadan dan legitan Indo ,Malaysia
- Perebutan di Pakistan Zia Haq terhadap Ali Bhuto
- Pembentukan negara federasi Malaysia,
. Contoh masalah Internasional :
- Sengketa AS dgn Iran dan Irak 1987
- Sengketa AS dan Irak mengenai Kuwait 1991
- Politik perbedaan Warna kulit Afrika Selatan
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
31/47
- Runtuhnya komunisme di Uni Soviet
- Berakhirnya negara federasi Yugoslavia menjadi
Serbia, Montenegro, Kroasia, Slovania, Bosnia.
Masalah Internasional
: masalah yg timbul dalam hubungan antar negara yg di
atur dalam HI.
Masalah Internasional al :- Intervensi:tindakan suatu negara untuk mencapuri
urusan negara lain.
- Ekstradisi:penyerahan seseorang yg dituduh melakukan
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
32/47
Lanjutan
tindakan pidana dan melarikan diri ke negara lain untuk
dikembalikan ke negara asal.- Asylum / suaka : perlindungan yg diberikan negara kpd
warga negara lain.
- Netralitas : sikap negara yg tidak turut berperang dan tdk
ikut dalam permusuhan.
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
33/47
Cara-cara menyelesaikan sengketa Internasional
secara damai :
Rujuk:penyesuaian pendapat antara pihak-pihakygbersengketa secara kekeluargaan. Dengan cara :
- Negosiasi:perundingan antara pihak yg bersengketa
sbg sarana untuk menetapkan masalahnya- Mediasi :bantuan jasa baik dari pihak ketiga.
- Konsiliasi:penyelesaian semgketa dgn pihak ketiga dgn
tidak memihak(luas). Penyelesaian sengketa kpd
panitia( sempit )
- Panitia penyidik:penyelidikan peristiwa kemudian
menyiapkan penyelesaian yg disepakati.
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
34/47
Penyelesaian sengketa dibawah pengawasan PBB
- Secara politik:oleh MU dan DK
- Secara hukum: oleh MI
. Arbitrase:mengajukan sengketa kpd orang tertentu,ygdipilih secara bebas oleh pihak yg bersengketa. Orang ygdipilih untuk memutuskan perkara disebut Arbitrer.
. Peradilan internasional:penyelesaian secara HI.
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
35/47
Penyelesaian sengketa Internasional dengan jalan
kekerasan
Blokade:pengepungan wilayah untuk memutuskanhubungan wilayah dengan pihak luar.
Pertikaian senjata:pertentangan yg disertai penggunaan
kekerasan dengan menundukkan lawan. Reprisal:pembalasan yg dilakukan oleh negara terhadap
tindakan yg melanggar hukum dari negara lawan. Misembargo,pemboikotan barang.
Retorsi:pembalasan yg dilakukan oleh negara terhadaptindakan yg tidak pantas dari negara lain,mis pengetatanhubungan diplomatik,penghapusan hak istimewadiplomatik.
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
36/47
b. Peran mahkamah Internasional Dlm MenyelesaikanSengketa Internasional
istilah Adjudicat ion, yaitu suatu teknik hukum untuk
menyelesaikan persengkataan internasional dengan
menyerahkan putusan kepada lembaga peradilan.
Adjudikasi berbeda dari arbitrase, karena adjudikasimencakup proses kelembagaan yang dilakukan oleh
lembaga peradilan tetap, sementara arbi trase
dilakukan melalui prosedur ad hoc.
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
37/47
Beberapa istilah penting yang berhubungan denganupaya-upaya penyelesaian Internasional.
1. Advisory Opinion, suatu opini hukum yang dibuat olehpengadilan dalam melarasi permasalahan yangdiajukan oleh lembaga berwenang.
2. Compromis, suatu kesepakatan awal di anatara pihak
yang bersengketa yang menetapkan ketentuan ihwalpersengketaan yang akan diselesaikan.
3. Ex Aequo Et Bono, asas untuk menetapkan keputusanoleh pengadilan internasional atas dasar keadilan danketerbukaan.
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
38/47
c. Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui
Mahkamah Internasional
Telah Terjadi
Pelanggaran
HAM
Ada Pengaduan
Dari Negara
Yang Dirugikan
Komisi Tinggi
HAM PBB/
Lembaga HAM
Internasional
Pemeriksaan Dan
PenyeledikanProses
Peradilan s.d.
Pemberian
Sanksi
MAHKAMAH
INTERNASIONAL
Negara-Negara
Anggota/Buka
n
PBB
Terjadi
Sengketa/
Konflik
AB
C
D E
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
39/47
Lanjutan .
Beberapa hal terkait dengan prosedur penyelesaian
sengketa Internasional melalui Mahkamah Internasional.
Wewenang Mahkamah, yaitudapat mengambil tindakansementara dalam bentuk ordonasi(melindungi hak-hak
dan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa sambil
menunggu keputusan secara defenitif.
Penolakan Hadir di Mahkamah, bahwa sikap salah satupihak tidak muncul di mahkamah , pihak lain dapat
meminta mahkamah mengambil keputusan untukmendukung tuntutannya.
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
40/47
Lanjutan .
d. Kep Mahkamah Internasional dlm Menyelesaikan
Sengketa Internasional
Keputusan Mahkamah Internasional diambil dengan suara mayoritas dari hakim-hakim yang hadir. Jika suara seimbang, suaraketua atau wakilnya yg menentukan. Terdiri dari 3 bagian :
Pertama berisikan komposisi mahkamah, informasi mengenaipihak-pihak yang bersengketa, serta wakil-wakilnya, analisismengenai fakta-fakta, dan argumentasi hukum pihak-pihakyang bersengketa.
Kedua berisikan penjelasan mengenai motivasi mahkamahyang merupakan suatu keharusan karena penyelesaianyuridiksionalsering merupakan salah satu unsur daripenyelesaian yang lebih luas dari sengketa dan karena itu,perlu dijagasensibilitaspihak-pihak yang bersengketa.
Ketiga berisi dispositif, yaitu berisikan keputusan mahkamahyang mengikat negara-negara yang bersengketa.
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
41/47
e. Peranan Hukum Internasional Dalam Menjaga
Perdamaian Dunia
Contoh mengenai perananhukum internasional (berdasarkan sumber-sumbernya)dalam menjaga perdamaian dunia :
1. Perjanjian pemanfaatan Benua Antartika secaradamai (Antartika Treaty) pada tahun 1959.
2. Perjanjian pemanfaatan nuklir untuk kepentinganperdamaian (Non-Proliferation Treaty)tahun 1968.
3. Perjanjian damai Dayton (Ohio- AS) tahun 1995 yangmengharuskan pihak Serbia, Muslim Bosnia, danKroasia untuk mematuhinya. Untuk itu, NATOmenempatkan pasukannya guna meneggakkanhukum internasional yang telah disepakati.
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
42/47
f. Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai
Berdasarkan Persamaan Derajat
Prinsip penyelesaian sengketa internasional secara damai dida-sarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang berlakusecara universal :1. Bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang
bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan
politik suatu negara.2. Non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri
suatu negara.
3. Persamaan hak menentukan nasib sendiri bg setiap bangsa.
4. Persamaan kedaulatan negara.
5. Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan,kedaulatan, dan integritas teritorial suatu negara.
6. Itikad baik dalam hubungan internasional.
7. Keadilan dan hukum internasional.
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
43/47
2. Menghargai Keputusan Internasional
No Pihak-PihakYang Terlibat Uraian Kasus atau Kejadian Keterangan1. AmerikaSerikat diFilipina, IndoChinaJepang
Tahun 1906, tentara Amerika telahmelakukan kejahatan perang denganmembunuh warga Filipina (moromassacre).
Tahun 1968, peristiwa yang lebihdikenal dengan My Lai Massacre,sebuah kompi Amerika menyapuwarga desa dengan senjata otomatishingga menewaskan sekitar 500korban. Pada tahun 1945, lebih dari 40.000rakyat Jepang yang tidak berdosatelah terpanggang dengandijatuhkannya bom atom di Hirosimadan Nagasaki (Jepang).
Para pelaku ke-jahatan perangtelah diajukan kepengadilan mili-ter, namun tidaklama kemudianbanyak yang di-bebaskan. (Mah-kamah interna-sional belumdapat berbuatbanyak).
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
44/47
2. JermanJepang dalamaksinya diEropa dan Asia.
Periode antara tahun 1933 s.d. 1939Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitlertelah melakukan pembasmian terhadaplawan politik maupun orang-orangYahudi serta penyerbuan terhadapnegara Austria, Polandia danCekoslowakia dengan cara-cara yangsangat biadab (holocaust).
Pasukan Jepang baik di Indonesia,Korea maupun di China yang sangatkejam selama pendudukan. DiIndonesia, selama pendudukan JepangTidak kurang dari 10.000 rakyat hilangdan tidak pernah kembali selamaberlangsungnya romusha tersebut.
Sebelum PerangDunia II, kolonia-lisme Barat de-ngan jutaan kor-ban tidak tersen-tuh. Baru setelahsekutu membukaPengadilan Nu-remberg (1945-1946) untuk Nazidan Jepang, di-mulailah prosespelembagaanuntuk kejahatanperang melaluiempat KonvensiGeneva tahun1949.
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
45/47
3 Serbia diKroasia danBosniaHerzegovina(Yugoslavia)
Kurun waktu antara tahun 1992-1995,pasukan Serbia telah melakukanpemmbersihan etnik (etnic cleansingterutama terhadap warga sipil muslimBosnia (di Sarajevo) dan daerah-daerahlain serta di Kroasia yang inginmelepaskan diri dari Serbia setelahbubarnya negara federasi Yugoslavia.Tidak kurang 700.000 warga sipil telahdisiksa dan dibunuh dengan kejam.Beberapa nama yang harusbertanggungjawab atas perbuatankejahatan perang tersebut antara lain :Stanislav Galic, Gojko Jankovic, JancoJanjic, Dragon Zelenovic, Karadzic,Mladic, dan lain-lain.
Tahun 1994 pe-ngadilan terhadappara penjahat pe-rag telah terbuktidi Den Haag(Belanda).Prosespengadilan terusberlangsung,namun hasilnyabelum sesuaiharapan. Banyakyang masih gagalditangkap.
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
46/47
4 PemerintahRwandaterhadap etnisHutu dan Tutsi
Dalam waktu tiga bulan di tahun 1994,tidak kurang 500.000 etnis Hutu danTutsi telah terbunuh. PemerintahRwanda bertanggung-jawab atas kasusterbunuhnya kedua etnis tersebut.
PBB menggelarpengadilan keja-hatan perangyang digelar diArusha (Tan-zania), namunhanya mampumenyerat 29orang yangdiadilli.
Catatan :Berdasarkan modal Pengadilan Rwanda ini, akhirnya PBB menggelar pengadilan untukpenjahat-penjahat perang. Internasionalisasi pengadilan penjahat perang semakinmenjadi penting dengan disetujuinya oleh 91 negara sebuah Statuta Roma 1998, sebuahlangkah untuk membentuk ICC (International Criminal Court yang permanen. Namun,banyak pengamat mengkritik pengadilan di Den Haag saja, lebih banyak gagal daripadasuksesnya, apalagi model ICC.
-
5/26/2018 Bab v Sistem Hk & Perad Int
47/47