21
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Tinjauan Umum Perusahaan Organisasi
3.1.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan/Organisasi
Sejak dibentuknya pada tahun 1974, Badan Litbang Pertanian mengalami
beberapa kali perubahan dan penyempurnaan. Secara ringkas, revolusi organisasi
dan kelembagaan Badan Litbang Pertanian adalah sebagai berikut:
1. Periode 2011-2012
Berkaitan dengan perubahan organisasi Departemen dan kondisi
lingkungan yang strategis, berdasarkan Permentan No.: 61/OT.140/10/2010,
Organisasi Badan Litbang Pertanian terdiri dari 14 Eselon II, 31 BPTP, 15 Balit, 1
BPATP, 3 Loka Penelitian (Lolit) dan 2 Loka Pengkajian Teknologi Pertanian
(LPTP) Unit Eselon II meliputi: Sekretariat, Puslitbang Tanaman Pangan,
Puslitbang Hortikultura, Puslitbang Perkebunan, Puslitbang Peternakan, Pusat
Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Pusat Perpustakaan dan
Penyebaran Teknologi Pertanian, BBP Mektan, BB Pascapanen, BB Biogen,
BBSDLP, BBP2TP, BB Padi dan BB Litvet.
Untuk mendukung Kinerja Badan Litbang Pertanian, pada tahun 2011 telah
dikeluarkan Peraturan Menteri Pertanian yang mencakup dalam Lima Unit
Pelaksana Teknisnya, yaitu Perbaikan Organisasi, Peningkatan Status Eselon,
menambah mandate dan meningkatkan Unit Pelayanan Teknis Baru.
22
Peraturan Menteri Pertanian tersebut adalah Permentan No.:
62/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Perubahan Nomenklatur Balai Penelitian
Tanaman Pemanis dan Serat, Permentan No.: 64/Permentan/OT.140/10/2011
tentang Perubahan Nomenklatur Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat.
Permentan No.: 65/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Perubahan Nomenklatur
Balai Tanaman Industri dan Penyegar. Permentan No.:
66/Permentan/OT.140/11/2011 tentang penambahan UPT Eselon IV (LPTP
Kepulauan Riau dan LPTP Sulawesi Barat). Permentan No.:
67/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Penambahan Pejabat Eselon V, Kepala
Urusan Tata Usaha, Loka Penelitian Sapi Potong dan Permentan No.:
69/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Penambahan Pejabat Eselon V, Kepala
Urusan Tata Usaha Loka Penelitian Penyakit Tungro.
2. Periode 2013 –2014
Pengembangan organisasi Badan Litbang Pertanian yang dilakukan secara
berkesinambungan dan disesuaikan dengan tuntutan perubahan dinamis dalam
lingkungan strategis Penelitian Pertanian, Organisasi Badan Litbang Pertanian pada
periode ini membawahi 14 Eselon II, 31 BPTP, 15 Balit, 1 BPATP, 3 Loka
Penelitian (Lolit) dan 2 Loka Pengkajian Teknologi Pertanian (LPTP) Unit Eselon
II. Pada periode ini meliputi: Sekretariat, Puslitbang Tanaman Pangan, Puslitbang
Hortikultura, Puslitbang Perkebunan, Puslitbang Peternakan, Pusat Analisis Sosial
Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi
Pertanian, BBP Mektan, BB Pascapanen, BB Biogen, BBSDLP, BBP2TP, BB Padi
dan BB Litvet.
23
3. Periode 2015 – 2016
Pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2010
Departemen Pertanian pada umumnya dan Badan Litbang Pertanian dan pada
khususnya terus melakukan penataan organisasi dengan mengajukan 50 UK dan
UPT Badan Litbang Pertanian untuk mengubah Nomenklatur “Departemen
Pertanian” menjadi “Kementerian Pertanian”. Beberapa kondisi strategis, antara
lain Peningkatan Tugas dan Fungsi Puslitbang dan Balai Milik Badan Litbang
Pertanian untuk memaksimalkan fungsi kebun percobaan.
Restrukturisasi organisasi yang dilakukan oleh Badan Litbang Pertanian
terhadap pusat-pusat penelitian dan balai-balai penelitian sedang dalam proses.
Persetujuan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan framing
Keputusan Menteri Pertanian untuk menentukan ruang lingkup
manajemenorganisasi Badan Litbang Pertanian. Sejalan dengan hal tersebut, telah
dikeluarkanPerpres 45 Tahun 2015 dan Permentan No.:
43/Permentan/OT.010/8/2015menggantikan Perpres 24 Tahun 2010 dan Permentan
61 tahun 2010. Dalamkeputusan ini organisasi Badan Litbang Pertanian
membawahi 12 Eselon II, 31BPTP, 15 Balit, 1 BPATP, 3 Lolit, dan 2 LPTP.
Unit Eselon II pada periode ini meliputi Sekretariat, Puslitbang Tanaman
Pangan, Puslitbang Hortikultura, Puslitbang Perkebunan, Puslitbang Peternakan,
BBP Mektan, BB Pascapanen, BB Biogen, BBSDLP, BBP2TP, BB Padi, dan BB
Litvet. Selanjutnya berdasarkan Permentan No.12/Permentan/OT.010/4/2016,
Balai Pengujian Mutu dan Alat Mesin Pertanian (BPMA) Direktorat Jenderal
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian bergabung menjadi Bidang Standarisasi
Pengujian Alat dan Mesin Pertanian dibawahi BBP Mektan.
24
Visi dan Misi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Visi dan Misi Balitbangtan 2015-2019 mengacu pada Visi dan Misi Kementerian
Pertanian, dengan memperlihatkan dinamika lingkungan strategis, perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kondisi yang diterapkan pada tahun 2019.
Visi
“Menjadi lembaga penelitian dan pengembangan pertanian terkemuka di dunia
dalam mewujudkan sistem pertanian bioindustri tropika berkelanjutan”.
Misi
1. Merakit, menguji dan mengembangkan inovasi pertanian tropika unggul
berdaya saing mendukung pertanian bioindustri.
2. Mendiseminasikan inovasi pertanian tropika unggulan dalam rangka
peningkatan scientific recognition dan impact recognition.
3.1.2. Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Sumber: Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Gambar III.1
Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Bagian Umum
Sekretaris Bagian
Umum
Subbagian
Keuangan
Subbagian
Perlengkapan
Subbagian Tata
Usaha dan
Rumah Tangga
25
Keterangan
Bagian Umum
Tugasnya melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan, tata usaha dan rumah
tangga.
Dalam melaksanakan tugasnya. Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
1. Pelaksanaan urusan keuangan
2. Pelaksanaan urusan perlengkapan
3. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Sekretaris Bagian Umum
Tugas dan tanggung jawab jabatan, sebagai berikut:
1. Menyusun dan membuat agenda kerja pimpinan
2. Membuat catatan pertemuan, menyusun dan memelihara arsip khusus
3. Menyelesaikan urusan apapun dari masalah pribadi pimpinan
4. Mengurus atau melakukan surat menyurat
5. Bertanggungjawab dalam bidang administrasi
6. Mengkoordinasi dan menjadi notulen dalam pelaksanaan rapat.
Bagian Umum terdiri atas:
1. Subbagian keuangan yang mempunyai tugas malakukan urusan keuangan
Uraian Tugas Pekerjaan Sub Bagian Keuangan
a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran
subbagian keuangan
b. Melakukan urusan pembendaharaan
c. Melakukan penerimaan Negara Hukum Pajak (PNBP) lingkup Badan
Penelitian dan Pengembangan
26
d. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan
e. Melakukan urusan penerbitan surat perintah membayar (SPM) Kantor
Pusat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
f. Melakukan pengimplemantasian sistem akuntansi Instansi berbasis actual
(SAIBA)
g. Melakukan pengelolaan tunjangan kerja (Tulain) pegawai lingkup Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian
h. Melakukan penyiapan bahan laporan keuangan UAPPA E-1
i. Melakukan pembinaan terhadap laporan keuangan, PNBP, piutang Negara
dan pengelolaan rekening satuan kerja lingkup Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian
j. Melakukan kegiatan kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan
k. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan subbagian
keuangan
l. Melakukan penyiapan dokumen kegiatan subbagian keuangan
2. Subbagian perlengkapan yang mempunyai tugas melakukan urusan
perlengkapan
Uraian Tugas Subbagian Perlengkapan.
a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran
subbagian perlengkapan
b. Melakukan penyusunan rencana kerja urusan penggadaan barang/jasa
lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
c. Melakukan urusan penatausahaan dan Inventarisasi Barang Masuk Negara
(BMN) lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
27
d. Melakukan penyiapan bahan laporan kekayaan Negara lingkup Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian
e. Melakukan uusan penghapusan Barang Miliki Negara (BMN) lingkup
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
f. Melakukan urusan peminjaman Baran Milik Negara (BMN) lingkup
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
g. Melakukan penyiapan bahan tanggapan, tindak lanjut LHP Inspektorat
Jenderal dan/atau BPTP tentang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
h. Melakukan penyiapan bahan laporan urusan perlengkapan
i. Melakukan penangganan kegiatan kedinasan berdasarkan penugasan
pimpinan
j. Melakukan penyusunan dan penanganan laporan kegiatan subbagian
perlengkapan
k. Melakukan penyiapan dokumen kegiatan subbagian perlengkapan
3. Subbagian tata usaha dan rumah tangga mempunyai tugas melakukan urusan
tata usaha dan rumah tangga.
3.1.3. Kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang disingkat dengan
Badan Litbang Pertanian yang terbentuk pada Tahun 1974 ini memiliki kegiatan
yaitu sebagai berikut:
1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan
dan inovasi di bidang pertanian
2. Pelaksanaan peneilitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian
28
3. Penyebarluasan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang
pertanian
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan
dan inovasi di bidang pertanian
5. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
3.2. Hasil Penelitian
3.2.1. Ketentuan Penilaian Kinerja Pegawai dengan Sistem Sasaran Kerja
Pegawai pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Penilaian kinerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang
beralamat pada Jl. Ragunan No.29 Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saat ini, semakin
banyak memiliki inovasi dan kebijakan baru yang di keluarkan oleh Pemerintah dan
Kementerian Pertanian. Mulai dari adanya Sistem Simoto untuk kelancaran
pengiputan surat masuk dan surat keluar, lalu ada TNDE yang merupakan sistem
penginputan pengganti dari SIMOTO, tidak hanya untuk penanganan dan
penginputan surat. Untuk penilaian kinerja pegawai pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian menggunakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) atau melalui
E-Kinerja merupakan tools untuk menilai kinerja pegawai. Penilaian dilaksanakan
oleh pejabat penilai dalam waktu 12 bulan (1 Tahun) sekali.
Pegawai diwajibkan mengisi form yang telah disediakan melalui
http://aplikasi3.pertanian.go.id/epersonal. Berikut ini ada contoh form untuk
pengisian sekaligus penilaian Kinerja Pegawai seperti contoh di bawah ini:
29
SASARAN KERJA PEGAWAI
No 1. PEJABAT PENILAI NO. II. PNS YANG DINILAI
1. Nama 1. Nama
2. NIP 2. NIP
3. Pangkat / Gol. Ruang 3. Pangkat / Gol. Ruang
4. Jabatan 4. Jabatan
5. Unit Kerja 5. Unit Kerja
No III.Kegiatan
Tugas Jabatan AK
TARGET
KUANTITAS/
OUTPUT
KUALITAS/
MUTU
WAKTU BIAYA
(RP)
1.
2.
3.
4.
5.
Dst
Sumber: Bagian Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Jakarta, …..
Pejabat Penilai, PNS yang dinilai,
…..Nama….. …..Nama…..
NIP NIP
Atasan Pejabat Penilai,
…..Nama….
NIP
Gambar III.2
Form Sasaran Kerja Pegawai
30
Selanjutnya ada contoh pengisian penilaian kinerja dengan sasaran kerja
atas nama Hanafi, sekaligus dengan cara perhitungan Nilai Sasaran Kerja Pegawai.
Sebagai berikut:
31
Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tahun 2017
Gambar III.3
Capaian Penilaian Kinerja
Berdasarkan gambar diatas, dapat di ketahui berapa hasil penilaian yang
diterima oleh Hanafi. Berikut ini ada keterangan penilaian kinerja dengan
menggunakan rumus sebagai berikut:
32
Keterangan Rumus Perhitungan SKP.
Aspek Kuantitas
Penilaian Capaian SKP = Realisasi Output (RO) X 100
Target Output (TO)
Aspek Kualitas
Penilaian Capaian SKP = Realisasi Kualitas (RK) X 100
Target Kualitas (TK)
Untuk penjelasan dari gambar diatas atas Nama Hanafi mengenai perhitungan
penilaian kinerja sebagai berikut:
Aspek Kuantitas = RO X 100 = 276 X 100 = 100
RO 276
Aspek Kualitas = RK X 100 = 85 X 100 = 85
TK 100
Aspek Waktu = 1,76 X TW – RW X 100
TW
= 1,76 X 12 – 12 X 100 =76
12
Jumlah ketiga Aspek tersebut dijumlahkan
= 100 + 85 + 76 = 276
Angka ini diperoleh dengan menjumlahkan ketiga aspek tersebut yaitu ada 3 (tiga)
dari aspek kuantitas, aspek kualitas dan aspek waktu = (100 + 85 + 76) : 3 = 276 :
3 = 87.00
Angka ini diperoleh dengan menjumlahkan ketigas aspek tersebut dibagi menjadi
6 (enam) bagian yang ada, yaitu hasil keseluruhan sekaligus rata-rata nilai capaian
SKP = (87,00 + 87,00 + 87,00 + 87,00 + 87,00 +87,00) : 6 = 87.00
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian ini merupakan perkembangan dari Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP3) yang dinilai belum mampu menyajikan penilaian pegawai secara
33
objektif, teratur, transparan dan adil. Dengan e-kinerja (SKP) ini diharapkan seluruh
pegawai dapat bekerja secara produktif dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Ketentuan dari Kemtan, sistem
penilaian kinerja yang digunakan saat ini memiliki peranan sangat penting didalam
instansi pemerintahan yaitu sistem sasaran kerja pegawai (SKP) ini digunakan
untuk mencatat segala kegiatan sesuai dengan target yang dibuat oleh pegawai.
Untuk pembuatan target sendiri dilakukan pada awal bulan Januari dan diakhiri
pada bulan Desember untuk melakukan evaluasi dan dilanjutkan dengan
penilaiannya.
Berikut ini ada ketentuan-ketentuan yang dimiliki dan diketahui oleh
seluruh pegawai, sebagai berikut:
1. Target
Setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan harus ditetapkan target yang akan
diwujudkan secara jelas, sebagai ukuran prestasi kerja. Dalam menetapkan
target meliputi beberapa aspek sebagai berikut:
a. Kuantitas (Target Output)
Dalam menentukan Target Output (TO) dapat berupa dokumen, konsep,
naskah, surat keputusan, paket, laporan dan lain-lain.
b. Kualitas (Target Kualitas)
Dalam menetapkan Target Kualitas (TK) harus memprediksi mutu hasil
kerja terbaik, target kualitas diberikan nilai paling tinggi 100 (seratus).
34
c. Waktu (Target Waktu)
Dalam menetapkan Target Waktu (TW) harus memperhitungkan berapa
waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, misalnya
bulanan, triwulan, kwartal, semester dan tahunan.
d. Biaya (Target Biaya)
Dalam menetapkan Target Biaya (TB) harus memperhitungkan berapa
biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 1
(satu) tahun, misalnya jutaan, ratusan juta, miliaran dan lain-lain.
2. Penilaian Perilaku
Penilaian perilaku atau perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau
tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan yang seharusnya
ilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Berikut
ini ada beberapa unsur dalam Penilaian perilaku sebagai berikut:
a. Orientasi Pelayanan adalah sikap dan perilaku kerja PNS dalam
memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain
masyarakat, atasan, rekan kerja, unit kerja terkait dan instansi lain.
b. Integritas adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai,
norma dan etika dalam organisasi.
c. Komitmen adalah kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap
dan tindakan untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan
mengutamakan kepentingan dinas dari pada kepentingan diri sendiri,
seseorang dan golongan tertentu.
d. Disiplin adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan
menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-
35
undangan dari Peraturan Kedinasan yang apabila tidak ditaati atau
dilarang dijatuhi hukuman.
e. Kerjasama adalah kemauan dan kemampuan PNS untuk bekerja sama
dalam, Tim, rekan kerja, atasan, bawahan dan unit bagian lainnya, serta
instansi lainnya dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang
telah ditentukan.
f. Kepemimpinan merupakan kemampuan PNS untuk memotivasi dan
mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang
tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi.
Untuk membuka website penilaian kinerja pegawai melalui, software:
browser yang digunakan untuk aplikasi e-Kinerja (SKP) adalah Mozilla Firelox,
Opera, Internet Explorer, Google Chrome, secara Online.
Melalui alamat http://aplikasi3.pertanian.go.id/epersonal.
Berikut ini ada gambar tahap-tahap Penggunaan sistem Sasaran Kerja
Pegawai, sebagai berikut:
1. Buka alamat website http://aplikasi3.pertanian.go.id/epersonal, setelah itu
masuk dengan menggunakan NIP dan Password Pegawai.
36
Gambar III. 4
2. Setelah masuk dengan menggunakan NIP dan Password, setelah itu klik
Profile untuk melihat dan mengisikan data diri pegawai.
Gambar III. 5
3. Setelah pilih profile untuk melihat daftar hidup pegawai, selanjutnya pilih Log
Pekerjaan untuk mencatat segala kegiatan yang dilakukan, didalam Log
Pekerjaan terdapat beberapa kolom yang terdiri dari Deskripsi, output, attach
File SPT, attach file Laporan. Untuk mengetahui apa saja kegiatan yang
dilakukan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
37
Gambar III. 6
4. Dari catatan kegiatan target yang dibuat pegawai tersebut, untuk melihat
hasil target sesuai atau tidak dapat klik Dok Kepegawaian dapat dilihat pada
gambar dibawah ini.
Gambar III. 7
5. Pada Dok Kepegawaian terdiri 2 bagian penilaian kinerja mulai dari catatan
kegiatan dan penilaian perilaku dan selanjutnya ada daftar penilaian
perilaku pegawai, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
38
Gambar III.8
6. Setelah catatan kegitan masuk dan penilian kinerja juga sudah tercatat di
dalam aplikasi, berikut ini ada contoh gambar dari hasil penilaian diatas.
Gambar III. 9
Berdasarkan tahap-tahap diatas dapat dianalisa bahwa penilaian kinerja
menggunakan sistem sasaran kerja pegawai ini sangat mudah, cepat dan
terkomputerisasi dengan baik dan pekerjaan dapat tercatat dan tersusun dengan rapi
39
sesuai dengan catatan dan kegiatan yang dikerjakan. Apabila pegawai dapat
menjalankan dengan baik. Semua kegiatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan
yang ada.
1. Indikator Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja atau prestasi kerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan
Interval Penilaian Kinerja, sebagai berikut:
1. 100 – 91 : Sangat Baik
2. 90 – 76 : Baik
3. 75 – 61 : Cukup
4. 60 – 51 : Kurang
5. 50 ke bawah : Buruk
Penilaian kinerja pegawai atau penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh
pejabat penilai sekali dalam 1 (tahun) target disusun pada awal bulan Januari dan
diakhiri pada bulan Desember sekaligus penilaian selama 1 (satu) tahun kegiatan
bekerja. Penilaian dilakukan oleh dua unsur yaitu dari target (catatan kegiatan dan
Perilaku kerja.
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui capaian angka untuk penilaian
kinerja. Berikut ini ada contoh kriteria penilaian kinerja pegawai dengan nilai
prestasi kerja dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Jakarta Selatan,
sebagai berikut:
40
3.2.2. Prosedur Penilaian Kinerja Pegawai dengan Sistem Sasaran Kerja
Pegawai pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
Untuk prosedur penilaian kinerja pegawai pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian seluruh bagian memiliki peranan penting di dalam Kantor,
karena seluruh pegawai diwajibkan untuk mengakses sistem sasaran kerja pegawai
(SKP). Untuk memcatat segala kegiatan yang dikerjakan masing-masing pegawai di
dalam maupun di luar Kantor sebagai bahan pelaporan kepada pimpinan.
Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan, berikut ini ada alur dari prosedur
penilaian kinerja pegawai, yaitu:
Pegawai Kasubbag Pengelola Kepegawaian Biro Oke
Sumber: Bagian Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Gambar III. 10
Prosedur Penilaian Kinerja Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian
Mulai
Perencanaan
Target
Laporan Target
Merapihkan hasil
usulan Target
Di Proses Lebih
Lanjut
Selesai
Pengisian Form
Menilai
usulanTar
get
Revisi Target
Tidak Setuju
Setuju
Penilaian SKP
41
Berdasarkan alur prosedur penilaian kinerja pegawai diatas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Penilaian kinerja pegawai diawali dengan pengisian form pendataan diri pada
sistem sasaran kerja pegawai yang terdiri Nama, NIP, jabatan, bagian kerja
serta lengkap pengisian daftar riwayat hidup, serta catatan mengenai usulan
target pegawai.
2. Perencanaan target adalah pembuatan jumlah beban kerja yang akan dicapai
dari pelaksanaan tugas jabatan, untuk perencanaan target ini diusulkan pada
awal bulan Januari dan diakhiri bulan Desember selama 1 Tahun.
3. Laporan target disini adalah suatu catatan atau hasil perencanaan target yang
dibuat yang berisikan mengenai kegiatan seperti laporan penerimaan surat
masuk, laporan melakukan perbaikan sistem komputer dan sebagainya.
Laporan target ini diusulkan pegawai sesuai dengan jabatan yang di duduki
masing-masing pegawai
4. Selanjutnya kasubbag menilai usulan target pegawai, jika usulan target dari
pegawai tidak disetujui oleh kasubbag. Maka usulan target tersebut
dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk direvisi ulang. Lalu
5. Jika usulan target dari pegawai telah di setujui oleh kasubbag, maka target dari
pegawai dapat diserahkan dan dilanjutkan ke bagian pengelola
6. Dari usulan target pegawai yang telah di setujui oleh kasubbag, selanjutnya di
serahkan kepada bagian pengelola untuk merapihkan usulan target pegawai
tersebut.
7. Setelah usulan target pegawai di setujui dan telah dirapihkan oleh bagian
pengelola, lalu pengelola menyerahkan usulan target pegawai ke bagian
42
kepegawaian untuk diproses lebih lanjut dengan pimpinan dan bagian pusat
penilaian (Biro Oke)
8. Setelah semua di setujui dan telah di rapihkan dapat diproses ke bagian Biro
Oke untuk mendapatkan penilaian kinerja (Nilai Prestasi Kerja SKP)
Berdasarkan gambar flowchart diatas terlihat bahwa sebuah susunan alur
yang dilalui pada saat penilaian kinerja pegawai yaitu melalui beberapa tahap mulai
dari pegawai, lalu ke kasubbag, selanjutnya ke pengelola, dilanjutkan lagi ke bagian
kepegawaian dan diakhiri di pusat penilaian yaitu Biro Oke (Organisasi dan
Kepegawaian) untuk mendapatkan penilaian SKP. Pengumpulan target kerja yang
direncanakan diberkani waktu 1 – 2 bulan.
Bagian-Bagian yang terkait dalam prosedur peilaian kinerja pegawai adalah sebagai
berikut:
1. Pegawai
Membuat atau merencanakan target kerja yang akan dikerjakan selama 1 Tahun
yang dilakukan pada awal bulan Januari dan diakhiri pada bulan Desember.
2. Kasubbag
Melihat dan Menilai usulan target dari Pegawai, jika target sesuai langsung
diproses kebagian pengelola apabila target tidak sesuai atau tidak di setujui.
Target tersebut di kembalikan untuk di revisi ulang oleh pegawai yang
bersangkutan.
3. Pengelola
Bertugas untuk merapihkan dan mengecek kerapihan kesesuaian dengan jabatan
pegawai yang bersangkutan, hasil kerja (target) dari pegawai yang diserahkan
43
dari kasubbag, setelah dirapihkan dan dicek hasil kerja (target) diserahkan kepada
bagian kepegawaian.
4. Kepegawaian
Dari bagian pengelola, selanjutnya usulan target pegawai diserahkan ke bagian
kepegawaian untuk diproses lebih lanjut penilaiannya, sebelum diproses lebih
lanjut usulan target pegawai tersebut terlebih dahulu harus di setujui oleh
kasubbag. Setelah disetujui, lalu dikirim ke biro oke.
5. Biro oke (Biro Organisasi dan Kepegawaian)
Biro oke bertugas untuk memberikan nilai dari hasil kerja pegawai yang telah di
acc oleh pimpinan badan litbang pertanian.
Dokumen-dokumen yang diperlukan dan digunakan dalam penilaian kinerja
pegawai dengan sistem sasaran kerja pegawai (SKP) adalah sebagai berikut:
1. Formulir SKP
Formulir SKP adalah lembaran kart/kertas dengan ukuran tertentu didalamnya
yang berisikan data dan informasi mengenai data diri seorang pegawaii
2. Target SKP
Target SKP adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap
pelaksanaan tugas jabatan
3. Perilaku Kerja
Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap dan tindakan yang dilakukan
oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44
Berikut ini ada salah satu contoh Target SKP dan penilaian prestasi kerja
pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
JANGKA WAKTU PENILAIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN 3 Januari s/d 29 Desember 2017
1. Yang Dinilai
a. Nama : Gazali, A.Md
b. NIP : 19881026 201503 1 003
c. Pangkat, golongan ruang : Pengatur/ II.c / 1 Maret 2015
d. Jabatan/Pekerjaan : Pranata Komputer Pelaksana
e. Unit Organisasi : Sekretariat Badan Litbang
2. Pejabat Penilai
a. Nama : Dra. Dyah Pitaloka, M.Si
b. NIP : 19660916 199303 2 002
c. Pangkat, golongan ruang : Pembina / IV.a / 1 April 2009
d. Jabatan/Pekerjaan : Kepala Subbagian TU dan Rumah Tangga
e. Unit Organisasi : Sekretariat Badan Litbang
3. Atasan Pejabat Penilai
a. Nama : Drs. Edy Sugiyanto
b. NIP : 19620723 198603 1 002
c. Pangkat, golongan ruang : Penata Tk.I / III.d / 1 April 2002
d. Jabatan/Pekerjaan : Kepala Bagian Umum
e. Unit Organisasi : Sekretariat Badan Litbang
45
Tabel III.1
Target SKP Gazali, A.Md
No Kegiatan Tugas
Jabatan AK
Target
Kuanti/Output Kuali/Mutu Waktu Biaya
(RP)
UNSUR UTAMA
1 Laporan Operasi
Komputer Harian
3.120 240 Lap 100 12 bln -
2 Melakukan
pemasangan
peralatan sistem
komputer / sistem
jaringan komputer
0.048 12 peralatan 100 12 bln -
3 Melakukan deteksi
dan atau
memperbaiki
kerusakan sistem
komputer
0.072 12 kerusakan 100 12 bln -
4 Melakukan deteksi
dan atau
memperbaiki
kerusakan sistem
jaringan komputer
2.820 470 kerusakan 100 12 bln -
UNSUR
PENUNJANG
1 Peserta Seminar 2.000 2 laporan 100 12 bln -
Realisasi
Penghitungan
Nilai
Capaian
SKP
Kuantitas
/output
Kualitas
/Mutu
Waktu Biaya
(RP)
UNSUR UTAMA
46
63 laporan 85 12 bln - 187.25 62.42
14 peralatan 85 12 bln - 277.6666667 92.56
17 kerusakan 85 12 bln - 302.6666667 100.89
470 kerusakan 85 12 bln - 261 87.00
UNSUR PENUNJANG
2 laporan 85 12 bln - 261 87.00
Nilai Capaian SKP 85.97 (Baik)
Tabel III.2
Capaian Nilai Prestasi Kerja Gazali, A.Md
Unsur yang dinilai Jumlah
a. Sasaran Kerja Pegawai 85,97 X 60 % 51,58
b. Perilaku
Kerja
1. Orientasi Pelayanan 86,00 (Baik)
2. Integritas 80,00 (Baik)
3. Komitmen 80,00 (Baik)
4. Disiplin 80,00 (Baik)
5. Kerjasama 80,00 (Baik)
6. Kepemimpinan - -
Jumlah 406,00 -
Nilai Rata-Rata 81,20 (Baik)
Nilai Perilaku Kerja 81,20 X 40% 32,48
Nilai Prestasi Kerja 84,06 (Baik)
Sumber: Subbagian Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 2017
47
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui seberapa besar dan rata-rata dari
penilaian kinerja dan hasil nilai prestasi kerja dari Gazali, A. Md pada Bagian
Umum dan Unit Kerja Sekretariat Badan Litbang Pertanian. Untuk penilaian SKP
jumlah penilaian X bobot nilai 60%, sedangkan untuk penilaian perilaku kerja X
dengan bobot nilai 40% dan dari jumlah penilaian diatas dapat diketahui hasil dari
pegawai atas nama Gazali, A.Md nilai rata-ratanya adalah 84.06 (Baik)
3.2.3. Kendala dan Solusi yang dihadapi saat Penilaian Kinerja Pegawain
dengan Sistem Sasaran Kerja Pegawai pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian
Dalam penilaian kinerja terdapat kendala yaitu sulitnya melakukan
penilaian dalam kedisiplinan dan sering kali mengalami kendala dengan jaringan
internet (server) yang suka down. Untuk penjelasan dan penjabaran sebagai berikut:
1. Sulitnya penerapan kedisiplinan
Untuk pengumpulan hasil kerja (target) yang dilakukan oleh seluruh pegawai
memang sudah menjadi salah satu tugas dan menjadi kewajiban pegawai yang
berada didalam Kantor. Pengusulan atau perencanaan target kerja yang
dilakukan pegawai di mulai pada bulan Januari dan penilaian dilakukan pada
bulan Desember yang dilakukan selama 1 Tahun sekali. Untuk pengumpulan
target kerja diberikan waktu selama 1-2 bulan untuk diinput kedalam sistem
SKP dengan tugas dan kegiatan yang begitu banyak yang dilakukan pegawai
sering kali tidak menginput atau mengakses target kerja mereka kedalam
sistem SKP. Salah satunya kurangnya kedisiplinan dalam penginputan oleh
pegawai.
48
2. Jaringan internet (server) suka down
Karena banyaknya pegawai dan banyaknya kegiatan yang dilakukan menjadi
salah satu faktor utama dalam kepentingan menyelesaikan suatu tugas dan
tanggung jawab yang diberikan. Kegiatan yang dilakukan oleh setiap pegawai
diwajibkan untuk diinput di dalam sistem sasaran kerja pegawai (SKP) yang
digunakan sebagai bahan laporan kepada pimpinan bahwa telah menyelesaikan
tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan. Peninputan target kerja
dilakukan secara otomatis/online di dalam perusahaan, demi kelancaran
penginputan membutuhan koneksi jaringan internet yang baik di dalam
perusahaan. Disini terdapat kendala jaringan internet (server) yang suka down,
karena jarigan internet yang ada masing kurang dari keperluan yang digunakan
oleh masing-masing pegawai pada Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian.
Berdasarkan kendala yang dapat dijelaskan diatas, berikut ini ada solusi yang
dapat dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Jakarta
Selatan dalam menyelesaikan segala kendala yang dihadapi pada saat melakukan
penilaian kepada pegawai, yaitu:
1. Pimpinan akan langsung menegur pegawai yang belum mengakses dan
menginput hasil kerja di dalam sistem sasaran kerja pegawai (SKP) atau
pegawai yang belum melengkapi target kerja sesuai dengan pengusulan yang
dibuat diawal bulan Januari. Bagi pegawai diwajibkan untuk melengkapi
semuanya agar dapat dilakukannya penilaian kerja dengan sistem sasaran kerja
pegawai (SKP).
49
2. Untuk kendala dengan jaringan internet yang suka down, biasanya pegawai
akan mengakses atau menginput target kerja di dalam sistem sasaran kerja
pegawai (SKP) ketika diwaktu kosong, agar tidak menghambat penginputan
target kerja diwaktu yang bersamaan dengan pegawai yang lain.