13
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Aset dan Siklus Hidup Aset
Aset merupakan harta yang dimiliki perusahaan baik berwujud maupun
tidak berwujud. Aset-aset tersebut harus di kelola dengan baik oleh perusahaan
secara efektif dan efisien. Dalam mengelola aset dilakukan melalui siklus hidup
aset, sehingga aset yang ada dapat memberikan pendapatan bagi perusahaan.
2.2 Pengertian Aset
Menurut Siregar (2004, hal.178) “aset secara umum adalah barang (thing)
atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai nilai ekonomi (economic value),
nilai komersil (commercial value) atau nilai tukar (exchange value) yang dimiliki
oleh badan usaha, instansi atau individu/perorangan”. Sedangkan menurut Siregar
(2004) mengemukakan pengertian aset sebagai berikut:
Aset adalah barang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Yang dimaksud benda tidak bergerak meliputi (tanah dan bangunan), baik yang berwujud (tangible) maupun yang tidak berwujud (intangible), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan suatu perusahaan, badan usaha, institusi atau perorangan (hal.178).
Sedangkan pengertian aset menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah:
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (Lampiran I.01 Kerangka Konseptual – 17). Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa aset adalah
barang berwujud atau tidak berwujud, bergerak dan tidak bergerak yang dapat
14
dimiliki perusahaan yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial dan nilai
tukar dalam membantu proses penyediaan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan
aset adalah membantu suatu institusi dalam memenuhi tujuan penyediaan
pelayanan secara optimal, efektif dan efisien. Aset yang dikelola dengan baik
akan menghasilkan pendapatan untuk institusi, diawali dari kegiatan
inventarisasi/pencatatan aset yang benar dan legal aspek aset yang jelas serta
kegiatan operasi dan pemeliharaan yang terarah.
Menurut Grigg (1988) dalam buku ajar dasar-dasar manajemen aset
Politeknik Negeri Bandung “membagi infrastruktur kedalam 6 (enam) kelompok
yaitu infrastruktur/prasarana terkait limbah, jalan dan jembatan, gedung dan out
door sports, layanan transportasi, produksi dan distribusi energi, serta kelompok
keairan/air”. Selanjutnya pengelompokan infrastruktur menurut Grigg (1988),
dapat dilihat pada gambar 2.1. Berdasarkan pengelompokkan infrastruktur Grigg,
aset bendung masuk kedalam aset kelompok nomor 6 yaitu air. Dalam kelompok
ini kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat membangun,
merehabilitasi prasarana dan sarana sumber daya air meliputi sungai, pantai dan
rawa, waduk, bendung, saluran irigasi dan bangunan pengaman pantai.
Menurut Pedoman Sistem Pengelolaan Aset Strategis (2012 hal.14)
mengatakan objektif pengelolaan aset seharusnya menjabarkan secara detail
bagaimana suatu objektif akan dievaluasi, untuk menentukan tingkat kinerja suatu
organisasi. Oleh karena itu objektif-objektif tersebut seharusnya terdiri dari:
1. Kinerja atau atribut yang akan diukur/dievaluasi.
2. Skala yang digunakan untuk mengukur/mengevaluasi kinerja atau atribut
tersebut.
3. Tujuan atau tingkat kinerja yang diinginkan.
4. Jangka waktu tertentu untuk meraih tujuan atau tingkat kinerja tersebut.
15
Sumber: Grigg, 1988
Gambar 2.1 Pengelompokkan infrastruktur
2.3 Siklus Hidup Aset
Menurut Sugiama (2013, hal.27) “terdapat beberapa tahapan dalam
pengelolaan aset, siklus aset dimulai dari proses perencanaan kebutuhan aset,
pengadaan aset, inventarisasi aset, legal audit aset, penilaian aset, pengoperasian
dan pemeliharaan aset, penghapusan aset, pembaharuan/rejuvinasi aset dan
pengalihan aset”. Siklus hidup aset dapat dilihat pada Gambar 2.2.
Infrastruktur Kelompok 2: Jalan
Kelompok 4: Layanan Transportasi
Kelompok 6: Air
Kelompok 1: Manajemen Limbah
Kelompok 3: Gedung dan outdoor sports
Kelompok 5: Produksi dan Distribusi Energi
Jalan
Streets
Jembatan
Transit
Kereta
Pelabuhan
Bandara
Sistem Pengelolaan Limbah Padat
Listrik
Gas Air
Air Kotor
Semua Sistem Air Termasuk Jalan Air
Perkerasan
BangunanPelengkap
Lentur
Kaku
Komposit
Susunan Lantai
Jembatan
Struktur Jembatan
Tanah Dasar
Geometrik
Tanah
Beton
Komposit
Rangka Baja
Precast Girder
Kabel
16
Sumber : Sugiama, 2013
Gambar 2.2 Siklus alur aset
1. Perencanaan Kebutuhan Aset
Dalam merencanakan kebutuhan aset sebuah institusi, hal yang perlu dilakukan
adalah adanya permintaan dari masyarakat akan aset tersebut. Berdasarkan
Bahan Ajar Pengantar Manajemen Aset (Sugiama,2014), Perencanaan aset
dilakukan dengan menerapkan strategi baru, yaitu: Bersaing dengan
waktu/serba cepat (Time Based Competition), Kecerdasan merekayasa kreatif
dan inovatif (Agile Manufacturing), Serba efisien (Cost Reduction Strategies)
dan Mampu melayani tuntutan konsumen yang serba berubah-ubah (Mass
Customization) dan Mengarah ke Lingkungan (Environment Concern). Hal ini
dilakukan agar aset yang telah dibangun tidak menjadi sia-sia. Dalam
merencanakan kebutuhan aset bendung dilakukan pekerjaan persiapan
(persiapan personil, peninjauan lapangan, pengumpulan data debit dan data
pendukung seperti data iklim dan curah hujan) dan pekerjaan pengukuran
pemetaan (pengukuran daerah irigasi, survey lapangan).
2. Pengadaan Aset
Tahap selanjutnya setelah merencanakan kebutuhan aset yaitu pengadaan aset.
Untuk proses Pengadaan Barang dan Jasa milik Pemerintah sesuai dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2015 tentang
17
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan
Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang
prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh
kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Didalamnya mengatur mengenai
penyediaan barang dan jasa yang dilakukan oleh perseorangan/badan hukum
serta aturan-aturan yang mengikat didalamnya. Prinsip pengadaan di Indonesia
yaitu efisien, efektif, transparan dan terbuka, adil dan akuntabel. Dalam tahap
pengadaan aset bendung ini dilakukan tahap lelang untuk melakukan kegiatan
pembangunan bendung. Tahapan lelang dilakukan dengan cara mengapload
persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan operasi dan
pemeliharaan bendung. Setiap pemenang dalam lelang harus menaati peraturan
perundangan yang berlaku.
3. Inventarisasi Aset
Dalam tahapan ini dilakukan pencatatan terhadap aset yang dimiliki oleh
institusi dengan mengidentifikasi terhadap aset-aset yang sejenis agar tidak
terjadi kecurangan dalam pelaporan aset yang ada, baik fisik maupun
administrasi. Proses pencatatan ini dilakukan oleh Petugas BMN dan petugas
yang terkait didalamnya sesuai yang diamanatkan Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 403/KMK.06/2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara Pada
Kementerian/Lembaga. Kegiatan Inventarisasi aset yang baik akan
menghasilkan Laporan Keuangan Instansi dengan nilai Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP). Pencatatan aset bendung dilakukan setelah selesai tahap
pekerjaan awal (diterima uang muka dari pihak pemerintah ke pihak
kontraktor/pemenang tender). Pencatatan aset ini dilakukan menggunakan
aplikasi dari Kementerian Keuangan yaitu Sistem Informasi Manajemen
Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).
18
4. Legal Audit Aset
Dalam tahapan ini dilakukan cek fisik untuk memastikan apakah pencatatan
aset sudah sesuai dengan kondisi yang dilaporkan dalam laporan aset. Legal
audit aspek dilakukan untuk mengamankan aset yang ada. Pengamanan
dilakukan secara fisik, hukum dan administratif. Pada tahapan ini bendung
yang telah ada dicek secara visual ke lapangan, apakah data yang dimasukkan
kedalam aplikasi SIMAK-BMN telah sesuai dengan kondisi lapangan. Data
yang ada dimasukkan dalam aplikasi SIMAK-BMN terdiri dari nama penyedia
jasa, nilai kontrak, tahap pekerjaan awal sampai akhir pembangunan bendung
dan jumlah penarikan uang setiap kegiatan.
5. Penilaian Aset
Untuk melakukan penilaian apakah aset tersebut dapat digunakan atau
dihapuskan institusi dibantu pihak Kementerian Keuangan dalam melakukan
penilaian aset. Proses melakukan penilaian aset biasanya terbentur dengan data
dan waktu. Penilaian dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan efisiensi
biaya.
6. Operasi dan Pemeliharaan Aset
Kegiatan untuk melakukan atau memanfaatkan aset dan menjaga agar aset
yang ada tetap dapat berjalan sesuai dengan fungsi utamanya. Hambatan dalam
pemeliharaan aset yaitu dana, faktor tenaga kerja dan faktor sistemik. Untuk
kegiatan operasi dan pemeliharaan bendung sesuai dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 12/PRT/M/2015 Tentang
Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
7. Rejuvenasi Aset/Renew
Dalam istilah aset rejuvenasi diartikan pembaharuan, yaitu melakukan
perubahan terhadap aset. Apabila aset yang ada tidak dapat diperbaharui, maka
dilakukan kembali perencanaan kebutuhan aset.
8. Penghapusan Aset
Apabila aset yang ada sudah tidak layak untuk digunakan, maka aset yang ada
dapat dilakukan penghapusan. Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
19
50/PMK.06/2014 Pasal 1 Ayat 9 yang berbunyi Penghapusan adalah tindakan
menghapus Barang Milik Negara (BMN) dari daftar barang dengan
menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang
dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaannya.
9. Pengalihan Aset
Untuk aset yang sudah tidak dapat dipakai, maka aset yang ada dapat dilakukan
pengalihan aset dengan penjualan, penyertaan modal dan hibah sehingga
mendapatkan keuntungan (aset yang ada dengan kondisi apapun dapat
menghasilkan pendapatan bagi Negara).
10.Pemusnahan Aset
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara Pasal
1 Ayat 10 yang berbunyi pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik
dan/atau kegunaan Barang Milik Negara (BMN). Jadi, apabila suatu aset sudah
tidak dapat menghasilkan pendapatan atau menambah beban pengeluaran
institusi sebaiknya keputusan yang diambil adalah dengan pemusnahan aset.
2.4 Bendung
Menurut Standar Tata Cara Perencanaan Teknik Bendung SKSNI, T-02-
1990F yang diterbitkan DEP.PU (1990) ”bangunan bendung adalah bangunan air
yang dibangun melintang sungai atau sudetan sungai untuk meninggikan taraf
muka air sehingga sungai dapat disadap dan dialirkan secara gravitasi ke daerah
yang membutuhkannya”. Menurut Standar Perencanaan Irigasi Kriteria
Perencanaan Bagian Bangunan Utama KP-02 ”bendung tetap yaitu bangunan air
dengan kelengkapannya dibangun melintang sungai atau sudetan, dan sengaja
dibuat untuk meninggikan muka air dengan ambang tetap sehingga air sungai
dapat disadap dan dialirkan secara gravitasi ke jaringan irigasi”. Sesuai dengan
SNI 03-2851-1991 Tentang Tata Cara perencanaan teknik bendung penahan
20
sedimen, tubuh bendung berfungsi untuk mengendalikan jumlah laju dan gradasi
sedimen yang ditahan dan yang diloloskan sesuai dengan rencana.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 06 tahun 2011
Tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air Bab II Penggunaan Sumber
Daya Air dan Prasarananya Sebagai Media Bagian Kesatu Pasal 4 Ayat 1 dan 2
mengatakan bahwa penggunaan sumber daya air dan prasarananya sebagai media
ditujukan untuk memanfaatkan air, sumber air dan daya air sebagai satu kesatuan
serta prasarananya tanpa mengakibatkan berkurangnya jumlah air pada sumber air
dapat digunakan untuk pembangkit tenaga listrik, transportasi, olahraga,
pariwisata dan perikanan budi daya pada sumber air. Berdasarkan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum No 06 tahun 2011 Tentang Pedoman Penggunaan
Sumber Daya Air Bab III Penggunaan Air dan Daya Air Sebagai Materi Bagian
Kedua Penghematan Penggunaan Pasal 18, dalam melakukan penghematan
penggunaan air dan daya air sebagai materi diwujudkan oleh:
a. Lembaga pendidikan, instansi yang mempunyai tugas penelitian dan
pengembangan sumber daya air, dan instansi yang mempunyai tugas penelitian
dan pengembangan sumber daya air permukiman dengan melakukan
pengembangan teknologi penghematan air.
b. Pengelola sumber daya air melalui:
1. Pengawetan kelebihan air
2. Pencegahan pengambilan air yang tidak sesuai dengan hak guna air
3. Penetapan kuota air untuk pengguna air dalam jumlah besar
4. Peningkatan efisiensi operasional
c. Pengguna melalui:
1. Pengawetan kelebihan air
2. Peningkatan efisiensi operasional
3. Ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dan penerapan teknologi
hemat air untuk penggunaan air oleh industri, kegiatan usaha, sosial atau
institusi.
Menurut Erman Mawardi dan Mochammad Memed dalam bukunya
Desain Hidroulik Bendung Tetap (2002, hal.39) komponen bendung tetap terdiri
21
atas lima bagian utama. Tubuh bendung terdiri dari mercu bendung, ambang tetap,
dan peredam energi. Pada bangunan intake terdiri dari pintu-pintu, dinding banjir,
saringan sampah, ambang dasar, jembatan pelayanan dan atap pelindung.
Bangunan pembilas terdiri dari pintu-pintu, pembilas bawah/undersluice, saringan
batu bangkah, jembatan pelayanan, balok skat dan atap pelindung. Bangunan
pelengkap terdiri dari tembok pangkat, tembok sayap udik & hilir, lantai udik dan
dinding tirai, pengarah arus, tanggul banjir/tanggul penutup serta bangunan
pelengkap (penduga muka air, alat ukur debit, rumah jaga dan tangga). Bangunan
penangkap sedimen terdiri dari kantong endapan, pintu pembilas, saluran
pembilas dan pintu intake/pengambil. Komponen bendung tetap dapat
diilustrasikan pada Gambar 2.3.
22
Mercu Bendung
Tubuh Bendung Ambang Tetap
Peredam Energi dan Bangunan Pengaman
Pintu-pintu
Dinding Banjir
Intake Saringan sampah
Ambang dasar
Jembatan pelayanan
Atap pelindung
Pintu-pintu
Bangunan Pembilas Pembilas bawah/undersluice
Saringan batu bangkah
Jembatan pelayanan
Balok skat
Atap pelindung
Tembok pangkat
Bangunan perlengkapan Tembok sayap udik & hilir
Lantai udik dan dinding tirai
Pengarah arus
Tanggul banjir/tanggul penutup
D.LL Penduga muka air
Alat ukur debit
Rumah jaga
Tangga
Kantong endapan
Penangkap sedimen Pintu pembilas
Saluran pembilas
Pintu intake/pengambil
Sumber: Erman Mawardi dan Moch.Memed, 2002
Gambar 2.3 Skema komponen bendung
Bendung Tetap
23
2.4.1 Klasifikasi Bendung
Menurut Erman Mawardi dan Mochammad Memed (2002 hal.32) bendung
berdasarkan fungsinya dapat diklasifikasikan menjadi:
1. Bendung Penyadap; digunakan sebagai penyadap aliran sungai untuk berbagai
keperluan seperti irigasi, air baku dan sebagainya.
2. Bendung pembagi banjir; dibangun di percabangan sungai untuk mengatur
muka air sungai, sehingga terjadi pemisahan antara debit banjir dan debit
rendah sesuai dengan kapasitasnya.
3. Bendung penahan pasang; dibangun di bagian sungai yang dipengaruhi pasang
surut air laut antara lain untuk mencegah masuknya air asin.
Berdasarkan tipe strukturnya bendung dapat dibedakan atas:
1. Bendung Tetap
2. Bendung Gerak
3. Bendung Kombinasi
4. Bendung Kembang Kempis
5. Bendung Bottom Intake
Ditinjau dari segi sifatnya bendung dapat pula dibedakan:
1. Bendung permanen seperti bendung pasangan batu, beton dan kombinasi beton
dan pasangan batu.
2. Bendung semi permanen seperti bendung bronjong, cerucuk kayu dan
sebagainya.
3. Bendung darurat; yang dibuat oleh masyarakat pedesaan seperti bendung
tumpukan batu dan sebagainya.
2.4.2 Tata Letak Bendung dan Perlengkapannya
Menurut Erman Mawardi dan Mochammad Memed (2002, hal.33)
bendung tetap yang terbuat dari pasangan batu untuk keperluan irigasi terdiri atas
berbagai komponen yang mempunyai fungsi masing-masing. Komponen utama
bendung itu yakni:
24
1. Tubuh Bendung; antara lain terdiri dari ambang tetap dan mercu bendung
dengan bangunan peredam energinya.
2. Bangunan Intake; antara lain terdiri dari lantai/ambang dasar, pintu, dinding
banjir, pilar penempatan pintu, saringan sampah, jembatan pelayanan, rumah
pintu dan perlengkapan lainnya.
3. Bangunan Pembilas; dengan undersluice atau tanpa undersluice, pilar
penempatan pintu, pintu bilas, jembatan pelayanan, rumah pintu, saringan batu
dan perlengkapan lainnya.
4. Bangunan Perlengkapan; tembok pangkal, sayap bendung, lantai udik dan
dinding tirai, pengarah arus tanggul banjir dan tanggul penutup atau tanpa
tanggul, penangkap sedimen, tangga, penduga muka air dan sebagainya.
2.5 Pembiayaan Operasional dan Pemeliharaan Aset
Dalam siklus aset yang terdiri dari perencanaan aset, pengadaan aset,
inventarisasi aset, legal audit aspek aset, penilaian aset, operasi dan pemeliharaan
aset, penghapusan aset, rejuvinasi aset, pemusnahan aset dan pengalihan aset
membutuhkan pembiayaan. Pembiayaan operasi dan pemeliharaan sangat penting
untuk dikaji karena merupakan penunjang keberlangsungan hidup aset sehingga
aset yang ada dapat digunakan dengan baik. Kegiatan operasi dan pemeliharaan
dapat dilihat pada Gambar 2.4.
25
Sumber: Jurnal Penentuan prioritas kegiatan operasi dan pemeliharaan daerah irigasi dengan menggunakan metode analytic hierarchy process (AHP), 2013
Gambar 2.4 Kegiatan operasi dan pemeliharaan
Kegiatan operasi seperti terlihat pada gambar 2.5 meliputi kegiatan
pekerjaan pengumpulan data, pekerjaan kalibrasi, penyusunan rencana
(penyediaan air tahunan dan tata tanam tahunan pengeringan), pembagian dan
pemberian air, pengaturan pintu bendung (saat banjir), koordinasi antar instansi
serta monitoring dan evaluasi kegiatan operasi dan pemeliharaan.
Tabel 2.1 Cakupan pelaksanaan operasi
Definisi Irigasi (berdasarkan Permen PU No 12/PRT/2015
Keterangan
Cakupan Pelaksanaan Operasi
Pekerjaan pengumpulan data
Manajemen Operasi dan Pemeliharaan
Pekerjaan kalibrasi alat pengukur debit
Kegiatan Operasi
26
Tabel 2.1 Cakupan pelaksanaan operasi (lanjutan)
Definisi Irigasi (berdasarkan Permen PU No 12/PRT/2015
Keterangan
Cakupan pelaksanaan operasi
Pekerjaan membuat rencana penyediaan air tahunan, pembagian dan pemberian air tahunan, rencana tat tanam tahunan, rencana pengeringan
Manajemen Operasi dan Pemeliharaan
Pekerjaan melaksanakan pembagian dan pemberian air
Kegiatan Operasi
Pekerjaan mengatur pintu-pintu air pada bendung berkaitan dengan datangnya debit sungai banjir
Kegiatan operasi
Pekerjaan mengatur pintu kantong lumpur untuk menguras endapan lumpur
Kegiatan operasi
Koordinasi antar instansi terkait
Manajemen Operasi dan Pemeliharaan
Monitoring dan Evaluasi kegiatan operasi jaringan irigasi
Manajemen Operasi dan Pemeliharaan
Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 12/PRT/2015
Menurut Charles T.Horngren, dkk (2012 hal.31) mendefinisikan
Biaya (cost) sebagai sumber daya yang dikorbankan (sacrified) atau dilepaskan (forgone) untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu biaya (seperti bahan langsung atau iklan) biasanya diukur dalam jumlah uang yang harus dibayarkan dalam rangka mendapatkan barang atau jasa. Biaya aktual (actual costs) adalah biaya yang terjadi (biaya historis atau masa lalu), yang dibedakan dari biaya yang dianggarkan (budgeted cost) yang merupakan biaya prediksi atau diramalkan (biaya masa depan).
Pembiayaan yang ada digunakan untuk menjaga agar aset yang ada tetap
dalam kondisi laik prima. Sumber pembiayaan yang ada dapat diperoleh dari
27
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) maupun pinjaman dari luar negeri (loan).
Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No
12/PRT/M/2015 Pasal 3 Ayat 2 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan
irigasi pengertian operasi jaringan irigasi, operasi jaringan irigasi merupakan
upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-
menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem
golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi
pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
Menurut Yerisiswanto, dkk dalam jurnal Perencanaan Operasi Dan
Pemeliharaan Bendung Dan Jaringan Irigasi Batang Lampiasi (2014 hal.2)
Operasi atau eksploitasi ialah usaha untuk pendaya-gunaan sesuatu sumber daya. Menurutnya juga penyebab buruknya pelaksanaan operasi jaringan irigasi, dikelompokkan menjadi tiga hal berikut: 1. Lemahnya ketrampilan teknik dalam penyiapan rencana, pelaksanaan
dan monitoring pelaksanaan operasi 2. Cacat teknik; karena kegagalan desain, buruknya konstruksi atau tidak
adanya pemeliharaan jaringan irigasi secara berkelanjutan 3. Lemahnya organisasi operasi dan pemeliharaan
Menurut Hudson (1997) “operasi didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan
untuk menggunakan suatu bangunan infrastruktur sesuai dengan tujuan dan
fungsinya pada saat dibuat”. Dari ketiga pengertian operasi dapat disimpulkan
bahwa operasi adalah kegiatan untuk mengatur aset agar dapat berguna sesuai
dengan tujuan awal. Kegiatan operasi yang baik bergantung kepada kondisi fisik
aset yang prima.
Berdasarkan Building Asset Performance Framework untuk mengukur
kinerja keuangan terdiri dari:
Operating cost: the annual operating cost of the building asset, which includes the following: utilities, including (electricity supply, water supply, waste management services and gas and fuel supplies) and miscellaneous services, including (cleaning and hygiene services, security, health and safety, landscaping and gardening services, rates and statutory charges and building management services). Menurut I Made Letra dan I Nengah Subagia (hal 3) “biaya operasional
(operational cost) yaitu segala pengeluaran dalam rangka menjalankan aktivitas
28
usaha agar berjalan normal yang biasanya bersifat rutin dan periodik dalam waktu
tertentu misalnya: biaya gaji/upah karyawan, biaya untuk administrasi dan biaya
tak terduga lainnya”.
Menurut Hermawan Pantja (2013) mengemukakan tujuan kegiatan operasi sebagai berikut:
1. Agar air yang tersedia digunakan dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
2. Agar air yang tersedia dibagi secara adil dan merata. 3. Agar air yang diberikan ke petak-petak sawah secara tetap sesuai
dengan kebutuhan (tepat caranya, tepat waktunya, dan tetap jumlahnya).
4. Menghindari akibat-akibat negative yang mungkin berkaitan dengan penggunaan air irigasi tersebut.
Menurut Corder (1996 hal.1) “pemeliharaan adalah suatu kombinasi dari
berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang dalam atau
memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima”. Sedangkan
Yerisiswanto, dkk (2014 hal.2) menyebutkan “pemeliharaan ialah usaha yang
ditujukan untuk menjamin kelestarian phisik sesuatu benda sehingga terjamin
kelestarian fungsinya. Adanya hubungan yang erat dan saling ketergantungan
antara operasi dan pemeliharaan, maka kedua kegiatan tersebut dapat disatukan
menjadi satu kebulatan usaha yang disebut dengan operasi dan pemeliharaan”.
Menurut Hudson (1997) “pemeliharaan adalah rangkaian kegiatan untuk
menjaga agar komponen, sistem atau bangunan infrastruktur berfungsi sesuai
dengan tujuannya pada saat dibuat”. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat No 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan
Jaringan Irigasi pengertian pemeliharaan adalah upaya menjaga dan
mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna
memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya. Dari
beberapa kesimpulan diatas dapat dikatakan bahwa pemeliharaan adalah suatu
kegiatan untuk menjaga agar aset yang ada dapat digunakan sesuai dengan usia
rencana aset.
29
Pemeliharaan secara umum terdiri dari terencana dan tak terencana
menurut Corder (1996) dalam Rosa (2005 hal.4) berdasarkan sifat pemeliharaan
fasilitas, jenis kegiatan pemeliharaan dibagi 2 (dua) yaitu):
1. Pemeliharaan tidak terencana (unplanned maintenance)
Adalah kegiatan pemeliharaan yang tidak berdasarkan rencana yang telah
disusun sebelumnya atau pemeliharaan darurat (emergency/breakdown
maintenance), pemeliharaan harus segera dilaksanakan untuk mencegah akibat
yang fatal.
2. Pemeliharaan yang terencana (planned maintenance)
Adalah kegiatan pemeliharaan yang diorganisir dan dilaksanakan berdasarkan
orientasi kemasa depan, dengan pengendalian yang mengacu pada rencana
yang telah disusun sebelumnya. Jenis pemeliharaan ini dapat dikelompokkan
menjadi:
1) Pemeliharaan pencegahan (preventive maintenance)
Adalah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan pada selang waktu yang
telah ditentukan/direncanakan sebelumnya, dan dimaksudkan untuk
mencegah menurunnya fungsi fasilitas produksi secara keseluruhan.
Kegiatan ini dapat merupakan kegiatan:
a. Inspeksi: kegiatan periodik untuk memeriksa kondisi fasilitas
b. Pemeliharaan berjalan (running maintenance): kegiatan
pemeliharaan yang dilakukan tanpa menghentikan kerja/operasi
suatu fasilitas.
c. Penggantian komponen minor: kegiatan penggantian sebagian
komponen kecil.
d. Pemeliharaan berhenti (shutdown maintenance): kegiatan
pemeliharaan yang hanya dapat dilaksanakan pada saat suatu
fasilitas tidak bekerja.
2) Pemeliharaan korektif (corrective maintenance)
Adalah kegiatan pemeliharaan yang berupa penggantian bagian dari
suatu fasilitas yang sudah tidak berfungsi. Yang termasuk dalam kategori
pemeliharaan korektif ini adalah:
30
a. Reparasi minor: merupakan aktivitas perbaikan kecil yang bukan
ditemukan saat inspeksi.
b. Overhaul terencana (scheduled downtime).
Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat No 12/PRT/M/2015 jenis-jenis pemeliharaan yaitu:
1. Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga kondisi dan fungsi jaringan
irigasi serta mencegah terjadinya hal-hal yang nerugikan terhadap jaringan dan
fasilitas jaringan, baik yang diakibatkan oleh ulah manusia, hewan, maupun
proses alami. Setiap kegiatan yang dapat membahayakan atau merusak jaringan
irigasi dilakukan tindakan pencegahan berupa pemasangan papan larangan,
papan peringatan atau perangkat pengaman lainnya. Adapun tindakan
pengaman dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:
1) Tindakan Pencegahan yaitu usaha untuk menjaga kondisi dan atau fungsi
jaringan serta hal-hal lain yang dapat mengakibatkan rusaknya jaringan.
a. Melarang pengambilan batu, pasir dan tanah pada lokasi + 500 m
sebelah hulu dan + 1.000 m sebelah hilir bendung irigasi atau sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
b. Melarang memandikan hewan selain di tempat yang telah ditentukan
dengan memasang papan larangan.
c. Menetapkan garis sempadan saluran sesuai ketentuan dan peraturan
yang berlaku.
d. Memasang papan larangan tentang penggarapan tanah dan mendirikan
bangunan di dalam garis sempadan saluran.
e. Petugas pengelola irigasi harus mengontrol patok-patok batas tanah
pengairan supaya tidak dipindahkan oleh masyarakat.
f. Memasang papan larangan untuk kendaraan yang melintas jalan
inspeksi yang melebihi kelas jalan.
g. Melarang mandi di sekitar bangunan atau lokasi-lokasi yang
berbahaya.
h. Melarang mendirikan bangunan dan atau menanam pohon di tanggul
saluran irigasi.
31
i. Mengadakan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dan instansi
terkait tentang pengamanan fungsi jaringan irigasi.
2) Tindakan Pengamanan yaitu usaha untuk menjaga kondisi dan atau fungsi
jaringan serta hal-hal lain yang dapat mengakibatkan rusaknya jaringan.
a. Membuat bangunan pengaman ditempat-tempat yang berbahaya,
misalnya: disekitar bangunan utama, siphon, ruas saluran yang
tebingnya curam, daerah padat penduduk dan lain sebagainya.
b. Penyediaan tempat mandi hewan dan tangga cuci.
c. Pemasangan penghalang di jalan inspeksi dan tanggul-tanggul saluran
berupa portal, patok.
2. Pemeliharaan rutin adalah usaha untuk mempertahankan kondisi dan fungsi
jaringan yang dilaksanakan secara berkala. Kegiatan pemeliharaan rutin
meliputi:
1) Yang bersifat perawatan yaitu usaha untuk mempertahankan kondisi dan
fungsi jaringan, tanpa ada bagian konstruksi yang diubah/diganti.
a. Memberikan minyak pelumas pada bagian pintu.
b. Memberikan saluran dan bangunan dari tanaman liar dan semak-
semak.
c. Membersihkan saluran dan bangunan dari sampah dan kotoran.
d. Pembuangan endapan lumpur di bangunan ukur.
e. Memelihara tanaman lindung di sekitar bangunan dan di tepi luar
tanggul saluran.
2) Yang bersifat perbaikan ringan yaitu usaha untuk mengembalikan kondisi
dan fungsi saluran dan atau bangunan-bangunan irigasi
a. Menutup lubang-lubang bocoran kecil di saluran/bangunan.
b. Perbaikan kecil pada pasangan, misalnya siaran/plesteran yang retak
atau beberapa batu muka yang lepas.
3. Pemeliharaan berkala adalah usaha untuk mempertahankan kondisi dan fungsi
jaringan yang dilaksanakan secara berkala. Pemeliharaan berkala meliputi:
1) Pemeliharaan berkala yang bersifat perawatan
a. Pengecatan pintu
32
b. Pembuangan lumpur di bangunan dan saluran
2) Pemeliharaan berkala yang bersifat perbaikan
a. Perbaikan bendung, bangunan pengambilan dan bangunan pengatur
b. Perbaikan bangunan ukur dan kelengkapannya
c. Perbaikan saluran
d. Perbaikan pintu-pintu dan skot balk
e. Perbaikan jalan inspeksi
f. Perbaikan fasilitas pendukung seperti kantor, rumah dinas, rumah PPA
(Petugas Pintu Air) dan POB (Petugas Operasi Bendung), kendaraan
dan peralatan
3) Pemeliharaan berkala yang bersifat penggantian yaitu usaha untuk
mengganti seluruh/sebagian komponen prasarana fisik, fasilitas dan
peralatan jaringan irigasi
a. Penggantian pintu
b. Penggantian alat ukur
c. Penggantian peil schall
4. Penanggulangan/Perbaikan darurat adalah kegiatan penanggulangan yang
berupa perbaikan dan bersifat darurat akibat suatu bencana agar saluran
dan/atau bangunan dapat segera berfungsi.
Berdasarkan Building Asset Performance Framework untuk mengukur
kinerja keuangan terdiri dari “maintenance cost: the annual maintenance
expenditure on a building asset, including: agency
management/administration(including computerized maintenance management
systems), condition assessment, statutory maintenance, preventive
maintenance, condition-based maintenance and unplanned maintenance”.
Menurut I Made Letra dan I Nengah Subagia (hal 3) “mengatakan biaya
pemeliharaan (maintenance cost) dilakukan agar fasilitas bendungan dalam hal
ini fasilitas Bendung Pulu dapat dan dalam kondisi prima maka perlu biaya
perawatan untuk bangunan beserta fasilitasnya. Dari analisa biaya-biaya
tersebut akan didapat atau diketahui total biaya/real cost”.
33
Menurut Campbell (1995) “classifies the MPIs into three categories like;
equipment performance (e.g availability, reliability, etc.), cost performance (e.g.
maintenance, labour and material cost) and process performance (e.g. ratio of
planned and unplanned work schedule compliance, etc).” Pada Bab XI Bagian
Kedua Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi Pasal 75 Peraturan Pemerintah
No 20 tahun 2006 menerangkan bahwa pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi
primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi
pada setiap daerah irigasi. Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi
pada setiap daerah irigasi dilakukan Pemerintah, pemerintah provinsi, atau
pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya bersama dengan
perkumpulan petani pemakai air berdasarkan penelusuran jaringan dengan
memperhatikan kontribusi perkumpulan petani pemakai air.
Berdasarkan Penjelasan atas Peraturan Pemerintah No 20 tahun 2006 Pasal
75 Ayat (2) tentang Irigasi yang dimaksud dengan angka kebutuhan nyata adalah
besaran biaya yang dihitung berdasarkan kebutuhan aktual pembiayaan operasi,
pemeliharaan dan rehabilitasi tiap bangunan dan tiap ruas saluran untuk
mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasi. Jadi, untuk menentukan
biaya pemeliharaan bendung didasarkan pada angka kebutuhan nyata berdasarkan
indeks kinerja bendung.
2.6 Kinerja Jaringan Irigasi
Dalam mengevaluasi kinerja jaringan irigasi berpedoman pada Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 12/PRT/M/2015 tentang
Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi terdapat 5 indikator untuk
mengevaluasi kinerja jaringan irigasi, yaitu:
1. Prasarana Fisik
2. Produktivitas Tanam
3. Sarana Penunjang
4. Organisasi Personalia
34
5. Dokumentasi
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
Sumber: Paparan Direktur Irigasi dan Rawa tentang kebijakan pengembangan irigasi, air baku dan air tanah Kementerian Pekerjaan Umum, 2012
Gambar 2.5 Kinerja dan kondisi prasarana irigasi
Untuk kegiatan mengevaluasi kinerja Bendung Cileuleuy ini dilakukan
hanya dari aspek prasarana fisik. Dari kerusakan-kerusakan bangunan yang terjadi
dapat diidentifikasi apakah termasuk kerusakan ringan, sedang dan berat dan
selanjutnya dilakukan pembobotan untuk menghitung biaya kebutuhan untuk
operasi dan pemeliharaan bendung. Pembobotan dilakukan berdasarkan pada
Pedoman Penilaian Jaringan Irigasi dari Subdit. Bina Program, Ditjen Air, Jakarta,
1999, untuk melakukan penilain jaringan irigasi dapat dilihat pada lampiran 4.
2.7 Angka Kebutuhan Nyata Operasi Dan Pemeliharaan (AKNOP)
Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) adalah
angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan untuk pengelolaan irigasi dari
hasil inventarisasi penelusuran kerusakan jaringan irigasi yang ditetapkan melalui
musyawarah (Kepmen Kimpraswil No. 529/KPTS/M/2001). Sedangkan menurut
35
Modul 4 Tata Cara Penyusunan Angka Kebutuhan Nyata Operasi &
Pemeliharaan, Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP)
adalah Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan yang memberikan
estimasi dan evaluasi dari kegiatan operasi dan pemeliharaan yang akan
dikerjakan sehingga metode dan biaya dapat diatur dengan sebaik-baiknya.
Sarwan (2004) dalam Supadi (2009) menegaskan:
Komponen yang diperlukan dalam penyusunan AKNOP saat ini berdasarkan pembiayaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan besarnya tergantung dari jumlah bangunan dan panjang saluran irigasi yang dikelola dalam satu daerah irigasi. pembiayaan operasi dan pemeliharaan prasarana jaringan irigasi yang mantap besarnya 1-2% dari nilai investasi biaya pembangunan jaringan irigasi setiap tahunnya.
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) memiliki wewenang, tugas dan
tanggung jawab dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di wilayah
kerjanya. Dalam menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
yang berfungsi multiguna, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) melakukan
koordinasi dengan para pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya melalui
forum koordinasi daerah irigasi (PP No 20/2006 Tentang Irigasi).
Dalam Modul 4 Tata Cara Penyusunan Angka Kebutuhan Nyata Operasi &
Pemeliharaan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan memuat biaya
sebagai berikut:
1. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yaitu perhitungan kebutuhan biaya
tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau satu
jenis pekerjaan tertentu.
2. Biaya langsung yaitu komponen harga satuan pekerjaan yang terdiri atas biaya
upah, biaya bahan dan biaya alat.
3. Biaya tidak langsung yaitu komponen harga satuan pekerjaan yang terdiri atas
biaya umum (overhead) dan keuntungan, yang besarnya disesuaikan dengan
ketentuan yang berlaku.
4. Daftar kuantitas dan harga atau Bill Of Quantity (BOQ) yaitu Daftar rincian
pekerjaan yang disusun secara sistematis menurut kelompok/bagian pekerjaan,
disertai keterangan mengenai volume dan satuan setiap jenis pekerjaan, mata
36
uang, harga satuan, hasil kali volume dengan harga satuan setiap jenis
pekerjaan dan jumlah seluruh hasil pekerjaan sebagai total harga pekerjaan.
5. Harga Satuan Dasar (HSD) yaitu harga komponen dari mata pembayaran
dalam satuan tertentu, misalnya: bahan (m, m2, m3, kg. ton, zak, dsb),
peralatan (unit, jam, hari, dsb) dan upah tenaga kerja (jam, hari, bulan, dsb).
6. Harga satuan dasar alat yaitu besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen
biaya alat yang meliputi biaya pasti dan biaya tidak pasti atau biaya operasi per
satuan waktu tertentu, untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan
tertentu.
7. Harga satuan dasar bahan yaitu besarnya biaya yang dikeluarkan pada
komponen bahan untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan
tertentu.
8. Harga satuan dasar tenaga kerja yaitu besarnya biaya yang dikeluarkan pada
komponen tenaga kerja per satuan waktu tertentu, untuk memproduksi satu
satuan pengukuran pekerjaan tertentu.
9. Harga Satuan Pekerjaan (HSP) yaitu biaya yang dihitung dalam suatu analisis
harga satuan suatu pekerjaan yang terdiri atas biaya langsung (tenaga kerja,
bahan dan alat) dan biaya tidak langsung (biaya umum atau overhead dan
keuntungan) sebagai mata pembayaran suatu jenis pekerjaan tertentu termasuk
pajak-pajak.
10.Koefisien tenaga kerja atau kuantitas jam kerja yaitu faktor yang menunjukkan
kebutuhan waktu untuk menyelesaikan satu satuan volume pekerjaan,
berdasarkan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan.
11.Satuan pekerjaan yaitu satuan jenis kegiatan konstruksi bangunan yang
dinyatakan dalam satuan panjang, luas, volume dan unit.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
No 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
dinyatakan bahwa setiap usulan kegiatan harus berdasarkan perhitungan Angka
Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP), dimana AKNOP
merupakan usulan biaya benar-benar nyata yang dibutuhkan pada suatu daerah
irigasi (DI) dikarenakan dalam pelaksanaannya harus melakukan survei ke
37
lapangan langsung dengan mendata aset satu persatu secara detail baik sarana
maupun prasarana irigasi.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 lampiran I. 03
PSAP 02-8 tentang Standar Akuntansi Pemerintah klasifikasi ekonomi adalah
pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan
suatu aktivitas. Klasifikasi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja
barang, belanja modal, belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain.
”Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari
pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi
antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan
bantuan sosial”. Sedangkan ”belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu
periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk
perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud”.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 lampiran I. 02
PSAP 01-3 hal 43 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Anggaran merupakan
pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana
pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah
yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan
/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam
penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau
memanfaatkan surplus anggaran. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 lampiran I. 01 Kerangka Konseptual-16 Laporan realisasi
anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya
keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan
perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
38
Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
Gambar 2.6 Flowchart mekanisme penyusunan AKNOP jaringan irigasi
39
Berdasarkan laporan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum mengenai
inventarisasi jaringan irigasi dan penyusunan angka kebutuhan nyata operasi dan
pemeliharaan, unsur-unsur pokok pada materi penyusunan Angka Kebutuhan
Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) baik untuk kegiatan Operasi dan
Pemeliharaan meliputi:
1. Gaji/Upah/Honor/Uang lelah kegiatan terdiri dari:
2. Bahan antara lain:
a. Alat Tulis Kantor
b. Pengadaan Sarana Kerja Lapangan antara lain:
Jas hujan
Sepatu lapangan
Topi
Pakaian
3. Peralatan/Mesin (untuk operasional bukan beli baru)
Mesin tik
Telepon, faximile
Komputer
Kendaraan roda 2
Kendaraan roda 4
Mesin babat rumput
Mesin pompa air
4. Perjalanan Dinas untuk kepentingan antara lain:
Konsultasi ke Dinas Kabupaten
Pengawasan dan pengendalian
Monitoring kondisi dan fungsi jaringan irigasi
Pengumpulan data areal dan kekurangan air
Pemantauan pelaksanaan pembagian air dan pengeringan
Pemantauan pelaksanaan penanggulangan kekurangan air
Pemantauan pelaksanaan kegiatan operasi
Pemantauan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi
40
Pengumpulan data AKNOP
Pengumpulan data rencana dan realisasi tanam
5. Lain-lain mencakup:
a. Penggandaan laporan/pencetakan/penjilidan:
Data debit sungai
Data areal irigasi
Data rencana tanam
Data realisasi tanam
Data kondisi jaringan
Data AKNOP
Pengadaan blanko operasi
b. Rapat dinas
Pembinaan rutin di Cabang Dinas
Pembinaan P3A Mitra Cai
A. Pemeliharaan
1. Gaji/Upah
a. Perawatan rutin (swakelola)
Pekerjaan babadan rumput
Pelumasan dan pengecatan pintu air
b. Perawatan berkala (swakelola)
Galian lumpur
Tanggul
Perbaikan linning
Perbaikan bangunan air
2. Bahan
a. Perawatan rutin (swakelola)
1. Pelumasan pintu air
Solar
Oli
Stempet
41
2. Pengecatan pintu air
Cat besi
Minyak cat
Ampelas
3. Pengadaan pintu air (kalau ada)
Pintu sorong baja ukuran (B=…m;H=…m) bh
Pintu angkat type …..B= …..m …… buah
b. Perawatan berkala (swakelola)
1. Perbaikan saluran (linning dan tembok penahan)
2. Perbaikan bangunan fasilitas
c. Pekerjaan kontraktual
1. Perbaikan bangunan fasilitas
2. Perbaikan saluran
d. Pekerjaan penanggulangan darurat antara lain:
Perbaikan saluran (dengan bronjong, karung plastik)
3. Peralatan dan mesin antara lain:
Cangkul
Parang/sabit
Garpu
Gacok
Suku cadang pintu air
Senter
Sisir sampah
Linggis
Martil
Skop
Gerobak dorong
4. Lain-lain
Pemasangan peilschall
Pemasangan papan larangan
42
Pemasangan papan operasi
Pemasangan patok Hm
Pengadaan blanko prosedur Operasi dan Pemeliharan