HUKUM ASURANSI-HANYA UNTUK KEPENTINGAN PEMBELAJARAN Page 10
BAB II
RUANG LINGKUP HUKUM ASURANSI
Oleh : SURAJIMAN
A. PENGERTIAN ASURANSI
Asuransi atau dalam bahasa Indonesianya disebut pertanggungan, dalam bahasa inggris
disebut insurance,sedangkan dalam bahasa belanda dikenaldengan istilah verzekering.
Pasal 246 KUHDagang memberi definisi tentang asuransi, adalah : asuransi atau
pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri
kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi,untuk memberikan kepadanya
karena suatu kerugian yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu
peristiwa yang tak tentu.
Definisi pasal 246 KUHDagang di atas kemudian disempurnakan dengan Pasal 1 angka
1 undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian, yaitu :
Asuransi adalah peg'anjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang
polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan
untuk:
a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian,
kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum
kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena
terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau
pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang
besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
Definisi pasal 246 KUHDagang terkesan lebih sempit, karena hanya melingkupi asuransi
terhadap harta benda saja. Sedangkan undang-undang usaha perasuransian pada pasal 1
angka 1 lebih luas disamping harta kekayaaan, termasuk jiwa manusia.
B. DASAR HUKUM ASURANSI
Asuransi diatur diberbagai peraturan perundangan/seperti: KUHDagang, Undang
Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian serta peraturan pelaksanaan
lainnya.
HUKUM ASURANSI-HANYA UNTUK KEPENTINGAN PEMBELAJARAN Page 11
1. Dalam KUHDagang dimuat dalam :
1.1. Buku I, Bab IX ( pasal 246-286 ) tentang asuransi pada umumnya.
1.2. Buku I, Bab X (pasal 287-308 ) tentang asuransi kebakaran, asuransi pertanian,
asuransi jiwa.
1.3. Buku II, Bab IX (pasal 592-685) tentang asuransi bahaya laut dan bahaya
perbudakan.
1.4. Buku II, Bab X ( pasal 686-695 ) tentang asuransi bahaya pengangkutan di daratan,
di sungai dan diperairan darat.
2. Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang usaha perasuransian, dengan peraturan
pelaksanaannya dan seterusnya.
3. Ketentuan Perjanjian dalam KUHPerdata juga dipakai dalam asuransi (termasuk
ketentuan-ketentuan lain,misalnya hukum benda dsb).
C. PENGGOLONGAN ASURANSI
Secara konvensional asuransi awalnya digolongkan atau dikelompokkan dalam 2 (dua)
bagian besar, yaitu asuransi yang menjamin terhadap kepentingan Harta kekayaan manusia
yang disebut Asuransi Kerugian, dan asuransi yang menjamin kepentingan terhadap jiwa
manusia yang disebut Asuransi Jiwa (atau arusansi jumlah).
Dalam praktik dewasa ini asuransi dapat digolongkan dalam berbagai bagian, untuk
mudahnya dapat dilihat sebagai berikut :
1. Asuransi Jiwa
HMN. Purwosutjipto memberikan definisi bahwa asuransi jiwa adalah perjanjian
timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung, dimana penutup
asuransi mengikatkan diri sendiri selama jalannya pertanggungan dengan cara membayar
premi kepada penanggung, sebagai akibat langung dari meninggalnya orang yang jiwanya
dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan,
mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditujuk oleh
penutup asuransi sebagai penikmatnya.
Secara teoritis pada asuransi jiwa ada beberapa pihak yang terlibat dalam perjanjian
asuransi itu yaitu :
HUKUM ASURANSI-HANYA UNTUK KEPENTINGAN PEMBELAJARAN Page 12
1.1. Penutup atau pengambil asuransi, adalah pihak dalam perjanjian pertanggungan
yang mengikatkan diri untuk membayar premi dengan teratur kepada penanggung,
akibatnya dia memiliki polis.
1.2. Badan tertanggung, adalah orang yang jiwanya dipertanggungkan, mungkin si
penutup asuransi sendiri dan mungkin pula orang lain yang ditunjuk oleh si penutup
asuransi.
1.3. Penikmat mungkin si penutup asuransi sendiri atau ahli warisnya dan mungkin pula
orang lain yang ditunjuk oleh si penutup asuransi.
1.4. Penanggung (perusahaan asuransi).
2. Asuransi Kerugian
Molengraaff memberi definisi asuransi kerugian adalah persetujuan dengan mana satu
pihak, penanggung mengikatkan diri terhadap yang lain, tertanggung untuk mengganti
kerugian yang dapat diderita oelh tertanggung,karena terjadinya suatu peristiwa yang telah
ditunjuk yang belum tentu serta kebetulan, dengan mana pula tertanggung berjanji untuk
membayar premi.
Adapun asuransi kerugian dapat digolongkan lagi ke dalam berbagai jenis yaitu :
2.1. Asuransi Kebakaran
Berdasarkan Pasal 290 KUHDagang, yang dimaksud dengan asuransi kebakaran
adalah pertanggungan yang menjamin kerugian atau kerusakan atas harta benda
(harta tetap dan harta bergerak) yang disebabkan oleh kebakaran yang terjadi karena
api sendiri atau api dari luar, karena udara jelek, kurang hati-hati, kesalahan atau
perbuatan tidak pantas dari pelayanan tertanggung, tetangga, musuh, perampok, dan
apa saja, dan dengan cara bagaimanapun sebab timbulnya kebakaran.
2.2. Asuransi Pengangkutan adalah jenis asuransi kerugian yang menjamin terhadap
kemungkinan terjadinya akibat perpindahan tempat yang dibawa oleh alat
pengangkut.
Dikelompokkan atas :
2.2.1. Asuransi pengangkutan darat
2.2.2. Asuransi pengangkutan laut
HUKUM ASURANSI-HANYA UNTUK KEPENTINGAN PEMBELAJARAN Page 13
2.3. Asuransi Aviasi
Asuransi ini merupakan salah satu jenis asuransi pengangkutan, dikelompokkan
dalam :
3.1. Asuransi Muatan Udara
3.2. Asuransi Cargo Udara
3.3. Asuransi Pesawat Udara
2.4. Asuransi Kredit adalah asuransi yang menjamin kemungkinan macetnya
pengembalian kredit oleh nasabah.
2.5. Asuransi Kendaraan Bermotor adalah asuransi yang menjamin terhadap kerugian
yang dapat menimpa kendaraan yang digerakkan oleh motor (motor = penggerak
mekanis)
2.6. Asuransi Kecelakaan Diri adalah suatu asuransi yang benda pertanggungannya
adalah diri badan tertanggung.
3. Asuransi Aneka
Yang dimaksud asuransi “aneka” dalam praktik asuransi kerugian yang tidak termasuk
dalam asuransi kebakaran ataupun asuransi pengangkutan. Termasuk dalam kelompok
asuransi aneka :
3.1. Asuransi Kecelakaan Buruh
3.2. Asuransi Tanggung Jawab Majikan
3.3. Asuransi Tanggung Jawab Umum
3.4. Asuransi Perekayasaan
4. Asuransi Sosial
Yaitu asuransi yang menyediakan jaminan sosial.
Asuransi sosial dapat dikelompokan dalam berbagai golongan yaitu :
4.1. Asuransi Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)
4.2. Asuransi Sosial Jasa Raharja
4.3. Asuransi Sosial Pegawai Negeri dan ABRI
4.4. BPJS
HUKUM ASURANSI-HANYA UNTUK KEPENTINGAN PEMBELAJARAN Page 14
D. PRINSIP PRINSIP DALAM ASURANSI
Sebagaimana terlihat dalam definisi asuransi baik dalam Pasal 246 KUHDagang maupun
Pasal 1 butir 1Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian bahwa
asuransi adalah lahir atas perjanjian. Adapun perjanjian dalam asuransi menganuit prinsip-
prinsip yaitu :
1. Prinsip Kepentingan (Insurable Interest)
Di dalam Pasal 250 KUHDagang disebutkan bahwa : Apabila seseorang yang telah
mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang, yang untuknya
telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak
mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yaang dipertanggungkan itu, maka si
penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi.
Prinsip kepentingan menegaskan bahwa orang yang menutupi asuransi harus mempunyai
kepentingan (interest) atasbarang yang dipertanggungkan (insurable), atau orang yang
ditutup asuransi atas barangnya oleh orang lain (yang dikuasakannya), harus mempunyai
kepentingan atas barang itu.
Bila dia tidak mempunyai kepentingan, maka sekalipun polis telah ditutup dan premi
telah dibayar, maka penanggung tidak wajib memberikan ganti rugi bila barang atau orang
itu mengalami kerugian.
Adapun klasifikasi daripada prinsip kepentingan atasasuransi dapat bersumber
pada :
1.1. Kepentingan sebagai pemilik
1.2. Kepentingan sebagai wakil pemilik
1.3. Kepentingan sebagai kreditur
1.4. Kepentingan yang timbul dari suatu perjanjian
1.5. Kepentingan yang timbul karena tanggung jawab hukum
2. Prinsip Itikad Baik
Di dalam Pasal 251 KUHDagang dikatakan ;
Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberikan hal-hal
yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian
sifatnya, sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya
HUKUM ASURANSI-HANYA UNTUK KEPENTINGAN PEMBELAJARAN Page 15
perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama,
mengakibatkan batalnya pertanggungan.
Maksud dari prinsip itikad baik bahwa tertanggung hendaknya memberikan data atau
informasi yang benar tentang barang atau diri yang dipertanggungkan. Dengan data atau
informasi yang benar itu akan menjadi bahan pertimbangan bagi penanggung (perusahaan
Asuransi) untuk menerima atau menolak risiko dari tertanggung.
Begitu pentingnya kepercayaan dan itikad baik dalam asuransi sehingga ditegaskan di
dalam Pasal 17 Marine Insurance Act 1906 (Inggris), yaitu :
A contract of marine insurance is a contract based upon the utmost good faith.
3. Prinsip Ganti Rugi (Principle of Indemnity)
Pasal 253 KUHDagang mengatakan :
(1). Suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentingan yang
sesungguhnya, hanyalah sah sampai jumlah tersebut.
(2). Apabila harga penuh sesuatu barang yang tidak dipergunakan, maka apabila timbul
kerugian, si penanggung hanyalah diwajibkan menggantinya menurut imbangan
daripada bagiaan yang dipertanggungkan terhadap bagian yang tidak
dipertanggungkan.
(3). Namun demikian bolehlah para pihak memperjanjikan dengan tegas, bahwa dengan
tak mengingat harga lebihnya barang yang dipertanggungkan, kerugian yang
menimpa barang itu akan diganti sepenuhnya sampai jumlah yang
dipertanggungkan.
Ini adalah prinsip ganti rugi yang seimbang dimana seorang tertanggung tidak boleh
menerima ganti rugi melebihi daripada kerugian yang nyata yang dideritanya dari terjadinya
peristiwa yang dijamin dalam polis asuransi.
Dengan kata lain bahwa asuransi adalah bertujuan memberi ganti rugi sesuai dengan apa
yang diderita tertanggung dan bukan memberikan keuntungan, sebab hal ini menyalahi
keadilan.
4. Prinsip Subrogasi
Prinsip ini bertujuan agar seseorang tidak memperoleh keuntungan dari terjadinya
kerugian, yang apabila tertanggung telah menerima ganti rugi dari penanggung, maka hak
HUKUM ASURANSI-HANYA UNTUK KEPENTINGAN PEMBELAJARAN Page 16
menuntut ganti rugi pada pihak lain yang dianggap menimbulkan kerugian tersebut akan
jatuh atau berpindah pada penanggung, demikian pula bila tertanggung telah menerima ganti
rugi dari pihak penanggung.
Dasar hukum dari prinsip subrogasi adalah Pasal 284 KUHDagang, bahwa :
Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang
dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya
terhadap orang-orang ketiga dan berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut ; dan si
tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak
si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.
5. Prinsip Koasuransi
Ialah penutupan pertanggungan atas suaru obyek asuransi yang dilakukan oleh lebih dari
suatu penanggung (perusahaan asuransi) baik pada waktu yang bersamaan atau pada waktu
yang berbeda. Apabila terjadi kerugian maka tiap penanggung akan membayar masing-
masing sebesar tanggungan yang dimilikinya dalam pertanggungan tersebut. Prinsip
koasuransi tidak berlaku pada asuransi jiwa.
6. Prinsip Kontribusi
Ia mirip dengan prinsip subrogasi, hanya dalam prinsip kontribusi ini timbul suatu
kerugian terhadap obyek yang diasuransikan kepada lebih dari satu penanggung (perusahaan
asuransi) maka terhadap kekurangpenuhan dapat meminta pembayaran pada perusahaan
lainnya.
7. Prinsip Hukum Jumlah Bilangan Besar (The Law of Large Number)
Adalah merupakan prinsip dasar asuransi dimana bertambah banyak jumlah obyek
pertanggungan yang diterima untuk jenis pertanggungan yang sama adalah bertambah baik,
karena adanya penyebaran risiko yang lebih luas dan secara matematis kemungkinan
menderita kerugian dapat diramalkan mendekati kenyataan dan hal ini juga akan
mempengaruhi tarif premi asuransi yang dibebankan kepada tertanggung secara relatif
cenderung akan lebih rendah.
E. BEDA ASURANSI DENGAN PERJUDIAN
(Insurance VS Gambling)
HUKUM ASURANSI-HANYA UNTUK KEPENTINGAN PEMBELAJARAN Page 17
Asuransi bertujuan untuk memindahkan risiko individu pada perusahaan asuransi.
Tujuan pertanggungan terutama untuk mengurangi risiko-risiko yang ditemui dalam
masyarakat.
Tujuan asuransi menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. Yaitu :
1. Pengalihan risiko
2. Pembayaran ganti kerugian
3. Pembayaran santunan
4. Kesejahteraan anggota
Tujuan pertanggungan menurut Prof. Sri Rejeki Hartono. adalah mengalihkan risiko
yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadinya itu kepada
orang lain yang mengambil risiko untuk mengganti kerugian.
Sedangkan perjudian tidak mengurangi risiko melainkan menciptakan risiko. Akan
tetapi, sungguhpun demikian, antara asuransi dan perjudian terdapat persamaan dalam hal-
hal tertentu.
Pada asuransi dan perjudian, besar jumlah uang yang diterima akan diterima tidak sama
besarnya dengan uang yang dikeluarkan pada saat sekarang ini.
Di samping itu terdapat banyaak perbedaan yakni :
Asuransi
1. Asuransi terutama bertujuan untuk mengurangi risiko yang sudah ada dalam masyarakat,
dengan jalan mempertanggungkan pada perusahaan asuransi (reducing of risk).
2. Asuransi mempunyai sifat sosial terhadap masyarakat, berarti dari risiko-risiko yang ada
akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Dengan adanya asuransi akan memberikan
keuntungan-keuntungan tertentu pada masyarakat umumnya.
3. Besarnya risiko (kerugian) yang timbul bisa diketahui tentang kerugian yang diderita
dalam asti di ukur (degree of risk) atau bila ditentukan risiko tersebut.
4. Kontrak asuransi dibuat secara tertulis dan mengikat pihak-pihak yang mengadakan
perjanjian.
HUKUM ASURANSI-HANYA UNTUK KEPENTINGAN PEMBELAJARAN Page 18
Perjudian
1. Pada perjudian mula-mula risiko belum ada, setelah perjudian terjadi timbullah risiko
(kalah). Artinya risiko yang tadinya belum ada sekarang menjadi ada (creating of risk).
2. Perjudian bersifat “tidak sosial”, bisa mengacaukan rumah tangga dan keuangan rumah
tangga (a-moral). Degree of risk pada perjudian sulit untuk diketahui (diukur).
3. Kontrak pada perjudian tidak mengikat, dan tidak tertulis (lisan).
F. PREMI ASURANSI
1. Pengertian dan Dasar Hukumnya
Dalam perjanjian asuransi ( Pasal 246 KUHDagang dan Pasal 1 angka 1 Undang
Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian ) terdiri dari beberapa unsur,
setidaknya adalah Penanggung (Perusahaan Asuransi), Tetanggung (Nasabah), Premi,
Peristiwa yang belum pasti, kerugian. Jadi premi merupakan salah satu unsur yang harus ada
dalam perjanjian asuransi.
Menurut perumusan kedua pasal diatas,seorang penanggung mendapat premi dan premi
itu menurut Pasal 256 (7) KUHDagang harus dinyatakan dengan polis.
Menurut Dorhout Mees, bahwa penanggung tidak akan mengambil alih risiko-risiko
orang lain hanya berdasarkan rasa peri kemanusian saja, akan tetapi sebagai kontra prestasi
dimintanya pembayaran premi dari tertanggung.
Menurut Soenawar Soekowati, bahwa dalam perjanjian pertanggungan itu seolah-olah
terjadi suatu jual beli “kepastian”, yaitu suatu kepastian yang akan memadai derita material,
apabila terjadi suatu peristiwa yang merugikan itu. Dan harga pembelian itu berwujud
pembelian tiga periodik yang dinamakan premi.
2. Menetapkan Premi
Bagaimanakah menetapkan jumlah premi agar pada pembagian risiko yang pantas antara
tertangung dan penanggung ?
Hal ini merupakan suatu teknik asuransi yang mengutuhkan penyelidikan secara ilmiah
dengan menggunakan Statistik. Biasanya premi itu ditetapkan secara prosentase dari jumlah
HUKUM ASURANSI-HANYA UNTUK KEPENTINGAN PEMBELAJARAN Page 19
uang yang dijamin dan dihitung sedemikian rupa, sehingga dengan penerimaan premi itu
penanggung dapat memperhitungkan dengan kemampuannya untuk mengganti kerugian
kepada tertanggung bila tertimpa kerugian. Premi itu dapat dibayar sekaligus atau berangsur-
angsur misalnya tiap-tiap tahun atau tiap-tiap bulan dibayar premi.
Contoh menetapkan premi :
Satu rumah dimasukkan asuransi terhadap kemungkinan kebakaran dengan uang
pertanggungan Rp.100.000,- (misal saja), artinya bila rumah terbakar habis, si penanggung
harus membayar Rp.100.000,- kepada tertanggung kalau seandainya dari statistik dapat
disimpulkan, bahwa setiap tahun dari 1000 rumah yang berada di tempat itu, hanya satu
yang terbakar, maka preminya untuk satu tahun ditetapkan, perseribu dari Rp.100.000,-
menjadi Rp.100,- ditambah dengan biaya-biaya administrasi dan ditambah pula dengan
sejumlah uang untuk untungnya penanggung dan untuk uang cadangan.
Tambahan-tambahan ini merupakan sekedar kerugian bagi para tertangung kalau dalam
satu tahun itu rumahnya tidak terbakar.
3. Premi Restorno
Istilah lainnya adalah ristourne, return of premium.
Molengraaff mengatakan :
Restorno atau ristorno adalah pengembalian dari premi yang telah diterima dari
penanggung, atau peniadaan dari kewajiban tertanggung untuk membayar premi,
berdasarkan adanya, tidak terjadinya atau hilangnya risiko.
Premi restorno diatur dalam Pasal 281 KUHDagang, dimana unsur itikad buruk, tipu
muslihat, penipuan atau kecurangan dari tertanggung, maka penanggung tetap berhak atas
premi, Pasal 282 KUHDagang, dan asuransi batal.
Contoh :
Nona Silvi mempunyai mobil, kemudian diasuransikan sepenuhnya dengan jumlah
Rp.100.000.000,- kepada PT. Asuransi Wahana Tata, atas dasar perhitungan tersebut PT.
Asuransi Wahana Tata memetapkan premi ebesar Rp. 2.000.000,- setahun.
Dalam perjanjianm ditutupnya dengan PT. Asuransi Wahana Tata itu nama Silvi
sungguh menyangka bahwa mobilnya seharga Rp. 100.000.000,-. Jadi dalam menutup
HUKUM ASURANSI-HANYA UNTUK KEPENTINGAN PEMBELAJARAN Page 20
perjanjian asuransi ini Nona Silvi sungguh beritikad baik. Tetapi kemudian ternyata bahwa
harga mobil tersebut sebenarnya hanya berharga Rp. 75.000.000,- sehingga kalau dulu dalam
menetapkan premi PT. Asuransi Wahana Tata berpegang kepada jumlah Rp. 75.000.000,-
maka premi yang harus dibayar oleh Nona Silvi hanya sebesar Rp. 1.500.000,- saja.
Berdasarkan Pasal 281 KUHDagang, maka bila Nona Silvi beritikad baik ia berhak atas
pengembalian premi (restorno) sebesar Rp.500.000,- dari PT. Asuransi Wahana Tata.
Nolst Trenite mengemukakan beberapa peristiwa dimana pada umumnya harus
dilakukan premi restorno, yaitu :
a. Pada pernyataan pembatalan asuransi berdasar Pasal 251 KUHDagang
b. Jika kewajiban Penanggung berhenti karena ada perubahan risiko dengan Pasal 293
KUHDagang.
c. Jika asuransi berakhir oleh karena benda yang diasuransikan menjadi musnah.
d. Jika perjanjian menjadi batal oleh karena diadakan asuransi berlipat, Pasal 252 dan 266
KUHDagang.
e. Jika asuransi ditolak oleh pemilik baru, Pasal 263 KUHDagang.
f. Jika diadakan asuransi tentang kerugian yang telah terjadi.
g. Jika diadakan asuransi berlebihan (Pasal 253 dan 274 KUHDagang).
G. POLIS
1. Pengertian dan Dasar Hukum Polis
Perjanjian asuransi harus dituangkan dalam suatu akta yang dinamakan polis. Pasal 255
KUHDagang menyebutkan bahwa Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam
suatu akta yang dinamakan Polis.
Ali Rido mengatakan, bahwa polis adalah suatu akta yang ditandatangani oleh
penanggung, yang fungsinya sebagai alat bukti dalam perjanjian asuransi.
Molengraaff mengatakan, bahwa polis adalah suatu akta sebagai tulisan sepihak, dimana
diuraikan dengan syarat-syarat apa penanggung menerima perjanjian asuransi.
2. Syarat-syarat (Isi dan Bentuk) Polis
HUKUM ASURANSI-HANYA UNTUK KEPENTINGAN PEMBELAJARAN Page 21
Isi dan bentuk suatu polis, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 256
KUHDagang, (kecuali poli asuransi jiwa) maka semua polis harus menyebutkan
2.1. Hari ditutupnya pertanggungan
2.2. Nama orang yang menutup pertanggungan atastanggungan sendiri atau atas tanggungan
seorang ketiga
2.3. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan
2.4. Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan
2.5. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung
2.6. Saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan sat
berakhirnya itu.
2.7. Premi pertanggungan tersebut, dan
2.8. Pada umumnya, semua keadaan kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya,
dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak.
Syarat umum polis Pasal 256 KUHDagang di atas berlaku sebagai syarat umumnya
dengan tidak menyebutkan secara khusus kelompok asuransinya. Dalam asuransi
kebakaran maka syarat polis Pasal 256 ditambah syarat khusus Pasal 287 KUHDagang.
Untuk asuransi Bahaya Laut, syarat umum Pasal 256 ditambah syarat khusus Pasal 592
KUHDagang.
Dalam asuransi bahaya yang mengancam hasil pertanian (Pasal 256 dan Pasal 299
KUHDagang), untuk asuransi pengangkutan di darat dan di sungai.
Khusus bagi asuransi jiwa berlaku syarat-syarat polis tersendiri yang diatur dalam Pasal
304 KUHDagang, yaitu :
1. Hari ditutupnya pertanggungan
2. Nama si tertanggung
3. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan
4. Saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi si penanggung.
5. Jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan.
6. Premi pertanggungan tersebut.
HUKUM ASURANSI-HANYA UNTUK KEPENTINGAN PEMBELAJARAN Page 22
H. SAAT LAHIRNYA PERJANJIAN ASURANSI
Hal terpenting dalam perjanjian asuransi adalah menetapkan kapan saat perjanjian itu
berakhir. Sebab hal ini turut menentukan diterima atau ditolaknya tuntutan ganti rugi dari
tertanggung kepada penanggung.
Berdasarkan Pasal 246 KUHDagang dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian maka asuransi adalah perjanjian. Landasan
asuransi ini selain dalam KUHDagang sebelumnya disebutkan lebih dulu dalam Pasal 1774
KUHPerdata termasuk dalam Buku III tentang Perikatan. Oleh karena itu perjanjian asuransi
berlaku juga pasal-pasal (ketentuan umum) bagi perikatan (perjanjian) pada umumnya yang
tercantum dalam KUHPerdata dari Pasal 1313 KUHPerdata dan seterusnya.
Dalam Pasal; 255 KUHDagang dikatakan bahwa peratnggungan harus diadakan secara
tertulis dengan akta yang dinamakan polis. Dengan demikian kapan dianggap perjanjian
asuransi itu lahir ?
Sebelum menjawab pertanyaan itu, baiknya dijelaskan dulu bahwa dalam hukum dikenal
3 macam hukum perjanjian yaitu :
1. Perjanjian Formil
2. Perjanjian Riil
3. Perjanjian Konsensuil
Perjanjian Formil adalah suatu perjanjian (baru mempunyai akibat hukum, menimbulkan
hak dan kewajiban) apabila sudah atau telah dibuat suatu akta, tanpa adanya akta maka
perjanjian ini adalah batal. Maka akta di sini merupakan syarat mutlak bagi sahnya
perjanjian, maka contohnya adalah : perjanjian hak tanggungan, perjanjian pendirian PT.
Perjanjian Riil adalah suatu perjanjian yang harus diikuti dengan sesuatu penyerahan.
Contoh : perjanjian pinjam meminjam, perjanjian menitipkan barang dan lain-lain. Dalam
hal ini perjanjian belum ada bila sampai perundingan kata sepakat saja, maka perjanjian itu
belum dianggap lahir.
Perjanjian Konsensuil adalah suatu perjanjian yang sangat sederhana, adanya perjanjian
cukup dengan adanya sepakat dari pihak-pihak.
Berdasarkan kerangka hukum di atas, Kapan perjanjian asuransi dianggap lahir ?
HUKUM ASURANSI-HANYA UNTUK KEPENTINGAN PEMBELAJARAN Page 23
Jika hanay Pasal 255 KUHDagang yang dilihat, maka perjanjian asuransi termasuk
perjanjian formil. Berarti perjanjian asuransi dianggap lahir bila akta polisnya sudah ada.
Ketentuan perjanjian asuransi yang menurut Pasal 255 KUHDagang adalah formil, hal
ini kemudian diatur dalam Pasal 257 (1) yang berbunyi :
Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup ; hak-hak dan
kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku
semenjak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani.
Jadi, berdasarkan Pasal 257 (1) KUHDagang itu, perjanjian asuransi adalah suatu
perjanjian yang konsensuil. Dengan demikian perjanjian asuransi dianggap lahir semenjak
adanya kata sepakat.
Dalam praktik “kata sepakat” dalam perjanjian asuransi identik dengan “tindakan si
tertanggung mengisi formulir permohonan asuransi disertai pembayaran, dan penanggung
menyatakan setuju”, meskipun polis belum dikeluarkan.