BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Organisasi Internasional dalam Kontek Hubungan Internasional
Selama dasawarsa terakhir, dinamika hubungan internasional
menunjukkan berbagai kecenderungan yang secara substansial sangat berbeda
dengan masa-masa sebelumnya. Hal ini dikarenakan perubahan-perubahan
internal yang terjadi pada pola hubungan timur-barat, maka tidak
mengherankan bila fenomena-fenomena hubungan internasional kini telah
memasuki dimensi-dimensi baru yang perlu ditangani dengan perangkat
teoritis dan metodologi yang memadai dan akurat sehingga mengakibatkan
munculnya beragam definisi mengenai hubungan internasional dari para ahli
hubungan internasional oleh karena itu tidak ada definisi yang baku mengenai
hubungan internasional.
Ilmu Hubungan Internasional merupakan bagian dari ilmu sosial yang
khusus mempelajari masyarakat internasional (sociology of international
relations) dalam artian secara umum bahwa ilmu hubungan internasional tidak
hanya mencakup unsur pilitik semata tetapi juga terdapat element-element
lainnya yang berkaitan yakni ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan
keamanan dan lain sebagainya.
Menurut Mc. Clelland, hubungan internasional didefinisikan sebagai
berikut: ”Suatu studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan
25
sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang
mengelilingi interaksi (Mc. Clelland, 1990:30)”.
Hubungan internasional mengacu kepada semua bentuk interaksi antara
anggota masyarakat yang berlainan, baik yang disponsori oleh pemerintah
maupun tidak disponsori pemerintah.
Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai
akibat adanya saling ketergantungan (interdependensia) dan bertambah
kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga
interdepensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri
terhadap dunia terlebih lagi pada era globalisasi yang tengah berjalan. Maka
konsekuensinya adalah hampir dapat dipastikan bahwa setiap laki-laki, wanita
dan anak-anak melalui negaranya masing-masing merupakan bagian yang
integral dari sebuah sistem internasional.
Hubungan internasional pada saat sekarang ini semakin kompleks
keberadaannya dimana interaksi tidak hanya terjadi antar negara saja
melainkan juga aktor-aktor lain di luar negera (seperti organisasi internasional,
multinasional corporations (MNCs), kelompok teroris, dan organisasi
lingkungan yang semuanya merupakan bagian dari politik dunia) yang juga
mempunyai peranan penting dan berpengaruh dalam hubungan internasional.
Hubungan antar bangsa atau hubungan internasional dapat berwujud dalam
berbagai bentuk yaitu:
1) Hubungan individual, misalnya turis, pertukaran pelajar, pedagang dan
lain sebagainya, siapa saja yang memiliki kepentingan yang tersebar
26
didunia. Mereka mengadakan kontak-kontak pribadi sehingga timbul
kepentingan timbal balik diantara mereka.
2) Hubungan antar kelompok (inter group relations) misalnya lembaga-
lembaga sosial, lembaga perdagangan dan lain sebagainya, dapat pula
mengadakan hubungan baik yang bersifat incidental, periodic ataupun
permanent.
3) Hubungan antar negara, hubungan yang dimaksud disini adalah hubungan
yang dilakukan oleh suatu pemerintahan yang mengatur setiap individu
yang berada dalam suatu negara.
Menurut The Dictionary of World Politics, hubungan internasional
adalah ”istilah yang digunakan untuk melihat seluruh interaksi antara aktor-
aktor negara dengan melewati batas-batas negara”. Hubungan internasional
akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat negara-
negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara sehingga
segala interaksi yang kompleks dan melintasi batas negara membuat batasan-
batasan politis tidak lagi menjadi penghalang efektif dalam hubungan
internasional. Hubungan internasional mencakup pengkajian terhadap politik
luar negeri dan politik internasional, dan meliputi segala segi hubungan
diantara berbagai negara didunia. (Perwita & A. Yani, 2005:4)
Menurut Rosenau, hubungan internasional yaitu:
“Studi tentang interaksi yang terjadi diantara negara-negara yang berdaulat di
dunia, atau merupakan studi tentang para pelaku ”bukan negara” (non state
27
performers) yang perilakunya memiliki pengaruh terhadap kehidupan negara
bangsa” (Johari, 1985:5).
Adapun tujuan dasar dari studi hubungan internasional adalah
mempelajari perilaku internasional dari state actors maupun non state actors
di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini biasanya berwujud
kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam
organisasi internasional.
Pada dasarnya setiap negara adalah pelaku-pelaku dalam hubungan
internasional, dimana setiap negara berupaya menjalin interaksi dengan negara
lain, dengan membuka hubungan resmi yang membentuk suatu kewajiban
seperti keterlibatan dalam suatu organisasi internasional atau hanya berupa
kesepakatan-kesepakatan maupun perjanjian-perjanjian dengan negara lain
yang akan menjamin kelangsungan hubungan antarnegara. Untuk menampung
aspirasi anggotanya, maka setiap negara anggota sepakat untuk membentuk
suatu wadah yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi, arena
berinteraksi dan pelaksanaan kerjasama internasional yang mutualisme, guna
memenuhi dan mewujudkan tuntutan negara-negara dibentuklah suatu
organisasi internasional yang bertujuan memenuhi kepentingan masing-
masing negara.
Organisasi internasional tumbuh dikarenakan adanya kebutuhan dan
kepentingan dari setiap negara maka dari itu prasyarat untuk mendirikan suatu
organisasi internasional adalah keinginan untuk bekerjasama secara
internasional yang memberikan manfaat asalkan pendirian organisasi tersebut
28
tidak melanggar kedaulatan dan kekuasaan negara anggotanya. Oleh karena
itu negara-negara yang berdaulat menyadari bahwa kehadiran organisasi
internasional sangat penting bagi kelangsungan hubungan antarnegara ataupun
dalam memenuhi kebutuhannya.
Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai suatu struktur formal
yang secara berkesinambungan menjalankan fungsinya yang dibentuk atas
kesepakatan antar anggota-anggota (baik itu pemerintah maupun non
pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk
mencapai tujuan bersama para anggotanya.
Organisasi Internasional adalah suatu seni menciptakan atau
mengadministrasikan masyarakat sosial secara umum dan regional yang terdiri
dari negara-negara merdeka (berdaulat) untuk memberikan kemudahan dan
merealisasikan tujuan bersama dan objektif (Koesnadi Kartasasmita, 1986:7).
Definisi organisasi internasional menurut Mc. Clelland dalam buku
“Organisasi Administrasi dan Internasional” karangan T. May Rudi adalah:
“Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antar pemerintah dengan pemerintah, maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda” (Rudy, 1993:3)
Sedangkan pandangan tentang organisasi internasional menurut NA
Maryan Green dalam buku ”Segi-Segi Hukum Internasional” karangan J.
Pareire Mandalangi yaitu: ”International organization is an organization
29
established by a treaty to which three or more state are parties (organisasi
internasional adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan suatu perjanjian
dengan tiga atau lebih negara-negara menjadi peserta)” (Mandalangi, 1986:4).
Perkembangan pesat dalam bentuk serta pola kerjasama melalui
organisasi internasional telah membuktikan bahwa peran dan keberadaan
organisasi internasional bukan hanya melibatkan state actors meskipun dalam
kenyataannya merupakan faktor yang dominan dalam pelaksanaannya, akan
tetapi eksistensi dari non state actors harus diakui. Hal ini dikarenakan
semakin hari jumlahnya semakin bertambah banyak sehingga memiliki peran
yang signifikan dalam hubungan internasional.
Oleh karena itu, suatu organisasi internasional memiliki unsur-unsur
sebagai berikut:
a. Kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas negara
b. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama
c. Baik antar pemerintah maupun non pemerintah
d. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap
e. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan (Suherman, 2003:52)
Organisasi internasional yang juga merupakan salah satu dari subyek
hukum internasional dan mendapatkan tempat yang patut diperhitungkan
dalam suatu pasar politik dimana didalamnya menyangkut hubungan antar
individu, kelompok, bangsa, negara dan pembentukan aliansi-aliansi yang
dapat diamati.
30
2.1.1 Klasifikasi Organisasi Internasional
Suatu organisasi internasional dapat sekaligus menyandang lebih
daripada satu macam klasifikasi, bergantung kepada segi yang ditinjau dalam
menggolongkannya misalnya saja ditinjau dari segi ruang lingkup, fungsinya,
kewenangannya dan lainnya (Rudy, 1998:4-7).
1) Segi kegiatan administrasi
a. Organisasi antar pemerintah (IGO- Inter Governmental Organization)
yang anggotanya terdiri dari pemerintah atau instansi yang mewakili
pemerintah suatu negara secara resmi. Contoh: PBB, ASEAN, OAU
(Organization Of African Unity), SAARC (South-Asia Association For
Regional Cooperation).
b. Organisasi internasional non pemerintah (INGO-International Non
Governmental Organization) yang anggotanya terdiri dari bukan
pemerintah dan biasanya bergerak dalam bidang sosial budaya,
keagamaan, olahraga dan kesenian. Contohnya: Perhimpunan donor
darah sedunia, IBF (International Badminton Federation)
2) Segi ruang lingkup kegiatan dan keanggotaan
1. Organisasi internasional global
Organisasi yang wilayah atau ruang lingkup kegiatannya adalah global
dimana keanggotaannya terbuka dalam ruang lingkup di berbagai
penjuru dunia, misalnya: PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United
Nations), OKI (Organisasi Konferensi Islam) dan sebagainya.
31
2. Organisasi internasional regional
Organisasi yang wilayah atau ruang lingkup kegiatannya adalah
regional dimana keanggotaannya hanya diberikan bagi negara-negara
pada kawasan tertentu saja, misalnya: ASEAN (Association of South-
East asina Nations), SAARC (South-Asia Association for Regional
Cooperation) dan sebagainya.
3) Segi bidang kegiatan (operasional) organisasi
a) Bidang ekonomi, contoh: KADIN internasional (International Chamber
Of Commerce)
b) Bidang lingkungan hidup, contoh: UNEP (United Nations
Environmental Program)
c) Bidang kesehatan, contoh: WHO (World Health Organization) dan IDF
(International Dental Federation)
d) Bidang pertambangan, contoh: ITO (International Timber
Organization)
e) Bidang komoditi (pertanian dan industri), contoh: IWTO (International
Wool Textile Organization), ICO (International Coffee Organization)
f) Bidang bea cukai dan perdagangan internasional, contoh: GATT
(Governments Agrrement On Tariffs And Trade)
4) Tujuan dan luas bidang kegiatan organisasi
1. Organisasi internasional umum yakni memiliki tujuan organisasi serta
bidang kegiatannya bersifat luas dan umum, bukan hanya menyangkut
bidang tertentu. Contoh: PBB
32
2. Organisasi internasional khusus yakni memiliki tujuan organisasi dan
kegiatannya adalah khusus pada bidang tertentu atau menyangkut hal
tertentu saja. Contoh: OPEC (Organization For Petroleum Exporting
Countries) dan badan khusus yang bernaung dibawah PBB, misal:
UNESCO (United Nations Educational, Science Dan Cultural
Organization), UNICEF (United International Children’s Emergency
Fund) dan ITU (International Telecommunication Union)
5) Segi ruang lingkup dan bidang kegiatan
a. Organisasi internasional yang keanggotaannya bersifat global dan
memiliki tujuan umum (general membership and general purpose).
Organisasi ini pada umumnya memiliki ruang lingkup kegiatan secara
global dan melakukan berbagai fungsi . Contoh: PBB
b. Organisasi internasional yang keanggotaannya bersifat global dan
memiliki tujuan khusus (general membership and special purpose).
Organisasi ini pada umumnya memiliki ruang lingkup kegiatan secara
global dan mempunyai tujuan tertentu atau khusus di berbagai bidang.
Contoh: OPEC, UNICEF, WHO, dan FAO, dan lainnya
c. Organisasi internasional yang keanggotaannya bersifat regional dan
memiliki tujuan umum (limited membership and general purpose).
Organisasi ini pada umumnya memiliki ruang lingkup kegiatan secara
regional. Contoh: Liga Arab, ASEAN.
d. Organisasi internasional yang keanggotaannya bersifat regional dan
memiliki tujuan khusus (limited membership and special purpose).
33
Organisasi ini pada umumnya memiliki ruang lingkup kegiatannya
meliputi regional dan tjuan yang spesifik. Contoh: PATA (pacific area
tourism and travel association)
6) Segi taraf kewenangan
1. Organisasi supra-nasional (supra-national organization)
Kedudukan dan kewenangan organisasi internasional berada di atas
negara-negara anggota.
2. Organisasi kerjasama (cooperative organization)
Kedudukan dan kewenangan organisasi internasional tidaklah lebih
tinggi dibandingkan negara-negara anggotanya. Organisasi adalah
wadah kerjasama berdasarkan kesepakatan anggotanya.
2.1.2 Fungsi Organisasi Internasional
Menurut Archer dalam bukunya ”International Organization”
menjelaskan bahwa organisasi internasional berperan sebagai instrumen,
forum, dan aktor yang dapat mempengaruhi fungsi dari sistem politik
internasional melalui fungsi-fungsi sebagai berikut:
1. Artikulasi dan agregasi
Sebagaimana kelompok nasional yang menjalankan fungsi sebagai
artikulasi dan agregasi dalam sistem politik nasional begitu pula dengan
organisasi dapat menjalankan fungsi tersebut dalam hubungan
internasional. Sistem internasional tidaklah terstruktur seperti negara
dimana sistem internasional tidak punya badan sentral untuk
34
mengalokasikan nilai-nilai dan sumber daya, akan tetapi hal tersebut tidak
menjadi penghalang bagi proses alokasi dan tidak pula terjadi kondisi
dimana suatu negara memaksakan nilai-nilainya kepada negara lain dan
menahan sumber daya tersebut untuk kepeningan sendiri. Alokasi sendiri
terjadi melalui kesepakatan yang didahului oleh proses diskusi dan
negosiasi. Sebagai salah satu bentuk hubungan yang terinstitusional,
organisasi internasional menjadi forum diskusi dan negosiasi antar negara-
negara anggota dalam suatu sistem internasional dimana organisasi
internasional beroperasi melalui tiga cara yaitu: menjadi instrumen untuk
artikulasi dan agregasi kepentingan, menjadi forum untuk mengartikulasi
kepentingan, dan mengartikulasikan kepentingan terpisah dari kepentingan
anggotanya.
2. Norma
Organisasi internasional telah memberikan kontribusi yang berarti sebagai
instrumen, forum, dan aktor bagi aktivitas normatif dari sistem politik
internasional yaitu dengan membantu membuat norma dalam hubungan
internasional. Contohnya: INGOs baru muncul ke permukaan di abad ke-
19 menaruh perhatian dalam membentuk nilai universal yang sebelumnya
telah diterima negara-negara ekonomi maju seperti Eropa dan Amerika
Utara. Nilai-nilai tersebut antara lain: penolakan perbudakan, pengontrolan
terhadap dampak perang, perlindungan untuk kelompok orang terkucil.
Piagam PBB juga dalam pembukaannya mengandung nila-nilai untuk
sistem internasional yang mempunyai keyakinan terhadap HAM dasar,
35
kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan, adanya negara besar dan
negara kecil, meningkatkan kejuan sosial dan standar atau tingkat
kehidupan yang lebih baik dalam kebebasan. Organisasi internasional
telah banyak mengkontribusikan norma-norma internasional dalam
berbagai bidang kajian seperti:
a. Keadilan dan keejahteraan sosial, dilakukan oleh jaringan IGO dibawah
PBB dan disokong oleh sistem konsultasi dan didukung oleh INGO
b. Ekonomi, organisasi internasional membantu membetnuk norma
tingkah laku ekonomi
c. Keamanan internasional, hal ini berkat kerja PBB dan organisasi
internasional lain yang aktivitasnya dibagi lima yaitu prinsip anti
perang, mendelegitimasi kolonialisme barat, mengumumkan situasi
tertentu, mendorong pelucutan senjata, dan pengendalian senjata serta
mendesak kekuasaan negara (Harold Jacobson dalam Archer,
1983:158).
3. Rekrutmen
Organisasi internasional mempunyai fungsi penting dalam merekrut
partisipan dalam sistem politik internasional. Sebagai contoh: IGO yang
terdiri dari wakil-wakil negara berdaulat, hal ini mendorong wilayah yang
belum merdeka untuk memperoleh kemerdekaanya, hal ini memungkinkan
mereka untuk menyampaikan kepentingannya dalam IGO dan menambah
pula universalitas keanggotaan organisasi tersebut. INGO juga menambah
rekrutmen partisipan dalam sistem politik internasional dengan
36
mengumpulkan kelompok dan individu untuk tujuan tertentu seperti
mendukung terwujudnya pemerintah dunia, meningkatkan aktivitas serikat
dagang, kepentingan komersil, menyebarkan ajaran agama. INGO telah
membawa aktor-aktor baru ke dalam sistem negara sentris abad XIX,
selain itu INGO juga menyokong sistem internasional dan IGO. Untuk itu
INGO mendapat perhatian dari pengamat dan diberi consultative status
oleh IGO.
4. Sosialisasi
Tidak adanya pemerintah dunia, kekuatan sosialisasi ditingkat
internasional lebih lemah daripada yang terjadi di negara. Proses
sosialisasi bekerja secara internasional dalam dua level. Pertama, agen
sosialisasi bekerja melintasi perbatasan mempengaruhi individu dan
kelompok di sejumlah negara. MNC mempunyai peran besar di sini.
INGO kemungkinan tidak memiliki kekayaan, keahlian, sumber daya
manusia seperti TNC tetapi INGO juga dapat mempengaruhi sistem
kepercayaan dan pola tingkah laku melalui proses sosialisasi. Kedua
proses sosialisasi dapat terjadi antar negara-negara dalam level
internasional dan antar wakil-wakil negara. Dalam jangka waktu tertentu
pemerintah-pemerintah terisolasi utnuk bertindak dengan sikap tertentu
yang dapat diterima oleh yang lain dalam komunitas internasional atau
dapat mengadopsi suatu sistem nilai bersama. Sumbangan organisasi
internasional adalah dengan mendorong para anggota untuk bertindak
37
dengan cara-cara yang kooperatif dengan tidak melupakan norma-norma
yang dianut bersama.
5. Pembuatan peraturan
Dalam sistem internasional tidak terdapat badan formal yang berfungsi
sebagai pusat pembuat peraturan dimana sumber peraturan dalam arena
internasional pun lebih beragam karena ketiadaan dari pemerintah dunia
yang notabene sumber peraturan tersebut berasal dari praktek sebelumnya
atau produk dari panitia ad hoc atau dari kesepakatan bilateral legal antara
negara atau berasal dari organisasi internasional.
6. Penerapan peraturan
Dalam sistem politik internasional penerapan peraturan dilakukan oleh
negara berdaulat dikarenakan tidak adanya otoritas sentral dengan partner
yang melakukan tugasnya. Peraturan yang diterapkan biasanya bersifat
umum, contohnya IGO sangat aktif dalam menerapkan aturan yang telah
disepakati bersama terutama dalam memonitor penerapan aturan
internasional oleh pemerintah. Penerapan peraturan internasional yang
telah dibuat oleh organisasi internasional memiliki suatu kekurangan yakni
tidak adanya alat pemaksaan dikala permohonan, persuasi ataupun
penekanan gagal dilakukan.
7. Rule adjudication
Biasanya dilakukan oleh pengadilan, arbitrase yang terdapat dalam suatu
negara proses rule adjudication dalam taraf internasional merupakan
kekurangan dari institusi dan sikap kewajiban seperti di taraf nasional.
38
Fungsi rule adjudication dilaksanakan oleh institusi tertentu dimana
tugasnya untuk bertindak menjadi hakim dalam klaim-klaim yang dibuat
negara-negara diperdengarkan di institusi tersebut.
8. Informasi
Perkembangan organisasi internasional dan peningkatan penggunaan
media komunikasi berarti bahwa negara berdaulat tidak lagi dominan
dalam pertukaran informasi internasional. Pembentukan organisasi global
seperti PBB dan agensi-agensinya menghasilkan forum untuk pemerintah
dimana mereka dapat menerima dan mendiskusikan informasi tersebut.
Contoh PBB dan agensi-agensinya menyediakan informasi dengan
menghasilkan cetakan-cetakan berupa data-data statistik. INGO juga
demikian, dengan menyediakan pengetahuan yang diinginkan publik
tertentu.
9. Operasi
Organisasi internasional melakukan fungsi operasional seperti halnya
pemerintah. Fungsi operasional ini dapat berupa perbankan, penyediaan
bantuan. Bantuan untuk pengungsi, berhubungan dengan komoditas, dan
juga pelayanan teknis. INGO juga turut berfungsi terutama dalam hal
pemberian bantuan (Archer, 1983:154-169).
2.2 Konsep Peranan Dalam Hubungan Internasional
Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam
kelompok sosial mayarakatnya, sedangkan peranan merupakan aspek dinamis
39
dari kedudukan. Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai
dengan kedudukannya maka secara tidak disadari ia telah menjalankan suatu
peranan. Hal tersebut dikarenakan antara kedudukan dengan peranan tidak
dapat dipisahkan seperti dua sisi mata uang, dimana keduanya saling terkait
dan tidak dapat dipisahkan.
Mochtar Mas’oed menyatakan bahwa peranan (role) adalah perilaku
yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi.
Ini adalah perilaku yang dilekatkan pada posisi tersebut, diharapkan
berperilaku sesuai dengan sifat posisi tersebut. Dengan kata lain posisi
seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukan tempat
individu pada organisasi masyarakat dengan begitu seseorang akan
menjalankan suatu peranannya sesuai dengan kedudukannya dalam
masyarakat. peranan mencakup tiga hal, yaitu (Levinson dalam
Soekanto,1999:269):
a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan
dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti
ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang
dalam kehidupan kemasyarakatan.
b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat
dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu
yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
40
Menurut T. Coser dan Anthony Rosenberg dengan bukunya berjudul ”An
Introduction to Internatioanl Politics” menggambarkan definisi peranan
yakni: sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma,
harapan, larangan, tanggung jawab) dimana didalamnya terdapat serangkaian
tekanan dan kemudahan yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung
fungsinya dalam organisasi (Coser dan Rosenberg, 1976:232-255).
Sebagaimana individu yang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai
dengan perannya dalam organisasi kehidupan bermasyarakat begitu juga
dengan organisasi internasional yang mempunyai peranan berbagai macam
demi mewujudkan kepentingan negara anggotanya, yakni dapat berupa
sebagai instrumen, arena (forum) dan aktor. Dalam menjalankan peranannya,
organisasi internasional sangat mempengaruhi hubungan internasional melalui
pelaksanaan dari fungsi-fungsi organisasi internasional mulai dari artikulasi
dan agregasi, norma, rekrutmen, sosialisasi, pembuatan dan aplikasi peraturan,
rule adjudication, dan informasi serta operasi.
a. Organisasi internasional berperan sebagai instrumen, yakni organisasi
internasional dipakai oleh anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu,
biasanya terjadi pada IGO dimana negara berdaulat merupakan
anggotanya yang dapat membatasi tindakan organisasi internasional.
Menurut Executive Secretary dari UN Economic Commission for Europe,
Gunnar Myrdal tentang peran tersebut menyatakan dalam pidatonya
bahwa kesan yang ditimbulkan organisasi internasional dalam
konstitusinya adalah mereka lebih dari bagian-bagiannya yaitu negara,
41
dalam kasus tertentu organisasi internasional tidak lebih sebagai
instrument bagi kebijakan pemerintah yang dapat digunakan sebagai alat
untuk diplomasi dari berbagai negara berdaulat. Organisasi penting bagi
pencapaian kebijakan nasional yang mana koordinasi multilateral tetap
menjadi sasaran dan tujuan jangka panjang pemerintah nasional (Archer,
1983:130-131).
Pernyataan tersebut diperkuat oleh penemuan empiris dalam studi tentang
IGO yang dilakukan oleh Mc Cormick dan Kihl yang menunjukkan bahwa
IGO digunakan oleh negara terutama untuk mencapai tujuan kebijakan
luar negerinya. Demikian juga yang terjadi pada INGOs dimana segala
tindakannya mencerminkan perilaku dari anggotanya baik itu berupa
kelompok dagang, organisasi bisnis, ataupun partai politik. Untuk
menggambarkan organisasi internasional sebagai instrumen bagi
anggotanya tidak berarti bahwa setiap keputusan yang diambil bertujuan
untuk memenuhi keinginan setiap anggotanya. Suatu instrumen
menunjukkan tujuannya bila memperlihatkan kegunaannya dalam periode
waktu tertentu bagi mereka yang memanfaatkan jasanya. Kepuasan
anggota lain tidak dapat dikurangi bila anggota lain memanfaatkan
organisasi itu yang mana organisasi tersebut tidak digunakan sebagai
senjata bagi mereka (Archer, 1983:130-136).
b. Sebagai arena atau forum, dalam organisasi internasional terjadi aksi-aksi
yang dilakukan oleh anggotanya yakni sebagai tempat pertemuan untuk
berkumpul bersama-sama baik itu berupa berdiskusi, berdebat, ataupun
42
bekerjasama. Yang dimaksud arena disini bersifat netral, artinya bahwa
arena dalam organisasi internasional dapat dipakai sebagai tempat
bersandiwara, sirkus atau pertengkaran. Organisasi internasional juga
menyediakan kesempatan bagi para anggotanya untuk lebih meningkatkan
pandangan atau opininya dalam suatu forum publik dimana hal seperti itu
tidak dapat diperoleh dalam diplomasi bilateral (Archer, 1983:136-141).
c. Sebagai aktor yang independen, dalam melaksanakan fungsi dan perannya,
organisasi internasional dapat bertindak sesuai dengan kewenangan yang
ada tanpa dipengaruhi oleh pihak-pihak atau kekuatan dari luar yang dapat
dipergunakan oleh mereka sebagai alat untuk memenuhi kepentingan
mereka. Menurut Wolfers, kapasitan aktor dari suatu institusi internasional
tergantung resolusi, rekomendasi, perintah dari organ-organnya yang
memaksa para anggota untuk bertindak berbeda dari keinginan masing-
masing (Archer, 1983:141-147).
2.3 Trafficking dalam Kontek Organized Crime
Organized crime merupakan salah satu core subject dalam hubungan
internasional telah menjadi suatu fenomena yang luar biasa dimana
keberadaannya telah menyita perhatian dunia internasional untuk lebih
menanganinya secara mendalam. Organized crime merupakan efek samping
yang ditimbulkan akibat modernitas dan globalisasi dimana setiap negara
dituntun untuk mampu memicu laju pertumbuhan perekonomiannya, bertahan
atau tergilas oleh negara lainnya yang lebih kuat serta menciptakan dunia
43
tanpa batas. Bukan hanya state actors yang berperan dalam melawan
organized crime tetapi juga kehadiran non state actors memberikan gerakan
yang dinamis pada sistem internasional.
Kejahatan terorganisisr sebagai sebuah fenomena yang baru muncul dan
meningkat ketika kejahatan seperti perdagangan, penyelundupan, pemerasan,
pembajakan dan pemalsuan menjadi terorganisir melampaui batas negara
secara efektif dan cenderung terjadi dalam sistem politik dan ekonomi yang
kompleks. Semakin berkembangnya wacana kejahatan terorganisir menjadi
transnational organized crime, muncul ketika negara mengalami evolusi yang
luar biasa dalam peran dan pelaksanaan kekuasaannya, dimana dalam
memerangi kejahatan terorganisir tak jarang aparat negara juga terlibat bahkan
mendukung serta menjadi akses bagi pelaksanaan kegiatan ini maka tidak
mengherankan bila kekuatan dan peranan hukum semakin melemah.
Melalui praktek penyuapan kepada aparat, memberikan kesempatan pada
organisasi kejahatan untuk dapat berkembang dan tumbuh subur membangun
kekuatan, membuat jaringan hingga melintasi batas negara, dan bermain
sebagai aktor non negara di berbagai bidang yang tergantung pada keadaan
kesejahteraan masyarakat dan kehidupan politik masing-masing negara.
”Trend” yang demikian terkadang juga terjadi didalam suatu masyarakat
terbuka yang kacau karena ketidaksempurnaan dan ketidakstabilan dari
pelaksanaan demokrasi dan tatanan kehidupan suatu negara.
Kejahatan lintas negara merupakan suatu kejahatan yang berdampak
terhadap dua negara atau lebih dengan luas jaringan yang terbatas. Kejahatan
44
lintas negara ini juga memiliki elemen lintas batas, baik yang dilakukan oleh
orang (penjahat, kriminal, buronan, atau mereka yang sedang melakukan
kejahatan) atau korban (seperti dalam kasus perdagangan atau penyelundupan
manusia), atau oleh benda (senjata api, uang yang digunakan dalam kejahatan
pencucian uang, obat-obat terlarang), atau oleh niatan kriminal (seperti
penipuan melalui komputer). Walaupun bentuk-bentuk kejahatan
transnasional telah ada sejak lama, namun saat ini isu tersebut dinilai sebagai
ancaman keamanan baru (Vermonte; 2002:45).
Trafficking merupakan salah satu dari kejahatan lintas negara yang
memerlukan penanganan yang serius antar pihak-pihak yang terkait
dikarenakan keberadaannya yang akan membahayakan stabilitas keamanan
suatu negara. Tidak adanya ketentuan yang baku akan definisi yang jelas
mengenai trafficking serta terbatasnya pendefinisian akan trafficking, maka
definisi trafficking memiliki arti yang berbeda pada masing-masing orang
yang berbeda.
Trafficking dapat diartikan sebagai:
Kegiatan perdagangan perempuan atau anak yang dilakukan dengan tujuan untuk eksploitasi untuk pelacuran, kerja, atau pelayanan paksa, pemindahan atau transplantasi dan seluruh tindakan yang melibatkan pemerasan dan pemanfaatan fisik, seksual , tenaga dan atau kemampuan seseorang oleh pihak lain dengan semena-mena untuk mendapatkan keuntungan materiil dan immaterial (www.pikiran rakyat.com).
Sedang menurut PBB, dalam the united nations protcol to prevent,
suppress and punish trafficking in persons, especially women and children
(2000), trafficking didefinisikan sebagai berikut:
45
1. “Trafficking in person” shall mean the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of person, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.
2. The consent of a victim of trafficking in person to the intended exploitation set forth in subparagraph (1) of this article shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (1) have been used;
3. The recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of a child for the pupose of exploitation shall be considered “trafficking in persons” even if this does not involve any of the means set forth in subparagraph (1) of this article;
4. “Child” shall mean any person under eighteen years of age.
Yang diterjemahkan sebagai berikut:
1. Perdagangan manusia berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang dengan menggunakan berbagai ancaman atau paksaan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberiaan atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan izin dari prang yang memiliki kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh.
2. Perizinan atau persetujuan dari korban perdagangan manusia yang dimaksudkan, empat kumpulan eksploitasi dalam subparagraf (1) untuk artikel ini akan tidak relevan dimana pengertian lain dari empat kumpulan dalam paragraph (1) telah digunakan;
3. Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, atau penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi akan dipertimbangkan
46
dalam perdagangan manusia, meskipun jika hal ini tidak melibatkan berbagai pengertian dari empat kumpulan dalam sub paragraf (1) dari artikel ini;
4. Anak berarti setiap orang yang usainya dibawah delapan belas tahun.
Trafficking merupakan suatu kejahatan yang terorganisir dan pada
umumnya merupakan suatu bisnis yang menggiurkan dan dalam menjalankan
bisnisnya cenderung mempengaruhi pemerintah dimana aktifitas kriminal
seperti trafficking in person (child trafficking), drug trafficking dan money
laundering menjadi salah satu pendapatan bagi negara, akan tetapi dilain sisi
aktivitas kegiatan seperti ini dapat menjadi salah satu faktor penghambat
pertumbuhan perekonomian suatu negara.
Child trafficking yang kerap kali dilakukan oleh para trafficker
memberikan dampak negatif bagi perkembangan jasmani ataupun rohani anak
serta dapat merusak kebutuhan dasar seorang anak untuk tumbuh dalam
lingkungan yang aman dan merusak hak anak untuk bebas dari kekerasan dan
eksploitasi seksual.
Di Indonesia dan juga kebanyakan negara lain menilai bahwa child
trafficking merupakan salah satu ancaman bagi stabilitas negaranya dimana
kejahatan ini akan berkembang dengan subur dan dapat mendanai kejahatan
terorganisir lainnya. Maka dari itu diperlukan penanganan secara khusus untuk
memberantas child trafficking yang kini bukanlah suatu fenomena yang baru
terjadi dikalangan masyarakat pada suatu negara. Anak yang merupakan
titipan dari Tuhan dan merupakan salah satu aset bagi negara sudah
47
seharusnya mendapatkan kenyamanan, keamanan, perlindungan baik itu
jasmani mapun rohani agar dapat tumbuh dan berkembang serta dapat
menikmati masa anak-anaknya sebagaimana mestinya. Untuk itu, kita sebagai
orang dewasa baik itu pemerintah, masyarakat, keluarga maupun organisasi-
organisasi yang berkaitan dengan anak-anak berkewajiban untuk merawat dan
memberikan perlindungan dari segala bentuk kejahatan yang ada didunia.
48