BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Adapun hal yang melatar belakangi penelitian dan pada akhirnya penulis
menulis skripsi kesarjanaan dengan judul Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara
Cuma – Cuma di Pengadilan Negeri Salatiga adalah, bahwa antuan hukum secara
cuma-cuma yang diberikan pada tersangka dan Terdakwa pada hakekatnya adalah
memberikan perlindungan kepada tersangka dan Terdakwa agar hak-haknya
terlindungi, Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Terdakwa
yang tidak mampu melalui Pos Bantuan Hukum yang dibentuk di setiap
Pengadilan Negeri. Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri diatur di Surat
Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Hukum mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di
Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum pada lampiran A Pasal 1
ayat (1) “Penyelenggaraan dan penggunaan Anggaran Bantuan Hukum di
lingkungan Peradilan Umum adalah meliputi Pos Bantuan Hukum, Bantuan Jasa
Advokat, Pembebasan Biaya Perkara baik Pidana maupun Perdata, dan Biaya
Sidang di Tempat Sidang Tetap (Zitting Plaatz)”. Pasal 1 ayat (2) “Pos Bantuan
Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap
Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan Bantuan
Hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan
Bantuan Hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi
hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan
memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat”.
Pada dasarnya pemberian Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma telah diatur
didalam perundang – undangan secara tegas yang berlaku di Indonesia, 22 tahun
setelah tahun 1981 dengan berlakunya KUHAP.1 Kemudian keberadaan sifat
Cuma – Cuma dari Bantuan Hukum dalam UU No. 18 tahun 2003 tentang
Advokat. Kemudian lima tahun kemudian dalam PP No. 83 tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma,dan
4 tahun kemudian disusul dengan berlakunya UU No 16 Tahun 2011, tentang
Bantuan Hukum, secara tegas sifat Bantuan Hukum itu dinyatakan. Tetapi
didalam prakteknya meskipun aturan ketentuan hukum perundang – undangan
telah mengatur sedemikian banyak mengenai Bantuan Hukum Secara Cuma –
Cuma tidak semua Terdakwa Di Pengadilan Negeri Salatiga menggunakan
bantuan hukm secara Cuma – Cuma. dengan alasan Terdakwa tidak tahu soal
keberadaan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma, meskipun pada awalnya telah
di beritahukan oleh hakim yang menangani Terdakwa tersebut.2 Hal inilah yang
melatar belakangi masalah pertama dalam tulisan skripsi ini.
1 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
2 Wawancara dengan Bapak Prasetio Nugroho S.H., M.Kn. Selaku salah satu Hakim Di
Pengadilan Negeri Salatiga. Salatiga 5 januari 2014
Kedua dari hasil wawancara dengan Bapak R. Rudi Harsojo, SH. Selaku
Pan.Mud. Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, terkait dengan pemberian Bantuan
Hukum Secara Cuma – Cuma, Selama Tahun Anggaran 2013 terdapat 163
perkara Pidana yang masuk3, kemudian dipisahkan lagi kedalam golongan para
Terdakwa yang memenuhi syarat untuk dapat menerima Bantuan Hukum Secara
Cuma – Cuma ( prodeo ) sebagai mana Telah di jelaskan Didalam Peraturan
Perundang – undangan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Secara
Cuma – Cuma dan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Hukum , yaitu sebanyak 57 Orang Terdakwa yang berhak menerima
Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma. Tetapi dalam hal ini tidak semua
Terdakwa mau menggunakan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma. Terdapat 21
Orang Terdakwa yang mengunakan Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma dan 36
Orang Terdakwa menolak di damping oleh Penasehat hukum yang di tunjuk oleh
pihak Pengadilan secara Cuma – Cuma.4
Dari data di atas Timbullah pertanyaan di dalam benak penulis, mengapa
hal tersebut bisa terjadi ?. Hal inilah yang melatar belakangi masalah kedua dari
penulisan skripsi ini.
Ketiga terkait dengan pemberi Bantuan Hukum secara Cuma - Cuma
dalam hal ini adalah Advokat atau pengacara yang di tunjuk oleh majelis hakim
Pengadilan Negeri Salatiga, untuk mengetahui secara jelas mengenai sikap
3 Dokumen Pengadilan Negeri Salatiga. Daftar Stastistik Perkara Pidana Bulan Januari –
desember 2013 Pengadilan Negeri Salatiga 4 Dokumen Pengadilan Negeri Salatiga. Daftar Stastistik Terdakwa yang mengunakan dan
Terdakwa yang menolak Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma Pengadilan Negeri Salatiga Tahun
Anggaran 2013
Advokat yang di tunjuk oleh Pengadilan Negeri Salatiga untuk memberikan
Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma, penulis datang kerumah terpidana Alfian
Wisnu Aranda, yang beralamat Di Perum Damatex Pabelan No.206, Karang
tengah Kec. Tuntang. Dimana pada saat berstatus menjadi Terdakwa dirinya
masih tergolong Terdakwa Anak di bawah umur yang berusia 17 Tahun. Dimana
di dalam penjelasan Undang – undang Nomor 11 tahun 2012 tentang System
Peradilan Pidana Anak bahwa, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang
selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,
tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak
pidana5. Menurut ketererangan dari pihak orang tua Alfian Wisnu Aranda, terkait
dengan pertanyaan mengenai Bagaimana Sikap Advokat yang di tunjuk oleh
Hakim Pengadilan Negeri Salatiga Secara Cuma – Cuma, pihak keluarga memang
merasa senang dan terbantu dengan adanya Pengacara yang mendampingi atau
memberikan pembelaan secara geratis, tetapi menurut orang tua dari Narapidana
Anak ini, mengaku masih kurang puas dengan kinerja Advokat tersebut.6 Tentu
berdasarkan Keterangan Orang Tua dari Naraapidana Anak ini menjadi salah satu
alasan bagi Penulis untuk menjadikan suatu Masalah di dalam Skripsi ini.
Keempat untuk mengetahui Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma –
Cuma Di Pengadilan Negeri Salatiga, penulis datang ke RUTAN KELAS IIB
Salatiga guna mencari informasi terkait Terdakwa yang pada saat proses
5 Bab I Pasal 1 ayat (3 ) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak. 6 Wawan cara Dengan Orang Tua Narapidana Anak, Atas Nama Alfian Wisnu Aranda. Di
beralamat Di Perum Damatex Pabelan No.206, Karangtebgah Kec. Tuntang. 22 februari 2014
persidangan menolak untuk mengunakan Bantuan Hukum Cuma – Cuma. terlebih
dahulu Penulis mencocokan daftar Nama – nama yang menolak Bantuan Hukum
secara Cuma – Cuma dari pengadilan. Tujuannya adalah untuk mengetahui alasan
para Terdakwa menolak Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma yang di sediakan
oleh Pengadilan Negeri Salatiga. Dari lima tahanan yng diambil dijadikan sebagai
responden di Rutan Kelas II B Salatiga, dengan cara mengisi kuesioner dan
wawancara dengan pelAnggaran pidana bervariasi dari penganiayaan perjudian
pencurian dan narkoba semua responden tidak didampingi pengacara meskipun
mereka mengetahui akan haknya untuk memperoleh Bantuan Hukum Cuma –
Cuma. karena mereka tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Selain itu ada
salah satu Tahanan yang beralasan untuk menolak Bantuan Hukum Cuma – Cuma
dengan alasan tidak yakin bahwa pengacara tersebut tidak akan meminta imbalan.
Terlebih dahulu Penulis terangkan disini bahwa terkait dengan judul karya
ilmiah yang membahas mengenai topic Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma
telah disampaikan atau ditulis oleh mahasiswa Hukum uksw sebelumnya dengan
topic Bantuan Hukum adalah suatu perikatan yang bersifat Cuma – Cuma. 7 tetapi
dalam tulisan tersebut masih mempunyai beberapa kelemahan, yaitu belum
menyangkut permasalahan yang sebenarnya yang bergejolak didalam dunia
praktek mengenai pelaksanaan Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma saat ini,
khususnya pelaksanaan pemberi Bantuan Hukum melalui Pengadilan Negeri
Salatiga, Bantuan Hukum artinya di dalam tulisan yang terdahulu tidak
7 Skripsi : Lusia Anis Trisnawati SH. Bantuan Hukum Sebagai Suatu Perikatan Yang
Bersifat Cuma – Cuma . UKSW Salatiga Desember 2013
menganalisis pelaksanaannya seperti apa, penulis yang terdahulu kurang
memahami dinamika apa yang terjadi oleh terpidana yang mendapatkan Bantuan
Hukum secara Cuma – Cuma, khususnya dalam dunia peraktek di pengadilan.
Tabel Perbedaan antara Penulis Yang membahas mengenai Bantuan Hukum
secara Cuma – Cuma.
Table 1 : Perbandingan Skripsi Dengan Penulis Yang Terdahulu
Penulis Elsa Permana Eka Putra
312009040
Lusia Anis Trisnawati S.H
312008005
Judul Pelaksanaan Pemberian
Bantuan Hukum Secara
Cuma – Cuma dalam
perkara pidana Di
Pengadilan Salatiga. (
Studi Kasus Di PN.
Salatiga )
Bantuan Hukum Sebagai suatu
Perikatan Yang Bersifat
Cuma – Cuma
Rumusan
masa
lah
1. Bagaimanakah Pelaksanaan
Pemberian Bantuan Hukum
Secara Cuma – Cuma di
Pengadilan Negeri Salatiga
?
2. Faktor apasajakah yang
Bagaimana pemberian Bantuan
Hukum sebagai suatu
perikatan yang bersifat Cuma
– Cuma ?
mempengaruhi para
Terdakwa untuk
menggunakan dan menolak
Bantuan Hukum Secara
Cuma – Cuma ?
Tujuan
Penel
itian
1. Untuk mengetahui,
bagaimanakah Pelaksanaan
Pemberian Bantuan Hukum
Secara Cuma – Cuma di
pengadilan Negeri Salatiga.
2. Faktor apasajakah yang
mempengaruhi para
Terdakwa untuk
menggunakan dan menolak
Bantuan Hukum Secara
Cuma – Cuma ?
Mengetahui bagaimana pemberian
Bantuan Hukum sebagai
suatu perikatan yang bersifat
Cuma – Cuma
Metode
Penel
itian
Untuk menjawab permasalahan
yang telah dirumuskan
dalam penelitian ini,
digunakan metode
penelitian, yaitu penelitian
yuridis empiris atau
Normatif
sosiologis
Mendasarkan diri pada suatu amatan yaitu Surat Putusan dan Nomor Perkara
dari Pengadilan Negeri Salatiga, Penulis mendapatkan data yang terkait dengan
Terdakwa yang mengunakan Bantuan Hukumsecara Cuma - cuma pengadilan Negeri
Salatiga, penulis mendapatkan data bahwa pada tahun 2013 tahun terakhir.
Dengan kata lain dapat Penulis katakana bahwa skripsi sebagaimana ditulis
oleh Penulis terdahulu berdimensi obyektif atau peraturan perundang – undangan
yang mengatur masalah Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma, sedangkan didalam
skripsi ini lebih berdimensi subyektif atau suatu amatan yang ada didalam
perakteknya dari peraturan perundang – undangan mengenai topic skripsi ini.
Sehingga sedikit lebih menarik untuk dikemukakan disini.
Selain alasan diatas, penulis didalam melakukan pra penelitian untuk menulis
skripsi ini penulis ingin mengkaji seberapa jauhkah masyarakat khususnya Para
pencari keadilan yang tidak mampu mengerti akan Haknya Untuk mendapatkan
Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma .Maka dari itu penulis terfokus pada suatu
keadaan tersebut dan kemudian penulis ingin menyampaikan lewat suatu skripsi yang
berjudul :
”PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-
CUMA DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri
Salatiga)”.
B. Rumusan Masalah
Berdasakan latar belakang di atas, maka Penulis akan mengambil rumusan
masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma
di Pengadilan Negeri Salatiga ?
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan para Terdakwa untuk menggunakan
dan menolak Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma.
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka Penulis menetapkan tujuan
penelitian sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui, bagaimana Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum
Secara Cuma – Cuma di pengadilan Negeri Salatiga.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi para Terdakwa di mana
di dalam persidangannya untuk menerima dan menolak pemberian bntuan
hukum secara Cuma – Cuma ?
D. Metode Pendekatan
Suatu Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami
obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode
adalah pedoman cara seorang ilmuan mempelajari dan memahami langkah -
langkah yang dihadapi.8
Sedangkan Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat,
merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.9
Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum adalah suatu
proses untk menemukan aturan – aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun
doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.10
Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penulis dalam mengadakan
penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :
Jenis Penelitian
Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini,
digunakan metode penelitian, yaitu penelitian yuridis empiris atau sosiologis
:
Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris adalah metode penelitian yang
dilakukan untuk mendapatkan data primer 11
dan menemukan kebenaran
dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran
koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan
8 Soerjono soekanto, sri mamudji, Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat”ed.1,cet
10.Jakarta: raja grafindo persada,2007,hal. 6
9 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi penelitian Jakarta: Bumi Pustaka,1997 hal.1
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet 2 ( jakarta :Kencana, 2008) hal 29
11 Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, Op. Cit., hlm. 14
pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir. Cara
kerja dari metode yuridis sosiologis dalam penelitian tesis ini, yaitu dari hasil
pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan
terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab
permasalahan pada penelitian skripsi ini, kemudian dilakukan pengujian
secara induktif–verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam
masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah
dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses rasionalisasi.
1. Lokasi Penelitian
Untuk dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat pada penulisan
skripsi ini, maka Penulis melakukan penelitian Di Pengadilan Negeri Salatiga,
Rutan Kelas II B Salatiga,. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan,
disamping faktor dana, personal dan waktu, juga karena pemilihan lokasi
tertentu dianggap sudah cukup lengkap dan memadai untuk menyajikan
informasi yang intensif.
2. Populasi Dan Sampel Penelitian
Aparat yang bertugas Di pengadilan Negeri Salatiga, Hakim Di
Pengadilan Negeri Salatiga yang menangani perkara Pidana, Perdata dan
Anak.Metode sampling yang dipergunakan disini adalah purposive sampling
yaitu penarikan sampel bertujuan, karena sampel yang diperlukan dalam
penelitian ini harus mempunyai karakteristik tertentu sesuai dengan apa yang
menjadi tujuan penelitian ini.
Adapun sampel awal dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Hakim Pengadilan Negeri Salatiga dalam hal ini adalah :
Bapak Prasetio Nugroho S.H., M.Kn. Selaku salah satu Hakim Di
Pengadilan Negeri Salatiga.
2. Aparat Pengadilan Negeri Salatiga yang bertugas di bagian Hukum.
Dalam hal ini adalah:
Bapak R. Rudi Harsojo, SH. Selaku Pan.Mud. Hukum
3. Pengacara yang biasanya di tunjuk oleh Pengadilan Negeri Salatiga untuk
memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma. Dalam hal ini adalah
: Bapak Bambang Tri Wibowo,. S.H,.
4. Narapidana yang saat ini menjalani Hukuman penjara di Rutan Kelas IIB
salatiga dalam kasus pidana, yang dimana didalam proses acara
persidangan mengunakan Bantuan Hukum melalui Pos Bantuan Hukum
yang berada Di Pengadilan Negeri Salatiga.
3. Jenis Dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam Penulisan karya ilmiah ini mencakup 2 jenis
data, yakni:
1. Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung
melalui wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang bertugas
menyelesaikan kasus tindak Pidana, Perdata dan Anak, Pan.Mud. Hukum
Pengadilan Negeri Salatiga, Tahanan Rutan Kelas II B salatiga, serta
Pengacara atau Advokat yang biasanya di tunjuk oleh Pengadilan Negeri
Salatiga untuk memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap
peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau catatan,
Literatur, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu
:
a. Undang – undang yang terkait dengan Bantuan Hukum
1) Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana Pasal 54, 56 ayat (2) dan Pasal 114.
2) Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia, Pasal 18 ayat (4)
3) Undang – undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak
Asasi Manusia, Pasal 34 ayat (1)
4) Undang – undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan
kehakiman Pasal 37 – 40.
5) Undang – undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 22.
6) Undang – undang nomor 16 tahun 2011, tentang Bantuan Hukum.
7) SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Hukum
b. Dokumen Dari pengadilan Negeri Salatiga yang berupa :
1) Surat putusan :
1. PUTUSAN NO : 18/ PID. SUS / 2012/ PN. SAL
2. PUTUSAN NO : 01/ PID. SUS /2011/ PN. SAL
3. PUTUSAN NO : 44/ PID. SUS/ 2011/ PN.SAL
4. PUTUSAN NO : 1/ PID. SUS/ 2011/ PN.SAL
5. PUTUSAN NO : 13/ PID. SUS/ 2011/ PN.SAL
6. PUTUSAN NO : 31/PID.SUS/2013/PN.SAL
7. PUTUSAN NO : 37/PID.SUS/2013/PN.SAL
8. PUTUSAN NO : 35/PID.SUS/2013/PN.SAL
9. PUTUSAN NO :.29/PID.SUS/2013/PN.SAL
10. PUTUSAN NO : 69/PID.B/2013/PN.SAL
2) Daftar Stastistik Perkara Pidana selama tahun 2013
3) Daftar Stastistik Yang Menerima Dan Menolak Untuk
Mendapatkan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma Tahun
Anggaran 2013
4) komponen SAKIP Pengadilan Negeri Salatiga Tahun 2013
5) LAKIP Pengadilan Negeri SalatigaTahun 2013.
c. Documen dari Rutan kelas IIB Salatiga
1) Surat Tahanan No reg 69/BI/D/2013
2) Surat Tahanan No reg 35/AII/D/2013
3) Surat Tahanan No reg 29/AIII/D2013
4) Surat Tahanan No reg 31/AII/D/2013
5) Surat Tahanan No reg 37/AII/D/2013
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Wawancara (bahasa Inggris: interview) merupakan percakapan antara
dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan
pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan
informasi di mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan- pertanyaan
untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai.12
Wawancara akan
dilakukan terhadap, Hakim Pengadilan Salatiga yang menangani perkara
Pidana, Perdata dan anak, Aparat Pengadilan Negeri Salatiga yang
bertugas di bagian Hukum, Advokat atau pengacara yang biasa di tunjuk
oleh Pengadilan Negeri Salatiga untuk memberikan Bantuan Hukum
Secara Cuma – Cuma , serta Tahanan Rutan Kelas II B salatiga yang
semasa dia menjadi tersangka mengunakan haknya untuk mendapatkan
bantuan hokum secara Cuma – Cuma. Wawancara yang akan dilakukan
tidak berstruktur atau “unstructured interview”, yaitu pertanyaan
diajaukan secara lebih bebas dan leluasa tanpa terikat oleh susunan
pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dengan tujuan agar
arahnya lebih terbuka dan bias didapatkan informasi yang lebih luas, serta
wawancara dapat berlangsung secara luwes.
b. Analisis Data
12 Ibid
Data yang diperoleh yakni data yang berupa data primer dan data
sekunder diolah terlebih dahulu. Setelah melakukan melakukan
pengolahan data, selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif dan
disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan
penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis
yang telah dilakukan.