PEDOMAN PEMENUHAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)/MADRASAH ALIYAH (MA)
PUSAT PENJAMINAN MUTU PENDIDIKANBADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2012KATA PENGANTAR
Pembinaan satuan pendidikan untuk mampu memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) terus dilakukan oleh pemerintah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pasal 3 ayat (2) memberi rambu-rambu bahwa dalam peningkatan mutu dilakukan atas dasar prinsip keberlanjutan, terencana, dan sistematis dengan kerangka waktu dan target capaian yang jelas. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, khususnya dalam memperkuat kerangka waktu dan target-target capaiannya, dipandang perlu untuk disusun buku pedoman tentang pemenuhan standar nasional pendidikan pada satuan pendidikan.
Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai upaya akselerasi peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan delapan Standar Nasional Pendidikan oleh setiap satuan pendidikan. Harapannya, melalui pedoman ini satuan pendidikan mulai merintis pembudayaan mutu di lingkungannya masing-masing. Sebenarnya, budaya peningkatan mutu mulai tampak setelah diterapkannya instrumen utama dalam pelaksanaan SPMP yaitu Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Dalam implementasinya, EDS telah banyak membantu semua pihak dalam melakukan program monitoring sekolah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau dikenal dengan istilah Monitoring Sekolah oleh Pemerintah daerah (MSPD) yang dilaksanakan oleh para Pengawas Pendidikan. MSPD merupakan instrumen utama Evaluasi Diri Kota/Kabupaten (EDK) sebagai dasar penyusunan program peningkatan mutu pendidikan di wilayah tersebut.
Pedoman ini disusun dengan memperhatikan berbagai peraturan dan produk hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Hal yang membedakannya barangkali terletak pada tujuan, ruang
1 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
lingkup, dan sasarannya. Tujuan pedoman ini adalah untuk memberi pedoman bagi semua satuan pendidikan dalam mememenuhi SNP dengan rincian langkah-langkah pemenuhan, personil yang dapat dilibatkan, waktu atau durasi, dan hasil yang ditargetkan. Sasaran utamanya adalah agar satuan pendidikan dapat mencapai SNP dalam waktu yang terukur. Panduan yang bersifat rinci akan dimuat pada panduan lainnya.
Akhirnya dengan adanya pedoman ini, kiranya semua pihak dapat memanfaatkannya dengan baik terutama bagi para pemangku kepentingan di satuan pendidikan dan bagi semua pihak yang terlibat dalam peningkatan mutu pendidikan di lingkungan pemerintah daerahnya masing-masing. Terima kasih.
Jakarta, 2012
2 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
DAFTAR ISI
KATA PENGANTARDAFTAR ISIBAB I PENDAHULUAN
A. RasionalB. TujuanC. Dasar Hukum
BAB II ACUAN MUTU PENDIDIKANA. Definisi Mutu PendidikanB. Siklus Mutu PendidikanC. Standar Nasional Pendidikan sebagai Acuan Mutu Pendidikan
BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PADA TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
A. Tujuan Penjaminan Mutu PendidikanB. Prinsip Penjaminan Mutu Pendidikan di Satuan PendidikanC. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Pendidikan dalam Penjaminan
Mutu PendidikanD. Tahapan Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan di Satuan
PendidikanE. Tahapan dan waktu Pencapaian Mutu Pendidikan pada Setiap
SNP
BAB IV PELEMBAGAAN PENJAMINAN MUTU PADA TINGKAT SMA/MAA. Pelembagaan Penjaminan Mutu Pendidikan di tingkat
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, Penyelenggara, dan Masyarakat
B. Pelembagaan Penjaminan Mutu Pendidikan pada Tingkat Satuan Pendidikan
3 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
BAB V PENUTUPBAB I
PENDAHULUAN
A. RasionalPenjaminan mutu pendidikan adalah serentetan proses dalam
sistem yang saling berkaitan untuk mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data tentang program atau kegiatan pendidikan dalam mencapai mutu pendidikan. Proses penjaminan mutu diawali dari mengidentifikasi aspek pencapaian dan prioritas peningkatan, penyediaan data sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan serta membantu membangun budaya peningkatan mutu berkelanjutan. Pencapaian mutu pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah dikaji berdasarkan delapan standar nasional pendidikan dari Badan Standar nasional Pendidikan (BSNP). Penjaminan mutu secara langsung tentu saja memiliki kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan.
Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia berkaitan dengan tiga aspek utama yaitu: (1) pengkajian mutu pendidikan, (2) analisis dan pelaporan mutu pendidikan, dan (3) peningkatan mutu dan penumbuhan budaya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Khususnya pada aspek pertama, secara sederhana diartikan bahwa dalam aspek pengkajian mutu pendidikan di dalamnya perlu ada pemetaan dan penetapan langkah yang perlu dilakukan untuk pencapaian mutu. Kegiatan pemetaan salah satunya melalui Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan instrumen lain yang dapat menambah informasi tentang profil sekolah. Adapun kegiatan penetapan langkah pencapaian mutu
4 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
adalah rencana sistematis, rasional, dan terukur serta dirumuskan oleh satuan pendidikan untuk memenuhi pencapaian mutu pendidikan.
Untuk mencapai mutu, ternyata tidak setiap satuan pendidikan mampu melakukannya. Banyak faktor yang menjadi kendala dan penghambat sehingga mereka tidak mampu melakukannya. Berdasarkan hasil penelitian secara mendalam, salah satu sebabnya adalah karena budaya penjaminan mutu di satuan pendidikan relatif sangat lemah. Secara operasional, jika ingin membina budaya penjaminan mutu di setiap satuan pendidikan maka dipandang perlu memberi petunjuk atau panduan pencapaian mutu yang lebih rinci yaitu berdasarkan pada pencapaian setiap komponen Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Hasil riset menunjukkan bahwa sekolah dan madrasah merupakan pihak yang memberikan kontribusi terbesar terhadap proses dan hasil penjaminan mutu dan peningkatan mutu pendidikan, sedangkan masyarakat, penyelenggara pendidikan, dan pemerintah daerah memberikan fasilitasi dalam pelaksanaan penjaminan mutu tersebut. Oleh karena itu, sekolah dan madrasah perlu diberdayakan dan didukung dalam usahanya menciptakan budaya mutu. Pihak masyarakat perlu didorong agar secara aktif mendukung program sekolah dan madrasah. Adapun pihak pemerintah daerah perlu ditingkatkan upaya koordinasinya agar mereka menyusun program dan penganggaran penjaminan mutu sebagai prioritas utamanya.
B. TujuanTujuan umum penyusunan pedoman pemenuhan SNP pada
satuan pendidikan ini adalah untuk memberikan acuan bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan secara
5 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
sinergis dan berkelanjutan melalui pemenuhan SNP oleh satuan pendidikan.
Secara khusus pedoman ini bertujuan untuk:1. memberi penjelasan tentang indikator esensial pada delapan
Standar Nasional Pendidikan yang diuraikan berdasarkan argumentasi perlunya pemenuhan indikator esensial, langkah pemenuhannya, waktu dan durasi implementasi pemenuhannya, dan hasil yang dapat diukur.
2. mengatur peran dan tanggung jawab setiap unsur organisasi pada satuan pendidikan dan pihak terkait lainnya untuk mencapai mutu pendidikan berdasarkan acuan mutu delapan Standar Nasional Pendidikan.
3. memberi petunjuk pengelolaan dan koordinasi penjaminan mutu pendidikan yang diawali dari pemetaan mutu pendidikan dengan berbagai penggunaan instrumen, pemenuhan standar yang mengacu pada SNP atau Standar mutu pendidikan di atas SNP, serta evaluasi mutu pendidikan.
C. Dasar Hukum1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496),
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi (SI),
6 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, dan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 12/2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah,
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13/2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah,
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16/2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru,
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19/2007 Tentang Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah,
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan,
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA),
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah,
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah,
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 25/2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah,
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 26/ 2008 Tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah,
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 27/2008 Tentang
7 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Konselor,16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009
Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan,17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009
Tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009.
8 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
BAB IIACUAN MUTU PENDIDIKAN
A. Definisi Mutu PendidikanAda tiga konsep dasar yang perlu dibedakan dalam peningkatan
mutu yaitu kontrol mutu (quality control), jaminan mutu (quality assurance) dan mutu terpadu (total quality). Kontrol mutu secara historis merupakan konsep mutu yang paling tua. Kegiatannya melibatkan deteksi dan eliminasi terhadap produk-produk gagal yang tidak sesuai dengan standar. Tujuannya hanya untuk menerima produk yang berhasil dan menolak produk yang gagal. Dalam dunia pendidikan, kontrol mutu diimplementasikan dengan melaksanaan ujian sumatif dan ujian akhir. Hasil ujian dapat dijadikan sebagai bahan untuk kontrol mutu.
Jaminan mutu merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan sejak awal proses produksi. Jaminan mutu dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menjamin proses produksi agar dapat menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi tertentu. Jaminan mutu adalah sebuah cara menghasilkan produk yang bebas dari cacat dan kesalahan. Lanjutan dari konsep jaminan mutu adalah Total Quality Management (TQM) yang berusaha menciptakan sebuah budaya mutu dengan cara mendorong semua anggota stafnya untuk dapat memuaskan para pelanggan. Dalam konsep TQM pelanggan adalah raja. Inilah yang merupakan pendekatan yang sangat populer termasuk dalam dunia pendidikan. Sifat TQM adalah perbaikan yang terus menerus untuk memenuhi harapan pelanggan.
9 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
Dalam TQM, mutu adalah kesesuaian fungsi dengan tujuan, kesesuaian dengan spesifikasi dan standar yang ditentukan, sesuai dengan kegunaannya, produk yang memuaskan pelanggan, sifat dan karakteristik produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Sistem manajemen mutu pendidikan adalah suatu sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan satuan pendidikan dalam penetapan kebijakan, sasaran, rencana dan proses/prosedur mutu serta pencapaiannya secara berkelanjutan (continous improvement).
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) yang berlaku saat ini bertumpu kepada tanggung jawab tiap pemangku kepentingan pendidikan untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan. Implementasi SPMP terdiri atas rangkaian proses/tahapan yang secara siklik dimulai dari (1) pengumpulan data, (2) analisis data, (3) pelaporan/pemetaan, (4) penyusunan rekomendasi, dan (5) upaya pelaksanaan rekomendasi dalam bentuk program peningkatan mutu pendidikan. Pelaksanaan tahapan-tahapan di atas dilaksanakan secara kolaboratif antara satuan pendidikan dengan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan) yaitu penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah.
SPMP berbasis pada data dan pemetaan yang valid, akurat, dan empirik. Data yang dikumpulkan oleh sekolah dapat diperoleh dari hasil akreditasi sekolah, sertifikasi guru, ujian nasional, dan profil sekolah. Selain itu Evaluasi Diri Sekolah (EDS) merupakan instrumen implementasi SPMP yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan sebagai salah satu program akseleratif dalam peningkatan kualitas
10 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
pengelolaan dan layanan pendidikan (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010; Prioritas Nomor 2. Pendidikan).
B. Alur Penjaminan Mutu Pendidikan
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) merupakan alur siklus yang terpadu dan berkelanjutan. Siklus tersebut dapat menyatukan dan mengarahkan pelaksanaan penjaminan mutu secara internal dan eksternal. Adapun skema alur penjaminan mutu pendidikan adalah sebagai berikut:
Gambar: Alur Siklus Penjaminan Mutu Pendidikan
Bagan alir di atas dapat diterangkan sebagai berikut:
11 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
1. Lingkaran besar merupakan siklus Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) di sekolah. Kegiatan yang esensialnya terdiri dari lima langkah yaitu pengembangan standar mutu, penetapan standar, perencanaan pemenuhan, pemenuhan standar, dan auidit/evaluasi.
2. Pada langkah pemenuhan standar, pihak sekolah tidak mampu melakukannya sendiri karena banyak komponen yang bukan merupakan kewenangannya dan perlunya ketentuan standarisasi dari pihak eksternal. Oleh karena itu dalam pemenuhan standar dan audit/evaluasi dibutuhkan pedoman pemenuhan mutu yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).
3. Pedoman pemenuhan mutu menjadi acuan dalam melakukan Monitoring Sekolah oleh Pemerintah daerah (MSPD). Kerangka kegiatan MSPD juga didasarkan pada SNP dan hasil Audit/evaluasi internal pihak sekolah. Hasil MSPD dapat dijadikan peta mutu dan atau profil mutu yang dapat digunakan untuk rencana intervensi pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Intervensi pemerintah dan pemerintah daerah meliputi semua tahapan penjaminan mutu di sekolah sebagaimana terlihat dalam lingkaran besar pada gambar di atas.
5. Ketika sinergitas kegiatan penjaminan mutu telah dilakukan oleh sekolah di satu sisi dan intervensi pemerintah di pihak lain, maka pada dasarnya sekolah layak mendapat status terakreditasi.
C. Standar Nasional Pendidikan sebagai Acuan Mutu Pendidikan
12 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
Acuan mutu yang digunakan untuk pencapaian atau pemenuhan mutu pendidikan pada satuan pendidikan adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar-standar lain yang disepakati oleh kelompok masyarakat. Standar nasional pendidikan adalah standar yang dibuat oleh pemerintah, sedangkan standar lain adalah standar yang dibuat oleh satuan pendidikan dan/atau lembaga lain yang dijadikan acuan oleh satuan pendidikan. Standar-standar lain yang disepakati oleh kelompok masyarakat digunakan setelah SNP dipenuhi oleh satuan pendidikan sesuai dengan kekhasan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
SNP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan peraturan perundangan lain yang relevan yaitu kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP dipenuhi oleh satuan atau program pendidikan dan penyelenggara satuan atau program pendidikan secara sistematis dan bertahap dalam kerangka jangka menengah yang ditetapkan dalam rencana strategis satuan atau program pendidikan.
Terdapat delapan SNP yaitu:1. Standar Isi2. Standar Proses3. Standar Kompetensi Lulusan4. Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan5. Standar Sarana dan Prasarana6. Standar Pengelolaan7. Standar Pembiayaan8. Standar Penilaian
13 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
Delapan SNP di atas memiliki keterkaitan satu sama lain dan sebagian standar menjadi prasyarat bagi pemenuhan standar yang lainnya. Dalam kerangka sistem, komponen input sistem pemenuhan SNP adalah Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana (Sarpras), dan Standar Pembiayaan. Bagian yang termasuk pada komponen proses adalah Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Evaluasi, sedangkan bagian yang termasuk pada komponen output adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Berikut ini disajikan kaitan antara SNP.
Gambar: Kaitan antar Standar Nasional Pendidikan (SNP)
Setiap standar memiliki indikator ketercapaiannya dan setiap indikator merupakan acuan mutu pendidikan di Indonesia. Berikut ini
14 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
adalah daftar indikator pemenuhan standar sebagai acuan mutu yang harus diupayakan dipenuhi oleh setiap sekolah di berbagai jenjang dan jenis pendidikan.
TABEL 1.KOMPONEN, SUB-KOMPONEN DAN INDIKATOR
PEMENUHAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) PADA JENJANG SD/MI
1. STANDAR ISI
No Komponen Sub Komponen Indikator Esensial1 Kerangka dasar, dan
struktur kurikulum1.1.Pengembangan
kurikulum1.1.1 Sekolah melaksanakan pengembangan
kurikulum dengan melibatkan unsur guru, konselor, kepala sekolah, komite sekolah, dan nara sumber, dan pihak-pihak lain yang terkait.
1.1.2 Sekolah, mengembangkan kurikulum berdasarkan acuan dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dalam Standar Isi.
1.2 Struktur kurikulum 1.2.1 Kurikulum sekolah mencakup kelima kelompok mata pelajaran dengan karakteristiknya masing-masing sesuai dengan Standar Isi.
1.3.Beban belajar 1.3.1. Sekolah menerapkan beban belajar sesuai dengan Standar Isi
1.4.Muatan Lokal 1.4.1 Kurikulum sekolah dibuat dengan mempertimbangkan karakter daerah, kebutuhan sosial masyarakat, kondisi budaya, dan usia peserta didik.
2. Pengembangan diri peserta didik
2.1 Layanan bimbingan dan konseling
2.1.1 Sekolah melakukan kegiatan pelayanan konseling yang diperuntukkan bagi semua peserta didik yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karier peserta.didik
2.1.2 Sekolah melaksanakan kegiatan BK secara terprogram, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut.
2.2 Kegiatan ekstra kurikuler
2.2.1 Sekolah melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler secara terprogram, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut.
2.2.2 Sekolah melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler bagi semua siswa sesuai dengan minat dan bakat dan kondisi sekolah
15 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
2. STANDAR PROSES
No Komponen Sub Komponen Indikator Esensial1. Perencanaan 1.1. Kualitas silabus 1.1.1 Kegiatan untuk merencanakan
pembelajaan1.1.2 Kepemilikan silabus1.1.3 Komponen silabus1.1.4 Keterkaitan antar komponen dalam silabus
1.2 Kualitas RPP 1.2.1 Kepemilikan RPP1.2.2 Komponen RPP1. 2.3 Keterkaitan antar komponen RPP1.2.4 Keterkaitan RPP dengan silabus1.2.5 Kelayakan kegiatan pembelajaran
1.3 Sumber Belajar 1.3.1 Ketersedian buku teks, buku panduan, sumber belajar lain
1.3.2 Pemanfaatan buku teks, buku panduan, sumber belajar lain
2. Pelaksanaan Pembelajaran
2.1 Kualitas Pengelolaan kelas
2.1.1 Pengelolaan kelas
2.2 Pelaksanaan Pembelajaran
2.2.1 Kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPP untuk pendahuluan
2.2.2 Kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPP untuk inti
2.2.3 Kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPP untuk penutup
3 Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi
3.1 Pelaksanaaan Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi
3.1.1 Pelaksanaan Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi (persiapan, proses, penilaian)
3.1.2Tindak Lanjut
3. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
No Komponen Sub Komponen Indikator Esensial1 Cerdas, berpengetahuan,
berkepribadian, berakhlak mulia, serta siap hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut
1.1 Percaya diri dan bertanggung
1.1.1 Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab
1.2 Biasa berbagai sumber belajar
1.2.1 Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui program pembiasaan untuk mencari informasi/ pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar
1.3 Berprestasi 1.3.1 Sekolah memiliki prestasi yang ditunjukkan dengan tingkat kelulusan dan rata-rata nilai US/UN yang tinggi
1.4 Produktif dan bertanggung jawab
1.4.1 Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk mengenal pemanfaatan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab
1.5 Biasa hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan sportif
1.5.1 Siswa memperoleh pengalaman belajar yang menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar dan aman
16 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
1.6 Siap melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih
1.6.1 Siswa memperoleh pengalaman belajar agar mampu menguasai pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
1.7 Berkomunikasi secara efektif dan santun
1.7.1 Siswa memperoleh pengalaman dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif dan santun
2 Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia
2.1 Melaksanakan ajaran agama
2.1.1 Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk melaksanakan ajaran agama dan akhlak mulia
2.2 Berakhlak mulia 2.2.1 Siswa memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku yang baik setelah belajar akhlak mulia sesuai ajaran agama yang dianutnya
3 Memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air
3.1 Menghargai keberagaman
3.1.1 Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi.
3.2 Menegakkan aturan 3.2.1 Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial.
3.3 Bekerjasama dan tolong-menolong
3.3.1 Siswa memperoleh pengalaman belajar bekerjasama dalam kelompok, tolong-menolong dan menjaga diri sendiri dalam lingkungan keluarga dan teman sebaya (hanya untuk SD).
3.4 Berpartisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat
3.4.1 Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah NKRI.
3.5 Cinta dan bangga terhadap bangsa, negara dan tanah air Indonesia
3.5.1 Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara dan tanah air Indonesia.
4 Berfikir logis dan analisis 4.1 Belajar iptek secara efektif
4.1.1 Siswa memperoleh pengalaman belajar iptek secara efektif.
4.2 Mengenali dan menganalisis gejala alam dan social
4.2.1 Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk mengenali dan menganalisis gejala alam dan sosial.
5 Memiliki rasa seni dan memahami budaya
5.1 Mengekspresikan seni dan budaya
5.1.1 Siswa memperoleh pengalaman mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya.
6 Sehat jasmani dan rohani serta sportif
6.1 Bugaran jasmani serta hidup sehat
6.1.1 Mengembangkan dan memelihara kebugaran jasmani serta pola hidup sehat
6.2 Menjaga tubuh serta lingkungan
6.2.2 Siswa memahami perawatan tubuh serta lingkungan, mengenal berbagai penyakit dan cara pencegahannya serta menjauhi narkoba
17 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
4. STANDAR KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (PTK)
No Komponen Sub Komponen Indikator Esensial1 Guru 1.1 Kualifikasi guru 1.1.1 Guru mempunyai kualifikasi minimal
1.1.2. Jumlah guru memenuhi persyaratan minimal
1.2 Kompetensi guru 1.2.1 Guru mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan
2 Tenaga kependidikan 2.1 Kualifikasi tenaga kependidikan
2.1.1 Kepala sekolah mempunyai kualifikasi pendidikan minimal
2.1.2 Tenaga administrasi mempunyai kualifikasi pendidikan minimal
2.1.3 Tenaga perpustakaan mempunyai kualifikasi pendidikan minimal
2.1.4 Sekolah mempunyai penjaga sekolah2.2 Kompetensi tenaga
kependidikan2.2.1 Kepala sekolah mempunyai kompetensi
yang dipersyaratkan2.2.2 Tenaga perpustakaan mempunyai
kompetensi yang dipersyaratkan
5. STANDAR SARANA PRASARANA
No Komponen Sub Komponen Indikator Esensial1 Lahan 1.1 Luas lahan
m2/Siswa, Jumlah Rombongan belajar, Siswa, Guru
1.1.1 Luas lahan sekolah sesuai dengan SNP
2 Ruang Kelas 2.1 Perabot yang dimiliki ruang kelas
2.1.1 Perabot yang dimiliki ruang kelas sesuai dengan SNP
3 Kondisi ruang kelas 3.1 Kelayakan/ kenyamanan ruang kelas untuk belajar
3.1.1 Kelayakan/kenyaman ruang kelas untuk belajar
4 Ruang Perpustakaan 4.1 Buku perpustakaan 4.1.1 Buku perpustakaan sesuai dengan standar yang berlaku
5 Perabotan perpustakaan 5.1 Ketersediaan peralatan multimedia
5.1.1 Ketersediaan peralatan multimedia di ruang perpustakaan
6 Kondisi ruang perpustakaan
6.1 Kelayakan/ kenyamanan ruang perpustakaan untuk belajar
6.1.1 Kelayakan/kenyamanan ruang perpustakaan untuk belajar
7 Laboratorium/ Bengkel 7.1 Peralatan pendidikan di laboratorium IPA
7.1.1 Peralatan pendidikan di laboratorium IPA lengkap
7.2 Peralatan pendidikan di laboratorium Fisika
7.2.1 Peralatan pendidikan di laboratorium Fisika lengkap
7.3 Peralatan pendidikan di laboratorium Kimia
7.3.1 Peralatan pendidikan di laboratorium kimia lengkap
18 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
No Komponen Sub Komponen Indikator Esensial7.4 Peralatan pendidikan
di laboratorium Biologi
7.4.1 Peralatan pendidikan di laboratorium biologi lengkap
7.5 Peralatan pendidikan di laboratorium Bahasa
7.5.1 Peralatan pendidikan di laboratorium bahas lengkap
7.6 Peralatan pendidikan di laboratorium IPS
7.6.1 Peralatan pendidikan di laboratorium IPS lengkap
7.7 Peralatan pendidikan di laboratorium TIK
7.7.1 Peralatan pendidikan di laboratorium TIK lengkap
7.8 Peralatan kerja di ruang bengkel
7.8.1 Peralatan kerja di ruang bengkel lengkap
8 Ruang Kerja Pimpinan 8.1 Kelayakan/ kenyamanan ruang kerja pimpinan
8.1.1 Kelayakan ruang kerja pimpinan
8.2 Kelengkapan sarana ruang kerja pimpinan
8.1.2 Kelengkapan sarana ruang kerja pimpinan
9 Ruang Kerja Guru 9.1 Kelayakan/ kenyamanan ruang kerja guru
9.1.1 Kelayakan ruang kerja guru
9.2 Kelengkapan sarana kerja guru
9.2.1 Kelengkapan saran ruang kerja guru
10 Tempat Ibadah 10.1 Kelayakan/ kenyamanan ruang ibadah
10.1.1 Kelayakan/kenyamanan ruang ibadah
10.2 Kelengkapan sarana ruang ibadah
10.2.1 Kelengkapan sarana ruang ibadah
11 Ruang Jamban 11.1 Kelayakan/ kenyamanan jamban
11.1.1 Kelayakan/kenyamanan ruang jamban
11.2 Kelengkapan sarana jamban
11.2.1 Kelengkapan sarana jamban
12 Ruang UKS 12.1 Kelayakan/ kenyamanan ruang UKS
12.1.1 Kelayakan/kenyamanan ruang UKS
12.2 Kelengkapan sarana ruang UKS
12.2.1 Kelengkapan sarana ruang UKS
13 Ruang Konseling 13.1 Kelayakan/ kenyamanan ruang konseling
13.1.1 Kelayakan/kenyamanan ruang konseling
13.2 Kelengkapan sarana konseling
13.2.1 Kelengkapan sarana ruang konseling
14 Tempat bermain/OR 14.1 Kelayakan/ kenyamanan tempat bermain/OR
14.1.1 Kelayakan/kenyamanan tempat bermain/OR
14.2 Kelengkapan sarana tempat bermain/OR
14.2.1 Kelengkapan sarana tempat bermain/OR
15 Ruang Sirkulasi 15.1 Kelayakan/ 15.1.1 Kelayakan/kenyamanan ruang sirkulasi
19 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
No Komponen Sub Komponen Indikator Esensialkenyamanan ruang sirkulasi
15.2 Kelengkapan sarana ruang sirkulasi/ penghubung antar bangunan
15.2.1 Kelengkapan sarana ruang sirkulasi
16 Pencemaran 16.1 Pencemaran lingkungan
16.1.1 Pencemaran lingkungan
16.2 Kelengkapan sarana drainase, pembungan limbah, perindang
16.2.1 Kelengkapan sarana drainase, pembuangan limbah, pepohonan (perindang)
6. STANDAR PENGELOLAAN
No Komponen Sub Komponen Indikator Esensial1 Perencanaan Program 1.1 Sosialisasi visi, misi
dan tujuan sekolah1.1.1 Sosialisasi visi, misi dan tujuan sekolah
dilakukan kepada semua warga sekolah.1.1.2 Warga sekolah memahami visi, misi dan
tujuan sekolah1.1.3 Sosialisasi KTSP sekolah dilakukan
kepada semua warga sekolah1.2 Kepemilikan rencana
kerja sekolah1.2.1 Sekolah memiliki dokumen rencana kerja
sekolah dalam bentuk RKS (Rencana Kerja Sekolah 4-tahunan) dan RKA-S (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) atau rencana kerja tahunan)
1.2.2 Penyusunan rencana kerja sekolah (RKS) memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah, disetujui oleh Dewan Pendidik, dan disahkan berlakunya oleh Dinas Pendidikan kab/kota atau oleh penyelenggara sekolah bagi sekolah swasta
1.2.3 Rencana kerja sekolah mendukung pengembangan karir guru
1.3 Program peningkatan mutu sekolah
1.3.1 Sekolah melaksanakan program peningkatan mutu sekolah
1.3.2 Penyusunan program peningkatan mutu sekolah mendasarkan pada: hasil evaluasi diri, hasil akreditasi sekolah, dan hasil kelulusan siswa.
2 Pelaksanaan Rencana Kerja
2.1 Realisasi visi dan misi ke dalam rencana kerja sekolah
2.1.1 Sekolah merealisasikan visi dan misi ke dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pengelolaan PTK, dan Pelaksanaan kegiatan kesiswaan.
2.2 Sekolah menyusun pedoman pengelolaan
2.2.1 Sekolah menyusun pedoman-pedoman pengelolaan sekolah
20 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
sekolah2.3 Sekolah menciptakan
lingkungan yg kondusif untuk kegiatan pembelajaran
2.3.1 Budaya dan lingkungan sekolah kondusif untuk pembelajaran.
2.4 Sekolah menyediakan akses laporan pengelolaan keuangan sekolah secara transparan dan akuntabel
2.4.1 Warga sekolah dapat mengakses laporan pengelolaan keuangan sekolah secara transparan dan akuntabel
2.5 Sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain
2.5.1 Sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain untuk mendukung implementasi rencana kerja sekolah
3 Pengawasan dan Evaluasi
3.1 Sekolah melakukan evaluasi rencana kerja sekolah 2 kali setahun
3.1.1 Sekolah melakukan evaluasi rencana kerja sekolah minimal 1 kali per tahun
3.1.2 Program supervisi dan evaluasi meliputi: pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut
3.2 Sekolah melakukan sosialisasi hasil pelaksanaan program sekolah
3.2.1 Sekolah mensosialisasikan laporan hasil pelaksanaan program sekolah
3.2.2 Sekolah melakukan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan sekolah.
3.3 Kepala sekolah melakukan evaluasi pendayagunaan pendidik
3.3.1 Sekolah melakukan evaluasi pendayagunaan pendidik pada setiap akhir semester
3.3.2 Sekolah melakukan evaluasi pendayagunaan tenaga kependidikan pada setiap akhir semester
3.4 Sekolah sudah melakukan akreditasi sesuai dengan peraturan yang berlaku
3.4.1 Sekolah mengikuti akreditasi oleh BAN-SM untuk menentukan status akreditasi sekolah
3.5 Pelibatan /Partisipasi Warga sekolah
3.5.1 Guru dilibatkan dalam perumusan visi, misi dan tujuan, serta penyusunan rencana kerja sekolah.
3.6 Kepala sekolah menerapkan kepemimpinan yang efektif
3.6.1 Sesuai kompetensinya kepala sekolah dapat dijadikan teladan bagi semua warga sekolah
3.6.2 Kepemimpinan sekolah mampu menerapkan cirri-ciri kepemimpinan yang efektif.
4 Sistem informasi manajemen
4.1 Sekolah menerapkan sistem informasi manajemen yang mudah diakses oleh warga sekolah
4.1.1 Warga sekolah, mudah mengakses informasi dan pengaduan terkait dengan pengelolaan sekolah.
21 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
7. STANDAR PEMBIAYAAN
No Komponen Sub Komponen Indikator Esensial1 Penyusunan Program
Pembiayaan1.2. RAPBS dan RAKS
disusun bersama-sama dengan Komite Sekolah dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi orang tua siswa
1.2.1. Ada unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam rapat penetapan besaran pembiayaan yang harus ditanggung oleh orang tua murid
2 Penetapan besaran biaya operasi non personalia, ATS dan BAHP
2.1. Besaran Standar Biaya Operasi Nonpersonalia
2.1.1. Besaran biaya operasi nonpersonalia dihitung berdasarkan standar biaya per sekolah/program keahlian
2.1.2. Besaran biaya operasi nonpersonalia dihitung berdasarkan standar biaya per rombongan belajar
2.1.3. Besaran biaya operasi nonpersonalia dihitung berdasarkan standar biaya per peserta didik
2.1.4. Sekolah menghitung besaran persentase minimum biaya ATS berdasarkan standar pembiayaan
2.1.5. Sekolah menghitung besaran persentase minimum biaya BAHP berdasarkan standar pembiayaan
2.2. Realisasi Besaran Pembiayaan selain Operasi Non personalia, ATS dan BAHP
2.2.1. Sekolah menghitung besaran biaya operasi selain biaya operasi non personalia, ATS dan BAHP
2.3. Realisasi Pengelolaan Pembiayaan Operasi Nonpersonalia
2.3.1. Kemudahan mengakses dokumen pengelolaan pembiayaan sekolah
2.4. Realisasi Perolehan Dana Pembiayaan Sekolah
2.4.1. Besaran peroleh dana yang berrsumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, orang tua siswa, dan masyarakat
3 Pelaporan Pengelolaan Program Pembiayaan
3.1. Dokumen Laporan Pembiayaan Operasi Nonpersonalia
3.1.1.Sekolah menyusun laporan pengelolaan pembiayaan
3.1.2.Kemudahan akses terhadap laporan pengelolaan keuangan
8. STANDAR PENILAIAN
No Komponen Sub Komponen Indikator Esensial
22 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
1 Teknik, mekanisme dan prosedur penilaian
1.1. Teknik-teknik penilaian
1.1.1.Guru membuat rancangan penilaian yang menggunakan berbagai teknik penilaian, misal tes untuk prestasi belajar, pengamatan untuk perilaku, lembar penilaian untuk proses pencapaian kompetensi
1.2. Prosedurpenillaian 1.2.1.Guru menyusun instrumen yang memenuhi syarat substansi, konstruksi, dan bahasa
1.2.2.Satuan pendidikan melakukan validitas empiric terhadap instrument penilaian
1.2.3. Satuan pendidikan memiliki instrumen yang berkualitas
2 Pelaksanaanpenilaian 2.1. Penilaian oleh pendidik
2.1.1. Siswa menerima informasi hasil ulangan harian
2.1.2.Guru menyampaikan hasil penilaian akhir kepada peserta didik dalam bentuk satu nilai disertai deskripsi
2.1.3.Guru memberikan remidi pada siswa yang belum mencapai KKM
2.1.4.Guru menggunakan berbagai teknik penilaian untuk menilai hasil belajar kognitif, keterampilan, dan afektif
2.1.5.Guru menggunakan berbagai teknik untuk menilai hasil belajar kognitif siswa
2.1.7.Guru mengolah/ menganalisis hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar siswa
2.1.8. Guru memanfaatkan hasil penilaian2.1.9.Setiap akhir semester, guru melaporkan
hasil penilaian2.1.10.Guru melaporkan hasil penilaian akhlak
kepada guru agama2.1.11.Guru melaporkan hasil penilaian
kepribadian kepada guru PKN2.2. Penilaian oleh
sekolah2.2.1. Satuan pendidikan mengadakan rapat
dewan guru untuk menentukan nilai akhir peserta didik (termasuk kenaikan kelas dan kelulusan)
2.2.2.Satuan pendidikan melaksanakan: kriteria kenaikan kelas, KKM
2.2.3. Satuan pendidikan melaporkan hasil penilaian setiap akhir semester kepada semua orangtua/wali siswa.
2.3. Penilaian oleh Pemerintah
2.3.1.Satuan pendidikan memanfatkan hasil UN untuk seleksi masuk,
2.3.2. Satuan pendidikan memiliki rata-rata UN setinggi UN SSN
2.3.3. Satuan pendidikan memanfaatkan hasil analisis daya serap
23 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
3 Pemantauan penilaian yang berkualitas dan tindaklanjutnya
3.1.Pemantauan penilaian yang berkualitas
3.1.1.Pemantauan terahadap kualitas soal
3.1.2.Pemantauan terhadap pelaksanaan ujian
Satuan atau program pendidikan yang telah memenuhi SNP, dapat mengembangkan standar yang lebih tinggi lagi yaitu berupa:
1. Standar mutu di atas SNP yang dapat diadopsi dan/atau diadaptasi dari standar internasional.
2. Standar mutu di atas SNP yang berbasis pada keunggulan dan spesifikasi tertentu.
24 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
BAB IIIPENJAMINAN MUTU PADA TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
Penjaminan mutu pada tingkat satuan pendidikan yang dimaksud dalam bab ini adalah upaya pemenuhan standar nasional pendidikan oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil pemetaan mutu satuan pendidikan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi kekurangan sekolah dalam SNP. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan instrument evaluasi diri sekolah (EDS). Berdasarkan hasil EDS kemudian dilihat lebih rinci saran upaya pemenuhan yang dapat dilakukan oleh satuan pendidikan dalam bab ini. Perlu dipertegas, bahwa upaya pemenuhan SNP oleh SD/MI yang dibuat dalam manual ini merupakan upaya pembimbingan yang memungkinkan untuk digunakan oleh sekolah, jika situasi dan kondisinya sesuai dan memungkinkan untuk diimplementasikan oleh sekolah. Namun demikian, sekolah dapat membuat upaya yang berbeda dengan apa yang disarankan dalam manual ini sepanjang upaya tersebut normatif dan tidak melanggar aturan yang berlaku.
A. Tujuan Penjaminan Mutu PendidikanPenjaminan mutu pendidikan berdasarkan Permen Nomor 63
Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Berdasarkan peraturan di atas, tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik
25 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
Indonesia Tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan SPMP. Adapun tujuan antara pada penjaminan mutu pendidikan adalah terbangunnya SPMP yang di dalamnya termasuk:
1. terbangunnya budaya mutu pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal;
2. pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal pada satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah;
3. ditetapkannya secara nasional acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal;
4. terpetakannya secara nasional mutu pendidikan formal dan nonformal yang dirinci menurut provinsi, kabupaten atau kota, dan satuan atau program pendidikan;
5. terbangunnya sistem informasi mutu pendidikan formal dan nonformal berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan tersambung yang menghubungkan satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah.
Berdasarkan pada ketentuan di atas, kegiatan penjaminan mutu pendidikan pada lingkungan pendidikan formal dan jenjang pendidikan dasar dan menengah secara umum meliputi kegiatan:
1. Pengisian evaluasi diri sekolah oleh satuan pendidikan. Proses ini menghasilkan profil mutu sekolah;
2. Penyusunan rencana pemenuhan SNP atau rencana peningkatan mutu sekolah, baik dalam kurun waktu jangka
26 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
menengah (4 tahunan) atau tahunan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS);
3. Sekolah melaksanakan rencana pemenuhan SNP atau rencana peningkatan mutu sekolah berdasarkan situasi dan kondisi sekolah;
4. Kepala sekolah dan pihak terkait mengevaluasi proses pememuhan SNP oleh satuan pendidikan atau kegiatan peningkatan mutu yang dilakukan oleh sekolah. Dari proses ini, sekolah mendapatkan informasi mengenai tingkat ketercapaian, faktor pendukung dan penghambat upaya pemenuhan SNP;
5. Kepala sekolah dan pihak terkait melakukan perencanaan ulang kegiatan pemenuhan SNP untuk kemudian dilakukan perbaikan berkelanjutan.
Tahapan kegiatan ini dilakukan secara berulang. Pada waktu sekolah sudah memenuhi SNP, sekolah harus meningkatkan standar mutu sekolah di atas SNP.
27 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
C. Prinsip Penjaminan Mutu Pendidikan di Satuan PendidikanSesuai dengan peraturan yang berlaku, penjaminan mutu
pendidikan dilakukan atas dasar prinsip:1. berbasis pada hasil pemetaan,2. terencana dan sistematis, 3. dalam kerangka waktu yang rasional dan pasti,4. memiliki target capaian mutu yang jelas dan terukur,5. terbuka dan disempurnakan secara berkelanjutan, serta 6. menghormati otonomi satuan pendidikan;
D. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Pendidikan dalam Penjaminan Mutu Pendidikan
Satuan pendidikan merupakan pelaksana penjaminan mutu memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
1. Melakukan evaluasi diri sebagai dasar perencanaan program pemenuhan dan peningkatan mutu secara internal, dan sebagai informasi bagi unit lain guna mendukung pemenuhan standar mutu pendidikan.
2. Melaksanakan proses pemenuhan Standar Nasional Pendidikan sebagai perwujudan dari penjaminan mutu pendidikan.
3. Menyusun pelaporan pemetaan mutu satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan di tingkay satuan pendidikan, pengelola program, dan Dinas pendidikan Kabupaten/Kota.
4. Menyediakan data bagi pihak lain guna kepentingan akreditasi, kebijakan peningkatan mutu pendidikan, fasilitasi, pemenuhan standar, perencanaan program, dan audit kinerja.
28 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
E. Tahapan Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan di Satuan PendidikanSatuan pendidikan sebagai pelaksana penjaminan mutu melakukan penjaminan mutu sesuai dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
1. Pemetaan MutuPemetaan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan, diartikan sebagai informasi tentang pencapaian delapan standar nasional pendidikan, dimulai dengan:a. Menjaring dan mengumpulkan informasi mutu pendidikan
pada tingkatsatuan pendidikan, dengan tahapan sebagai berikut:1) Membentuk tim untuk penjaringan atau pengumpulan
data mutu pendidikan atau data pencapaian delapan standar nasional pendidikan.
2) Mengisi instrument untuk menjaring data tentang mutu pendidikan seperti instrument Evaluasi Diri Sekolah (EDS).
3) Memasukan data dari instrument ke format data mutu pendidikan;
4) Memelihara data yaitu mengecek kebenaran data mutu pendidikan yang dilengkapi dengan bukti-bukti, dan menjaga kemutahiran data.
5) Mengolah data mutu pendidikan menjadi informasi mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan, untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS);
29 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
6) Menyiapkan data mutu pendidikan kepada unit/instansi yang memerlukan untuk membantu pengembangan satuan pendidikan;
7) Menyampaikan data mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan kepada penyelenggara sekolah ke dinas pendidikan kabupaten/kota; MA ke kementrian agama kabupaten/kota).
b. Menyusun profil mutu SD/MI dengan tahapan berikut:1) Satuan Pendidikan menentukan acuan mutu pendidikan
sebagai acuan atau patok duga (benchmark), baik Standar Pelayanan Minimal dan atau Standar Nasional Pendidikan.
2) Mengolah data mutu pendidikan menjadi profil mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
3) Profil mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan berisi kesenjangan antara keadaan nyata posisi setiap Standar di satuan pendidikan dengan 8 Standar Nasional Pendidikan;
4) Menyampaikan laporan profil mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota; MA ke kementrian agama kabupaten/kota.
2. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikana. Menggunakan profil mutu pendidikan sebagai dasar
penyusunan program peningkatan mutu pendidikan atau upaya pemenuhan standar mencapai standar yang dijadikan acuan, dan tertuang dalam Rencana Kegiatam
30 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
Sekolah (4 tahunan) dan/atau RKAS. Minimal berisi komponen standar yang akan dipenuhi oleh satuan pendidikan dan komponen yang akan diusulkan pemenuhannya oleh penyelenggara pendidikan dan/atau pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah.
b. Melakukan perbaikan mutu pendidikan atau upaya pemenuhan standar mencapai standar yang dijadikan acuan berdasarkan program yang telah direncanakan (RKS atau RKAS).
3. Pemantauana. Pemantauan dilakukan oleh satuan pendidikan dengan cara
pengecekan keterlaksanaan pemenuhan standar, dan mencatat penyebab berbagai kendala dalam pemenuhan standar.
b. Melakukan penilain internal terhadap pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan.
4. Pelaporana. Menuliskan pelaksanaan peningkatan mutu atau
pemenuhan stándar pada tahun berjalan, dan menjadi dasar untuk penyusunan program untuk tahun berikutnya.
b. Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/kota, atau provinsi/pusat untuk dijadikan bahan menyusun program peningkatan mutu atau pemenuhan standar pada satuan pendidikan yang menjadi binaannya.
c. Melakukan pemutakhiran data mutu pendidikan setelah pelaksanaan program peningkatan mutu.
31 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
5. Pengembangan Standar di atas SNPSatuan pendidikan yang telah mencapai atau memenuhi
standar tertentu sebagai acuan mutu pendidikan ini dapat mengembangkan ke standar yang lebih tinggi. Sebagai contoh, dari SNP menjadi SNP plus atau standar lainnya sebagai acuan mutunya yang sesuai dengan kemampuan dan visi satuan pendidikan.
32 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
Gambar: Tahapan Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan di Satuan Pendidikan
33 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
Pemetaan Mutu 1. Menjaring dan mengumpulkan informasi mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan
2. Menyusun profil mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan
Pemenuhan Standar Nasional
Pendidikan
Pemantauan
1. Menggunakan profil mutu pendidikan untuk dasar penyusunan program peningkatan mutu pendidikan atau upaya pemenuhan standar mencapai standar yang dijadikan acuan, dan tertuang dalam Rencana Kerja Sekolah (4 tahunan) dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS)
2. Melakukan perbaikan mutu pendidikan atau upaya pemenuhan standar mencapai standar yang dijadikan acuan berdasarkan program yang telah direncanakan (RKS atau
Melakukan penilain internal terhadap pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan
Pelaporan
Pengembangan Standar di atas
SNP
a. Menuliskan pelaksanaan peningkatan mutu atau pemenuhan standar pada tahun berjalan, dan menjadi dasar untuk penyusunan program untuk tahun berikutnya.
b. Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/kota, atau provinsi/pusat untuk dijadikan bahan menyusun program peningkatan mutu atau pemenuhan standar pada satuan pendidikan yang menjadi binaannya.
c. Melakukan pemutakhiran data mutu pendidikan setelah pelaksanaan program peningkatan mutu.
Satuan pendidikan yang telah mencapai atau memenuhi standar tertentu sebagai acuan mutu pendidikan dapat mengembangkan ke standar yang lebih tinggi.
F. Tahapan dan Waktu Pencapaian Mutu Pendidikan pada setiap SNP
Pada bagian ini dijelaskan tahapan dan waktu pencapaian mutu pendidikan pada satuan pendidikan dengan mengacu pada setiap SNP. Berikut adalah tabel tahapan dan waktu pemenuhan SNP.
34 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
TABEL LANGKAH PEMENUHAN SNP PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS/MA1. STANDAR ISI
INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR ISI
ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI PEMENUHAN HASIL
Sekolah melaksanakan pengembangan kurikulum dengan melibatkan unsur guru, konselor, kepala sekolah, komite sekolah, dan nara sumber, dan pihak-pihak lain yang terkait.
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum yang memiliki prinsip otonomi yang menuntut partisipasi warga sekolah dan semua stakeholder pada tingkat satuan pendidikan. Arah dan kebijakan KTSP serta keberhasilannya ditentukan oleh kerjasama semua pihak yang terkait
Melakukan sosialisasi tentang kebijakan KTSP.
Melakukan rapat koordinasi untuk menyusun KTSP
Menyusun draft KTSP oleh 2 – 3 orang guru yang memiliki wawasan tentang KTSP
Melaksanakan musyawarah untuk mengambil keputusan tentang isi dan struktur KTSP.
Hasil keputususan ditinjau kembali di setiap awal tahun.
Guru, konselor, kepala sekolah, komite sekolah, nara sumber, dan pihak-pihak lain yang terkait.
Awal tahun Tersedianya Dokumen KTSP (buku I)
Sekolah, mengembangkan kurikulum berdasarkan acuan dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dalam Standar Isi.
Standar isi merupakan bagaian inti dari struktur kurikulum (KTSP) yang ditampilkan dalam bentuk mata pelajaran sesuai standar yang berlaku dan muatan lokal. Pengembangan mata pelajaran diuraikan dalam bentuk silabus dan RPP.
Melakukan analisis terhadap standar isi
Melakukan analisis kebutuhan untuk pengembangan KTSP yang relevan dengan visi dan misi sekolah, pembiayaan, dan kondisi lingkungan
Menetapkan kebijakan tentang struktur kurikulum (susunan mata pelajaran, jumlah jam pelajaran, jadwal, dan tenaga pendidik).
Merencanakan pencapaian tujuan sekolah sesuai visi dan misinya dipertimbangkan dari formasi atau struktur mata pelajaran yang akan disampaikan
Guru, Wakasek Kurikulum (atau Tim Pengembang Kurikulum), dan Kepala Sekolah
Setiap awal semester
Tersedianya Dokumen KTSP (buku I)
Terjaminnya relevansi antara visi, misi, tujuan, dan struktur mata pelajaran yang diberikan.
Kurikulum sekolah mencakup kelima kelompok mata pelajaran dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan
Kajian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Memasukkan lima kelompok mata
Kepala Sekolah, Guru, Wakasek Kurikulum (atau Tim Pengembang Kurikulum).
Setiap awal semester
Tersedianya Dokumen KTSP (buku I)
Terjaminnya relevansi antara visi, misi, dan
35 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR ISI
ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI PEMENUHAN HASIL
karakteristiknya masing-masing sesuai dengan Standar Isi.
umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; kelompok mata pelajaran estetika; kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. Dengan demikian menjadi persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggaraan pendidikan
pelajaran pada kerangka KTSP yang dibuat.
Menetapkan sebaran jumlah jam pelajaran untuk lima kelompok mata pelajaran sesuai dengan visi dan misi sekolah dengan tetap sesuai dengan ketentuan dan rambu-rambu yang berlaku
Mendiskusikan indikator pencapaian tujuan dari masing-masing kelompok mata pelajaran
Sosialisasi kepada guru untuk memperhatikan tujuan pokok kelima kelompok mata pelajaran.
tujuan dengan indikator pencapaian dari lima kelompok mata pelajaran.
Tersosialisasinya tujuan kelompok mata pelajaran yang relevan dengan visi dan misi sekolah
Sekolah menerapkan beban belajar sesuai dengan Standar Isi
Kurikulum dikembangkan dengan sejumlah prinsip yaitu diantaranya memperhatikan kebutuhan kehidupan, menyeluruh, dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Oleh karrena itu perlu diatur beban belajar supaya dapat memberi pelayanan kepada peserta didik secara proprsional sesuai usia dan tingkat perkembangannya
Kajian terhadap lampiran Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 22 tahun 2006 tanggal 23 mei 2006 tentang Standar Isi
Memasukkan keterangan beban belajar pada KTSP Buku I
Sosialisasi kepada guru, siswa, dan orang tua peserta didik tentang beban mengajar dalam berbagai bentuk kesempatan pertemuan.
Kepala Sekolah, Guru, Wakasek Kurikulum (atau Tim Pengembang Kurikulum)
Awal tahun Tersedianya Dokumen KTSP (buku I)
Tersosialisasinya beban belajar kepada siswa dan orang tua siswa.
Kurikulum sekolah dibuat dengan mempertimbangkan karakter daerah, kebutuhan sosial masyarakat, kondisi budaya, dan usia peserta didik.
Lampiran Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 22 tahun 2006 tanggal 23 mei 2006 tentang Standar Isi mengatakan bahwa pengembangan KTSP harus memperhatikan prinsip berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Hal ini perlu dijadikan rambu-rambu karena esensi dari KTSP bersifat otonomi dan kontekstual dengan keadaan lingkungan
Kajian terhadap lampiran Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 22 tahun 2006 tanggal 23 mei 2006 tentang Standar Isi
Memasukkan prinsip berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya pada naskah KTSP (Buku I) yang tercermin dalam visi dan misi sekolah serta muatan lokal yang dipilih oleh satuan pendidikan
Kepala Sekolah, Guru, Wakasek Kurikulum (atau Tim Pengembang Kurikulum), dan komite sekolah.
Di awal semester
Tersedianya Dokumen KTSP (buku I)
Tersosialisasinya tentang visi, misi, dan kebijakan sekolah yang telah mempertimbangkan karakter daerah, kebutuhan sosial masyarakat, kondisi budaya, dan usia
36 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR ISI
ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI PEMENUHAN HASIL
sekitarnya. Sosialisasi kepada guru, siswa, dan orang tua peserta didik tentang visi, misi, dan kebijakan sekolah yang telah mempertimbangkan karakter daerah, kebutuhan sosial masyarakat, kondisi budaya, dan usia peserta didik.
peserta didik. Bentuk sosialisasinya dapat berupa poster, spanduk, dan dalam berbagai pertemuan.
Sekolah melakukan kegiatan pelayanan konseling yang diperuntukkan bagi semua peserta didik yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karier peserta.didik
Kegiatan BK memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membina peserta didik untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi dan bakat yang dimilikinya. Selain itu BK memiliki perananan yang penting untuk membantu peserta didik dalam mengatasi masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karier peserta.didik.
Menganalisis permasalahan siswa. Menyusun program BK berdasarkan
hasil analisis Menganalisis kebutuhan bakat dan
minat siswa Menetapkan jadwal rutin pelayanan
BK. Penyediakan buku pemantauan
perkembangan belajar siswa. Membuat daftar giliran layanan BK
untuk semua siswa (bersifat rutin) dan mencatat kasus pelayanan bagi siswa yang membutuhkan
Melaporkan perkembangan kemajuan siswa secara terbatas dalam waktu tertentu dihadapan kepala sekolah dan pengawas.
Kepala Sekolah dan guru BK
Harian Deskripsi identifikasi potensi dan permasalahan perkembangan peserta didik
Dokumen program layanan BK untuk satu tahun berjalan
Daftar hadir harian layanan BK yang memuan nama siswa, waktu, dan isi layanan BK.
Sekolah melaksanakan kegiatan BK secara terprogram, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut.
Program BK merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kurikulum dan layanan pendidikan. Oleh karen aitu menjadi indikator mutu karena merupakan kelengkapan dalam membina siswa. Bukti kegiatan BK dapat direkam sesuai panduan yang tersedia.
Menyusun program BK berdasarkan hasil analisis
Menganalisis kebutuhan bakat dan minat siswa
Menyusun program kerja BK dalam satu tahun berjalan
Melakukan layanan BK Melakukan evaluasi terhadap
efektivitas program BK tiap bulan. Membuat program tindak lanjut sesuai
program dan memperhatikan hasil evaluasi bulanan.
Kepala Sekolah dan guru BK
Bulanan Deskripsi identifikasi potensi dan permasalahan perkembangan peserta didik
Dokumen program layanan BK untuk satu tahun berjalan
Laporan bulanan hasil evaluasi layanan BK.
Sekolah Kegiatan ekstrakurikuler merupakan Menganalisis kebutuhan bakat dan Guru yang dipilih untuk Bulanan Deskripsi identifikasi
37 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR ISI
ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI PEMENUHAN HASIL
melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler secara terprogram, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut.
bagian dari kegiatan pengembangan dalam struktur KTSP. Keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari kedudukan KTSP itu sendiri.
minat siswa Menganalisis potensi dan kompetensi
guru untuk pemenuhan kebutuhan program ekstrakurikuler.
Menetapkan jadwal kegiatan ektrakurikuler dan jenis ekstrakurikuler yang akan dibina
Melakukan pembinaan kegiatan ektrakurikuler
Melaporkan perkembangan kemajuan siswa dalam kegiatan ektrakurikuler.
Melakukan tindak lanjut untuk peningkatan mutu kegiatan ektrakurikuler dengan memasukkan program pada tahun berikutnya atau melakukan perbaikan secara spontan setelah ditemukan peluang untuk pengembangan
membina kegiatan ektrakurikuler
potensi peserta didik kaitannya dengan kegiatan ektrakurikuler
Program kurikuler yang sekurang-kurangnya membuat nama kegiatan, tujuan, target, langkah pembinaan ekstrakurikuler, dan dampak yang diharapkan (pembinaan karakter, kewirausahaan, dan prestasi).
Daftar hadir guru pembina dan peserta didik.
Agenda kegiatan ektrakurikuler yang memuat hari/tanggal, jumlah siswa, guru pembina, dan isi kegiatan ektrakurikuler
Sekolah melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler bagi semua siswa sesuai dengan minat dan bakat dan kondisi sekolah
Kegiatan ektrakurikuler merupakan kegiatan pembelajaran yang tidak terstruktur dalam mata pelajaran tetapi sangat berpengaruh terhadap pembinaan peserta didik sebagai manusia seutuhnya karena dikembangkan sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Oleh karena itu perlu dikembangkan secara sungguh-sungguh.
Menganalisis potensi dan kompetensi guru untuk pemenuhan kebutuhan program ekstrakurikuler.
Menetapkan jadwal kegiatan ektrakurikuler dan jenis ekstrakurikuler yang akan dibina
Melakukan pembinaan kegiatan ektrakurikuler
Melaporkan perkembangan kemajuan siswa dalam kegiatan ektrakurikuler.
Guru yang dipilih untuk membina kegiatan ektrakurikuler
Bulanan Deskripsi identifikasi potensi peserta didik kaitannya dengan kegiatan ektrakurikuler
Program kurikuler yang sekurang-kurangnya membuat nama kegiatan, tujuan, target, langkah pembinaan ekstrakurikuler, dan dampak yang diharapkan (pembinaan karakter,
38 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR ISI
ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI PEMENUHAN HASIL
kewirausahaan, dan prestasi).
Daftar hadir guru pembina dan peserta didik.
Agenda kegiatan ektrakurikuler yang memuat hari/tanggal, jumlah siswa, guru pembina, dan isi kegiatan ektrakurikuler
2. STANDAR PROSESINDIKATOR
PEMENUHAN STANDAR ISI
ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI PEMENUHAN HASIL
Kegiatan untuk merencanakan pembelajaan
Kepemilikan silabus
Komponen silabus Keterkaitan antar
komponen dalam silabus
Silabus merupakan perencanaan pembelajaran yang harus disediakan oleh guru sesuai perundang-undangan yang berlaku. Secara teoritis, silabus dapat dijadikan dokumen mutu yang berfungsi sebagai bagian perencanaan, penilaian, dan bahan acuan (base line) untuk mencapai derajat kompetensi yang lebih tinggiKualitas dari silabus harus dikontrol oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan, atau salah seorang yang dipercaya sebagai ahli untuk mengawal kualitas silabus. Hal ini dilakukan karena silabus tidak hanya sekedar ada secara administratif tetapi juga harus mememuhi komponen yang berkualitas dan memiliki Keterkaitan
Workshop penyamaan persepsi tentang format silabus sesuai ketentuan yang berlaku dan relevansi muatan silabus dengan visi sekolah
Penyusunan draft silabus oleh masing-masing guru
Review draft silabus melalui wokshop sehingga menghasilkan isi silabus yang inovatif sesuai standar proses.
Pendokumentasian silabus yang berlaku untuk tahun berjalan
Harus diusahakan ada salah seorang ahli yang bertanggungjawab sebagai nara sumber/fasilitator dalam pengembangan silabus
Guru dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum,dan kepala sekolah
Awal tahun Silabus untuk masing-masing mata pelajaran yang telah dilelegalisasi oleh kepala sekolah yang sebelumnya telah di periksa oleh tim ahli.
39 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR ISI
ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI PEMENUHAN HASIL
antar komponen dalam silabus. Kepemilikan RPP Komponen RPP Keterkaitan antar
komponen RPP Keterkaitan RPP
dengan silabus Kelayakan
kegiatan pembelajaran
RPP merupakan perencanaan pembelajaran yang harus disediakan oleh guru sesuai perundang-undangan yang berlaku. Secara teoritis, RPP merupakan kelengkapan guru profesional sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kelas.Kualitas dari RPP harus dikontrol oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan, atau salah seorang yang dipercaya sebagai ahli untuk mengawal kualitas RPP. Kualitas RPP antara lain dicirikan oleh kelengkapan komponen RPP dengan indikator yang terukur dan skenario pembelajaran yang mendorong siswa aktif. Selai itu terdapat keterkaitan antar komponen RPP dan keterkaitan RPP dengan silabus.
Wokshop penyaman persepsi tentang format RPP sesuai ketentuan yang berlaku dan pemuatan inovasi pembelajaran yang aktif dan kontekstual
Penyusunan draft RPP oleh guru untuk seluruh pertemuan yang akan dilakukan
Review dan penyelarasan draft RPP oleh guru sebelum mengajar sehingga melahirkan RPP yang kontekstual baik waktu dan tempat
Pendokumentasian RPP yang berlaku untuk tahun berjalan.
Harus diusahakan ada salah seorang ahli yang bertanggungjawab sebagai nara sumber/fasilitator dalam penyusunan RPP
Guru dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kepala sekolah
Awal tahun ajaran RPP untuk setiap kali pertemuan yang dipisahkan masing-masing mata pelajaran dan guru yang telah dilelegalisasi oleh kepala sekolah yang sebelumnya telah di periksa oleh ahlinya
Ketersedian buku teks, buku panduan, sumber belajar lain
Pemanfaatan buku teks, buku panduan, sumber belajar lain
Buku teks, buku panduan, dan sumber belajar lainnya merupakan bagian terpenting sebagai mendukung kegiatan pembelajaran. Kedudukan sumber belajar yang berupa buku teks dan lainnya sama dengan kedudukan guru.
Rapat koordinasi untuk mencantumkan mata anggaran pada RKS untuk menyediakan berbagai sumber belajar atau mengusulkan pengadaannya kepada pihak dinas pendidikan dan dunia industri.
Membuat aturan tentang optimasi pemanfaatan buku dan sumber belajar lainnya baik dalam kegiata belajar di kelas maupun di luar kelas
Mensosialisasikan budaya baca dan pemanfaatan sumber belajar di sekolah dan di luar lingkungan sekolah.
Guru dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kepala sekolah
Setiap Awal Tahun Daftar inventaris judul dan jumlah eksemplar
Bukti fisik buku dan sumber belajar lain yang tercatat.
Aturan pemanfaatan buku teks, buku panduan, sumber belajar lain
Pengelolaan kelas Pengelolaan kelas merupakan kegiatan inti dari standar proses. Efektivitas pendidikan salah satunya ditentukan
Menyiapkan ruang kelas dan perlengkapannya sebaik mungkin sesuai strandar sarana dan prasarana
Guru dan kepala sekolah
Setiap akhir pekan Daftar hadir guru di kelas dalam bentuk agenda pembelajaran
40 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR ISI
ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI PEMENUHAN HASIL
oleh efektivitas pengelolaan kelas. Dengan demikian, pengelolaan kelas harus diperhatikan dengan seksama dalam peningkatan mutu pendidikan dan keterampilan pengelolaan kelas merupakan ukuran terhadap tingkat kompetensi dan profesionalisme guru.
pendidikan Guru mereview skenario
pembelajaran yang telah disusunnya pada RPP
Menyiapakan berbagai bahan ajar dan sumber belajar
Guru melaksanakan pembelajaran Secara rutin di akhir pekan, salah
seorang guru menyampaikan pengalamannya di kelas di depan guru-guru lain dalam kerangka kegiatan lesson study.
Agenda pertemuan lesson study di akhir pekan (jam yang digunakan setelah proses pembelajaran dan atau pada waktu jam ekstrakurikuler)
Kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPP untuk pendahuluan
Kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPP untuk inti
Kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPP untuk penutup
Kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPP baik pada tahap pendahuluan, inti, maupun penutup sangat penting karena RPP yang telah disusun tidak bermakna apapun jika guru tidak melaksanakannya di kelas. Oleh karena itu kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPP perlu diperhatikan dengan baik.
Sebelum masuk kelas, guru membaca kembali RPP yang telah disusunnya terutama pada komponen langkah-langkah pembelajaran dan indikatir pencapaiannya.
Mengapresiasi tahap inti pada skenario pembelajaran dengan kerangka aspek eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.
Guru melakasanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang disusunya
Melakukan refleksi segera setelah selesai melakukan pembelajaran sehingga dapat ditentukan tingkat kesesuaian antara RPP dengan pelaksanaanya di kelas.
Guru Setiap akhir jam pembelajaran di setiap kelas
Naskah RPP Catatan akhir (anekdot)
pembelajaran yang dibuat oleh guru dengan memuat keterangan nama mata pelajaran, jam pelajaran, temuan di kelas, rencana perbaikan di masa yang akan datang.
Pelaksanaan Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi (persiapan, proses, penilaian).
Kegiatan Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi (persiapan, proses, penilaian), dan tindak lanjut merupakan kegiatan supervisi yang bermanfaat untuk peningkatan mutu proses pembelajaran
Penyebaran angket penggalian masalah pembelajaran.
Analisis kebutuhan supervisi pembelajaran
Observasi kelas setiap penampilan guru sekurang-kurangnya dilakukan 1 kali dalam satu semester
Refleksi langsung antara kepala
Kepala sekolah 1 semester Angket Laporan singkat analisis
kebutuhan Lembaran observasi
yang teriisi Catatan refleksi Laporan hasil supervisi
akademik
41 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR ISI
ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI PEMENUHAN HASIL
sekolah dengan guru yang bersangkutan
Tindak lanjut Tindak lanjut hasil supervisi merupakan implementasi peningkatan mutu. Dengan demikian memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses peningkatan mutu.
Rekapitulasi data hasil observasi kelas
Laporan dan ulasan hasil observasi kelas
Pembinaan dan peningkatan proses pembelajaran minimal 1 kali di akhir semester dipimpin oleh kepala sekolah (dapat menghadirkan nara sumber dari luar).
Memberi tugas pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kemampuannya dalam pembelajaran
Kepala Sekolah dan Guru
1 semester Laporan analisis obervasi kelas
Daftar hadir peserta Pembinaan dan peningkatan proses pembelajaran.
Notulen kegiatan pembinaan guru
3. STANDAR KOMPETENSI LULUSANINDIKATOR
PEMENUHAN STANDAR ISI
ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI PEMENUHAN HASIL
Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab
Tujuan pendidikan salah satunya menumbuhkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab. Sikap percaya diri adalah modal untuk menumbuhkan keberanian untuk melakukan sesuatu yang dianggap benar bagi dirinya, namun untuk memupuk percaya diri perlu dibarengi dengan rasa tanggung jawab agar percaya diri peserta didik adalah yang bertanggung jawab.
Merancang kegiatan yang membuka peluang bagi peserta didik merasakan pengalamannya untuk mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab. Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu dalam komponen pengembangan diri.
Membina sikap percaya diri dan bertanggung jawab di ruang kelas, pada kegiatan ektrakurikuler, dan
Kepala Sekolah, guru, dan guru BK
Mingguan Dokumen KTSP (buku I) Dokumen program
layanan BK untuk satu tahun berjalan
Daftar hadir harian layanan BK yang memuat nama siswa, waktu, dan isi layanan BK.
42 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR ISI
ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI PEMENUHAN HASIL
bimbingan BK secara berkelanjutan Terus memantau hasil pembinaan
sikap percaya diri dan bertanggung jawab peserta didik melalui catatan BK.
Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui program pembiasaan untuk mencari informasi/ pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar
Keterampilan peserta didik untuk mencari informasi/ pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar merupakan kunci dari segala proses pembelajaran. Jika peserta didik mampu mencari informasi/ pengetahuan sendiri maka ia akan berkembang sesuai minat dan potensi yang dimilikinya
Merancang kegiatan yang membuka peluang bagi peserta didik meningkatkan keterampilan mencari informasi/ pengetahuan lebih lanjut Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu dalam komponen pengembangan diri.
Membina keterampilan mencari informasi/ pengetahuan lebih lanjut dapat dilakukan di ruang kelas, pada kegiatan ektrakurikuler, dan bimbingan BK secara berkelanjutan
Terus memantau hasil pembinaan keterampilan mencari informasi/ pengetahuan lebih lanjut peserta didik melalui catatan BK.
Kepala Sekolah, guru, dan guru BK
Mingguan Dokumen KTSP (buku I) Dokumen program
layanan BK untuk satu tahun berjalan
Daftar hadir harian layanan BK yang memuat nama siswa, waktu, dan isi layanan BK.
Sekolah memiliki prestasi yang ditunjukkan dengan tingkat kelulusan dan rata-rata nilai US/UN yang tinggi
Kelulusan dan nilai rata-rata US/UN merupakan indikator mutu pendidikan yang dilakukan di akhir kegiatan pembelajaran. Dengan hasil ujian yang diperoleh, kita dapat menarik kesimpulan tentang keberhasilan sistem pendidikan yang diselenggarakan di sekolah
Menganalisis potensi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).
menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan tiga aspek kriteria, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik.
KKM dijadikan acuan untuk melakukan penilaian harian, tengah semester, dan akhir semester sehingga tingkat kelulusan dan rata-rata nilai US/UN dapat dipantau.
KKM yang ditetapkan disosialisaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan.
Guru Awal semester Surat keputusan dan lampiran tentang penetapan KKM
43 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR ISI
ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI PEMENUHAN HASIL
Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk mengenal pemanfaatan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab
Pengalaman belajar untuk mengenal pemanfaatan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab merupakan salah satu pilar dalam pembelajaran siswa aktif baik PAKEM maupun Contextual Teaching Learning (CTL). Dengan selalu mendorong peserta didik untuk memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab diharapkan akan terjadi akselerasi peningkatan mutu pendidikan.
Merancang kegiatan yang membuka peluang bagi peserta didik untuk mengenal pemanfaatan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab. Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu dalam komponen pengembangan diri.
Membina pemanfaataan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab keterampilan mencari informasi/ pengetahuan lebih lanjut dapat dilakukan di ruang kelas, pada kegiatan ektrakurikuler, dan bimbingan BK secara berkelanjutan
Terus memantau hasil pembinaan mengenal pemanfaatan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab melalui catatan BK.
Kepala Sekolah, guru, dan guru BK
Mingguan Dokumen KTSP (buku I) Dokumen program
layanan BK untuk satu tahun berjalan
Daftar hadir harian layanan BK yang memuat nama siswa, waktu, dan isi layanan BK.
Siswa memperoleh pengalaman belajar yang menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar dan aman
Kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar dan aman adalah tujuan umum dari seluruh proses pendidikan. Kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar dan aman adalah keterampilan hidup bagi peserta didik sebagai bekal hidupnya.
Merancang kegiatan yang membuka peluang bagi peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar yang menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar dan aman. Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu dalam komponen pengembangan diri.
Membina kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar dan aman dapat dilakukan di ruang kelas, pada kegiatan ektrakurikuler, dan bimbingan BK secara berkelanjutan
Terus memantau hasil pembinaan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar dan aman melalui catatan BK.
Kepala Sekolah, guru, dan guru BK
Mingguan Dokumen KTSP (buku I) Dokumen program
layanan BK untuk satu tahun berjalan
Daftar hadir harian layanan BK yang memuat nama siswa, waktu, dan isi layanan BK.
Siswa memperoleh pengalaman belajar
Tujuan pokok dari pendidikan adalah menyiapkan peserta didik untuk dapat
Merancang kegiatan agar iswa memperoleh pengalaman belajar yang
Guru Akhir semester Jadwal pengayaan dan remedial
44 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR ISI
ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI PEMENUHAN HASIL
agar mampu menguasai pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
hidup di masyarakat (bekerja) dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian menguasai pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi adalah komponen yang paling penting.
disiapkan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Rancangannya dituangkan dalam KTSP yaitu dalam kalender penddikan
Membina pengalaman belajar yang disiapkan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dapat dilakukan di ruang kelas dan kegiatan remedial serta pengayaan
Terus memantau hasil pembinaan di berbagai kesempatan.
Daftar hadir siswa dan guru dalam kegiatan pengayaan dan remedial.
Siswa memperoleh pengalaman dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif dan santun
Kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif dan santun akan menjadi ukuran keberhasilan pendidikan karakter. Selain itu, kemampuan berkomunikasi adalah tujuan utama dari pendidikan karena itu perlu dijadikan indikator pemenuhan standar nasional pendidikan
Merancang kegiatan agar iswa memperoleh pengalaman belajar berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif dan santun Rancangannya dituangkan dalam KTSP yaitu dalam kalender penddikan
Membina pengalaman belajar berkomunikasi dapat dilakukan di ruang kelas, kegiatan ektrakurikuler, dan kegiatan remedial serta pengayaan.
Terus memantau hasil pembinaan di berbagai kesempatan.
Guru Akhir semester Jadwal pengayaan dan remedial
Jadwal kegiatan ekstrakurikuler yang relevan
Daftar hadir siswa dan guru dalam kegiatan pengayaan dan remedial.
Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk melaksanakan ajaran agama dan akhlak mulia
Melaksanakan ajaran agama dan akhlah mulia merupakan salah satu tujuan pendidikan di Indonesia yang berketuhanan yang mahaesa. Jika peserta didik tidak memperoleh pengalaman belajar melaksanakan ajaran agama dan akhlak mulia dapat dikatakan kegiatan pembelajaran gagal total. Hal ini karena tujuan pendidikan nasional dilandasi oleh salah satu sila Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa.
Merancang kegiatan yang memberi kesempatan peserta didik melaksanakan ajaran agama dan akhlah mulia. Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu dalam komponen pengembangan diri.
Membina peserta didik melaksanakan ajaran agama dan akhlah mulia melalui kegiatan di ruang kelas, pada kegiatan ektrakurikuler, dan bimbingan BK secara berkelanjutan
Kepala Sekolah, guru, dan guru BK
Mingguan Dokumen KTSP (buku I) Dokumen program
layanan BK untuk satu tahun berjalan
Daftar hadir harian layanan BK yang memuat nama siswa, waktu, dan isi layanan BK.
45 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR ISI
ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI PEMENUHAN HASIL
Terus memantau hasil pembinaan secara rutin dan terencana.
Siswa memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku yang baik setelah belajar akhlak mulia sesuai ajaran agama yang dianutnya
Untuk dapat menjalankan ajaran agamanya, peserta didik perlu dibekali dengan pengetahuan, sikap, dan pembiasaan perilaku yang terkait dengan ajaran agamanya. Sebaliknya pembelajaran ajaran agama yang dianturnya akan membina pengetahuan, sikap, dan perilaku yang baik. Dengan demikian kedua pihak saling mempengaruhi.
Merancang kegiatan yang memberi kesempatan peserta didik melaksanakan ajaran agama dan akhlah mulia yang sekalus menambah pengetahuan, sikap, dan perilaku baiknya. Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu dalam strukur kurikulum (pendidikan agama) dan pengembangan diri.
Membina peserta didik melaksanakan ajaran agama dan akhlah mulia melalui kegiatan di ruang kelas, pada kegiatan ektrakurikuler, dan bimbingan BK secara berkelanjutan
Terus memantau hasil pembinaan secara rutin dan terencana.
Kepala Sekolah, guru, dan guru BK
Mingguan Dokumen KTSP (buku I) Silabus dan RPP
pendidikan agama Dokumen program
layanan BK untuk satu tahun berjalan
Daftar hadir harian layanan BK yang memuat nama siswa, waktu, dan isi layanan BK.
Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi.
Indonesia merupakan negara yang multikultur, multi agama, bangsa, suku dan ras. Pendidikan di Indonesia memiliki misi untuk membina peserta didik agar memiliki jiwa saling menghargai antar warga negara yang berbeda agama, bangsa, suku, dan ras.
Merancang kegiatan yang memberi kesempatan peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi.Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu dalam komponen pengembangan diri.
Pemberian peluang untuk memperoleh pengalaman belajar untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi melalui kegiatan di ruang kelas, pada kegiatan ektrakurikuler, dan bimbingan BK secara berkelanjutan
Terus memantau hasil pembinaan secara rutin dan terencana.
Kepala Sekolah, guru, dan guru BK
Mingguan Dokumen KTSP (buku I) Dokumen program
layanan BK untuk satu tahun berjalan
Jadwal kegiatan ektrakurikuler yang menunjukkan kegiatan saling menghargai antar siswa dengan berbagai latar belakang.
Siswa memperoleh Kehidupan di masyarakat penuh dengan Merancang kegiatan yang memberi Kepala Sekolah, guru, Mingguan Dokumen KTSP (buku I)
46 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR ISI
ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI PEMENUHAN HASIL
pengalaman belajar untuk berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial.
aturan-aturan sosial. Pendidikan memiliki misi menyiapkan peserta didik untuk dapat hidup di masyarakat yang penuh aturan-aturan sosial. Oleh karena itu dianggap penting dijadikan indikator mutu pendidikan.
kesempatan peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar untuk berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial.Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu dalam komponen pengembangan diri.
Pemberian peluang untuk memperoleh pengalaman belajar berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial melalui kegiatan di ruang kelas, pada kegiatan ektrakurikuler, dan bimbingan BK secara berkelanjutan
Terus memantau hasil pembinaan secara rutin dan terencana.
dan guru BK Dokumen program layanan BK untuk satu tahun berjalan
Jadwal kegiatan ektrakurikuler yang menunjukkan kegiatan pembiasaan berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan social.
Siswa memperoleh pengalaman belajar bekerjasama dalam kelompok, tolong-menolong dan menjaga diri sendiri dalam lingkungan keluarga dan teman sebaya (hanya untuk SD).
Dalam menjalani kehidupan, manusia tidak dapat sendiri tetapi harus bekerjasama dalam kelompok dan tolong-menolong. Dalam rangka membina sikap saling bekerjasama dan tolong menolong maka dianggap perlu memasukkan sebagai indikator peningkatan mutu lulusan
Merancang kegiatan yang memberi kesempatan peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar bekerjasama dalam kelompok, tolong-menolong dan menjaga diri sendiri dalam lingkungan keluarga dan teman sebaya. Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu dalam komponen pengembangan diri.
Pemberian peluang untuk memperoleh pengalaman belajar berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial melalui kegiatan di ruang kelas, pada kegiatan ektrakurikuler, dan bimbingan BK secara berkelanjutan yang terintegrasi dan terjadwal
Terus memantau hasil pembinaan secara rutin dan terencana.
Kepala Sekolah, guru, dan guru BK
Mingguan Dokumen KTSP (buku I) Dokumen program
layanan BK untuk satu tahun berjalan
Jadwal kegiatan ektrakurikuler yang menunjukkan kegiatan pembiasaan saling tolong menolong dan bekerjasama.
Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat
Pendidikan salah satunya memiliki misi untuk tetap menjaga keutuhan sebuah negara. Dengan demikian mutu lulusan
Merancang kegiatan yang memberi kesempatan peserta didik untuk partisipasi siswa dalam kehidupan
Kepala Sekolah, guru, dan guru BK
Mingguan Dokumen KTSP (buku I) Jadwal kegiatan
ektrakurikuler yang
47 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR ISI
ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI PEMENUHAN HASIL
melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah NKRI.
perlu memberi peluang pembinaan agar siswa mampu partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah NKRI.
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah NKRI.. Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu dalam komponen pengembangan diri dan pendidikan karater
Melaksanakan pendidikan yang terintegrasi dengan semua mata pelajaran dan kegiatan ektrakurikuler
Terus memantau hasil pembinaan secara rutin dan terencana.
menunjukkan kegiatan latihan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah NKRI seperti pramuka, paskibra, PMR, dan lain-lain.
Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara dan tanah air Indonesia.
Pendidikan salah satunya memiliki misi untuk menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap bangsa, negara dan tanah air Indonesia. Dengan demikian perlu dijadikan indikator mutu lulusan
Merancang kegiatan yang memberi kesempatan peserta didik untuk belajar menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara dan tanah air Indonesia. Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu dalam komponen pengembangan diri dan pendidikan karater.
Melaksanakan pendidikan yang terintegrasi dengan semua mata pelajaran dan kegiatan ektrakurikuler
Terus memantau hasil pembinaan secara rutin dan terencana.
Kepala Sekolah, guru, dan guru BK
Mingguan Dokumen KTSP (buku I) Jadwal kegiatan
ektrakurikuler yang menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara dan tanah air Indonesia seperti pramuka, paskibra, PMR, dan lain-lain.
Siswa memperoleh pengalaman belajar iptek secara efektif.
Tujuan pendidikan adalah mengembangan ilmu pengetahuan dan tekologi yang disampaikan dengan pendekatan siswa aktif. Oleh karena itu Siswa memperoleh pengalaman belajar iptek secara efektif dijadikan indikator mutu lulusan.
Merancang kegiatan yang memberi kesempatan peserta didik untuk belajar iptek secara efektif. Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada silabus dan RPP pada mata pelajaran yang relevan.
Melaksanakan pembelajaran aktif pada setiap mata plajaran yang relevan dengan penyampaian mata iptek.
Guru Mingguan Silabus dan RPP
Siswa memperoleh Belajar untuk mengenali dan Merancang kegiatan yang memberi Guru Mingguan Silabus dan RPP
48 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR ISI
ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI PEMENUHAN HASIL
pengalaman belajar untuk mengenali dan menganalisis gejala alam dan sosial.
menganalisis gejala alam dan social dapat menyiapkan peserta didik hidup di masyarakat dengan penuh wawasan. Keterampilan menganalisis gejala alam dan social akan membantu mempertahankan diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya.
kesempatan peserta didik untuk mengenali dan menganalisis gejala alam dan social. Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada silabus dan RPP pada mata pelajaran yang relevan.
Melaksanakan pembelajaran aktif pada setiap mata plajaran yang relevan.
Siswa memperoleh pengalaman mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya.
Belajar untuk memperoleh pengalaman mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya dapat menyiapkan peserta didik untuk mengembangan potensi dan bakat seni di masyarakat. Selain itu, melatih keterampilan dalam mengembangkan budaya luhur.
Merancang kegiatan yang memberi kesempatan peserta didik untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya. Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu pada pengembangan diri, memasukkan pada silabus dan RPP pada mata pelajaran yang relevan.
Melaksanakan pembelajaran aktif pada setiap mata plajaran yang relevan.
Guru Mingguan Dokumen KTSP (Buku I) Silabus dan RPP
Mengembangkan dan memelihara kebugaran jasmani serta pola hidup sehat
Belajar untuk mengembangkan dan memelihara kebugaran jasmani serta pola hidup sehat dapat menyiapkan peserta didik untuk mengembangan potensi dan bakat olah raga di masyarakat.
Merancang kegiatan yang memberi kesempatan peserta didik untuk mengembangkan dan memelihara kebugaran jasmani serta pola hidup sehat. Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu pada pengembangan diri, memasukkan pada silabus dan RPP pada mata pelajaran yang relevan.
Melaksanakan pembelajaran aktif pada setiap mata plajaran yang relevan.
Guru Mingguan Dokumen KTSP (Buku I) Silabus dan RPP
Siswa memahami perawatan tubuh serta lingkungan, mengenal berbagai penyakit dan cara pencegahannya serta menjauhi narkoba
Belajar untuk memahami perawatan tubuh serta lingkungan, mengenal berbagai penyakit dan cara pencegahannya serta menjauhi narkoba dapat menyiapkan peserta didik hidup sehat dan terhindar dari bahaya narkoba dan obat-obatan yang berbahaya.
Merancang kegiatan yang memberi kesempatan peserta didik untuk memahami perawatan tubuh serta lingkungan, mengenal berbagai penyakit dan cara pencegahannya serta menjauhi narkoba. Rancangan diawali dengan mencantumkannya
Guru Mingguan Dokumen KTSP (Buku I) Silabus dan RPP
49 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR ISI
ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI PEMENUHAN HASIL
pada KTSP yaitu pada pengembangan diri, memasukkan pada silabus dan RPP pada mata pelajaran yang relevan.
Melaksanakan pembelajaran aktif pada setiap mata plajaran yang relevan.
4. STANDAR KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
INDIKATOR PEMENUHAN
STANDARALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI
PEMENUHAN HASIL
Guru mempunyai kualifikasi minimal
Tuntutan sebagai guru profesional harus memenuhi persyaratan sesuai PP no. 74 th. 2008 tentang Guru dan Dosen dan Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
Kepala sekolah dan pengawas mendorong guru yang belum S1/DIV untuk melanjutkan studi yang sesuai.
Kepala sekolah dan guru mengajukan beasiswa untuk studi S1/DIV.
Kepala sekolah, guru, pengawas
4,5 tahun Kualifikasi pendidikan guru S1/DIV dibuktikan dengan ijazah
Guru melanjutkan studi S1/DIV dengan biaya beasiswa (Pemda, Pemprov, Pusat, pihak lainnya)
Jumlah guru memenuhi persyaratan minimal
Pemenuhan jumlah guru yang sesuai dengan rombongan belajar/mata pelajaran memberikan dukungan kebermutuan layanan pembelajaran
Kepala sekolah mengajukan penambahan jumlah guru kepada pemerintahan kab./kota melalui dinas pendidikan kab./kota;
Jika pengajuan ini belum direspon, padahal sekolah membutuhkan penambahan guru, kepala sekolah bersama dengan komite sekolah dan guru-guru melakukan rapat untuk mempertimbangkan perekrutan guru honorer yang dibiayai dari dana sekolah
Kepala sekolah membuka komunikasi dengan kepala sekolah lain di sekitar
Kepala sekolah, komite sekolah
Menjelang awal tahun ajaran baru
Semua kebutuhan guru untuk rombongan belajar yang ada di sekolah dapat terpenuhi
50 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN
STANDARALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI
PEMENUHAN HASIL
sekolah, jika ada kelebihan jumlah guru/guru yang kekurangan jam mengajar, dapat diberi jadwal pada sekolah tersebut.
Guru mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan
Bagian dari tuntutan Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasu Akademik dan Kompetensi Guru
Untuk mendapatkan kebermutuan dalam memberikan layanan pembelajaran bagi peserta didik
Kepala sekolah melakukan penilaian kompetensi guru (PKG)
Kepala sekolah bersama komite sekolah menyusun dan mengesahkan program peningkatan kompetensi guru untuk satu tahun.
Kepala sekolah dan guru-guru melaksanakan program peningkatan kompetensi guru.
Kepala Sekolah, Guru, komite sekolah
Sepajang tahun ajaran
Kompetensi guru yang kurang (hasil dari PKG) dapat ditingkatkan
Guru memiliki kebiasaan untuk mengimplementasikan kemampuannya dalam layanan bagi peserta didik.
Kepala sekolah memiliki kualifikasi pendidikan minimal
Merupakan syarat formal yang harus dipenuhi dari Permendiknas No. 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah/madrasah
Kepala sekolah melanjutkan studi S1/D4;
Mengajukan bea siswa S1/D4 ke Pemerintahan kab./kota atau ke Pusat atau perusahaan sekitar melalui program CSR
Kepala sekolah Sepanjang tahun ajaran
Kepala sekolah dapat menyelesaikan studi, minimal S1/D4.
Konselor mempunyai kualifikasi pendidikan minimal
Tenaga Administrasi mempunyai kualifikasi pendidikan minimal
Tenaga perpustakaan mempunyai kualifikasi minimal
Tenaga
Merupakan syarat formal yang harus dipenuhi dari Permendiknas No. 24 tahun 2008 tentang Standar TAS/M, Permendiknas No. 25 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan sekolah/ Madrasah, Permendiknas No. 26 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/ Madrasah, Permendiknas No. 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor
TAS, Pustakawan, Laboran, dan Konselor melanjutkan studi sesuai dengan tuntutan permendiknas (SMA/SMK, D3, S1/D4)
Kepala sekolah mendorong dan memfasilitasi TAS, Pustakawan, Laboran, Konselor untuk melanjutkan studi sesuai dengan kualifikasi pada masing-masing Permendiknas.
Jika sekolah merekrut tenaga honorer untuk TAS, Pustakawan, Laboran, Konselor, diusahakan untuk merekrut yang sudah memenuhi kualifikasi.
Kepala Sekolah, TAS, Pustakawan, Laboran, Konselor
1 – 4 tahun TAS, Pustakawan, Laboran, Konselor memiliki kualifikasi yang sesuai dengan Permendiknas, yaitu:TASD = SMK/sederajatTASMP = D3TASMA/K = S1/D4Kepala perpustakaan (pendidik) = S1/D4Kepala perpustakaan (Non-pendidik) = D2 Ilmu perpustakaanTenaga perpustakaan = SMA/sederajatKepala Laboratorium (pendidik) = S1/D4Kepala Laboratorium (laboran)
51 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN
STANDARALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI
PEMENUHAN HASIL
laboran mempunyai kualifikasi minimal
= D3Teknisi Laboratorium = D2Laboran sekolah = SMA/SederajatKonselor = S1
Sekolah mempunyai penjaga sekolah
Untuk memelihara dan menjaga sekolah dari gangguan sosial, bencana, dan lingkungan sekitar.
Jika memungkinkan, Kepala sekolah merekrut satu atau beberapa penjaga sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah
Kepala sekolah mengajukan pemenuhan tenaga penjaga sekolah kepada Pemerintah daerah kab./kota.
Kepala sekolah Sepanjang tahun ajaran
Sekolah memiliki penjaga sekolah sesuai kebutuhan
Kepala Sekolah mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan
Mengelola dan memimpin sekolah merupakan hal yang kompleks dilihat dari urusan-urusan dan masalah-masalah yang harus ditangani dan dipecahkan oleh seorang kepala sekolah, karena itu, tanpa penguasaan kompetensi yang disyaratkan dalam Permendikan No. 13 tahun 2007, kemajuan sekolah akan sangat lambat, bahkan sekolah tidak akan berhasil mencapai visi dan misinya
Kepala sekolah melakukan penilaian diri sendiri untuk mengetahui sejuahmana sudah/belum menguasai kompetensi yang disyaratkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara refleksi diri atau pengisian daftar checklist, atau bertanya kepada warga sekolah mengenai kekurangan kepala sekolah.
Kepala sekolah menyusun rencana pengembangan profesi secara berkelanjutan
Kepala sekolah mengimplementasikan program/kegiatan pengembangan diri melalui berbagai bentuk dan jenis kegiatan seperti: 1) mengikuti kegiatan pengembangan profesi di K3S atau MKKS. 2) meminta dibina secara langsung oleh pengawas pada kompetensi-kompetensi yang belum dikuasai, dll.
Kepala sekolah Sepanjang tahun ajaran
Kepala sekolah menguasai kompetensi yang dipersyaratkan
Konselor mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan
Layanan tenaga konselor berkaitan langsung dengan pengembangan atau pemecahan masalah peserta didik, sehingga kompetensi yang harus dimiliki
Tenaga konselor melakukan penilaian kompetensi sebagai konselor, baik melalui pengisian instrument, penilaian dari kepala sekolah, penilaian
Kepala Sekolah, Tenaga konselor
Sepanjang tahun ajaran
Kompetensi tenaga konselor sekolah terus meningkat stiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan/hasil pemetaan
52 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN
STANDARALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI
PEMENUHAN HASIL
harus betul-betul dikuasai. Jika tidak, maka tindakan yang dilakukan oleh konselor akan sangat beresiko menyebabkan disorientasi kepribadian peserta didik.
pengawas, atau pihak lain yang dianggap kompeten.
Tenaga konselor menyusun rencana pengembangan keprofesian untuk satu tahun ajaran yang dilakukan setiap tahunnya.
Tenaga konselor melaksanakan program/kegiatan pengembangan kompetensi melalui berbagai cara, misalnya: penelitian tindakan, pembinaan oleh kepala sekolah, pembinaan oleh pengawas, MGMP BK, dll.
kompetensi.
Tenaga perpustakaan mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan
Pengelolaan perpustakaan merupakan kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan atau fasilitasi belajar peserta didik, khususnya di ruang perpustakaan. Untuk memberikan dukungan yang optimal, diperlukan layanan yang professional, karenanya tenaga perpustakaan sekolah haruslah orang-orang yang memiliki kompetensi sebagaimana dipersyaratkan dalam Permendiknas No. 25 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan sekolah/ Madrasah
Pustakawan sekolah/madrasah melakukan penilaian kompetensi sebagai tenaga perpustakaan sekolah/madrasah, baik melalui pengisian instrument, penilaian dari kepala sekolah, penilaian pengawas, atau pihak lain yang dianggap kompeten.
Pustakawan sekolah/madrasah menyusun rencana pengembangan keprofesian untuk satu tahun ajaran yang dilakukan pada setiap tahunnya.
Pustakawan sekolah/madrasah melaksanakan program/kegiatan pengembangan kompetensi melalui berbagai cara, misalnya: workshop pengembangan layanan perpustakaan, pembinaan langsung dari KS, pembinaan langsung dari pengawas, mengikuti kegiatan asosiasi pustakawan sekolah/madrasah, pelatihan ICT untuk tenaga perpustakaan, dll.
Kepala sekolah, tenaga perpustakaan sekolah/ madrasah
Sepanjang tahun ajaran
Kompetensi yang belum dikuasai oleh pustakawan sekolah dapat dikuasai secara bertahap dalam setiap tahunnya sesuai dengan hasil pemetaan kompetensi
53 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
5. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
INDIKATOR PEMENUHAN
STANDARALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI
PEMENUHAN HASIL
Luas lahan sekolah sesuai dengan SNP
Untuk kepentingan pelayanan yang memadai bagi peserta didik dan proses kerja bagi PTK, lahan sekolah harus distandarkan
Kepala sekolah dan komite sekolah membandingkan lahan yang dimiliki sekolah dengan SNP sesuai jenjang sekolah
Kepala sekolah menyusun kebutuhan penambahan lahan sekolah disertai dengan rencana desain pengembangan sarana dan prasarana sekolah
Kepala sekolah dan komite sekolah mengajukan pemenuhan lahan sekolah sesuai dengan SNP ke pemerintah kab./kota atau pihak-pihak yang berkepentingan
Kepala sekolah. komite sekolah
Sepanjang tahun ajaran
Sekolah memiliki desain pengembangan sarana dan prasana sekolah
Sekolah melakukan pengajuan pemenuhan lahan sekolah kepada berbgai pihak terkait
Sekolah memiliki lahan sekolah sesuai dengan SNP
Perabot yang dimiliki ruang kelas sesuai dengan SNP
Pemenuhan perabot yang dibutuhkan sesuai SNP akan memberikan kenyamanan bagi peserta didik dalam KBM
Kepala sekolah dan komite sekolah mengidentifikasi perabor masing-masing kelas yang dimiliki sekolah kemudian membandingkannya dengan kebutuhan bagi peserta didik yang ada.
Kepala sekolah menyusun kebutuhan penambahan atau pemeliharaan perabot kelas sesuai kebutuhan
Kepala sekolah dan komite sekolah mengajukan pemenuhan perabot kelas sesuai dengan SNP ke pemerintah kab./kota atau pihak-pihak yang berkepentingan
Kepala sekolah. komite sekolah
Sepanjang tahun ajaran
Sekolah memiliki rincian kebutuhan perabot kelas yang sudah dimiliki dan belum dimiliki
Sekolah melakukan pengajuan pemenuhan perabot kelas yang belum dimiliki kepada berbgai pihak terkait
Sekolah memiliki kelengkapan perabot kelas sesuai dengan SNP
Kelayakan/kenyaman ruang kelas untuk
Kelayakan kelas merupakan pra-syarat bagi keberhasilan belajar siswa
Sekolah memprogramkan kenyamanan sekolah dalam RKAS
Sekolah menyusun aturan mengenai
Kepala sekolah, penjaga sekolah, peserta didik, guru
Penyusunan RKAS dan sepanjang tahun
Sekolah dapat melakukan program kenyamanan kelas
54 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN
STANDARALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI
PEMENUHAN HASIL
belajar kenyamanan ruang kelas Warga sekolah melakukan
pemeliharaan terhadap fasilitas ruang kelas sesuai dengan perannya masing-masing
Kepala sekolah mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kenyamanan ruang kelas
Lingkungan kelas dirasakan nyaman oleh peserta didik dan guru untuk proses pembelajaran
Diketahuinya kondisi kenyamanan lingkungan kelas
Buku perpustakaan sesuai dengan standar yang berlaku
untuk mencapai mutu hasil belajar peserta didik, sekolah harus melengkapi kebutuhan belajar peserta didik, khususnya buku-buku perpustakaan sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta didik
Kepala sekolah mengidentifikasi jumlah buku yang ada dan kebutuhan buku perpustakaan yang belum dimiliki
Kepala sekolah bersama komite sekolah menyusun proporal untuk pemenuhan buku yang dibutuhkan di perustakaan
Kepala sekolah dan komite sekolah mengajukan pemenuhan kebutuhan buku perpustakaan kepada berbagai pihak terkait.
Kepala sekolah, komite sekolah, pustakawan
Sepanjang tahun ajaran
Sekolah memiliki informasi mengenai kondisi buku di perpustakaan dan kebutuhannya
Sekolah memiliki proposal pemenuhan buku perpustakaan
Buku-buku yang dibutuhkan di perpustakaan sekolah lengkap sesuai kebutuhan
Ketersediaan peralatan multimedia di ruang perpustakaan
Peralatan multimedia di perpustakaan diperlukan untuk mendukung layanan sumber belajar secara online atau sumber belajar yang bebasis teknologi informasi, seperti penggunaan BSE, sumber belajar bahasa inggris dll.
Kepala sekolah dan komite sekolah menganalisis kebutuhan peralatan multimedia di perpustakaan
Kepala sekolah dan komite sekolah menyusun proporal untuk pemenuhan kebutuhan multimedia di perpustakaan kepada berbagai pihak terkait
Kepala sekolah dan komite sekolah mengajukan pemenuhan kebutuhan peralatan multi media di perpustakaan kepada berbagai pihak terkait.
Kepala sekolah, komite sekolah, pustakawan
Sepanjang tahun ajaran
Sekolah memiliki informasi mengenai kondisi peralatan multimedia di perpustakaan dan kebutuhannya
Sekolah memiliki proposal pemenuhan peralatan multimedia di perpustakaan
Peralatan multimedia yang dibutuhkan di perpustakaan sekolah lengkap sesuai kebutuhan
55 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN
STANDARALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI
PEMENUHAN HASIL
Kelayakan/kenyamanan ruang perpustakaan untuk belajar
Kelayakan ruang perpustakaan untuk belajar merupakan pra-syarat bagi keberhasilan belajar siswa di perpustakaan
Sekolah memprogramkan kenyamanan ruang perpustakaan dalam RKAS
Pustakawan menyusun aturan mengenai kenyamanan ruang perpustakaan
Warga sekolah melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas ruang perpustakaan sesuai dengan perannya masing-masing
Kepala sekolah mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kenyamanan ruang perpustakaan untuk belajar peserta didik
Kepala sekolah, penjaga sekolah, peserta didik, pustakawan
Penyusunan RKAS dan sepanjang tahun
Sekolah dapat melakukan program kenyamanan perpustakaan
Lingkungan perpustakaan dirasakan nyaman oleh peserta didik dan guru untuk proses pembelajaran
Diketahuinya kondisi kenyamanan lingkungan perpustakaan
Peralatan pendidikan di laboratorium IPA lengkap
Kelengkapan peralatan di laboratorium akan memudahkan peserta didik dan guru dalam proses praktikum
Kepala sekolah dan komite sekolah menganalisis kebutuhan peralatan laboratorium di laboratorium IPA
Kepala sekolah dan komite sekolah menyusun proporal untuk pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium di laboratorium IPA kepada berbagai pihak terkait
Kepala sekolah dan komite sekolah mengajukan pemenuhan kebutuhan peralatan peralatan laboratorium di laboratorium IPA kepada berbagai pihak terkait.
Kepala sekolah, penjaga sekolah, laboran, guru IPA
Sepanjang tahun ajaran
Sekolah memiliki informasi mengenai kondisi peralatan peralatan laboratorium di laboratorium IPA dan kebutuhannya
Sekolah memiliki proposal pemenuhan peralatan peralatan laboratorium di laboratorium IPA
Peralatan yang dibutuhkan di laboratorium IPA lengkap sesuai kebutuhan
Peralatan pendidikan di laboratorium Fisika lengkap
Kelengkapan peralatan di laboratorium akan memudahkan peserta didik dan guru dalam proses praktikum
Kepala sekolah dan komite sekolah menganalisis kebutuhan peralatan laboratorium di laboratorium Fisika
Kepala sekolah dan komite sekolah menyusun proporal untuk pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium di laboratorium Fisika
Kepala sekolah, penjaga sekolah, laboran, guru IPA (fisika)
Sepanjang tahun ajaran
Sekolah memiliki informasi mengenai kondisi peralatan peralatan laboratorium di laboratorium Fisika dan kebutuhannya
Sekolah memiliki
56 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN
STANDARALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI
PEMENUHAN HASIL
kepada berbagai pihak terkait Kepala sekolah dan komite sekolah
mengajukan pemenuhan kebutuhan peralatan peralatan laboratorium di laboratorium Fisika kepada berbagai pihak terkait.
proposal pemenuhan peralatan peralatan laboratorium di laboratorium Fisika
Peralatan yang dibutuhkan di laboratorium Fisika lengkap sesuai kebutuhan
Peralatan pendidikan di laboratorium kimia lengkap
Kelengkapan peralatan di laboratorium akan memudahkan peserta didik dan guru dalam proses praktikum
Kepala sekolah dan komite sekolah menganalisis kebutuhan peralatan laboratorium di laboratorium Kimia
Kepala sekolah dan komite sekolah menyusun proporal untuk pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium di laboratorium kimia kepada berbagai pihak terkait
Kepala sekolah dan komite sekolah mengajukan pemenuhan kebutuhan peralatan peralatan laboratorium di laboratorium kimia kepada berbagai pihak terkait.
Kepala sekolah, penjaga sekolah, laboran, guru IPA (kimia)
Sepanjang tahun ajaran
Sekolah memiliki informasi mengenai kondisi peralatan peralatan laboratorium di laboratorium kimia dan kebutuhannya
Sekolah memiliki proposal pemenuhan peralatan peralatan laboratorium di laboratorium kimia
Peralatan yang dibutuhkan di laboratorium kimia lengkap sesuai kebutuhan
Peralatan pendidikan di laboratorium biologi lengkap
Kelengkapan peralatan di laboratorium akan memudahkan peserta didik dan guru dalam proses praktikum
Kepala sekolah dan komite sekolah menganalisis kebutuhan peralatan laboratorium di laboratorium biologi
Kepala sekolah dan komite sekolah menyusun proporal untuk pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium di laboratorium biologi kepada berbagai pihak terkait
Kepala sekolah dan komite sekolah mengajukan pemenuhan kebutuhan peralatan peralatan laboratorium di
Kepala sekolah, penjaga sekolah, laboran, guru IPA (biologi)
Sepanjang tahun ajaran
Sekolah memiliki informasi mengenai kondisi peralatan peralatan laboratorium di laboratorium biologi dan kebutuhannya
Sekolah memiliki proposal pemenuhan peralatan peralatan laboratorium di laboratorium biologi
57 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN
STANDARALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI
PEMENUHAN HASIL
laboratorium biologi kepada berbagai pihak terkait.
Peralatan yang dibutuhkan di laboratorium biologi lengkap sesuai kebutuhan
Peralatan pendidikan di laboratorium bahas lengkap
Kelengkapan peralatan di laboratorium akan memudahkan peserta didik dan guru dalam proses praktikum
Kepala sekolah dan komite sekolah menganalisis kebutuhan peralatan laboratorium di laboratorium bahasa
Kepala sekolah dan komite sekolah menyusun proporal untuk pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium di laboratorium bahasa kepada berbagai pihak terkait
Kepala sekolah dan komite sekolah mengajukan pemenuhan kebutuhan peralatan peralatan laboratorium di laboratorium bahasa kepada berbagai pihak terkait.
Kepala sekolah, penjaga sekolah, laboran, guru Bahasa (inggris, Indonesia, daerah)
Sepanjang tahun ajaran
Sekolah memiliki informasi mengenai kondisi peralatan peralatan laboratorium di laboratorium bahasa dan kebutuhannya
Sekolah memiliki proposal pemenuhan peralatan peralatan laboratorium di laboratorium bahasa
Peralatan yang dibutuhkan di laboratorium bahasa lengkap sesuai kebutuhan
Peralatan pendidikan di laboratorium IPS lengkap
Kelengkapan peralatan di laboratorium akan memudahkan peserta didik dan guru dalam proses praktikum
Kepala sekolah dan komite sekolah menganalisis kebutuhan peralatan laboratorium di laboratorium IPS
Kepala sekolah dan komite sekolah menyusun proporal untuk pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium di laboratorium IPS kepada berbagai pihak terkait
Kepala sekolah dan komite sekolah mengajukan pemenuhan kebutuhan peralatan peralatan laboratorium di laboratorium IPS kepada berbagai pihak terkait.
Kepala sekolah, penjaga sekolah, laboran, guru IPS
Sepanjang tahun ajaran
Sekolah memiliki informasi mengenai kondisi peralatan peralatan laboratorium di laboratorium IPS dan kebutuhannya
Sekolah memiliki proposal pemenuhan peralatan peralatan laboratorium di laboratorium IPS
Peralatan yang dibutuhkan di laboratorium IPS lengkap sesuai kebutuhan
58 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN
STANDARALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI
PEMENUHAN HASIL
Peralatan pendidikan di laboratorium TIK lengkap
Kelengkapan peralatan di laboratorium akan memudahkan peserta didik dan guru dalam proses praktikum
Kepala sekolah dan komite sekolah menganalisis kebutuhan peralatan laboratorium di laboratorium TIK
Kepala sekolah dan komite sekolah menyusun proporal untuk pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium di laboratorium TIK kepada berbagai pihak terkait
Kepala sekolah dan komite sekolah mengajukan pemenuhan kebutuhan peralatan peralatan laboratorium di laboratorium TIK kepada berbagai pihak terkait.
Kepala sekolah, penjaga sekolah, laboran, guru TIK
Sepanjang tahun ajaran
Sekolah memiliki informasi mengenai kondisi peralatan peralatan laboratorium di laboratorium TIK dan kebutuhannya
Sekolah memiliki proposal pemenuhan peralatan peralatan laboratorium di laboratorium TIK
Peralatan yang dibutuhkan di laboratorium TIK lengkap sesuai kebutuhan
Peralatan kerja di ruang bengkel lengkap
Kelengkapan peralatan di ruang bengkel akan memudahkan peserta didik dan guru dalam proses praktikum
Kepala sekolah dan komite sekolah menganalisis kebutuhan peralatan di ruang bengkel
Kepala sekolah dan komite sekolah menyusun proporal untuk pemenuhan kebutuhan peralatan di ruang bengkel kepada berbagai pihak terkait
Kepala sekolah dan komite sekolah mengajukan pemenuhan kebutuhan peralatan peralatan di ruang bengkel kepada berbagai pihak terkait.
Kepala sekolah, penjaga sekolah, guru praktik, teknisi bengkel
Sepanjang tahun ajaran
Sekolah memiliki informasi mengenai kondisi peralatan di ruang bengkel dan kebutuhannya
Sekolah memiliki proposal pemenuhan peralatan di ruang bengkel
Peralatan yang dibutuhkan di ruang bengkel lengkap sesuai kebutuhan
Kelayakan ruang kerja pimpinan
Kelayakan ruang kerja KS menjadi unsur pendukung bagi keberhasilan kerja kepala sekolah, dan menjadi ruang untuk penerimaan tamu sekolah
Kepala sekolah menganalisis kebutuhan ruang kerja bagi kepala sekolah
Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk program peningkatan kualitas ruang kerja melalui pembangunan ruang kerja KS atau
Kepala sekolah, komite sekolah
Sepanjang tahun ajaran
Sekolah dapat melaksanakan program peningkatan kelayakan ruang kerja kepala sekolah
Sekolah memiliki ruang kerja pimpinan sekolah yang layak untuk bekerja
59 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN
STANDARALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI
PEMENUHAN HASIL
renovasi ruang kerja KS Penajaga sekolah melakukan
perawatan terhadap ruang kerja kepala sekolah secara rutin
Mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelayakan sekolah
Kelengkapan sarana ruang kerja pimpinan
Kelengkapan ruang kerja KS menjadi unsur pendukung bagi keberhasilan kerja kepala sekolah, dan menjadi ruang untuk penerimaan tamu sekolah
Kepala sekolah menganalisis kebutuhan kelengkapan ruang kerja kepala sekolah
Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk program peningkatan kualitas ruang kerja melalui melengkapi perabotan ruang kerja KS
Mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelengkapan sekolah
Kepala sekolah, komite sekolah
Sepanjang tahun ajaran
Sekolah dapat melakukan pemenuhan kebutuhan ruang kerja kepala sekolah
Ruang kerja pimpinan sekolah nyaman untuk bekerja
Kelayakan ruang kerja guru
Kelayakan ruang kerja guru menjadi unsur pendukung untuk keberhasilan kerja guru
Kepala sekolah dan guru menganalisis kebutuhan ruang kerja guru
Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk program peningkatan kualitas ruang kerja guru melalui pembangunan ruang kerja guru atau renovasi ruang kerja guru
Penajaga sekolah melakukan perawatan terhadap ruang kerja guru secara rutin
Mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelayakan ruang kerja guru
Kepala sekolah, komite sekolah, guru
Sepanjang tahun ajaran
Sekolah dapat melaksanakan program peningkatan kelayakan ruang kerja guru
Sekolah memiliki ruang kerja guru yang layak untuk bekerja
Kelengkapan saran ruang kerja
Kelengkapan ruang kerja guru menjadi unsur pendukung bagi keberhasilan kerja
Kepala sekolah dan guru menganalisis kebutuhan
Kepala sekolah, komite sekolah, guru
Sepanjang tahun ajaran
Sekolah dapat melakukan pemenuhan
60 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN
STANDARALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI
PEMENUHAN HASIL
guru guru kelengkapan ruang kerja guru Membuat keputusan bersama antara
kepala sekolah dengan komite sekolah untuk program peningkatan kualitas ruang kerja melalui melengkapi perabotan ruang kerja guru
Mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelengkapan ruang kerja guru
kebutuhan ruang kerja guru
Ruang kerja guru nyaman untuk bekerja
Kelayakan/kenyamanan ruang ibadah
Kelayakan/kenyaman ruang ibadah menjadi unsur penting untuk meningkatkan praktik ibadah warga sekolah di ruang ibadah
Kepala sekolah dan warga sekolah menganalisis kebutuhan ruang ibadah
Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk program peningkatan kualitas ruang ibadah melalui pembangunan atau renovasi ruang ibadah
Warga sekolah melakukan perawatan terhadap ruang ibadah secara rutin sesuai dengan perannya masing-masing
Mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelayakan ruang ibadah
Warga sekolah Sepanjang tahun ajaran
Sekolah dapat melaksanakan program peningkatan kelayakan ruang ibadah
Sekolah memiliki ruang ibadah yang layak/nyaman untuk ibadah warga sekolah
Kelengkapan sarana ruang ibadah
Kelengkapan sarana ruang iabadah menjadi unsur pendukung untuk motivasi beribadah di ruang ibadah
Kepala sekolah dan warga sekolah menganalisis kebutuhan kelengkapan ruang ibadah
Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk program peningkatan kualitas ruang kerja melalui melengkapi kelengkapan ibadah di ruang ibadah
Mengevaluasi keterlaksanaan
Warga sekolah Sepanjang tahun ajaran
Sekolah dapat melakukan pemenuhan kebutuhan ruang ibadah
Ruang ibadah sekolah nyaman untuk dijadikan tempat ibadah
61 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN
STANDARALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI
PEMENUHAN HASIL
program pemenuhan kelengkapan ruang sarana di ruang ibadah
Kelayakan/kenyamanan ruang jamban
Kelayakan/kenyaman ruang jamban menjadi unsur penting untuk meningkatkan praktik hidup sehat di sekolah
Kepala sekolah dan warga sekolah menganalisis kebutuhan ruang jamban
Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk program peningkatan kualitas ruang jamban melalui pembangunan atau renovasi ruang jamban
Warga sekolah melakukan perawatan terhadap ruang jamban secara rutin sesuai dengan perannya masing-masing
Mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelayakan ruang jamban
Warga sekolah Sepanjang tahun ajaran
Sekolah dapat melaksanakan program peningkatan kelayakan ruang jamban
Sekolah memiliki ruang jamban yang layak/nyaman
Kelengkapan sarana jamban
Kelengkapan sarana jamban menjadi unsur pendukung untuk meningkatkan praktik hidup sehat di sekolah
Kepala sekolah dan warga sekolah menganalisis kebutuhan kelengkapan sarana jamban
Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk program peningkatan kualitas jamban melalui melengkapi kelengkapan sarana jamban
Mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelengkapan sarana jamban
Warga sekolah Sepanjang tahun ajaran
Sekolah dapat melakukan pemenuhan kebutuhan ruang jamban
Sarana jamban sekolah nyaman untuk digunakan oleh warga sekolah
Kelayakan/kenyamanan ruang UKS
Kelayakan/kenyaman ruang UKS menjadi unsur penting untuk meningkatkan praktik hidup sehat di sekolah
Kepala sekolah dan warga sekolah menganalisis kebutuhan ruang UKS
Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk program peningkatan kualitas ruang UKS melalui pembangunan atau renovasi ruang
Warga sekolah Sepanjang tahun ajaran
Sekolah dapat melaksanakan program peningkatan kelayakan ruang UKS
Sekolah memiliki ruang UKS yang layak/nyaman
62 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN
STANDARALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI
PEMENUHAN HASIL
UKS Warga sekolah melakukan
perawatan terhadap ruang UKS secara rutin sesuai dengan perannya masing-masing
Kepala sekolah mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelayakan ruang UKS
Kelengkapan sarana ruang UKS
Kelengkapan sarana ruang UKS menjadi unsur pendukung untuk meningkatkan praktik hidup sehat di sekolah
Kepala sekolah dan warga sekolah menganalisis kebutuhan kelengkapan sarana UKS
Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk program peningkatan kualitas ruang UKS melalui melengkapi kelengkapan sarana UKS
Mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelengkapan sarana UKS
Warga sekolah Sepanjang tahun ajaran
Sekolah dapat melakukan pemenuhan kebutuhan ruang UKS
Sarana UKS sekolah nyaman untuk digunakan oleh warga sekolah
Kelayakan/kenyamanan ruang konseling
Kelayakan/kenyaman ruang konseling menjadi unsur penting dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling peserta didik dan guru BK
Kepala sekolah dan warga sekolah menganalisis kebutuhan ruang konseling
Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk program peningkatan kualitas ruang konseling melalui pembangunan atau renovasi ruang konseling
penjaga sekolah melakukan perawatan terhadap ruang konseling secara rutin
Kepala sekolah mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelayakan ruang konseling
Kepala sekolah, komite sekolah, guru BK, penjaga sekolah
Sepanjang tahun ajaran
Sekolah dapat melaksanakan program peningkatan kelayakan ruang konseling
Sekolah memiliki ruang konseling yang layak/nyaman
Kelengkapan Kelengkapan sarana konseling menjadi Kepala sekolah dan warga sekolah Kepala sekolah, komite Sepanjang Sekolah dapat
63 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN
STANDARALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI
PEMENUHAN HASIL
sarana ruang konseling
unsur penting dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling peserta didik dan guru BK
menganalisis kebutuhan kelengkapan sarana konseling
Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk melengkapi kelengkapan sarana ruang konseling
Mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelengkapan sarana ruang konseling
sekolah, guru BK tahun ajaran melakukan pemenuhan kebutuhan ruang konseling
Sarana konseling sekolah nyaman untuk digunakan oleh peserta didik dan guru BK
Kelayakan/kenyamanan tempat bermain/OR
Kelayakan/kenyaman tempat bermain/OR menjadi unsur penting dalam layanan kepada peserta didik
Kepala sekolah dan warga sekolah menganalisis kebutuhan tempat bermain/OR
Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk pembangunan atau renovasi tempat bermain/OR
Warga sekolah melakukan perawatan terhadap tempat bermain/OR secara rutin sesuai dengan perannya masing-masing
Kepala sekolah mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelayakan tempat bermain/OR
Kepala sekolah, komite sekolah, guru olahraga, penjaga sekolah
Sepanjang tahun ajaran
Sekolah dapat melaksanakan program peningkatan kelayakan tempat bermain/ OR
Sekolah memiliki tempat bermain/OR yang layak/nyaman
Kelengkapan sarana tempat bermain/OR
Kelengkapan sarana tempat bermain/OR menjadi unsur penting dalam layanan kepada peserta didik
Kepala sekolah dan warga sekolah menganalisis kebutuhan kelengkapan tempat bermain/OR
Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk melengkapi kelengkapan sarana tempat bermain/OR
Mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelengkapan sarana tempat bermain/OR
Kepala sekolah, komite sekolah, guru olahraga
Sepanjang tahun ajaran
Sekolah dapat melakukan pemenuhan kebutuhan tempat bermain/OR
Sarana tempat bermain/OR sekolah nyaman untuk digunakan oleh peserta didik dan guru OR
Kelayakan/kenyamanan
Kelayakan/kenyaman ruang sirkulasi akan mempermudah layanan bagi peserta didik
Kepala sekolah dan warga sekolah menganalisis kebutuhan ruang
Kepala sekolah, komite sekolah, guru olahraga,
Sepanjang tahun ajaran
Sekolah dapat melaksanakan program
64 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN
STANDARALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI
PEMENUHAN HASIL
ruang sirkulasi dalam mencari sumber belajar sirkulasi Membuat keputusan bersama antara
kepala sekolah dengan komite sekolah untuk pembangunan atau renovasi ruang sirkulasi
Warga sekolah melakukan perawatan terhadap ruang sirkulasi secara rutin sesuai dengan perannya masing-masing
Kepala sekolah mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelayakan ruang sirkulasi
penjaga sekolah peningkatan kelayakan ruang sirkulasi
Sekolah memiliki ruang sirkulasi yang layak/nyaman
Kelengkapan sarana ruang sirkulasi
Kelengkapan ruang sirkulasi akan mempermudah layanan bagi peserta didik dalam mencari sumber belajar
Kepala sekolah dan pustakawan sekolah menganalisis kebutuhan kelengkapan ruang sirkulasi
Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk melengkapi kelengkapan sarana ruang sirkulasi
Mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelengkapan sarana ruang sirkulasi
Kepala sekolah, komite sekolah, pustakawan
Sepanjang tahun ajaran
Sekolah dapat melakukan pemenuhan kebutuhan ruang sirkulasi
Sarana ruang sirkulasi sekolah nyaman untuk digunakan oleh peserta didik dan pustakawan
Pencemaran lingkungan
Sekolah yang bebas dari pencemaran lingkungan merupakan salah satu bentuk pengkondisian hidup sehat bagi peserta didik
Kepala sekolah dan warga sekolah menganalisis pencemaran lingkungan sekolah
Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk penanganan pencemaran lingkungan sekolah, semisal dengan memprogramkan sekolah hijau
Warga sekolah melakukan penanganan pencemaran lingkungan sekolah secara rutin sesuai dengan perannya masing-masing
Warga sekolah Sepanjang tahun ajaran
Sekolah dapat melaksanakan program pencegahan pencemaran lingkungan sekolah
Lingkungan sekolah layak/nyaman sebagai tempat belajar bagi peserta didik
65 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN
STANDARALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI
PEMENUHAN HASIL
Kepala sekolah mengevaluasi keterlaksanaan program penanganan pencemaran lingkungan sekolah
Kelengkapan sarana drainase, pembuangan limbah, pepohonan (perindang)
Kelengkapan sarana drainase, pembuangan limbah, pepohonan (perindang) memberikan kenyamanan bagi warga sekolah untuk tinggal di sekolah
Kepala sekolah dan warga sekolah menganalisis kebutuhan sarana drainase, pembuangan limbah, pepohonan (perindang)
Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk melengkapi kelengkapan sarana drainase, pembuangan limbah, pepohonan (perindang)
Mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelengkapan sarana sarana drainase, pembuangan limbah, pepohonan (perindang)
Warga sekolah Sepanjang tahun ajaran
Sekolah dapat melakukan pemenuhan kebutuhan sarana drainase, pembuangan limbah, pepohonan (perindang)
Lingkungan sekolah nyaman bagi warga sekolah
6. STANDAR PENGELOLAAN
INDIKATOR PEMENUHAN
STANDARALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI
PEMENUHAN HASIL
Sosialisasi visi, misi dan tujuan sekolah dilakukan kepada semua warga sekolah.
Visi, misi, dan tujuan sekolah merupakan rujukan utama dalam penyusunan rencana kerja jangka pendek, menengah maupun panjang
Visi, misi, dan tujuan sekolah dirumuskan bersama antara sekolah dengan para pemangku kepentingan
PTK di sekolah, komite sekolah, pemangku kepentingan sekolah, missal: alumni, DU/DI, dll.
Satu bulan Sekolah memiliki visi, misi, dan tujuan sekolah yang dimiliki bersama oleh sekolahd an para pemangku kepentingan
Warga sekolah memahami visi, misi dan tujuan
Visi, misi, dan tujuan sekolah yang tidak dipahami tidak akan memberikan energy untuk pencapaian visi dan tujuan dan
Visi, misi, dan tujuan sekolah dirumuskan bersama antara sekolah dengan para pemangku kepentingan
PTK di sekolah, komite sekolah,
1 bln Semua/kecenderungan warga sekolah dapat berkontribusi untuk
66 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN
STANDARALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI
PEMENUHAN HASIL
sekolah pelaksanaan misi-misi sekolah pencapaian visi dan tujuan sekolah, dan mengimplementasikan misi sekolah karena mereka memahami visi, misi, dan tujuan sekolah
Sosialisasi KTSP sekolah dilakukan kepada semua warga sekolah
KTSP merupakan produk bersama yang mencerminkan layanan pokok sekolah bagi peserta didiknya. Karena itu, semua pihak yang terlibat dengan penyelenggaraan sekolah ybs harus mengetahui dan memahami informasi yang tertuang dalam KTSP dengan baik
Supaya tidak terjadi pemaknaan yang berbeda atau salah terhadap hal-hal yang harus dilakukan oleh berbagai pihak dalam memberikan layanan bagi peserta didik, khususnya layanan pendidikan.
Supaya semua orang yang berkepentingan dapat ikut berkontribusi terhadap penyelenggaraan sekolah secara proporsional sesuai dengan perannya masing-masing.
KTSP dibuat dalam versi ringkas (resume) dan versi lengkap. Versi ringkas diperuntukan bagi masyarakat umum, sedangkan versi lengkap diperuntukan bagi pengelola sekolah.
Minimal satu tahun satu kali, pihak sekolah wajib mengundang para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk melakukan proses sosialisasi KTSP.
Jika sekolah memiliki website, proses sosialisasi dapat dilakukan melalui pengunduhan di website sekolah.
Jika sekolah memiliki Koran/majalah sekolah, sosialisasi dapat dilakukan melalui perantara Koran/majalah sekolah.
Kepala sekolah, guru-guru, komite sekolah
Menjelang atau awal tahun ajaran
Stakeholders sekolah dapat dengan mudah menerima dan memahami informasi yang terkandung dalam KTSP
Sekolah memiliki dokumen rencana kerja sekolah dalam bentuk RKS dan RKAS
Penyusunan rencana program merupakan salah satu dari fungsi manajemen sekolah
RKS dan RKAS merupakan pedoman bagi semua warga sekolah dalam mengelola dan mengembangkan sekolah untuk mencapai visi dan misi sekolah
RKS dan RKAS menjadi salah satu rujukan dalam proses evaluasi
Sekolah menyelenggarakan workshop untuk menyusun rencana kerja sekolah bersama dengan stakeholders dalam bentuk RKS dan RKAS
Kepala sekolah, komite sekolah, unsur peserta didik, unsur PTK lainnya, pengawas, dan pihak-pihak yang dinilai sekolah berkontribusi dalam mengelola sekolah, seperti DU/DI, tokoh masyarakat yg tidak masuk dalam
Antara 1 - 4 hari Stakeholder skolah terlibat dalam penyusunan RPS dan RKAS
Sekolah memiliki dokumen RKS dan RKAS yang merupakan produk bersama
67 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN
STANDARALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI
PEMENUHAN HASIL
keberhasilan program kerja/kegiatan sekolah dalam setiap tahunnya.
komite sekolah, dll.
Penyusunan RKS memperhatikan pertimbangan komite sekolah, disetujui oleh Dewan Pendidikan, dan disahkan berlakunya oleh Dinas Pendidikan kab./kota atau oleh penyelenggara sekolah bagi sekolah swasta
Komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan kab./kota, atau yayasan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan sekolah. Karena itu RKS dan RAKS perlu untuk diberikan pertimbangan oleh unsur-unsur tersebut.
Sekolah merupakan bagian dari komunitas yang lebih besar, seperti masyarakat kelurahan, kecamatan, dst.
Penyusunan/workshop/lokakarya RKS dan RKAS melibatkan para stakeholders sekolah
Pengesahan RPS dan RKAS mencantumkan “mengetahui” pihak komite sekolah, dewan pendidikan, dan dinas pendidikan kab./kota atau pihak yayasan (khusus bagi sekolah swasta).
Kepala sekolah, komite sekolah
Antara 1 - 4 hari RKS dan RKAS dibuat secara bersama dengan melibatkan stakeholder sekolah
RKS dan RKAS ditandatangani oleh komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan kab./kota atau yayasan (khusus sekolah swasta)
Rencana kerja sekolah mendukung pengembangan karir guru
Guru yang berkualitas merupakan kunci utama keberhasilan sekolah dalam memberikan layanan pokok (pembelajaran/KBM). Pengembangan karir guru merupakan salah satu upaya untuk menjadikan guru memiliki motivasi yang tinggi dalam memberikan layanan yang professional kepada peserta didik dan berbagai pihak terkait.
Kepala sekolah dan guru mengusulkan untuk memasukan program kerja pengembangan karir guru ke dalam RKS dan RKAS.
Sekolah harus membuat indikator keberhasilan pengembangan karir guru untuk kepentingan pencapaian, evaluasi pencapaian dan tindaklanjut dari evaluasi tersebut.
Kepala sekolah, guru Ketika penyusunan RKS dan RKAS
Dalam RKS dan RKAS mencantumkan program pengembangan karir guru
Kegiatan pengembangan karir guru didukung oleh kepala sekolah
Kegiatan pengembangan karir guru didukung oleh pendanaan sekolah
Sekolah melaksanakan program peningkatan mutu sekolah
Program yang diselenggarakan oleh sekolah harus berorientasi mutu bukan sekedar pelaksanaan program tanpa ada orientasi peningkatan mutu. Hal ini dikarenakan proses manajemen sekolah diorientasikan untuk pencapaian tujuan secara efektif dan efisien
Penyusunan program–program sekolah didasarkan pada masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang dihadapi sekolah.
Sekolah menyusun indikator kebermutuan sekolah/pemenuhan standar nasional pendidikan yang dijadikan sebagai acuan dalam upaya pemenuhan SNP.
Warga sekolah (KS, guru, TAS, pustakawan, laboran, konselor, penjaga sekolah, komite sekolah, peserta didik)
Sepanjang tahun ajaran
Dalam satu tahun ajaran, sekolah mampu melaksanakan program peningkatan mutu yang tertuang dalam RKAS lebih dari 80%.
Mutu/prestasi akademik dan non akademik sekolah (guru, siswa,
68 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN
STANDARALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI
PEMENUHAN HASIL
Kepala sekolah mempertimbangkan dampak mutu ketika memutuskan program atau kegiatan yang akan dilakukan
Pengelolaan program dan kegiatan dilakukan secara transparan sehingga banyak orang/pihak yang akan memberikan pemikiran untuk kebermutuannya.
KS) terus meningkat dari tahun ke tahun
Penyusunan program peningkatan mutu sekolah mendasarkan pada: hasil evaluasi diri, hasil akreditasi sekolah, dan kelulusan siswa
Untuk kesinambungan program dan hasil yang lebih baik, penyusunan program peningkatan mutu perlu mengggunakan hasil evaluasi diri, akreditasi sekolah, dan kelulusan siswa.
Sekolah melakukan EDS dan mengolahnya menjadi profil mutu sekolah
Berdasarkan profil mutu sekolah kemudian disusun program kerja jangka menengah (RKS-4 tahunan) dan tahunan (RKAS).
Kepala sekolah, komite sekolah, unsur peserta didik, unsur orang tua,
1 bulan Program peningkatan mutu sekolah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan up todate
RKS dan RKAS
Sekolah merealisasikan visi dan misi ke dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pengelolaan PTK, dan pelaksanaan kegiatan kesiswaan
Pencapaian visi dan misi sekolah tidak dapat dilakukan secara terpisah-pisah (parsial). Semua kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan upaya pencapaian visi dan misi sekolah. Demikian halnya pengelolaan PTK dan kesiswaan merupakan bagian dari manajemen sekolah yang tujuan intinya adalah bagaimana mencapai visi dan misi sekolah.
Kepala sekolah bersama komute sekolah dan guru-guru membuat indikator keberhasilan visi sekolah sebagai acuan untuk mengetahuai ketercapaian visi sekolah.
Kepala sekolah melakukan rapat sekolah untuk membahas upaya pencapaian visi sekolah melalui peran dan tugas masing-masing orang di sekolah.
Kepala sekolah memberikan penguatan kepada warga sekolah mengenai pentingnya kebermutuan layanan pokok sekolah, yaitu ”pendidikan bagi peserta didik yang dirancang oleh guru dan difasilitasi oleh sekolah”
Kepala sekolah, guru, peserta didik, komite sekolah, unsur orang tua,
Sepanjang tahun ajaran
KBM yang dilaksanakan sesuai atau mencerminan upaya pencapaian visi dan misi sekolah.
PTK memiliki kemampuan dalam memberikan layanan bagi peserta didik dan stakeholders lainnya
Program kesiswaan dapat memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik secara memadai.
69 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN
STANDARALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI
PEMENUHAN HASIL
Untuk menstimulasi motivasi warga sekolah dalam pencapaian visi dan misi sekolah, kepala sekolah dapat membuat program pemeliharaan dan peningkatan kinerja bagi warga sekolah, seperti dalam bentuk: pemilihan siswa terbaik untuk setiap semester, pemilihan guru terbaik, pemberian penghargaan kepada warga sekolah yang berprestasi, dll.
Sekolah menyusun pedoman-pedoman pengelolaan sekolah
Pedoman pengelolaan memberikan kemudahan bagi warga sekolah dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan sekolah
Kepala sekolah memberikan petunjuk kepada penanggungjawab program/ kegiatan untuk menyusun atau mengembangkan pedoman-pedoman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kerja masing-masing (menyusun POS)
Jika POS ini sudah ada, kepala sekolah melakukan kajian mengenai efektifitas POS dan kemudian memperbaiki hal-hal yang dianggap lemah/kurang.
Kepala sekolah Sepanjang tahun ajaran
Sekolah memiliki dokumen-dokumen POS, khususnya dalam implementasi layanan pokok sekolah.
Budaya dan lingkungan sekolah kondusif untuk pembelajaran
Pembelajaran sebagai layanan pokok sekolah tidak akan tercapai secara efektif jika budaya dan lingkungan sekolah tidak kondusif. Terlebih jika sekolah memiliki kondisi toxic culture (mindset, kebiasaan, dan artifac/simbol-simbol yang bertentangan dengan proses pendidikan)
Kepala sekolah menjadi teladan dalam perilaku ideal yang diharapkan
Sekolah mengeluarkan aturan tata tertib yang dilaksanakan secara konsisten, baik untuk PTK maupun peserta didik.
Penataan lingkungan sekolah dan kelas diakukan dengan memperhatikan kenyamanan psikis, sosial, dan budaya belajar bagi peserta didik
Kepala sekolah dan semua warga sekolah
Sepanjang tahun ajaran
Secara psikis, social, dan budaya, Lingkungan sekolah nyaman untuk belajar bagi peserta didik dan nyamana untuk bekerja bagi PTK
Warga sekolah dapat mengakses
Transaparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan
Jika memungkinkan semua PTK dan komite sekolah diberikan photo copy
PTK di sekolah Sepanjang tahun ajaran
Warga sekolah dapat terlibat dalam menentukan anggaran
70 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN
STANDARALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI
PEMENUHAN HASIL
laporan pengelolaan keuangan sekolah secara transparan dan akuntabel
bagian dari indikator good governance.
Transparansi dan akuntabilitas akan memicu profesionalitas yang lebih tinggi dalam pelaksanaan setiap pekerjaan yang dilakukan
RKAS RKAS ditempel di mading atau pada
media yang digunakan oleh warga sekolah
Sekolah mengeluarkan laporan keuangan bulanan, tiga bulanan, semesteran, dan tahunan yang dipublikasikan secara rutin kepada warga sekolah, baik melalui rapat, media madding atau media yang paling memunginkan digunakan oleh sekolah
Setiap anggaran yang digunakan oleh sekolah disertai oleh pertanggungajawaban, baik secara adeministratif dat/atau kesepakatan bersama (pihak sekolah dengan komite sekolah).
dan dengan mudah mengakses informasi mengenai pengelolaan keuangan sekolah (baik dalam proses penganggaran, penggunaan, maupun pertanggyngjawaban)
Sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain untuk mendukung implementasi rencana kerja sekolah
Pengelolaan sekolah sangat tidak mungkin dilakukan hanya oleh kepala sekolah dan guru, tetapi harus melibatkan pihak lain di luar sekolah, seperti orang tua, DU/DI, dan para pemangku kepentingan lainnya.
Sumber daya sekolah amat sangat terbatas, sedangkan sumber daya masyarakat di sekitar sekolah itu tidak terbatas.
Kepala sekolah mengidentifikasi pihak-pihak yang potensial untuk menjadi mitra sekolah dalam mencapai visi dan misi sekolah, baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
Kepala sekolah menjalin/membuka pembicaraan dengan stakeholders untuk kerjasama yang mutualisme
Sekolah mengirimkan secara berkala informasi mengenai perkembangan sekolah kepada stakeholders.
Sekolah mengadakan pertemuan secara berkala dengan pihak-pihak yang dianggap potensial, untuk memelihara dan meningkatkan komitmen dalam pencapaian visi
Kepala sekolah, komite sekolah
Sepanjang tahun ajaran
Sekolah memiliki kesepahaman dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait (eksternal) dalam mencapai tujuan sekolah.
71 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN
STANDARALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI
PEMENUHAN HASIL
bersama sekolahSekolah melakukan evaluasi rencana kerja sekolah minimal 1 kali per tahun
Evaluasi rencana kerja dilakukan untuk mengetahui tingkat ketercapaian rencana, sehingga dapat dilakukan tindak lanjut untuk perbaikan atau peningkatan
Pada setiap akhir semester dilakukan rapat evaluasi bersama mengenai capaian kinerja PTK dan kinerja sekolah
Berdasarkan evaluasi tersebut, jika diperlukan, rencana kerja sekolah direvisi/diperbaiki/disesuaikan
PTK, komite sekolah Setiap akhir semester
Sekolah memiliki rencana tindak untuk pemecahan masalah yang dihadapi oleh masing-masing maupun oleh satuan pendidikan
Program supervisi dan evaluasi meliputi: pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut
Pelaksanaan supervisi jika tidak dibarengi dengan tindaklanjut, tidak akan memberikan perbaikan pada proses pembelajaran.
Kepala sekolah membuat program supervisi tahunan untuk semua guru. Setiap guru minimal mengalami proses supervise sebanyak 3 kali untuk melihat apakah tindak lanjut yang dilakukan berhasil atau tidak
Kepala Sekolah, guru Sepanjang tahun ajaran
Guru mengalami perbaikan/peningkatan dalam layanan pembelajaran
Sekolah mensosialisasikan laporan hasil pelaksanaan program sekolah
Hasil evaluasi program kerja sekolah merupakan informasi penting yang harus diketahui oleh warga sekolah untuk ditindaklanjuti oleh warga sekolah melalui proses perbaikan atau peningkatan (continuous improvement)
Setiap akhir semester kepala sekolah mengadakan rapat dengan PTK dan komite sekolah untuk membahas laporan hasil pelaksanaan program sekolah.
Program kerja sekolah yang tidak sesuai/tidak memungkinkan dicapai direvisi
PTK, komite sekolah Setiap akhir semester
PTK dan komite sekolah memahami tingkat capaian, kendala, dan pemecahan masalah yang harus diambil ke depannya
Program kerja sekolah yang telah direvisi, jika ada kebutuhan untuk revisi program kerja
Sekolah melakukan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan sekolah
Tindaklanjut merupakan upaya pemecahan masalah atau peningkatan mutu, tanpa tindak lanjut, maka evaluasi dapat dikatakan tidak memiliki makna apa-apa.
Kepala sekolah, guru, pustawakan, laboran, TAS menganalisis hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sekolah
Melakukan perencanaan ulang/penyesuaian terhadap program kerja yang belum direalisasikan dan dirasakan perlu untuk direvisi
Merancang program kerja untuk tahun ajaran selanjutnya yang didasarkan pada hasil evaluasi hasil
PTK Setiap akhir semester dan Sepanjang tahun ajaran
PTK termotivasi untuk bekerja lebih baik
PTK yang kinerjanya rendah dapat meningkatkan kinerjanya secara bertahap
72 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN
STANDARALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI
PEMENUHAN HASIL
pelaksanaan program kerja yang telah lalu.
Memberikan reward kepada PTK atas capaian keberhasilan kerja sesuai ketentuan sekolah
Melakukan pembinaan kepada PTK yang kinerjanya rendah
Sekolah melakukan evaluasi pendayagunaan pendidik pada setiap akhir semester
Proses kerja guru perlu dianalisis dalam proses pencapaian tujuan. Apakah efektif atau tidak? Proses evaluasi ini dilakukan untuk membandingkan antara apa yang dilakukan dengan apa yang direncanakan atau membandingkan apa yang diharapkan dengan apa yang menjadi kenyataan dari guru-guru di sekolah
Menjelang tengah semester dan akhir semester kepala sekolah dan guru melakukan analisis terhadap capaian KKM peserta didik.
Berdasarkan capaian KKM siswa ini, kepala sekolah berdiskusi dengan guru-guru mengenai apa yang menjadi kendala bagi guru dalam KBM dan apa yang harus diperbaiki.
Kepala sekolah dan guru membandingkan efektifitas beban kerja guru dengan ketercapaian KKM pada masing-masing kelas/mata pelajaran.
Kepala sekolah dan guru membuat kesimpulan-kesimpulan terhadap proses kerja yang telah dilakukan, misal: beban kerja guru terlalu berat, sehingga banyak tugas-tugas siswa yang tidak terperiksa. Dll.
KS, guru Menjelang tengah dan akhir semester
Kepala sekolah dan guru mengalami proses evaluasi bersama terhadap efektivitas KBM dan beban kerja guru
Sekolah memiliki informasi mengenai capaian KKM dan efektivitas beban kerja guru
Sekolah melakukan evaluasi pendayagunaan tenaga kependidikan pada setiap akhir semester
Proses kerja tenaga kependidikan perlu dianalisis dalam proses pencapaian tujuan. Apakah efektif atau tidak? Proses evaluasi ini dilakukan untuk membandingkan antara apa yang dilakukan dengan apa yang direncanakan atau membandingkan apa yang diharapkan dengan apa yang menjadi kenyataan dari tenaga kependidikan di sekolah
Menjelang tengah semester dan akhir semester kepala sekolah dan tenaga kependidikan sekolah melakukan analisis terhadap implementasi tupoksi masing-masing
Berdasarkan implementasi tupoksi masing-masing, kepala sekolah berdiskusi dengan tenaga kependidikan (TK) mengenai apa
KS, pustakawan, laboran, TAS, konselor
Menjelang tengah dan akhir semester
Kepala sekolah dan mengalami proses evaluasi bersama terhadap implementasi Tupoksi masing-masing, beban kerja, dan daya dukung kerja masing-masing
Sekolah memiliki
73 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN
STANDARALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI
PEMENUHAN HASIL
yang menjadi kendala bagi TK dalam melaksanakan tupoksinya dan apa yang harus diperbaiki kemudian.
Kepala sekolah dan TK sekolah membandingkan efektifitas beban kerja masing-masing TK dengan ketercapaian target kerja masing-masing.
Kepala sekolah dan TK membuat kesimpulan-kesimpulan terhadap proses kerja yang telah dilakukan, misal: implementasi pelayanan pustakawan terkendala oleh kemampuan pustakawan dalam menyusun buku-buku refensi. Dll.
informasi mengenai capaian kerja masing-masing TK dan efektivitas beban kerja TK
Sekolah mengikuti akreditasi oleh BAN-SM untuk melakukan status akreditasi sekolah
Akreditasi diperlukan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban sekolah terhadap para pemangku kepentingan
Akreditasi diperlukan untuk kepentingan sekolah dalam mengeluarkan izajah bagi peserta didik
Akreditasi diperlukan untuk berbagai kepentingan pengelolaan sekolah, seperti pembinaan oleh kepala sekolah dan pengawas, dll.
Kepala sekolah mengadakan rapat sekolah untuk membahas proses akreditasi sekolah dan penyusunan tim akreditasi sekolah
Kepala sekolah menyusun tim akreditasi sekolah yang dikukuhkan melalui surat keputusan KS mengenai tim akreditasi sekolah
Kepala sekolah memfasilitasi tim akreditasi untuk melakukan tugas-tugasnya.
Tim akreditasi menyiapkan semua persyaratan untuk akreditasi, seperi pengisian EDS, dll sesuai petunjuk akreditasi BAN-SM
Kepala sekolah memeriksa persiapan syarat-syarat untuk diakreditasi yang sudah disiapkan oleh tim akreditasi sekolah.
Jika dinilai sudah memenuhi
Warga sekolah Sesuai kebutuhan
Sekolah memiliki SK tim akreditasi sekolah
Sekolah memiliki sejumlah persyaratan untuk akreditasi sekolah
Sekolah memiliki nilai akreditasi sekolah yang dikeluarkan oleh BAN-SM
74 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN
STANDARALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI
PEMENUHAN HASIL
berbagai persyaratan akreditasi, Kepala sekolah mengajukan, melalui dinas pendidikan kab./kota untuk dilakukan proses akreditasi.
Guru dilibatkan dalam perumusan visi, misi dan tujuan serta penyusunan rencana kerja sekolah
Keterlibatan guru dalam perumusan visi, misi, dan tujuan sekolah perlu karena guru menjadi bagian penting dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah.
Pelibatan guru akan menguatkan komitmen guru dalam proses pencaaian visi, misi, dan tujuan sekolah
Pelibatan guru dalam merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah akan mengakibatkan iklim sekolah menjadi lebih terbuka dan terbangunnya tim kerja sekolah yang lebih solid.
Kepala sekolah menampung semua aspirasi guru untuk perumusan visi, misi, dan tujuan sekolah
Kepala sekolah menghadirkan guru-guru dalam rapat penyusunan visi, misi, dan tujuan sekolah
KS, guru Menjelang awal tahun ajaran baru (penyusunan RPS/RKS)
Aspirasi guru-guru dapat diidentifikasi oleh kepala sekolah
Sekolah memiliki rumusan visi, misi, dan tujuan sekolah
Sesuai kompetensinya kepala sekolah dapat dijadikan teladan bagi semua warga sekolah
Keteladanan kepala sekolah merupakan bagian dari proses pendidikan di sekolah, khususnya bagi peserta didik.
Perilaku teladan kepala sekolah menjadi perilaku pembanding bagi warga sekolah dalam menjalankan tupoksi masing-masing
Keteladanan lebih bermakna/efektif dalam proses kepemimpinan kepala sekolah dibandingkan perintah atau petunjuk lisan
Kepala sekolah melakukan evaluasi diri terhadap proses kepemimpinannya secara berkala, seperti seminggu sekali
Kepala sekolah mendengarkan suara-suara warga sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai proses kepemimpinannya
Perilaku kepala sekolah konsisten dalam menjalankan aturan-aturan sekolah
KS Sepanjang tahun ajaran
Perilaku kepala sekolah mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah
Warga sekolah menghormati kepemimpinan KS karena kesesuaian antara perilaku keseharian KS dengan nilai yang dianut
Kepemimpinan sekolah mampu menerapkan ciri-ciri kepemimpinan
Kepemimpinan sekolah yang efektif menjadi kunci untuk kinerja sekolah, kinerja guru, kinerja tenaga kependidikan sekolah dalam mencapai visi, misi, dan
Kepala sekolah secara konsisten menjaga kesesuaian antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan dalam proses
KS Sepanjang tahun ajaran
Warga sekolah dapat mengikuti kepemimpinan kepala sekolah
Perilaku kepala sekolah
75 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN
STANDARALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI
PEMENUHAN HASIL
yang efektif tujuan sekolah kepemimpinannya Kepemimpinan kepala sekolah
dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah
jadi teladan bagi warga sekolah
Warga sekolah mudah mengakses informasi dan pengaduan terkait dengan pengelolaan sekolah
Kemudahan mengakses informasi dan pengaduan terkait dengan pengelolaan sekolah merupakan bagian dari indikasi good governance.
Kemudahan mengakses informasi dan pengaduan terkait dengan pengelolaan sekolah akan membuka peluang yang lebih besar dalam proses peningkatan mutu secara berkelanjutan
Kemudahan mengakses informasi dan pengaduan terkait dengan pengelolaan sekolah akan mempermudah kepala sekolah dan warga sekolah lainnya untuk memperbaiki kekurangannya
Kepala sekolah bersama dengan warga sekolah membuat mekanisme pengaduan terhadap pengelolaan sekolah, seperti menggunakan kotapengaduan, SMS, email, dll.
Kepala sekolah mengumumkan (lisan/tulisan) mengenai keterbukaan informasi terkait dengan pengelolaan sekolah kepada para pemangku kepentingan sekolah
Kepala sekolah/pihak yang ditugaskan merespon pengaduan-pengaduan yang masuk ke sekolah
Kepala sekolah Sepanjang tahun ajaran
Sekolah memiliki mekanisme pengaduan terkait dengan pengelolaan sekolah
Sekolah menyediakan media pengaduan
Warga sekolah dapat memberikan masukan, koreksi, gagasan dengan mudah untuk perbaikan dan peningkatan mutu sekolah
Iklim organisasi (sekolah) terbuka
7. STANDAR PEMBIAYAAN
INDIKATOR PEMENUHAN
STANDARALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI
PEMENUHAN HASIL
Ada unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam rapat penetapan besaran pembiayaan yang harus ditanggung oleh orang tua
Keterlibatan masyarakat dalam penetapan biaya sekolah merupakan bagian penting dari penguatan komitmen (rasa memiliki) masyarakat terhadap sekolah
Penyusunan RKS dan RKAS dilakukan dengan mengundang/menghadirkan unsur-unsur Kepala sekolah, guru, komite sekolah, perwakilan orang tua, tokoh masyarakat, aparat RT, RW, Kelurahan, dan stakeholders lainnya yang memungkinkan
Kepala sekolah, guru, komite sekolah, perwakilan orang tua, tokoh masyarakat, aparat RT, RW, Kelurahan
Lokakarya/ rapat penyusunan RKAS/RKT
Masyarakat memiliki komitmen yang lebih tinggi untuk kemajuan sekolah
Ada kesepakatan warga sekolah dan stakeholders sekolah mengenai besaran biaya per bulan yang harus
76 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN
STANDARALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI
PEMENUHAN HASIL
murid ditanggung orang tua siswa/wali murid untuk biaya operasional sekolah
Besaran biaya operasi non-personalia dihitung berdasarkan standar biaya per sekolah/ program keahlian
Setiap pengeluaran biaya oleh sekolah harus didasarkan pada pertimbangan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara internal maupun eksternal sekolah, karenanya biaya yang dikeluarkan harus mengikuti standar yang berlaku atau yang diberlakukan oleh sekolah sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah
Sebelum sekolah mengalokasikan biaya operasi non-personalia, terlebih dahulu dianalisis standar biaya per sekolah/program keahlian
Rapat penyusunan RKAS menyetujui besaran biaya operasi non personalia berdasarkan standar biaya per sekolah/program studi
Kepala sekolah, bendahara sekolah, komite sekolah
Pada saat penyusunan RKAS
RKAS disusun dengan mengikuti standar biaya yang berlaku
Sekolah memiliki besaran biaya operasi non personalia berdasarkan standar biaya persekolah/ program keahlian
Besaran biaya operasi non-personalia dihitung berdasarkan standar biaya per rombongan belajar
Besaran biaya yang dihitung berdasarkan perbandingan dengan rombel akan mempermudah sekolah dan stakeholders dalam menilai efektiftas dan efisiensi biaya sekolah
Sebelum sekolah mengalokasikan biaya operasi non-personalia, terlebih dahulu dianalisis standar biaya per rombel
Rapat penyusunan RKAS menyetujui besaran biaya operasi non personalia berdasarkan standar biaya per rombel
Kepala sekolah, bendahara sekolah, komite sekolah
Pada saat penyusunan RKAS
RKAS disusun dengan mengikuti standar biaya yang berlaku
Sekolah memiliki informasi mengenai satuan biaya operasi non-personalia per rombel
Besaran biaya operasi non-personalia dihitung berdasarkan standar biaya per peserta didik
Besaran biaya yang dihitung berdasarkan perbandingan dengan peserta didik akan mempermudah sekolah dan stakeholders dalam menilai efektiftas dan efisiensi biaya sekolah
Sebelum sekolah mengalokasikan biaya operasi non-personalia, terlebih dahulu dianalisis standar biaya per peserta didik
Rapat penyusunan RKAS menyetujui besaran biaya operasi non personalia berdasarkan standar biaya per peserta didik
Kepala sekolah, bendahara sekolah, komite sekolah
Pada saat penyusunan RKAS
RKAS disusun dengan mengikuti standar biaya yang berlaku
Sekolah memiliki informasi mengenai satuan biaya operasi non-personalia per peserta didik
Sekolah menghitung besaran persentase minimum biaya ATS berdasarkan standar
Setiap pengeluaran biaya oleh sekolah harus didasarkan pada pertimbangan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara internal maupun eksternal sekolah, karenanya biaya yang dikeluarkan harus mengikuti standar yang berlaku atau yang diberlakukan oleh sekolah sesuai
Sebelum sekolah mengalokasikan biaya ATS, terlebih dahulu dianalisis standar pembiayaan yang berlaku/diberlakukan
Rapat penyusunan RKAS menyetujui persentase minimum biaya ATS berdasarkan standar
Kepala sekolah, bendahara sekolah, komite sekolah
Pada saat penyusunan RKAS
RKAS disusun dengan mengikuti standar biaya yang berlaku
Persentase biaya ATS ditetapkan berdasarkan standar pembiayaan
77 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN
STANDARALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI
PEMENUHAN HASIL
pembiayaan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah pembiayaan yang berlaku/diberlakukan
Sekolah menghitung besaran persentase minimum biaya BAHP berdasarkan standar pembiayaan
Setiap pengeluaran biaya oleh sekolah harus didasarkan pada pertimbangan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara internal maupun eksternal sekolah, karenanya biaya yang dikeluarkan harus mengikuti standar yang berlaku atau yang diberlakukan oleh sekolah sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah
Sebelum sekolah mengalokasikan biaya BAHP, terlebih dahulu dianalisis standar pembiayaan yang berlaku/diberlakukan
Rapat penyusunan RKAS menyetujui persentase minimum biaya BAHP berdasarkan standar pembiayaan yang berlaku/diberlakukan
Kepala sekolah, bendahara sekolah, komite sekolah
Pada saat penyusunan RKAS
RKAS disusun dengan mengikuti standar biaya yang berlaku
Persentase biaya BAHP ditetapkan berdasarkan standar pembiayaan
Sekolah menghitung besaran biaya operasi selain biaya operasi non personalia, ATS, dan BAHP
Untuk kepentingan pengelolaan keuangan sekolah, sekolah harus menghitung semua pengeluaran sekolah untuk setiap tahunnya.
Rapat RKAS menganalisis kebutuhan biaya selain biaya operasi non personalia, ATS, dan BAHP
Rapat RAKS menetapkan biaya sekolah selain biaya operasi non personalia, ATS, dan BAHP
Kepala sekolah, bendahara sekolah, komite sekolah
Pada saat penyusunan RKAS
RKAS mengalokasi dana untuk membiayai operasi sekolah selain biaya operasi operasi non personalia, ATS, dan BAHP
Kemudahan mengakses dokumen pengelolaan pembiayaan sekolah
Akses dokumen keuangan sekolah yang mudah bagi pihak-pihak berkepentingan merupakan bagian dari implementasi transaparansi (good governance)
Kepala sekolah dan bendahara sekolah mempublikasikan dokumen RKAS kepada warga sekolah
Kepala sekolah dan bendahara sekolah mempublikasikan laporan keuangan sekolah secara berkala. Misal per tiga bulan sekali, per semester sekali, dsb.
Kepala sekolah, bendahara sekolah, komite sekolah
Sepanjang tahun ajaran
Warga sekolah dapat dengan mudah mengakses dokumen pengelolaan keuangan sekolah
Besaran perolehan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerrintahan Provinsi, Pemerintahan Kab./Kota, orang tua siswa, dan
Penyusunan keuangan sekolah harus mengidentifikasi semua pemasukan keuangan sekolah, sehingga sekolah dapat dengan mudah memetakan pemenuhan kebutuhan biaya operasional & investasi sekolah ketika menyusun RKAS
Dalam penyusunan RKAS, Kepala sekolah, bendahara sekolah, komite sekolah mengidentifikasi besaran semua pemasukan keuangan sekolah secara komprehensif
Dalam penyusunan RKAS diketahui ancangan jumlah pemasukan keuangan sekolah secara keseluruhan dan per sumber pemasukan
Kepala sekolah, bendahara sekolah, komite sekolah
Pada saat penyusunan RKAS
Dokumen RKAS mencantumkan rencana pemasukan keuangan sekolah per sumber masukan dan secara keseluruhan
78 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN
STANDARALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI
PEMENUHAN HASIL
masyarakatSekolah menyusun laporan pengelolaan pembiayaan
Laporan pembiayaan merupakan bagian dari akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah, yang akan digunakan untuk kepentingan internal dan eksternal sekolah.
Setiap uang yang dikeluarkan sekolah disertai dengan bukti otentik
Setiap realisasi pengeluaran dan pemasukan keuangan sekolah direkap sesuai dengan ketentuan akuntasi yang berlaku
sekolah menyusun laporan keuangan beradasarkan sistem akuntansi keuangan Negara
Kepala sekolah, bendahara sekolah, komite sekolah, departemen/ program studi masing-masing, PTK
Sepanjang tahun ajaran
Sekolah memiliki laporan pengelolaan keuangan sekolah
Kemudahan akses terhadap laporan pengelolaan keuangan
Kemudahan akses informasi pengelolaan keuangan merupakan bagian dari good governance.
Kemudahan akses informasi pengelolaan keuangan akan membangun “kepercayaan” dan komitmen (rasa memiliki) para pemangku kepentingan terhadap sekolah
Kepala sekolah dan bendahara sekolah mempublikasikan dokumen RKAS kepada warga sekolah
Kepala sekolah dan bendahara sekolah mempublikasikan laporan keuangan sekolah secara berkala. Misal per tiga bulan sekali, per semester sekali, dsb.
Kepala sekolah, bendahara sekolah, komite sekolah
Sepanjang tahun ajaran
Warga sekolah dapat dengan mudah mengakses dokumen pengelolaan keuangan sekolah
8. STANDAR PENILAIAN
INDIKATOR PEMENUHAN
STANDARALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI
PEMENUHAN HASIL
Guru membuat rancangan penilaian yang menggunakan berbagai teknik penilaian, misal tes untuk prestasi belajar, pengamatan untuk perilaku,
Untuk memperoleh data pengukuran dengan hasil yang tepat dibutuhkan teknik penilaian yang valid dan reliabel. Dengan demikian setiap penilaian harus dirancang dengan memperhatikan berbagai teknik penilaian.
Workshop penyamaan persepsi tentang teknik-teknik penilaian yang sesuai dengan data hasil belajar yang akan diperoleh.
Penyusunan buku panduan tentang teknik penalaian yang berlaku di sekolah
Review draft panduan teknik penilaian melalui wokshop sehingga menghasilkan model yang
wakasek bidang kurikulum dan guru
Awal tahun Sekolah memiliki buku panduan tentang teknik penilaian sesuai dengan karakter hasil belajar mata pelajaran.
79 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN
STANDARALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI
PEMENUHAN HASIL
lembar penilaian untuk proses pencapaian kompetensi
mengandung unsur inovatif sesuai standar penilaian.
In House Traning bagi semua guru dalam menggunakan teknik-teknik penilaian
Guru menyusun instrumen yang memenuhi syarat substansi, konstruksi, dan bahasa
Instrumen penilaian yang dikembangkan oleh guru akan lebih bermakna dan tepat sasaran dalam pengukuran hasil belajar. Dengan demikian dianggap penting dan dijadikan indikator pemenuhan standar penilaian jika instrumen dikembangkan oleh masing-masing guru.
Workshop penyamaan persepsi tentang pengembangan instrumen penilaian yang memenuhi syarat substansi, konstruksi, dan bahasa.
Masing-masing guru mengembangkan instrumen pada setiap mata pelajaran yang diampu.
Uji coba instrumen yang bekerjasama dengan sekolah lain untuk menjaga reliabilitas dan validitas alat ukur (khusus untuk instrumen ujian akhir semester)
Pemanfataan instrumen dalam kegiatan evauasi
Pendokumentasian instrumen sebagai bank soal sekolah.
Guru Awal tahun Sekolah memiliki instrumen atau bank soal yang dibuat oleh guru.
Satuan pendidikan melakukan validitas empirik terhadap instrument penilaian
Instrumen yang baik adalah instrumen yang memiliki tingkat validitas yang baik dan teruji secara empirik.
Workshop penyamaan persepsi tentang pengujian validasi instrumen.
Uji coba instrumen yang bekerjasama dengan sekolah lain untuk menjaga validitas alat ukur (khusus untuk instrumen ujian akhir semester)
Pemanfataan instrumen dalam kegiatan evaluasi.
Pendokumentasian instrumen sebagai bank soal sekolah.
Guru Awal tahun Sekolah memiliki instrumen atau bank soal yang dibuat oleh guru.
Satuan pendidikan memiliki instrumen yang berkualitas
Persyaratan instrumen yang baik adalah yang mampu mengukur dari apa yang akan diukur, memiliki daya pembeda, dan reliabel.
Workshop penyamaan persepsi tentang kriteria instrumen yang baik.
Guru mengembangkan instrumen Uji coba instrumen yang bekerjasama
dengan sekolah lain untuk menjaga
Guru Awal tahun Sekolah memiliki instrumen atau bank soal yang dibuat oleh guru.
80 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN
STANDARALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI
PEMENUHAN HASIL
validitas alat ukur (khusus untuk instrumen ujian akhir semester)
Pemanfataan instrumen dalam kegiatan evaluasi.
Pendokumentasian instrumen sebagai bank soal sekolah.
Siswa menerima informasi hasil ulangan harian
Tujuan dari kegiatan evaluasi adalah mengukur kemampuan atau kompetensi peserta didik. Oleh karena itu peserta didik berhak memperoleh informasi tentang hasil-hasil ulangan umum.
Setelah melakukan ulangan, guru memeriksa lembar jawaban
Mengolah data hasil ulangan menjadi infrormasi yang bermakna bagi peserta didik.
Membagian hasil ulangan kepada peserta didik setelah data hasil ulangan direkap oleh guru
Guru Harian Siswa menerima informasi hasil ulangan harian yang dibuktikan dengan pengumuman pada papan pengumuman.
Guru menyampaikan hasil penilaian akhir kepada peserta didik dalam bentuk satu nilai disertai deskripsi
Kompetensi peserta didik yang diukur memiliki berbagai dimensi. Nilai yang dikeluarkan mengandung makna yang multitafsir oleh karena itu perlu dijelaskan dari makna nilai tersebut.
Setelah melakukan ulangan, guru memeriksa lembar jawaban
Mengolah data hasil ulangan menjadi infrormasi yang bermakna bagi peserta didik.
Membagian hasil ulangan kepada peserta didik setelah data hasil ulangan direkap oleh guru. Pada nilai dijelaskan tentang makna dari nilai-nilai tersebut
Guru Harian Siswa menerima informasi hasil ulangan harian yang dilengkapi dengan deskripsi makna nilai ulangan.
Guru memberikan remidi pada siswa yang belum mencapai KKM
Pembelajaran memiliki prinsip ketuntasan. Setiap peserta didik berhak memperoleh pelayanan guru jika mereka belum mencapai KKM melalui remidi. Tujuan remidi adalah memberi kesempatan bagi peserta didik untuk menuntaskan KKM
Setelah melakukan ulangan, guru memeriksa lembar jawaban
Mengolah data hasil ulangan menjadi infrormasi yang bermakna bagi peserta didik.
Membagian hasil ulangan kepada peserta didik setelah data hasil ulangan direkap oleh guru.
Guru memberi kegiata remidi terhadap pokok bahasan yang belum berhasil dicapoi siswa pada waktu yang telah ditentukan
Guru Harian Jadwal remedialLaporan kegiatan remedia yang membuat tanggal, waktu, tempat, materi yang disampaikan, jumlah peserta didik, dan guru mengajar.
81 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN
STANDARALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI
PEMENUHAN HASIL
Guru menggunakan berbagai teknik penilaian untuk menilai hasil belajar kognitif, keterampilan, dan afektif
Untuk memperoleh data pengukuran dengan hasil yang tepat sesuai aspek kognitif, afektif, dan keterampilan dibutuhkan teknik penilaian yang valid dan reliabel. Dengan demikian setiap penilaian harus dirancang dengan memperhatikan berbagai teknik penilaian dan aspek yang akan dinilai
Workshop penyamaan persepsi tentang teknik-teknik penilaian yang sesuai dengan data hasil belajar yang akan diperoleh (kognitif, afektif, dan psikomotor)
Penyusunan buku panduan tentang teknik penalaian yang berlaku di sekolah
Review draft panduan teknik penilaian melalui wokshop sehingga menghasilkan model yang mengandung unsur inovatif sesuai standar penilaian.
In House Traning bagi semua guru dalam menggunakan teknik-teknik penilaian
wakasek bidang kurikulum dan guru
Awal tahun Sekolah memiliki buku panduan tentang teknik penilaian sesuai dengan karakter hasil belajar mata pelajaran.
Guru mengolah/ menganalisis hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar siswa
Analisis hasil penilaian merupakan tindak lanjut upaya monitoring dan laporan hasil belajar untuk kegiatan perbaikan, mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar. Analisis hasil penilaian merupakan pemaknaan dari pengumpulan dokumen hasil penilaian.
Workshop penyamaan persepsi tentang analisis hasil penilaian untuk kegiatan perbaikan, mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar siswa
Melakukan analisis hasil penilaian oleh masing-masing guru.
Kajian analisis hasil penilaian melalui wokshop sehingga menghasilkan keputusan untuk melakukan perbaikan.
Pendokumentasian hasil penilaian kegiatan perbaikan.
wakasek bidang kurikulum dan guru
Akhir tahun Setiap guru memiliki dokumen hasil analisis penilaian dan dokumen hasil untuk kegiatan perbaikan.
Guru memanfaatkan hasil penilaian
Hasil penilaian memiliki banyak manfaat, yaitu tidak sekedar mengukur kompetensi siswa tetapi cerminan dari rangkaian proses pembelajaran. Oleh karena itu hasil penilaian harus dimaknai dan dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran dan laporan kepada pihak-pihak terkait.
Setelah melakukan ulangan, guru memeriksa lembar jawaban
Mengolah data hasil ulangan menjadi infrormasi yang bermakna bagi peserta didik.
Memanfaatkan data hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran di masa yang akan datang.
Pe Pendokumentasian hasil penilaian
Guru Akhir tahun Setiap guru memiliki dokumen hasil analisis penilaian dan dokumen hasil untuk kegiatan perbaikan.
82 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN
STANDARALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI
PEMENUHAN HASIL
untuk dibandingkan dengan hasil penilaian yang akan datang.
Setiap akhir semester, guru melaporkan hasil penilaian
Melaporkan hasil penilaian merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam pendidikan.
Setelah melakukan ulangan, guru memeriksa lembar jawaban
Mengolah data hasil ulangan menjadi infrormasi yang bermakna bagi peserta didik.
Melaporkan hasil penilaian kepada pihak sekolah yang selanjutnya disampaikan kepada para stakeholder terkait.
Guru Akhir tahun Setiap guru memiliki dokumen hasil analisis penilaian dan dokumen hasil penilaian dalam bentuk laporan.
Guru melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru agama
Penilaian akhlak menjadi sangat penting untuk disaampaikan kepada guru agama agar dapat ditindaklanjuti perbaikan dan pembinaan secara terarah
Setelah melakukan penilaian aspek akhlak (yang terkait dengan mata pelajaran), melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru agama)
Melaporkan hasil penilaian akh;lak kepada pihak sekolah.
Guru Akhir tahun Setiap guru memiliki dokumen hasil penilaian akhlakGuru agama mnerima laporan dalam bentuk deskripsi akhlak yang perlu diperbaiki.
Guru melaporkan hasil penilaian kepribadian kepada guru PKN
Penilaian kepribadian menjadi sangat penting untuk disaampaikan kepada guru PKn agar dapat ditindaklanjuti perbaikan dan pembinaan secara terarah
Setelah melakukan penilaian aspek kepribadian (yang terkait dengan mata pelajaran), melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru PKn.
Melaporkan hasil penilaian akh;lak kepada pihak sekolah.
Guru Akhir tahun Setiap guru memiliki dokumen hasil penilaian akhlakGuru PKn menerima laporan dalam bentuk deskripsi akhlak yang perlu diperbaiki.
Satuan pendidikan mengadakan rapat dewan guru untuk menentukan nilai akhir peserta didik (termasuk kenaikan kelas dan kelulusan)
Nilai akhir peserta didik merupakan putusan yang akan dipublikasikan secara luas dan akan menjadi laporan kemajuan peserta didik bagi orang tuanya masing-masing karena itu perlu dirapatkan oleh dewan guru.
Rapat koordinasi menentukan nilai akhir peserta didik
Menetapkan kelulusan Mempublikasikan kepada pihk terkait
dan orang tua siswa
Kepala Sekolah, Guru BK dan Guru kelas/mata pelajaran
Akhir semester Notulensi rapat dewan guru dalam menentukan nilai akhir peserta didik (termasuk kenaikan kelas dan kelulusan)
Satuan pendidikan melaksanakan:
Kriteria kenaikan kelas dan KKM menjadi acuan dalam menentukan lulusan dan menjadi target bagi semua siswa dalam
Rapat koordinasi menentukan kriteria kenaikan kelas dan KKM
Mempublikasikan kepada pihk terkait
Kepala Sekolah, Guru BK dan Guru kelas/mata pelajaran
Awal semester Notulensi rapat dewan guru tentang kriteria kenaikan kelas dan KKM.
83 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN
STANDARALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI
PEMENUHAN HASIL
kriteria kenaikan kelas, KKM
mencapai ketuntasan belajar karena itu sekolah harus memfasilitasi dengan baik pencapaian setiap mata pelajaran.
dan orang tua siswa tentang kriteria kenaikan kelas dan KKM
Ketetapan kriteria kenaikan kelas dan KKM dalam surat keputusan
Satuan pendidikan melaporkan hasil penilaian setiap akhir semester kepada semua orangtua/wali siswa.
Nilai akhir peserta didik merupakan putusan hasil belajar yang perlu diketahui oleh peserta didik dan orang tuanya karena orang tua/wali adalah pihak yang “menitipkan” pendidikan anak-anaknya kepada pihak sekolah
Rapat koordinasi menentukan nilai akhir peserta didik
Menetapkan kelulusan Menyampaikan hasil penilaian kepada
orang tua siswa
Kepala Sekolah, Guru BK dan Guru kelas/mata pelajaran
Akhir semester Notulensi rapat dewan guru dalam menentukan nilai akhir peserta didik
Dokumentasi serah terima dokumen hasil penilaian kepada orang tua siswa
Satuan pendidikan memanfatkan hasil UN untuk seleksi masuk,
Hasil Ujian Nasional dari sekolah pada jenjang dibawahnya perlu menjadi acuan seleksi masuk sebagai bentuk kepercayaan antar sekolah, lebih selektif, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan.
Menetapkan kriteria hasil UN dari sekolah pada jenjang dibawahnya yang dapat diterima.
Melaksanakan seleksi administratif berdasarkan hasil UN
Melaksanakan seleksi akademik jika dianggap perlu sesuai kebijakan sekolah masing-masing.
Kepala sekolah dan guru Awal tahun ajaran
Dikumen ketetapan kriteria hasil UN yang yang dapat diterima.
Satuan pendidikan memiliki rata-rata UN setinggi UN SSN
Sekolah Standar Nasional merupakan sekolah yang telah memenuhi persyaratan minimal dala penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian secara rasional akan mebghasilkan lulusan yang berkualitas yang ditunjukkan dengan rata-rata UN sama denga atau lebih tinggi dari standar.
Mempelajari ketetapan batas kelulusan UN
Mengembangkan estimasi kisi-kisi soal UN
Mengembangkan instrumen (soal) yang setara UN
Tryout untuk peserta didik yang akan menghadpi UN
Guru Awal semester Kisi kisi-kisi soal estimasi UN
instrumen (soal) yang setara UN
jadwal tryout untuk peserta didik yang akan menghadpi UN
Satuan pendidikan memanfaatkan hasil analisis daya serap
Daya serap peserta didik terhadap isi materi pelajaran dapat dijadikan estimasi terhadap penguasaan kompetensi. Daya serap diukur melalui test. Hasil analisis data tentang daya serap sangat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja pembelajaran supaya dapat mencapai
Mengembangkan instrumen penilaian yang didasarkan pada tingkat kesulitan UN.
Melaksanakan test Pengolahan hasil tes yang diarahkan
pada pengukuran daya serap matei ajar
Wakasek kurikulum dan guru
Akhir semester Kisi kisi-kisi soal estimasi UN
instrumen (soal) yang setara UN
Deskripsi analisis daya serap.
84 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
INDIKATOR PEMENUHAN
STANDARALASAN PEMILIHAN INDIKATOR LANGKAH PEMENUHAN PERSONIL WAKTU/DURASI
PEMENUHAN HASIL
KKM dan kelulusan UN. Laporan dan tindak lanjutPemantauan terahadap kualitas soal
Kualitas soal memiliki kedudukan yang penting dalam mengukur keberhasilan belajar. Kualitas soal ditentukan oleh tingkat validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan kualitas distraktor (pilihan ganda). Setiap soal yang dikembangkan harus dipantau agar mampu megukur apa yang akan diukur. Soal yang kualitas rendah harus dibuang dan tidak perlu digunakan.
Memerika dan mereview setiap kisi-kisi soal yang dikembangkan oleh guru
Memeriksa dan mereview setiap butir soal yang dikembangkan oleh guru atau pihak lain
Melakukan uji coba kualitas soal Melakukan dkumentasi soal dalam
bank soal milik sekolah
Wakasek kurikulum dan Guru
Awal semester Kisi-kisi soal dan butir soal yang dikembangkan oleh guru
Berita acara review kisi-kisi dan butir soal
Pemantauan terhadap pelaksanaan ujian
Pemantauan pelaksanaan ujian merupakan bagian yang sangat menentukan dalam kegiatan penilaian. Jika pelaksanaan ujian tidak tertib, banyak kecurangan, dan dengan suasana yang tidak kondusif maka hasil ujian dianggap tidak sah. Oleh karena ini perlu pemantauan yang ketat dalam penyelenggaraan ujian
Membentuk panitia penyelenggaraan tes
Menggandakan soal sesuai jumlah siswa
Menetapkan jadwal ujian yan berisi tanggal/hari, waktu, tempat, mata ujian, dan pengawas ujian.
Membuat pedoman atau ketentuan penyelenggaraan ujian
Setiap pengawas membuat surat pernyataan untuk berlaku jujur, disiplin, menjaga ketertiban, serta tidak melakukan tindakan yang mengarah pada perbuatan membantu siswa dalam pengerjaan soal selama ujian berlangsung.
Melaksanakan ujian dengan tertib Memeriksa hasil ujian, mengolah, dan
melaporkan.
Guru Akhir semester Panduan penyelenggaraan ujian
Surat pernyataan pengawas di atas materai
Sampel soal dan lembar jawaban
85 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
BAB IV PELEMBAGAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU
PADA TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
Pelembagaan penjaminan mutu pada tingkat satuan pendidikan adalah penyusunan Gugus Kendali Mutu (GKM) pada tingkat sekolah dan penyusunan tugas pokok dari masing-masing bagian di tingkat satuan pendidikan untuk pemenuhan standar nasional pendidikan atau penjaminan mutu pendidikan. Oleh karena itu perlu memperhatikan kebijakan usaha peningkatan mutu yang berlaku secara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota karena banyak kegiatan yang bukan merupakan kewenangan bagi satuan pendidikan. Berikut adalah pelembagaan penjaminan mutu yang perlu dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan penyelenggara satuan atau program pendidikan, serta satuan pendidikan.
A. Pelembagaan Penjaminan Mutu Pendidikan di tingkat Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, Penyelenggara, dan MasyarakatLembaga penjaminan mutu di tingkat pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota mengukuti prosuder yang berlaku sebagaimana tata organisasi yang sah berdasarkan perundang-undangan. Tugas dan fungsi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penjaminan mutu pendidikan adalah: 1. Penetapan regulasi penjaminan mutu pendidikan oleh Pemerintah,
pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.Peraturan penjaminan mutu pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat berupa peraturan pemerintah dan atau peraturan
86 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
menteri pendidikan nasional. Peraturan penjaminan mutu pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah propinsi dapat berbentuk peraturan gubernur tentang penjaminan mutu pendidikan yang berlaku di provinsi dengan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Peraturan penjaminan mutu pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota dapat berbentuk peraturan bupati/walikota tentang penjaminan mutu pendidikan yang berlaku di kabupaten/kota dengan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya.
2. Penetapan Standar Mutu PendidikanStandar Mutu pendidikan untuk tingkat nasional mengacu pada delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Standar mutu pendidikan untuk tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sekurang-kurangnya mengacu pada delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan dapat melebihi dari SNP dengan mengacu pada keunggulan lokal dan standar internasional.
3. Pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan.a. Pemenuhan standar yang dilakukan oleh pemerintah berupa
bantuan, fasilitasi, saran/arahan dan atau bimbingan diberikan kepada satuan pendidikan yang bukan menjadi kewenangannya.Pemberian bantuan dapat berupa (1) Peningkatan standar Pendidik dan tenaga Kependidikan, (2) Sarana dan Prasarana, (3) Biaya pendidikan (operasional), dan (4) Membangun sistem informasi pendidikan.Pemberian Fasilitasi dapat berupa menampung semua usulan bantuan pemenuhan standar dari satuan pendidikan yang bukan
87 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
binaanya yang berada di kabupaten/kota dan menyampaikan kepada instansi terkait.Pemberian arahan/saran dapat berupa pemberian rekomendasi kepada satuan pendidikan dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam peningkatan mutu; mulai dari pemetaan sampai pemenuhan standar; Menyampaikan hasil UN dan Akreditasi.Pemberian bimbingan dapat berupa pendampingan (bimbingan teknis) bersama pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dalam peningkatan mutu; mulai dari pemetaan sampai pemenuhan standar
b. Pemenuhan standar yang dilakukan oleh pemerintah provinsi berupa bantuan, fasilitasi, saran/arahan dan atau bimbingan diberikan kepada satuan pendidikan yang bukan menjadi kewenangannya.Pemberian bantuan dalam bentuk non-fisik dapat berupa: (1) Peningkatan standar Pendidik dan tenaga Kependidikan, (2) Penyusunan POS peningkatan penjaminan mutu kepada pemerintah kabupaten/ kota, dan (3) Biaya pendidikan (operasional)Pemberian Fasilitasi dapat berupa menampung semua usulan bantuan pemenuhan standar dari satuan pendidikan yang bukan binaanya dari kabupaten-kota dan menyampaikan kepada pemerintah dan/atau instansi terkait.Pemberian arahan/saran dapat berupa pemberian rekomendasi hasil pemetaan mutu pendidikan kepada satuan pendidikan dan pemerintah kabupaten/kota dalam peningkatan mutu; mulai dari pemetaan sampai pemenuhan standar (baik SPM dan kemudian SNP).
88 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
Pemberian bimbingan dapat berupa pendampingan (bimbingan teknis) bersama pemerintah kepada pemerintah kabupaten/kota dalam peningkatan mutu; mulai dari pemetaan sampai pemenuhan standar.
c. Pemenuhan standar yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota berupa bantuan, fasilitasi, saran/arahan dan atau bimbingan diberikan kepada satuan pendidikan yang bukan menjadi kewenangannya.Pemberian bantuan dapat berupa: (1) Peningkatan kompetensi Pendidik dan tenaga Kependidikan, (2) Sarana dan Prasarana, (3) Biaya pendidikan (operasional).Pemberian Fasilitasi dapat berupa menampung semua usulan bantuan pemenuhan standar dari satuan pendidikan yang bukan binaanya dan menyampaikan kepada pemerintah provinsi, pemerintah dan instansi terkait.Pemberian arahan/saran dapat berupa pemberian rekomendasi hasil pemetaan mutu pendidikan kepada satuan pendidikan dalam peningkatan mutu; mulai dari pemetaan sampai pemenuhan standar (baik SPM dan kemudian SNP).Pemberian bimbingan dapat berupa pendampingan (bimbingan teknis) kepada satuan pendidikan dalam peningkatan mutu; mulai dari pemetaan sampai pemenuhan standar, dan penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) peningkatan penjaminan mutu kepada satuan pendidikan.Penyusunan Program kerja peningkatan mutu, penyusunan rencana strategis satuan pendidikan.
d. Pemenuhan standar yang dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat seperti halnya Yayasan berupa bantuan, fasilitasi, saran/arahan dan atau bimbingan
89 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
diberikan kepada satuan pendidikan yang bukan menjadi kewenangannya, dapat berupa (1) Penyediaan Pendidik, (2) Pemberian Sarana dan Prasarana, penggunaan secara bersama sarana dan prasarana, (3) Pemberian bantuan biaya pendidikan.
e. Pemenuhan standar yang dilakukan oleh masyarakat kepada satuan pendidikan berupa bantuan dan/atau saran/arahan dapat berupa fisik dan non fisik yang sifatnya tidak mengikat.
3. P4. Supervisi dan/atau pengawasan
a. Supervisi dalam proses penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah mulai tahap pemetaan, penyusunan program peningkatan mutu, pemenuhan standar. Supervisi dilakukan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota.Pengawasan dalam proses penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah mulai tahap pemetaan, penyusunan program peningkatan mutu, pemenuhan standar. Pengawasan dilakukan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota.
b. Supervisi dalam proses penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi mulai tahap pemetaan, penyusunan program peningkatan mutu, pemenuhan standar. Supervisi dilakukan bersama-sama pemerintah kepada pemerintah kabupaten dan kota dan satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya.Pengawasan dalam proses penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah mulai tahap pemetaan, penyusunan program peningkatan mutu, pemenuhan standar. Pengawasan dilakukan kepada satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya.
90 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
c. Supervisi dalam proses penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota mulai tahap pemetaan, penyusunan program peningkatan mutu, pemenuhan standar. Supervisi dilakukan pemerintah kabupaten dan kota ke satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya.Pengawasan dalam proses penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota mulai tahap pemetaan, penyusunan program peningkatan mutu, pemenuhan standar. Pengawasan dilakukan kepada satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya.
d. Supervisi dan/atau pengawasan dalam proses penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan (yayasan) mulai tahap pemetaan, penyusunan program peningkatan mutu, pemenuhan standar. Supervisi dilakukan ke satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya.
e. Pengawasan dalam proses penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat mulai tahap pemetaan, penyusunan program peningkatan mutu, pemenuhan standar. Pengawasan dilakukan kepada satuan pendidikan.
5. Penetapan Prosedur Operasional Standar (POS)POS penjaminan mutu yang ditetapkan oleh penyelenggara satuan pendidikan, pemerintah kabupaten-kota, pemerintah provinsi dan pemerintah minimal berisi; langkah, apa, siapa, bagaimana, dan kapan mengimplementasikan penjaminanmutu pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
CONTOH POS PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DI SD/MILangkah Siapa
PelaksanaSiapa
Sasaran Metode Kapan(Waktu)
HasilDokumen
Sosialisasi Standar (SPM dan SNP)
Pengawas,Kepala Sekolah
Guru-Guru dan anggota
Rapat Tahunan
Awal Tahun Ajaran
Daftar hadir,Materi sosialisasi
91 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
Langkah SiapaPelaksana
SiapaSasaran Metode Kapan
(Waktu)Hasil
DokumenKomite sekolah.
Workshop AtauAwal Tahun Anggaran
Pemetaan mutu;Pengisian instrument:Pemasukan data;Pembinaan pengisian instrument penjaminan mutu pendidikanAnalisis dataPengiriman data
Kepala sekolah,Perwakilan dari Guru-Guru dan anggota Komite sekolah
Kepala sekolah,
guru, peserta didik,
orang tua, komite
sekolah, pustakawan, laboran,
TAS
Pengisian instrument penjaminan mutu;
Pedoman pengisian EDS
Awal Tahun Ajarandanakhir tahun ajaran
Instrument yg sudah diisi, profil mutu sekolah
Pemenuhan standar;Menyusun rencana peningkatan mutu berdasarkan pemetaan mutu;Pelaksanaan pemenuhan standar
Kepala sekolah,semua guru
Guru mata pelajaran, guru BK
Analisis dokumen 1 KTSP;Analisis silabus;Analisis RPP;Analisis capaian akademik siswa
Menjelang awal tahun ajaran baru
Dokumen KTSP dan kelangkapan-nya yang telah dikembangkan
PemantauanPelaksanaan pemenuhan standar
Pengawas;Kepala sekolah;Komite sekolah
Kepala sekolah; guru; pustakawan; laboran; TAS; siswa
Observasi; wawancara; studi dokumen; pengisian instrument pemantauan
Sepanjang tahun ajaran
Laporan hasil pemantauan pemenuhan SNP/ peningkatan mutu sekolah
Penilaian pelaksanaan
Pengawas;Kepala sekolah; Komite sekolah
Kepala sekolah; guru; pustakawan; laboran; TAS; siswa
Observasi; wawancara; studi dokumen; pengisian instrument pemantauan
Akhir semester
Laporan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pemenuhan SNP
92 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
B. Pelembagaan Penjaminan Mutu Pendidikan pada Tingkat Satuan Pendidikan
Pelembagaan penjaminan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan pada dasarnya merupakan pengaturan tata kelola pada satuan pendidikan dalam pemenuhan SNP di sekolah/madrasah bersangkutan. Dalam struktur organisasi pencapaian mutu pendidikan, satuan pendidikan merupakan lembaga yang langsung berinteraksi dengan peserta didik. Walaupun demikian, satuan pendidikan adalah struktur yang paling penting karena merupakan unit yang langsung bersentuhan dengan peningkatan mutu pendidikan secara langsung.
1. Organisasi Penjaminan Mutu pada tingkat Satuan PendidikanPeningkatan mutu pada level satuan pendidikan merupakan
tanggungjawab langsung dari kepala sekolah sebagai pemimpin dan manajer sekolah. Karena itu, organisasi penjaminan mutu pada satuan pendidikan berada langsung di bawah tanggungjawab kepala sekolah. Dalam hal ini, tanggungjawab kepala sekolah dalam penjaminan mutu adalah bertanggungjawab atas terlaksananya:a. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi kurikulum
tingkat satuan pendidikan, dan pelaporan KTSP; (mencakup: SI, SKL, Standar Proses, Standar Penilaian).
b. Pemetaan kebutuhan PTK, pengajuan kebutuhan PTK, penugasan PTK, penilaian PTK, pembinaan dan pengembangan PTK, pelaporan PTK sekolah.
c. Analisis kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, penyusunan desain pengembangan sarana dan prasarana sekolah (jangka panjang dan jangka pendek), pengajuan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah yang dibutuhkan kepada berbagai pihak terkait, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, pendayagunaan sarana dan prasarana sekolah, pemantauan sarana dan prasarana sekolah, pelaporan sarana dan prasarana sekolah.
93 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
d. Penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah, pedayagunaan keuangan sekolah secara efektif untuk layanan KBM dan pendukungnya, transparansi pengelolaan keuangan sekolah, pertanggungjawaban keuangan sekolah, pelaporan keuangan sekolah kepada pemangku kepentingan sekolah.
e. Perencanaan program kerja sekolah, pelaksanaan program-program kerja sekolah, pengawasan dan evaluasi program sekolah, kepemimpinan sekolah, sistem informasi sekolah, dan penilaian khusus sekolah.
Organisasi penjaminan mutu pada satuan pendidikan dapat berupa tim sekolah yang secara khusus ditugaskan sebagai gugus kendali mutu. Organisasi ini secara langsung berada di bawah kepala sekolah. Namun demikian, keberadaan gugus kendali mutu dalam bentuk tim mutu sekolah harus mempertimbangkan kondisi nyata sekolah. Semisal pada SD yang hanya memiliki jumlah guru terbas, tim ini tidak memungkinkan untuk dibuat, tetapi fungsi-fungsi gugus kendali mutu ini dapat ditangani secara langsung oleh kepala sekolah. Dengan demikian, yang menjadi acuan dalam pengembangan organisasi penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan bukanlah keberadaan sub organisasi sekolah (tim mutu sekolah secara khusus) tetapi lebih kepada bagaimana sistem penjaminan mutu dapat berjalan dalam penyelenggaraan keseharian sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah memiliki peranan penting untuk keberlangsungan sistem penjaminan mutu sekolah. Untuk memahami sistem penjaminan mutu sekolah, lihak kembali BAB III Bagian D “Tahapan Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan di Satuan Pendidikan.”
2. Mekanisme peningkatan mutu pendidikan atau pemenuhan standar oleh satuan pendidikan
94 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
RKAS
RKS
Evaluasi ketercapaian
Implementasi peningkatan
mutuMenyusun rencana
peningkatan mutu atau
pemenuhan standar
Informasi dari hasil pemetaan
(profil mutu sekolah)
Gambar: mekanisme peningkatan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan
Upaya pemenuhan SNP dalam rangka penjaminan mutu oleh satuan pendidikan dapat dilakukan secara langsung (feed forward) setelah diketahui adanya kekurangan dalam pemenuhan SNP. Semisal, jika hasil supervise kepala sekolah mendapati informasi bahwa implementasi pembelajaran guru-guru belum sesuai dengan standar proses. Dalam hal ini, kepala sekolah dapat secara langsung melakukan tindakan peningkatan mutu melalui teknik supervisi yang dianggap paling tepat. Artinya tidak harus ada perubahan pada RKAS.
Jika pemenuhan SNP dinilai oleh kepala sekolah atau tim mutu sekolah sebagai suatu hal yang berat, massal/kolektif, memiliki dimensi waktu jangka panjang (tidak mendesak), dan memerlukan dukungan sumber daya yang besar maka upaya pemenuhan mutu sebaiknya dilakukan dengan terlebih dahulu memasukkan program/kegiatan pemenuhan mutu kepada RKAS (baik melaui revisi ataupun pada tahun berikutnya). Kedua hal ini dapat dilihat secara jelas pada gambar di atas.
3. Ruang lingkup kegiatan peningkatan mutu pendidikan atau pemenuhan standar oleh satuan pendidikan
95 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
Evaluasi ketercapaian
Dalam kerangka pemenuhan standar, satuan pendidikan hendaknya melakukan sekurang-kurangnya kegiatan pokok berikut ini:a. menyediakan sumber daya pendidikan seperti penyediaan tenaga
pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan biaya pendidikan (operasional dan investasi) pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya, menyusun regulasi dan atau menyusun prosedur operasional standar (POS), melakukan organisasi dan menyusun rencana strategis satuan atau program pendidikan.
b. Penyediaan program penjaminan mutu pendidikan sebagaimana ketentuan Permen Nomor 63 tahun 2009 yaitu dituangkan dalam rencana strategis satuan atau program pendidikan yang menetapkan target-target terukur capaian mutu pendidikan secara tahunan dan sejalan dengan Rencana Strategis Pendidikan Penyelenggara satuan atau program pendidikan yang bersangkutan, Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten atau Kota yang bersangkutan, Rencana Strategis Pendidikan Provinsi yang bersangkutan, dan Rencana Strategis Pendidikan Nasional.
c. memenuhi SPM dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya izin prinsip pendirian/pembukaan dan operasi satuan atau program pendidikan; secara bertahap dalam kerangka jangka menengah yang ditetapkan dalam rencana strategis satuan atau program pendidikan memenuhi SNP; dan secara bertahap satuan atau program pendidikan yang telah memenuhi SPM dan SNP dalam kerangka jangka menengah yang ditetapkan dalam rencana strategis satuan pendidikan memenuhi standar mutu di atas SNP yang dipilihnya.
d. melayani audit kinerja penjaminan mutu yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota sesuai kewenangannya.
96 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
e. melakukan jejaring yaitu satuan atau program pendidikan mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan dalam jejaring yang menghubungkan antara penyelenggara satuan pendidikan; pemerintah kabupaten atau kota yang bersangkutan; pemerintah provinsi yang bersangkutan; Kementerian Agama, bagi satuan atau program pendidikan agama dan keagamaan; dan kementerian/lembaga lain penyelenggara satuan atau program pendidikan.
97 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
BAB VPENUTUP
Mutu pendidikan di Indonesia sebagaimana dimaklumi masih cukup memprihatinkan. Di luar berbagai prestasi akademis yang telah diraih oleh anak Indonesia di berbagai lomba ilmiah tingkat dunia, kita masih menghadapi masalah persebaran mutu pendidikan yang disebabkan oleh standar nasional Pendidikan yang belum dapat dipenuhi oleh pihak sekolah. Untuk itu, peningkatan mutu pendidikan masih merupakan salah satu program utama yang menjadi fokus perhatian Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan.
Buku manual mutu ini diharapkan dapat dijadikan acuan sekolah untuk mencapai standar nasional pendidikan. Walaupun masih diakui bahwa taraf kemampuan sekolah/madrasah sangat beragam dan barangkali tidak semua sekolah/madrasah mampu mengukuti ketentuan pedoman ini. Namun besar harapan, secara bertahap sekolah memiliki program yang lebih nyata untuk pencapai SNP sesuai dengan harapan sekolah/madrasah, orang tua, dan pemerintah.
98 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
DAFTAR PUSTAKA
Referensi Buku:Juran, Joseph M. & Godfrey, A. Blanton. (1998). Juran’s Quality Handbook.
USA: The McGraw-Hill Companies, Inc.Sallis, Edward. (2002). TQM in Education. Third Edition. London: Kogan Page
Ltd.
Referensi Peraturan Perundang-undangan:Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Program
Percepatan PembangunanPeraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang
Standar Isi (SI)Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 12/2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13/2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16/2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19/2007 Tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 25/2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 26/ 2008 Tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 27/2008 Tentang Standar
99 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi KonselorPeraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang
Sistem Penjaminan Mutu PendidikanPeraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang
Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
100 | P a g e - B A H A N U J I P U B L I K T A H A P 1