disampaikan pada acara: Rakor Prioritas Tahun 2016,
S a m a r i n d a , 2 2 M a r e t 2 0 1 6
ARAHAN KEBIJAKAN & PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KALTIM TAHUN 2017
PEMANTAPAN INDUSTRI HILIR UNTUK MEWUJUDKAN STRUKTUR EKONOMI YANG BERKUALITAS
Oleh:Ir. H. Nazrin, M. Si
Plt. Kepala Bappeda Provinsi Kaltim
OUTLINE PAPARAN
2
PENGANTAR
EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 & ISU UTAMA PEMBANGUNAN
SASARAN & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017
KERANGKA PENDANAAN DAERAH TAHUN 2017
I.
II.
III.
IV.
PENGANTAR 1.
1.Sesuai dengan amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) telah dan akan dilakukan tahapan pembahasan sbb :a. Rakor Bappeda se Kalimantan Timur pada tanggal
4 Februari 2016 di Paser dan dilanjutkan dengan; b. Konsultasi Publik tanggal 8 Maret 2016;c. Rakor Prioritas tanggal 22-23 Maret 2016;d. Forum SKPD tanggal 28-29 Maret 2016;e. Musrenbang RKPD Prov. Kaltim Tahun 2016
tanggal 4-5 Maret 2016.2. Tujuan yang diharapkan dalam Rakor Prioritas
adalah menyelaraskan sekaligus menyepakati Ranwal RKPD dengan Rancangan Renja SKPD sebagai penjabaran tahun ke-4 RPJMD
PENGANTAR
3. Mekanisme Pembahasan, terkait :a) Membahas kesesuaian program/kegiatan prioritas
SKPD Ta. 2017 dengan posisi Tahun Ke-4 RPJMD (Rancangan Awal RKPD Tahun 2017);
b) Membahas kesesuaian indikator kinerja program/kegiatan prioritas serta target kinerja Rancangan Renja SKPD Ta. 2017 dengan Indikator Kinerja pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2017;
c) Membahas ketepatan lokasi kegiatan program/kegiatan prioritas SKPD Tahun 2017 dengan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2017;
d) Membahas program/kegiatan baru diluar Rancangan Awal RKPD Prov. Kaltim Tahun 2017 (permasalahan dan isu strategis aktual yang didasarkan atas kebijakan nasional dan daerah)
PENGANTAR
4. Disebabkan kemampuan fiskal Tahun 2017 yang semakin menurun, maka dalam menyusun RENJA nya SKPD diminta untuk :a) Menerapkan prinsip “money follow priority”
(pembiayaan untuk kegiatan prioritas);b) Fokus pada kegiatan sesuai Tema RKPD Tahun 2017;c) Fokus pada kegiatan untuk pencapaian 19 Sasaran
Prioritas RPJMD Prov. Kaltim;d) Menghindari kegiatan yang bersifat aksesoris yang
tidak berorentasi pelayanan publik;e) Melakukan efisiensi pada belanja operasional;f) Dilarang untuk membuat kegiatan baru kecuali
kegiatan tersebut diyakini mempercepat pencapaian 19 Sasaran Prioritas RPJMD Prov. Kaltim serta menjawab permasalahan dan isu-isu terkini;
PENGANTAR
EVALUASI KINERJA PEMBANGUNANTAHUN 2015 & ISU UTAMA PEMBANGUNAN
2.
TARGET INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN“KALTIM MAJU 2018”
NOINDIKATOR
PEMBANGUNAN
KONDISI AWAL2013
PELAKSANAAN RKPDTARGET
20182014Realisasi
2015Realisasi
2016 2017
1.PDRB ADHK (Rp. Triliun)
425,43 401,77 492,18 419,45 488,9 439,58 461,56 462,16
2.Pertumbuhan Ekonomi (%)
1,45 2,85 2,02 4,40 -0,85 4,80 5,00 4,7 – 5,3
3.Tingkat Pengangguran (%)
7,94 7,54 7,53 7,00 7,50 6,50 6,00 5,11
4.Tingkat Kemiskinan (%)
6,06 6,42 6,42 5,75 6,23 5,35 5,36 5,00
5. I P M 77,33 77,01 73,82 77,14 73,82* 77,28 77,42 78
6.Laju Inflasi (%) *YoY
9,65 6,77 5,10 6,30 4,89 6,70 5,90 5,50
7.Investasi (Rp.Triliun) *TWIII
30,89 30,87 30,86 35,00 30,91 37,00 40,00 44,19
8.Indeks Kualitas Lingkungan
74,07 78,29 75,24 79,24 81,97 80,19 81,14 82,00* Metode Perhitungan Baru
HASIL EVALUASI PER MISI PEMBANGUNAN KALTIM TAHUN 2015
No MISI RPJMD JUMLAH PROGRAM
MEMENUHI TARGET
(achieve)
MENUJU TARGET
(on track)
BELUM MENCAPAI TARGET (of track)
1Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Tinggi
18 Program 16 Program 1 Program 1 Program
2Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam Dan Energi Terbarukan
59 Program 44 Program 9 Program 6 Program
3Mewujudkan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Secara Merata
14 Program 6 Program 3 Program 5 Program
4Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Transparan Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik
12 Program 11 Program 1 Program -
5Mewujudkan Kualitas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat Serta Berpresfektif Perubahan Iklim
16 Program 13 Program 1 Program 2 Program
JUMLAH 119 Progam 90 Program 15 Program 14 Program
19 sasaran : 15 memenuhi target dan 4 sasaran menuju pencapaian target
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN/KOTA 2011 2012 2013 2014
1. Paser 67,11 68,18 69,61 69,872. Kutai Barat 66,92 67,14 68,13 68,913. Kutai Kartanegara 68,47 69,12 70,71 71,204. Kutai Timur 67,73 68,71 69,79 70,395. Berau 70,43 70,77 72,02 72,266. PPU 66,92 67,17 68,07 68,607. Balikpapan 76,02 76,56 77,53 77,938. Samarinda 77,05 77,34 77,84 78,399. Bontang 77,25 77,55 78,34 78,5810. Mahulu - - 63,81 64,32KALTIM 72,02 72,62 73,21 73,82NASIONAL 67,09 67,70 68,31 68,90
2011 2012 2013 2014 60.00 62.00 64.00 66.00 68.00 70.00 72.00 74.00 76.00 78.00 80.00
72.02 72.62 73.21 73.82
67.09 67.70 68.31 68.90
Perkembangan IPM Kaltim Dan Nasional
IPM Kaltim IPM Nasional
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2013 mencapai 73,21 atau berada pada peringkat ke 4 secara nasional dan pada tahun 2015 menjadi 73,82 atau naik peringkat ke 3 secara nasional.
95,596
96,597
97,598
98,599
99,5100
100,5
KETERANGAN:= Diatas Rata-rata Provinsi
= Dibawah rata-rata Provinsi
BERAU
KUTIM
BONTANG
SAMARINDABALIKPAPAN
PPU
PASER
KUKAR
KUBAR
MAHULU
Kaltim 98,75 Persen
Kaltim 98,75 %
Angka Melek Huruf Kab/Kota di Kalimantan Timur
Tahun 2015 (%)
Angka melek huruf merupakan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis
huruf latin dan atau huruf lainnya. Angka melek huruf di Kalimantan Timur
menurut perkembangan meningkat setiap tahun dari 97,36 persen pada tahun 2010 menurun menjadi 97,26 persen tahun 2011 dan 97,55 persen
pada tahun 2012, selanjutnya meningkat lagi menjadi 97,95 persen di tahun 2013,
sedang tahun 2014 sebesar 98,75 dan tahun 2015 sebesar 98,75.
Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015
KETERANGAN := Diatas Rata-rata Provinsi
= Dibawah rata-rata Provinsi
BERAU
KUTIM
BONTANG
SAMARINDABALIKPAPAN
PPU
PASER
KUKAR
KUBAR
MAHULU
Kaltim Tahun 2015 9,60
%
0
2
4
6
8
10
12
20132014
Kabupaten/Kota 2013 20141 Paser 7,96 7,992 Kutai Barat 7,89 7,983 Kutai Kartanegara 8,41 8,464 Kutai Timur 8,56 8,605 Berau 8,52 8,536 PPU 7,30 7,467 Mahakam Ulu 6,86 7,158 Balikpapan 10,39 10,419 Samarinda 10,20 10,2610
Bontang10,34 10,35
Kalimantan Timur 8,87 9,04
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Kaltim Tahun 2014
TINGKAT KEMISKINAN 2008 - 2015
Provinsi / Kab–Kota
Tingkat Kemiskinan (%)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Paser 10,97 10,11 9,48 7,91 7,64 7,94 7,87
Kutai Barat dan Mahulu
10,60 8,97 9,90 8,25 8,28 7,70 7,53
Kutai Kartanegara
9,29 8,03 8,68 7,21 6,94 7,52 7,43
Kutai Timur 13,20 11,88 11,38 9,43 8,77 9,06 9,10
Berau 5,81 5,90 6,60 5,46 5,24 4,83 4,76
P P U 12,99 11,38 10,46 8,67 8,57 7,70 7,56
Balikpapan 3,49 3,58 4,07 3,39 3,30 2,48 2,46
Samarinda 4,67 4,84 5,21 4,31 4,18 4,63 4,56
Bontang 7,26 6,66 6,67 5,40 5,20 5,16 5,10
KALTIM 9,51 7,73 7,66 6,77 6,68 6,06 6,42
NASIONAL 15,42 14,15 13,33 12,49 11,67 11,,37 11,25
Kemiskinan di pedesaan relatif lebih tinggi dibanding perkotaan karena belum ditunjang oleh
infrastruktur ekonomi yang memadai
TAHUN 2015
Kaltim = 6,23% Vs
Nasional = 11,22%
2011 2012 2013 2014 2015 6.20
6.30
6.40
6.50
6.60
6.70 6.63
6.38 6.38
6.31
6.23
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)
KABUPATEN/KOTA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Paser 7.76 7.64 6.82 8.41 10.18 9.25 6.69 9.06Kutai Barat 6.83 7.37 7.97 9.11 8.23 8.03 6.84 11.70Kutai Kartanegara 9.82 11.38 11.53 7.68 7.89 7.37 7.65 10.22Kutai Timur 5.09 14.59 12.71 9.41 6.49 6.09 5.65 5.14Berau 10.07 9.37 9.33 8.21 5.79 5.85 10.05 5.72Penajam Pasir Utara 10.74 10.87 9.78 8.44 7.53 7.97 7.52 7.28Balikpapan 16.06 13.70 11.76 12.14 8.95 7.95 7.56 5.95Samarinda 12.31 10.19 9.22 10.90 9.71 8.57 7.56 5.61Bontang 16.32 14.66 12.77 12.44 14.32 11.19 9.38 12.07Mahulu - - - - - - - 4.75
KALTIM 11,11 11.22 10.41 9.88 8.80 7.94 7.54 7.50NASIONAL 8,39 7,87 7,14 6,56 6,14 6,25 5,94 6.18
Ekonomi ekstraktif tidak berkorelasi dengan penurunan pengangguran. Capital Intensive
namun less labor
2011 2012 2013 2014 2015 7.00
8.00
9.00
10.00 9.84
8.90
7.94 7.54
7.50
PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015
Persen Rp. Trilyun(ADHB)
Pertanian Kehutanan
dan Perikanan
9%
Pertambangan dan Penggalian
43%
Industri Pengo-lahan20%
Konstruksi 9%
Perdagangan Besar dan Eceran dan
Reparasi Mobil dan Sepeda Mo-
tor6%
Transportasi dan Pergu-
dangan4%
Administrasi Pemerintahan
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib 3%
Provinsi / Nasional
Peran thd Nasional
Tahun 2015* (%)
Laju Pertumbuhan
Q-to-Q Y-on-Y C-to-C
Kalimantan Timur 4,66 2,59 (0,55) (0,85)
Kalimantan Tengah 0,87 (0,39) 6,56 7,01
Kalimantan Selatan 1,18 (3,70) 4,14 3,84
Kalimantan Barat 1,30 3,20 4,35 4,81
Pulau Kalimantan 8,00 1,46 1,45 1,31
Indonesia (1,83) 5,04 4,79
* Triwulan IV Tahun 2015 (Sumber: BPS Kaltim)
Rp. Trilyun Persen
2011 2012 2013 2014 2015 420,000
430,000
440,000
450,000
460,000
470,000
480,000
490,000
500,000
-2.00
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
445,264
469,646
482,442 492,178 488,905
6.475.48
2.722.02
-0.85
PDRB ADHK (Rp. Milyar) LPE (%)
KONDISI INVESTASI NASIONAL & KALTIM
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) NASIONAL & KALTIM2013 – 2015
PENANAMAN MODAL ASING (PMA) NASIONAL & KALTIM2013 – 2015
Penurunan investasi terjadi pada investasi pemerintah dan swasta. • Investasi pemerintah terindikasi dari realisasi belanja modal pemerintah provinsi tahun 2015 yang
realisasinya lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. • Pada tahun 2015 realisasi belanja modal Pemprov Kaltim tercatat sebesar Rp2,00 triliun, lebih rendah
dibandingkan tahun 2014 yang mencapai Rp2,21 triliun atau turun -9,6% (yoy). • Sementara penurunan investasi swasta terutama terjadi pada aktivitas penamanan modal dalam
negeri (PMDN paling besar terjadi pada sektor tersier yaitu sektor listrik, gas dan air, dan sektor transportasi dan pergudangan.
• Aktivitas penanaman modal asing menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2015, khususnya pada sektor industri makanan). Peningkatan PMA sejalan dengan perbaikan pada sektor industri pengolahan Kaltim tahun 2015. SUMBER : KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI KALTIM TW IV 2015, BANK INDONESIA
INVESTASI SEKTOR SWASTA DI KABUPATEN/KOTA
BALIKPAPAN
KUTAI TIM
UR
KUTAI BARAT
SAMARIN
DA
PASER
NUNUKAN
TARAKAN
0
10
20
30
40
50
6049.4
12.5 10.5 8.3 7.33.5 2.9 2.1 1.3 1.0 0.7 0.5 0.0 0.0
BONTANG
KUTAI TIM
UR
BERAU
KUTAI KARTAN
EGARA
BALIKPA
PAN
SAMARIN
DA
PASER
KUTAI BARAT
NUNUKAN
PENAJAM P
ASER U
TARA
BULUNGAN
TARAKAN
MALINAU
TANA TID
UNG0
5
10
15
20
2520.6 19.0 17.3
11.9
6.9 6.5 6.4 5.5 3.91.1 1.0 0.1 0.0 0.0
TOTAL PMDN 2010-2015 = IDR 69,844,298,049,860
71%
13%
17%
AVERAGE PERSENTASE PMA
SEKTOR PRIMER
SEKTOR SEKUNDER
SEKTOR TERSIER
39%
26%
35%
AVERAGE PERSENTASE
PMDN
SEKTOR PRIMERSEKTOR SEKUNDERSEKTOR TERSIER
TOTAL PMA 2010-2015 = US$ 10,779,187,345
KONDISI EKSPOR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015
• Kinerja ekspor luar negeri Kaltim masih mengalami kontraksi pada Tahun 2015 khususnya untuk ekspor nonmigas. • Secara kumulatif nilai ekspor Provinsi Kalimantan Timur Januari-Desember 2015 mencapai US$ 17,41 miliar atau menurun 23,19 persen dibanding periode Januari-Desember 2014. Dari seluruh ekspor bulan Januari- Desember 2015, ekspor migas mencapai US$ 6,40 miliar atau menurun 36,06 persen dan non migas mencapai US$ 11,02 miliar atau menurun 13,04 persen
• Berdasarkan negara tujuannya, penurunan ekspor batubara Kaltim dipicu oleh penurunan ekspor ke India dan Tiongkok yang masing-masing terkontraksi sebesar -24,2% (yoy) dan -14,7% (yoy).
• Pada triwulan III 2015, negara tujuan utama ekspor batubara Kaltim adalah India dengan volume ekspor mencapai 15,40 juta ton, disusul oleh Tiongkok sebesar 10,44 juta ton, ASEAN sebesar 8,60 juta ton dan Korea Selatan sebesar 7,10 juta ton.
TUJUAN EKSPOR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015
EKSPOR BATUBARA
EKSPOR CPO • CPO juga mengalami pertumbuhan yang terkontraksi sebesar -23,2% (yoy).
• Secara spasial, terdapat empat negara yang menjadi tujuan utama ekspor CPO Kaltim, yakni Malaysia, Filipina, Tiongkok dan Eropa. Penurunan permintaan CPO pada triwulan III 2015 terutama berasal dari Tiongkok
SUMBER : KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI KALTIM TW III, BANK INDONESIA, 2015
PERKEMBANGAN INFLASI
Inflasi Provinsi Kaltim (yoy) sebesar 4,89%; dengan rincian menurut Kota; Samarinda sebesar 4,24%, Balikpapan 6,26% dan Tarakan 3,42%
BAHAN MAKANAN
60%MAKANAN JADI, ROKOK & TEM-
BAKAU19%
PERUMAHAN7%
TRANSPOR DAN KOMUNIKASI
10%
Andil Inflasi Kaltim dari sisi Komoditi
SAMARINDA BALIKPAPAN TARAKAN 0.000.200.400.600.801.001.201.40 1.30
0.760.97
Persen
KALTIM 1,05
Andil Inflasi Kaltim Menurut Kota
SUMBER : BERITA RESMI STATISTIK, BPS, 2016
Kalimantan Timur pada bulan Desember 2015 mengalami Inflasi sebesar 1,05%
RASIO PEMENUHAN BERAS
2013 2014 2015 69.00 69.50 70.00 70.50 71.00 71.50 72.00 72.50
72.00
71.22
70.17
Produksi beras tahun 2015 sebesar 463.070 ton dengan tingkat konsumsi sebesar 402.366 ton beras sehingga tingkat rasio pemenuhan beras baru
mencapai 70,17%.
Terdapat 4 kabupaten/kota yang berhasil swasembada beras. Namun pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur baru mencapi ketersediaan beras 67,46%. Sesuai RPJMD target 2015 sebesar 86,81% dan tahun 2016 sebesar 91,19% -> memerlukan keseriusan dalam mencapai target tersebut.
REALISASI PEMENUHAN KEBUTUHAN KONSUMSI BERAS KAB/KOTA TAHUN 2014
Balikp
apan
Samar
inda
Bontan
gPa
ser
PPU
Kukar
Kutim
Berau
Kubar
Mahulu
Prov
. Kalt
im -
50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000
-
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
0.68 11.38 1.01
81.56
230.99
150.33
83.44
116.34
38.75
174.05
67.46
(Pro
duks
i dan
Ko
nsum
si (T
on B
eras
)
Ketersediaan (%
)
Kabupaten/kota
Jumlah sentra
Luas Lahan ditanami 1x
(Ha)%
Luas Lahan ditanami 2x
(Ha)%
belum ditanami
(Ha)% Luas Potensi Lahan(Ha)
Paser 7 3,428 26.77 2,176 16.99 7,175 56.03 12,806 Mahakan Ulu 2 31 73.81 - 0.00 11 26.19 42 PPU 4 4,700 35.63 6,102 46.26 2,345 17.78 13,191 Kubar 7 9,102 53.10 713 4.16 7,327 42.74 17,142 Samarinda 3 22 0.42 1,873 35.49 3,382 64.09 5,277 Berau 7 2,772 34.34 1,994 24.70 3,181 39.41 8,072 Kukar 13 1,239 1.98 18,229 29.07 42,884 68.38 62,716 Kutim 7 1,504 17.47 3,741 43.45 3,289 38.20 8,609
TOTAL 50 22,798 17.83 34,828 27.24 69,594 54.43 127,855
Paser Mahakan Ulu
PPU Kubar Samarinda Berau Kukar Kutim -
5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000
Luas Lahan ditanami (Ha) belum ditanami (Ha)
Luas
Laha
n (%
)
POTENSI LAHAN PADA SENTRA PRODUKSI PADI SAWAH
Irigasi menjadi kendala dalam pengembangan lahan pertanian, 54 % lahan sawah yang ada belum bisa di tanami
Rasio Elektrifikasi
RT berlistrik : 798.734 KKRT blm berlistrik : 215.428 KK
Desa berlistrik : 959 desaDesa blm berlistrik : 42 desa
Kontinuitas Kegiatan ListrikUntuk menjamin penyaluran tenaga listrik yang disediakan/disuplai dari Pembangkit PT. PLN (Persero) dan Independent Power Producer serta Excess Power kepada konsumen maka ketersediaan jaringan distribusi sangat dibutuhkan, yang selama ini didanai melalui APBN yaitu kegiatan Listrik Pedesaan
2013 2014 2015
69.89%
74.58%
78.76%
TW-1 TW-2 TW-3 TW-4 )*
72.00%
75.90%
78.75%
78.76%
Rasio Elektrifikasi Tahun 2015
RASIO ELEKTRIFIKASI DI KALTIM
UPAYA DALAM PENINGKATAN PEMANFAATAN ENERGI TERBARUKAN
1. Pembangunan pembangkit listrik tenaga gas yang berasal dari pengolahan limbah pabrik kelapa sawit (PLTBG-POME) berkerja sama dengan perusahan perkebunan sawit dan PLN melalui skema bisnis yang disepakati.;
2. Pemasangan PLTS terpusat sebanyak 2 unit di Desa Kendesiq Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat dan Desa Memahaq Teboq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu.
3. PLTS Tersebar sebanyak 906 unit di 13 Desa yang berada di kawasan perbatasan wilayah Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu 2013 2014 2015
-
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
0.02
0.50
1.01
Bauran Energi Terbarukan
• SK Jalan Nasional No. 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Nasional Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional
• Jalan Mantap 93,66 % Kondisi aspal 1.670,82 Km, Aggregat 40,10 km
• (Kondisi Baik 768,73 km, sedang 833,76 Km, Rusak 65,80km dan Rusak Berat 42,61 Km
A. JALAN NASIONAL
Kondisi :
B. JALAN PROVINSI• SK Mendagri dan OTDA No. 55 Tahun 2000 tentang Penetapan
status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi.
• Jalan Mantap 52,76 % (aspal 888,08 Km, Aggregat 250,08 km, tanah 139,80 km)
• Kondisi Baik 497,36 km, sedang 339,95 Km, Rusak 296,84 km dan Rusak Berat 455,67 Km
Kondisi :
Dalam upaya mendukung Kawasan industri, telah dibangun beberapa infrastruktur secara bertahap yaitu :1. Jalan Km 13 – Kariangau Balikpapan, Jalan Akses Maloy, Jalan Tol,
jalan akses ke Palaran.2. Untuk menciptakan aksesibilitas antar kawasan, dilakukan
pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional dan jalan provinsi, mengembangkan pelabuhan Pelabuhan Maloy dan Kariangau, Pelabuhan Penajam, Pelabuhan Samarinda.
3. Untuk mendukung percepatan investasi ditingkatkan aksesibilitas layanan transportasi udara berupa pengembangan bandara Sultan Aji Mumahmmad Sulaiman Sepinggan, Bandara Kalimarau, Bandara Maratua, Bandara Data Dawai, Bandara Paser dan Bandara Samarinda Baru.
4. Membangun sumber daya air serta melakukan pemeliharaan Jaringan irigasi untuk pertanian.
INFRASTRUKTUR
-19,07%Rencana Aksi penurunan emisi meliputi sektor Berbasis Lahan, Limbah dan Energi dan Transportasi
Indeks Kualitas Lingkungan dan Intensitas Emisi tahun 2015 telah mencapai target masing-masing diatas 79,24 dan 1.458 ton CO2/eq. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap menargetkan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 19,07% pada tahun 2020
Indeks Kualitas Lingkungan
28
Tujuan SasaranIndikator (Impact)
Kondisi Tahun Lalu Kinerja Impact Tahun 2015
2013 2014 Target Realisasi Tingkat
Realisasi
Misi I: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi
Meningkatkan kualitas SDM Kaltim
1 Meningkatnya IPM IPM 73.21 73,82 77,14 73,82* 95,36%
2Meningkatnya angka melek huruf
Angka melek huruf
97.95 98,75 98,50 98,64** 100,14%
3Meningkatnya rata-rata lama sekolah
Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)
8,87 9,04 10,50 9.60* 91,43%
4Meningkatnya angka harapan hidup
Angka harapan hidup (tahun)
73,52 73,62 71.50 73,62* 102,61%
5Meningkatnya pendapatan per kapita
Pendapatan per kapita (Rp. Juta)
64,12 61,17 48,65 61,17* 125,73%
Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan
Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat
6Menurunnya tingkat kemiskinan
Tingkat kemiskinan (%)
6,06 6,42 5,75 6,23 92,29%
TARGET & REALISASI KINERJA PEMBANGUNAN 2015
Tujuan Sasaran Indikator (Impact)
Kondisi Tahun Lalu
Kinerja Impact Tahun 2015
2013 2014 Target Realisasi Tingkat
Realisasi
Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan
Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat
7 Menurunnya tingkat pengangguran
Tingkat pengangguran (%)
7,94 7,54 7.00 7,50 93,33%
8 Meningkatnya daya beli masyarakat
Tingkat inflasi (%) 9.65 7,66 6,30+1 4,89 77,62%
Paritas daya beli (purchasing power parity)
649.850Juta
653.700juta
724.450juta
653.700juta*
90,23%
9 Menurunnya Indeks Gini
Indeks Gini 0.31 0,33 0.34 0.3332 98%
Meningkat kan pertumbuhan ekonomi hijau
10 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas
Pertumbuhan ekonomi 2,21 1,4 3,2-3,7 -1,65 51,56%
Pertumbuhan ekonomi non migas
5.39 3,45 7,0-7,3 -1,63 50,94%
Pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara
6,03 5,22 7,7-8,0 4,14 53,76%
11 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas
Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas
5,65 6,93 7,00 6,93* 99%
TARGET & REALISASI KINERJA PEMBANGUNAN 2015
30
Tujuan SasaranIndikator (Impact)
Kondisi Tahun Lalu
Kinerja Impact Tahun 2015
2013 2014 Target Realisasi Tingkat
Realisasi
Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan
Meningkat kan pertumbuhan ekonomi hijau
12 Terciptanya Swasembada Beras
Rasio Pemenuhan Beras
72.00 71,22 78.00 70,17 89,96%
13 Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan
Bauran energi baru terbarukan
0,02 0,50 1,00 1,01 101%
Misi III: Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata
Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas
14 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar
Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar
5.00 5,90 6,00 6,21 103,50%
Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional. Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
15 Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Indeks persepsi korupsi
5,20 4,9 5,70 5,58* 97,89%
Opini BPK WTP WDP WTP WTP 100%
16 Terwujudnya Peningkatan kualitas pelayanan publik
Indeks kepuasan masyarakat
68,00 (Baik)
72,16 75,00(Baik)
76,65** (Baik)
102,20%
TARGET & REALISASI KINERJA PEMBANGUNAN 2015
31
Tujuan SasaranIndikator (Impact)
Kondisi Tahun Lalu Kinerja Impact Tahun 2015
2013 2014 Target Realisasi Tingkat
Realisasi
Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional. Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
17 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja
Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah
70.75 70,97 74 75,14 101,54%
Kinerja Pemerintahan Daerah
Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi** 100%
Misi V: Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
18 Meningkatnya indeks kualitas lingkungan
Indeks kualitas lingkungan
74.07 78,29 79,24 81,97 103,4%
19 Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca
Intensitas emisi (ton CO2/eq)
1.500 1.611 1.458 1.738 83,9%
TARGET & REALISASI KINERJA PEMBANGUNAN 2015
32
ISU & TANTANGAN PEMBANGUNAN
EKONOMI
SOSIAL
PEMERINTAHAN
• Transformasi struktur ekonomi berjalan lambat >> Dominasi migas dan batubara• Kelesuan Ekonomi akibat tekanan ekonomi global >>
penurunan harga komoditas• Proses hilirisasi komoditi unggulan belum berjalan • Daya saing investasi terkendala faktor infrastruktur
(transportasi dan energi)
• Ketimpangan Pendapatan• Dominasi Kemiskinan di Pedesaan• Terjadinya peningkatan PHK • Kesiapan SDM menghadapi persaingan global (MEA)
• Degradasi SDA • Pencemaran dan kerusakan Lingkungan• Tingkat emisi Gas Rumah Kaca Tinggi
LINGKUNGAN
• Pelimpahan kewenangan dari kab/Kota ke Provinsi• Penyelarasan RPJMD Kab/Kota-Prov pasca Pilkada• Semakin Rendahnya Kapasitas Fiskal Untuk
Pembangunan
SASARAN & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 20173.
RPJMD KE-1(2005 – 2008) Peningkatan kualitas
sumberdaya manusia pengembangan
ekonomi infrastruktur dasar pemerintahan
provinsi dan kab/kota berjalan dengan lebih efektif & efisien
Pengutamaan hukum Penataan ruang
menjadi dasar kebijakan pembangunan
kelestarian alam & lingkungan
RPJMD KE-2(2009 – 2013)Pemantapan
perubahan struktur secara sosial ekonomi
pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri mulai berjalan
pengembangan perekonomian mengarah pada perbaikan struktur antara produk hulu-hilir.
RPJMD KE-3(2014 – 2018) Kualitas SDM semakin
meningkat Ketergantungan
ekonomi pada SDA terbarukan semakin berkembang, struktur ekonomi semakin mantap.
Prasarana dan sarana dasar pembangunan telah mencapai wilayah pedalaman
Pemerintahan berjalan makin efisien,efektif dan transparan.
Penataan ruang menjadi acuan pokok pembangunan wilayah
Kualitas lingkungan secara global semakin terkendali & terus meningkat
RPJMD KE-4(2019 – 2025) Peningkatan
kualitas sumber daya manusia
Pemantapan struktur ekonomi
peningkatan pelayanan dasar
efisiensi dan efektivitas,pemerintahan yang berbasis penegakan hukum
Perencanaan tata ruang wilayah berbasis ekonomi & ekologi.
VISI RPJPD KALTIM 2025
"TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG ADIL DAN SEJAHTERA DALAM
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN"
TAHAPAN RPJPD 2005-2025PERDA NO. 15 TAHUN 2008
VISI DAN MISI KALTIM RPJMD 2013 -2018PERDA NO. 7 TAHUN 2014
VISIMEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN
BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN
FOKUS MISI1. SUMBER DAYA
MANUSIA
2. DAYA SAING EKONOMI
3. INFRASTRUKTUR
4. TATA KELOLA PEMERINTAHAN
5. LINGKUNGAN HIDUP
35
2014 2015 2016
2017 2018
Penyiapan Industrialisasi
Produk Unggulan
Daerah dan Pengembangan Energi Baru
dan Terbarukan
Pemantapan Industri Hilir untuk Mewujudkan Struktur Ekonomi
yang Berkualitas
Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Produk
Unggulan Daerah dan Pemantapan Konektivitas
Intra dan Antar
Wilayah
Penguatan Ekonomi
Masyarakat Menuju
Kesejahteraan yang Adil dan Merata
Penguatan Daya Saing
Daerah Berbasis SDA Terbarukan Didukung Penguatan
Managemen SD Aparatur
36
SINERGI
PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT,
MAUPUN DARI DUNIA USAHA.
TEMA PEMBANGUNAN TAHUNANRPJMD PROV. KALTIM TAHUN 2014-2018
37
PEMANTAPAN INDUSTRI HILIR UNTUK MEWUJUDKAN STRUKTUR EKONOMI YANG BERKUALITAS
1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan3. Percepatan Pengentasan Kemiskinan4. Peningkatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan6. Percepatan Transformasi Ekonomi7. Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan8. Pengembangan Agribisnis9. Peningkatan Produksi Pangan10. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar11. Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola
Pemerintahan12.Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
TEMA RKPD 2017
12 PRIORITAS PEMBANGUNAN
SASARAN PEMBANGUNAN KUALITAS SDM
Mewujudkan Kualitas SDM Yg
Mandiri & Berdaya
Saing Tinggi
Meningkatnya IPM77,42
Meningkatnya Rata-rata
Lama Sekolah11,5 th
Meningkatnya Angka
Melek Huruf98.80%
Meningkatnya Angka Harapan
Hidup72,5 th
Meningkatnya
Pendapatan Per kapitaRp. 52,65
juta
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Disnakertrans, Disperindangkop, seluruh
SKPD
Dinas Kesehatan
Dinas Tenaga Kerja
BPPKB
Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Yg
Berkerakyatan Berbasis SDA &
Energi Terbarukan
Menurunnya Tingkat
Kemiskinan5,15 %
Terciptanya Swasembada
Beras86 %
Meningkatnya Daya Beli
MasyarakatInflasi 5,90 %
±1Parietas daya beli Rp. 779 rb
Meningkatnya Kontribusi
Sektor Pertanian Dlm
Arti Luas9 %
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yg Berkualitas
4,2 – 4,8
Bappeda. Disperindagkop. Biro Ekonomi
Distan. BKPP. Disnakertrans. Disnak. Dis PU
Birsos. Disdik. Diskes. Dissos. Biro Eknomi. BPMPD. Dishut. Disnakertrans. Distan.
Disnak. BPPKB. BPBD. Dis PU
Distan. Disbun. Disnak. DKP. Disperindagkop.
Meningkatnya Pengembangan & Pemanfataan
Energi Terbarukan
2,12 %
Menurunnya Tingkat
Pengangguran6 %
Menurunya Indeks Gini
0.32 %
Distamben.Disnak. PLN. Swasta
Disperindagkop. Disbun. Disnak. Disbudpar. BPPMD
Disnakertrans. Disperindagkop. Dispora. Dissos
SASARAN PEMBANGUNAN KUALITAS SDM
Mewujudkan Infrastruktur
Dasar yg Berkualitas bagi
Masyarakat Secara Merata
Meningkatnya Kepuasan
Masyarakat Terhadap Pelayanan Infrastruktur Dasar
6,8
Dinas PU. Dinas Perhubungan. Diskominfo
SASARAN PEMBANGUNAN KUALITAS SDM
SASARAN PEMBANGUNANTATA KELOLA PEMERINTAHAN
Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan yg Profesional,
Transparan, & berorientasi pd
Pelayanan
Terwujudnya Pemerintahan
yg Bersih & Bebas KKN
Indeks persepsi 6,70WTP
Meningkatnya Kapasitas &
Akuntabilitas Kinerja
78 B+(sangat baik)
Terwujudnya Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik 83 (sangat
baik)
Inspektorat, Bappeda, Biro Organisasi, Biro Keuangan
Biro Organisasi,Biro Pemerintahan
Biro Organisasi
SASARAN PEMBANGUNANKUALITAS LINGKUNGAN
Mewujudkan Kualitas
Lingkungan yg Baik & Sehat
serta BerPersfektif
Perubahan Iklim
Meningkatnya Indeks Kualitas
Lingkungan81,14 %
Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah
Kaca1.300 ton CO2
BLH. Dishut. Distamben. Disbun. Dis PU
BLH. Dishut. Disbun. Distamben. Bappeda
38 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
RPJMD 2013-2018 UNTUK RKPD 2017
PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (1)
1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan
12 PRIORITAS PEMBANGUNAN
RPJMD 2013-2018
1. Peningkatan kesempatan belajar anak
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
3. Peningkatan mutu di bidang kesehatan
3. Percepatan pengentasan kemiskinan
3. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin
4. Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin
4. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja
5. Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja
6. Menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang
7. Peningkatan Investasi sektor UMKM8. Menjaga ekspektasi masyarakat melalui
transparansi harga
9. Peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global
10.Peningkatan nilai tambah produk pertanin dalam arti luas (Integrasi Proses Hulu Hilir)
11.Peningkatan ekpor produk olahan12.Pengembangan ekowisata
6. Percepatan Transformasi Ekonomi
5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
Pengembangan UMKM dan Distribusi Jalur Logistik
Peningkatan Nilai Tambah Komoditi Unggulan Daerah
38 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
RPJMD 2013-2018 UNTUK RKPD 2017
12 PRIORITAS PEMBANGUNAN
RPJMD 2013-2018
PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (2)
7. Pengembangan Agrobisnis
13. Meningkatkan ekspor produk olahan unggulan daerah
14. Penguatan mata rantai kawasan-kawasan agribisnis
15. Penerapan inovasi teknologi agribisnis16. Pengembangan industri pengolahan produk
unggulan daerah
8. Peningkatan Produksi Pangan
17. Peningkatan areal pertanian melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan
18. Penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian19. Penyediaan tenaga kerja melalui program
transmigrasi20. Peningkatan infrastruktur Pertanian21. Peningkatan produktifitas pertanian22. Perbaikan tataniaga produk pangan
Percepatan Agrobisnis
Produksi dan Produktivitas Pertanian
38 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
RPJMD 2013-2018 UNTUK RKPD 2017
12 PRIORITAS PEMBANGUNAN
RPJMD 2013-2018
PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (3)
9. Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan
23. Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan
24. Peningkatan rasio elektrifikasi
25. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi
26. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastrukur dan transportasi di kawasan Maloy, kawasan industri lainnya dan pusat pertumbuhan
27. Peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan pusat pertumbuhan
Percepatan Infrastruktur Pada Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh
10.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar
11.Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
28. Standarisasi rencana dan prosedur tiga prioritas fokus
29. Peningkatan kapasitas dan manajeman aparatur
30. Percepatan pencapaian target-target penyelengaraan tata kelola pemerintahan yang baik
38 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
RPJMD 2013-2018 UNTUK RKPD 2017
12 PRIORITAS PEMBANGUNAN
RPJMD 2013-2018
PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (3)
12.Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
31.Perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan hutan dan lahan
32.Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan luas tutupan lahan
33.Penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
34.Pemenfaatan lahan-lahan terdegradasi35.Meningkatkan kualitas udara, perairan, dan
lingkungan hidup perkotaan36.Penegakan hukum lingkungan37.Penurunan emisi gas rumah kaca38.Penggarusutamaan perubahan iklim dalam
perencanaan pembangunan daerah
Percepatan Pembangunan berwawasan Ekonomi Hijau
38 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
RPJMD 2013-2018 UNTUK RKPD 2017
12 PRIORITAS PEMBANGUNAN
RPJMD 2013-2018
PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (4)
KERANGKA PENDANAAN DAERAH TAHUN 2017
4.
URAIAN REALISASITAHUN 2015
TARGETTAHUN 2016
PROYEKSITAHUN 2017 *
PENDAPATAN 8.999.519.970.923
10.296.924.170.000
6.602.986.043.996
A. PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.484.753.878.953
5.089.508.170.000
4.039.003.064.996
I. Pajak Daerah 3.753.718.935.816
4.012.255.300.00
03.090.089.583.00
0
a. Pajak Kendaraan Bermotor 746.376.224.473 760.000.000.000 765.000.000.000
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 736.536.983.318 850.000.000.000
740.000.000.000 c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor 2.123.196.545.960 2.245.000.000.000 1.400.000.000.000
d. Pajak Air Permukaan 6.359.874.755 6.500.000.000 6.500.000.000
e. Pajak Rokok 141.249.307.310 150.755.300.000 178.589.583.000
II. Retribusi Daerah 14.722.788.428 12.996.200.000 16.308.560.000
a. Retribusi Jasa Umum 6.205.635.425 5.877.500.000 7.121.060.000
b. Retribusi Jasa Usaha 7.474.085.738 6.049.400.000 7.937.500.000 c. Retribusi Perizinan Tertentu
1.043.067.265 1.069.300.000 1.046..000.000
III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan
230.816.057.795 289.251.210.000 196.606.502.616
IV. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
485.496.096.914 775.005.460.000 735.998.419.380
Pendapatan 2015, Target 2016 & Proyeksi 2017…….(1)
URAIAN REALISASITAHUN 2015
TARGETTAHUN 2016
PROYEKSITAHUN 2017*
PENDAPATAN 8.999.519.970.923
10.296.924.310.000
6.602.986.043.996
B. DANA PERIMBANGAN
4.024.025.055.410
5.186.846.140.000
2.552.080.179.00
0 I. Bagi Hasil Pajak
639.155.368.700 883.000.000.000 660.000.000.000
a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 349.229.352.700 505.000.000.000 360.000.000.000
b.Bagi Hasil PPh Psl 21. 25. 29 289.926.016.000 378.000.000.000 300.000.000.000
II. Bagi Hasil Bukan Pajak 3.166.218.336.710
3.212.361.151.00
0
1.811.678.000.00
0 a. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 20.988.189.751 13.615.200.000 20.000.000.000 b. Ijin Iuran Pengusaha Hutan (IIUPH) 3.907.016.672 2.500.000.000 - c. Landrent 17.989.556.201 18.101.600.000 25.000.000.000 d. Iuran Eksplorasi / Eksploitasi
(Royalti) 1.267.109.239.225 1.312.403.151.000
1.038.839.260.000
e. Minyak Bumi 421.456.445.763 400.645.500.000 169.318.000.000
f. Gas Bumi 1.434.767.889.098 1.465.095.700.000 558.520.740.000
III. Dana Perimbangan Lainnya 218.651.350.000
1.091.484.989.000
80.402.179.000
a. Dana Alokasi Umum - 80.402.179.000 80.402.179.000 b.Dana Alokasi Khusus 218.651.350.000 352.062.210.000 -
c. Dana BOSNAS - 659.020.600.000 -C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
490.741.036.560 20.570.00.000 11.902.800.000
I. Pendapatan Hibah 11.404.893.000 15.570.000.000 11.902.800.000
II. Dana Insentif Daerah / Dana Penyesuaian Otonomi Khusus 479.336.143.560 5.000.000.000 -
Pendapatan 2015, Target 2016 & Proyeksi 2017…….(2)
BELANJA DAERAH 2015, TARGET 2016 & PROYEKSI 2017
URAIAN REALISASITAHUN 2015
TARGETTAHUN 2016
PROYEKSITAHUN 2017*
1. Pendapatan 8.999.519.970.923
10.296.924.310.0
00 6.602.986.043.99
6
2. Belanja 9.699.058.975.455
11.096.924.310.0
00
6.602.986.043.99
6
2.1. Belanja tidak langsung
5.734.352.715.94
9
5.809.876.200.00
0
3.801.408.043.99
62.2. Belanja Langsung 3.964.706.259.50
65.287.048.110.00
0
2.801.578.000.000
Surplus/Defisit (699.539.004.532)
(800.000.000.000) -
Realisasi Tahun 2015 Target Tahun 2016 Proyeksi Tahun 2017 -
1000000000000.000
2000000000000.000
3000000000000.000
4000000000000.000
5000000000000.000
6000000000000.000
BELANJA DAERAH
Belanja tidak langsung Belanja Langsung
59,12 %
40,88 %
52,36 %
47,64 % 59,84
%40,16
%9.699 Milyar 11.096
Milyar 6.602Milyar
PEMBIAYAAN 2015, TARGET 2016 & PROYEKSI 2017
No. URAIAN TAHUN 2015 TARGETTAHUN 2016
PROYEKSITAHUN 2017*
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
1.036.628.546.594
800.000.000.000
600.000.000.000
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (silpa)
1.036.628.546.594
800.000.000.000
600.000.000.000
2. Pencairan dana cadangan
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Penerimaan Pinjaman Daerah
5. Penerimaan Kembali Pemberian -Pinjaman
6. Penerimaan Piutang Daerah
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
50.000.000.000 - 100.000.00
0.0001. Pencairan Dana Cadangan
2. Penyertaan modal (investasi) daerah
50.000.000.000
100.000.000.000
3. Pembayaran pokok utang4. Pemberian pinjaman daerah
PEMBIAYAAN NETTO 986.628.546.594
800.000.000.000
500.000.000.000
BELANJA WAJIB & MENGIKAT TAHUN 2015,TAHUN 2016 & PROYEKSI TAHUN 2017
No Uraian Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 20171. Belanja Tidak Langsung 6.440.849.402.155 5.783.922.200.000 3.801.408.043.996
Belanja Pegawai 1.031.590.350.125 1.052.777.951.000 1.550.000.000.000
Hibah & Bansos Wajib 977.532.900.000 1.171.123.100.000
37.250.000.000
Bankeu Spesifik 1.556.813.432.812
1.461.640.800.000
548.158.043.996
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2.874.912.719.218 2.098.380.349.000 1.666.000.000.000
2. Belanja Langsung 751.326.818.158 1.234.300.000.000 1.745.990.000.000
Belanja MYC- Tol- BSB- Jembatan Mahakam 4- Jalan Pendekat Mahakam 4- SPAM Maloy- Pipa Distribusi Maloy
423.133.000.000175.000.000.000123.133.000.000
75.000.000.00050.000.000.000
--
735.000.000.000332.000.000.000272.000.000.000
41.000.000.00090.000.000.000
--
1.149.390.000.000450.000.000.000250.000.000.000
90.890.000.000200.000.000.000
89.300.000.00069.200.000.000
BLUD 328.193.818.158 499.300.000.000 596.600.000.0003. Pembiayaan Pengeluaran 0 0 0
Pembentukan Dana Cadangan - - - Pembayaran Pokok Utang - - - Total 7.192.176.220.313 7.018.222.200.000 5.547.398.043.996
KAPASITAS RIIL KEUANGAN 2015, TARGET 2016 & PROYEKSI 2017
NO. URAIAN TAHUN 2015 TARGETTAHUN 2016
PROYEKSITAHUN 2017
1. Pendapatan 8.999.519.970.923
10.296.924.310.000
6.602.986.043.996
2. Pencairan Dana Cadangan - -
3. Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran
1.036.628.546.594 800.000.000.000 -
Total Penerimaan 10.036.148.517.517
11.096.924.310.000
6.602.986.043.9
96 Dikurangi
4.Belanja & Pengeluaran Pembiayaan yg Wajib & Mengikat
7.192.175.220.313
7.018.222.200.000
5.547.398.043.996
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN
2.843.973.297.204
4.078.702.110.000
1.055.588.000.000
SURAT EDARAN RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017 & PENYAMPAIAN PAGU INDIKATIF SKPD TAHUN 2017
Surat Gubernur No. 050/1292/Bapp/2016, tanggal 15 Maret 2016
KODE UNIT ORGANISASI PAGU INDIKATIF 20171.01.01 Dinas Pendidikan 93.000.000.0001.02.01 Dinas Kesehatan 19.166.000.0001.02.02 RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda 6.000.000.0001.02.03 RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan 19.531.000.0001.02.05 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam 6.721.000.0001.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 415.000.000.0001.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 18.040.000.0001.06.02 Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman & Daerah
Tertinggal 3.705.000.0001.07.01 Dinas Perhubungan 35.000.000.0001.08.02 Badan Lingkungan Hidup 9.000.000.0001.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 3.375.000.0001.13.01 Dinas Sosial 19.567.000.0001.14.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 14.465.000.0001.15.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 23.000.000.0001.16.01 Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) 5.636.000.0001.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga 37.945.000.0001.19.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.000.000.0001.19.02 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 3.091.000.0001.19.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6.329.000.0001.20.03.1 Biro Umum 37.759.000.0001.20.03.2 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol 4.337.000.0001.20.03.3 Biro Hukum 1.664.000.0001.20.03.4 Biro Organisasi 1.894.000.0001.20.03.5 Biro Pemerintahan Umum 1.610.000.000
PAGU INDIKATIF SKPD TAHUN 2017
KODE UNIT ORGANISASI PAGU INDIKATIF 20171.20.03.6 Biro Sosial 2.425.000.0001.20.03.7 Biro Perekonomian 2.000.000.0001.20.03.8 Biro Keuangan 8.040.000.0001.20.03.12 Biro Pembangunan Daerah 3.050.000.0001.20.03.13 Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama 2.509.000.0001.20.03.14 Biro Perlengkapan 9.487.000.0001.20.03.15 Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur 4.432.000.0001.20.04 Sekretariat DPRD 20.000.000.0001.20.06 Badan Penelitian dan Pengembangan 5.000.000.0001.20.07 Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur 4.089.000.0001.20.08 Kantor Penghubung 3.676.000.0001.20.10 Badan Pendidikan dan Pelatihan 7.710.000.0001.20.11 Badan Kepegawaian Daerah 13.985.000.0001.20.12 Dinas Pendapatan Daerah 20.338.000.0001.21.01 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 9.500.000.0001.22.04 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 5.894.000.0001.24.01 Badan Arsip Daerah 3.081.000.0001.25.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 9.724.000.0001.25.02 Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 1.150.000.0001.26.01 Badan Perpustakaan 3.561.000.0002.01.01 Dinas Pertanian Tanaman Pangan 35.000.000.0002.01.02 Dinas Perkebunan 14.000.000.0002.01.03 Dinas Peternakan 20.000.000.0002.02.01 Dinas Kehutanan 12.000.000.0002.03.01 Dinas Pertambangan dan Energi 24.650.000.0002.04.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 9.536.000.0002.05.01 Dinas Kelautan Dan Perikanan 13.000.000.000
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal
3. Dinas Perhubungan4. Badan Lingkungan Hidup5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana6. Dinas Sosial7. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi8. Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD)9. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah11. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol12. Biro Pemerintahan Umum13. Biro Sosial14. Biro Perekonomian15. Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur
SKPD Yang Telah Selesai Meng-Input di SIPPD Berdasarkan Pagu Ta. 2017 (Sesuai Surat Gubernur No. 050/1292/Bapp/2016, tanggal 15 Maret 2016)
16. Badan Penelitian dan Pengembangan17. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur18. Kantor Penghubung19. Badan Pendidikan dan Pelatihan20. Badan Kepegawaian Daerah21. Dinas Pendapatan Daerah22. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan23. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa34. Badan Arsip Daerah25. Dinas Komunikasi dan Informatika26. Badan Perpustakaan27. Dinas Pertanian Tanaman Pangan28. Dinas Peternakan29. Dinas Kehutanan30. Dinas Pertambangan dan Energi31. Dinas Kelautan Dan Perikanan
SKPD Yang Telah Selesai Meng-Input di SIPPD Berdasarkan Pagu Ta. 2017 (Sesuai Surat Gubernur No. 050/1292/Bapp/2016, tanggal 15 Maret 2016)
SELASA, 22 Maret 2016WAKTU ACARA PEMBICARA KETERANGAN
07.30 - 07.55 25' Registrasi Panitia
Ruang Rapat Renstra Lt. III Bappeda Prov. Kaltim
07.55 - 08.00 5' Pembukaan MC
08.00 - 08.05 5' Pembacaan Doa Panitia
08.05 - 08.25 20' Pengantar Rapat dan Paparan Singkat
Rancangan Awal RKPD Tahun 2017Plt. Kepala Bappeda Prov.
Kaltim08.25 - 08.45 20' Arahan Sekda Prov. Kaltim Sekda Prov. Kaltm
08.45 - 09.00 15' Mekanisme Rakor Prioritas Kepala Bidang Ekonomi
SIDANG KELOMPOK RUANG RAPAT MASING KELOMPOK
09.00 - 09.30 30'
URAIAN PEMBICARABidang Infrastruktur :Ruang Rapat Rapetada Lt. II Bappeda Moderator : Staf Ahli Bidang Pertanian, SDA dan LH
Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Bid. Infrastruktur Tahun 2016
Assisten Ekonomi Pembangunan & KeuanganKabid. PPW Bappeda Prov. Kaltim
Bidang Pemerintahan & AparaturRuang Rapat Propeda Lt. II Bappeda Moderator : Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, Politik dan Keamanan
Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Bid. Pemerintahan & Aparatur Tahun 2016
Assisten Bidang PemerintahanKabid. Pemerintahan & Aparatur Bappeda Prov. Kaltim
Bidang Kesejahteraan Rakyat/SDMRuang Rapat Renstra Lt. III Bappeda Moderator : Staf Ahli Bidang Kesra, Pemberdayaan Masyarakatan, MDGs
Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Bid. Kesejahteraan Rakyat/SDM Tahun 2016
Assisten Bidang Kesejahteraan RakyatKabid. PSDM Bappeda Prov. Kaltim
Bidang Ekonomi & Daya Saing DaerahRuang Rapat Poldas Lt. I Bappeda Moderator : Staf Ahli Bidang Ekonomi Pemb. & Keuangan
Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Bid. Ekonomi & Daya Saing Daerah Tahun 2016
Assisten Bidang Administrasi UmumKabid. Ekonomi Bappeda Prov. Kaltim
09.30 - 10.00 30' Coffe Break (Ruang Rapat Masing-masing kelompok)
Jadwal Pelaksanaan (Hari 1)
SELASA, 22 Maret 2016WAKTU ACARA PEMBICARA KETERANGAN
09.30 - 10.00 30' Coffe Break (Ruang Rapat Masing-masing kelompok)
10.00 - 12.30 150'
PEMBAHASAN KELOMPOKBidang Infrastruktur - Ass. Ekonomi Pemb. dan
KeuanganRuang Rapat Rapettada Lt. II
Bappeda- Staf Ahli Bidang Pertanian,
SDA & LH- Kabid. PPW Bappeda Prov. Kaltim
- SKPD terkait Bidang Pemerintahan dan Aparatur - Assisten Bidang
PemerintahanRuang Rapat Propeda Lt. II
Bappeda- Staf Ahli Bid. Pemerintahan,
Hukum, Politik, dan Keamanan
- Kabid. Pemerintahan & Aparatur
- SKPD terkait Bidang Kesejahteraan Rakyat /SDM - Assisten Bidang
Kesejahteraan RakyatRuang Rapat Renstra Lt. III
Bappeda- Staf Ahli Bidang Kesra,
Pemberdayaan Masyarakat, MDGs
- Kabid. PSDM Bappeda Prov. Kaltim
- SKPD terkait Bidang Ekonomi dan Daya Saing Daerah
- Assisten Adminitrasi UmumRuang Rapat Poldes Lt. I
Bappeda- Staf Ahli Bid. Ekonomi Pemb.
& Keuangan- Kabid. Ekonomi Bappeda
Prov. Kaltim - SKPD terkait
12.30 - 13.30 60' ISHOMA
Jadwal Pelaksanaan (Hari 1)
SELASA, 22 Maret 2016WAKTU ACARA PEMBICARA KETERANGAN
12.30 - 13.30 60' ISHOMA
13.30 - 16.30 180'
LANJUTAN PEMBAHASAN KELOMPOK
Bidang Infrastruktur
- Assisten Ekonomi Pembangunan dan Keuangan
Ruang Rapat Rapettada Lt. II Bappeda
- Staf Ahli Bidang Pertanian, SDA & LH- Kabid. PPW Bappeda Prov. Kaltim- SKPD terkait
Bidang Pemerintahan dan Aparatur
- Assisten Bidang PemerintahanRuang Rapat Propeda Lt. II
Bappeda- Staf Ahli Bid. Pemerintahan,
Hukum, Politik, dan Keamanan - Kabid. Pemerintahan & Aparatur- SKPD terkait
Bidang Kesejahteraan Rakyat /SDM
- Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat
Ruang Rapat Renstra Lt. III Bappeda
- Staf Ahli Bidang Kesra, Pemberdayaan Masyarakat, MDGs
- Kabid. PSDM Bappeda Prov. Kaltim- SKPD terkait
Bidang Ekonomi dan Daya Saing Daerah
- Assisten Adminitrasi UmumRuang Rapat Poldes Lt. I
Bappeda- Staf Ahli Bid. Ekonomi Pemb. &
Keuangan- Kabid. Ekonomi Bappeda Prov. Kaltim - SKPD terkait
Jadwal Pelaksanaan (Hari 1)
Rabu, 23 Maret 2016
WAKTU ACARA PEMBICARA KETERANGAN07.30 - 08.00 30' Registrasi Panitia
Ruang Rapat Masing - Masing
Kelompok 08.00 - 12.00 240'
LANJUTAN PEMBAHASAN PADA MASING - MASING KELOMPOK (rapat lanjutan untuk penyempurnaan hasil verifikasi sebagai bahan rapat pleno )- Kepala Bidang Perencana, Kasubbid dan Staf- SKPD Terkait pada masing - masing kelompok
12.00 - 13.30 90' ISHOMA
13.30 - Selesai
Rapat Pleno Penyampaian Hasil Rakor Prioritas oleh Masing Masing Kelompok
Bidang Infrastruktur- Assisten Ekonomi Pembangunan dan Keuangan
Seluruh Peserta Ruang Rapat Renstra Lt. III Bappeda Prov.
Kaltim
- Staf Ahli Bidang Pertanian, SDA & LH- Kabid. PPW Bappeda Prov. Kaltim- SKPD terkait
Bidang Pemerintahan dan Aparatur
- Assisten Bidang Pemerintahan- Staf Ahli Bid. Pemerintahan, Hukum, Politik, dan Keamanan - Kabid. Pemerintahan & Aparatur- SKPD terkait
Bidang Kesejahteraan Rakyat /SDM
- Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat- Staf Ahli Bidang Kesra, Pemberdayaan Masyarakat, MDGs- Kabid. PSDM Bappeda Prov. Kaltim- SKPD terkait
Bidang Ekonomi dan Daya Saing Daerah
- Assisten Adminitrasi Umum- Staf Ahli Bid. Ekonomi Pemb. & Keuangan- Kabid Ekonomi Bappeda Prov. Kaltim
- SKPD terkait PENUTUP
Jadwal Pelaksanaan (Hari 2)
TERIMA KASIHBersama Membangun Sinergitas Menuju Kaltim Maju 2018